Pupuk, Komoditi Strategis Yang Harus Diamankan

Media Industri dan Perdagangan3

Laporan Utama

PPPPPupuk, Komoditi Strategisupuk, Komoditi Strategisupuk, Komoditi Strategisupuk, Komoditi Strategisupuk, Komoditi StrategisYYYYYang Harus Diamankanang Harus Diamankanang Harus Diamankanang Harus Diamankanang Harus Diamankan

Pupuk merupakan

salah satu komoditi yang

dinilai memiliki peranan

strategis dalam mendu-

kung sektor pertanian dan

dalam upaya meningkat-

kan kesejahteraan petani.

Dengan alasan itu peme-

rintah hingga kini tetap

mengalokasikan subsidi

pupuk bagi petani yang

diberikan melalui subsidi

harga gas kepada industri

pupuk. Subsidi harga gas

kepada industri pupuk

tersebut merupakan upaya

pemerintah untuk menjamin keter-

sediaan pupuk bagi petani dengan

harga yang telah ditetapkan peme-

rintah, yaitu harga eceran tertinggi

(HET) pupuk urea di tingkat petani

Rp 1.050/kg.

Secara hitung-hitungan di

atas kertas, produksi pupuk urea di

dalam negeri seharusnya mampu

memenuhi seluruh kebutuhan

pupuk urea yang ada. Bahkan setiap

tahunnya Indonesia seharusnya

dapat mengekspor pupuk urea

mengingat kemampuan produksi

urea nasional jauh lebih tinggi dari

kebutuhannya.

Saat ini terdapat enam peru-

sahaan industri pupuk di dalam

negeri, yaitu PT Pupuk Iskandar

Muda (PIM) dan PT ASEAN Aceh

Fertilizer (AAF) di propinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, PT Pupuk

Sriwidjaja (Pusri) di Sumatera

Selatan, PT Pupuk Kujang di Jawa

Barat, PT Petrokimia Gresik

(Petrogres) di Jawa Timur dan PT

Pupuk Kalimantan Timur

Tbk (PKT) di Kalimantan

Timur.

Total kapasitas pro-

duksi pupuk urea keenam

perusahaan tersebut ada-

lah sebesar 7,5 juta ton per

tahun, sedangkan kalau

dikurangi kapasitas pro-

duksi PT AAF (karena PT

AAF merupakan perusa-

haan patungan negara-

negara ASEAN yang lebih

ditujukan untuk meme-

nuhi kebutuhan pupuk

urea di ASEAN), maka total

kapasitas produksi pupuk urea pril

nasional adalah 5,7 juta ton per

tahun. Sementara itu, kebutuhan

pupuk urea pril nasional (untuk

pertanian, perkebunan dan industri)

rata-rata setiap tahunnya mencapai

5 juta ton. Dengan demikian, masih

terdapat kelebihan produksi sekitar

700.000 ton setiap tahunnya yang

dapat diekspor ke mancanegara

untuk menghasilkan devisa bagi

negara.

Pupuk


Meskipun kapasitas produksi

pupuk urea nasional jauh di atas

kebutuhannya, namun hampir

setiap tahun, khususnya menjelang

musim tanam padi, Indonesia di-

landa isu kelangkaan pupuk di

berbagai daerah.

Isu kelangkaan pupuk yang

hampir terjadi secara berulang

setiap menjelang musim tanam padi

ternyata lebih banyak disebabkan

oleh turunnya produksi pupuk

akibat gangguan pasokan gas bumi

dan adanya gangguan teknis pabrik.

Selain itu, terjadinya peningkatan

kebutuhan pupuk nasional ter-

utama di Pulau Jawa dan adanya

beberapa produsen dan distributor

pupuk yang tidak melaksanakan

Keputusan Menperindag No. 70/

MPP/Kep/2/2003 secara penuh juga

seringkali mengakibatkan muncul-

nya isu kelangkaan pupuk.

Berkurangnya pasokan gas

bumi dari perusahaan pemasok gas

(KPS Pertamina) kepada industri

pupuk, kembali terjadi pada

periode Januari sampai April 2004

lalu, khususnya bagi PT PIM (dan

PT AAF) di NAD yang mengalami

penghentian pasokan gas sama

sekali dan PT Petrogres di Jatim

Laporan Utama

No. PERUSAHAAN KAP(Ton/Th) Operasi Umur (Th)

1. PT. PUPUK SRIWIDJAJA

Pusri – II 552.000 1974 30

Pusri – III 570.000 1976 28

Pusri – IV 570.000 1977 27

Pusri – 1B 570.000 2994 10

Sub Total (1) 2.262.000

2. PT. PETROKIMIA GRESIK 462.000 1995 9

3. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Kaltim – 1 700.000 1984 20

Kaltim – 2 570.000 1984 20

Kaltim – 3 570.000 1989 15

Kaltim – 4 570.000 2002 2

POPKA 570.000 1999 5

Sub Total (3) 2.980.000

4. PT. PUPUK KUJANG 587.000 1978 25

5. PT. PUPUK ISKANDAR MUDA 627.000 1984 19

6. PT. ASEAN ACEH FERTILIZER 627.000 1983 20

TOTAL 7.545.000

Dalam Pembangunan

1. PIM – 2 570.000 2004**)

2. KUJANG – 1B 570.000 2005

TOTAL PROYEK 1.140.000

PETA KONDISI PABRIK PUPUK NASIONAL


yang mengalami pengurangan

pasokan gas. Berkurangnya pasok-

an gas bumi telah mengakibatkan

terjadinya kehilangan produksi

pupuk urea pada periode tersebut

sebanyak 187.000 ton.

Sementara itu, kasus gang-

guan pabrik dialami pabrik PT Pusri

(Pusri III) pada April 2004 serta

PT Pupuk Kujang dan PT Petrogres

pada awal Mei 2004 dengan total

kehilangan produksi pupuk urea

mencapai 61.000 ton yang mempe-

ngaruhi pasokan pupuk di wilayah

Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut semakin di-

perparah dengan meningkatnya

permintaan pupuk khususnya di

Pulau Jawa akibat terjadinya

pergeseran musim tanam, adanya

perluasan tanam gadu, dan per-

luasan areal tanaman pangan yang

semuanya mendorong peningkatan

penggunaan pupuk urea. Selain itu,

adanya disparitas harga pupuk urea

antara pupuk bersubsidi untuk

petani dengan pupuk untuk per-

kebunan dan industri, terlebih

dengan harga pupuk di pasar ekspor

dikhawatirkan telah mendorong

sejumlah pedagang pengumpul

untuk menjual pupuk urea ber-

subsidi kepada pihak perusahaan

swasta besar (perkebunan atau

industri) atau bahkan menyelun-

dupkannya ke luar negeri.

Menperindag Rini M.S.

Soewandi mengatakan terhentinya

pasokan gas bumi kepada PT AAF

dan PT PIM terjadi karena kontrak

pasokan gas bumi PT AAF telah

habis pada 31 Desember 2002,

sedangkan kontrak pasokan gas

bumi untuk pabrik PIM-1 telah

selesai pada 31 Desember 2003 dan

kontrak untuk PIM-2 hingga kini

belum ada.

Untuk mengatasi masalah

kekurangan gas bumi di NAD, kata

Menperindag, pemerintah melalui

Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Purnomo Yusgiantoro telah

memerintahkan PT Exxon Mobil

Oil Indonesia melalui BP-MIGAS

untuk memasok gas bumi kepada

PT PIM sebanyak 75 MMSCFD.

Namun demikian pasokan gas

bumi yang sudah direalisasikan ke

industri pupuk di NAD dari EMOI

saat ini baru mencapai 57 BBTU (68

MMSCFD) yang digunakan untuk

preservasi PIM-2 sebesar 5-6 BBTU,

untuk listrik PT AAF sebesar 2-3

BBTU dan untuk produksi PIM-1

sebesar 48 BBTU. Dengan pasokan

gas bumi tersebut, pabrik PIM-1

hanya dapat beroperasi pada rate

80%. Namun sayangnya pasokan

gas bumi dari EMOI itu sampai kini

belum ditetapkan dalam bentuk

kontrak, sehingga belum diperoleh

kepastian tentang kelanjutan

pasokan gas bumi itu bisa diper-

tahankan. Sementara itu, di lain

pihak mulai 1 Januari 2005 EMOI

akan mulai melaksanakan per-

panjangan kontrak ekspor LNG-nya

ke Jepang dan Korea melalui Arun-

2 Extention.

Hal yang hampir sama juga

dialami PT Pupuk Kujang, kendati

kondisinya relatif lebih baik, namun

kelanjutan pasokan gas bumi

kepada PT Pupuk Kujang pun

hingga kini belum ada kepastian.

Kontrak pasokan gas bumi untuk

untuk pabrik Kujang-1 telah diper-

panjang pada tahun 2002 dan akan

berakhir pada 31 Desember 2005,

namun belum mendapat kepastian

untuk pasokan berikutnya. Sedang-

kan untuk proyek pabrik Kujang-1B

yang diperkirakan akan mulai

berproduksi pada tahun 2005 baru

mendapat jaminan pasokan dari

Pertamina selama tiga tahun.

Pasokan gas bumi untuk

Kujang-1B (selama tiga tahun)

direncanakan berasal dari sumur

gas Subang, sedangkan selanjutnya

akan dipenuhi setelah selesai

jaringan pipa gas bumi dari

Sumatera Selatan yang diperkira-

kan selesai pada Maret 2006.

Pemerintah sudah beberapa

kali membahas penyelesaian

masalah pasokan gas bumi untuk

PT Pupuk Kujang melalui Rakortas

Perekonomian dan melalui forum

tersebut Menko Perekonomian

telah membentuk Tim Koordinasi

Penyelesaian Masalah Gas Bumi

untuk Pabrik Pupuk Kujang dimana

Deperindag menjadi anggotanya.

Laporan Utama


Perubahan SK Menperindag

Untuk mengatasi masalah

kelangkaan pasokan gas bumi bagi

industri pupuk dalam rangka men-

jamin pemenuhan kebutuhan

pupuk di dalam negeri, Deperindag

mendorong (kalangan industri

pupuk) untuk membuka sumur gas

bumi baru agar pasokan gas bumi

untuk industri pupuk dapat tersedia

sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Menperindag Rini M.S.

Soewandi juga mengakui salah satu

penyebab terjadinya isu kelang-

kaan pupuk adalah masih adanya

kelemahan dalam Keputusan

Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/

2003 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi

Sektor Petanian. Karena itu, untuk

pengamanan pengadaan dan

penyaluran pupuk selanjutnya

Menperindag telah merevisi SK No.

70/2003 itu dengan diterbitkannya

SK Menperindag No. 356/MPP/Kep/

5/2004 yang antara lain mengatur

rayonisasi pemasaran pupuk ber-

dasarkan kemampuan produksi

produsen, kewajiban produsen dan

distributor serta sanksi yang lebih

tegas kepada pihak-pihak yang ber-

kaitan dengan pendistribusian

pupuk bersubsidi.

Perubahan pokok dalam

rayonisasi pemasaran pupuk dalam

SK No. 356/2004 adalah dihapus-

kannya kerjasama operasi (KSO)

dalam pemasaran pupuk dan setiapprodusen pupuk mendapatkan

tanggung jawab penuh atas peng-adaan dan penyaluran pupuk di

wilayah kerja pemasarannya.Dengan perubahan itu, maka

wilayah Jawa Barat yang semulamenjadi tanggung jawab penuh PT

Pupuk Kujang (dan sebagian di-KSO-kan dengan PT Pusri)

menjadi tanggung jawab penuh PTPusri (7 kabupaten) dan PT Pupuk

Kujang (15 kabupaten dan kota),sedangkan wilayah Jawa Timur

yang semula menjadi tanggungjawab penuh PT Petrogres (dan

sebagian di-KSO-kan dengan PTPusri dan PT PKT) kini menjadi

tanggung jawab penuh PT Petrogres(12 kabupaten dan kota) dan PT

PKT (25 kabupaten dan kota).Pemerintah, melalui SK 356,

mewajibkan produsen pupuk untukbertanggung jawab atas pengadaan

dan penyaluran pupuk bersubsidihingga di Lini IV, namun demikian

dalam tahap pengadaannyaprodusen hanya ditugaskan hingga

Lini III.Dalam rangka menanggu-

langi kelangkaan pupuk yangterjadi di lapangan dan untuk men-

jamin harga pupuk sesuai denganHET, maka pemerintah menempuh

sejumlah langkah pengamanan,yaitu menugaskan produsen pupuk

yang mempunyai kelebihan produksiuntuk membantu produsen lain yang

mengalami kekurangan produksi,melakukan peningkatan peng-

awasan dan pengamanan kelang-sungan operasi pabrik dan setiap

produsen diharuskan mempunyaigudang di lini III yang menjadi

wilayah tanggung jawabnya.Selain itu, distributor yang

ditunjuk juga diharuskan mem-punyai gudang dan kantor per-

Laporan Utama

Pupuk sangat berpengaruh terhadap hasil panen



wakilan di kabupaten yang men-

jadi tanggung jawabnya, distributor

diwajibkan mengangkat pengecer

di setiap kecamatan yang menjadi

sentra tanaman pangan dan setiap

pengecer resmi wajib memasang

papan nama dan papan Harga

Eceran Tertinggi.

Diancam Sanksi Hukum Sub-versi Ekonomi

Bagi perusahaan produsen

pupuk yang melanggar ketentuan

pengadaan dan dan penyaluran

pupuk bersubsidi bagi sektor per-

tanian sesuai SK Menperindag No.

356/MPP/Kep/5/2004, maka peme-

rintah dalam SK itu juga me-

netapkan sanksi hukum tindak

subversi ekonomi dan penundaan

pengucuran dana subsidi dari

pemerintah apabila mereka benar-

benar terbukti lalai dalam men-

jalankan kewajibannya memasok

pupuk urea bersubsidi di wilayah

kerja yang menjadi tanggung

jawabnya.

“Inti dari perubahan SK No. 70

itu ada dua, yaitu pertama perubah-

an tentang rayonisasi atau pem-

bagian wilayah pemasaran pupuk

bersubsidi bagi masing-masing

produsen pupuk, dan kedua

mengenai sanksi bagi produsen

pupuk yang tidak memenuhi

tanggungjawabnya dalam melak-

sanakan kewajibannya memasok

pupuk bersubsidi di wilayah kerja-

nya,” kata Menperindag.

Dalam SK Menperindag No.

356/MPP/Kep/5/2004 Deperindag

menggunakan Undang-undang

Subversi Ekonomi untuk menjerat

para produsen pupuk yang memang

terbukti melakukan tindakan-

tindakan yang melawan hukum

sehingga mengakibatkan tidak

tersedianya pupuk di pasar.

“Selain itu, bagi produsen

pupuk yang terbukti tidak me-

menuhi tanggung jawab dalam

memenuhi kebutuhan pupuk di

pasar, mereka juga kami reko-

mendasikan kepada Menteri

Keuangan agar dana subsidi pupuk-

nya tidak diberikan dahulu kepada

perusahaan yang bersangkutan,”

tutur Menperindag.

Sanksi penangguhan pem-

bayaran dana subsidi pupuk ter-

sebut, menurut Menperindag, di-

harapkan dapat memberikan

dampak positif kepada perusahaan

produsen pupuk berupa timbulnya

tanggung jawab dan komitmen yang

lebih besar terhadap penyediaan

pupuk bersubsidi bagi petani.

“Sebab kalau pengucuran dana

subsidi ditangguhkan maka per-

usahaan juga akan mengalami

kesulitan keuangan, dan itu men-

jadi tanggung jawab direksi.”

Menurut Rini, sanksi tersebut

memang harus diterapkan meng-

ingat Deperindag tidak memiliki

wewenang untuk menjatuhkan

sanksi secara langsung kepada

perusahaan produsen pupuk, karena

sanksi kepada direksi hanya dapat

dilakukan oleh pemegang saham

(Menneg BUMN-Red.), sedangkan

pengucuran dana subsidi merupa-

kan tanggung jawab pemerintah

melalui APBN. “Mengenai pene-

rapan sanksi berupa penangguhan

pengucuran dana subsidi ini kami

sudah membicarakannya dengan

Menteri Keuangan.”

Laporan Utama

mip

Ketersediaan pupuk sangat diperlukan saat musim panen


Kebijakan

Keputusan Presiden (Keppres)No. 57/2004 dan Keppres No. 58/2004 yang merupakan peraturanpelaksana dari Peraturan Peme-rintah (PP) No. 19/2004 telah mem-berikan legitimasi yang jauh lebihkuat dan mantap kepada Depar-temen Perindustrian dan Perda-gangan (Deperindag) dalam peng-aturan perdagangan komoditi gula.

Demikian diungkapkan DirjenPerdagangan Luar Negeri Deper-indag, Sudar S.A. menanggapikeluarnya tiga produk hukumsecara serentak pada tanggal 26 Juli2004 lalu, yaitu Peraturan Peme-rintah (PP) No. 19 Tahun 2004tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 1962tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sertaKeppres No. 57 Tahun 2004 tentangPenetapan Gula sebagai Barangdalam Pengawasan dan Keppres No.58 Tahun 2004 tentang PenangananGula yang Diimpor Secara TidakSah

Menurut Sudar, Keppres No.57/2004 tentang Penetapan Gulasebagai Barang dalam Pengawasandan Keppres No. 58/2004 tentangPenanganan Gula yang DiimporSecara Tidak Sah merupakan duaproduk peraturan perundang-

undangan sebagai peraturan pelak-sana dari PP No. 19/2004 yangmemberikan legitimasi yang lebihkuat dan mantap kepada Deper-indag atas pengaturan komoditigula di seluruh wilayah Indonesia.

“Keluarnya Keppres No. 57/2004 dan Keppres No. 58/2004menyusul terbitnya PP No. 19/2004tanggal 26 Juli 2004 lalu merupakancerminan ketegasan sikap peme-rintah sekaligus sebagai payunghukum yang memberikan legitimasisangat kuat dan mantap kepadaDeperindag untuk melaksanakanpengaturan perdagangan gula didalam negeri. Dengan demikian,terjawab sudah suara-suara yangselama ini mempertanyakan ke-kuatan hukum atas berbagai ke-

bijakan pengaturan gula olehDeperindag,” kata Sudar.

Menurut Sudar, Pasal 1 PP No.19/2004 menyebutkan bahwapenunjukan barang-barang dalampengawasan ditetapkan denganKeputusan Presiden (Keppres),sedangkan Pasal 2 PP No. 19/2004menyebutkan Keppres tersebutmengatur tata cara, termasukperizinannya, perdagangan barangdalam pengawasan, tindakan dansanksi administratif yang dapatdikenakan terhadap pelanggarantata cara perdagangan serta hal-hallain yang diperlukan untuk meng-atur perdagangan barang dalampengawasan.

Dalam rangka melaksanakanketentuan tersebut, kata Sudarseraya mengutip Pasal 6 PP No. 19/

PP dan KPP dan KPP dan KPP dan KPP dan Keppres Peppres Peppres Peppres Peppres Perkuat Lerkuat Lerkuat Lerkuat Lerkuat LegitimasiegitimasiegitimasiegitimasiegitimasiPPPPPengaturan Gula oleh Deperindagengaturan Gula oleh Deperindagengaturan Gula oleh Deperindagengaturan Gula oleh Deperindagengaturan Gula oleh Deperindag

Pembakaran gula ilegal di Pulau Laki - Kep. Seribu


Kebijakan

2004, pemerintah dapat meng-gunakan bantuan aparat penegakhukum sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Dalam Pasal II PP No. 19/2004,tambah Sudar, disebutkan bahwadengan berlakunya PP tersebut,penetapan barang-barang sebagaibarang dalam pengawasan olehMenteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan dan izin yangdiperoleh pihak yang ditunjukuntuk melakukan perdaganganbarang dalam pengawasan tersebutsebelum berlakunya PP tersebutdinyatakan tetap berlaku sepanjangbelum diganti dengan yang baruberdasarkan PP tersebut.

Sudar mengatakan lebih tegaslagi Keppres No. 57/2004 telahmenetapkan gula sebagai barangdalam pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undangNo. 8 Prp Tahun 1962 tentangPerdagangan Barang-Barang dalamPengawasan. Keppres tersebut jugamemberikan wewenang penuh

kepada Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) untukmelakukan pengawasan perdagang-an gula.

“Dalam Keppres No. 57/2004disebutkan bahwa dengan ber-lakunya Keppres tersebut, segalaketentuan yang ada mengenaipengawasan perdagangan guladinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dan belumdiganti dengan yang baru berdasar-kan Keppres tersebut,” tutur Sudar.

Dikuasai dan Dimiliki Negara

Lebih lanjut Sudar menga-takan dalam Keppres No. 58/2004pemerintah menegaskan bahwapengadaan impor gula sebagaibarang dalam pengawasan sesuaiKeppres No. 57/2004 dibatasi dangula impor yang tidak sesuai denganketentuan pembatasan impor di-nyatakan sebagai gula yang diimporsecara tidak sah.

“Gula yang diimpor secaratidak sah ditetapkan sebagai barang

yang dilarang untuk diimpor dandinyatakan dikuasai dan dimilikioleh Negara sesuai Pasal 68, Pasal69 huruf c, Pasal 73 ayat (1)Undang-undang No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan,” tegas Sudarseraya menambahkan terhadapbarang tersebut dilakukan tindakanpelelangan melalui lelang umumyang pelaksanannya dilakukan olehMenperindag.

Mengenai pemanfaatan gulahasil pelelangan, Sudar mengata-kan dalam Keppres No. 58/2004 jugadisebutkan bahwa pemanfaatangula hasil pelelangan tetap diawasiMenperindag khususnya menyang-kut peredarannya setelah mendapatpertimbangan dari menteri terkaitlainnya.

Dengan berlakunya KeppresNo. 58/2004 tersebut, kata Sudar,segala ketentuan yang ada mengenaipenanganan gula yang diimporsecara tidak sah dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak berten-tangan dan belum diganti denganyang baru berdasarkan Kepprestersebut.

Dengan keluarnya keputusanpemerintah yang tertuang dalam PPdan Keppres tersebut maka jelaslahsudah status hukum dari gula ilegalsebanyak 73.820 ton yang selama inimenjadi bahan perdebatan diantaraanggota masyarakat. Sebab melaluiPP dan Keppres tersebut menjadijelaslah sudah bahwa setiap gulayang diimpor secara tidak sahmerupakan barang yang tidak sahPembongkaran gula impor di pelabuhan


(ilegal) dan secara otomatis barangtersebut menjadi barang sitaan dandikuasai/dimiliki negara. Barangtersebut kemudian dapat dilelangsecara umum dan pemanfaatannyadiawasi oleh Menperindag.

Dengan berbekal PP danKeppres tersebut maka diharapkanpemerintah khususnya Deperindagkini tidak perlu sungkan dan ragu-ragu lagi dalam upaya memberantaspenyelundupan gula sesuai dengankewenangan dan instrumen kebi-jakan yang dimilikinya.

Sikap Menperindag Rini M.S.Soewandi yang selama ini tidakpernah mengenal kata kompromidengan para penyelundup akansemakin tegas. Hal itu sudahpernah diperlihatkan Menperindagketika memberantas penyelundup-an 162 kontainer gula ilegal asalThailand (setara dengan 3.450 ton)beberapa waktu lalu. Sikap tegastersebut diwujudkan dengandikeluarkannya keputusan untukmemusnahkan 3.450 ton gula ilegaltersebut dengan cara dibakar diPulau Laki, Kepulauan Seribu.

Walaupun tindakan tegastelah diterapkan kepada parapenyelundup, namun ternyata parapenyelundup gula tidak pernahkapok. Deperindag pun kembaliberhasil membongkar praktekpenyelundupan gula dalam skalayang jauh lebih besar pada bulanMei 2004 lalu, yaitu sebanyak 73.820ton. Dalam kasus penyelundupankali ini, Deperindag bahkan ber-

hasil menelusuri pihak-pihak yangsecara langsung terkait denganjaringan praktek penyelundupangula tersebut dan kemudian menye-rahkan proses penyelidikan lebihlanjut kepada pihak Kepolisian RI.

Sebagai tindak lanjut dariproses penyelidikan kasus penye-lundupan gula putih tersebut, pihakMabes Polri telah memeriksasejumlah pejabat PT PerkebunanNusantara (PTPN) X, IndukKoperasi Unit Desa (Inkud),Phoenix Commodities Pvt. Ltd.,Standard Chartered Bank, PTSucofindo dan sejumlah pejabatDeperindag. Berdasarkan hasilpemeriksaan tersebut pihak MabesPolri telah menemukan adanyatindak pemalsuan dokumen imporyang dilakukan oleh oknum ter-tentu. Berdasarkan hasil pemerik-saan tersebut pihak Polri juga telahmenetapkan sejumlah tersangkadalam tindak pidana penye-lundupan gula putih tersebut.

Kepala Bagian Reserse danKriminal (Kabareskrim) Mabes PolriKomjen Suyitno Landung Sujonomengatakan pihak Mabes Polrisudah melakukan pemeriksaanterhadap sejumlah saksi untuk di-mintai keterangan. Mereka yangdiperiksa adalah, Direktur Impor,Deperindag, Aang Kanaan Adi-kusumah, lima pejabat PT Suco-findo, yaitu Direktur Operasional IRajachmur Akbar, Direktur SBUFinansial, Hidayat Hardian,Warehouse Master, Fackhruuddin

Kadri, Kepala Gudang, Sugiri TeguhWiyono, Kepala Gudang BudiSusilo. Selain itu, juga turut di-periksa Direktur Utama PTPN XDuduh Sadarachmat, DirekturPemasaran PTPN X Irwan Basri,serta Kepala Divisi PerdaganganUmum Inkud Abdul Waris Halid.

Menurut Suyitno, sebenarnyajumlah gula impor yang masukberdasarkan dokumen yang adasebanyak 98.300 ton. Dari jumlahitu, PTPN X hanya mengakui39.920 ton. Sedangkan sisanya,56.000 ton lebih tidak diakui PTPNX. Dirut PTPN X Duduh Sada-rachmat pun, kata Suyitno, meng-aku tidak pernah memberikankuasa impor gula putih kepadapihak manapun termasuk kepadaInkud. “Sekarang sudah jelas PTPNX tidak terlibat. Jadi pemeriksaanselanjutnya hanya difokuskan ke-pada Inkud, Phoenix, dan Konsorsium5 perusahaan,” tutur Suyitno.

Lebih lanjut Suyitno mengata-kan dalam pengurusan dokumenimpor oleh konsorsium, gula importersebut dinyatakan seolah-olahmilik PTPN X. Namun dari kete-rangan dua direksi BUMN tersebutterungkap bahwa dokumen impordan dokumen eigen losing (permo-honan pemindahan barang kegudang di wilayah pabean) adalahpalsu.

Indikasi mengenai adanyadokumen palsu tersebut, kataSuyitno, terlihat dari nomor suratyang dikeluarkan PTPN X yang

Kebijakan


hingga kini belum sampai padaangka “48”. Selain itu, tandatangan yang dibubuhkan dalamdokumen itu juga palsu, karenaPTPN X tidak pernah me-numpuk tanda tangan denganstempel perusahaan. Demikianjuga, angka romawi pada nomorsurat PTPN X biasanya me-nunjukkan bulan pembuatansurat, sedangkan pada doku-men palsu itu angka romawinyamenunjukkan tahun.

“Pemalsuan inilah yangakan kita cari, siapa pelakunya.Kalau (ternyata pemalsunya)dari Inkud, ya Inkud jadi

yang mendanai importasi, yaituStandard Chartered Bank.

Suyitno juga mengatakanpihaknya akan memeriksa tigaaparat Bea dan Cukai yang kini di-nonaktifkan. Secara internal ketigaoknum tersebut memang sudahdiperiksa oleh Bea dan Cukai. Tapi,menurut Suyitno pihaknya jugaakan menjadikan ketiganya sebagaitersangka dalam kasus ini. “Kitajuga akan memasukkan ketigaorang Bea dan Cukai tersebut se-bagai tersangka. Kalau memangkita bisa membuktikan merekabekerjasama dalam pemalsuansurat, maka akan kita lakukanpenyidikan lanjutan,” tegasLandung.

Sementara itu, Ketua UmumInkud Nurdin Halid membantahkalau 56.820 ton gula putih yangdisimpan di gudang Hobros Cakungdan Gudang GBR Kelapa Gadingsebagai gula illegal. Sebab menurut

Nurdin importasi gula tersebutmerupakan bagian dari kerja-sama antara PTPN X danInkud bersama konsorsiumyang diketahui oleh Menper-indag Rini M.S. Soewandi,Dirjen Perdagangan LuarNegeri Deperindag Sudar S.A.dan disaksikan oleh sejumlahanggota Komisi V DPR.

Menurut Nurdin, Inkudsudah mendapatkan izin imporgula putih dari Deperindagmelalui kerjasama denganPTPN X. Izin impor tersebutdiperoleh Inkud sebagai hasildari pertemuan antara Nurdin

Kebijakan

tersangka. Kalau dari konsorsium,ya mereka yang jadi tersangka,”tegas Suyitno seraya menambahkanlima perusahaan yang tergabungdalam konsorsoum dimaksudadalah PT Kencana Gula Manis,CV. Surya Hendra Utama, PTMegaraya Sejahtera, PT Iroda Masdan UD. Gunung Sewu.

Untuk penyidikan selanjutnya,tambah Suyitno, pihak Polri jugatelah memeriksa tujuh pihaklainnya, yaitu lima perwakilanpelayaran yang mengangkut gula,para petugas gudang Hobros (milikPT MSA) di Cakung dan gudangBGR di Kelapa Gading, pelaksanaKonsorsium yang mengurus impor-tasi gula, yaitu Jacktanim, oknumyang membantu pelaksanaan dilapangan (mengurus kepabeanan),yaitu Effendi Kekek, ekspedisipengangkutan gula keluar darigudang, perusahaan yang terlibatdalam kosorsium serta pihak-pihak

dengan Menperindag pada jam20.00 tanggal 19 Nopember 2003 dikawasan Mega Kuningan. Pertemu-an tersebut juga dihadiri olehDirjen Perdagangan Luar NegeriDeperindag, Sudar S.A. dan salahsatu anggota Komisi V DPR RIAkhmadi Noor Supit. Dalam per-temuan itu, Rini mengatakan Inkuddiberi izin untuk mengimpor guladengan menggandeng PTPN X.

Nurdin juga mengatakandalam pelaksanaan importasi gula,secara teknis Inkud tidak pernahterlibat secara langsung karenaseluruh teknis pelaksanaan im-portasi gula dilakukan oleh kon-sorsium lima perusahaan itu.

Direktur Utama Inkud Chae-rudin mengatakan dari 108.000 tonizin impor gula putih PTPN X,hingga saat ini Inkud sudah merea-lisasikan impor gula sebanyak98.317 ton. Dari jumlah itu, se-banyak 50.500 ton sudah dilapor-

Penyimpanan gula di gudang


kan kepada PTPN X denganrincian 38.500 ton dilaporkan padatanggal 31 Maret 2004 dan 12.000ton dilaporkan pada tanggal 15April 2004.

Bantah bertemu

Sementara itu, MenperindagRini M.S. Soewandi membantahpernyataan Ketua Umum InkudNurdin Halid bahwa dirinya pernahmemberikan izin impor gula putihkepada Inkud dalam sebuah per-temuan di kantor pribadinya dikawasan Mega Kuningan padatanggal 19 Nopember 2003.

“Saya tidak kenal denganNurdin Halid, kalau dia seorangKetua Umum PSSI saya tahu, tapikalau mengenal secara pribadi danbertemu di kantor saya, itu tidakbenar,” tegas Rini.

Kendati demikian Rini meng-akui bahwa Nurdin Halid memangpernah ingin bertemu dengandirinya melalui Dirjen PerdaganganLuar Negeri Deperindag, Sudar SAuntuk membicarakan soal izin imporgula. “Tapi sampai sekarang per-temuan saya dengan Ketua UmumInkud itu tidak pernah terealisasimengingat belum ada kesesuaianwaktu,” kata Rini.

Untuk memperjelas dudukpersoalan yang terkait dengankasus penyelundupan gula tersebut,Rini menyatakan kesiapannyauntuk dipanggil pihak kepolisianguna memberikan keteranganberkaitan dengan masuknya gula

impor ilegal sebanyak 56.820 ton ituserta menyatakan kesiapannyauntuk mempertanggungjawabkansemua kebijakan pergulaan yangdikeluarkannya.

“Silahkan aparat kepolisianmemanggil saya untuk dijadikansaksi soal gula ilegal itu dan kalaumemang saya terbukti bersalahharus dihukum, juga kepada pejabatDeperindag jika terbukti bersalahharus dihukum,” tegas Rini.

Ia mengatakan, dirinya sudahmendesak Polri untuk segera me-meriksa dan menuntaskan kasusgula impor ilegal ini mengingatkeberadaannya sudah sangat meng-ganggu dan meresahkan petani tebunasional yang kini sedang meng-alami panen raya tebu.

“Dalam beberapa kali per-temuan dengan Bapak Kapolri, sayaminta agar kasus gula ini segeradiperiksa dan ditangani dan sayabersedia dipanggil sebagai saksi jikamemang dibutuhkan,” tutur Rini.

Menurutnya, gula impor se-banyak 56.820 ton itu dinyatakansebagai gula ilegal karena gulatersebut masuk ke wilayah Indo-nesia dengan tidak dilengkapi izinimpor yang sah dari pemerintah.Selain itu, berdasarkan dokumenimpornya, gula impor itu masuk keIndonesia setelah batas akhir waktupemasukan yang diperkenankan,yaitu tanggal 30 April 2004.

“Batas akhir impor gula kristalputih tanggal 30 April 2004 bukanmerupakan keputusan Deperindag

saja, melainkan merupakan ke-putusan bersama yang ditetapkanDeperindag dengan pihak terkaitseperti kalangan petani (yangdiwakili APTRI), importir terdaftar(IT) serta Dewan Gula Indonesia(DGI),” kata Rini.

Tanggal 30 April 2004 di-tetapkan sebagai batas akhir izinimpor karena sesuai perhitungandan masukan dari kalangan petanibahwa 1 Mei 2004 merupakan awaldari musim panen dan musim gilingtebu oleh pabrik gula. Denganbatas akhir izin impor pada 30April, berarti jika ada gula impormasuk setelah tanggal itu makagula itu ilegal, sekalipun dilakukanoleh IT.

Mengenai penunjukan im-portir oleh IT untuk melakukanimpor, Menperindag mengatakan,Deperindag tidak mengaturnya danmenyerahkan masalah tersebutsepenuhnya kepada IT untuk me-lakukan kerjasama dengan pihakmanapun. Sesuai keputusan Men-perindag No 643/2002, izin impordiberikan kepada IT sehinggaseluruh kewajiban dan tanggung-jawab dalam kegiatan importasigula ada pada pemegang IT.

Ditambahkan Menperindag,dalam SK Menperindag No. 643/2002 juga tidak pernah disebutkanmengenai kerjasama antara ITdengan pihak ketiga sehinggadengan demikian apabila IT akanmelakukan kerjasama denganpihak ketiga maka merupakantanggungjawab IT.

Kebijakan

mip


IT Beras Wajib Memiliki GudangIT Beras Wajib Memiliki GudangIT Beras Wajib Memiliki GudangIT Beras Wajib Memiliki GudangIT Beras Wajib Memiliki Gudangdi Daerah Kurang Berasdi Daerah Kurang Berasdi Daerah Kurang Berasdi Daerah Kurang Berasdi Daerah Kurang Beras

Pemerintah mewajibkan setiap

Importir Terdaftar (IT) Beras untuk

memiliki atau menguasai gudang

beras di daerah-daerah atau

wilayah yang mengalami kekurang-

an beras di tanah air yang pelak-

sanaannya disesuaikan dengan

kebijakan pemerintah dalam rangka

pengadaan dan penyediaan beras.

Demikian salah satu ketentuan

pemerintah yang tertuang dalam

Surat Keputusan Menteri Perin-

dustrian dan Perdagangan (Men-

perindag) No. 357/MPP/Kep/5/2004

tanggal 27 Mei 2004 tentang

Perubahan atas Keputusan Menper-

indag No. 9/MPP/Kep/1/2004

tentang Ketentuan Impor Beras.

Menurut SK Menperindag ter-

sebut gudang beras yang harus

dimiliki IT Beras setidaknya harus

berlokasi di daerah atau wilayah

yang mengalami kekurangan beras

yang mencakup 13 propinsi di tanah

air, yaitu Propinsi Riau, Bangka

Belitung, DKI Jakarta, Banten,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa

Tenggara Timur, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Tenggara, Maluku,

Maluku Utara dan Wilayah Papua.

Untuk dapat ditunjuk sebagai IT

Beras, importir harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Dirjen

Perdagangan Luar Negeri Deper-

indag dan memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan, Tanda Daftar

Perusahaan, Nomor Pokok Wajib

Pajak, Angka Pengenal Importir

Umum (API-U), Nomor Pengenal

Importir Khusus (NPIK) dan harus

dapat membuktikan telah ber-

pengalaman di bidang impor

minimal selama tiga tahun yang di-

tunjukkan dengan Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) serta mem-

buktikan kepemilikan atau pengua-

saan gudang yang telah dilengkapi

dengan sertifikat verifikasi atau

pemeriksaan gudang. Penunjukan

sebagai IT Beras berlaku paling lama

satu tahun dan dapat diperpanjang.

Sesuai SK Menperindag No. 9/

MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentu-

an Impor Beras, kegiatan impor

beras hanya dapat dilakukan oleh

perusahaan importir yang sudah

mendapatkan penunjukan sebagai

IT Beras dan perusahaan importir

yang telah mendapat pengakuan

Kebijakan

Kegiatan bongkar muat beras


sebagai Importir Produsen (IP)

Beras dari Dirjen Perdagangan Luar

Negeri Deperindag.

IP Beras adalah industri yang

menggunakan beras sebagai bahan

baku, misalnya industri tepung

beras dan industri bihun, sedangkan

IT Beras adalah importir yang telah

memenuhi persyaratan yang di-

tetapkan sebagai importir terdaftar

untuk melaksanakan impor beras

dalam rangka memenuhi kebutuh-

an masyarakat.

Untuk kegiatan impor beras itu

pemerintah juga mempersyaratkan

dilakukan verifikasi atau penelu-

suran teknis yang dilakukan di

negara muat barang, yang men-

cakup antara lain jenis dan jumlah

barang, kondisi barang, tanggal

pengapalan, pelabuhan muat dan

pelabuhan bongkar dengan tujuan

untuk mencegah impor ilegal,

seperti under-invoicing, penyim-

pangan volume dan penyimpangan

klas i f ikas i barang. Selain itu,

pemerintah juga menentukan pela-

buhan tujuan impor dengan maksud

agar beras impor lebih mudah di-

kontrol baik menyangkut jumlah

maupun jenisnya dengan memprio-

ritaskan daerah-daerah minus.

Selanjutnya dalam SK Men-

perindag No. 357/MPP/Kep/5/2004

ditetapkan bahwa kegiatan impor

b e r a s d i l a r a n g

dalam masa satu

bulan sebe lum

panen raya, selama

panen raya dan

dua bulan setelah

panen raya, se -

dangkan penen-

tuan masa panen

raya padinya sen-

diri dilakukan oleh

Menteri Pertanian.

Masa pela-

rangan impor beras

dapat diperpanjang

atau dipersingkat

sesuai dengan pen-

mip

Kebijakan

capaian produksi padi pada masa

panen raya agar persediaan beras

tetap dapat memenuhi kebutuhan

nasional. Perpanjangan atau pengu-

rangan waktu pelarangan impor

ditentukan oleh Menperindag

dengan memperhatikan pendapat

Menteri Pertanian atau pejabat

yang ditunjuk.

Untuk tahun 2004 Menteri

Pertanian telah menetapkan bahwa

musim panen raya padi berlangsung

pada bulan Februari sampai April

2004. Dengan demikian masa

pelarangan impor beras berlangsung

mulai bulan Januari sampai akhir

Juni 2004. Namun demikian belum

lama ini Menteri Pertanian telah

mengajukan rekomendasi baru

kepada Menteri Perindustrian dan

Perdagangan yang menyatakan

bahwa panen raya padi tahun 2004

melebihi target yang telah di-

tetapkan dan stok beras nasional

cukup aman untuk memenuhi

kebutuhan beras hingga akhir Juli

2004. Dengan terbitnya reko-

mendasi Menteri Pertanian tersebut

Menperindag Rini M.S. Soewandi

telah menerbitkan surat edaran

yang memperpanjang untuk semen-

tara masa pelarangan impor beras

hingga akhir Juli 2004.

Gudang beras pasar induk Cipinang


Kebijakan

Deperindag Siapkan KebijakanTekan Impor Tembakau

Departemen Perindustrian

dan Perdagangan (Deperindag) kini

sedang mempersiapkan kebijakan

baru untuk mengurangi impor

tembakau dengan mendorong posisi

tawar para petani tembakau di

dalam negeri agar mampu meng-

ambil alih pasokan tembakau yang

selama dipenuhi dari impor.

Menteri Perindustrian dan

Perdagangan (Menperindag) Rini

M.S. Soewandi mengatakan volume

impor tembakau Indonesia dewasa

ini terhitung sangat tinggi, padahal

para petani tembakau Indonesia

sendiri sebetulnya mampu memasok

kebutuhan tembakau, khususnya

untuk industri rokok kretek.

“Kita harus jaga agar komoditi

tembakau di dalam negeri tidak

over supply dan penggunaan

tembakau di dalam negeri cukup

sehingga harganya tidak anjlok.

Jadi, kita akan buat agar ada

semacam koordinasi antar kabu-

paten sentra produksi tembakau

dalam memproduksi tembakau

termasuk koordinasi dalam jenis

tembakau yang diproduksi, sebab

jenis tembakau beraneka ragam,”

kata Rini kepada pers di Jakarta,

belum lama ini.

Tujuan dari kebijakan me-

ngenai tembakau adalah untuk

menurunkan impor dengan men-

dorong produksi tembakau di dalam

negeri, sehingga diharapkan pro-

duksi tembakau lokal mampu

mensubstitusi tembakau yang

berasal dari impor.

Untuk mendapatkan masuk-

an mengenai rencana penerbitan

kebijakan baru mengenai tembakau

ini, Deperindag telah menggelar

pertemuan dengan sejumlah

pimpinan pemerintah daerah

(Pemda) yang wilayahnya meru-

pakan sentra produksi tembakau.

Selain mengadakan pertemuan

dengan pimpinan Pemda, Deper-

indag juga mengadakan pertemuan

dengan kalangan petani tembakau,

pengusaha perdagangan tembakau

dan industri pengguna tembakau

seperti industri rokok. Pertemuan

tersebut digelar dengan maksud

untuk memperoleh masukan dari

berbagai kalangan yang terlibat

dalam usaha pertembakauan di

Tembakau hasil petani lokal


dalam negeri. Sementara itu,

Direktur Industri Agro Deperindag,

H.M. Yamin Rachman mengatakan

pimpinan Pemda yang hadir dalam

pertemuan mengenai tembakau

antara lain Gubernur Jawa Timur,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera

Utara dan Nusa Tenggara Barat

bersama 18 Bupati sentra produksi

tembakau, Asosiasi Perkumpulan

Petani Tembakau, ahli tembakau,

lembaga tembakau, petani, pe-

dagang dan asosiasi industri rokok.

“Inti dari pertemuan itu

adalah untuk mencari masukan

mengenai kebijakan pertemba-

kauan dengan tujuan akhir untuk

meningkatkan posisi tawar petani

tembakau melalui kerjasama pe-

masaran antar daerah yang menjadi

sentra produksi tembakau,” tutur

Yamin.

Berdasarkan hasil pertemuan,

Deperindag kini sedang menyusun

peta pertembakauan di dalam

negeri yang antara lain di dalamnya

mencakup peta produksi tembakau

di dalam negeri termasuk wilayah

sentra produksi, volume produksi

masing-masing sentra produksi dan

jenis tembakau yang diproduksi

oleh sentara-sentra produksi itu.

Sementara itu, dari sisi kebutuhan

Kebijakan

juga dipetakan

mengenai volume

kebutuhan se-

tiap tahunnya ter-

masuk juga jenis-

jenis tembakau

yang dibutuhkan

serta jenis-jenis

tembakau apa

saja yang dipro-

duksi di dalam

negeri dan jensi

tembakau apa saja

yang belum atau

tidak tidak di-

produksi di dalam

negeri. Dengan

menggunakan peta pertemba-

kauan tersebut maka dengan

mudah diketahui jenis tembakau

apa saja yang perlu diimpor dengan

volume seberapa besar. Sedangkan

untuk tembakau yang sudah dapat

dipenuhi dari dalam negeri sendiri,

akan diupayakan semaksimal

mungkin untuk menekan impornya.

Data Deperindag menunjuk-

kan volume produksi tembakau

Indonesia dalam beberapa tahun

terakhir ini cenderung terus

meningkat. Pada tahun 1998 total

produksi tembakau Indonesia

mencapai 105.580 ton, tahun 1999

naik menjadi 135.384 ton, tahun

2000 naik lagi menjadi 204.329 ton.

Pada tahun 2001 produksi tembakau

Indonesia kembali meningkat

menjadi 227.511 ton dan pada tahun

2002 menjadi 226.329 ton.

Sementara itu, volume ekspor

tembakau Indonesia dalam lima

tahun terakhir ini cederung meng-

alami penurunan dengan rata-rata

volume ekspor mencapai 42.250 ton

per tahun, sementara itu impor

tembakau dalam periode lima tahun

terakhir berfluktuasi namun kecen-

derungannya terus meningkat

dengan volume impor rata-rata men-

capai 42.300 ton per tahun. mip

Daya serap tembakau lokal oleh pabrik rokok masih rendah


Kebijakan

Menperindag Terbitkan Larangan EksporMenperindag Terbitkan Larangan EksporMenperindag Terbitkan Larangan EksporMenperindag Terbitkan Larangan EksporMenperindag Terbitkan Larangan EksporRotan Asalan dan Setengah JadiRotan Asalan dan Setengah JadiRotan Asalan dan Setengah JadiRotan Asalan dan Setengah JadiRotan Asalan dan Setengah Jadi

Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) RiniM.S. Soewandi menerbitkan larang-an ekspor rotan asalan dan se-tengah jadi yang berasal dari hutanalam sebagai upaya untuk me-nyediakan bahan baku rotan bagiindustri dan para perajin rotan didalam negeri dalam rangka me-ningkatkan perolehan nilai tambahpengolahan rotan di dalam negeri.

Dirjen Perdagangan LuarNegeri Deperindag, Sudar S.A.mengatakan kebijakan Menper-indag mengenai larangan eksporrotan asalan dan rotan setengahjadi tersebut ditetapkan melalui SKMenperindag No. 355/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentangPengaturan Ekspor Rotan.

“Penerbitan SK MenperindagNo. 355/2004 tersebut ditujukanantara lain untuk mendorong danmengembangkan industri mebeldan kerajinan rotan di dalam negerimelalui upaya penyediaan bahanbaku rotan, sehingga diharapkanindustri dan pengrajin rotan dapattumbuh dan berkembang sertamampu menyediakan lapangankerja yang sangat besar. Dewasa inisaja jumlah tenaga kerja yang se-cara langsung terlibat dalamindustri dan kerajinan rotan men-capai 118.000 orang dan tenagakerja tidak langsung mencapai450.000 orang.

Menurut Sudar, kebijakanlarangan ekspor rotan asalan dansetengah jadi tersebut juga dituju-kan untuk meningkatkan dayasaing produk industri mebel dankerajinan rotan Indonesia yangdalam beberapa tahun terakhir inicenderung mengalami penurunanakibat kelangkaan bahan baku rotandan merosotnya daya saing produkjadi rotan Indonesia di pasar dunia.Kondisi tersebut sangat ironismengingat Indonesia selama inimenjadi penghasil bahan baku rotanutama di dunia yang memasokbahan baku rotan ke negara-negarapesaing seperti China dan Vietnam.

“Karena itu, dengan dilarang-nya ekspor rotan asalan dansetengah jadi diharapkan industridan perajin rotan di dalam negeritidak akan mengalami kelangkaanbahan baku rotan lagi, sebaliknyapasokan bahan baku rotan bagiindustri rotan di luar negeri akanberkurang sehingga pada gilirannyadaya saing produk jadi rotanIndonesia akan meningkat. DalamSK Menperindag No. 355/2004pemerintah tetap memperbolehkanekspor rotan asalan dan setengahjadi yang berasal dari hutan budidaya, termasuk di dalamnya rotanjenis Irit, Sega dan Taman yang kinibanyak dibudidayakan para petanirotan di Kabupaten Katingan danBarito Selatan (Kalimatan Tengah)dan Kabupaten Palu (Sulawesi

Tengah). “Walaupun sekarangekspor rotan asalan dan setengahjadi yang berasal dari hutan budidaya masih diperbolehkan, namunnantinya ekspor jenis rotan ini jugaakan dilarang secara bertahapsetelah industri rotan maupun parapetani rotannya siap. Sebab dewasaini industri rotan di dalam negeribelum mampu menyerap seluruhbahan baku rotan yang ada, demi-kian juga petani rotannya belummampu mengolah rotan asalanmenjadi rotan setengah jadi agardapat diserap oleh industri,” kataSudar seraya menambahkan peme-rintah telah menyiapkan progampembinaan bagi petani rotan agarmereka dapat mengolah rotanasalan menjadi rotan setengah jadi.Bersamaan dengan kunjunganPresiden Megawati Soekarnoputrike Cirebon beberapa waktu lalu,pemerintah juga menyerahkanbantuan berupa mesin pengolahrotan bagi para petani rotan diKabupaten Katingan dan Kabu-paten Barito Selatan (KalimantanTengah) dan di Kabupaten Palu(Sulawesi Selatan). Selain itu, jugaditandatangani MoU tentang peng-usahaan rotan antara BupatiCirebon dengan Bupati Katinganserta kesepakatan kerjasamapeningkatan sumberdaya manusiaantara Asmindo Komda Cirebondengan Asosiasi Petani danPengusaha Rotan KabupatenKatingan. mip


Kebijakan

Impor Garam Dilarang Mulai 1 JuliSampai 31 Desember 2004

Departemen Perindustrian danPerdagangan (Deperindag) me-nerbitkan kebijakan tata niagaimpor garam dengan melarangkegiatan impor garam selama satubulan sebelum musim panen rayagaram rakyat, selama musim panenraya garam rakyat hingga dua bulansetelah musim panen raya garamrakyat yang untuk tahun 2004,larangan impor garam tersebutberlaku efektif mulai 1 Juli sampai31 Desember 2004.

Kebijakan larangan imporgaram itu merupakan bagian dariupaya pemerintah untuk men-dorong perkembangan industrigaram di dalam negeri, khususnyagaram rakyat yang selama inicenderung selalu berada pada posisitawar yang lemah di pasar terutamaketika berlangsungnya musimpanen raya garam rakyat dimanaharga garam rakyat selalu anjlokhingga ke level harga yang sangatrendah.

Kebijakan mengenai Keten-tuan Impor Garam tertuang dalamSurat Keputusan (SK) MenteriPerindustrian dan Perdagangan(Menperindag) No. 360/MPP/Kep/5/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentangKetentuan Impor Garam yangdisusul dengan SK MenperindagNo. 368/MPP/Kep/5/2004 tentang

Perubahan Keputusan MenperindagNo. 360/MPP/Kep/5/2004 tanggal 7Juni 2004 tentang Ketentuan ImporGaram dan SK Menperindag No.422/MPP/Kep/6/2004 tanggal 30 Juni2004 tentang Masa Panen RayaGaram Rakyat Tahun 2004.

Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) RiniM.Sumarno Soewandi mengatakankebijakan larangan impor garammerupakan bagian dari paketketentuan tata niaga impor garamyang diterbitkan dalam bentukSurat Keputusan (SK) Menper-indag tentang Pengaturan ImporGaram (SK No. 360/MPP/Kep/5/2004).

Perdagangan (Disperindag) PropinsiJawa Timur, Disperindag KabupatenPamekasan, Disperindag KabupatenSumenep, Asosiasi Petani GaramMadura dan Wakil dari paraProdusen Garam Lokal.

Berdasarkan hasil rapat koor-dinasi itu, Menperindag kemudianmenerbitkan SK No. 422/MPP/Kep/6/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentangMasa Panen Raya Garam RakyatTahun 2004 yang menetapkan masapanen raya garam rakyat untuktahun 2004 berlangsung mulai 1Agustus 2004 hingga 31 Oktober2004. Dengan adanya ketentuanlarangan impor garam selama satubulan sebelum musim panen raya

Mengingat musimpanen raya garam terkait eratdengan musim kemarau danmusim hujan yang kadang-kadang tidak selalu samasetiap tahunnya, makaMenperindag juga mene-tapkan waktu musim panenraya garam setelah sebelum-nya Deperindag terlebihdahulu melakukan rapatkoordinasi dengan wakil dariDepartemen Kelautan danPerikanan, Badan Meteoro-logi dan Geofisika, Peme-rintah Kabupaten Cirebon,Dinas Perindustrian dan Petani garam rakyat


Kebijakan

garam rakayat, selama masa panenraya garam rakyat dan dua bulansetelah masa panen raya garamrakyat, maka kebijakan laranganimpor garam untuk tahun 2004berlaku mulai 1 Juli 2004 sampai 31Desember 2004.

Menperindag mengatakanlatar belakang dari ditetapkannyakebijakan tata niaga impor garamitu adalah selalu anjloknya hargagaram pada setiap musim panen rayagaram rakyat, sehingga para petanigaram selalu menderita kerugianpada saat musim panen raya garamtiba. “Harga garam seringkalianjlok hingga di bawah biayaproduksi pada saat musim panenraya,” tutur Rini.

Menurut catatan Media Indag,pada Juni-Agustus 2003 lalu, yaituketika berlangsung musim panenraya garam tahun 2003, harga garamproduksi petani sempat merosot kelevel Rp 150 per kg, padahal biayaproduksi garam ketika itu sudah

mencapai Rp 20.000 per kuintal

atau sekitar Rp 200 per kg.

“Salah satu penyebab anjlok-

nya harga garam produksi petani

garam lokal selama ini adalah

membanjirnya garam impor pada

saat musim panen raya. Karena itu,

untuk mengatasinya kami member-

lakukan kebijakan larangan impor

garam selama satu bulan sebelum

musim panen raya, selama musim

panen raya hingga dua bulan

setelah musim panen raya garam,”

kata Rini.

Menurut Rini, melalui kebi-

jakan tentang Ketentuan Impor

Garam, pemerintah juga menetap-

kan bahwa kegiatan impor garam

(yang hanya boleh dilakukan pada

bulan Januari, Februari, Maret,

April dan Mei) hanya dapat dilaku-

kan oleh importir yang telah men-

dapatkan pengakuan sebagai

Importir Terdaftar Garam (ITG)

dari Deperindag.

Kebutuhan garam di dalamnegeri, kata Rini, rata-rata men-capai 2,3 juta ton per tahun,sedangkan produksi garam rata-ratahanya 1,1 juta ton. Karena itu,setiap tahunnya Indonesia harusmengimpor garam cukup besar. Padatahun 1997 impor garam Indonesiamencapai 748.000 ton, tahun 1999naik menjadi 1,8 juta ton dan padatahun 2001 turun menjadi 1,5 jutaton. Pada tahun 2003 impor garamIndonesia mencapai 1,442 juta tonyang terdiri dari 1,1 juta ton garamindustri dan 342.000 ton garamkonsumsi.

Dewasa ini Indonesia memiliki11 wilayah sentra produksi garam,yaitu Pati, Rembang, Demak(Jateng), Indramayu dan Cirebon(Jabar), Sampang, Pamekasan,Pasuruan (Jatim), Jeneponto(Sulsel), Bima (NTB), Kupang(NTT). Total produksi garamnasional dari ke-11 propinsi sentraproduksi garam tersebut pada tahun2000 mencapai 902.752 ton. Padatahun 2002 produksi garam nasionalnaik menjadi 1,2 juta ton, namundari jumlah itu sekitar 60%-nyamerupakan garam kelas 2 dan 3,sedangkan sisanya merupakankelas 1.

Selama ini, Pemerintah(melalui Deperindag) sebetulnyatelah menetapkan kebijakan tataniaga impor garam dengan hanyamemperbolehkan 10 perusahaanImportir Produsen (IP)Garamuntuk melakukan kegiatan impor

Garam konsumsi


Kebijakan

garam, namun demikian selama inipemerintah tidak pernah melarangimpor garam selama musim panenraya garam rakyat. Ke-10 perusaha-an IP Garam tersebut adalah PTGaram (persero), PT GarindoSejahtera Abadi, PT Sumatraco, PTBoediono, PT Susanti Megah, PTUnichem, PT Sumatera Palm Raya,PT Surya Mandiri Utama, PT GrahaReksa Manunggal dan PT SakindoPerkasa.

Harga Garam Petani MerangkakNaik

Penerbitan Ketentuan ImporGaram yang antara lain memuatketentuan larangan impor garamselama satu bulan sebelum musimpanen raya garam rakyat, selamamusim panen raya garam rakyat dandua bulan setelah musim panen rayagaram rakyat, telah membawadampak positif terhadap perkem-bangan harga garam di dalamnegeri, khususnya garam yang di-hasilkan oleh para petani garamrakyat.

Harga garam berbagai kualitasyang diproduksi petani garam diberbagai daerah sentra produksigaram di dalam negeri dalam duapekan pertama setelah pember-lakukan kebijakan Menperindagtentang Ketentuan Impor Garammulai memperlihatkan kenaikanyang cukup signifikan sehinggamampu memberikan kegairahanbagi para petani garam di dalamnegeri untuk terus meningkatkanproduksinya.

Menurut Dirjen PerdaganganLuar Negeri Deperindag, SudarS.A., harga garam Kualitas 1 (K1)siap muat truk di lahan petani (ditempat pengumpulan atau collectingpoint) dalam dua pekan pertamabulan Juni 2004 sudah mengalamikenaikan antara Rp 30.000/tonsampai Rp 40.000/ton dari Rp80.000/ton menjadi Rp 110.000 ton/ton sampai Rp 120.000/ton atau naik37,5% sampai 50%.

“Harga garam di tingkat petanisudah mengalami kenaikan sejakseminggu sebelum diterbitkannyaSK Menperindag No. 360/MPP/Kep/5/2004 dari Rp 80.000/ton menjadiRp 110.000/ton sampai Rp 120.000/ton. Jadi, rupanya pasar garamsudah bereaksi terhadap rencanapemerintah untuk menerbitkankebijakan mengenai pengaturanimpor garam ini dan setelah SKterbit pun harga garam di tingkatpetani akan terus merangkak naikhingga mencapai level harga yangwajar bagi petani garam,” kataSudar dalam sebuah acara kunjung-an di salah satu sentra produksigaram rakyat di KabupatenPamekasan, Madura, Jawa Timur,belum lama ini.

Menurut Sudar, reaksi positifterhadap kebijakan pengaturanimpor garam juga muncul dari pasargaram di luar negeri (pasar ekspor)berupa munculnya permintaangaram Indonesia dari pasar di luarnegeri yang sebelumnya tidakpernah terjadi. “Permintaan garam

dari pasar ekspor ini merupakanyang pertama kalinya terjadisepanjang sejarah pergaramanIndonesia. Order ekspor garam inidatang dari Taiwan, China danMalaysia dengan permintaanvolume ekspor rata-rata 4.000 tonsekali order.”

Harga ekspor untuk garam asalIndonesia juga relatif lebih baikyaitu rata-rata US$ 22/ton diban-dingkan dengan harga garam yangterjadi di pasar eskpor selama ini,yang berkisar sekitar US$ 20/ton.Namun demikian Sudar juga meng-akui ada sebagian eksportir yangmendapatkan kontrak ekspor garamdengan harga lebih tinggi lagi, yaituUS$ 26/ton. Beberapa eksportirgaram yang sudah mendapatkankontrak ekspor antara lain adalahPT Garam dan PT Garindo.

Sudar mengatakan untukmemenuhi kebutuhan garam didalam negeri yang mencapai 3,2juta ton/tahun, Indonesia masihbanyak melakukan impor berbagaijenis garam dari luar negeri,terutama dari Australia dan India.Impor garam industri pada tahun2003 lalu mencapai 1,2 juta ton,sedangkan impor garam konsumsimencapai 600.000 ton/tahun.Sementara itu, produksi di dalamnegeri memang tidak bisa meme-nuhi seluruh kebutuhan garam didalam negeri. Produksi garam lokalrata-rata hanya mencapai 400.000ton sampai 500.000 ton/tahun untukkualitas K1, sedangkan produksi


Kebijakan

garam kualitas K2 lebih besar yangumumnya diperuntukkan bagigaram konsumsi.

“Ironisnya, walaupun produksigaram di dalam negeri masih jauhlebih rendah dari volume kebutuh-

dapat mengimpor garam adalahperusahaan yang selama ini bahanbakunya bersumber minimal 50%dari petani garam atau yangmelakukan kerjasama dengankelompok tani garam setempat.

dapat terserap oleh industri garamdi dalam negeri dan petani garambisa mendapatkan perbaikanpendapatan dari kenaikan hargagaram. Harga garam kualitas K1 di-

harapkan naik dari Rp 90/kg men-

Impor garam dilarang pada satu

bulan sebelum panen raya, pada

masa panen raya dan dua bulan

setelah panen raya dan impor garam

tetap akan dilarang apabila harga

garam kualitas K1, K2 dan K3

masing-masing berada di bawah Rp

145.000/ton, Rp 100.000/ton dan Rp

70.000/ton di tempat pengumpulan

dalam bentuk curai.

Dengan ditetapkannya ke-

bijakan impor garam, kata Rini,

diharapkan seluruh garam petani mip

an garam yang ada di pasardalam negeri, harga garam

produksi petani selalu

anjlok pada setiap men-

jelang musim panen raya

garam, sehingga penda-

patan dan kesejahteraan

petani garam tidak pernah

meningkat. Karena itu,

pemerintah kemudian me-

netapkan kebijakan peng-

aturan impor garam untuk

mengatasi masalah ter-

sebut,” tutur Sudar.

Menperindag Rini

M.S. Soewandi menam-

bahkan upaya peningkatan

pendapatan petani garam

hingga kini belum tercapai

maksimal karena adanya kendala

masih rendahnya kualitas garampetani yang mengakibatkan lemah-nya daya saing garam petani di-bandingkan dengan garam impor.Karena itu, Deperindag bersamainstansi terkait, para petani garamdan para pelaku industri garamtelah sepakat untuk menata kembalipengaturan impor garam dengan

menerbitkan SK Menperindag No.

360/MPP/Kep/5/2004.

Menurut Rini, dalam SK 360

tersebut ditetapkan importir yang

jadi 145/kg (naik 61%), K2

naik dari Rp 70/kg menjadi

Rp 100/kg (naik 43%) dan

K3 naik dari Rp 50/kg

menjadi Rp 70/kg (naik

40%).

“Penerapan kebija-

kan impor garam ini juga

diharapkan dapat men-

dorong produktivitas dan

mutu garam yang dihasil-

kan petani, sehingga kua-

litas garam yang semula

bertumpu pada kualitas

rendah (K2 dan K3)

dengan komposisi K1 30%,

K2 20% dan K3 50%

menjadi kualitas K1 50%, K2 30%dan K3 20,” tutur Rini.

Masalah kualitas garam,sangat penting dalam mendukungpeningkatan pemasaran dan pen-dapatan petani. Karena itu, tambahRini, pemerintah pimpinan PresidenRI Megawati Soekarnoputri dalamkesempatan tersebut memberikanbantuan 12 paket mesin pencuci,pengering dan mesin iodisasi untukdimanfaatkan oleh 12 kelompoktani garam di 11 kabupaten di enampropinsi.

Garam produksi dalam negeri


Kebijakan

Menanti KebijakanMenanti KebijakanMenanti KebijakanMenanti KebijakanMenanti KebijakanHarmonisasiHarmonisasiHarmonisasiHarmonisasiHarmonisasi TTTTTarif BM Bajaarif BM Bajaarif BM Bajaarif BM Bajaarif BM Baja

Produk baja merupakan salah

satu produk industri yang cukup

penting untuk mendukung proses

pembangunan di dalam negeri.

Namun bagi Indonesia sebagai

negara produsen baja yang sekaligus

juga menjadi importir baja yang

cukup besar, maka kebijakan

proteksi industri baja di dalam

negeri melalui mekanisme tarif Bea

Masuk/BM harus betul-betul di-

selaraskan dengan kebijakan impor-

nya agar upaya pemenuhan kebu-

tuhan baja di dalam negeri, baik

yang bersumber dari baja produksi

dalam negeri maupun baja yang

bersumber dari impor tidak meng-

alami gangguan yang berarti.

Karena itu, diperlukan satu

kebijakan industri dan perdagangan

yang dapat melakukan dua fungsi

sekaligus, yaitu memberikan iklim

usaha yang kondusif guna men-

dorong perkembangan industri baja

nasional dan mempermudah masuk-

nya baja impor yang memang sangat

dibutuhkan di pasar domestik.

Untuk memenuhi persyaratan

tersebut, kebijakan harmonisasi

tarif baja merupakan suatu ke-

harusan agar diperoleh penyele-

saian jalan tengah yang semaksimal

mungkin dapat mengakomodasikan

kepentingan industri di dalam

negeri maupun kepentingan peme-

nuhan kebutuhan baja impor di

pasar domestik.

Departemen Perindustrian dan

Perdagangan (Deperindag) sendiri

hingga saat ini masih melakukan

pembahasan masalah harmonisasi

tarif tersebut dengan Tim Teknis

Bea Masuk dan Pungutan Ekspor,

Departemen Keuangan (Depkeu).

Menperindag Rini M.Sumarno

Soewandi mengatakan, rencana

jangka panjang harmonisasi tarif

BM baja dilakukan dalam dua

kelompok, yaitu kelompok produk

baja lembaran/lantaian (flat

product) dan kelompok produk baja

batangan (long product). Untuk

tahap pertama telah diusulkan

harmonisasi tarif BM untuk baja

lembaran dan selanjutnya akan

segera disusul dengan harmonisasi

tarif BM untuk baja batangan.

Produk yang dijadikan sebagai

basis dalam harmonisasi tarif BM

untuk baja lembaran adalah produk

baja lembaran/lantaian canai panas

(hot roll coil/HRC), karena HRC

merupakan produk dasar yang

memiliki keterkaitan yang luas

sehingga keberadaanya sangat

HRC


Kebijakan

menentukan kemandirian industri

nasional berbasis baja.

Ada tiga pertimbangan pokok

dalam melakukan harmonisasi tarif

BM baja ini, Pertama, keseimbang-

an antara harga pokok produksi

(HPP) dalam negeri dengan harga

impor (dalam kondisi normal) dan

tetap melakukan perbandingan

(benchmarking) dengan negara-

negara produsen baja sejenis.

Sedangkan untuk produk-produk

tertentu yang bersifat strategis tetap

memperhatikan kepentingan

nasional sebagaimana dilakukan

oleh negara-negara lain.

Kedua, kemampuan daya saing

industri baja nasional dengan

memperhatikan proses industria-

lisasi dan keunggulan komparatif,

serta perkembangan pola perda-

gangan baik nasional maupun

internasional. Ketiga, tingkat

proteksi efektif (Effective Rate of

Protection/ERP) yang sama dari hulu

ke hilir untuk memberikan tingkat

perlindungan yang sama terhadap

seluruh industri berbasis baja.

Dengan memperhatikan ke-

tiga pertimbangan itu, maka

besaran tarif BM baja lembaran/

lantaian dalam rangka harmonisasi

tarif tersebut adalah tarif BM

produk hulu baja (slab dan billet)

0%, tarif BM produk antara baja

(HRC, plate dan CRC) 7%-14%

asosiasi perusahaan industri lainnya

seperti GAMMA, Gabel, Gapsi,

Gapipa dll. serta menurunnya harga

baja (HRC dan CRC) di pasar

dunia.

Harga HRC dan CRC yang

pada bulan April 2004 sempat

melonjak ke level US$ 670/ton dan

US$ 727/ton, pada awal Juni 2004

sudah mulai turun masing-masing

menjadi US$ 609/ton dan US$ 636/

ton. Penurunan harga terjadi

karena pemerintah China me-

nurunkan target pertumbuhan

ekonominya dari 9,5% menjadi 7-

8% dan mengurangi pengeluaran

pembangunan infrastruktur sebesar

20%. Di samping itu, konsumsi baja

di Eropa, terutama di sektor real

estate, juga mengalami penurunan.

Dengan berbagai pertimbangan itu,

kata Menperindag, Deperindag

mengusulkan kepada Tim Tarif Bea

Masuk dan Pungutan Ekspor

Departemen Keuangan agar dalam

jangka panjang (2004-2010) tarif

bea masuk baja ditetapkan menjadi

0% untuk produk baja hulu (slab

dan billet), 5%-10% untuk produk

baja antara (HRC, plate dan CRC)

serta 15%-20% untuk produk hilir

(pipa, BjLS, Alsintan dll.).

dan tarif BM produk hilir

(pipa, BjLS, Alsintan

dll.) 18%-20%.

Selain ketiga per-

timbangan utama ter-

sebut, masih ada faktor

lain yang juga menjadi

bahan pertimbangan bagi

pemerintah dalam me-

mutuskan kebijakan har-

monisasi tarif BM baja,

yaitu masukan dari dunia

usaha yang tergabung

dalam Kamar Dagang

dan Industri (Kadin)

Indonesia maupun dariWRC mip


Kebijakan

MenperMenperMenperMenperMenperindag Ubah Ketentuanindag Ubah Ketentuanindag Ubah Ketentuanindag Ubah Ketentuanindag Ubah KetentuanPerdagangan Gula Antar PulauPerdagangan Gula Antar PulauPerdagangan Gula Antar PulauPerdagangan Gula Antar PulauPerdagangan Gula Antar Pulau



M.Sumarno Soewandi mengubah

sejumlah klausul dalam ketentuan

tentang perdagangan gula antar

pulau sebagai upaya untuk lebih

mempermudah kegiatan pendistri-

busian gula sesuai dengan peng-

gunaan dan pemanfaatannya.

Pengaturan perdagangan gula antar

pulau ini juga ditujukan untuk

lebih memperketat pengawasan

perdagangan gula di dalam negeri

guna menekan sekecil mungkin

perdagangan gula impor ilegal di

pasar domestik.

Perubahan ketentuan perda-

gangan gula antar pulau tersebut

tertuang dalam SK Menperindag

No. 334/MPP/Kep/5/2004, tanggal 11

Mei 2004 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menperindag No. 61/

MPP/Kep/2/2004 tentang Perda-

gangan Gula Antar Pulau yang

salinannya diterima Media Indag di

Jakarta, pertengahan Mei 2004 lalu.

Melalui SK No. 334/MPP/Kep/5/

2004 Menperindag mengubah

sejumlah pasal dalam SK No. 61/

MPP/Kep/2/2004, yaitu Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dengan perubahan tersebut

maka bunyi Pasal 2 berubah menjadi

gula yang diperdagangkan antar

pulau meliputi gula kristal putih

produksi dalam negeri, gula kristal

rafinasi produksi dalam negeri yang

berasal dari tebu, dan gula kristal

rafinasi produksi dalam negeri yang

berasal dari gula kristal mentah/

gula kasar.

“Khusus untuk gula kristal

rafinasi yang berasal dari gula kristal

mentah hanya dapat diantarpulau-

kan langsung kepada industri

makanan, minuman atau farmasi,”

kata Menperindag.

Dalam pasal 2 SK Menper-

indag sebelumnya (No. 61/2004)

disebutkan, gula yang dapat diper-

dagangkan antar pulau meliputi

gula kristal putih produksi dalam

negeri dan impor; dan gula kristal

rafinasi produk dalam negeri yang

berasal dari tebu.

Gula impor tidak boleh di antar pulaukan


Kebijakan

Menperindag juga mengubah

pasal 3 menjadi berbunyi gula yang

dilarang diperdagangkan antar

pulau adalah gula kristal putih

impor, gula kristal rafinasi impor dan

gula kristal mentah/gula kasar.

Dalam pasal 3 SK lama di-

sebutkan, gula yang dilarang untuk

diperdagangkan antar pulau meli-

puti gula kristal rafinasi produksi

dalam negeri yang berasal dari gula

kristal mentah/gula kasar, kecuali

diperdagangkan dari industri rafi-

nasi kepada industri makanan,

minuman dan farmasi; gula kristal

rafinasi impor; serta gula kristal

mentah/gula kasar.

Menperindag juga mengubah

bunyi Pasal 4 menjadi gula kristal

putih produksi dalam negeri dan

gula rafinasi produksi dalam negeri

yang berasal dari tebu hanya dapat

diperdagangkan antar pulau oleh

Pedagang Gula Antar Pulau

Terdaftar (PGAPT).

“Khusus gula rafinasi produksi

dalam negeri yang berasal dari gula

kristal mentah dapat diperdagang-

kan antar pulau oleh industri

rafinasi atau PGAPT,” kata Menper-

indag.

Dalam SK lama Pasal 4 disebut-

kan, gula hanya dapat diperdagang-

kan antar pulau oleh PGAPT dan

PGAPT dapat melakukan perda-

gangan antar pulau dari daerah asal

gula atau dari daerah tujuan gula

atau dari daerah lain.

Sementara dalam SK baru

Pasal 5, Menperindag mengubah

ketentuan menjadi setiap pelak-

sanaan perdagangan gula antar

pulau, PGAPT wajib melampirkan

Surat Persetujuan Perdagangan

Gula Antar Pulau (SPPGAP) dari

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

Deperindag. SPPGAP harus me-

muat keterangan sekurang-kurang-

nya mengenai jenis, jumlah, daerah

asal, daerah tujuan, PGAPT

pengirim dan distributor penerima.

Untuk memperoleh SPPGAP,

PGAPT wajib melampirkan doku-

men seperti surat rekomendasi

kepala dinas propinsi daerah

pemasok gula yang memuat kete-

rangan kelebihan persediaan

gula di daerahnya. Demikian

juga surat rekomendasi kepala

dinas propinsi daerah penerima

gula yang memuat keterangan

kekurangan gula di daerahnya,

serta surat pernyataan dari

produsen gula/pabrik gula yang

menyatakan gula yang akan

diperdagangkan adalah benar

berasal dari produsen gula/pabrik

gula. mipGula produksi dalam negeri yang siap di antar pulaukan


Ekonomi & Bisnis

Penjualan TeriguSelama 2003 Turun 1,44%

Volume penjualan atau kon-sumsi tepung terigu selama tahun2003 mengalami penurunan se-besar 46.591 ton atau turun sekitar1,44% dari volume konsumsi tepungterigu selama tahun 2002 yangmencapai 3.229.385 ton menjadi3.182.794 ton pada tahun 2003.

Data Asosiasi Produsen TeriguIndonesia (Aptindo) menyebutkanpenurunan penjualan tepung teriguitu terjadi baik pada tepung terigu

ton atau sekitar 89,42% dari totalkonsumsi tepung terigu sebanyak3.182.794 ton. Sedangkan pangsatepung terigu impor di pasardomestik mengalami penurunan dari10,66% pada tahun 2002 menjadi10,58% pada tahun 2003.

Data Aptindo juga menyebut-kan, walaupun volume penjualantepung terigu secara nasional meng-alami penurunan selama tahun2003, namun tidak semua perusa-

sedangkan dua perusahaan lainnya,yaitu PT Berdikari dan PT PanganmasIntipersada justru mengalamipeningkatan volume penjualan.

Menurut data Aptindo ter-sebut, penurunan penjualan tepungterigu terbesar selama tahun 2003dialami oleh PT Indofood SuksesMakmur Bogasari Flour Mill, yaitusebesar 111.894 ton atau 4,87% dari2.295.598 ton pada tahun 2002menjadi 2.183.704 ton pada tahun

yang berasal dari produksidalam negeri maupuntepung terigu yang berasaldari impor.

Menurut catatanAptindo, penjualan te-pung terigu produksidalam negeri turun se-besar 1,35% dari 2.884.995 ton pada tahun 2002menjadi 2.846.029 tonpada tahun 2003. Semen-tara itu, penjualan tepungterigu impor turun sebesar2,21% dari 344.390 ton pada tahun2002 menjadi 336.765 ton padatahun 2003.

Walaupun penjualan tepungterigu produksi lokal mengalamipenurunan, namun selama tahun2003 konsumsi tepung terigunasional masih tetap didominasitepung terigu produksi dalamnegeri, yaitu sebanyak 2.846.029

haan produsen tepung terigu didalam negeri mengalami penurun-an penjualan tepung terigu selamatahun 2003. Dari empat perusahaanprodusen tepung terigu di dalamnegeri, dua perusahaan diantara-nya, yaitu PT Indofood SuksesMakmur Bogasari Flour Mill dan PTSriboga Raturaya mengalami penu-runan penjualan tepung terigu,

2003. Sedangkan PT Sri-boga Raturaya meng-alami penurunan volumepenjualan tepung terigusebesar 2,95% dari 191.500 ton pada tahun 2002menjadi 185.842 ton padatahun 2003.

Sementara itu, PTBerdikari selama tahun2003 berhasil mening-katkan volume penjualantepung terigunya sebesar25,63% dari 263.045 ton

pada tahun 2002 menjadi 330.465ton pada tahun 2003 atau mening-kat sekitar 67.420 ton. SedangkanPT Panganmas Intipersada berhasilmenaikkan volume penjualan te-pung terigu sebesar 8,28% dari134.852 ton pada tahun 2002menjadi 146.018 ton pada tahun2003 atau meningkat sebesar 11.166ton. mip

Terigu


Ekonomi & Bisnis

China dan Vietnam Terkena SanksiDumping Udang di AS,

RI Dapat ImbasnyaPada tanggal 6 Juli 2004 lalu

pemerintah Amerika Serikat (AS)

melalui Departemen Perdagang-

annya (US Commerce Depart-

ment) secara resmi mengumumkan

kebijakan baru mengenai penge-

naan tarif bea masuk anti dumping

sementara (BMADS) terhadap

China dan Vietnam, dua negara

pemasok udang utama ke pasar AS.

Alasannya berdasarkan penye-

l id ikan awal yang d i lakukan

Departemen Perdagangan AS, di-

peroleh indikasi kuat bahwa kedua

negara tersebut selama ini telah

memasok udang ke pasar AS

dengan harga di bawah harga pasar

(harga dumping) sehingga meng-

akibatkan terjadinya kerugian

(injury) bagi para produsen udang

di dalam negerinya.

Melalui kebijakan anti dum-

ping tersebut para pemasok udang

segar, udang beku maupun udang

kaleng dari China dikenakan tarif

BMADS yang berkisar antara 12%

hingga 112%, sedangkan para

pemasok udang dari Vietnam

dikenakan tarif BMADS yang

berkisar antara 8% hingga 93%.

Selain China dan Vietnam, negara

pasar, sedangkan keempat negara

lainnya (India, Thailand, Brazil

dan Ekuador selama ini dianggap

telah menerapkan sistem ekonomi

pasar).

Dengan alasan itu pula, ter-

hadap keempat negara itu peme-

rintah AS diperkirakan tidak akan

menerapkan kebijakan anti dum-

ping sekeras yang diberlakukan

terhadap China dan Vietnam.

Kebijakan pemerintah AS

tersebut telah mendapatkan reaksi

keras dari pemerintah China dan

Vietnam dengan menyatakan

bahwa kebijakan anti dumping itu

merupakan kebijakan proteksi yang

tidak tahu malu. Mereka mem-

lain yang juga akan terkena

kebijakan anti dumping udang di

pasar AS adalah India, Thailand,

Brazil dan Ekuador, namun kepu-

tusan mengenai pengenaan tarif

BMADS bagi keempat negara itu

baru akan diumumkan pada akhir

Juli 2004.

Sejumlah analis mengatakan

kebijakan anti dumping terhadap

ekspor udang dari China dan

Vietnam diumumkan lebih dulu

ketimbang kebijakan anti dumping

terhadap ekspor udang dari India,

Thailand, Brazil dan Ekuador

karena China dan Vietnam di-

anggap merupakan negara yang

tidak menerapkan sistem ekonomi

Udang lokal


Ekonomi & Bisnis

bantah telah melakukan praktek

dumping, sebab para pemasok

(industri) udang di China dan

Vietnam selama ini mampu menjual

udang dengan harga lebih murah

karena mereka dapat beroperasi

jauh lebih efisien ketimbang para

pesaingnya di AS. Vietnam meng-

aku kebijakan anti dumping

pemerintah AS akan sangat me-

mukul sekitar dua juta petambak

dan nelayan udang di negara

tersebut. Sebab selama ini AS men-

jadi negara tujuan ekspor udang

terbesar bagi Vietnam dengan nilai

ekspor mencapai US$ 500 juta per

tahun dan udang merupakan

komoditi ekspor terbesar ketiga bagi

negara bekas jajahan Prancis itu.

Kebijakan anti dumping ter-

sebut merupakan tanggapan peme-

rintah AS terhadap petisi anti

dumping yang diusulkan asosiasi

pengusaha udang AS ‘Southern

Shrimp Alliance’ pada bulan

Desember 2003 lalu yang menyata-

kan bahwa udang impor murah

telah mengakibatkan merosotnya

hasil panen udang AS menjadi US$

550 juta pada tahun 2002 dari US$

1,25 miliar pada tahun 2000.

Walaupun tarif anti dumping

yang ditetapkan pemerintah AS

tidak sebesar tarif anti dumping

yang diusulkan Southern Shrimp

Alliance hingga 200%, namun

ketua asosiasi tersebut, Eddie

Gordon menyatakan cukup puas

dengan kebijakan yang diambil

pemerintah AS mengingat hal itu

akan menghindarkan industri

udang AS dari ancaman pemutusan

hubungan kerja (PHK) besar-

besaran terhadap puluhan ribu

pekerja yang terlibat di industri

tersebut di AS.

Indonesia Dapat Imbas

Dikenakannya kebijakan anti

dumping terhadap komoditi udang

dari China dan Vietnam di pasar AS

ternyata telah membawa dampak

terhadap industri udang di

Indonesia dengan meningkatnya

ekspor udang dari China dan

Vietnam ke Indonesia yang terjadi

dalam beberapa waktu terakhir ini.

Walaupun belum ada data resmi

baik dari Badan Pusat Statistik

(BPS) maupun dari Departemen

Perindustrian dan Perdagangan

(Deperindag) mengenai pening-

katan impor udang dari kedua

negara itu, namun setidaknya indi-

kasi itu telah menimbulkan kekha-

watiran kalangan pengusaha

perikanan Indonesia seperti diakui

Wakil Ketua Umum Gabungan

Pengusaha Perikanan Indonesia

(Gappindo), Johannes Kitono

belum lama ini.

Dirjen Kerjasama Industri dan

Perdagangan Internasional (KIPI)


Perdagangan (Deperindag) Pos M.

Hutabarat mengatakan sampai saat

ini Deperindag belum mendapat-

kan pengaduan ataupun keluhan

dari kalangan pengusaha udang di

dalam negeri mengenai membanjir-

nya udang impor asal China ataupun

Vietnam.

“Namun menurut informasi

dari asosiasi pengusaha udang,

impor udang Indonesia saat ini

hanya berkisar antara 2% sampai 3%

dari total konsumsi udang di dalam

negeri. Kalau begitu kondisinya,

maka udang impor yang masuk dari

China atau Vietnam yang kabarnya

harganya lebih murah itu tidak

dapat dikenakan instrument dum-

ping. Karena syarat mutlak yang

harus dipenuhi untuk mengajukan

petisi dumping adalah terjadinya

injury yang dialami pengusaha atau

perusahaan di dalam negeri sebagai

akibat dari meningkatnya impor

produk dimaksud,” kata Pos.

Ya n g m u n g k i n m e n j a d i

masalah bangsa Indonesia sekarang,

kata Pos, adalah apabila Indonesia

dijadikan sebagai tempat tranship-

ment ekspor udang negara lain

(China atau Vietnam) untuk meng-

hindari pembatasan impor di negara

tujuan ekspor yang sesungguhnya

seperti AS atau Uni Eropa. mip


Ekonomi & Bisnis

Ekspor Indonesia ke MalaysiaTumbuh 15,52%

Nilai ekspor Indonesia ke

Malaysia selama tahun 2003 meng-

alami kenaikan sebesar 15,52% dari

US$ 2,55 miliar pada tahun 2002

818,15 juta atau meningkat sekitar

9,29% dibandingkan dengan

perolehan surplus perdagangan

selama tahun 2002 yang mencapai

Kementerian Pariwisata Malaysia,

Malaysian Tourism Promotion

Board dan Atase Perindag RI untuk

Malaysia. Selain diikuti para pe-

menjadi US$ 2,95

miliar pada tahun

2003. Sementara

itu, pada tahun yang

sama impor Indo-

nesia dari Malaysia

mengalami kenaik-

an sebesar 18,11%

dari US$ 1,80 miliar

menjadi US$ 2,12

miliar.

Atase Perin-

dustrian dan Perda-

gangan (Atperindag) RI di Kuala

Lumpur, Nurmaningsih mengatakan

dengan nilai ekspor dan impor se-

besar itu selama tahun 2003

Indonesia mengalami surplus per-

dagangan dengan Malaysia sebesar

US$ 818,15 juta.

“Berdasarkan data Depar-

tement of Statistics Malaysia,

Neraca perdagangan Indonesia

dengan Malaysia selama tahun 2003

mengalami surplus sebesar US$

US$ 748,63 juta,” kata Nurma-

ningsih di sela-sela acara pelun-

curan pameran perdagangan dan

pariwisata ‘1st Indo-Asia Expo 2004’

yang akan diselenggarakan pada 23-

26 September 2004 di Mid Valley

Exhibition Centre, Kuala Lumpur,

Malaysia.

Penyelenggaraan pameran

‘1st Indo-Asia Expo 2004’ didukung

penuh oleh Wakil Perdana Menteri

Malaysia Dato Seri Mohd. Najib,

serta dari Malaysia

dan Indonesia, pa-

meran ini juga di-

ikuti para peserta

dari Thailand,

Singapura dan

China.

M e n u r u t

N u r m a n i n g s i h ,

neraca perdagang-

a n I n d o n e s i a

dengan Malaysia

terus mengalami

surplus bagi Indonesia, setidaknya

dalam kurun lima tahun terakhir.

Pada tahun 1999 surplus perda-

gangan Indonesia mencapai nilai

US$ 526,23 juta, tahun 2000 naik

menjadi US$ 561,98 juta, tahun

2001 naik menjadi US$ 678,89 juta

dan pada 2002 menjadi US$ 748,63

juta.

Sementara itu, total nilai

perdagangan Indonesia-Malaysia

cenderung terus meningkat dari

Pasar mebel di Malaysia masih menjanjikan


Ekonomi & Bisnis

US$ 2,99 miliar pada tahun 1999

menjadi US$ 3,98 miliar pada tahun

2000 dan sedikit melemah pada

tahun 2001 menjadi US$ 3,81

miliar. Namun pada tahun 2002 nilai

perdagangan Indonesia-Malaysia

kembali naik menjadi US$ 4,36

miliar dan pada tahun 2003 menjadi

US$ 5,08 miliar.

Perdagangan non migas men-

dominasi nilai perdagangan Indo-

nesia-Malaysia. Pada tahun 2003

misalnya nilai perdagangan non

migas mencapai US$ 4,52 miliar

(dari total nilai perdagangan US$

5,08 miliar) atau naik 14,22% di-

bandingkan nilai perdagangan non

migas tahun 2002 yang mencapai

US$ 3,96 miliar. Sedangkan nilai

perdagangan migas selama tahun

2003 mencapai US$ 557,53 juta atau

naik 40,17% dibandingkan nilai

perdagangan migas tahun 2002

yang mencapai US$ 397,75 juta.

Pertumbuhan ekspor non migas

Indonesia ke Malaysia merupakan

yang tertinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekspor ke negara

lainnya di kawasan ASEAN. Pada

kurun waktu tahun 1997-2002 rata-

rata petumbuhan ekspor Indonesia

ke Malaysia mencapai angka 7,7%

per tahun, sedangkan rata-rata

pertumbuhan ekspor Indonesia ke

negara-negara ASEAN pada kurun

waktu tersebut hanya 1,66% per

tahun, yaitu dari US$ 8,17 miliar

pada tahun 1997 menjadi US$ 8,87

miliar pada tahun 2002.

Sebaliknya, perkembangan

impor Indonesia dari negara-negara

ASEAN selama periode 1997-2002

meningkat dengan pertumbuhan

rata-rata 2,63% per tahun, yaitu

dari US$ 3,7 miliar pada tahun 1997

menjadi US$ 4,21 miliar pada tahun

2002. Pertumbuhan impor rata-rata

yang cukup tinggi dilakukan

dengan Kamboja, yaitu sebesar

47,45% per tahun.

Melalui penyelenggaraan

pameran perdagangan dan pari-

wisata ‘1st Indo-Asia Expo 2004’

tersebut diharapkan hubungan

perdagangan kedua negara dapat

lebih meningkat lagi dan semakin

banyak produk dan jasa Indonesia

yang diekspor ke negeri jiran

tersebut.

“Selama ini banyak sekali

kalangan dunia usaha Malaysia

yang berminat menjalin hubungan

dagang dan investasi dengan peng-

usaha Indonesia serta memanfaat-

kan Malaysia sebagai pintu gerbang

ekspor ke negara lain. Sebab mereka

tahu banyak barang Indonesia yang

memiliki kualitas tinggi dan banyak

dicari pembeli di luar negeri.

Mereka juga tahu selama ini banyak

produk Indonesia yang dipasarkan

melalui Singapura, bahkan sebagian

besar barang yang dipasarkan di

Singapura berasal dari Indonesia,”

katanya. mip

Pasar mebel Indonesia mulai tersaingi mebel China


Ekonomi & Bisnis

HarHarHarHarHarggggga Berbaga Berbaga Berbaga Berbaga Berbagai Kai Kai Kai Kai Kebebebebebutuhan Putuhan Putuhan Putuhan Putuhan PokokokokokokokokokokRelatif Stabil Selama PilpresRelatif Stabil Selama PilpresRelatif Stabil Selama PilpresRelatif Stabil Selama PilpresRelatif Stabil Selama Pilpres

Harga berbagai kebutuhanpokok masyarakat tidak mengalamilonjakan selama berlangsungnyakampanye Pemilihan Umum(Pemilu) Presiden dan WakilPresiden hingga pelaksanaanpemilihan Presiden dan WakilPresiden pada 5 Juli 2004 lalu. Halitu menunjukkan bahwa hirukpikuk penyelenggaraan PemiluPresiden dan Wakil Presiden tidakmembawa dampak psikologisberupa gejolak harga barang.

Dirjen Perdagangan DalamNegeri Departemen Perindustriandan Perdagangan (Deperindag)Rifana Erni mengatakan secaraumum harga berbagai kebutuhanpokok di dalam negeri tidakmengalami gejolak selama berlang-sungnya kampanye hingga pelak-sanaan Pemilu Presiden dan WakilPresiden.

“Harga berbagai kebutuhanpokok di dalam negeri tetap stabildan sama sekali tidak terlihat ada-nya gejolak meskipun berlangsungkegiatan kampanye dan Pemilu.Kondisi tersebut menunjukkanbahwa secara psikologis masyarakatkini tidak lagi terpengaruh olehhiruk pikuk kampanye Pemilusehingga tidak ada lagi yang nama-nya panic buying yang seringkalimengakibatkan lonjakan harga

barang di pasar seperti terjadi padawaktu-waktu lalu,” kata Rifana.

Namun demikian, Rifanamengakui dalam beberapa waktuterakhir ini terdapat dua komoditikebutuhan pokok masyarakat yangharganya di pasaran tetap bertahanpada level tinggi. Kedua komoditiyang harganya tetap tinggi tersebutadalah telur ayam dan cabe merah.Harga telur ayam di pasar-pasartradisional di wilayah Jabotabekhingga kini masih tetap relatiftinggi, yaitu Rp 8.000/kg, bahkan disejumlah daerah di luar Jabotabekharga telur ayam tetap bertenggerdi atas Rp 9.000/kg. Tingginyaharga telur ayam, kata Rifana,sudah berlangsung sejak terjadinyaserangan penyakit Avian Influenzaatau Flu Burung yang ternyata diIndonesia penyakir tersebut lebihbanyak menyerang ayam petelurketimbang ayam pedaging.

“Akibat serangan penyakit FluBurung yang lebih banyak menye-rang ayam petelur, produksi telurdari para peternak telur mengalamipenurunan sehingga pasokan telurke pasar dalam negeri pun merosot.Karena itu, harga telur ayam di pasardomestik pun terus meningkat,”tutur Rifana.

Tingginya harga telur ayam didalam negeri akibat kurangnya

pasokan telur ayam dari parapeternak ayam petelur sempatmencuatkan isu masuknya telurayam selundupan dari Malaysia.Namun Rifana membantah, karenasetelah dicek jajarannya ke pela-buhan, ternyata isu tersebut hanya-lah isapan jempol belaka.

Selain telur ayam, komoditilainnya yang harganya di pasardalam negeri tetap bertahan padalevel tinggi adalah cabe merah.Menurut Rifana, harga cabe merahdalam beberapa waktu terakhir initetap bertahan pada level Rp17.000/kg di wilayah Jabotabek.

“Seperti yang terjadi padakasus telur ayam, lonjakan hargacabe merah ini juga terjadi akibatmerosotnya pasokan cabe merah dipasar dalam negeri menyusul ter-jadinya kegagalan panen cabemerah di sejumlah sentra produksikomoditi tersebut khususnya diJawa Timur dan Jawa Tengah,” kataRifana.

Pasar cabe merah di wilayahJabotabek biasanya mendapatkanpasokan cabe merah dari JawaTimur dan Jawa Tengah. Namundengan terjadinya kegagala panencabe merah di kedua wilayah itu,maka pasokan cabe merah ke Jabo-tabek pun merosot sehingga me-micu terjadinya kenaikan harga. mip


Badan Pengawas Perda-

gangan Berjangka Komoditi (Bap-

pebti) Departemen Perindustrian

dan Perdagangan (Deperindag)

menunjuk PT Bank Central Asia

Tbk (BCA) sebagai bank penyimpan

margin, dana jaminan dan dana

kompensasi dalam rangka pelak-

sanaan kegiatan perdagangan ber-

jangka di Indonesia. Penunjukan

itu ditetapkan melalui Surat

Keputusan (SK) Kepala Bappebti

Deperindag.

Kepala Bappebti Ardiansyah

Parman sendiri menyerahkan secara

langsung izin tersebut kepada mana-

jemen PT BCA Tbk yang diwakili

Wakil Presdir PT BCA Aswin

Wirjadi dalam sebuah acara di

Kantor Pusat Departemen Perindus-

trian dan Perdagangan (Deper-

indag), Jakarta, belum lama ini.

“Dengan diterbitkannya izin se-

bagai bank penyimpan margin, dana

penjaminan dan dana kompensasi

kepada PT BCA Tbk, maka kini

terdapat dua bank swasta nasional

yang sudah mendapatkan izin

sebagai bank penyimpan margin,

dana jaminan dan dana kompen-

sasi. PT Bank Niaga sudah lebih

yang rata-rata memiliki rekening di

BCA,” kata Ardiansyah.

Selain menyerahkan izin bagi

PT BCA Tbk, dalam acara tersebut

Bappebti juga menyerahkan izin

pialang berjangka kepada PT Panin

Futures, izin pialang berjangka yang

dapat menawarkan amanat nasabah

untuk transaksi ke luar negeri bagi

PT Topgrowth Futures dan izin

wakil pialang berjangka kepada 26

Bappebti Tunjuk BCA Kelola DanaJaminan dan Margin Berjangka

dahulu men-

dapatkan izin

dari Bappebti,”

kata Ardian-

syah kepada

pers seusai

acara. Menu-

rut Ardian-

syah, penun-

jukan PT BCA

dimaksudkan

untuk mem-

berikan pilih-

an layanan

p e r b a n k a n

kepada para

pelaku pasar

perdagangan

berjangka di

Komoditi

Indonesia dalam menunjang

kegiatan perdagangan berjangkanya.

“PT BCA Tbk sengaja dipilih

karena BCA dinilai memiliki

jaringan layanan yang sangat luas

di Indonesia, termasuk layanan e-

banking-nya yang dapat dilakukan

24 jam penuh sehari dan tujuh hari

per minggu. Penunjukan BCA juga

dilakukan atas saran yang diajukan

oleh para nasabah bursa berjangka

BCA ditunjuk sebagai pengelola dana jaminan dan margin berjangka


profesional yang telah lulus ujian

sebagai wakil pialang berjangka.

Dalam kesempatan itu juga

ditandatangani perjanjian kerja-

sama antara PT Kliring Berjangka

Indonesia dengan PT Bank Central

Asia Tbk serta dilakukan penye-

rahan sertifikat sebagai anggota

kliring berjangka Indonesia kepada

dua perusahaan pialang berjangka,

yaitu PT Panin Futures dan PT

Realtimeforex.

Secara keseluruhan, tambah

Ardiansyah, hingga kini Bappebti

telah menerbitkan berbagai per-

izinan di bidang perdagangan ber-

jangka komoditi kepada para

pelaku perdagangan berjangka yang

meliputi dua bank, yaitu PT Bank

Niaga dan PT Bank Central Asia

Tbk sebagai bank penyimpan

margin, dana kompensasi dan dana

jaminan, 31 perusahaan pialang

berjangka, 10 perusahaan pialang

berjangka sebagai penyalur amanat

nasabah untuk transkasi kontrak

berjangka luar negeri serta 260

tenaga profesional sebagai wakil

pialang berjangka.

Dalam kesempatan itu Ardian-

syah juga mengakui bahwa per-

kembangan kegiatan usaha perda-

gangan berjangka di Indonesia yang

sudah dimulai sejak tanggal 15

Desember 2000 (sebagai pelak-

sanaan dari UU No. 32/1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi

dan peraturan pelaksananya) masih

belum optimal, sehingga kebutuhan

infrastruktur maupun sumber daya

manusia pendukung yang me-

madai sangat penting agar kegiatan

tersebut dapat berjalan dengan

baik.

Salah satu perangkat pen-

dukung yang sangat penting dalam

industri perdagangan berjangka,

kata Ardiansyah, adalah lembaga

perbankan. Aksesibilitas dan kemu-

dahan terhadap jaringan perbankan

sangat dibutuhkan oleh pelaku

pasar dalam meningkatkan akti-

vitas transaksi. “BCA merupakan

salah satu perbankan yang memiliki

platform teknologi perbankan ter-

depan di industri perbankan, yaitu

Integrated Banking System.

BCA merupakan salah satu

Corporate Banking yang telah ber-

hasil membangun core compe-

tence dengan platform bisnis ber-

standar internasional, termasuk

menerapkan prinsip kehati-hatian

Komoditi

mip

yang telah teruji dan memiliki

jaringan 780 kantor cabang ter-

sebar di seluruh Nusantara.

Beberapa fasilitas yang disediakan

BCA adalah internet banking,

mobile banking serta Klik BCA

Bisnis yang memudahkan nasa-

bah bertransaksi di manapun

nasabah berada. Kemudahan-

kemudahan tersebut merupakan

kebutuhan yang dapat men-

dukung kinerja para pelaku pasar

dalam industri perdagangan ber-

jangka komoditi.Gedung Bank Niaga


Komoditi

Deperindag Tetap PertahankanTarif BM Jagung 0%


Perdagangan (Deperindag) me-

mutuskan untuk tetap memper-

tahankan tarif Bea Masuk (BM)

komoditi jagung sebesar 0% kendati

sejumlah kalangan dalam beberapa

waktu terakhir ini telah meng-

usulkan agar pemerintah menaik-

kan tarif BM jagung dari 0% men-

jadi 30%.



M.S. Soewandi mengatakan Deper-

indag menilai pengenaan tarif BM

1.500/kg pada tahun 2004 yang

antara lain disebabkan oleh kebi-

jakan pemerintah China untuk me-

ngurangi ekspor jagungnya, padahal

selama ini kita ketahui bahwa

China merupakan salah satu negara

eksportir jagung terbesar di dunia

saat ini,” kata Menperindag kepada

pers di Jakarta, belum lama ini.

Meski demikian, Menperindag

menyatakan pengenaan tarif BM

jagung dapat dipertimbangkan

apabila program pengembangan

jagung di dalam negeri telah ber-

hasil dan telah mencukupi kebu-

tuhan di dalam negeri, termasuk

untuk pemenuhan industri pakan

ternak. Dalam kondisi tersebut para

petani jagung di dalam negeri perlu

mendapatkan dukungan untuk

pemasaran produknya.

Hingga saat ini, produksi

jagung di dalam negeri belum dapat

memenuhi seluruh kebutuhan yang

ada, termasuk untuk memenuhi

kebutuhan industri pakan ternak

yang hingga kini masih terus

mengimpor jagung dari luar negeri

jagung tidak dibu-

tuhkan lagi, karena

harga komoditi ter-

sebut di pasar do -

mestik kini sudah

meningkat hingga

dapat memberikan

keuntungan yang

cukup memadai bagi

petani jagung di

dalam negeri.

“Saat ini harga

jagung di dalam

negeri menunjukkan

kenaikan dari Rp.

1.000/kg pada tahun

2003 menjadi Rp. Jagung, pertumbuhan dalam negeri meningkat


Komoditi

rata-rata lebih dari 1 juta ton per

tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS), produksi jagung

nasional pada tahun 2003 mencapai

10,59 juta ton, sedangkan kebu-

tuhan industri pemakai jagung di

dalam negeri mencapai 4-5 juta ton/

tahun. Namun demikian Indonesia

masih melakukan impor jagung

lebih dari 1 juta ton setiap tahun-

nya. Pada tahun 2001 impor jagung

Indonesia tercatat sebesar 1,03 juta

ton (US$ 125,5 juta), tahun 2002

naik11,7% menjadi 1,15 juta ton

(US$ 137,9 juta) dan pada tahun

2003 naik lagi menjadi 1,27 juta ton

(US$ 155,2 juta).

Menurut Menperindag, untuk

pengembangan produksi jagung

lokal, pemerintah telah melakukan

berbagai upaya antara lain mening-

katkan produktivitas tanaman

jagung dengan menggunakan

varietas jagung hibrida (jagung

komposit) dan menggunakan pola

pemupukan berimbang. Selain itu,

pemerintah juga telah melakukan

program peningkatan produksi

jagung melalui perluasan areal

tanaman jagung dengan melaku-

kan peningkatan intensitas tanam

melalui pola tanam dan membuka

lahan pertanian baru.

Dengan demikian diharapkan

program pengembangan jagung

dalam negeri dapat memperluas

kesempatan kerja dan meningkat-

kan pendapatan petani yang

akhirnya akan menimbulkan gairah

petani dalam meningkatkan pro-

duksinya,” tutur Menperindag.

Berkaitan dengan program

pengembangan jagung di dalam

negeri, Deperindag bersama

Departemen Pertanian (Deptan)

telah melakukan langkah-

langkah pengembangan tanaman

jagung di 14 kabupaten antara

lain di Kabupaten Kebumen, Pati,

Rembang, Blora, Wonogiri,

Lamongan dan Lampung Tengah

yang beberapa di antaranya telah

berhasil melakukan panen raya

jagung.

“Beberapa hal yang perlu

terus dilakukan adalah program

pembinaan agar produktivitas dan

kualitas jagung yang dihasilkan

dapat ditingkatkan, di samping

harga yang bersaing dan jaminan

kesinambungan pasokannya,” tegas

Menperindag.

Menperindag mengatakan

untuk mendukung usaha tani

jagung dan usaha agribisnis lain-

nya, khususnya menyangkut ke-

giatan angkutan (transportasi)

produk pertanian yang menjadi

bahan baku bagi industri. Pihak

Deperindag kini sedang mengkaji

upaya pendirian AgriPort di daerah

yang potensial seperti Makassar dan

Cirebon bekerja sama dengan

Pemda setempat dalam rangka

memfasilitasi angkutan jagung,

sehingga ongkos angkutnya lebih

murah dan pengirimannya menjadi

lebih cepat. mip

Jagung siap di panen


Penilaian berbagai pihakbahwa pelaku di industri tekstildan produk tekstil bakal kesulitanmendapatkan pasar jika pascakuota dihapuskan, tidak sepenuh-nya benar. Bahkan dugaan berbagaipihak Indonesia akan terlindashabis oleh China di pasar Kanada,Amerika Serikat, maupun kawasanpasar di Eropa Barat (Uni Eropa/UE) juga tak sepenuhnya tepat.Tudingan itu masih perlu diper-tanyakan, karena pada saat ituskenario pasar telah berubah total.Bahkan pada saat itu tidak mustahilposisi Indonesia dan China sama-sama memiliki peluang untuk mela-kukan persaingan secara langsungdi pasar dunia tanpa ada lagibatasan.

Paspor yang dibutuhkan untukbisa masuk ke pasar ekspor secaraleluasa tanpa ada hambatan yangberarti hanyalah bagaimana parapelaku mampu membuat harga jualyang kompetitif dengan para pe-saing, waktu pengiriman yang sesuaidengan jadwal kontrak, mengingatproduk ini sangat terpengaruhiklim, dan yang terakhir adalahmutu produk. Seberapa jauh pro-dusen TPT nasional mampu me-menuhi semua komitmen tersebut.Pertanyaan ini menjadi pentingkarena selama Indonesia mampumemberikan tiga hal itu secarakompetitif, maka peluang pasar

sangat terbuka lebar. Bahkan tidakmustahil kinerja ekspor nonmigastahun 2005 yang ditargetkantumbuh 10 persen, berpeluang besaruntuk diwujudkan. Dengan demi-kian kinerja produk TPT nasionalpada era pasca kuota semakin baikuntuk masuk ke pasar negara-negara yang selama ini merupakannegara kuota, yakni Kanada, UE,AS, dan Jepang.

Paparan di atas semakin mem-berikan pemahaman yang gamblangbahwa kinerja ekspor industri TPTtetap ada kemungkinannya ter-gerus pasarnya oleh para pesaing.Sebaliknya juga demikian, yaknipeluang untuk memperbesar pasarjuga tetap ada. Artinya kondisinyatetap fifty-fifty, tinggal bagaimanapara pelaku, regulator, maupunsektor infrastruktur pendukunglainnya seperti perbankan danoperator lalu lintas barang eksporseperti Pelindo, Bea dan Cukai,serta jasa freight forwading maumemberikan komitmen untukmendukung aktivitas pelaku TPT.Harapannya agar mereka bisamemberikan tiga hal di atas, yakniharga, waktu, dan kualitas. Dengandemikian pelaku ekspor TPT tetapbisa melangkah dengan baik, tanpaada rasa takut dihabisi olehprodusen dari China, Vietnam,Thailand, maupun produsen yang

datang dari AS, Kanada dan UEitu.

Akan tetapi jika kendala yangselama ini dikeluhkan oleh parapelaku TPT, tentang proses biro-krasi di pelabuhan yang demikianbesar, besarnya berbagai biayasiluman, dan belum tersentuhnyasektor perbankan untuk masuk keindustri TPT dalam rangka men-dukung restrukturisasi industri,maka peluang itu akan sulit diraih.Bahkan tidak mustahil targetekspor itu pun bakal terganjal.

Mengingat TPT masih meru-pakan primadona ekspor dan untukmembuktikan itu bukan hal yangsulit. Tengok saja data kinerjaekspor yang dibuat oleh DepartemenPerindustrian dan Perdagangan(Depperindag), yang diolah daridata Badan Pusat Statistik (BPS).Menurut Data itu total nilai eksporTPT terus mengalami fluktuasi,meski demikian posisinya tetap se-bagai salah satu sektor yang mampumemberikan kontribusi besar bagipundi-pundi keuangan negara. Padatahun 1999 nilai ekspor TPT men-capai nilai sebesar 7,16 miliar AS.Setahun kemudian tepatnya tahun2000 perolehan nilai ekspormeningkat menjadi 8,20 miliardollar AS, dan setahun kemudianmengalami sedikit penurunan men-jadi 7,65 miliar dollar AS. KinerjaTPT ini terus mengalami penurunan

Industri TPT, Tetap “Hot” Meski Terus Ditekan

oleh : Fauzi Aziz

Artikel


yang melambat pada tahun 2002kembali dan hanya mampu meraupnilai ekspor sebesar 6,89 miliardollar AS. Tahun 2003 nilai eksporTPT nasional kembali naik, meskiharga sedikit tetapi sudah menun-jukkan trend yang membaik, yaknisebesar 7,03 miliar dollar AS.

Data ini menunjukkan bahwakinerja TPT nasional masih baikdan tetap menjadi primadonaekspor. Realitas itu memberikanharapan positif bahwa TPT masihmenjadi salah satu ujung tombakekspor. Stigma itu semakin kuatketika menilik nilai impor TPTyang jauh lebih rendah dari kinerjaekspornya. Tahun 1999 nilai imporTPT mencapai 1,72 miliar dollarAS, tahun 2002 naik menjadi 1,823miliar dollar AS, dan tahun 2003turun lagi menjadi 1,51 dollar AS.Bandingkan dengan nilai imporproduk besi baja, otomotif, danmesin yang pada tahun 1999 sudahmencapai 2,10 miliar dollar AS,tahun 2000 naik dua kali lipatmenjadi 3,99 miliar dollar AS.Tahun 2001 nilai impornya turun,tetapi tetap sebesar 3,56 miliardollar AS. Akan tetapi pada tahun2003 nilai impornya kembalimeningkat menjadi 3,87 dollar AS.Sementara nilai ekspornya padatahun 1999 hanya mencapai 1,2miliar dollar AS, tahun 2002menjadi 1,25 miliar dollar AS, dantahun 2003 cuma sebesar 1,45 miliardollar AS.

Sekelumit gambaran itu sangatjelas menunjukkan bahwa sektorTPT masih layak ekspor, layak pasar,

layak produksi, dan layak bank.Sektor ini bahkan layak untuk di-jadikan sebagai salah satu maskotbagi Deperindag untuk mewujud-kan target pertumbuhan ekspormereka tahun 2005 sebesar 10persen, sepanjang berbagai per-syaratan mampu dipenuhi. Hal inidiperlukan agar pada saat peng-akhiran masa keemasan kuota awaltahun 2005, sektor ini tidak ter-jerembab dalam persaingan pasaryang tidak fair hanya karenaberbagai pihak kurang memberikandukungan maksimal. Sebab selamaini sektor TPT seolah-olah hanyamenjadi sektor industri yangtanggungjawabnya hanya di tanganDepperindag.

Padahal tidak, banyak sektoryang juga harus terlibat, yakniperbankan di tangan Bank Indo-nesia, Bea dan Cukai di tanganDepartemen Keuangan, kepelabuh-anan di tangan DepartemenPerhubungan, tenaga kerja, listrik,

dan infratstruktur. Oleh sebab itutanpa keterlibatan interdepar-temen, kinerja yang ada sekarangtidak menjadi maksimal. Bahkanpeluang untuk menambah investasidan tenaga kerja bisa berbalik men-jadi petaka pemutusan hubungankerja, jika berbagai kendala yangmelibatkan banyak departementidak di atasi secara bersama.

Karena itu, komitmen menjadikunci mutlak untuk menyelamat-kan sektor ini agar tetap menjadiprimadona. Suka atau tidak sukapenghapusan kuota itu akandipakai sebagai pendidikan awalbagi pelaku TPT bersaing tanpakeistimewaan dari pemerintahnegara tujuan ekspor. Pasar pada 1Januari 2005 akan menjadi satupasar yang begitu besar, siapa punyang siap dan efisien pasti akanmemenangkan pertarungan. Sebab,dengan kebijakan satu pasar duniaitu, maka struktur tarif bea masukimpor yang diatur di bawah aturan

Artikel

Produk pakaian jadi


Organisasi Perdagangan Dunia(World Trade Organization/WTO)akan dirampingkan. Kondisi pasardi negara kuota pun akan meng-alami pola persaingan yang ter-gantung pada derajat persainganglobal, dan faktor-faktor keung-gulan daya saing yang dimiliki olehsetiap negara produsen. Pada saatpasar global itu disatukan, semuapelaku dari negara di dunia ber-peluang penuh memasarkanproduk-produknya ke negara lain.

Oleh sebab itu, untuk men-dukung agar sektor industri bisabertahan lebih kuat dalam upayamemperbesar pangsanya di pasarglobal, harus ada payung kebijakan-kebijakan dan komitmen tegas dariinterdepartemen. Bahkan, kalaumungkin membuat kebijakan Pajakyang lebih probisnis di bidangmanufaktur, menanggulangi imporilegal, penyeludupan, dan mal-praktik yang meningkatkan biayaproduksi yang tak terduga.Kebijakan industri di bidang TPTyang merupakan salah satu bagiandari kebijakan industri yang sedangdi susun oleh Deperindag, diharap-kan dapat menjadi faktor pentinguntuk mrevitalisasi industri TPTnasional, sehingga setelah pascakuota nanti, sektor ini tetapmemiliki daya saing yang memadai.Melihat paparan di atas, tidakbenar jika industri TPT nasionaldikatakan sekarat dan industriyang tak layak bank, karena itu,diharapkan berbagai pihak tidakterjebak dalam pola pikir yangpesimis, bakal terpuruk, dan kalah

bersaing. Hal itu karena funda-mental dan struktur industri TPTnasional tetap memiliki kompetensidan daya saing yang kuat, prospekyang cerah, dan memiliki trackrecord internasional yang bagus,serta diperhitungkan oleh dunia.

Lepas dari setuju atau tidak,primadona ekspor ini tetap harusdipertahankan agar tidak ditekandi pasar lokal maupun ekspor. Halini mengingat di sektor ini adasekitar 1,82 juta tenaga kerjalangsung. Jumlah ini belum ter-masuk mereka yang bekerja di jalurritel, kemasan, dan ekspedisi.Apabila jumlah ini turut diper-hitungkan akan jauh lebih besarlagi. Nilai investasi yang sudahtertanam ke sektor ini pun sudahmencapai puluhan miliar dollar AS,jutaan industri pendukung, sertakontribusi yang tidak kecil. Layakjika sektor industri ini masuk dalamsektor industri yang strategis,mengingat memiliki kaitan risikopolitis, sosial, dan ekonomi yangsangat besar.

Menjelang pasca kuota,kalangan pelaku TPT tetap yakinbisa mengikuti irama permainanpasar. Optimisme itu muncul karena68 persen ekspor Indonesia saat inisudah masuk ke pasar nonkuota.Sementara, daya saing Indonesia dikawasan pasar tradisional (AS, UE,Jepang, serta Kanada) atau negarabekas kuota sekitar 32 persen.Peluang justru semakin bisa diting-katkan karena tak ada lagi pem-batasan pasok.

Tudingan orang bahwa TPTnasional akan digilas oleh China dipasar global, juga tidak sepenuhnyabenar, meski peluang ke arah itutetap ada. Bahkan kalau bolehdibilang, TPT China bukan meru-pakan ancaman bagi Indonesia.Kenapa demikian? Karena segmen-tasinya berbeda dengan produkIndonesia. Justru China bersamaIndonesia yang saat ini menjadipasar terbesar di dunia, jika pelakukedua negara bekerja sama. Dalamposisi itu China maupun Indonesiasaling membutuhkan dan me-lengkapi.

Inilah babak baru bagi pelakuindustri TPT yang perlu diperhati-kan oleh perbankan maupunkalangan pelaku industri danregulasi pemerintah. Mengenaiprinsip kehati-hatian yang diguna-kan pihak perbankan sebagai acuandalam memberikan kreditnya tentudapat dimengerti. Tetapi hendak-nya perlu dipahami bahwa, tidaksemua pelaku usaha yang bergerakdi bidang TPT kinerjanya burukdan tidak layak kredit. Oleh karenaitu, pemerintah terus mendorongagar perbankan tetap memberikanperhatian secara khusus kepadapelaku industri TPT yang kinerja-nya bagus untuk dapat diberikankredit dalam rangka pengem-bangan usahanya untuk men-dukung (restrukturisasi permesinandan modal kerja). Karena, lepasdari semua itu, sampai sekarangkenyataannya sektor industri TPTtetap yang terbaik dalam memburudollar AS.

Artikel

mip


Profil

Ny. Agus Sutarmadji:Memanfaatkan Eceng Gondok MenjadiMemanfaatkan Eceng Gondok MenjadiMemanfaatkan Eceng Gondok MenjadiMemanfaatkan Eceng Gondok MenjadiMemanfaatkan Eceng Gondok Menjadi

Produk Kerajinan yang MenarikProduk Kerajinan yang MenarikProduk Kerajinan yang MenarikProduk Kerajinan yang MenarikProduk Kerajinan yang Menarik

Ny. Agus Sutarmadji, demikiannama pemilik industri kerajinanrumahan di kawasan Suryowijayan,Kecamatan Mantrijeroan, Kelurah-an Kota Yogyakarta yang meman-faatkan tangkai daun eceng gondoksebagai bahan baku utama untukpembuatan berbagai produk kerajin-an seperti tas, box tisu dan karpetyang sangat unik dan menarik.

Pada awalnya, sebelum betul-betul terjun menggeluti industrikerajinan eceng gondok, Ny. AgusSutarmadji memulainya denganmengikuti berbagai pelatihan yangdise lenggarakan o leh DinasPerindustrian dan PerdaganganYogyakarta. Berbagai pelatihanselalu diikutinya sejak tahun 1989setelah usaha sulaman tangan yang

sudah digelutinya sejak tahun 1985mengalami kebuntuan.

“Setelah usaha sulam tangankami anggap tidak berkembangdengan baik, maka pada tahun1989 kami mulai mengalihkanperhatian pada industri kerajinanyang memanfaatkan eceng gondokdan pelepah pisang sebagai bahanbaku utama. Ternyata usaha yangbaru kami geluti ini mendapatkanrespon pasar yang cukup baiksehingga usaha kerajinan ini terusberkembang seiring dengan terusmeningkatnya jumlah pesanan yangkami terima dari tahun ke tahun,”kata Ny. Agus Sutarmadji.

Menurutnya, usaha kerajinaneceng gondok dan pelepah pisang-

nya dapat terus berkembang karenakebutuhan pasar (domestik daninternasional) terhadap barangkerajinan tersebut terus meningkatdi samping ketersediaan bahanbaku yang cukup melimpah danmudah didapat di sekitar Yogya-karta.

Tekad Ny. Agus Sutarmadjiuntuk terus mengembangkanindustri kerajinan eceng gondokdan pelepah pisang menjadi se-makin kuat setelah melihat realitakehidupan anggota masyarakatsekitar yang semakin hari semakinsulit mendapatkan penghidupanyang layak bagi keluarga. Jadisudah terpahat tekad yang kuatdalam hati dan pikiran untuk men-ciptakan lapangan kerja gunamenampung para muda mudipengangguran, remaja putussekolah dan para mantan karyawanyang terkena pemutusan hubungankerja alias PHK.

Dengan kerja keras dan per-juangan tanpa mengenal lelah sertadaya kreasi yang dimilikinya, Ny.Agus Sutarmadji akhirnya mampumembangun usaha industri kerajin-an berbasis eceng gondok danpelepah pisang hingga mampumempekerjakan 17 karyawan yangberasal dari kampung sekitar

Ny. Agus Sutarmadji


Profil

Suryowijayan dan kampung te-tangga Wonosari .

“Selama ini sebagian besarproduk kerajinan yang kami pro-duksi merupakan produk-produkyang kami buat berdasarkan desainyang dipesan oleh pihak pemesanatau pembeli. Namun di luardesain-desain yang dipesan olehpara pemesan atau pembeli ter-sebut, kami juga mengembangkanberbagai desain hasil kreasi kamisendiri,” kata Ny. Agus yakin.

Setiap minggunya pesanandemi pesanan dari pihak pembeliselalu saja mengalir ke bengkelkerja (workshop) miliknya, se -hingga kesibukan dan aktivitaskerja pun selalu terlihat di work-shop Ny. Agus. “Kami merasa sangatbersyukur kepada Tuhan karenaselama ini para karyawan kamitidak pernah menganggur. Bahkankadang-kadang kami terpaksa harusmenolak pesanan dari pembelikarena masih terbatasnya modalkerja yang kami miliki.”

Untuk membantu mengatasimasalah keterbatasan modal kerja,maka untuk setiap pemesananpembuatan barang kerajinan ecenggondok dan pelepah pisang Ny.Agus Sutarmadji selalu menetap-kan pembayaran di muka (downpayment) kepada pihak pemesanyang berkisar antara 30% sampai40%. Sisa pembayaran baru akandilunasi setelah barang selesai di-kerjakan dan siap untuk diserahkankepada pihak pemesan.

“Namun tidak jarang juga adapemesan yang menunggak, bahkan

ada juga yang tidak mau melunasisisa pembayaran barang pesanan-nya. Kasus-kasus seperti itu sering-kali mengakibatkan semakin ke-sulitan modal kerja yang kamihadapi selama ini,” tuturnya.

Untuk memperluas jaringanproduksi dalam rangka mening-katkan kapasitas produksi, Ny.Agus juga menjalin kerjasamakemitraan dengan pengrajin barangkerajinan eceng gondok di KulonProgo dan Bantul Yogyakarta.Kedua pengrajin tersebut selalumendapatkan pembinaan dalamteknik produksi dan desain produkdari Ny. Agus Sutarmadji.

Untuk memenuhi kebutuhanbahan baku, Ny. Agus Sutarmadjimengatakan industrinya selalumendapatkan pasokan bahan bakudari sejumlah pemasok tetap yangkini sudah menjadi langganan.Pasokan bahan baku eceng gondokdan gedebog pisang yang sudah di-keringkan selalu dapat diperolehdengan mudah dari para pemasok

di Ambarawa, Kebumen danCilacap.

Dalam proses pembuatannya,bahan baku utama berupa tangkaidaun eceng gondok dengan ukuranpanjang tertentu dikombinasikandengan bahan lainnya seperti daungebang (agel), daun pandan, kulitatau kayu dibentuk menjadi ber-bagai barang kerajinan yang sangatunik dan menarik. Berbagai bentukbarang kerajinan tersebut antaralain tas wanita, box, kap lampu,karpet, bantal, hiasan gantung danperabotan interior rumah lainnya.

Mengenai pemasaran produkkerajinannya, Ny. Agus mengakutidak mengalami kesulitan karenaselama ini sudah terdapat delapaneksportir yang secara rutin meng-ambil barang-barang kerajinanproduksinya untuk diekspor kemancanegara. Namun demikian diasendiri tidak mengetahui negaramana saja yang selama ini menjaditujuan ekspor barang kerajinanyang dibuatnya itu. mip

Anyaman eceng gondok produksi Ny. Agus Sutarmadji

Documents

Pupuk, Komoditi Strategis Yang Harus Diamankan