putusan 1302-K-PDT-2004_2

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004

P U T U S A NNomor 1302 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

TAUFIQ QURACHMAN, bertempat tinggal di Gg II. RT 03 No.

125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten

Tengah, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Agus Nianto, SH., Advokat, berkantor di Cungkrungan,

Karanganom, Klaten Utara, Klaten ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

MELAWAN

Drs. SUKOCO, M.Pd., bertempat tinggal di Deresan IV B / 18,

Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zamzam

Wathoni, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pedak Baru No. 413,

Gowok Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri

Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik mobil Suzuki Katana tahun 1993

No. Pol. D 556 AZ, sedangkan Tergugat adalah pemilik mobil Izusu Panther

warna abu-abu metalik tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC, No. Kerangka :

M508100, No. Mesin : A008100, No. BPKB : 0166248.G, STNK atas nama

Riyantini Sudarmiyati ;

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat sepakat

untuk melakukan tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993, No. Pol. D

556 AZ dengan Izusu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC dengan

perhitungan sebagai berikut :

- Mobil Suzuki Katana milik Penggugat ditaksir dengan harga

Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Izusu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



Panther milik Tergugat ditaksir dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh

lima juta rupiah). Dengan demikian Penggugat harus menambah

uang/membayar selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) ;

3. Bahwa sebelum terjadi kesepakatan transaksi tukar tambah mobil tersebut di

atas Tergugat meyakinkan terlebih dahulu kepada Penggugat, bahwa mobil

Izusu Panther tersebut di atas adalah dalam kondisi baik/dan atau tidak

dalam perkara, serta dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang

resmi dan asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga

Penggugat tidak akan menemui masalah pada saat perpanjangan STNK

maupun balik nama dikemudian hari ;

4. Bahwa saat terjadi kesepakatan mengenai selisih harga yang harus dibayar

oleh Penggugat, maka pada hari itu juga, yaitu tanggal 20 Agustus 2000

Penggugat membayar uang selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) kepada Tergugat yang kemudian dilakukan serah terima mobil

Izusu Panther tahun 1992 AD 8781 EC dari Tergugat kepada Penggugat dan

mobil Suzuki Katana tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat kepada

Tergugat ;

5. Bahwa setelah dilakukan serah terima dan mobil dipakai beberapa waktu

oleh Penggugat, dan selanjutnya akan dilakukan balik nama oleh

Penggugat, ternyata mobil Izusu Panther AD 8781 EC, No. Kerangka :

M508100, No. Mesin : A008100, dengan BPKB No. 0166248.G berikut

STNK atas nama Riyantini Sudarmiyati, yang beralamat di Jabung,

Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, tiba-tiba oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman, surat-suratnya

dinyatakan palsu. Selanjutnya mobil Izusu Panther beserta surat-suratnya

kemudian disita/ditahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara

pemalsuan surat dan atau penadahan kendaraan bermotor ;

6. Bahwa oleh karena surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut dinyatakan

palsu, maka sejak tanggal 29 Mei 2001 mobil Panther No. Pol. AD 8781 EC

tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Sleman melakukan penyitaan

terhadap mobil Izusu Panther No. Pol. AD 8781 EC berikut BPKB No.

0166248.G dan STNK atas nama Riyantini Sudarmiyati, dengan surat Tanda

Penerimaan No. Pol. STP/105/V/2001/Serse ;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas nyata-nyata mobil Izusu Panter AD

8781 EC ternyata bermasalah, karena surat-surat bukti kepemilikannya

dinyatakan palsu, tidak seperti apa yang telah dikatakan Tergugat kepada


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



Penggugat pada saat akan dilakukan transaksi tukar tambah mobil antara

Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalam transaksi tukar

tambah mobil tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang

menyesatkan Penggugat, dan bentuk kongkrit perbuatan Tergugat yang

menyesatkan disini adalah perbuatan penipuan, karena pembentukan

kehendak dari Tergugat dipengaruhi oleh tindakan sengaja untuk

menyesatkan Penggugat (tipu muslihat) ;

8. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat dalam transaksi tukar tambah

mobil dengan Penggugat melakukan penipuan yang dibuktikan dengan

palsunya bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka persetujuan/

transaksi tukar tambah mobil yang dilakukan antara Penggugat dengan

Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang

Syarat-Syarat Sahnya Persetujuan ;

9. Bahwa oleh karena dalam transaksi tukar tambah mobil mengandung unsur

kesesatan, yang diwujudkan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan

Tergugat, maka transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993 No.

Pol. D 556 AZ dengan mobil Izusu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781

EC, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepantasnya harus

dibatalkan ;

Bahwa pembatalan ini sesuai dengan bunyi Pasal 1321 KUH Perdata "Tiada

sesuatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena

kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" jo. Pasal 1328

KUH Perdata "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu

persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah

sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan

mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat" ;

10. Bahwa terlebih lagi transaksi tukar tambah mobil antara Penggugat dengan

Tergugat bila dikaitkan dengan hakekat syarat ke-3 (tiga), dari sahnya suatu

persetujuan, yaitu suatu hal tertentu, jelas-jelas terlihat adanya kesengajaan

Tergugat untuk menyesatkan Penggugat, karena hakekat Penggugat untuk

menukarkan mobil Suzuki Katana miliknya dengan mobil Izusu Panther milik

Tergugat adalah agar Penggugat mendapat kenyamanan dalam

mengendarai dan dapat menggunakan untuk aktivitas sehari-hari, serta

dapat memiliki sepenuhnya mobil Isuzu Panther tersebut. Namun

kenyataannya sejak tanggal 29 Mei 2001 Penggugat tidak dapat

menggunakan bahkan tidak dapat membalik nama, karena bukti surat-surat

kepemilikannya dinyatakan palsu, dan mobil Isuzu Panther tersebut beserta


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



surat-suratnya disita sebagai barang bukti dalam perkara pemalsuan surat

dan penadahan kendaraan bermotor ;

11. Bahwa oleh karena transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993

No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Isuzu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781

EC harus dibatalkan, maka selayaknya Tergugat dihukum untuk

mengembalikan uang dalam transaksi tukar menukar mobil sebesar

Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, dengan

perincian sebagai berikut :

- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milik Penggugat ----- Rp.45.000.000,-

- Selisih harga tukar tambah sebesar ---------------------------- Rp.10.000.000.-

Jumlah ---------- Rp.55.000.000,-

(lima puluh lima juta rupiah) ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan mana jelas-jelas telah

merugikan Penggugat, baik secara materil dan maupun moril, maka sudah

selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada

Penggugat yang besarnya apabila diperinci sebagai berikut :

- Kerugian materil :

1. Tidak bisa memanfaatkan mobil Isuzu Panther sejak Mei 2001 sampai

sekarang -------------------------------------------------------- Rp. 15.000.000,-

2. Biaya penanganan perkara ini ----------------------------- Rp. 10.000.000,-

- Kerugian moril :

Akibat tekanan mental dan beberapa kali dipanggil

Kepolisian --------------------------------------------------------- Rp.100.000.000,-

Total seluruhnya -------- Rp.125.000.000,-

(seratus dua puluh lima juta rupiah)

13. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di

atas dapat dipenuhi oleh Tergugat, maka sudah selayaknya mohon untuk

meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunannya milik Tergugat

yang sekarang ditempatinya yang terletak di Dusun Tegal Baru, setempat

dikenal dengan alamat Gg. II RT 03 No. 125, Dukuh Tegal Baru, Desa

Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu

pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat diwajibkan

membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung

sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-

bukti yang kuat, serta mendesak untuk segera dilaksanakan, satu dan lain

hal untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang diderita

Penggugat, maka sudah selayaknya putusan dalam perkara ini dapat

dilakukan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari pihak Tergugat ;

16. Bahwa telah berulangkali pihak Penggugat mengajak musyawarah kepada

Tergugat, untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan,

tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik, justeru terkesan

Tergugat meremehkan atau merendahkan harga diri / martabat Penggugat ;

17. Bahwa oleh karena jalan musyawarah secara kekeluargaan sudah tertutup,

maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini ke

Pengadilan Negeri Klaten ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Klaten agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

tanah berikut bangunannya milik Tergugat yang sekarang ditempatinya yang

terletak di Dusun Tegal Baru, setempat dikenal dengan alamat Gg. II RT 03 No.

125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten,

Jawa Tengah dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut

supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai

berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang

tanah dan bangunan milik Tergugat yang sekarang ditempatinya yang

terletak di Dusun Tegal Baru, setempat dikenal dengan alamat : Gg. II, RT 03

No. 125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah,

Klaten, Jawa Tengah ;

3. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi transaksi tukar tambah kendaraan

roda empat antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mobil Izusu Panther

tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC milik Tergugat dengan Suzuki Katana

tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat pada tanggal 20 Agustus

2000, dengan selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

yang telah dibayar oleh Penggugat ;

4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum, karena Tergugat telah melakukan penipuan dalam transaksi tukar

tambah mobil dengan Penggugat, sebab dalam transaksi tukar menukar


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



mobil tersebut mengandung kesesatan, perbuatan mana sangat merugikan

Penggugat ;

5. Menyatakan dan menetapkan transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana

th. 1993 dengan No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Isuzu Panther th. 1992

dengan No. Pol. AD 8781 EC, antara Penggugat dengan Tergugat telah

melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya harus

dibatalkan ;

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dalam transaksi tukar

menukar mobil sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada

Penggugat ;

Dengan perincian :

- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milikPenggugat --- Rp. 45.000.000,-

- Selisih harga tukar tambah sebesar --------------------------Rp.10.000.000,-

Jumlah ------- Rp.55.000.000,-


7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik moril maupun materil

kepada Penggugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

rupiah), dengan perincian :


1. Tidak bisa memanfaatkan mobil Isuzu Panther

sejak Mei 2001 sampai sekarang ------------------------ Rp. 15.000.000,-

2. Biaya penanganan perkara ini ---------------------------- Rp. 10.000.000,-

- Kerugian moril :

Akibat tekanan mental dan beberapa kali

dipanggil Kepolisian -------------------------------------------- Rp.100.000.000,-

Total seluruhnya -------- Rp.125.000.000,-

(seratus dua puluh lima juta rupiah)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung

sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut ;

9. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum baik

banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

11. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan kalau

perlu dengan bantuan alat negara ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur ;

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar adanya kepalsuan surat-

surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC ;

- Bahwa hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat (BPKB dan

STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC adalah palsu ;

- Bahwa kepalsuan surat-surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD

8781 EC pada saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Sleman ;

- Bahwa oleh karena belum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat (BPKB dan

STNK mobil Izusu Panther AD 8781 EC palsu, maka secara hukum surat-

surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC tersebut adalah

sah ;

- Bahwa dengan demikian, pemeriksaan gugatan Penggugat dalam perkara ini

sudah selayaknya ditangguhkan hingga adanya putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat

(BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC adalah palsu dan atau

sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak

dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat

Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai

Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi mohon dianggap

dan dimasukkan sebagai bagian tak terpisahkan dengan rekonvensi ini ;

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada

tanggal 20 Agustus 2000, telah sepakat melakukan tukar tambah mobil Izusu

Panther AD 8781 EC milik Penggugat Rekonvensi taksir harga

Rp.55.000.000,- dengan mobil Suzuki Katana D 556 AZ milik Tergugat

Rekonvensi taksir harga Rp.42.500.000,- sehingga Tergugat Rekonvensi

harus menambah selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



4. Bahwa sebelum terjadi transaksi tukar tambah mobil, Tergugat Rekonvensi

telah memeriksa dan meneliti surat-surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu

Panther milik Penggugat Rekonvensi dengan seksama ;

5. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi merasa yakin, baru tukar tambah mobil

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan ;

6. Bahwa pada saat terjadi tukar tambah mobil, baik Penggugat Rekonvensi

maupun Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan mengetahui secara

fisik keadaan surat-surat maupun mobil yang akan ditukar tambah serta tidak

ada bujuk rayu ataupun tipu muslihat ;

7. Bahwa dengan demikian gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi kepada

Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi

telah melakukan tipu muslihat dalam tukar tambah mobil adalah jelas tanpa

dasar hukum dan mengada-ada serta sangat merugikan Penggugat

Rekonvensi baik materil maupun moril ;

8. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat gugatan konvensi Tergugat

Rekonvensi yang tanpa dasar hukum jika diperinci sebagai berikut :


Biaya perkara yang harus dikeluarkan guna membayar

Pengacara ----------------------------------------------------------- Rp. 10.000.000,-

- Kerugian moril :

Akibat tertekan mental dan tercemar nama baik ---------- Rp.200.000.000,-

Total kerugian -------- Rp.210.000.000,-

9. Bahwa oleh karena gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi yang tanpa

dasar hukum tersebut telah nyata-nyata merugikan Penggugat Rekonvensi,

maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk

membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar

Rp.210.000.000,- secara tunai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tukar tambah mobil antara Penggugat

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah atas dasar

kesepakatan ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi

adalah tanpa dasar hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.210.000.000,- secara tunai ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah

menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN-Klt tanggal 4

Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi transaksi tukar tambah kendaraan

roda empat antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mobil Isuzu Panther

tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC milik Tergugat dengan Suzuki Katana

tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat pada tanggal 20 Agustus

2000, dengan selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

yang telah dibayar oleh Penggugat ;

3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum, karena Tergugat telah melakukan penipuan dalam transaksi tukar

tambah mobil dengan Penggugat, sebab dalam transaksi tukar menukar

mobil tersebut mengandung kesesatan, perbuatan mana sangat merugikan

Penggugat ;

4. Menyatakan dan menetapkan transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana

tahun 1993 dengan No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Izusu Panther tahun

1992 dengan No. Pol. AD 8781 EC, antara Penggugat dengan Tergugat

telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya harus

dibatalkan ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dalam transaksi tukar

menukar mobil sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada

Penggugat ;

Dengan perincian :

- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milikPenggugat --- Rp. 45.000.000,-

- Selisih harga tukar tambah sebesar --------------------------Rp.10.000.000,-

J u m l a h ------------ Rp.55.000.000,-


6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung

sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya

perkara yang hingga kini sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu

rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Semarang dengan putusan No. 261/Pdt/2003/PT-Smg tanggal 8 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2004, kemudian terhadapnya

oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 14 Januari 2004 diajukan permohonan kasasi secara

lisan pada tanggal 26 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2002/PN-Klt yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal 5 Februari 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4

Maret 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon

Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 Maret 2004 ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang

waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, sehingga

selayaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa judex facti dalam memutus perkara ini nyata telah salah menerapkan

atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 sub b Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1984) ;

3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/

Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah

hubungan hukum tukar menukar mobil ;

4. Bahwa tuntutan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara ini didasarkan pada

dugaan bahwa surat-surat (STNK dan BPKB) mobil palsu ;

5. Bahwa dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan penadahan

kendaraan bermotor, yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan hukum oleh

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat, tidak atau belum pernah dibuktikan dengan adanya

putusan Pengadilan ;

6. Bahwa dengan belum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa

surat-surat (STNK dan BPKB mobil tersebut terbukti palsu), maka menurut

hukum surat-surat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

7. Bahwa dengan demikian, tuntutan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/

Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara

ini adalah tanpa dasar hukum dan mengada-ada ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex

facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa, walaupun belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap tentang surat-surat mobil Izusu Panther tersebut adalah palsu, namun

dengan disitanya mobil beserta surat-surat tersebut berarti mobil Izusu

Panther yang berasal dari Tergugat dianggap bermasalah, sehingga


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



perjanjian tukar-menukar tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH

Perdata dan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1328 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : TAUFIQ QURACHMAN, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TAUFIQQURACHMAN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2008 oleh Bagir Manan, Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Prof. Dr. H.

Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan

dihadiri kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dandy

Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Ttd./ I Made Tara, SH. Ttd./

Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Bagir Manan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



Panitera Pengganti,

Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.

Biaya-biaya :Meterai Rp 6.000,-

Redaksi .. " 1.000,-

Administrasi Kasasi.. " 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.NIP. 040030169


Documents

putusan 1302-K-PDT-2004_2