PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … · melaksanakan penunjukan dan pengukuran “konstatering” yang berita acara ... Pakam dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran

Putusan No. 377/Pdt/2014/PT.Mdn Hal. 1 dari 128

PUTUSAN

Nomor 377 / PDT / 2014 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata

pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

gugatan perlawanan antara:

I.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX,berkedudukan dan berkantor di

Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang

berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung

Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009,selanjutnya disebut

Pembanding I semula Terlawan III/Termohon Eksekusi II;

II. NG EK SONG,berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan(KIM) TahapII,

Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN

SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT

SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13,

Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai

Pembanding II semula Pelawan;

III. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN(Pesero), berkedudukan dan berkantor di

Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa

Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi

Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN

GULTOM,SH,Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor

Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat diWisma I Nugra Santana 14 Floor


Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No:

90110/01/VII/2009,selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula

Terlawan II /Termohon eksekusi I;

LAWAN:

I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;

15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;

19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;


23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar;

29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;

30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;

31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar;

32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir;

33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir;

34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir;

35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar;

36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar;

37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir;

38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir;

39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;

40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir;

41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar;

42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11;

43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan;

44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf;

45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru;

46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;

47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;

48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir;

49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun;

50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;

51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar;


52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar;

53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar;

54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir;

55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;

57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;

60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;

61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar;

62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;

63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;

64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;

65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;

66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;

67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;

68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;

69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;

70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir;

Masing-masing dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy

Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat

Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana

No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Para Terlawan I;

DAN ;

II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai


pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama

Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober

2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

I semula Turut Terlawan I;

III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten

Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor

Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No:

570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II

semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 377/PDT/2014/PT.MDN dan surat-

surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor 87/Pdt.PLW/2009/PN.LP tanggal 3 April 2013 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam

Register Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN.LP, 25 Juni 2009 telah mengemukakan sebagai

berikut:

- Bahwa setelah membaca risalah Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi

pengosongan (ontruiming) dalam perkara No. 06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP,


tanggal 15 Juni 2009, yang ditandatangani oleh B.P. GINTING,SH.,MH selaku

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang intinya agar Medan

Mas Karimun (Pelawan tersita mengosongkan sendiri objek perkara untuk

nantinya dilaksanakan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung tanggal 03 Oktober 2007, Nomor: 94/PK/PDT/2004 mengenai 46,11 Ha

lahan yang digugat Legiman, Dkk (70 orang ) yang terletak di Pasar I, II III Desa

Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan d/h Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa risalah pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi pengosongan (Ontruiming)

tanggal 15 Juni 2009 dalam perkara No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP,

berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 03

Oktober 2007 No. 94/PK/Pdt/2004 Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 06

Desember 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2000,

No: 256/PDT/2000/PT.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal

09 Maret 2000. No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP, dalam perkara antara Legiman dkk (70

orang) selaku Penggugat melawan PT. Kawasan Industri Medan (Persero)

sebagai Tergugat I dan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai Tergugat

II ;

- Bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan

(ontruiming) tanggal 15 Juni 2009 dalam perkara No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, tersebut ternyata objek perkara a quo telah

ada diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang turut dilampirkan yakni:

Penetapan sita jaminan dan berita acaranya, akan tetapi dalam hal ini Pelawan

tidak menerima lampirannya, hal ini membuat Pelawan sangat terkejut;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

melaksanakan penunjukan dan pengukuran “konstatering” yang berita acara

konstatering dan Penetapannya diterima oleh Terlawan II/Termohon Eksekusi

I/PT. Kawasan Industri Medan (Persero) pada tanggal 01 Juni 2009;


Dalam hal ini Pelawan sebagai Pihak Ketiga sangat keberatan dan menyatakan

menolak dengan tegas terhadap:

Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (ontruiming) tanggal 15 Juni

2009 dalam perkara No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP;Pelaksanaan dan

Penetapan konstatering serta Berita Acara Konstratering;

Penetapan sita jaminan dan berita acara sita jaminan yang menurut Risalah

Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, tangal 15 Juni 2009 yang diterima Pelawan

dan dalam Berita Acara Konstatering ada disebutkan yang dikutip : “Tembusan :

Berikut Berita Acara Sita Jaminan dan Penetapan Sita Jaminan, disampaikan

kepada” ……..;

Karena sangat merugikan hak-hak Pelawan;

Bahwa adapun dasar yang dijadikan alasan keberatan-keberatan adalah sebagai

berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dengan bukti sertifikat hak

kepemilikan, Hak Guna Bangunan (HGB), yang terdiri dari: HGB No. 462, HGB

No. 463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB No. 468, HGB No.

469, HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No. 472, HGB No. 477, HGB No. 480,

HGB No. 481, HGB No. 529, HGB No. 532, HGB No. 539, HGB No. 576, HGB

No. 577, HGB No. 582;

2. Bahwa Pelawan memperoleh atau membeli tanah atau lahan tersebut secarasah

dari Terlawan II sebagai penjual dan pengelola yang merupakan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dibawah pimpinan Menteri Negara Badan Usaha Negara

Milik Negara, yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah Negara Indonesia,

Gubernur Sumatera Utara, dan Walikota Medan;


Bahwa tanah atau lahan tersebut diperoleh atau dibeli oleh Pelawan dari Terlawan II

sesuai “Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri dalam Kawasan Industri

Medan”;

3. Bahwa sebelum Pelawan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana

diterangkan pada poin 1 (satu) tanah tersebut adalah bagian dari Hak

Pengelolaan No. 3 yang dikuasai oleh Terlawan II/ Termohon Eksekusi I yang

kemudian dipecah menjadi 2 Hak Pengelolaan yakni HPL No. 4 dan HPL No. 5,

yang kemudian HPL No. 5 dimohonkan HGB No. 47;

4. Bahwa bukti hak penguasaan atas tanah milik dan yang dikuasai oleh Terlawan

II/Termohon Eksekusi I yang disebutkan pada poin 3 (tiga) diatas adalah sah

menurut hukum dan hingga saat ini, detik ini tidak ada suatu putusan Pengadilan

yang membatalkan atas hak yang dijadikan dasar menguasai tanah oleh

Terlawan II/Termohon Eksekusi I;

5. Bahwa anehnya sesuai peta situasi tanah objek perkara yang dibuat dan

ditandatangani oleh Oloan Sirait, SH selaku Jurusita Pengadilan Negerti Lubuk

Pakam dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (konstatering) tanggal 22

Mei 2009 bahwa areal yang dikuasai oleh Pelawan tersebut dimasukkan sebagai

tanah objek perkara, yang selanjutnya melalui surat pemberitahuan eksekusi

pengosongan tanggal 15 Juni 2009 dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk

Pakamakan dieksekusi dalam waktu tidak terlalu lama ;

6. Bahwa pengukuran dan pemeriksaan konstatering yang dilakukan oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan penunjukan tanah objek perkara

oleh Terlawan I/Pemohon Ekseskusi tanpa didasarkan pada bukti yang

dipersyaratkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1954 yakni Kartu Ijin Menggarap,

Daftar Panjang dan Peta Klak (Kalkir);


7.Bahwa penunjukan tanah objek perkara diatas hak atas tanah yang dikuasai oleh

pelawan telah dilakukan secara melawan hukum oleh Terlawan I/Pemohon

Eksekusi;

8. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pelawan bukan merupakan tanah objek perkara,

karena meruapakan bagian dari tanah yang termasuk dalam HPL no. 3 yang

mana HPL No. 3 dimaksud sesuai amar pertimbangan Putusan Peninjauan

Kembali No. 94/PK/PDT/2004 bukan merupakan objek perkara sengketa;

9. Bahwa Pelawan tidak ikut tersangkut bahkan tidak pernah tahu menahu mengenai

perkara antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi I bersama dengan Terlawan II

/Termohon Eksekusi I bersama dengan Terlawan III/Termohon Eksekusi II;

10. Bahwa demikian juga mengenai sita jaminan yang disebutkan dalam Risalah

Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan tanggal 15 Juni 2009 dan dalam Risalah

Pemberitahuan Berita Acara Konstatering dalam perkara No.

06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP ternyata ada diletakkan sita jaminan

(conservatoir beslag) diatas tanah milik Pelawan sebagaimana disebutkan pada

poin 1, meskipun tertulis dalam kedua risalah tersebut bahwa penetapan dan

berita acara sita jaminan turut dilampirkan, akan tetapi hingga saat ini Pelawan

tidak pernah mengetahui dan bahkan tidak pernah menerima relas Penetapan

dan berita acara sita jaminan yang dimaksud;

11. Bahwa sesuai prinsip dan kaedah hukum yang berlaku, bahwa suatu

persengketaan antara Terlawan I/ Pemohon Eksekusi dengan Terlawan

II/Termohon Eksekusi I dan Terlawan III/Termohon Eksekusi II, adalah

merupakan persengketaan antara mereka sendiri dan tidak boleh membawa

akibat hukum yang menimbulkan kerugian kepada Pelawan/Tersita selaku pihak

ketiga;


12.Bahwa sesuai dengan hal-hal yang Pelawan uraikan diatas maka mohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Pelawan sebagai

pelawan yang benar;

13. Bahwa Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atau

Ketua Majelis yang mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan alasan

perlawanan adalah tepat dan beralasan (eksepsional dan tidak terbantahkan

kebenarannya);

14. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang Pelawan uraikan diatas maka mohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Pelawan sebagai

pembeli yang beritiked baik;

15. Bahwa pelawan juga memohon agar ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

berkenan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah yang

dikuasai oleh Pelawan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pelawan memohon agar Ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai

berikut:

DALAM PROVISI

1.Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan No.

06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP terhadap tanah yang dikuasai oleh Pelawan;-

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pembeli yang benar;-

2. Menyatakan pelawan adalah sebagai pembeli yang beritikad baik;

3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sah atas tanah dengan bukti sertifikat Hak

Kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdiri dari : HGB No. 462, HGB No.


463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB No. 468, HGB No. 469,

HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No. 472, HGB No. 477, HGB No. 480, HGB No.

481, HGB No. 529, HGB No. 532, HGB No. 539, HGB No. 576, HGB No. 577, dan

HGB No. 582 yang terletak dan dikenal setempat di Komplek Kawasan Industri

Medan (KIM) Tahap II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Serdang;

4. Membatalkan dan atau menanggguhkan Eksekusi atas Penetapan No.

06/Eks/2009//67/Pdt.G/1999/PN.LP sampai perkara perlawanan eksekusi ini

mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewisjde);

5. Mengangkat sitajaminan (conservatoir beslag) yang diletakan terhadap tanah milik

Pelawan;

6. Menghukum Para Terlawan I/Pemohon Eksekusi, Terlawan II/Termohon eksekusi

I, Terlawan III/Termohon Eksekusi II dan Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II

untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

7. Menghukum Para Terlawan I/Pemohon Eksekusi, Terlawan II/Termohon eksekusi

I, Terlawan III/Termohon Eksekusi II dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II

secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bijvoorraad)

meskipun ada verzet atau banding;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, maka

dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Para Terlawan

I telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Oktober 2009 yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


TENTANG EKSEPSI

a. Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima Secara Hukum Karena Diajukan

Terhadap Orang Yang telah meninggal dunia tanpa menyebut Ahli Warisnya ;

- Bahwa di dalam perlawanannya pelawan mengajukan perlawanan antara

lain terhadap :

1 Kasdi 10 Bontrak 19 Terisno

2 Samin 11 Satem 20 Malem

3 Painem 12 Saridjo 21 Simin

4 Sudjono 13 Subartono 22 Irro Sumito

5 Amat 14 Sutomario 23 Kromo Sardi

6 Kasmin 15 Sakiman Sahib 24 Karso Sentono

7 Kasta Redja 16 Yahman 25 Trimo

8 Amin 17 M. Musni

9 Ari 18 Wir

- Bahwa nama-nama tersebut telah meninggal dunia pada saat sebelum

perlawanan di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan

fotocopy bukti surat keterangan kematian (terlampir),dan dengan

meninggalnya orang-orang tersebut diatas maka apabila Pelawan

mengajukan gugatan atau bantahan terhadap orang yang telah meninggal

dunia untuk itu harus ditujukan kepada ahli warisnya secara keseluruhan

sekaligus, hal mana mengingat para ahli waris adalah mewarisi segala hak

dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal dunia;

- Bahwa dengan demikian oleh karena Pelawan tidak mengajukan gugatan

pada ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia maka Perlawanan

Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;


- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan sela

dengan menolak verzet dalam perkara a quo karena tidak lengkapnya

identitas pihak Terlawan I yang menjadikan perlawanan Pelawan tidak

dapat dilanjutkan untuk memeriksa Pokok perkara sebelum terpenuhinya

kelengkapan identitas dari ahli waris Terlawan I yang telah meninggal

dunia ;

b. Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena di tujukan terhadap PT

KIM (Persero) dan PTPN II selaku badan hukum tanpa ditujukan kepada

pimpinan dari kedua Perusahaan tersebut diatas ;

- Bahwa di dalam perlawanannya pelawan hanya mengajukan gugatan

terhadap “PT. KIM dan PTPN II/Ex. PTP IX” tanpa ditujukan kepada

Pimpinan Perusahaan. Bahwa dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap

badan hukum maka seharusnya perlawanan ditujukan kepada pimpinan

Perusahaan tersebut maka dalam hal ini perlawanan harus ditujukan

terhadap Direktur Utama PT. KIM yang bertindak / mewakili PT. KIM dan

direktur utama PTPN II d/h PTP IX mewakili PTPN II d/h PTP IX ;

- Bahwa oleh karena pelawan tidak mengajukan perlawanan terhadap

direktur Utama PT. KIM dan Direktur Utama PTPN II maka perlawanan

pelawan menjadi tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya ;

c. Tentang Pelawan Tidak berhak mengajukan perlawanan

- Bahwa menurut ayat (6) Pasal 195 HIR/206 RBG diajukan oleh pihak

ketiga yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perkara yang diajukan

perlawanan dan pihak ketiga tersebut haruslah sebagai pemilik barang,

sedangkan dalam penetapan eksekusi nomor

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP yang menjadi dimohonkan verzet oleh

Pelawan objek barang tersebut adalah berupa tanah. Sedangkan menurut


HGB Pelawan adalah Pemilik Bangunan dan bukan pemilik tanah sehingga

Pelawan tidak berhak mengajukan Derden Verzet terhadap ;

d. Perlawanan Pelawan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa pada halaman 5 perlawanannya pelawan mendalilkan sebagai

pemilik yang sah atas tanah HGB No. 462,463,464, HGB No. 466, HGB

No. 467, HGB No. 468, HGB No. 469, HGB No. 470, 471, 472, 477, HGB

No. 480, 481, HGB No. 529, HGB No. 532, 539, 576, 577, 582. Namun

pelawan sama sekali tidak menyebutkan HGB tersebut dikeluarkan tahun

berapa dan batas-batas serta luas tanah tidak ada di sebutkan sehingga

dengan tidak menyebutkan tahun, batas dan luas HGB tersebut maka

menjadikan perlawanan pelawan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh

karenanya sangat berdasar menurut hukum menyatakan perlawanan

pelawan untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima ;

I. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Terlawan 1 dalam dalil eksepsinya

adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga secara mutatis,

mutandis dianggap tidak dimasukkan dan tidak perlu lagi diulang dalam pokok

perkara ;

1. Bahwa pada halaman 5 perlawanaannya pelawan menyatakan sebagai

pemilik atas tanah sertifikat HGB No. 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470,

471, 472, 477, 480, 481, 529, 539, 576, 577, dan 582 ;

2. Bahwa dalam keseluruhan HGB tersebut Pelawan tidak ada menyebutkan

tahun berapa penerbitannya dan atas tanah yang mana, berapa ukuran

tanahnya, berapa luasnya, sehingga oleh karena dalilnya tersebut harus

ditolak dengan tegas dan diingatkan perlawanan perkara tidak dapat diterima

secara hukum;


3. Bahwa benar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada

Pimpinan Perusahaan Medan Mas Karimun untuk mengosongkan objek

perkara sehubungan dengan putusan PK Reg. No. 94PK/Pdt/2004 tanggal 03

Oktober 2007 sesuai risalah pemberitahuan pelaksanaan eksekusi

pengosongan No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 15 Juli 2009 ;

4. Bahwa terhadap objek tanah perkara tidak ada dilakukan sita jaminan hal

mana telah dijadikan secara langsung kepada pelawan melalui kuasanya

pada waktu rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 15 Juli 2009, sehingga dalil perlawan pelawan pada

hal 5 harus ditolak untuk seluruhnya ;

5. Bahwa dengan demikian dalil perlawanan pelawan pada hal 5 prihal sita

jaminan dalam hal ini harus ditolak dengan tegas karena tidak terbukti

menurut hukum;

6. Bahwa atas objek tanah terperkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah

melakukan konstatering (pencocokan objek tanah terperkara) yang

dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2009 ;

7. Bahwa setelah diadakan konstatering ternyata batas-batas tanah dalam

gugatan Terlawan I dengan hasil di Lapangan dan amar putusan PK No.

94PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007 adalah sama dan tepat menurut

hukum sesuai Berita Acara Konstatering Jo peta situasi pengukuran tanah

No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 sehingga berita

acara konstatering jo peta situasi pengukuran tanah tersebut adalah sah dan

berkekuatan hukum ;

8. Bahwa penunjukan tanah oleh Terlawan I telah tepat dan benar menurut

hukum karena batas-batas tanah dan ukuran tanah yang di hunjuk oleh

Terlawan I telah sesuai dengan gugatan dan amar putusan sehingga

penunjukan tanah tersebut tidak ada melawan hukum, sehingga dengan


demikian dalil perlawanan pelawan yang ada pada point 6 dan 7 yang

menyatakan Terlawan I tanpa bukti menunjuk objek tanah terperkara dan

melawan hukum adalah tidak berdasar menurut hukum dan harus di tolak

untuk seluruhnya ;

9. Bahwa selanjutnya dalil perlawanan pelawan pada hal 6 point 2 menyatakan

pelawan memperoleh atau membeli tanah secara sah dari Terlawan II selaku

penjual dan pengelola BUMN di bawah pimpinan Menteri Negara Badan

Usaha milik Negara sesuai Surat Perjanjian Penggunaan Tanah industri

dalam kawasan industri Medan ;

10. Bahwa dalil tersebut harus di tolak dengan tegas sebab pelawan tidak

menyebutkan dengan jelas surat perjanjian, penggunaan tanah nomor

berapa dan kapan sehingga dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

11. Bahwa demikian juga dengan dalil Pelawan pada point 3 hal 6 menyatakan

objek perkara berasal dari HPL No. 3 dipecah menjadi HPL No. 4 dan HPL

No. 5 dan selanjutnya di mohonkan HGB No. 47 adalah tidak beralasan

menurut hukum karena pelawan tidak menyebutkan dengan jelas HPL

tersebut, kapan dan tahun berapa dibuat atau diterbitkan sehingga dengan

dalil tersebut harus di tolak dengan tegas untuk seluruhnya ;

12. Bahwa demikian juga dengan dalil keberatan pelawan pada point 4 dan 8

harus ditolak dengan tegas oleh karena pelawan tidak dapat menunjukan

data kepemilikannya atas objek perkara karena tidak disebutkan dengan jelas

tanah yang mana dan tahun berapa alas haknya sehingga dengan tidak

kejelasannya tersebut keberatan pelawan harus dinyatakan tidak berdasar

menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya ;

13. Bahwa selanjutnya dalil pelawan pada point 9 hal 7 yang menyatakan pelawan

tidak tersangkut dan tidak tau menahu perkara Terlawan I dengan Terlawan II

dan III adalah benar, sebab selama proses perkara perdata Reg. No.


67/Pdt.G/1999/PN-LP di gelar di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam s/d

tingkat MA-RI, pelawan tidak dikenal dan tidak punya alas hak atas tanah

objek sengketa sehingga secara hukum tidak dapat dilibatkan dalam perkara

tersebut;

14. Bahwa pada kenyataannya saat ini setelah perkara diputus di MA-RI ternyata

di atas tanah objek perkara, setelah dilakukan Konstatering diketahui

Pelawan telah mendirikan bangunan yang dikenal dengan nama MEDAN

MAS KARIMUN, sehingga secara otomatis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada waktu proses pra eksekusi telah dilakukan Aanmaning pada pihak

Terlawan II dan III untuk mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap serta memperingatkan pelawan untuk menyerahkan objek tanah

perkara kepada Terlawan I karena Pelawan memperoleh hak tersebut dari

Terlawan II secara melawan Hukum, sehingga pelawan harus menuruti dan

taat serta tunduk pada putusan tersebut karena Pelawan bukan Pelawan

yang baik dan bukan pembeli yang beritikad baik karena membeli tanah dari

Terlawan II pada saat objek sengketa dalam perkara di Pengadilan. Sehingga

dalil pelawan pada hal 7 point 10 s/d 14 harus ditolak untuk seluruhnya

dengan menyatakan pelawan bukan pelawan yang baik dan bukan pembeli

yang beritikad baik dan tidak pantas dilindungi secara hukum ;

15. Bahwa sesuai ketentuan hal yang berlaku oleh karena pelawan tidak beritikad

baik dan bukan pembeli yang beritikad baik maka pantas secara hukum

menyatakan perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan menurut

hukum dan harus ditolak untuk keseluruhannya ;

16. Bahwa selanjutnya oleh karena terhadap objek tanah terperkara tidak ada

dilakukan sita jaminan maka permohon pelawan perihal pengangkatan sita

jaminan pada point 15 halaman 8 perlawanannya harus ditolak untuk

seluruhnya ;


17. Bahwa demikian juga permohonan pelawan dalam provisi yang memohon

untuk di tangguhkan pelaksanaan eksekusi atas penetapan No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP atas objek tanah terperkara adalah tidak

beralasan menurut hukum dan harus di tolak dengan tegas dengan

menyatakan eksekusi atas perkara perdata No. 06/Eks/2009/97/Pdt.G/

1999/PN-LP harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang

berlaku hal mana juga didukung dan sesuai ketentuan pasal 207 (3) HIR

menyatakan “Bantahan itu tidak dapat menahan orang yang mulai atau

meneruskan hal menjalankan putusan, kecuali jika Ketua telah memberi

perintah supaya hal tersebut di tangguhkan sampai jatuh putusan Pengadilan

Negeri ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut yang telah dikemukakan

Terlawan I tersebut diatas maka dalil eksepsi dan jawaban Terlawan I telah

terbukti untuk seluruhnya dan selanjutnya dalil perlawanan pelawan tidak

berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya mohon putusan majelis hakim

yang menyidangkan perkara ini oleh karenanya kiranya berkenan mengambil

keputusan yang amarnya :

I. Dalam Provisi :

1. Menolak penangguhan Eksekusi yang dimohonkan oleh Pelawan ;

2. Menyatakan eksekusi dalam perkara Nomor :

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP dapat segera dilaksanakan ;

II. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan 1 untuk seluruhnya ;

2. Menolak Perlawanan pelawaan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima secara hukum

atau NO (niet onvankelijk Verklaard) ;


III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan pelawan bukan pelawan yang benar dan bukan Pembeli

yang beritikad baik ;

3. Menyatakan HGB Pelawan No.462, 463, 464,465, 466, 467, 468, 469,

470, 471, 472, 477, 480, 481, 529,532, 539, 576, 577, 582 tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan

II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Oktober 2009 yang pada

pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Eksepsi.-

Mengenai Para Pihak:

1. Bahwa benar para pihak yang ditarik adalah para pihak yang mempunyai

hubungan hukum dalam perkara ini;

2. Bahwa Terlawan I/ Pemohon Eksekusi dan Terlawan II/ Termohon Eksekusi I serta

Terlawan III/ Termohon Eksekusi II adalah para pihak yang berperkara dalam

perkara No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP Jo. No: 256/PDT/2000/ PT. MDN Jo.

No.3011/K/PDT/2001 Jo No. 94/PK/PDT/2004 Jo. No. 06/Eks/ 2009/67 /Pdt.G

/1999/PN.LP ;

3. Bahwa Turut Terlawan I adalah merupakan pihak yang menerbitkan atau yang

memberikan Hak Pengelolaan kepada Terlawan II/ Termohon Eksekusi I;

4. Bahwa Turut Terlawan II adalah merupakan Pihak yang memberikan/ menerbitkan

Hak Guna Bangunan kepada Pelawan;


Bahwa dengan demikian adalah benar Para pihak yang ditarik dalam perkara ini

adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum (recht bestekking) dengan

perkara ini;

Tentang Perlawanan .

Bahwa dasar yang diajukan oleh Pelawan adalah Bahwa Pelawan sangat

keberatan terhadap Surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

W2.U4.900/Pdt/04.10/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan itu pula Pelawan

sangat keberatan dengan :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Lubuk Pakam No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 20 April 2009;

c. Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (Konstatering) perkara

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 94/PK/PDT/2004

tanggal 3 Oktober 2007;

e. Penetapan Sita jaminan dan Berita Acara Sita jaminan sebagaimana disebut

dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

Bahwa adapun dasar/ alasan keberatan yang diajukan adalah bahwa Pelawan

bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut diatas sehingga sesuai dengan

Pasal 206 ayat 6 Rbg Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR adalah merupakan hak dari

Pelawan sebagai Pemilik sah atas tanah dan bangunan diatasnya untuk

melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet), karena apabila Penetapan

tersebut benar akan dilaksanakan eksekusi, dipastikan akan mengakibatkan


kerugian kepada Pelawan sebagai Pembeli dan yang wajib dilindungi oleh hukum

dan undang-undang ;

Bahwa dengan demikian adalah benar dan tidak obscuur dasar Perlawan yang

diajukan oleh Pelawan;

Tentang Pokok Perkara

Bahwa alasan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam suratnya tanggal 15 Juni 2009

dengan nomor W2.U4.900/Pdt/04.10/VI/2009 telah memberitahukan kepada

Pelawan agar pelawan mengosongkan tanah dan bangunan milik Pelawan

oleh karena akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.


2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009 tersebut ditetapkan

oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sehubungan dengan Permohonan

dari Para Terlawan I guna memenuhi amar Putusan Peninjauan Kembali No. 94

PK / PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007;

3. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam tanggal 15 Juni 2009 dengan nomor W2.U4.900/Pdt/04. 10/VI/2009

dengan itu pula Pelawan sangat keberatan terhadap:

a.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

b.Penetapan Ketua Pengadilan Lubuk Pakam No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/

1999/PN.LP tanggal 20 April 2009;

c.Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (Konstatering) perkara No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;


d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 94/PK/PDT/2004

tanggal 3 Oktober 2007;

e. Penetapan Sita jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan sebagaimana

disebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

Bahwa adapun dasar/ alasan keberatan yang diajukan adalah bahwa Pelawan

bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut diatas sehingga sesuai dengan

Pasal 206 ayat 6 Rbg Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR adalah merupakan hak dari

Pelawan sebagai Pemilik sah atas tanah dan bangunan diatasnya untuk

melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet), karena apabila Penetapan

tersebut benar akan dilaksanakan eksekusi, dipastikan akan mengakibatkan

kerugian kepada Pelawan sebagai Pembeli dan yang wajib dilindungi oleh hukum

dan undang-undang ;

Bahwa dengan demikian adalah benar dan tidak obscuur dasar Perlawan yang

diajukan oleh Pelawan;

Tentang Pokok Perkara

Bahwa alasan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam suratnya tanggal 15 Juni 2009

dengan nomor W2.U4.900/Pdt/04.10/VI/2009 telah memberitahukan kepada

Pelawan agar pelawan mengosongkan tanah dan bangunan milik Pelawan oleh

karena akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.


2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009 tersebut ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sehubungan dengan Permohonan dari


Para Terlawan I guna memenuhi amar Putusan Peninjauan Kembali No. 94 PK /

PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007;

3. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 15 Juni 2009 dengan nomor W2.U4.900/Pdt/04. 10/VI/2009 dengan itu

pula Pelawan sangat keberatan terhadap:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/

1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Lubuk Pakam No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/

1999/PN.LP tanggal 20 April 2009;

c. Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (Konstatening) perkara No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009;

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 94/PK/PDT/2004 tanggal

3 Oktober 2007;

e. Penetapan Sitajaminan dan Berita Acara Sita Jaminan sebagaimana disebut

dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/

1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009;

4. Bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Pelawan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan tidak pernah terlibat dan dilibatkan sebagai pihak dalam

perkara perdata Nomor No. 67/Pdt.G/ 1999/PN-LP Jo. No: 256/PDT/2000/PT.

MDN Jo. No.3011/K/PDT/2001 Jo. No. 94/PK/PDT/2004 antara Terlawan I,

Terlawan II dan Terlawan III;

- Bahwa Pelawan adalah menguasai dan menguasahai secara sah atas tanah

dan bangunan diatasnya di Kawasan Industri Medan yang dikelola oleh

Terlawan II berdasarkan prosedural yang benar dan tidak bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan undang-undang yang berlaku di

Negara Republik Indonesia, dimana semua tanah milik Pelawan telah


diterbitkan/ diberikan status sertifikat hak guna bangunan oleh turut Terlawan II

dan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan setelah sesuai dan

berdasarkan ijin mendirikan (IMB)dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Pelawan tidak ada kenal dan tidak mempunyai hubungan hukum

dengan Terlawan I, serta tanah dan bangunan yang dikuasai dan diusahai oleh

Pelawan tidak pernah diletakkan sita jaminan baik atas permintaan para

Terlawan I maupun atas permintaan pihak lain;

- Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Pelawan dalam keberatan ini

adalah benar dan berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang

berlaku;

- Bahwa pengalihan tanah di Kawasan Industri Medan kepada Pelawan oleh

Terlawan II/Termohon Eksekusi adalah sesuai dengan core business yang

ditetapkan oleh pemerintah (para pemegang saham) kepada PT. Kawasan

Industri Medan (Persero);

5.Bahwa adapun landasan dan dasar hukum kepemilikan Pelawan atas tanah dan

bangunan kantor dan atau pergudangan yang terletak di Komplek Kawasan

Industri Medan (KIM) Tahap II, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang yang dijadikan sebagai objek eksekusi dapat diterangkan

sebagai berikut :

Bahwa benar Pelawan adalah Pemilik sah atas tanah dengan bukti Sertipikat Hak

Kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdiri dari : HGB No. 462, HGB No.

463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB No.468, HGB No. 469,

HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No.472, HGB No. 477, HGB No. 480, HGB No.

481, HGB No. 529, HGB No. 532, HGB No.539, HGB No.576, HGB No. 577, dan

HGB No.582 ;

Bahwa benar Pelawan memperoleh atau membeli tanah atau lahan tersebut

secara sah dari Terlawan II sebagai Penjual dan Pengelola yang merupakan


Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pimpinan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara, yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Negara

Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan, sebelumnya

dengan melakukan jual beli secara sah antara Pelawan dengan Terlawan II

dihadapan Erita Wage Sitohang, SH Notaris di Medan, sebagai berikut :

i. HGB No. 462, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 26/2006 tanggal 22

Februari 2006.

ii. HGB No. 463, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 27/2006 tanggal 22

Februari 2006.

iii. HGB No. 464, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 28/2006 tanggal 22

Februari 2006.

iv. HGB No. 466, seluas 1.348 M2 dengan akte Jual beli No. 29/2006 tanggal 22

Februari 2006.

v. HGB No. 467, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 263/2006 tanggal 7

November 2006.

vi. HGB No.468, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 88/2006 tanggal 11

Mei 2006.

vii. HGB No. 469, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 89/2006 tanggal 19

Mei 2006.

viii.HGB No. 470, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 90/2006 tanggal 19

Mei 2006.

ix. HGB No. 471, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 91/2006 tanggal 19

Mei 2006.

x. HGB No.472, seluas 1.128 M2 dengan akte Jual beli No. 92/2006 tanggal 19

Mei 2006.


xi. HGB No. 477, seluas 900 M2 dengan akte Jual beli No. 418/2007 tanggal 23

November 2007.

xii. HGB No. 480, seluas 576 M2 dengan akte Jual beli No. 416/2007 tanggal 23

November 2007.

xiii. HGB No. 481, seluas 576 M2 dengan akte Jual beli No. 412/2007 tanggal 23

November 2007.

xiv HGB No. 529, seluas 576 M2 dengan akte Jual beli No. 67/2008 tanggal 23

Mei 2008.

xv. HGB No. 532, seluas 576 M2 dengan akte Jual beli No. 68/2008 tanggal 23

Mei 2008.

xvi. HGB No.539, seluas 4248 M2 dengan akte Jual beli No. 69/2008 tanggal 23

Mei 2008.

xvii. HGB No.576, seluas 780 M2 dengan akte Jual beli No. 164/2008 tanggal 12

September 2008 dibuat dihadapan Mariani Wati, SH, PPAT di Deli Serdang.

xviii. HGB No. 577, seluas 780 M2 dengan akte Jual beli No. 165/2008 tanggal 12

September 2008 dibuat dihadapan Mariani Wati, SH, PPAT di Deli Serdang.

xix. HGB No.582, seluas 4.412 M2 asal pemisahan HGB No. 47/ Saentis atas

nama PT. Kawasan Industri Medan (Persero) (belum dilakukan jual beli antara

Pelawan dengan Terlawan II).

- Bahwa menurut data dan keterangan yang disampaikan oleh Terlawan II

kepada Pelawan perolehan tanah a quo adalah dengan dasar Hak Pengelolaan

(HPL) No. 3 / Desa Saentis yang diberikan oleh Turut Terlawan I kepada

Terlawan II dengan luas 314,7525 Ha berdasarkan surat Keputusan Menteri

Agraria/ Kepala Badan Petanahan Nasional RI No. 159/HPL/BPN/96 tertanggal

24 Oktober 1996 yang semula merupakan Hak Guna Usaha (HGU) No. 10 /


Desa Saentis (Seb) terdaftar atas nama PT. Perkebunan IX (sekarang PT.

Perkebunan Nusantara II) ic. Terlawan III/ Termohon Eksekusi II;

- Bahwa kemudian Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/ Desa Saentis tersebut dipisah

secara sempurna menjadi Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/ Desa Saentis dengan

luas 274,74 Ha dan Hak Pengelolaan No. 5/ Desa Saentis dengan luas 40,0122

Ha, selanjutnya terhadap Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 / Desa Saentis ini

dilakukan pelepasan Hak atas tanah dan selanjutnya diterbitkan Hak Guna

Bangunan No: 47 / Desa Saentis pada tanggal 4 April 1997 ;

- Bahwa tanah dan bangunan Pelawan vide HGB No. 462, HGB No. 463, HGB

No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB No.468, HGB No. 469, HGB No.

470, HGB No. 471, HGB No.472, HGB No. 477, HGB No. 480, HGB No. 481,

HGB No. 529, HGB No. 532, HGB No.539, HGB No.576, HGB No. 577, dan

HGB No.582/Desa Saentis tersebut adalah termasuk di dalam Kawasan Hak

Pengelolaan (HPL) No. 4 / Desa Saentis yang merupakan pemisahan dari HPL

No. 3 (atau Eks HPL No. 3) sebagaimana tertera dalam uraian sertipikat Hak

Guna Bangunan (HGB) No. 47/ Desa Saentis milik Terlawan II/ Termohon

Eksekusi I;

- Bahwa menurut data dan fakta serta keterangan yang disampaikan oleh

Terlawan II, areal yang menjadi objek perkara No.

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP adalah berada diluar dan bukan termasuk

tanah dan bangunan milik Pelawan sebagaimana disebut dalam Putusan

Peninjauan Kembali Mahakmah Agung RI No. 94/PK/PDT/2004 tangal 3

Oktober 2007 halaman 23 alinea kedua dan ketiga;

- Bahwa atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut diatas Pelawan telah

membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap penguasaan maupun pengusahaan tanah

tersebut maka Pelawan telah mendirikan bangunan kantor dan gudang milik


Pelawan, oleh karena itu maka Pelawan jelas membangunnya sesuai dengan

prosedural dan peraturan yang berlaku yaitu dengan terlebih dahulu mendapat

ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana disebut dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan

oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang tertanggal Pelawan juga telah membayar

pajak bumi dan bangunan ;

- Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Pelawan dalam keberatan ini adalah

benar dan berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pengalihan tanah di Kawasan Industri Medan kepada Pelawan adalah

didasarkan kepada penguasaan Terlawan II atas tanah tersebut berdasarkan

Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 / Desa Saentis sebagaimana diuraikan dalam

gambar situasi khusus No. 39/04/IV/1996 ;

2. Bahwa kemudian Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 / Desa Saentis tersebut telah

dipisah secara sempurna menjadi Hak Pengelolaan (HPL) No. 4 / Desa

Saentis dengan luas 274,74 Ha dan Hak Pengelolaan No. 5 / Desa Saentis

dengan luas 40,0122 Ha, selanjutnya terhadap Hak Pengelolaan (HPL) No. 5

/ Desa Saentis ini dilakukan pelepasan Hak atas tanah dan selanjutnya

diterbitkan Hak Guna Bangunan No: 47 / Desa Saentis pada tanggal 4 April

1997;

3. Bahwa benar Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 yang dikuasai oleh Pelawan dan

yang dikelola oleh Terlawan II adalah berada diluar dan bukan termasuk

tanah objek perkara sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 94/PK/PDT/2004

tanggal 3 Oktober 2007 halaman 23 alinea ke-2 dan ke-3 ;

4. Bahwa dengan demikian adalah benar dan sah menurut hukum dan sesuai

dengan core business Terlawan II, bahwa Pelawan sesuai dengan akte jual


beli yang yang dibuat antara Pelawan dengan Terlawan II sebagai Pembeli

yang beritiked baik yang memperoleh tanah dengan jumlah luas tanah

keseluruhannya adalah 24.924 M2, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Bukti

Sertipikat HGB oleh karena itu wajib dilindungi oleh hukum dan undang-

undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah Pelawan membeli tanah

tersebut dengan itikad baik dan membelinya dari Terlawan II yang diketahui adalah

sebagai badan Hukum Milik Negara Republik Indonesia. Serta Pelawan tidak

pernah mendapat peringatan atau teguran dari pihak manapun dalam pembelian

tanah dari Terlawan II maupun ketika Pelawan menguasai dan mengusahai serta

membangun bangunan kantor dan bangunan gudang diatas tanah tersebut. Oleh

karena itu menurut hukum Pelawan dikualifisir sebagai Pembeli yang beritikad baik

yang menurut hukum wajib dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

-Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Pelawan dalam keberatan ini adalah

benar dan berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan

bahwa Terlawan II mengalihkan hak atas tanah kepada Pelawan tidak melanggar

suatu ketentuan hukum apapun dalam arti peralihan tersebut adalah sah menurut

hukum sehingga adalah benar Pelawan adalah Pembeli yang beritiked baik dan

Terlawan II bukanlah penjual yang beritiked buruk ;

-Bahwa dengan demikian adalah benar menurut hukum bahwa Pelawan telah

mengajukan Perlawanan yang benar dan sah oleh karena itu sesuai hukum

Perlawanan Pelawan yang demikian patut dikabulkan oleh Pengadilan ini ;

Bahwa adalah benar menurut hukum permohonan Pelawan agar majelis Hakim

yang memeriksa Perlawanan ini (derden verzet) berkenan untuk mengeluarkan

penetapan yang berisi Permohonan Non Eksekutabel atau setidaknya menunda

pelaksanaan eksekusi terhadap tanah/ bangunan yang dikuasai oleh Pelawan


sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 462,

HGB No. 463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB No.468, HGB

No. 469, HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No.472, HGB No. 477, HGB No.

480, HGB No. 481, HGB No. 529, HGB No. 532, HGB No.539, HGB No.576,

HGB No. 577, dan HGB No.582 berikut bangunan dan gudang yang ada

diatasnya milik Pelawan sampai Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum

yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pelawan maupun dari Jawaban

yang diajukan oleh Terlawan II adalah cukup beralasan sesuai hukum bagi

Pelawan untuk memohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

-Menyatakan demi hukum menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi

sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP Jo. Surat Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam tanggal 15 Juni 2009 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi

dalam perkara No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP sepanjang ditujukan

terhadap tanah dengan luas keseluruhannya 24.924 M2 dan bangunan kantor

serta bangunan gudang diatasnya milik Pelawan sebagaimana disebut dalam

Sertipikat HGB No. 462, HGB No. 463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No.

467, HGB No.468, HGB No. 469, HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No.472,

HGB No. 477, HGB No. 480, HGB No. 481, HGB No. 529, HGB No. 532, HGB

No.539, HGB No.576, HGB No. 577, dan HGB No.582 /Desa Saentes;

-Bahwa selanjutnya guna menjamin Perlawanan Pelawan ini dapat

dilaksanakan dengan baik serta oleh karena Perlawanan ini diajukan

berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan otentik sehingga berdasarkan

ketentuan Pasal 191 Rbg/ 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI


(SEMA) No. 3/ tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)

No. 4 / tahun 2001 oleh karena itu sudah beralasan bagi Ketua Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam atau majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada

Perlawanan, Banding ataupun Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (Uit

voorbaar bij voorraad) ;

Dalam Pokok Perkara.

Primair :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

2.Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik;

3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sah atas tanah dan bangunan

kantor serta gudang diatasnya dengan bukti Sertipikat Hak

Kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdiri dari : HGB No.

462, HGB No. 463, HGB No. 464, HGB No. 466, HGB No. 467, HGB

No.468, HGB No. 469, HGB No. 470, HGB No. 471, HGB No.472,

HGB No. 477, HGB No. 480, HGB No. 481, HGB No. 529, HGB No.

532, HGB No.539, HGB No.576, HGB No. 577, dan HGB No.582

dengan luas keseluruhannya 24.924 M2 yang terletak dan dikenal

setempat di Komplek Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Desa

Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

4. Membatalkan dan atau menangguhkan Eksekusi atas Penetapan No.

06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/ PN.LP sampai perkara Perlawanan

eksekusi ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum

tetap (inkracht van gewisjde);Mengangkat sita jaminan (consevatoir

beslag) yang diletakkan terhadap tanah milik Pelawan;

5. Menghukum Terlawan I/Pemohon Eksekusi, Terlawan II/Termohon

Eksekusi I, Terlawan III/Termohon Eksekusi II dan Turut Terlawan I


serta Turut Terlawan II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan

ini;

6. Menghukum Terlawan I/Pemohon Eksekusi, Terlawan II/Termohon

Eksekusi I, Terlawan III/Termohon Eksekusi II dan Turut Terlawan I

dan Turut Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbar Bij

Voorraad) meskipun ada Verzet atau Banding;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, maka

dalam peradilan yang baik- mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan

III telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Oktober 2009 yang pada pokoknya

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil Perlawanan Pelawan pada hal.4 s/d 8 (Point 1 s/d 15) adalah dalil yang

tepat dan benar sepanjang diakui oleh Terlawan III dengan tegas dalam jawaban ini

dan adapun alasan-alasan yang dimajukan dari Terlawan III adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN III adalah sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah

yang terletak di Desa Saentis dahulu Mabar, Kec.Percut Sei Tuan dahulu Labuhan

Deli, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara setempat dikenal sebagai

Perkebunan IX Mabar seluas 314,7525 Ha (tiga ratus empat belas koma tujuh ribu

lima ratus dua puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat HGU No.10 yang

diterbitkan oleh Turut Terlawan II atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Mabar

(dimana PTP IX telah Merger dengan PTP.II yang sekarang menjadi bernama

PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) yaitu TERLAWAN III;

2. Bahwa Sertifikat HGU No.10 atas nama PTP.IX Perkebunan Mabar yang

diterbitkan oleh Turut Terlawan II tersebut diperoleh TERLAWAN III adalah


berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 10 Juni 1965

No.SK.24/HGU/1965 atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian jelaslah bahwa

Sertifikat HGU No.10 tersebut telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Bahwa TERLAWAN III ada melepaskan tanah kepada Terlawan II atas tanah

seluas 314,7525 Ha (tiga ratus empat belas koma tujuh ribu lima ratus dua puluh

lima hektar) yang terletak di Desa Saentis, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli

Serdang, Prop.Sumatera Utara sesuai dengan Pelepasan Hak Atas Tanah

No.630.1/920/IX/96 tertanggal 2 September 1996 antara Terlawan III dengan

Terlawan II yang diperbuat dihadapan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan dan disaksikan M.Napitupulu,SH

(Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Sumatera Utara), Drs.M.Saleh Manaf (Kepala Bidang

Pengukuran dan pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Sumatera Utara), Drs.Benyamin T.Kaban (Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang) Turut Terlawan II dan telah ditindaklanjuti dengan Akta

Perjanjian No.1 tanggal 2 September 1996 antara Terlawan III dengan Terlawan II

yang diperbuat dihadapan Hj.Siti Asni Pohan,SH Notaris di Medan;

Bahwa setelah Terlawan III melepaskan tanah seluas 314,7525 Ha (tiga ratus

empat belas koma tujuh ribu lima ratus dua puluh lima hektar) tersebut kepada

Terlawan II, Terlawan II telah mengajukan permohonan alas haknya atas tanah

tersebut kepada Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan II telah menerbitkan alas

hak Terlawan II diatas tanah seluas 314,7525 Ha (tiga ratus empat belas koma

tujuh ribu lima ratus dua puluh lima hektar) tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak

Pengelolaan No.4/Desa Saentis tertanggal 7 Maret 1997 atas nama Terlawan II

dengan luas 274,74 Ha (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh empat

hektar) dimana hak pengelolaan No.4/Desa Saentis tertanggal 7 Maret 1997

adalah berasal dari hak pengelolaan No.3 atas nama Terlawan II, dan Sertifikat


Hak Guna Bangunan No.47/Desa Saentis tertanggal 4 April 1997 atas nama

Terlawan II dengan luas 40,0122 Ha (empat puluh koma seratus dua puluh dua

hektar);

4. Bahwa dalam perkara No.67/Pdt.G/1999/PN-LP Para Terlawan I telah berperkara

dengan Terlawan III dan Terlawan II, dimana dalam perkara tersebut Para

Terlawan I adalah sebagai Penggugat-Penggugat, dan Terlawan III sebagai

Tergugat II, sedangkan Terlawan II adalah sebagai Tergugat I, dengan obyek

gugatan tanah seluas + 46,11 Ha (lebih kurang empat puluh enam koma sebelas

hektar) yang terletak di Desa Saentis Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang,

Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Benteng Sungai ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar/Pasar III;

- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Mendara ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam telah memutus

perkara perdata No.67/Pdt.G/1999/PN-LP tersebut pada tanggal 9 Maret 2000

yang amarnya dikutip sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)


6. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam

No.67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 9 Maret 2000 tersebut Pihak Penggugat-

Penggugat dalam perkara tersebut (dan sebagai Terlawan I dalam perkara ini)

telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No.256/Pdt/2000/PT-MDN tertanggal 21 September

2000 tersebut yang amarnya dikutip sebagai berikut:

:MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Maret

2000 No.67/Pdt.G/1999/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

banding sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.256/Pdt/2000/PT-MDN

tertanggal 21 September 2000 tersebut Pihak Penggugat-Penggugat dalam

perkara tersebut (dan dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan I) telah

menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Putusan Kasasi

Mahkamah Agung RI No.3011.K/Pdt/2001 tertanggal 6 Desember 2001 tersebut

yang amarnya dikutip sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.TUGIMIN,

2.MAISARAH, 3.SANDING, 4.KASDI, 5.SUGIONO, 6.TUMINI,

7.MULASEH, 8.NGADIMIN, 9.SUPONO, 10.SAMIN, 11.PAINEM,

12.TEMON, 13.PONIEM, 14.SUDJONO, 15.AMAT, 16.PARSI,

17.RAJIMIN, 18.LEGIRAN, 19.LOSO, 20.KASMIN, 21.TUKIDI, 22.ABDUL

MANAF, 23.KASTA RADJO, 24.TUDJO, 25.PAIRUN, 26.AMIN, 27.ARI,

28.SUMARMAN, 29.KAMIDJAN, 30.RAHMAT, 31.SENEN, 32.RASIDI,


33.SAIMAN, 34.BONTRAK, 35.NGASIMUN, 36.DARTO, 37.HOMSIAH,

38.SATEM, 39.SUWONO, 40.MINEM, 41.SELAMET, 42.PAIMIN,

43.SENEN HADI, 44.SARIJO, 45.MARIMAN, 46.MARIDI, 47.TUMI,

48.SAMI’AN, 49.SUBARTONO S, 50.SUTOMARIO, 51.SAKIMAN SAHIB,

52.PAERAN, 53.Drs.SRI MULYANI, 54.UMAR SAID, 55.SARINO,

56.YAHMAN, 57.ABDUL KARIM, 58.LEGIMAN, 59.M.MUSNI, 60.WIR,

61.TERISNO, 62.KADIO, 63.MALEM, 64.KADI, 65.SIMIN,

66.IROSUMITO, 67.KROMO SARDI, 68.KARSO SENTONO, 69.TRIMO,

70.KARTO, semuanya dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Emmy

Sihombing,SH & Associates tersebut ;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam

tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3011.K/Pdt/2001

tertanggal 6 Desember 2001 tersebut Pihak Penggugat-Penggugat dalam

perkara tersebut (dan dalam perkara ini sebagai Terlawan I) telah

mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam

perkara tersebut, sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No : 94

PK/PDT/2004 tertanggal 3 Oktober 2007 tersebut yang amarnya dikutip

sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Peninjauan Kembali :1.TUGIMIN, 2.MAISARAH, 3.SANDING, 4.KASDI,

5.SUGIONO, 6.TUMINI, 7.MULASEH, 8.NGADIMIN, 9.SUPONO,

10.SAMIN, 11.PAINEM, 12.TEMON, 13.PONIEM, 14.SUDJONO,

15.AMAT, 16.PARSI, 17.RAJIMIN, 18.LEGIRAN, 19.LOSO, 20.KASMIN,

21.TUKIDI, 22.ABDUL MANAF, 23.KASTA REDJO, 24.TUDJO,

25.PAIRUN, 26.AMIN, 27.ARI, 28.SUMARMAN, 29.KAMIDJAN,


30.RAMAHMAT, 31.SENEN, 32.RASIDI, 33.SAIMAN, 34.BONTRAK,

35.NGASIMUN, 36.DARTO, 37.HOMSIAH, 38.SATEM, 39.SUWONO,

40.MINEM, 41.SELAMET, 42.PAIMIN, 43.SENEN HADI, 44.SARIJO,

45.MARIMAN, 46.MARIDI, 47.TUMI, 48.SAMI’AN, 49.SUBARTONO S,

50.SUTOMARIO, 51.SAKIMAN SAHIB, 52.PAERAN, 53.Drs.SRI

MULYANI, 54.UMAR SAID, 55.SARINO, 56.YAHMAN, 57.ABDUL

KARIM, 58.LEGIMAN, 59.M.MUSNI, 60.WIR, 61.TERISNO, 62.KADIO,

63.MALEM, 64.KADI, 65.SIMIN, 66.IROSUMITO, 67.KROMO SARDI,

68.KARSO SENTONO, 69.TRIMO, 70.KARTO tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.3011.K/Pdt/2001 tanggal 6

Desember 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.256/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 Jo Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 6

Maret 2000;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;


1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah para penggarap yang sah dan

mantan buruh perkebunan TMA (Tembakau Maskapai Aresboro) ;-

3. Menyatakan tanah garapan para Penggugat (petani 70 KK) seluas +

46,11 Ha (+ 461.100 M2) yang terletak di Pasar I,II,III Desa Mabar,

dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA

yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan


Peperti No.1 Tahun 1960 dan menyatakan tanah terperkara adalah

sah milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan tindakan pentraktoran tanaman pertanian (tanaman

palawija dan lain-lain), pembongkaran rumah-rumah dan musholla dan

penyerobotan tanah, yang dilakukan Tergugat II Cq.PTP.IX adalah

perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;

1. Menyatakan peralihan hak yang diperbuat antara Tergugat II

dengan Tergugat I adalah batal menurut hukum (nietig) karena

telah nyata-nyata Tergugat-Tergugat melanggar Pasal 1335 dan

Pasal 1337 KUHPerdata (BW) dan tidak sah sehingga dapat

dibatalkan (Vernietig baar) dan merupakan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatige daad) yang juga telah melanggar Pasal

1335 KUHPerdata (BW) karena tanah tersebut masih dalam status

sengketa/persoalan ;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atau

mengembalikan areal tanah garapan seluas + 46,11 Ha (+

461.100 M2) tersebut kepada para Penggugat/Para Petani 70 KK

dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun ;

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para

Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.-

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Pihak Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam telah mengeluarkan

Surat tertanggal 15 Mei 2009 No.W2. U4. 746/ PDT. 04.10/ V/2009 perihal

Pemberitahuan Pelaksanaan pengukuran (Konstatering) dalam perkara


No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, yang ditujukan kepada Termohon

Eksekusi dalam perkara tersebut (dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan

III), dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan bahwa Pihak Pengadilan

Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam akan melaksanakan pengukuran (Konstatering)

terhadap objek perkara yaitu terhadap satu bidang tanah seluas + 46,11 Ha

terletak di Pasar I, II dan III Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang

Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada hari

Jumat tanggal 22 Mei 2009 pukul 10.00 Wib;

10. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam telah mengeluarkan

atau menerbitkan penetapan pada tanggal 8 Mei 2009 yaitu Penetapan

perkara Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, dimana penetapan

tersebut telah menetapkan yang dikutip sebagai berikut:

MENETAPKAN

-Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas ;

-Memerintahkan kepada : PANITERA/JURUSITA pada Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam, apabila berhalangan dapat diganti oleh Wakilnya yang sah

untuk itu, dengan ditemani oleh 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya,

untuk melakukan pemeriksaan lapangan/pengukuran, pencocokan

(Konstatering) terhadap tanah objek perkara yaitu :

- Sebidang tanah seluas + 46,11 Ha, yang terletak di Pasar I,II dan III Mabar,

dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pasar III .

- Sebelah Selatan : Pasar/Pasar I .

- Sebelah Timur : Benteng Sungai .

- Sebelah Barat : Jalan Mendara


- Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dilaksanakan pada sembarang

waktu termasuk Hari Minggu, dan Hari-Hari besar lainnya Yang

Dimuliakan, dan jika dipandang perlu dilaksanakan dengan meminta

bantuan Alat keamanan Negara (POLRI/TNI) ;

11. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk

Pakam telah melakukan pemeriksaan/pengukuran (Konstatering) atas obyek

perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering)

perkara Nomor:06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 22 Mei 2009

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, dimana

dalam berita acara tersebut telah menjelaskan dikutip sebagai berikut:

“ Setelah kepada mereka saya beritahukan tentang kedatangan kami,

seraya memperlihatkan dan membacakan surat Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas, maka saya Jurusita

dengan ditemani oleh kedua orang saksi tersebut diatas dengan dibantu

oleh Tenaga Pekerja dan dikawal oleh Aparat Keamanan (Polri) dan TNI

yang dipersiapkan untuk itu melaksanakan pemeriksaan/pengukuran

(Konstatering) terhadap tanah obyek perkara yaitu :

- Sebidang tanah seluas + 46,11 Ha yang terletak di Pasar I,II dan III

Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pasar III

- Sebelah Selatan : Pasar/Pasar I .

- Sebelah Timur : Benteng Sungai sekarang Benteng sungai

tersebut telah diratakan oleh Tergugat I dan

Tergugat II ;

- Sebelah Barat : Jalan Mendara;


12. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tidak ada melaksanakan

sidang lapangan/pemeriksaan setempat dalam perkara No.67/Pdt.G/1999/PN-

LP tertanggal 9 Maret 2000, hal itu terbukti dari pertimbangan hukum (Yudex

Factie) pada hal.50 alinea 2 yang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa telah dianjurkan oleh Majelis untuk pemeriksaan

setempat tanah terperkara tetapi setelah mendengar pendapat dari Kuasa

Penggugat bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena

mereka tidak dapat menanggung pembiayaannya” ;

13. Bahwa secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam

No.67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 9 Maret 2000 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan No.256/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 Jo

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3011 K/Pdt/2001 tertanggal 6

Desember 2001 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No : 94 PK/PDT/2004

tertanggal 3 Oktober 2007 Jo Penetapan Perkara Nomor :

06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 8 Mei 2009 dan Berita Acara

Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) Perkara Nomor :

06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP tertanggal 22 Mei 2009, adalah Putusan

yang tidak dapat dieksekusi (Non Executable), karena selama proses

persidangan dalam perkara tersebut tidak pernah melaksanakan sidang

lapangan atau pemeriksaan setempat, dengan demikian proses sidang

perkara tersebut tidak memenuhi Pasal 180 RBG dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1999 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung

RI No.7 tahun 2001, dimana selama proses perkara tersebut tidak pernah

dilakukan sidang pemeriksaan setempat untuk menentukan mana tanah

terperkara, batas-batasnya dan ukurannya, sedangkan menurut ketentuan

tersebut diatas pemeriksaan setempat tersebut adalah diharuskan, hal ini

penting apalagi nantinya untuk proses eksekusi setelah perkara berkekuatan

hukum tetap;


Bahwa adapun bunyi pasal 180 RBG adalah dikutip sebagai berikut :

“(1). Ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu

atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh Panitera

mengadakan pemeriksaan ditempat agar mendapat tambahan

keterangan.

(2). Tentang apa yang dilakukan oleh Komisaris serta pendapatnya dibuat

berita acara atau pemberitaan oleh Panitera dan ditanda tangani oleh

Komisaris dan Panitera itu.”

Bahwa adapun bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001

tertanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat adalah sebagai

berikut:

Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari

pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non Executable) karena

obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : Sawah, Tanah

pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai

letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan,

sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara; -

Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua Majelis Hakim yang

memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang perlu

dilakukan oleh karena Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera

Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapat

penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena

diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara

dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi


tanah/obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan

Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak,

apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan

Tergugat;

3. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan

pasal 150 HIR/180 RBG. Dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya

pemeriksaan setempat (SEMA Nomor : 5 Tahun 1999 point 8) dan

pembuatan berita acara pemeriksaan setempat”;

14. Bahwa suatu perkara tanah tidak pernah dilaksanakan sidang lapangan, maka

putusan kasasi telah dibatalkan, hal ini sesuai dengan judex yuris Mahkamah

Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali No.308 PK/PDT/2004

tertanggal 12 Mei 2005 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1611

K/PDT/2001 tertanggal 14 Januari 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Sumatera Utara No.230/PDT/2000/PT-MDN tertanggal 28 Oktober 2000 Jo

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.61/PDT.G/1999/PN-

LP tertanggal 28 Pebruari 2000, hal ini sesuai dengan judex yurisnya pada

hal. 24 alinea 1 s/d 3, dan hal.25 alinea 1 yang bunyinya dikutip sebagai

berikut :

“Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, dituntut luas tanah

seluas 1.370 Ha yang batas-batasnya disebut ;

- Kampung/Desa Tadukan Raga, Desa Tungkusan ;

- Desa Limau Mungkur, Dusun Sinembah;

- Desa Lau Barus Baru, Dusun Batuktak;

- Kampung Bekasah atau Kampung Bintang Bulan;


-Bahwa batas-batas tersebut tidak jelas dan pasti akan menimbulkan

kesulitan bila kelak harus ada eksekusi, apalagi Pengadilan Negeri tidak

pernah mengadakan pemeriksaan setempat (plaats onderzoek);

-Bahwa dalam dictum putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi luas tanah yang dikabulkan adalah 922 Ha, dengan

batas-batas masih seperti tersebut diatas (yang luasnya 1.370 Ha);

-Padahal ada perbedaan luas yang cukup banyak yaitu 1.370 Ha – 922

Ha = 448 Ha, yang menurut logika hukum tidak mungkin luas yang tidak

sama akan mempunyai batas yang sama;

-Bahwa kondisi seperti tersebut diatas akan menyulitkan didalam

eksekusi seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bulukumba

antara PT.Lonsum melawan puluhan anggota masyarakat. Dalam

perkara No.17/Pdt.G/1982/PN-BLK putus tanggal 8 Maret 1983 Jo

No.2553 K/PDT/1987 putus tanggal 26 Juni 1994 Jo No.298

PK/PDT/1997 putus tanggal 16 Mei 1998 eksekusi atas perkara tersebut

sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan telah

menimbulkan konflik phisik. Hal ini terjadi karena persepsi yang berbeda

tentang luas tanah yang harus diserahkan kepada Masyarakat. Pihak

Penggugat (anggota Masyarakat) berpegang pada batas-batasnya yang

disebutkan dalam gugatannya (dalam gugatan dituntut 600 Ha)

sedangkan pihak Tergugat berpegang pada luas tanah yang dikabulkan

oleh hakim yaitu seluas 200 Ha pada waktu pemeriksaan di Pengadilan

Negeri juga tidak diadakan pemeriksaan setempat”;

15. Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI No.308

PK/PDT/2004tertanggal 12 Mei 2005 adalah berbunyi yang dikutip sebagai

berikut :

M E N G A D I L I:


Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali : DIREKSI PTP NUSANTARA II TANJUNG

MORAWA, Cq.Kepala Perkebunan PTP.II LIMAU MUNGKUR tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2004

No.1611 K/PDT/2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28

Oktober 2000 No.230/PDT/2000/PT-MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 28 Pebruari 2000 No.61/PDT.G /1999/PN-LP ;

MENGADILI KEMBALI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan

kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu

rupiah).

16. Bahwa prinsip konstatering adalah pencocokan dari sidang

lapangan/pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) atau sita jaminan yang

sudah pernah dilaksanakan pada saat perkara diproses di Pengadilan Negeri

dan dicocokkan pada saat keadaan perkara telah berkekuatan hukum tetap,

maka berdasarkan Konstatering tersebut sebagai alasan dilaksanakan suatu

eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

17. Bahwa yang menjadi dasar Para Terlawan I untuk mengklaim tanah

terperkara seluas + 46,11 Ha (lebih kurang empat puluh enam koma sebelas

hektar) tersebut, adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Photo-Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 20

Februari 1957, atas nama : NGADIMIN; diberi bertanda P.I;


Februari 1957, atas nama : SUMARMAN; diberi bertanda P.II;


3. Photo-Copy Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pemakai Tanah

Perkebunan tanggal 16 Februari 1954, atas nama : TROSUMITO; diberi

bertanda P.3;


Djanuari 1957, atas nama : KASIAN; diberi bertanda P.4;

Bahwa Photo-Copy surat-surat bukti tersebut diatas dapat diperlihatkan

aslinya dipersidangan dan telah pula dinazegelen serta dilegalisir di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

5. Photo-Copy Penjelasan UU Darurat No.8 Tahun 1954, tentang

penjelasan soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat, yang

dikeluarkan Kantor Kementerian Agraria Jakarta, tertanggal 25 Djanuari

1952; diberi bertanda P.5;

6. Photo-Copy Peta Reorgani Tanah Sumatera Timoer yang dikeluarkan

oleh Reorganisasi pemakaian tanah Soematera Timoer, Peta Pemakaian

Tanah dari Perkebunan Tembakau tertanggal 25 Djanuari 1952; diberi

bertanda P.6;

7. Photo-Copy Peta Ichtisar PT.Perkebunan IX, sebelum HGU No.SK.24

Tahun 1965, tertanggal 10-6-1965; diberi bertanda P.7;

8. Photo-Copy Surat Keputusan Menteri Agraria, tentang Pemberian HGU

kepada P.P.N Tembakau Deli Sumetra Utara, No 24/HGU/65, tanggal 10

Djuni 1965; diberi bertanda P.8;

9. Photo-Copy Surat Badan Pertimbangan dan Pengawasan dan

Pelaksanaan Landerform Kabupaten Deli Serdang,

No.79/BP3L/II/8/1969, tertanggal 14 Djuli 1969; diberi bertanda P.9;

10. Photo-Copy Surat Panitia Landderform Kabupaten Deli Serdang,

No.751/LR/II/8/1969, tanggal 1 Agustus 1969; diberi bertanda P.10;


11. Photo-Copy Peta Perkebunan Seintis II (Mabar), Lampiran Keputusan

Gubernur KDH.TK.I Sumatera Utara, tertanggal 13 Maret 1980, No.66

Tahun 1980; diberi bertanda P.11;

12. Photo-Copy Surat dari Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Utara Wilayah III Medan, No.1279/PG-III/BPN/81, tanggal 16

Desember 1981; diberi bertanda P.12;

13. Photo-Copy Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah TK.I

wilayah III Medan, No.305/PG-III/BPN/82, tanggal 24 Maret 1982; diberi

bertanda P.13;-

14. Photo-Copy Surat dari Komando Operasi Pelantikan Keamanan dan

Ketertiban Daerah Sumut, No.K/18/KAMDA/I/1982, tanggal 28 Januari

1982; diberi bertanda P.14;

15. Photo-Copy Surat dari Kepala Direktorat Sosial Politik NOTA DINAS,

yang ditujukan kepada Bapak Gubernur KDH.TK-I Sumut

No.593/1275/Sospol, tanggal 30-3-1983; diberi bertanda P.15;

16. Photo-copy Surat Tanda Terima Surat yang dikirimkan kepada Instansi

pada Tahun 1993; diberi bertanda P.16;

17. Photo-Copy Sertifikat, tanggal 13 Nopember 1996; diberi bertanda P.17;

18. Photo-Copy Surat dari PT.Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa

Medan, tanggal 20 Oktober 1997; diberi bertanda P.18;

19. Photo-Copy Surat Kronologis Areal PTPN-II, tanggal 14 Desember 1998;

diberi bertanda P.19;

20. Photo-Copy Surat/Notulen dari Kantor Bupati Deli Serdang tertanggal 16

Desember 1998; diberi bertanda P.20;

21. Photo-Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

No.SK.44/DJA/1981, tanggal 16 April 1981; diberi bertanda P.21;


22. Photo-Copy Surat dari Kantor Menteri Negara Pendayagunaan

BUMN/Badan Pembina BUMN, No.S-79/DU4.3-BUMN/1999, tanggal 7

Juli 1999; diberi bertanda P.22;

23. Photo-Copy Surat dari Perusahaan Perseroan PT.Perkebunan IX

No.09.7/X/2759/76, tanggal 13 Agustus 1976; diberi bertanda P.23

Bahwa Photo-Copy surat-surat bukti diatas tidak dapat ditunjukkan

aslinya di persidangan, tetapi telah dinazegelen;

24. Photo-Copy Surat-Surat Keterangan atas nama TUGIMIN, dkk. Sebanyak

26 lembar; diberi bertanda P.24;

Bahwa Photo-Copy surat bukti tersebut diatas dapat diperlihatkan aslinya

di persidangan dan telah pula dinazegelen serta dilegalisir di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

25. Photo-Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No.600-73/01/1994,

tanggal 26 Januari 1994; diberi bertanda P.25;

26. Photo-Copy Surat Seruan, No.P/I-645/7/1979, tanggal 18 Juli 1979, yang

dikeluarkan MAKO OPS.SADAR; diberi bertanda P.26;

27. Photo-Copy Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat-I Sumatera

Utara, No.593/18564, tanggal 27 Desember 1999; diberi bertanda P.27;

18. Bahwa secara hukum klaim Para Terlawan I terhadap tanah terperkara telah

diselesaikan oleh Pemerintah, maka dengan demikian surat-surat (bukti-bukti

surat) Para Terlawan I sebagaimana diuraikan diatas jelas tidak berlaku lagi,

karena tanah terperkara seluas + 46,11 Ha (lebih kurang empat puluh enam

koma sebelas hektar) tersebut, adalah merupakan bahagian dari areal HGU

Terlawan III sebagaimana diuraikan diatas, dimana tanah terperkara tersebut

adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 314,7525 Ha (tiga ratus empat

belas koma tujuh ribu lima ratus dua puluh lima hektar) yang telah dilepas


Terlawan III kepada Terlawan II, dengan demikian bukti-bukti surat yang

dimajukan oleh Para Terlawan I untuk mengklaim tanah terperkara seluas +

46,11 Ha (lebih kurang empat puluh enam koma sebelas hektar) tersebut, telah

diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal

21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada

Terlawan III, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX semula

berada dibawa NV.Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging)

yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei

Ular di Kabupaten Deli Serdang seluas + 250.000 Ha sebagaimana

dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14

tanggal 28 Juni 1951 ;

2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas + 250.000 Ha tersebut

diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas penggarapan

tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain

penyerahan kembali kepada Negeri (ic.Pemerintah) seluas + 125.000

Ha yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur

Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya

antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan

dan yang dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan).

3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas + 125.000 Ha sebagaimana

dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14

tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut

sebagai tanah suguhan.


4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan

kepada Pemerintah seluas + 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28

Juni 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr

Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk

Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah

Pimpinan Residen Sumatera Timur.

5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas + 125.000 ha yang disebut

sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh

Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala

Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap

yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah.

6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi

yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang

sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan

Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang

penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU

No.1 Tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang

Darurat No.8 Tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956.

7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 Jo

UU No.1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956

maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal

tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya.

8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan

maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-

pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat menteri Agraria

No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-


Undang Darurat No.8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal

pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat kemudian dengan Surat

menteri Agraria No.K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu

memerintahkan untuk memberikan “Kartu Tanda Pendaftaran” kepada

petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat.

9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat

Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masing-masing

tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan

bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri

Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri kehakiman

No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :---

a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera

Timur (KRPT).

b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah

perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah

(ic.dikeluarkan).

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT

yang bekerja dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralih

menjadi tugas Kantor tersebut diatas.

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli

(PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha namun tidak dapat

didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas areal HGU

yang belum definitif, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I

Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan

Areal PTP.IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No.197 Tahun


1979 tanggal 4 September 1979 Jo No.18/T. Tahun 1980 tanggal 16

April 1980 yang tugasnya antara lain :

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8

Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 yang berada dalam

areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No.SK-

24/HGU/1965.

- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP.IX kepada

Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara/Menteri Dalam

Negeri.

Dengan demikian sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama

PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX berdasarkan Surat keputusan

No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil

rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi

Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1956.

11. Pada Tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan

HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten

Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat

atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan

Keputusan Nomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000

Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang

membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II dan

penyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II

yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara

lain :

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat

terhadap areal PT.Perkebunan Nusantara II sekaligus


menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah

tersebut.

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan

perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal

PTPN.II yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan Tanah dan

atau Berita Acara lainnya.

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang

Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1992 yang mengatur tentang

Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai

dan Panitia B untuk HGU) dalam melaksanakan tugasnya Panitia B

Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama,

melakukan proses perpanjangan HGU yang bersih dari

tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/BPN/2000

tanggal 12 Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober

2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000,

No.57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/

HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, tahap kedua melakukan

penelitian atas tuntutan/garapan Rakyat hasilnya ditindaklanjuti dengan

terbitnya Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional

No.42/HGU/BPN/2000, No.43/HGU/BPN/2000, dan No.44/HGU/BPN/

2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta

No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004.

12. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks

HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan

penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh


pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.42/HGU/BPN/2000, No.43/HGU/BPN/2000 dan No.44/HGU/BPN/

2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002;

13. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan Surat Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004

yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro

Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks

Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang diredistribusikan kepada

Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero)

bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan

bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah

HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu

19. Bahwa dalam yudex Yuris Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk

Peninjauan Kembali dalam Putusannya No.94 PK/PDT/2004 tertanggal 3

Oktober 2007 pada hal.27 alinea 1 yang bersambung ke hal.28 telah

mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang

dimohonkan Peninjauan Kembali in casu putusan Mahkamah Agung No.3011

K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.256/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 Jo Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam No.67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 6 Maret 2000 terdapat

kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut;


- Bahwa terjadi pertimbangan yang kontradiktif dalam Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana disatu sisi dikatakan bahwa

obyek perkara a quo masih termasuk dalam HGU PTP.IX sekarang

PTP Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa (Tergugat II), tetapi dilain

pihak dikatakan bahwa penerbitan HGU dalam obyek sengketa tersebut

disebabkan karena tanah tersebut tidak diusahai masyarakat atau tidak

terdapat perkampungan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam halaman 56) ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru karena

berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon

Peninjauan Kembali (Para Penggugat) telah memiliki Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang diperoleh sejak Tahun

1954 s/d 1957 ;

- Bahwa telah ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para

Penggugat adalah bekas para buruh Ex perkebunan Tembakau

Maskapai Aresboro (TMA) perusahaan swasta Belanda yang ketika

perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, telah dibagi-bagi tanah-

tanah a quo, yang setelah digarap oleh para bekas buruh tersebut, yang

kemudian dimohonkan hak yaitu dengan diterbitkannya KTPPT tersebut

;

- Bahwa dengan demikian sebagaimana diterangkan dalam bukti P.17

yang dikuatkan keterangan saksi dari BPN Deli Serdang Hafizumsyah,

Hak Pengelolaan (HPL) No.3 dan HPL No.10 milik Termohon

Peninjauan Kembali berada di luar obyek sengketa;

Bahwa oleh karena itu tindakan pentraktoran tanaman pertanian,

pembongkaran rumah terhadap tanah garapan warga masyarakat Desa

Saentis/Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan yang dilakukan oleh PTP.IX


dan peralihan hak yang dilakukan oleh PT (Persero) Kawasan Industri

Medan kepada PTP.IX (Persero) sekarang PTP Nusantara II (Persero)

harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa melalui Yudex Yuris Mahkamah Agung dalam putusannya No.94

PK/PDT/2004 tertanggal 3 Oktober 2007 yang dikutip tersebut diatas,

Mahkamah Agung untuk Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan

bahwa tanah terperkara seluas + 46,11 Ha (Kurang lebih empat puluh enam

koma sebelas hektar) adalah berada diluar HPL No.3, HPL No.10 milik

Terlawan II sedangkan melihat bukti-bukti surat yang dimajukan oleh

Tergugat I dalam perkara tersebut (dalam perkara ini disebut Terlawan II)

yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam

No.67/PDT.G/1999/PN-LP tertanggal 9 Maret 2000 pada hal.39, jelas

Terlawan II tidak ada mengajukan HPL No.10 tersebut sebagai alat bukti, dan

juga Penggugat-Penggugat dalam perkara tersebut (dalam perkara ini

disebut Para Terlawan I) yang diuraikan pada hal.34 s/d 36, maupun

Tergugat II dalam perkara tersebut (dalam perkara ini disebut Terlawan III)

yang diuraikan pada hal.40 dalam putusan No.67/Pdt.G/1999/PN-LP

tertanggal 9 Maret 2000 tidak ada mengajukan HPL No.10 tersebut sebagai

alat bukti, akan tetapi benar sebelumnya tanah terperkara adalah merupakan

areal HGU Terlawan III sesuai dengan Sertifikat HGU No.10, apakah

Sertifikat HGU No.10 tersebut yang dimaksud Mahkamah Agung dalam

putusannya tersebut? dan dasar Yudex Yuris tersebut adalah berdasarkan

bukti P.17 (Photo copy Sertifikat, tanggal 13 Nopember 1996) dan keterangan

saksi ahli BPN Deli Serdang (Hafizunsyah);

21. Bahwa saksi ahli dari BPN Deli Serdang (Hafizunsyah) dalam persidangan

telah menerangkan yang dikutip sebagai berikut :

“- Bahwa benar Asli dari Bukti P.17 ada di BPN Deli Serdang ;


- Bahwa HGU No.10 dijual oleh PTP Nusantara-II (Persero) kepada PT

(Persero) Kawasan Industri Medan ;

- Bahwa oleh PT (Persero) Kawasan Industri Medan dimohonkan, sehingga

terbit HPL No.1,2 dan 3 ;

- Bahwa HPL No.3 ini dipecah menjadi HPL No.4 dan HPL No.5 ;

- Bahwa HPL No.5 ini dimohonkan HGB, dan keluarlah HGB No.47 Tahun

1997 ;

- Bahwa HGB ini luasnya 40,0122 Ha “;

22. Bahwa melihat Yudex Yuris Mahkamah Agung tersebut diatas, tentang

keterangan saksi ahli dari BPN Deli Serdang (Hafizunsyah) jelaslah tanah

terperkara adalah berada diluar HPL No.3 atas nama Terlawan II dan HGU

No.10 atas nama Terlawan III, maka telah terbukti tanah terperkara adalah

berada diluar HPL No.3 dan HGU No.10, dimana HPL No.3 telah dipecah

menjadi HPL No.4 dan HPL No.5 sedangkan HPL No.5 telah dimohonkan

menjadi HGB yaitu Sertifikat HGB No.47/Desa Saentis tertanggal 4 April

1997, maka dengan demikian telah terbukti tanah terperkara seluas + 46,11

Ha (kurang lebih empat puluh enam koma sebelas hektar) bukanlah

merupakan bahagian dari tanah seluas 314,7525 Ha (tiga ratus empat belas

koma tujuh ribu lima ratus dua puluh lima hektar) yang telah dilepas oleh

Terlawan III kepada Terlawan II;

23. Bahwa sesuai dengan Yudex Yuris Mahkamah Agung untuk Peninjauan

Kembali tersebut jelas tanah terperkara bukanlah merupakan HPL No.3,

dimana HPL No.3 telah dipecah menjadi HPL No.4 dan HPL No.5 sedangkan

HPL No.5 telah dimohonkan menjadi HGB yaitu Sertifikat HGB No.47/Desa

Saentis tertanggal 4 April 1997, maka tindakan dan perbuatan Para

Terlawan I yang mengklaim tanah terperkara tersebut jelas adalah

merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);


24. Bahwa oleh karena tanah terperkara seluas + 46,11 Ha (kurang lebih empat

puluh enam koma sebelas hektar) adalah berada diluar HPL No.3 atas nama

Terlawan II, dimana HPL No.3 telah dipecah menjadi HPL No.4 dan HPL

No.5 sedangkan HPL No.5 telah dimohonkan menjadi HGB yaitu Sertifikat

HGB No.47/Desa Saentis tertanggal 4 April 1997, sebagaimana

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung untuk Peninjauan Kembali, maka

tanah terperkara seluas + 46,11 Ha (kurang lebih empat puluh enam koma

sebelas hektar) yang terletak di Desa Saentis, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli

Serdang, Prop.Sumatera Utara (dahulu disebut Desa Mabar, Kec.Labuhan

Deli, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara), dengan batas-batas sebagai

berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Benteng Sungai ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar/Pasar III;

- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Mandara ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I ;

adalah sah berada diluar sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) No.4/Desa Saentis

tertanggal 7 Maret 1997 dan Sertifikat HGB No.47/Desa Saentis tertanggal 4

April 1997 masing-masing atas nama Terlawan II.

25. Bahwa setelah Terlawan III melepaskan tanah seluas 314,7525 Ha (tiga

ratus empat belas koma tujuh ribu lima ratus dua puluh lima hektar) yang

terletak di Desa Saentis dahulu Mabar, Kec.Percut Sei Tuan dahulu Labuhan

Deli, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara setempat dikenal sebagai

Perkebunan IX Mabar kepada Terlawan II, kemudian Terlawan II telah

melepaskan sebahagian dari tanah tersebut kepada Pelawan, dimana tanah

yang dilepas oleh Terlawan II kepada Pelawan adalah merupakan bagian

dari tanah terperkara seluas + 46,11 Ha (lebih kurang empat puluh enam

koma sebelas hektar);


26. Bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan permohonan alas haknya

atas tanah tersebut kepada Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan II telah

menerbitkan alas hak Pelawan sesuai dengan Sertifikat HGB No. 462

Sertifikat HGB No. 463 , Sertifikat HGB No. 464 , Sertifikat HGB No. 466 ,

Sertifikat HGB No. 467 , Sertifikat HGB No. 468 , Sertifikat HGB No. 469,

Sertifikat HGB No. 470 , Sertifikat HGB No. 471 , Sertifikat HGB No. 472,

Sertifikat HGB No. 477 Sertifikat HGB No. 480, Sertifikat HGB No. 481,

Sertifikat HGB No. 529, Sertifikat HGB No. 532, Sertifikat HGB No. 539,

Sertifikat HGB No. 576, Sertifikat HGB No. 577, dan Sertifikat HGB No. 582.

27. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas Petitum Perlawanan Pelawan

point 7 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar

Terlawan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karena Terlawan

III tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)

yang merugikan Pelawan dalam perkara ini, maka Petitum tersebut harus

ditolak secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan Petitum

Perlawanan Pelawan point 1,2,3,4,5,8;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Turut

Terlawan I telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 4 Nopember 2009

yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. - Bahwa objek perkara adalah tanah yang dilekati Sertifikat Hak Guna

Bangunan No. 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 480,

481, 529, 532, 539, 576, 577 dan 582/Desa Sei Tuan,yang kesemuanya atas

nama Pelawan yang diperoleh Pelawan dari Terlawan II / Termohon Eksekusi I

berdasarkan akta Jual beli ;


2. - Bahwa terhadap tanah terperkara pada angka “1” di atas dapat di kemukakan

riwayat tanahnya sebagai berikut :

a. Hak Guna Bangunan pada angka 1 di atas berasal dari pemisahan

sebagian Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Saentis atas nama Terlawan

II/Termohon Eksekusi I, yang selanjutnya beralih kepada Pelawan ;

b. Tanah Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Saentis atas nama Terlawan II /

Termohon Eksekusi I berasal dari Hak Pengelolaan No. 5/Desa Saentis

atas nama Terlawan II / Termohon Eksekusi I yang dilepaskan kepada

Negara dan dimohonkan haknya kembali oleh Terlawan II, yang

selanjutnya terbit Hak Guna Bangunan A quo ;

c. Hak pengelolaan No. 5/Desa Saentis berasal dari Pemisahan Hak

Pengelolaan No. 3/Desa Saentis, yang dipecah menjadi Hak Pengelolaan

No. 4 dan Hak Pengelolaan No. 5/Desa Saentis ;

3. - Bahwa Hak pengelolaan No. 3/Desa Saentis atas nama Terlawan II/Termohon

Eksekusi I, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 159/HPL/BPN/96 tanggal 24

Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero)

Kawasan Industri Medan, atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang ;

4. - Bahwa Hak Pengelolaan No. 3/Desa Saentis, berasal dari tanah HGU No. 10

atas nama Terlawan III/Termohon Eksekusi II seluas 314,7525 Ha yang

dilepaskan oleh Terlawan III/Termohon Eksekusi II kepada Terlawan

II/Termohon Eksekusi I sesuai dengan Pelepasan Ha katas tanah No.

630.1/920/IX/96 tanggal 2 September 1996 yang diperbuat dihadapan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan

disaksikan Kepala Bidang Hak – Hak atas tanah, Kepala Bidang Pengukuran

dan pendaaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara serta Turut Terlawan II yang telah ditindak lanjuti dengan Akta


Perjanjian Nomor 1 tanggal 2 September 1996 antara Terlawan III dengan

Terlawan II yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di

Medan ;

5. - Bahwa tanah HGU No. 10 berasal dari pemisahan tanah HGU No. 4 atas

nama Terlawan II/Termohon Eksekusi I dan tanah HGU No. 4 didistribusikan

berdasarkan pemisahan HGU No. 1 atas nama Terlawan III/Termohon

Eksekusi II diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria

tanggal 10 Juni 1965 No. SK.24/HGU/1965 tentang Pemberian Hak Guna

Usaha atas nama PPN Tembakau (sekarang PT. Perkebunan Nusantara II

Medan) seluas 59.000 Ha atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang, namun

pada saat itu tidak bisa didaftarkan oleh Terlawan III berhubung masih

terdapatnya garapan dan batas areal HGU yang belum defenitif, yang

selanjutnya untuk mengatasi hal dimaksud Gubernur KDH TK. I Sumatera

Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah garapan dan Areal PTP IX

(TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan N0. 197 Tahun 1979 tanggal 4

September 1979 Jo. No. 18/Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya :

-Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi Undang-Undang darurat

No. 8 Tahun 1954 dan Peperti No. 2 Tahun 1960 yang berada dalam areal

PTP IX menurut SK. Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 N0.

24/HGU/1965 ;

-Meneliti dan mengusulakan areal yang defenitif untuk PTPN IX kepada

Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumatera Utara ;

Dan dari penelitian a quo Surat Keputusan A quo selanjutnya didaftarkan

dan terbit HGU No. 1, yang penerbitannya mendasarkan pada

rekomendasi dari Tim penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX

(TPTGA-IX) beralih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang Darurat

No. 8 Tahun 1954 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 ;


6. - Bahwa terhadap Peralihan Tanah HGU No. 10 dari Terlawan III/Termohon

Eksekusi II kepada Terlawan II/Termohon Eksekusi I dan Surat Keputusan

pada angka “3”: diatas, telah dinyataan tidak mempunyai kekuatan Hukum

tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Medan No. 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September 2000, Putusan

Mahkamah Agung RI No. 94PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007, antara

Tugimin, dkk (70 orang) selaku Penggugat melawan PT. (Persero) Kawasan

Industri Medan selaku Tergugat I dan PTP Nusantara II (Persero) selaku

Tergugat II dengan amar antara lain :

-Menyatakan para Penggugat adalah Para Penggugat yang sah dan

mantan buruh perkebunan TMA (TembakauMaskapai Aresbboro) ;

-Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggarap yang sah dan

mantan buruh perkebunan TMA (Tembakau Maskapai Areboro) ;

-Menyatakan tanah garapan para Penggugat (Petani 70 KK) seluas 46,11

Ha (±461.000 M2) yang terletak di Pasar I, II, III Desa Mabar dahulu

Kecamatan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh

Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 dan peperti No. 1 Tahun 1960

dan menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para Penggugat;

-Menyatakan tindakan pentraktoran tanaman pertanian (tanaman pelawija

dan lain-lain), pembongkaran rumah-rumah dan musholla dan

penyerobotan tanah, yang dilaksanakan Tergugat II Cq. PTP IX adalah

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

-Menyatakan peralihan hak yang diperbuat antara Tergugat II dengan

Tergugat I adalah batal menurut hukum (Nietig) karena telah nyata-nyata

Tergugat-Tergugat melanggar Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata


(BW) dan tidak sah sehingga dapat dibatalkan (vernietig baar) dan

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang juga

telah melanggar Pasal 1335 KUHPerdata (BW) karena tanah tersebut

masih dalam status sengketa/Persoalan ;

-Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atau

mengembalikan areal tanah garapan seluas ± 46,11 Ha (± 461.000 M2)

tersebut kepada Para Penggugat / Para Petani 70 KK dalam keadaan baik

dan tanpa dibebani suatu hak apapun ;

-Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

-Menghukum Para Termohon Peninjauan kembali dahulu Para Termohon

Kasasi / Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan

kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. - Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi ahli Kantor Pertanahan Kota Deli

Serdang sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret

2000, diterangkan :

-Bahwa HGU No. 10 dijual oleh Penggugat kepada Tergugat 72 ;

-Bahwa oleh Penggugat dimohonkan hak dan terbit HPL No. 1, 2 dan 3 ;

-Bahwa HPL No. 3 dipecah menjadi HPL No. 4 dan HPL No. 5 ;

-Bahwa HPL No. 5 dilepaskan dan dimohonkan Hak menjadi HGB No. 47;

-Bahwa HGB No. 47 ini luasnya di luar HPL No. 3 dan HGU No. 10 ;

-Tanah terpekara berada di luar HPL No.3 dan HGU No.10.

8. - Bahwa terhadap putusan sebagaimana pada angka “6” di atas, telah ada

Risalah pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara

No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 15 Juni 2009 yang ditujukan

kepada Pelawan dan sebelumnya Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam


pada tanggal 22 Mei 2009 telah melaksanakan penunjukan dan pengukuran

“Konstatering” yang Berita Acaranya dan Penetapannya diterima oleh

Terlawan II / Termohon Eksekusi I pada tanggal 01 Juni 2009;

9. - Bahwa dalam bantahannya Pembantah mendalilkan sebagai Pemegang Hak

Guna Bangunan Bangunan No. 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471,

472, 477, 480, 481, 529, 532, 539, 576, 577 dan 582/Desa Saentis, sehingga

merasa keberatan terhadap Risalah Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi

Pengosongan terlebih pada saat proses perkara sampai dengan pengambilan

putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Medan No. 256/Pdt/2000/PT.Mdn tanggal 21 September 2000, Putusan

Mahkamah Agung RI No. 3011K/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007,

Pembantah sebagai pemegang Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan a quo

tidak pernah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, karena kedudukan

Pembantah sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan a quo

yang yang diperoleh Pelawan dari Terlawan II/Termohon Eksekusi

berdasarkan Akta Jual Beli ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata penerbitan :

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469,

470, 471, 472, 477, 480, 481, 529, 532, 539, 576, 577 dan 582/Desa

Saentis diperoleh dari Terlawan II/Termohon Eksekusi I berdasarkan Akta

Jual beli, dan merupakan pemisahan dari Hak Guna Bangunan No.

47/Desa Saentis, dan Hak Guna Bangunan penerbitannya telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

-Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

-Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

-Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 3 Tahun 1997 ;







b. Sertifikat Hak Pengelolaan No. 3/Desa Saentis dan pecahannya atas

nama Terlawan II / Termohon Eksekusi I, yang diterbitkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 159/HPL/BPN/96 tanggal 24 Oktober 1996, dan

selanjutnya dipecah menjadi Hak Pengelolaan No. 4 dan 5/Desa

Saentis serta Hak Pengelolaan No. 5/Desa Saentis dilaporkan dan

dimohonkan hak dan terbit Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Saentis,

dalam penerbitannya telah sesuai perundangan yang berlaku :

-Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;


-Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. No. 8 Tahun 1953;

-Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1960 dan No. 9 Tahun

1965 Jo. No. 1 Tahun 1966 ;

-Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 ;



Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini turut Terlawan II mohon kepada

Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan

menyatakan :


-Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 159/HPL/BPN/96 tanggal 24 Oktober 1996 tentang


Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri

Medan, atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang adalah sah secara hukum ;

-Menyatakan sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 dan No. 5 Desa Saentis adalah

sah secara hukum ;

-Menyetakan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 47 / Desa Saentis adalah sah

secara hukum ;

-Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Bangunan No. 462, 463, 464,

466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 529, 532, 539, 576, 577 dan

582 / Desa Saentis atas nama NG EK SONG adalah sah dan berlaku ;

-Menyatakan secara hukum Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September

2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3011K/Pdt/2001 tanggal 06

Desember 2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 94PK/Pdt/2004 tanggal 03

Oktober 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum / lumpuh dan tidak

mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban

terhadap Perlawanan pelawan yang dibacakan pada persidangan tanggal 25

Nopember 2009 pada pokoknya sebagai berikut:


-Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 159/HPL/BPN/96 tanggal 24 Oktober 1996 tentang

Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri

Medan, atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang adalah sah secara hukum ;

-Menyatakan sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 dan No. 5 Desa Saentis adalah

sah secara hukum ;


-Menyetakan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 47 / Desa Saentis adalah sah

secara hukum ;

-Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Bangunan No. 462, 463, 464,

466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 529, 532, 539, 576, 577 dan

582 / Desa Saentis atas nama NG EK SONG adalah sah dan berlaku ;

-Menyatakan secara hukum Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September

2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3011K/Pdt/2001 tanggal 06

Desember 2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 94PK/Pdt/2004 tanggal 03

Oktober 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum / lumpuh dan tidak

mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

sebagai Turut Terlawan II melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban atas

perlawanan PT. Kreasibeton Nusapersada (disingkat PT. Kraton) berkedudukan atau

beralamat di Jalan Pulau Karimun Kav. 392 Mabar, Desa Saentis, Kecamatan Percut

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam perkara Nomor : 87/Pdt.G/Plw/ 2009/PN-

LP, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2009 dengan jawaban

sebagai berikut:

1. Bahwa dalil perlawanan Pelawan adalah dalil yang tepat dan benar sepanjang

diakui dan tidak disanggah oleh Turut Terlawan II dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar Turut Terlawan II telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna

Bangunan Nomor 462, Nomor 463, Nomor 464, Nomor 466, Nomor 467, Nomor

468, Nomor 469, Nomor 470, Nomor 471, Nomor 472, Nomor 477, Nomor 480,

Nomor 481, Nomor 529, Nomor 532, Nomor 539, Nomor 576, Nomor 577 dan

Nomor 582/Desa Saentis, masing-masing semula terdaftar atas nama

Perseroan Terbatas (Persero). Kawasan Industri Medan berkedudukan di


Medan, berkedudukan di Medan, sebagai bukti kepemilikan, penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Pelawan, atas tanah yang terletak di

Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara, dengan letak, luas, ukuran panjang lebar dan batas-batas

tanahnya sebagaimana diuraikan dalam masing-masing Surat Ukur yang

menjadi lampiran sertipikat Hak Guna Bangunan dimaksud.

3. - Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 462/Desa Saentis diterbitkan pada

tanggal 13 Februari 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)

Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II),

berakhir haknya tanggal 24 September 2027, yang berasal dari pemisahan

Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis, terdaftar atas nama Perseroan

Terbatas (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in

casu Terlawan II), dengan luas 1.128 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

224/Saentis/2006 tanggal 7 Februari 2006.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2006 tanggal 22 Februari 2006

yang diperbuat dihadapan Erita Wage Wati Sitohang, Sarjana Hukum,

Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang, tanah Hak Guna

Bangunan Nomor 462/Desa Saentis dialihkan kepada Ng Ek Song (in casu

Pelawan), yang didaftar pada tanggal 16 Maret 2006 dan saat ini dibebani

Hak Tanggungan pada Perseroan Terbatas P.T. Bank Central Asia Tbk

berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.

4. - Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor Nomor 463/Desa Saentis diterbitkan

pada tanggal 13 Februari 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas

(Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu

Terlawan II), berakhir haknya tanggal 24 September 2027, yang berasal dari

pemisahan Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis, terdaftar atas

nama Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan


di Medan (in casu Terlawan II), dengan luas 1.128 M2, sesuai dengan Surat

Ukur Nomor : 225/Saentis/2006 tanggal 7 Februari 2006.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2006 tanggal 22 Februari 2006







5. - Bahwa Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor Nomor 464/Desa Saentis

diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2006 semula atas nama Perseroan


casu Terlawan II), berakhir haknya tanggal 24 September 2027, yang

berasal dari pemisahan Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis,

terdaftar atas nama Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan Industri Medan

berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II), dengan luas 1.128 M2, sesuai

dengan Surat Ukur Nomor : 226/Saentis/2006 tanggal 7 Februari 2006;

-Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2006 tanggal 22 Februari 2006







6. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor Nomor 466/Desa Saentis diterbitkan pada

tanggal 13 Februari 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)



berakhir haknya tanggal 24 September 2027, yang berasal dari pemisahan Hak

Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis, terdaftar atas nama Perseroan

Terbatas (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu

Terlawan II), dengan luas 1.348 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

228/Saentis/2006 tanggal 7 Februari 2006.;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2006 tanggal 22 Februari 2006

yang diperbuat dihadapan Erita Wage Wati Sitohang, Sarjana Hukum, Pejabat

Pembuat Akta Tanah Kabupaten Deli Serdang, tanah Hak Guna Bangunan

Nomor 466/Desa Saentis dialihkan kepada Ng Ek Song (in casu Pelawan),

yang didaftar pada tanggal 16 Maret 2006 dan saat ini dibebani Hak

Tanggungan pada Perseroan Terbatas P.T. Bank Central Asia Tbk



pada tanggal 18 April 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)

Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casuTerlawan II),




casuTerlawan II), dengan luas 1.128 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

230/Saentis/2006 tanggal 5 April 2006.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2006 tanggal 30 Nopember

2006 yang diperbuat dihadapan Erita Wage Wati Sitohang, Sarjana Hukum,


Bangunan Nomor 467/Desa Saentis dialihkan kepada Ng Ek Song (in

casuPelawan), yang didaftar pada tanggal 30 Nopember 2006 dan saat ini

dibebani Hak Tanggungan pada Perseroan Terbatas P.T. Bank Central Asia

Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.;










- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang

diperbuat dihadapan Erita Wage Wati Sitohang, Sarjana Hukum, Pejabat



yang didaftar pada tanggal 8 Juni 2006 dan saat ini dibebani Hak


berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta ;








231/Saentis/2006 tanggal 5 April 2006.;
















232/Saentis/2006 tanggal 5 April 2006;







berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta;













Nomor 470 /Desa Saentis dialihkan kepada Ng Ek Song (in casu Pelawan),





tanggal 18 April 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)






234/Saentis/2006 tanggal 5 April 2006;









tanggal 18 April 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)
















tanggal 1 September 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas (Persero)





casu Terlawan II), dengan luas 576 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

279/Saentis/2006 tanggal 31 Agustus 2006.


2007, yang diperbuat dihadapan Erita Wage Wati Sitohang, Sarjana Hukum,



Pelawan), yang didaftar pada tanggal 28 Januari 2008 dan saat ini dibebani




pada tanggal 1 September 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas






di Medan (in casu Terlawan II), dengan luas 576 M2, sesuai dengan Surat

Ukur Nomor : 279/Saentis/2006 tanggal 31 Agustus 2006.







berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. -


pada tanggal 1 September 2006 semula atas nama Perseroan Terbatas





di Medan (in casu Terlawan II), dengan luas 576 M2, sesuai dengan Surat

Ukur Nomor : 280/Saentis/2006 tanggal 31 Agustus 2006.








berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. -


pada tanggal 29 Mei 2007 atas nama Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan

Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II), berakhir

haknya tanggal 24 September 2027, yang berasal dari pemisahan Hak Guna

Bangunan Nomor 47/Desa Saentis, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas


Terlawan II), dengan luas 576 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

297/Saentis/2006 tanggal 24 Mei 2007.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2008 tanggal 23 Mei 2008, yang

diperbuat dihadapan Mariani Waty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta

Tanah Kabupaten Deli Serdang, tanah Hak Guna Bangunan Nomor

529/Desa Saentis dialihkan kepada Ng Ek Song (in casu Pelawan), yang

didaftar pada tanggal 20 September 2008 dan saat ini dibebani Hak




tanggal 29 Mei 2007 atas nama Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan
















tanggal 30 Oktober 2007 atas nama Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan





Terlawan II), dengan luas 4.248 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor :

303/Saentis/2006 tanggal 25 Oktober 2007.

















- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164/2008 tanggal 12 September

2008, yang diperbuat dihadapan Mariani Waty, Sarjana Hukum, Pejabat



yang didaftar pada tanggal 20 September 2008 dan saat ini dibebani Hak










348/Saentis/2008 tanggal 16 Mei 2008;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 165/2008 tanggal 12 September

2008, yang diperbuat dihadapan Mariani Waty, Sarjana Hukum, Pejabat



yang didaftar pada tanggal 20 September 2008 dan saat ini dibebani Hak



22. - Bahwa Hak Pengelolaan Nomor 4/Desa Saentis diterbitkan tanggal 7 Maret

1997, atas nama PT. Kawasan Industri Medan (Persero) in casu Terlawan II,

dengan luas 274,74 Ha sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1202/1997 tanggal


4 Maret 1997, berasal dari pemisahan Hak Pengelolaan Nomor 3/ Desa

Saentis (yang kemudian dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis

menjadi Hak Pengelolaan Nomor 4 dan Nomor 5/Desa Saentis, yang

diterbitkan sertipikatnya masing-masing pada tanggal 7 Maret 1997 atas

nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in

casu Terlawan II) Hak Pengelolaan Nomor 5/Desa Saentis luasnya 40,01 Ha,

sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1202/1997 tanggal 4 Maret 1997 masing-

masing dikutip dari Peta Gambar Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1

Desember 1995.

23. Bahwa tanah Hak Pengelolaan Nomor 3/Desa Saentis, diterbitkan pada

tanggal 13 Nopember 1996, atas nama PT. Kawasan Industri Medan (Persero)

in casu Terlawan II/Termohon Eksekusi I, berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 159/HPL/BPN/96

tanggal 24 Oktober 1996, seluas 3.3147.525 M2 sesuai dengan Surat Ukur

Nomor :6463/1996 tanggal 7 Nopember 1996 yang dikutip dari Peta Gambar

Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember 1995, berasal dari tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor 10/Desa

Saentis seb, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX

Perkebunan Saentis II (Mabar) in casu Terlawan III/Termohon Eksekusi II, yang

diperoleh Terlawan II/Termohon Eksekusi I dari Terlawan III/Termohon Eksekusi

II, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 630.1/920/IX/96

tanggal 2 September 1996, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari

Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat tanggal 16 Februari 1996

Nomor S-94/MK.16/1996 dan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan

surat tanggal 6 Nopember 1993 Nomor KB.520/473/Mentan/XI/93.

24. Bahwa PT. (Persero) Kawasan Industri Medan (in casu Terlawan II/Termohon

Eksekusi I) sebagai badan hukum pemerintah, yang menguasai tanah seluas

3.147.525 M2, terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan,


Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan

dalam Peta Gambar Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember

1995, yang merupakan sebahagian dari Hak Guna Usaha No. 10 tertulis atas

nama PT. (Persero) Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar),

berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 630.1/920/IX/96 tanggal

2 September 1996, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Menteri

Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Februari 1996 Nomor S-

94/MK.16/1996 dan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 6

Nopember 1993 Nomor KB.520/473/Mentan/XI/93, dengan surat permohonan

tanggal 9 September 1996 beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu,

mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Pengelolaan atas tanah

dimaksud kepada Turut Terlawan II yang akan dipergunakannya untuk

keperluan Kawasan Industri;

- Bahwa oleh karena permohonan Terlawan II telah memenuhi syarat-syarat

untuk memperoleh Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dan garis-garis

kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan Terlawan II/Termohon

Eksekusi I, diteruskan oleh Turut Terlawan II dengan Surat Pengantar

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September

1996 Nomor 560.7.7291/9/1996 kepada Kepala kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang kemudian setelah

permohonan tersebut diteliti maka dengan Surat Pengantar Kepala kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tanggal 23

September 1996 Nomor 560.1.1668/9/1996 diteruskan kepada Turut

Terlawan I dan setelah dilakukan penelitian atas permohonan tersebut, maka

sesuai dengan kewenangan Turut Terlawan I permohonan Terlawan II

dikabulkan dan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 159/HPL/BPN/96 tanggal 24 Oktober


1996 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas nama PT. (Persero)

Kawasan Industri Medan Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang diberikan

kepada PT. (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in

casu Terlawan II) Hak Pengelolaan dan setelah semua kewajiban dan

persyaratan dipenuhi penerima hak sesuai dengan Surat Keputusan

dimaksud, maka Turut Terlawan II menerbitkan sertipikat Hak Pengelolaan

Nomor 3/Desa Saentis, pada tanggal 13 Nopember 1996, atas tanah seluas

3.147.525 M2 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh

lima meter persegi), terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur

Nomor :6463/1996 tanggal 7 Nopember 1996 yang dikutip dari Peta Gambar

Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember 1995.

25. Bahwa sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/ Desa Saentis kemudian dimatikan

karena dipisah-pisah sampai habis menjadi Hak Pengelolaan Nomor 4 dan

Nomor 5 Desa Saentis, yang diterbitkan sertipikatnya masing-masing pada

tanggal 7 Maret 1997 atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan

berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II), dengan luas tanah Hak

Pengelolaan Nomor 4/Desa Saentis seluas 274,74 Ha sesuai dengan Surat

Ukur Nomor 1202/1997 tanggal 4 Maret 1997 dan Hak Pengelolaan Nomor

5/Desa Saentis dengan luas 40,01 Ha sesuai dengan Surat Ukur Nomor

1202/1997 tanggal 4 Maret 1997 masing-masing dikutip dari Peta Gambar

Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember 1995;

26. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 3/PH/HHT/1997

Tanggal 10 Maret 1997, Drs. Papo Hermawan bertindak untuk dan atas nama

Perseroan Terbatas (Persero) Kawasan Industri Medan (in casu Terlawan II)

melepaskan haknya atas tanah Hak Pengelolaan Nomor 5/Saentis seluas 40,01

Ha, sehingga dengan demikian sejak tanggal dilepaskan hak atas tanah

tersebut tanggal 10 Maret 1997, tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai


langsung oleh Negara dan Terlawan II/Termohon Eksekusi I mengajukan

permohonan kepada Turut Terlawan II untuk memperoleh Hak Guna Bangunan

atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Pengelolaan Nomor

5 Desa Saentis, terakhir terdaftar atas nama Perseroan Terbatas (Persero)

Kawasan Industri Medan (in casu Terlawan II) atas tanah seluas 40,01 Ha

(empat puluh koma nol satu hektare), yang dipergunakan pemohon untuk

kawasan industri;

27. Bahwa oleh karena permohonan Terlawan II setelah diteliti memenuhi syarat-

syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dan garis-

garis kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan Terlawan II diteruskan oleh

Turut Terlawan II dengan Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Maret 1997 Nomor 550.2.1599/3/1997

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

Utara yang kemudian setelah permohonan tersebut diteliti, maka sesuai

dengan kewenangannya, permohonan Terlawan II/Termohon Eksekusi I

dikabulkan dan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 2092/HGB/22.04/97

tanggal 20 Maret 1997 diberikan kepada PT. (Persero) Kawasan Industri

Medan berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II) Hak Guna Bangunan

untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, yang berakhir haknya tanggal 24

September 2027 atas sebidang tanah seluas 40,0122 Ha, sebagaimana

diuraikan dalam Gambar Situasi Khusus No. 99/04/IV/1997 tanggal 13 Februari

1997, terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

28. Bahwa terhitung sejak tanggal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor

3/PH/HHT/1997 Tanggal 10 Maret 1997, Hak Pengelolaan Nomor 5/Desa

Saentis hapus demi hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai


langsung oleh Negara sebagaimana telah disetujui dengan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara

Nomor : 2092/HGB/22.04/97 tanggal 20 Maret 1997;

29. Bahwa dengan surat permohonan Direktur Utama PT. KIM yang diterima di

kantor Turut Terlawan II pada tanggal 3 April 1997, dimohonkan untuk

diberikan sertipikat atas tanah dimaksud Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor :

2092/HGB/22.04/97 tanggal 20 Maret 1997 dan oleh karena permohonan

Terlawan II/Termohon Eksekusi I telah memenuhi syarat-syarat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Turut Terlawan II

menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis pada

tanggal 4 April 1997, atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan

berkedudukan di Medan (in casu Terlawan II ), atas tanah seluas 40,0122 Ha,

terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1979/1997 tanggal

3 April 1997;

30. Bahwa dari tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 47/ Desa Saentís telah

dipisah-pisah yang sampai tanggal 11 Desember 2008 telah dipisah sebanyak

76 sertipikat Hak Guna Bangunan, masing-masing terdaftar atas nama atas

nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu

Terlawan II), yang kemudian dialihkannya kepada para investor yang

memerlukan tanah di Kawasan Industri Medan, sesuai dengan maksud dan

tujuan didirikannya perseroan tersebut, yaitu untuk melakukan usaha dibidang

penyediaan sarana, prasarana, pelaksanaan pembangunan serta pengurusan,

pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang usaha

kawasan industri, untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan

mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, diantaranya Hak

Guna Bangunan atas nama Dian Suryani Saritun, SE (in casu Pelawan);


31. Demikian juga halnya di atas Hak Pengelolaan Nomor 4/Desa Saentis

berdasarkan perjanjian Terlawan II selaku pemegang Hak Pengelolaan dengan

pihak ketiga/investor juga telah diterbitkan Hak Guna Bangunan atas nama-

nama investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri;

32. Bahwa perolehan tanah dan penerbitan sertipikat tanah Hak Pengelolaan No.

3/ Desa Saentis yang kemudian dipisah menjadi Hak Pengelolaan Nomor 4 dan

Nomor 5/ Desa Saentis, dan selanjutnya Hak Pengelolaan Nomor 5/ Desa

Saentis dilepaskan haknya dan diberikan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor

47/ Desa Saentis masing-masing terdaftar atas nama Terlawan I, demikian juga

penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 dan Nomor 448/Desa

Saentis (in casu Pelawan) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata

Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan

Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan

Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sehingga sertipikat Hak

Pengelolaan Nomor 4 Desa/Saentís, Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa

Saentís masing-masing atas nama Terlawan II dan Hak Guna Bangunan Nomor

Hak Guna Bangunan Nomor 436 dan Nomor 448/Desa Saentis, atas nama


Dian Suryani Saritun, SE (in casu Pelawan) adalah sah secara hukum dan

harus mendapat perlindungan hukum;

33. Demikian juga halnya dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10

Saentis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah, maka

tindakan Terlawan III yang melepaskan/mengalihkan tanah kepada PT.

(Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu Terlawan

II) yaitu tanah seluas 314,7525 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar

Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember 1995, yang merupakan

sebahagian dari Hak Guna Usaha No. 10 Desa Saentis, yang terletak di Desa

Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

Sumatera Utara sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

630.1/920/IX/96 tanggal 2 September 1996 antara Terlawan III dengan

Terlawan II, yang diperbuat dihadapan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dengan disaksikan Kepala

Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Kepala Bidang Pengukuran Pendaftaran Tanah

pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian ditindak

lanjuti dengan Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 2 September 1996 antara

Terlawan III dengan Terlawan II,, yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan,

SH, Notaris di Medan adalah merupakan perbuatan yang sah secara hukum

dan harus mendapat perlindungan hukum;

34. Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10/Desa Saentis, diterbitkan pada

tanggal 14 Juni 1994, atas tanah seluas 319,6823 Ha, sesuai dengan Surat


Ukur Nomor : 749/05/1994 tanggal 7 Mei 1994, berasal dari pemisahan Hak

Guna Usaha No. 4 Desa Saentis dahulu Mabar, diterbitkan pada tanggal 15 Juli

1992, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan

Saentis II (Mabar) atas tanah seluas 332,3874 Ha, terletak di Desa Saentis

dahulu Mabar, Kecamatan Percut Sei Tuan dahulu Kecamatan Labuhan Deli,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.;

35. Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha No. 4/Desa Saentis dahulu Mabar, berasal

dari pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 1/Mabar, terdaftar atas nama

Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar), diterbitkan

pada tanggal 14 Januari 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

No.: SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965, atas tanah seluas 378.5071 Ha,

terletak di Desa Mabar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara;

36. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Mabar, terdaftar

atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar),

pada tanggal 14 Januari 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

No.: SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha

Kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, dilakukan setelah mendapat

rekomendasi dari Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX (TPTGA-

IX), bahwa areal kebun dimaksud bersih dari garapan yang dilindungi Undang

Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian

Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 8 Juni 1954

jo. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 2 tahun 1960 tanggal

13 Juli 1960;

37. Bahwa Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX (TPTGA-IX),

dibentuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat


Keputusan No. 197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979 jo No. 18 T Tahun

1980 tanggal 16 April 1980 dengan sebagai berikut :

a. Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi Undang-Undang Darurat

Nomor 8 Tahun 1954 dan Peperti Nomor 2 Tahun 1960 yang berada

dalam areal PTP IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1964 No. :

SK.24/HGU/65.

b. Meneliti dan menentukan status tanah garapan yang tidak termasuk

katergori dilindungi Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 dan

Peperti Nomor 2 Tahun 1960.

c. Meneliti dan mengusulkaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal Hak Guna Usaha PT.

Perkebunan IX yang depinitif.

d. Melakukan pengukuran, pengkaplingan dan memberikan Surat Idzin

Mengerjakan Tanah (SIM) kepada petani penggarap yang berhak atas

tanah yang menurut keputusan dikeluarkan dari areal perkebunan PTP IX.

Hasil kerja Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX (TPTGA-

IX),dituangkan dalam surat keputusan, yang kemudian ditindak lanjuti

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan.;

38. Khusus terhadap Kebun Saentís II (Mabar) yang semula berasal dari konsesi

Mabar N.V.Tabak Mij Arendsburg berdasarkan Akte Van Concessie Mabar

Regno. 63 tanggal 24 Juli 1898, yang disahkan Residen Sumatera Timur pada

tanggal 28 Juli 1898 No. 137, dengan luas tanah 2.712,9 Ha dan lamanya

perjanjian 75 tahun. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 86

Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda jo

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 Tentang Penempatan Perusahaan

Perusahaan Perkebunan Pertanian Milik Belanda Dibawah Penguasaan

Pemerintah jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-


Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, maka

pengusahaan kebun Mabar yang dinasionalisasi tersebut diserahkan oleh

pemerintah kepada Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli Sumatera

Timur, yang kemudian berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)

in casu Terlawan III;

-Bahwa di dalam konsiderans ”Menimbang” Surat Keputusan Menteri Agraria

No.: SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha

Kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, disebutkan bahwa kenyataan

menunjukkan P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I

Sumatera Utara yang semula mempunyai areal keseluruhan seluas ±

250.000 Ha telah dipersempit menjadi ± 59.000 Ha, yang disebabkan antara lain

karena adanya pendudukan/penggarapan oleh rakyat atas areal tersebut,

sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan produksi tembakau

Deli., sehingga pada diktum PERTAMA surat keputusan dimaksud diberikan

Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah

Tingkat I Sumatera Utara atas areal tanah seluas ±59.000 Ha untuk keperluan

tembakau Deli dan menegaskan sisa tanah seluas ±191.000 Ha sebagai objek

landreform, dengan tidak mengurangi kepentingan P.P.N. Tembakau Deli

Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk merawat dan

mengganti parit-parit yang diperlukan oleh P.P.N. Tembakau Deli;

39. Pada diktum KETIGA Surat Keputusan Menteri Agraria No.: SK.24/HGU/65

tanggal 10 Juni 1965 disebutkan bahwa Hak Guna Usaha ini diberikan untuk

jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) Tahun terhitung sejak tanggal

didaftarkannya hak itu, yang dalam kenyataannya sertipikat Hak Guna Usaha

No. 1/Mabar diterbitkan pada tanggal 14 Januari 1985, atas nama Perseroan

Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Saentis II (Mabar), dengan luas

378,5071 setelah ditetapkan batas-batas pasti dari areal Hak Guna Usaha yang


diberikan dan bebas dari pemakaian/penggarapan tanah oleh rakyat

sebagaimana rekomendari dari Tim TPTGA-IX.

Bahwa berdasarkan rekomendasi dengan surat Tim Penyelesaian Tanah

Garapan Dan Areal PTP IX tanggal 5 Januari 1980 Nomor 10/TPTGA-

IX/KM/1980 Tentang penolakan tuntutan rakyat atas tanah seluas ±50,4 Ha,

terletak di pasar I,II, III Desa Mabar Perkebunan Saentis II PTP IX, Kecamatan

Medan Deli, Kotamadya Medan, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 66 Tahun 1980 Tentang Tanah

Seluas 50,4 Ha Terletak Di Pasar I, II, III Mabar, Perkebunan Saentis II,

Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, yang dalam konsiderans

”menimbang” disebutkan bahwa tanah seluas ± 50,4 Ha, terletak di Pasar I,II, III,

Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, termasuk tanah yang

dipersengketakan rakyat dengan PTP IX dan menurut hasil penelitian yang

dilakukan Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX dan

berdasarkan bukti-bukti bahwa tanah-tanah tersebut tidak dilindungi oleh

sesuatu peraturan dan tanah tersebut telah dikuasai oleh PTP IX, sehingga

diputuskan menegaskan tanah seluas ± 50,4 Ha, terletak di Pasar I,II, III, Desa

Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, tidak dilindungi Undang-

undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 maupun Peperti Nomor 2 Tahun 1960.

40. Berbeda halnya dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan

Areal PTP IX atas tanah seluas ± 50,4 Ha, terletak di Pasar I,II, III, Desa Mabar,

Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, maka terhadap

pemakaian/penguasaan tanah seluas 27,4483 Ha di Desa Saentis, Kecamatan

Percut Sei Tuan oleh Suwon Dkk (299 orang) direkomendasikan untuk

dikabulkan sehingga dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Sumatera Utara Nomor 592.1.53/DS/I/1985 tanggal 5 Juli 1985, telah

diredistribusikan sebahagian tanah bekas perkebunan Saentis II Mabar kepada


para petani yang benar-benar menguasai/menggarap tanah dimaksud yaitu atas

nama Suwon dkk;

41. Bahwa Turut Terlawan II pada tanggal 8 Juni 2009 menerima surat dari

Panitera/Sekretaris atas nama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :

W2.U4/825 Pdt/04.01/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 yang mengirimkan 1 (satu)

set salinan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) tertanggal 22

Mei 2009, Nomor : 06/Eks/2009/67 /Pdt.G/ 1999/PN-LP dan satu set salinan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeli Lubuk Pakam tanggal 8 Mei 2009 Nomor

: 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP dalam perkara antara Tugimin dkk

sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi dan PTPN. II Tanjung Morawa dkk

sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam Buku

Register yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

42. Bahwa setelah Turut Tergugat III mencermati surat tersebut pada angka 33

di atas beserta lampirannya, khususnya Peta Situasi Tanah Objek Perkara

Nomor : 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009, dijelaskan

bahwa objek perkara sebidang tanah terletak di Desa Saentís, Kecamatan

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas ±

467.835 M2 (46,7 Ha), akan tetapi tidak menjelaskan atau menyebutkan Nomor

sertipikat hak atas tanah yang terdapat di atas tanah objek perkara, yang oleh

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak sah atau

tidak berkekuatan hukum, sehingga Turut Terlawan II tidak atau belum dapat

mendaftarkan/mencatatkan objek perkara tersebut dalam daftar umum yang

terdapat di kantor Turut Terlawan II, oleh karena dalam pembuatan Peta

Situasi Tanah Objek Perkara Nomor : 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP,

tanggal 22 Mei 2009 Turut Terlawan II tidak ikut serta sebagai pihak sehingga

tidak ada dasar hukum atau kewajiban hukum bagi Turut Terlawan II untuk

mencatatkan objek perkara tersebut, yang dikhawatirkan malah dapat

menciderai hak dan menyandera hak pihak lain jika Turut Terlawan II salah


mendaftarkan/mencatatkannya pada daftar umum yang ada dikantor Turut

Terlawan II, karena tidak didukung data fisik/data lapangan yang akurat terlebih

menyangkut tanah yang sudah terdaftar/bersertipikat, karena pencatatan suatu

objek perkara atau objek sita dapat Turut Terlawan II lakukan pada daftar umum

ata upada Peta Pendaftaran apabila tanah objek perkara/objek sita dimaksud

disebutkan nomor haknya atau telah dilakukan pengukuran secara kadasteral

yang menjadi kewenangan Turut Terlawan II sesuai dengan Standar Standar

Operasional Prosedur Pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara Indonesia tercinta ini dan tidak ada

kewenangan diberikan peraturan perundang-undangan kepada pihak atau

instansi manapun untuk melakukan pengukuran secara kadasteral, sehingga

diketahui status statu bidang tanah, apakah statusnaya tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara, tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha, tanah Hak

Pengeleloaan, tanah Hak Guna Bangunan atau tanah Hak pakai, selalin kepada

instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang

ditunjuk/ditugaskannya;

43. Bahwa Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Objek Perkara

(Konstatering) tertanggal 22 Mei 2009, Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/

1999/PN-LP dan satu set salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeli Lubuk

Pakam tanggal 8 Mei 2009 Nomor : 06 /Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN-LP

dalam perkara antara Tugimin dkk sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi dan

PTPN. II Tanjung Morawa dkk, berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007

Nomor : 94 PK/Pdt/2004 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Tingkat Kasasi tanggal 6 Desember 2001 Nomor : 3011 K/Pdt/2001 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2000 Nomor :


256/Pdt/2000/PT.Mdn jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

:67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000;

44. Bahwa setelah Turut Terlawan II mengkaji dan mencermati Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka Turut

Terlawan II menemukan kejanggalan, kekhilapan bahkan mungkin kenaifan

dalam dalil gugatan para Penggugat (in casu Terlawan I/Pemohon Eksekusi),

dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim dalam

Tingkat Peninjauan Kembali.(vide Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor :

94 PK/Pdt/2004);

45. Bahwa para Penggugat (incasu Terlawan I/Pemohon Eksekusi)) dalam perkara

Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP, dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak

tahun 1952 Penggugat-Penggugat (selaku mantan buruh perkebunan tembakau

Maskapai Arsboro yang tutup akibat bangkrut) telah mengolah, menguasai,

mengerjakan tanah bekas perkebunan TMA yang terletak di Pasar I, II dan III

Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, seluas 46,11 Ha, guna untuk menyambung hidup dan

mencukupi bahan pangan bagi para penggugat karena tidak bekerja lagi pada

perkebunanTMA tersebut dan setelah setelah para penggugat mengerjakan dan

mengolah tanah bekas perkebunan TMA Mabar tersebut menjadi lahan

produktif, maka masing-masing para penggugat mendapat Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah dari Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur pada tahun 1957 dan atau Kartu Tanda Pendaftaran Tanah

dari Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli pada tahun 1955 masih tersisa,

bahwa dengan adanya Kartu-Kartu tersebut membuktikan bahwa areal /lahan

yang diusahai, dikerjakan para petani sebanyak 72 KK (diantaranya termasuk

para penggugat) itu dilindungi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun


1954. (vide halaman 6,7 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

:67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000).

46. Bahwa para Penggugat (incasu Terlawan I/Pemohon Eksekusi)) dalam perkara

Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP mengajukan alat bukti antara lain berupa photo

copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 20 Februari 1957

atas nama Ngadimin diberi tanda P.I; photocopy Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan Tanah tanggal 20 Februari 1957 atas nama Sumarman diberi

tanda P.II ; photo copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 16

Februari 1954 atas nama Trosumito diberi tanda P.3; photo copy Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 31 Djanuari 1957 atas nama Kasian

diberi tanda P.4; Photo copy Peta Reorganisasi Tanah Sumatera Timoer, yang

dikeluarkan oleh Reorganisasi Tanah dari Perkebunan Tembakau tertanggal 25

Djanuari 1952 diberi bertanda P.6 ; Photo copy Peta Perkebunan Asentís II

(Mabar), Lampiran Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara tertanggal

13 maret 1980, Nomor 66 Tahun 1980 diberi bertanda P.11 (vide halaman 34,

35 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP

tanggal 9 Maret 2000), sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil penggugat-

penggugat, sehingga para penggugat dalam gugatannya mohon putusan antara

lain Menyatakan tanah garapan para penggugat (petani 70 KK) seluas 46,11 Ha

(461.000 M2) yang terletak di Pasar I, II, III Desa Mabar, dahulu Kecamatan

Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

adalah tanah bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang Undang

Darurat No. 8 Tahun 1854 dan Peperti No. 1 tahun 1960 dan menyatakan tanah

terperkara adalah syah milik para Penggugat (vide halaman 19 Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret

2000).

47. Bahwa dalil dan mohon putusan para Penggugat tersebut angka 37 di atas

tidak benar dan tidak berdasar oleh karena fakta hukum yang ada bahwa


perkebunan tembakau Maskapai Arsboro tidak ada memiliki tanah perkebunan

di Mabar, yang ada mempunyai tanah perkebunan/konsesi di Mabar adalah

N.V Tabak Mij Arendsburg, yang kemudian bergabung di bawah N.V. Van

Verenigde Deli Maatschappij (Deli Planter Vereniging) dan kemudian dengan

berlakunya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi

Perusahaan Perusahaan Milik Belanda jo Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 1958 Tentang Penempatan Perusahaan Perusahaan Perkebunan

Pertanian Milik Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah jo Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-

Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, maka pengusahaan kebun Mabar

yang dinasionalisasi tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada Perusahaan

Perkebunan Negara Tembakau Deli Sumatera Timur, yang kemudian berubah

menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) in casu Terlawan III.

48. Bahwa Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT)

dibentuk/didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.

Sk.102/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955, untuk menidak lanjuti Keputusan

Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955,

dengan tugas untuk menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi

tanah perkebunan dan tanah mana yang akan menjadi tanah pemerintah (ic.

Dikeluarkan) yang dalam pelaksanan tugasnya diatur dengan Surat Keputusan

Menteri Agraria No. Sk.103/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955, sehingga adalah

suatu kenaifan dan nyata-nyata berlawanan dengan fakta hukum dalil gugatan

para penggugat (ic. Terlawan I/Pemohon Eksekusi) yang menyatakan tanah

seluas 46,11 Ha (461.000 M2) yang terletak di Pasar I, II, III Desa Mabar,

dahulu Kecamatan Labuhan Deli, Sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA yang dilindungi

oleh Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1854 dan Peperti No. 1 Tahun 1960


dan menyatakan tanah terperkara adalah syah milik para Penggugat (vide

halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

:67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000), dengan alat bukti antara lain

photo copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 16 Februari

1954 atas nama Trosumito bukti P.3 dan Photo copy Peta Reorganisasi Tanah

Sumatera Timoer, yang dikeluarkan oleh Reorganisasi Tanah dari Perkebunan

Tembakau tertanggal 25 Djanuari 1952 diberi bertanda P.6 ; Photo copy Peta

Perkebunan Saentís II (Mabar), Lampiran Keputusan Gubernur KDH Tk. I

Sumatera Utara tertanggal 13 maret 1980, Nomor 66 Tahun 1980 diberi

bertanda P.11 (vide halaman 34, 35 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000), oleh karena telah

nyatalah tidak benar Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur

(KRPT) yang dibentuk/didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

No. Sk.102/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955, mengeluarkan Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 16 Februari 1954 atas nama

Trosumito diberi tanda bukti P.3 demikian juga tidak benar mengeluarkan Peta

Reorganisasi Tanah Sumatera Timoer, yang dikeluarkan oleh Reorganisasi

Tanah dari Perkebunan Tembakau tertanggal 25 Djanuari 1952 diberi tanda P.6,

sehingga juga tidak benar garapan para penggugat dengan alat Bukti P. 3 dan

P.6 tersebut dilindungi Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954, yang

baru diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954.

49. Bahwa Demikian juga halnya dengan alat bukti para Penggugat (Ic.Para

Terlawan I) yaitu Photo copy Peta Perkebunan Saentís II (Mabar), Lampiran

Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara tertanggal 13 maret 1980,

Nomor 66 Tahun 1980 diberi bertanda P.11, justru menguatkan bahwa tanah

garapannya tidak dilindungi Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

maupun Peperti Nomor 2 tahun 1960, karena berdasarkan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 66 Tahun 1980 Tentang


Tanah Seluas 50,4 Ha Terletak Di Pasar I, II, III Mabar, Perkebunan Saentis II,

Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, yang dalam konsiderans

”menimbang” disebutkan bahwa tanah seluas ± 50,4 Ha, terletak di Pasar I,II, III,

Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, termasuk tanah yang

dipersengketakan rakyat dengan PTP IX dan menurut hasil penelitian yang

dilakukan Tim Penyelesaian Tanah Garapan Dan Areal PTP IX dan

berdasarkan bukti-bukti bahwa tanah-tanah tersebut tidak dilindungi oleh

sesuatu peraturan dan tanah tersebut telah dikuasai oleh PTP IX, sehingga

diputuskan Menegaskan tanah seluas ± 50,4 Ha, terletak di pasar I,II, III, Desa

Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, tidak dilindungi Undang

Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 maupun Peperti Nomor 2 tahun 1960.

50. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis hakim dan putusan Majelis

Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali yang menyatakan : ... bahwa

pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru karena berdasarkan bukti P

1s/d P.4 telah terbukti bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (para

Penggugat) telah memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Ranah

(KTPPT) yang diperoleh sejak tahun 1954 s/d 1957 (vide Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3

Oktober 2007 halaman 27) adalah pertimbangan yang keliru, karena Bukti P.3

yaitu photo copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 16

Februari 1954 atas nama Trosumito tidak benar/tidak mungkin diterbitkan

Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) yang

dibentuk/didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.

Sk.102/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955;

51. Bahwa photo copy surat-surat bukti yang diajukan para penggugat (ic Para

Terlawan I) untuk mendukung dalil-dalilnya dalam perkara Nomor

:67/Pdt.G/1999/PN-LP patut diragukan kebenarannya selain dengan alasan

yang Turut Terlawan II kemukakan di atas juga oleh karena tidak dapat


ditunjukkan aslinya dipersidangan (vide hal 36, 37 putusan aquo) sehingga

benarlah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 RBG tidak dapat dipertimbangkan

sebagai alat bukti, karena kekuatan suatu surat bukti terletak dalam akta

aslinya.

52. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim vide Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007

halaman 23 dan 20, yang menyatakan .. Oleh karena itu tanah terperkara yang

diklaim Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tanah garapan nya yang

dilindungi Undang-Undang tidak bisa dipastikan secara validitas masuk areal

HGU No. 10 dan Hak Pengelolaan No.3 seperti yang dimaksudkan

pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas ... sebab selama persidangan

perkara a quo Majelis hakim sama sekali tidak pernah mengadakan

pemeriksaan setempat (sidang lapangan) terhadap tanah terperkara seperti

yang diklaim Pemohon Peninjauan Kembali.... adalah pertimbangan yang keliru

karena pada halaman 48 dan halaman 50 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret 2000, .. Menimbang

bahwa lampiran surat bukti P17 (ic. sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3

pemegang hak PT. (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan)

adalah Peta Gambar Situasi Khusus No.39/04/IV/1995 Desa Saentis seluas

314.,7525 Ha. Penggugat memberi petunjuk yang ditandai dengan warna hijau

itulah objek tanah terperkara. Warna hijau tersebut adalah yang dibuat oleh para

penggugat sendiri... Menimbang bahwa telah dianjurkan oleh majelis Hakim

untuk pemeriksaan setempat tanah terperkara tetapi setelah mendengar

pendapat dari kuasa Penggugat bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat

dilaksanakan karena mereka tidak dapat menanggung pembiayaannya.... dan

kekeliruan ini melahirkan putusan yang keliru yang antara lain: ” Menyatakan

tanah garapan para penggugat (70 KK) seluas 46,11 Ha (461.000 M2) yang

terletak di Pasar I, II, III Desa Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli,


Sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah

bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang Undang Darurat No. 8

Tahun 1854 dan Peperti No. 1 Tahun 1960 dan menyatakan tanah terperkara

adalah sah milik para Penggugat; Menyatakan peralihan hak yang diperbuat

antara Tergugat II dan Tergugat I adalah batal demi hukum ....karena tanah

tersebut masih dalam status sengketa/persoalan. (vide halaman 34 Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan Kembali

tanggal 3 Oktober 2007 ), adalah pertimbangan yang sangat keliru, oleh karena

gugatan para penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada

tahun 1999 dengan Nomor No.67/Pdt.G/1999/PN-LP, sedangkan peralihan

tanah Hak Guna Usaha Nomor 10/Desa Saentis dari Tergugat II kepada

Tergugat I telah dilaksanakan pada tahun 1996 sebelum ada sengketa/perkara

dimaksud sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :

630.1/920/IX/96 tanggal 2 September 1996, yang diperbuat dihadapan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, yang

disaksikan Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Kepala Bidang Pengukuran

Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang

kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 2 September

1996, yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan,

sehingga putusan Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali telah

mengabulkan lebih dari yang seharusnya menurut hukum, dengan demikian

beralasan demi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam

Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004 jo

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi tanggal

6 Desember 2001 Nomor : 3011 K/Pdt/2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 21 September 2000 Nomor : 256/Pdt/2000/PT.Mdn jo Putusan


Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 9 Maret

2000, mohon dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

53. Bahwa benar Pelawan bukan pihak dalam perkara eksekusi yang didasarkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan

Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004 jo Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi tanggal 6

Desember 2001 Nomor : 3011 K/Pdt/2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 21 September 2000 Nomor : 256/Pdt/2000/PT.Mdn jo Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 9 Maret

2000, sehingga putusan maupun eksekusi tersebut tidak berlaku dan tidak

mengikat terhadap Pelawan.

Bahwa benar Pelawan memiliki, menguasai dan menggunakan tanah yang

dimasukkan pada Peta Situasi Tanah Objek Perkara Nomor : 06

/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 yang menjadi lampiran

Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Objek Perkara (Konstatering)

tertanggal 22 Mei 2009, Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP, adalah

berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor 307, Nomor 357, Nomor 397, Nomor 449, Nomor 590 dan Nomor

591/Desa Saentis, masing-masing atas nama Pelawan; berdasarkan Surat

Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan; dan

berdasarkan Akta Jual Beli yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte

Tanah diantara Pelawan dengan Terlawan II/Termohon Eksekusi I, yang berasal

dari : pemisahan Hak Guna Bangunan Nomor 47/Desa Saentis (yang berasal

dari Hak Pengelolaan Nomor 5/Desa Saentis) dan yang berasal dari Hak

Pengelolaan Nomor 4/Desa Saentis, sebagai pemisahan sempurna dari Hak

Pengelolaan Nomor 3/Desa Saentis, masing-masing terdaftar atas nama

Terlawan II/Termohon Eksekusi I, yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor


10/Desa Saentis seb, terdaftar atas nama Terlawan III/Termohon Eksekusi II,

dan terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pelawan, sertipikat Hak

Guna Bangunan dan sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Terlawan

II/Termohon Eksekusi I, maupun terhadap sertipikat Hak Guna Usaha atas

nama Terlawan III/Termohon Eksekusi II dimaksud, sampai saat ini belum

pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah ataupun melalui putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuai dengan ketentuan

Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (in casu

sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Pengeleloaan dan Hak Guna Bangunan

tersebut di atas) hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu asas

presumptio of justae causal atau praduga sah suatu keputusan tata usaha

negara sampai dinyatakan batal oleh yang berwenang. sebagaimana

terkandung dalam Penjelasan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pelawan sebagai pemilik

tanah dan pembeli yang beritikad baik, yang memperoleh tanahnya dengan

tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, haruslah mendapat perlindungan hukum, demi tegaknya

keadilan dan terciptanya kepastian hukum. Hal mana juga sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 932 K/Sip/1973

tanggal 12 Nopember 1975 yang menyatakan : Jual beli yang dilakukan

dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (yang diperbaharui dengan

ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah), melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan

hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah pihak penjualnya berhak

untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. Apalagi dalam hal ini


Pelawan memperoleh tanah yang dimiliki dan dikuasainya dari Terlawan

II/Termohon Eksekusi I, yang nyata-nyata berhak memiliki, menguasai,

menggunakan, memanfaatkan bahkan mengalihkan tanah tersebut sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

54. Bahwa apabila Peta Situasi Tanah Objek Perkara Nomor : 06

/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 yang menjadi lampiran

Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran (Konstatering) tertanggal 22 Mei 2009,

Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP dicermati dan dibandingkan

dengan Peta Gambar Situasi Khusus No. 39/04/IV/1995 tanggal 1 Desember

1995, yang dikutip menjadi Surat Ukur Nomor : 6463/1996, yangmenjadi

lampiran Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Desa Saentis atas nama

Terlawan II/Termohon Eksekusi I, maka ternyatalah kedua Peta tersebut hampir

sama, dengan demikian terbuktilah secara hukum bahwa Juru Sita Pengadilan

Negeli Lubuk Pakam yang membuat Peta Situasi Tanah Objek Perkara Nomor :

06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 atas penunjukan

kuasa pemohon eksekusi dan juga Legiman (pemohon eksekusi in person),

telah salah objek (Error in Objecto) oleh karena pertimbangan Majelis Hakim

pada halaman 23 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat

Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004, secara

tegas menyatakan : ” ... Tanah yang diklaim Pemohon Peninjauan Kembali

sebagai tanah garapannya dalam gugatan perkara ini tidak termasuk dalam

areal Hak Guna Usaha Nomor 10/Hak Pengelolaan Nomor 3. Bahwa apabila

keadaan ini dihubungkan dengan Bukti PK-1 jo Bukti PK.2 maka jelas objek

tanah terperkara yang diklaim sebagai tanah garapan milik Pemohon

Peninjauan Kembali berada di luar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II,

hal mana telah sesuai dengan bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang

diajukan dalam persidangan perkara a quo dengan Bukti P-17 jo Keterangan

Saksi Ahli dari BPN Deli Serdang yang bernama Hafizunsyah....”


55. Bahwadalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat

Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004 angka 3

dinyatakan tanah garapan para Penggugat (Petani 70 KK) seluas ± 46,11 Ha (±

461.100 M2) yang terletak di Pasar I, II,I II Desa Mabar, dahulu Kecamatan

Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

dengan tidak menyebutkan secara jelas ukuran panjang lebar batas-batas tanah

objek perkara dan tidak ada pemeriksaan setempat/sidang lapangan oleh

Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, karena ketidaksediaan para

Penggugat, maka putusan tersebut menjadi kabur, sehingga kemudian Juru Sita

Pengadilan Negeli Lubuk Pakam yang membuat Peta Situasi Tanah Objek

Perkara Nomor : 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 yang

menjadi lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering)

tertanggal 22 Mei 2009, Nomor : 06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP, telah

melakukan pemeriksaan/pengukuran dengan objek yang salah karena justru

memeriksa dan mengukur tanah yang berasal dari HGU No. 10/Hak

Pengelolaan No.3, padahal pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Peninjauan

Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004, secara tegas

menyatakan : ” ... Tanah yang diklaim Pemohon Peninjauan Kembali sebagai

tanah garapannya dalam gugatan perkara ini tidak termasuk dalam areal Hak

Guna Usaha Nomor 10/Hak Pengelolaan Nomor 3. dan memasukkan tanah

milik Pelawan sebagai bagian dari objek perkara dan oleh karena itu sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam

Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : 94 PK/Pdt/2004 jo

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi tanggal

6 Desember 2001 Nomor : 3011 K/Pdt/2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 21 September 2000 Nomor : 256/Pdt/2000/PT.Mdn jo Putusan


Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 9 Maret

2000 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Mei

2009 Nomor : 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP jo Berita Acara

Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) tertanggal 22 Mei 2009, Nomor :

06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP dan Peta Situasi Tanah Objek Perkara

Nomor : 06 /Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009 mohon

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi (Non

Executable);

Berdasarkan dalil dalil Turut Terlawan II tersebut di atas, dengan hormat dimohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Terlawan II untuk seluruhnya.

2. Menerima dan mengabulkan petitum perlawanan Pelawan seluruhnya terkecuali

petitum angka 7.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus perkara

tersebut Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN.LP tanggal 3 April 2013 dengan amar putusan

sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

Dalam Provisi :

-Menyatakan Tuntutan Provisi dari Pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima untuk

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;


3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.13.616.000

(tiga belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang:

1. Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa

Terlawan I ( 1 s/d 70 ) yang dibuat oleh DINNER SINAGA,SH,Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juni 2013;

2. Surat Pemberitauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa

Terlawan V yang dibuat SELVIANA VOKEBED M.Amd, Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 16 Juli 2013;

3. Relaas Pemberitauan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa

Turut Terlawan II yang dibuat oleh BISTOK A.SIANIPAR, Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Mei 2013;

4. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/BDG/2013 tanggal 10 April

2013 yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam yang menerangkan bahwa POSMAN NABABAN,SH sebagai Terlawan

III/Termohon Eksekusi II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP tanggal 3 April 2013;

5. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Pembanding II

semula Pelawan yang dibuat oleh DINNER SINAGA,SH, Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 19 Juli 2013;

6. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula

Terlawan I/ Pemohon Eksekusi yang dibuat oleh DINNER SINAGA,SH, Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 17 Juni 2013;

7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Pembanding III

semula Terlawan II/ Termohon eksekusi I yang dibuat BISTOK ARNOLD


SIANIPAR,SH.MM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 12 Nopember 2013;

8. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Turut terbanding I

semula Turut Terlawan I yang dibuat oleh SELVIANA YOKEBED M.A.Md,

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013;

9. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Turut terbanding II

semula Turut Terlawan II yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei 2013 ;

10. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/BDG/2013 yang dibuat oleh

ILHAM PURBA,SH,Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan

pada tanggal 11 April 2013 Kuasa Pelawan telah mengajukan banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP

tanggal 3 April 2013;

11. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding semula Terlawan

I/Pemohon Eksekusi yang dibuat DINNER SINAGA,SH,Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri lubuk

Pakam tanggal 17 Juni 2013;

12. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Pembanding III semula

Terlawan II/Termohon Eksekusi I yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR,

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13

Nopember 2013;

13. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pembanding I semula

Terlawan III/ Termohon Eksekusi II yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR,


Oktober 2013;

14. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I semula

Turut Terlawan I yang dibuat SELVIANA YOKEBED M.A.Md, Jurusita Pengganti


pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juli 2013;

15. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula

Turut Terlawan II yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2013;

16. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/BDG/2013 yang dibuat oleh

ILHAM PURBA,SH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

menerangkan pada tanggal 11 April 2013 Kuasa Terlawan II telah mengajukan

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP tanggal 3 April 2013;

17. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pembanding II semula

Pelawan yang dibuat DINNER SINAGA ,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 19 Juli 2013;

18. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I semula

Terlawan I/ Pemohon Eksekusi yang dibuat DINNER SINAGA ,SH, Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juni 2013;

19. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pembanding I semula

Terlawan III/ Termohon Eksekusi II yang dibuat oleh BISTOK ARNOL SIANIPAR,


Oktober 2013;

20. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I semula

Turut Terlawan I yang dibuat oleh SELVIANA YOKEBED M.A.Md ,Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juli 2013;


21. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II semula

Turut Terlawan II yang dibuat oleh BISTOK ARNOL SIANIPAR, Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Mei 2013;

22. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat BILLATER SITEPU,SH.MH,

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 10

Juni 2013 Kuasa Pembanding I semula Terlawan III/ Termohon Eksekusi II telah

mengajukan memeori banding;

23. Relaas penyerahan memori banding kepada Pembanding II semula Pelawan

yang dibuat DINNER SINAGA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Medan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal

26 Agustus 2013;

24. Relaas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula

Terlawan I/Pemohon Eksekusi yang dibuat DINNER SINAGA,SH, Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Nopember 2013;

25. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa

Terbanding III semula Terlawan II/ Termohon Eksekusi I yang dibuat oleh

BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 13 Nopember 2013;

26. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding

I semula Turut Terlawan I yang dibuat MAHARANI A.Md, Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 September 2013;

27. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Turut

Terbanding II semula Turut Terlawan II yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD

SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada

tanggal 1 Agustus 2013;


28. Akte Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,

SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada

tanggal 1 April 2014 telah diterima memori banding dari Pembanding II semula

Pelawan;

29. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Terlawan

I/Pemohon Eksekusi yang dibuat SYAHRIR HARAHAP,SH,Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 1 September 2014;

30. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding II

kepada Kuasa Pembanding III semula Terlawan II/ Termohon Eksekusi I yang

dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Pebruari 2014;


kepada Kuasa Pembanding I semula Terlawan III/ Termohon Eksekusi II yang

dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2014;

32. Relaas Penyerahan Memori Banding dari pembanding II semula Pelawan kepada

Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang dibuat oleh USEP SUTARMAN,

Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan

bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Mei 2014;


semula Pelawan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II

yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2014;

34. Akta Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh BILLIATER

SITEPU,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan

telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan

I pada tanggal 14 Pebruari 2014;


35. Relaas penyerahan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan

I/Pemohon Eksekusi kepada Kuasa Pembanding II semula Pelawan yang dibuat

BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 26 Pebruari 2014;

36. Relaas penyerahan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan I /

Pemohon Eksekusi kepada Kuasa Pembanding I semula Terlawan III/ Termohon

Eksekusi II yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2014;


Pemohon Eksekusi kepada Kuasa Pembanding III semula Terlawan Ii/Termohon

Eksekusi I yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Pebruari 2014;

38. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan

I/Pemohon Eksekusi kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang

dibuat oleh USEP SUTARMAN,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tanggal 12 Maret 2014;


Pemohon Eksekusi kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II

yang dibuat BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2014;

40. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa

Pembanding I semula Terlawan III/Termohon eksekusi II pada tanggal 31

Oktober 2014 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Pelawan pada tanggal

18 September 2014, kepada Pembanding III semula Terlawan II/ Termohon

Eksekusi I pada tanggal 13 Nopember 2014, kepada Terbanding semula

Terlawan I/Pemohon Eksekusi pada tanggal 3 Pebruari 2014,kepada Turut

Terbanding I semula Turut Terlawan I pada Turut Terlawan II pada tanggal 1


Agustus 2014 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini

sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Terlawan III/

Termohon Eksekusi II pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex factie menyatakan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak

dapat diterima seluruhnya adalah amar putusan yang tepat dan telah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mencerminkan rasa keadilan

hukum, sedangkan Pembanding I menolak dan keberatan atas Putusan dalam

pokok perkara ,karena putusan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan dan

pertimbangan-pertimbangan hukum serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku;

Bahwa Jedex Factie yang dalam amarnya menolak perlawanan Pelawan untuk

seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar jelas

amar putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum

karena Pembanding II adalah Pelawan yang benar, maka seharusnya amar

putusan tersebut harus mengabulkan petitum Perlawanan Pelawan point

1,2,3,4,5 dan 8;

Bahwa Pelawan bukanlah pihak dalam perkara Perdata Nomor

67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 09 Maret 2000 Jo. Nomor 256/PDT

/2000/PT.MDN tanggal 21 September 2000 Jo. 3011 K/PDT/2001 tanggal 6

Desember 2001 Jo. Nomor 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007, maka

secara hukum perlawanan yang dimajukan oleh Pelawan dalam perkara ini

tepat dan benar, hal tersebut telah didukung keterangan ahli M.Yahya

Harahap,SH ( Mantan Hakim Mahkamah Agung RI);

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang pada pokoknya mempertimbangkan

ternyata terjadinya peralihan tanah dari Terlawan II kepada Pelawan pada saat

proses upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sedang


berjalan, oleh karena itu seharusnya Terlawan II sebagai penjual tidak menjual

/ mengalihkan tanah kepada Pelawan karena Terlawan II jelas mengetahui

bahwa tanah yang dijualnya kepada Pelawan masih

dipersengketakan,pertimbangan Judex factie tersebut keliru dan tidak benar

dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 9 maret 2000 telah menolak gugatan Penggugat

dalam perkara tersebut untuk seluruhnya dan telah dikuatkan oleh amar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21

september 2000 dan juga telah dibenarkan oleh amar Putusan Kasasi

Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001, maka

secara hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut berada

di pihak yang dimenangkan;

b. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/1999/Pn.LP

tanggal 9 maret 2000 Jo.Nomor 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September

2000 Jo. Nomor 3011 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001 tersebut berada

dipihak yang dimenangkan ,maka secara hukum Tergugat I berhak

melepaskan tanah terperkara kepada Pelawan yaitu tanah yang tercantum

dalam Sertifikat HGB Nomor 462, 463,464,466,467, 468,469,470,471,472,477,

480,481, 529,532,539,576, 577 dan 582 dan telah didukung keterangan ahli

M.Yahya Harahap,SH sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Pelawan juga telah

mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembanding II semula pelawan adalah pemilik sah yang

menguasai dan mengusahai tanh bersertifikat HGB No 462/Desa

Saentis,463,466,467,468,469,470,471,472,477,480,481,529,532,,539,5

76,577,582 yang keseluruhannya tidak/belum dibatalkan oleh


Pengadilan maupun BPN sehingga berdasarkan Pasal 206 ayat (6)

Rbg berhak mengajukan derden verset karena pelawan adalah pelawan

yang baik dan benar serta berhak mengajukan perlawanan maka

eksekusi harus dibatalkan;

Bahwa tanah /lahan yang dimiliki Pembanding II semula Pelawan

bukanlah obyek perkara yang diputuskan dalam Putusan Peninjauan

Kembali /PK Nomor 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007 vide bukti

P-1 halaman 28 Putusan PK No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober

2007 secara tegas menyatakan :” Bahwa dengan demikian

sebagaimana keterangan dalam bukti P-17 yang dikuatkan keterngan

saksi dari BPN Deli serdang Hafizumsyah Hak pengelolaan (HPL) No.3

dan HGU No.10 milik Termohon PK(Ic Terlawan II dan Terlawan III)

berada diluar obyek sengketa:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding I semula Terlawan I dalam

perkara aquo sama sekali tidak membuktikan adanya hak Terbanding I

semula Terlawan I diatas HPL No.3.Sedangkan bukti-bukti yang

diajukan Pembanding II semula Pelawan dalam perkara aquo sangat

kuat, autentik dan tidak terbantahkan kebenarannya;

Dalam eksepsi:

Menyetujui semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pembanding semula Pelawan menolak dengan tegas

pertimbangan Judex factie yang menyatakan terhadap perlawanan

pelawan tersebut diajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan

adanya proses eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam atas permohonan dari Para Terbanding I semula

Para Terlawan I yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tingkat


Pertama, Putusan Tingkat Banding dan Putusan Pengadilan Tingkat

Kasasi serta putusan Tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah

Aging RI, sedangkan mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa

diajukan bantahan oleh Para Terbanding I semula Para terlawan I

selaku pemohon eksekusi yang selengkapnya sebagaimana tersebut

dalam surat jawabannya, sedangkan Terlawan II,III dan Turut Terlawan

I dan II tidak membantahnya, karena eksekusi pengosongan tersebut

tidak pernah terlaksana atau eksekusi dapat digagalkan oleh Karyawan

Pembanding semula Pelawan, buktinya tanah dan bangunan diatas

sertifikat tersebut tetap dikuasai dan diusahai oleh Pembanding semula

Pelawan;

Bahwa demikian juga pengukuran dan konstatering juga tidak jadi

karena mendapat perlawananan dari Karyawan Pembanding semula

Pelawan;

Bahwa Eksekusi yang dimohonkan oleh para Terbanding I semula

Terlawan I harus dibatalkan, putusan PK Nomor 94 PK/PDT/2004 tidak

berkekuatan eksekutorial ata non eksekutabel;

Bahwa batas yang disebut dalam berita acara konstatering

No.06/Eks/2009/67/Pdt,G/1999/PN-LP tidak terdapat pada lahan HPL

No.3 dibuktikan dengan adanya rekonstruksi oleh Penyidik Poldasu

pada tanggal 3 Mei 2011 ( bukti TII-50) dan bahkan batas sebelah

Timur merupakan benteng sungai berada pada jarak kurang lebih 2 Km

dari lahan HPL No.3 dan tidak ada bukti diratakan oleh Terbanding

semula Tergugat I/ Terlawan II dan Tergugat II /Terlawan III

sebagaimana disampaikan Jurusita Lubuk Pakam;

Bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan memperoleh tanah

tersebut sesuai dengan titel yang sah dari Terlawan II pemilik Hak

Pengelolaan Nomor 3 dan pemahaman Terlawan I dalam jawabannya


yang menyatakan perolehan hak atas tanah pembanding semula

Pelawan cacat hukum dan tidak sah adalah keliru dan harus ditolak;

Bahwa Para Terbanding I semula Para Terlawan I mendalilkan

peralihan hak atas tanah dari Terlawan II kepada Pelawan sebagai

cacat hukum dan tidak sah adalah merupakan dalil yang kelirudan

sangat menyesatkan serta menunjukkan Para Terbanding I semula

Para Terlawan I tidak mengakui dan mengesampingkan Hukum Agraria

yang berlaku di Indonesia;

Bahwa tidak pernah diletakkan sita jaminan diatas HPL No.3 ataupun di

blokir sehingga tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan tanah-

tanah HPL no.3 tersebut;

Bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai pihak ketiga tidak pernah

ikut perkara antara Para Terbanding semula Para Terlawan I melawan

Terlawan Ii dan III serta tidak disebutkan dalam Putusan PK

No.94/PK/PDT/2004sebagai pihak yang dihukum untuk menyerahkan

tanahnya, bahkan HPL No.3 dan atau HGB pembanding semula

Pelawan juga bukan merupakan tanah obyek perkara;

Bahwa Pembanding semula Pelawan menolak dengan tegas

pertimbangan Judex factie hal 148dan 149 putusan aquo karena obyek

yang dipersengketakan tidak termasuk tanah dari Pembanding semula

Pelawan sebagaimana dimaksud dalam putusan PK No 94

PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007 terbukti jelas dari putusan PK

aquo;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

merupakan pertimbangan yang tidak fair dan tidak mencerminkan rasa

keadilan dikarenakan baik putusan Pengadilan Negeri, Putusan

Pengadilan Tinggi maupun putusan kasasi tidak satupun dimenangkan

oleh Para Terbanding I semula Para Terlawan I dan yang dibenarkan


adalah PT Kawasan Industri Medan Ic Terbanding II semula Terlawan

II.Ironisnya putusan PK yang dijadikan dasar mengajukan eksekusi,

obyek sengketa bukanlah berada dalam areal HPL No.3;

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie

yang pada halaman 159 putusan yang menyatakan pada

intinya”Pembanding dahulu Pelawan telah membeli tanah yang

dialihkan oleh Terbanding II semula Terlawan II kepada Pembanding /

dahulu Pelawan masih ada/tersangkut masalah”, pertimbangan

tersebut jelas merupakan pertimbangan yang salah dan sangat keliru

dan tidak mencerminkan keadilan hukum dan sangat jauh dari

pertimbangan yang patut diterima;

Bahwa dalam pasal 214 Rbg ada larangan untuk memindahkan kepada

orang lain, memberatkan atau menyewakanbarang tetapnya yang

disita, sehingga dengan tidak adanya pemeriksaan setempat dan tidak

ada sita jaminan maka seuai dengan core businnesnya adalah tidak

melanggar hukum apabila pembanding semula Pelawan membeli lahan

HPL No.3dengan titel yang sah dari Terbanding II semula Terlawan II

sehingga dalil Terbanding I semula Terlawan I bahwa Pembanding

semula Pelawan adalah pembeli yang bukan beritiked baik dan tidak

dilindungi hukum adalah dalil yang menyesatkan sehingga harus

ditolak;

Bahwa pada hal 149 dan 150 Judex factie menjelaskan apa maksud

dab pengertian derden verset tetapi anehnya dalam amar putusan ,

tepatnya di halaman 168 dinyatakan pelawan adalah pelawan yang

tidak benar, sehingga merupakan amar yang salah karena merupakan

pertimbangan yang contradictive in terterminis;

Bahwa meskipun sudah nyata-nyata Putusan PK No.94 PK/PDT/2004

tersebut tidak berkaitan dengan pembanding semula Pelawan dan


tanah yang diperoleh Pembanding semula Pelawan bersumber dari

tanah HPL No.3/HGU No.10 yang menurut putusan PK disebutkan

bukan sebagai obyek perkara atau berada diluar obyek sengketa,

anehnya putusan derden verset yang diajukan Pembanding semula

Pelawan dengan tidak fair, salah dan keliru “ menyatakan menolak

perlawanan pelawan dan “ Menyatakan Pelawan bukan pelawan yang

benar”;

Bahwa seandainya benar hak garap dari Penggugat 70 orang (ic.Para

Terbanding I semula Terlawan I/Pemohon eksekusi seharusnya yang

batal demi hukum adalah peralihan hak antara Tergugat II PTPN

kepada Tergugat I (PT KIM), sedangkan peralihan antara Terbanding II

semula Terlawan Ii ( PT KIM) dengan Pebanding semula Pelawan

adalah dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum;

Bahwa Pembanding semula Pelawan menolak dengan tegas atas

pertimbangan pada hal 82,83 dan 156,157 karena menyebutkan istilah

pada situasi tanah obyek perkara yang ditandatangani oleh OLOAN

SIRAIT,SH<selaku Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam vide berita

acara pemeriksaan/pengukuran (Konstatering) No

6/Eks/2009/67/Pdt.G/PN.LP tanggal 22 Mei 2009, pertimbangan ini

keliru sebab yang berhak menerbitkan peta situasi tanah adalah hanya

pejabat pertanahan dan bukan Jurusita Pengadilan;

Bahwa eksekusi error in obyekto karena meskipun tanah yang

dimaksud telah terkonstatering tanggal 22 Mei 2009 akan tetapi

anehnya tanah tersebut merupaan error in obyekto dibenarkan dan

didukung juga oleh Para Pemohon eksekusi melalui suratnya yang

ditandatangai oleh Iwan Muliana Samosir selaku Kuasa Substitusi dari

Supono dan Legiman selaku Kuasa Utama dari 68 orang pemohon

eksekusi dimaksud;


Bahwa dalam bukti surat pemohon eksekusi tanggal 5 Maret 2014

ditujukan kepada dan telah diterima tanggal 5 Maret 2014 Ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada intinya memohon agar

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selaku pihak yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk segera

melakukan eksekusi ulang perkara No 06/Eks/2009/67 /PDt.G

/1999/PN.LP Jo perkara No 94/PK/PDT/2004;

Bahwa Putusan perkara Perlawanan No.34/Pdt.G/PLW/2010/

PN.LP.No.86/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP dan Putusan No 100/Pdt.G /PLW

/2009/PN.LP dengan sendirinya telah membatalkan Putusan No

87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP mohon menjadi pertimbangan dalam

membatalkan putusan tersebut;

Bahwa dalil pertimbangan Judex factie telah salah dan sangat keliru

karena Judex factie berpendapat sama dengan Para Terbanding I

semula Para Terlawan I dalam hal 6 point 1 duplik sebelumnya

menyatakan tidak ada keharusan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

melibatkan BPN;

Bahwa Terbanding II semula Terlawan II secara sah memperoleh HPL

No 3 dan penerbitan sertifikat HPL No.3 adalah sah menurut hukum

juga diakui oleh Terbanding III semula Terlawan III dalam jawaban yang

diberikan dan secara tegas juga diakui oleh Turut Terlawan I dalam

jawabannya serta diakui secara tegas oleh Turut Terlawan II dalam

jawabannya;

Bahwa HPL bukan merupakan hak atas tanah akan tetapi merupakan

pelimpahan(gempilan) hak menguasai negara dan hak menguasai

negara berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Bahwa benar dalaim Pembanding semula Pelawan yang menyatakan

tanah yang dikuasai oleh Pembanding semula Pelawan merupakan


lahan HPL No.3 bukan merupakan tanah obyek perkara sebagaimana

dimuat dalam pertimbangan putusan PK No.94 PK/PDT/2004 hal 28

baris kelima sehingga penunjukan tanah pelawan sebagai obyek

perkara oleh Legiman adalah tidak benar menurut hukum;

Bahwa dalil Terbanding I semula Terlawan I tentang adanya praktek

rekayasa antara Terbanding III semula Terlawan III dan Terlawan II

serta BPN dan Instansi terkait lainnya adalah keliru dan harus ditolak;

Bahwa benar sesuai prinsip dan kaedah hukum yang berlaku suatu

persengetaan antara Terbanding I semula Terlawan I /Pemohon

eksekusi dengan Terbanding II semula Terlawan II/Termohon eksekusi I

dan Terbanding III semula Terlawan III /Termohon eksekusi II

merupakan persengketaan antara mereka sendiri dan tidak boleh

membawa akibat hukum yang menimbulkan kerugian pada

Pembanding semula Pelawan selaku pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula

Pelawan, Terbanding II semula Terlawan II,Terlawan III,Turut

Terbanding I,II semula Turut Terlawan I,II maka terbukti tanah dengan

batas-batas tanah yang digugat Legiman dkk (70 orang) tidak terdapat

diatas HPL No.3 sehingga penetapan No.06/Eks /2009/67 /PDT.G /

PLW/1999/PN-LP Non eksekutabel diatas HPL No.3;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta didukung saksi-saksi

maka terbukti Pembanding semula Pelawan adalah Pembanding

semula Pelawan yang baik dan harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Terlawan Ii/ Termohon Eksekusi I

telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding III semula Terlawan II /Termohon eksekusi I sangat

keberatan atas pertimbangan hukum yang diambil Judex factie dalam putusan


No.87/PDT.G/PLW/2009/PN.LP pada hal 156 alinea(3) s/d hal 169, dengan

alasan sebagai berikut:

- Bahwa Judex factie telah mencederai hak dan kewajiban hukum dan hak

konstitusional Pemanding III semula Terlawan I karena menurut hukum

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak menunda

eksekusi, yang berarti dengan putusan Kasasi MA No.3011 K/PDT/2001

tanggal 6 Desember 2001 yang berkekuatan hukum tetap maka PT KIM

(Persero) berhak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap

HPL No.3 yang dimilikinya dan patut dicatat selama proses perkara tidak

pernah diadakan pemeriksaan setempat sehingga tidak diketahui dimana

letak tanah obyek perkara;

- Bahwa dasar pertimbangan Judex factie sangat keliru, sembrono dan

tidak cermat dan tidak benar menurut hukum karena selama proses

perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali No.94 PK/PDT/2004, tingkat

kasasi perkara No. 3011 K/Pdt/2001 ,tingkat banding perkara

No.256/Pdt/2000/PT.MDN maupun tingkat pertama di pengadilan Negeri

Lubuk Pakam perkara No.67/Pdt.G/1999/PN.LP tidak pernah diadakan

pemeriksaan setempat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang

serta tidak pernah diletakkannya sita jaminan sehingga tidak bisa

diketahui letak tanah obyek perkara dan sesuai dengan berita acara

konstatering perkara No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/ 1999/PN.LP tanggal 22

Mei 2009 yang melakukan penunjukan tanah obyek perkara seluas 46,11

ha adalag seorang pemohon eksekusi in person bernama Legiman tanpa

mempergunakan alat bukti apapun dan tidak melibatkan pihak BPN yang

mempunyai kewenangan dalam bidang kadasteral;

- Bahwa dasar pertimbangan Judex Factie sangat keliru, sembrono, tidak

cermat dan tidak benar menurut hukum karena meskipun ada klaim

sengketa kepemilikan atas tanah seluas 46,11 Ha dari Terlawan I/


Penggugat tetapi bukan terhadap hak pengelolaan atas tanah seluas 314

Ha yang dimiliki oleh PT KIM (Persero) Ic. Pembanding III/Terlawan II

akan tetapi sejak tahun 1999 pada saat dimajukannya gugatan oleh

Terlawan I/Penggugat dalam perkara No.67/Pdt.G/1999/PN.LP hingga

tanggal 22 Mei 2009 pada saat dilakukan pemeriksaan dan atau

pengukuran ( Konstatering) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam maka menyangkut kedudukan, letak,luas maupun batas-batas

tanah obyek terperkara tidak diketahui secara pasti.Bahwa dengan

ditolaknya permohonan Kasasi Terbanding I semula Terlawan I/

Penggugat maka hak Pembanding III semula Terlawan II/ Tergugat I atas

obyek perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Peninjauan

Kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa, tidak menunda

eksekusi dan seandainya ada sita jaminan sekalipun maka dengan

adanya putusan kasasi yang menolak kasasi Pemohon

Kasasi/Penggugat maka sita tersebut harus diangkat;

- Bahwa jelas pertimbangan Judex factie tidak benar, sembrono, tidak

cermat serta tidak benar menurut hukum, karena yang dialihkan Terlawan

II kepada Pelawan adalah tanah HPL No.3, bukan tanah obyek perkara

sebagaimana dalam ( bukti P-1=bukti T1-15=bukti TII-16=bukti Tiii-6)

sehingga tidak ada cacat tersembunyi dalam peralihan hak atas tanah

dari Terlawan II/Pembanding III kepada Pelawan/Pembanding II dan

dengan putusan kasasi MA No.3011 K/PDT/2001 hak Pembanding III

semula Terlawan II sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak

menunda eksekusi sehingga tidak benar dan sangat tendensius,

sembrono, tidak cermat serta tidak benar menurut hukum apabila Judex

factie menyatakan ada cacat tersembunyi dalam hal ini;


- Bahwa Pembanding III semula Terlawan II sangat keberatan terhadap

pertimbangan hukum Judex factie karena nyata-nyata Judex factie telah

salah, tidak cermat serta tidak benar menurut hukum pertimbangan

hukum diatas baik dalam mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-

bukti surat, termasuk bukti-bukti keterangan saksi yang tidak dibantah

oleh Terbanding I semula Terlawan I;


pertimbangan hukum Judex factie karena nyata-nyata telah salah, tidak

cermat serta tidak benar menurut hukum pertimbangan hukum baik

dalam mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti surat termasuk

bukti-bukti keterngan saksi yang tidak dibantah oleh Terbanding I semula

Terlawan I dan apabila Judex factie mempertimbangkan hal-hal

sebagaimana diuraikan diatas secara benar dan menurut hukum maka

Judex factie tidak akan sampai pada pertimbangan seperti diatas karena

sudah jelas dan tidak bisa dibantah;


pertimbangan hukum Judex factie karena nyata-nyata telah salah, tidak

cermat serta tidak benar menurut hukum. Pertimbangan hukum tidak

sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti surat

termasuk bukti-bukti keterangan saksi yang tidak dibantah Terbanding I

semula Terlawan I;


pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex factie yang menyatakan

pada pokoknya perjanjian pengalihan tanah/lahan antara Pelawan

dengan Terlawan II batal menurut hukum jelas-jelas menimbulkan

kerugian yang tidak sedikit mengingat Pelawan sebagai investor telah

menanamkan modal untuk pembelian tanah, pembangunan gudang dan

perkantoran serta Karyawan yang bekerja di Perusahaan Pelawan


sehingga tidak tepat dan adil bila diabaikan begitu saja, maka yang

menjadi persoalan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita Pelawan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan I telah mengajukan

kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Putusan yang dimohonkan eksekusi tidaklah non eksekutabel karena

tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat sebab mengenai pemeriksaan

setempat ketentuan pasal 180 Rbg Jo SEMA No.5 Tahun 1999 Jo SEMA NO.7

tahun 2001 tidak mewajibkan pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut

berarti putusan Hakim atas suatu perkara tidak menjadi cacat hukum apabila

pemeriksaan setempat tidak dilakukan;

Bahwa dengan berita acara konstitering telah dapat diketahui fakta fisik obyek

perkara dilapangan telah benar cocok/sesuai demgan amar putusan Pengadilan

yang dimintakan eksekusinya;

Bahwa sepanjang perjalanan proses perkara yang dimintakan eksekusi tersebut

Pembanding semula Pelawan tidak pernah menyatakan dalamjawaban

gugatan,kontra memori banding, kontra memori kasasi dan kontra memori

peninjauan kembali bahwa gugatan error;

Bahwa status hukum keterangan ahli M.Yahya Harahap,SH bukanlah hukum

positif dan tidak mengikat para Hakim dan keterangan ahli tersebut yang dikutip

dalam memori banding telah menyatakan perlawanan pihak (Partij Verset) tidak

diatur dalam Rbg,HIR dan RV, ditambah lagi keterangan ahli tersebut tidak dapat

menyebutkan contoh kasus partij verset yang sudah menjadi Yurisprodensi dan

status hukum Yurisprodensipun bukan hukum positif dan tidak mengikat para

Hakim, incasu tidak mengikat majelis Hakim dalam perkara aquo;

Bahwa Terbanding semula Terlawan I menolak alasan memori banding

Pembanding semula Pelawan sebab pertimbangan Majelis hakim yang

menyatakan Pelawan bukan lagi sebagai pemilik obyek perkara adalah


berdasarkan amar putusan PK, sedangkan pertimbangan Majelis hakim yang

menyatakan Pelawan tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengjukan perkara

perlawanan ini adalah akibat hukum dari Pelawan bukan lagi sebagai pemilik

obyek perkara yang disebut dalam putusan PK;

Bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Pelawan tidak dapat

menunjukkan kesalahan pada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan

Pelawan bukan lagi sebagai pemilik obyek perkara dan Pelawan tidak

berkapasitas mengajukan perkara perlawanan ini, maka pengajuan perlawanan

telah cacat formal, oleh karena itu masalah materi berupa bukti-bukti surat dan

keterangan saksi-saksi yang dikemukakan pembanding II semula Pelawan dalam

memori banding adalah salah arah dan tetap tidak dapat menunjukkan kesalahan

dalam pertimbangan Majelis hakim tersebut karena bukti-bukti surat dan

keterngan saksi-saksi tidak dapat menutupi dan melangkahi cacat formalnya

pengajuan perlawanan tersebut;

Bahwa disamoing secara formal pemeriksaan setempat tersebut tidak perlu lagi

dilakukan dalam perkara perlawanan aquo maka disisi lain tidak adanya

pemeriksaan setempat dalam perkara perlawanan aquo bukanlah kesalahan

Majelis melainkan kelemahan Pembanding semula Pelawan karena terhadap

permohonan pemeriksaan setempat tersebut sudah ada putusan sela/Penetapan

dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan setempat tidak

dapat dilaksanakan sebab adanya hambatan dilapangan yaitu kelemahan

keamanan.Kelemahan Pembanding semula pelawan tidak dapat dijadikan

menjadi kesalahan Majelis hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan

mengadili perkara perlawanan aquo;

Menimbang, bahwa sebelum perkara banding Nomor 377/PDT/2014/PT.MDN

diputus, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengirimkan pemberitahuan perkara

banding Nomor 87/Pdt.G/Plw/2009/PN.LP yang berisi pemberitahuan kepada

Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya terhadap obyek perkara tersebut


telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan disertai

salinan Penetapan dan salinan berita acara eksekusi tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula

Terlawan III/ Termohon eksekusi II, Pembanding II semula Pelawan dan Pembanding

III semula Terlawan II / Termohon eksekusi I telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas

perkara Nomor 377/PDT/2014/PT.MDN, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP tanggal 03 April 2013 dan setelah

pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding,

maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, dalam memori bandingnya Pembanding I semula Terlawan III/

Termohon eksekusi II, Pembanding II semula Pelawan dan Pembanding III semula

Terlawan II/ termohon eksekusi I tidak mengajukan keberatan terhadap pertimbangan

dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam provisi dan berdasarkan penelitian

yang seksama terhadap pertimbangan dalam provisi ini Pengadilan Tingkat Banding

juga sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan, oleh karenanya segala

pertimbangan dan putusan dalam provisi diambil alih menjadi pertimbangan

Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Terlawan III/Termohon Eksekusi II

dan Pembanding II semula Pelawan serta Pembanding III semula terlawan

II/Termohon eksekusi I pada pokoknya tidak keberatan dengan putusan Pengadilan


Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan pada pokoknya amar putusan

yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah

mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh karenanya segala pertimbangan dan

putusan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat

banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Pembanding I

semula Terlawan III/Termohon Eksekusi II dan Pembanding II semula Pelawan serta

Pembanding III semula Terlawan II/ Termohon eksekusi I dengan Terbanding semula

Terlawan I dalam memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut

diatas maka Pengadilan Tingkat Banding telah mendapatkan fakta baru yang sangat

penting berdasarkan Surat Pemberitahuan perkara banding Nomor

87/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP beserta salinan Penetapan eksekusi Nomor

06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 17 Oktober 2014 dan salinan berita acara

pemulihan kembali seperti keadaan semula No.06/Eks/2009/ 67/ Pdt.G/1999/PN.LP

tanggal 22 Oktober 2014 Jo. Salinan berita acara eksekusi pengosongan (

Ontruiming) dan penyerahan tanggal 22 Oktober 2014 maka diperoleh fakta baru

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 94 PK/Pdt/2004 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Pdt/2001 Jo.Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor 256/Pdt/2000/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Nomor 67/Pdt.G/1999/PN.LP telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan

yang telah dilaksanakan eksekusinya maka pihak yang merasa berhak atas obyek

eksekusi tersebut dapat melakukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi

tersebut melalui gugatan perdata biasa dan bukan lagi melalui gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan yang

dilakukan Pembanding II semula Pelawan terhadap penetapan eksekusi Ketua


Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP tanggal

15 Juni 2009 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka

seluruh keberatan dari Pembanding I semula Terlawan III/ Termohon eksekusi II dan

keberatan Pembanding II semula Pelawan serta keberatan Pembanding III semula

Terlawan II/ Termohon eksekusi I dalam memori bandingnya tidak beralasan

sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal Kontra memori banding dari

Terbanding semula Penggugat oleh karena isinya pada pokoknya mendukung

pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

87/Pdt.Plw/2009/PN.LP tanggal 03 April 2013 maka tidak relevan lagi untuk

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan

putusan Majelis Hakim Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN-LP tanggal

03 April 2013 dalam pokok perkara, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat

banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri dengan amar pokoknya

menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima , maka

Pembanding I semula Terlawan III/Termohon Eksekusi II, Pembanding II semula

Pelawan dan Pembanding III semula Terlawan II berada dipihak yang kalah,

sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG

dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Terlawan

III/Termohon Eksekusi II, Pebanding II semula Pelawan dan Pembanding III

semula Terlawan II / Termohon Eksekusi I tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87

/Pdt.PLW/2009/ PN.LP, tanggal 03 April 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi dari Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

- Menghukum Pembanding I semula Terlawan III / Termohon Eksekusi II ,

Pembanding II semula Pelawan dan Pembanding III semula Terlawan II /

Termohon Eksekusi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus

lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh kami, DR.

ATH. PUDJIWAHONO,,SH, MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Ketua, , DR. H RIDWAN RAMLI,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 377/PDT/2014/PT.MDN tanggal

26 Nopember 2014, yang kemudian dirubah Pebruari 2015 putusan tersebut pada

hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk


umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu

JOHORLAN DONGORAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para

Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

DR.H.RIDWAN RAMLI, ,SH.MH DR.ATH. PUDJIWAHONO,SH.MHum

HERU PRAMONO, S.H., MHum

PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN,SH

Perincian biaya:

1. Materai ……………… Rp6.000,00

2. Redaksi…….............. Rp5.000,00

3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00

Jumlah …………….... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Documents

PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … · melaksanakan penunjukan dan pengukuran “konstatering” yang berita acara ... Pakam dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran