6

Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Download PDF Report

Upload
others
View
26
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Page 2: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Page 3: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Page 4: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Page 5: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

Page 6: Purbalinggamenjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah perangkat

BUPATI BALANGAN · 2020. 10. 9. · Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati r

BUPATI BALANGAN · 2020. 10. 9. · Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati r

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek

Documents

BUPATI MUSI RAWAS...Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah bagran wilayah dari Kabupaten Musi Rawas yang

BUPATI MUSI RAWAS...Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah bagran wilayah dari Kabupaten Musi Rawas yang

Documents

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU - jdih.rokanhulukab.go.id · 4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu; 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu; 6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU - jdih.rokanhulukab.go.id · 4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu; 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu; 6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah

Documents

BUPATI JAYAWIJAYA - jayapura.bpk.go.idjayapura.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/3.-Perbup-Nomor-9-Tahun...Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

BUPATI JAYAWIJAYA - jayapura.bpk.go.idjayapura.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/3.-Perbup-Nomor-9-Tahun...Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

Documents

BUPATI KAMPAR PROPINSI RIAU - dpmd.kamparkab.go.iddpmd.kamparkab.go.id/media/file/26473300671...Daerah adalah Kabupaten Kampar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

BUPATI KAMPAR PROPINSI RIAU - dpmd.kamparkab.go.iddpmd.kamparkab.go.id/media/file/26473300671...Daerah adalah Kabupaten Kampar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Biak Numfor, Bupati Supiori, Bupati Merauke, Bupati

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Biak Numfor, Bupati Supiori, Bupati Merauke, Bupati

Documents

banjarmasin.bpk.go.id · pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Balangan. Kecamatan adalah Wilayah

banjarmasin.bpk.go.id · pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Balangan. Kecamatan adalah Wilayah

Documents

SALINAN BUPATI PATI · Bupati adalah Bupati Pati. ... Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ... instalasi pertahanan dan keamanan;

SALINAN BUPATI PATI · Bupati adalah Bupati Pati. ... Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ... instalasi pertahanan dan keamanan;

Documents

dokum.jemberkab.go.iddokum.jemberkab.go.id/upload/4/3_THN_2017_SOTK_UPT_KE...4. 5. 6. 8. Daerah adalah Kabupaten Jember. Bupati adalah Bupati Jember. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris

dokum.jemberkab.go.iddokum.jemberkab.go.id/upload/4/3_THN_2017_SOTK_UPT_KE...4. 5. 6. 8. Daerah adalah Kabupaten Jember. Bupati adalah Bupati Jember. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris

Documents

BUPATI BANTUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

BUPATI BANTUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Documents

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI … filemenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara ... Penduduk adalah Warga Negara Indonesia ... Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI … filemenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara ... Penduduk adalah Warga Negara Indonesia ... Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan

Documents

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN …...Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. 3. Bupati adalah

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN …...Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. 3. Bupati adalah

Documents

BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_1_2018.pdf · pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah

BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_1_2018.pdf · pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah

Documents

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN … · 2018. 5. 15. · Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN … · 2018. 5. 15. · Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Documents

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN …jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan Bupati No 38 Thn 2018.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN …jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan Bupati No 38 Thn 2018.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

Documents

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penelitian · otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penelitian · otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan

Documents

BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG …jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/11pbbintan020.pdfUndang -Unda ng Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG …jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/11pbbintan020.pdfUndang -Unda ng Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Documents

BUPATI KARANGASEM€¦ · Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

BUPATI KARANGASEM€¦ · Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Purbalingga

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Purbalingga

Documents

BUPATI MUSI RAWAS...1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah

BUPATI MUSI RAWAS...1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah

Documents

sulsel.bpk.go.id · Web view2010/10/09 · Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Enrekang

sulsel.bpk.go.id · Web view2010/10/09 · Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Enrekang

Documents

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201563.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. ... Tenaga Psikologi Klinis; c

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201563.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. ... Tenaga Psikologi Klinis; c

Documents

BUPATI JAYAPURA · Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

BUPATI JAYAPURA · Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Documents

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH … · 2016-06-28 · Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten ... Kepala Daerah adalah bupati 6. Wakil Kepala Daerah adalah wakil bupati

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH … · 2016-06-28 · Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten ... Kepala Daerah adalah bupati 6. Wakil Kepala Daerah adalah wakil bupati

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT4 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT4 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat

Documents

BUPATI BADUNG - bagianhukumham.badungkab.go.idbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_19_2011.pdf2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah

BUPATI BADUNG - bagianhukumham.badungkab.go.idbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_19_2011.pdf2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah

Documents

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMISditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenCiamis...Bupati adalah Bupati Ciamis. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. 5. Kepala

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMISditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenCiamis...Bupati adalah Bupati Ciamis. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. 5. Kepala

Documents

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai

Documents