-
108
PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Oleh : Basrizal, SH.1
Abstract
Illegal Payments factors causing the shift in moral forces into
private materialist, which is supported by the opportunity given by
the Society to make illegal payments. Moreover, there are no rules
and mechanisms for oversight of the related department of the work
of officials. And mechanisms of punishment for offenders classified
as mild and only have a deterrent effect is temporary. Efforts
Combating Illegal Payments by Law Enforcement and Society with
efforts Method of Pre-emptive which is a business or efforts to
prevent crime from the beginning or early on, which is done by the
ombudsman and the community in which the action is more
psychological or moral for invite or urge the perpetrators of the
bureaucracy in order to comply with any applicable norms.
Preventive method is the effort made with the aim of preventing
crime control measures and supervision, or create a conducive
atmosphere to reduce and then pressed so that the crime was not
thrive in the community.
Keywords:
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Korupsi merupakan
ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa. Korupsi di
Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun,
bahkan perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus
dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi
akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Luas
lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat
dan lintas batas negara. Oleh sebab itu, secara nasional disepakati
bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga
sebagai kejahatan transnasional. Tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang
maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung
terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.1 Akibat tindak
pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut
keuangan negara2, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan,
perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana
korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit
perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum
oleh instansi penegak hukum. Salah satu bentuk tindak pidana
korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari
1 Basrizal, adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas
Islam As-syafiiyah, Jakarta. 2 Niniek Suparni dan Baringin
Sianturi.2011. Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan
Suap. Jakarta : MISWAR, anggota IKAPI. hal. 8.
-
109
adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan
yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan
suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia
masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun
penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional
baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang
bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar
melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah
pungli. Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian
pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan
melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang
menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi.
Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat
cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam
penyelenggaraan pelayanan publik3. Sektor pelayanan publik yang
dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non
departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak,
perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat
Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah,
listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan
terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan
kepentingan masyarakat4. Di sektor pelayanan publik terjadi
hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai
penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum5.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka
dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
terjadinya Pungutan Liar ? 2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh
Penegak Hukum untuk mengatasi
Pungutan Liar? C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan ini dibuat dengan
tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mempelajari dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya Pungutan Liar
3 BPKP.2002.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada
Pengelolaan
Pelayanan Masyarakat.(Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI). hal. 6.
4 http://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966, terakhir
diakses pada Pukul
16.50 WITA tanggal 1 Desember 2013. 5
httpFitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-Pelayanan-Publik-Goodvernance
dalam
diskresi.html, Terakhir diakses pada tanggal 01 Desember
2013.
-
110
2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh
Penegak hukum untuk mengatasi Pungutan Liar
II. PEMBAHASAN
A. SOSIOLOGI HUKUM 1. Pengertian Sosiologi Hukum
- Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum merupakan suatu
cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia
patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum
tersebut serta factor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya
(Pokok-Pokok sosiologi hukum)
- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang
mempelajari fenomen hukum dengan mencoba keluar dari batas-batas
peraturan hukum dan mengamati hukum sebagaimana dijalankan oleh
orang-orang dalam masyarakat.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Sosiologi hukum adalah cabang kajian
sosiologi yang memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum
sebagaiman terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. (hukum; paradigm metode dan dinamika
masalahnya)
- David N. Schiff, Sosiologi Hukum adalah, studi sosiologi
terhadap fenomena-fenomena hukum yang spesifik yaitu yang berkaitan
dengan masalah legal relation, juga proses interaksional dan
organizational socialization, typikasi, abolisasi dan konstruksi
social; (pendekatan sosiologis terhadap hukum)
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Dalam dunia hukum, terdapat
fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola
kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat. Ruang lingkup Sosiologi
Hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu : 1. Dasar-dasar sosial dari
hukum, contoh: hukum nasional Indonesia,
dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya :
gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan.
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh
: UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik
terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala
budaza, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan.
Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi
berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh
perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini,
seorang sosilog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar
dapat menentukan wibawa
-
111
moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan
masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang
berorientasi pada keadilan. Pada pendekatan Intrumental adalah
merupakan disiplin Ilmu teoritis yang umumnya mempelajari
ketentraman dari berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu
adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang
didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang
mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan
Hukum Alam. Latar belakang, Sosiologi hukum senantiasa menguji
kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum,
sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak
sesuai dengan masyarakat tertentu, Sosilogi hukum bersifat khas ini
adalah apakah kenyataan seperti yang Tertera pada peraturan dan
harus Menguji dengan data empiris. Sosiologi Hukum adalah suatu
cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis
mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala
sosial, dengan gejala gejala sosial lain. Studi yang demikian
memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 1. Sosiologi hukum
bertujuan untukmemberian penjelasan terhadap
praktek prektek hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam
pembuatan undang undang, penerapanya, dan pengadilanya,maka ia juga
mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegiatan hukum
tersebut. Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi
hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum.
Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu luar dan
dalam. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah
laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga meperoleh penjelasan
yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku
seseorang. Apabila di sini di sebut tingkah laku hukum maka
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai
denagn hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya
merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini. Contohnya : Lampu Kuning
di perempatan harusnya pelan-pelan, siap-siap berhenti, tapi dalam
kenyataannya malah ngebut, Kemudian, lampu merah di perempatan,
kalau tidak ada polisi, pengemudi terus jalan. Paradigma di
Indonesia bahwa, Polisi, Hakim, Jaksa, sebagai hukum
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah Bagaimanakah dalam
-
112
kenyataannya peraturan tersebut?, Apakah kenyataan seperti yang
tertera dalam bunyi perturan tersebut? Perbedaan yang besar antara
Pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis
adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada
peraturan hukum, sementara yang kedua menguji dengan data
(empiris). Misalnya :terhadap putusan pengadilan, pernyataan
notaris dan seterusnyaApakah sesuai dengan realitas empirisnya?
Sosiologi hukum tidak melakukan penilain terhadap hukum. Tingkah
laku yang Mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama
menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu
kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum
ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan
yang demikian itu kadang Kadang menimbulkan salah paham,
seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek praktek yang
melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan
penilaian, melainkan mendekati hukum Sebagai obyektifitas semata
dan Bertujuan untuk menjelaskan terhadap Fenomena hukum yang nyata.
Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat
apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah
seinwissenschaaft ( ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang
sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku pidana tidak
bisa dimaknai orang yang selalu jahat. Sebagai cabang sosiologi
yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati
selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual,
sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas.
Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok
persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya
dengan cabang ilmu hukum lainnya. 1) Terdapat pertentangan antara
ahli sosiologi dan ahli hukum
mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan
masalah quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan
quid facti: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan
hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat
menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur
fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran
sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk
(value judgement) dalam penyelidikan fakta sosial. Terdapat
perbedaan antara sosiologi hukum yang dikenal di Eropa dan ilmu
hukum sosiologis yang dikenal di Amerika Serikat. Sosiologi hukum
memusatkan penyelidikan di lapangan sosiologi
-
113
dengan membahas hubungan antargejala kehidupan kelompok dengan
hukum. Sementara itu, ilmu hukum sosiologis menyelidiki ilmu hukum
serta hubungannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan tertib
tingkah-laku dalam kehidupan kelompok. Memang, sebagaimana
dikatakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku,
sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam
masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan,
konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal
tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian
sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan
sosial.
2) Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin
kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan
berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti
perkembangan yang demikian itu.
3) Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa
proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial
yang dinamakan masyarakat. O.W. Holmes, seorang hakim di Amerika
Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika,
melainkan pengalaman. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup
sosiologi hukum meliputi (1) pola-pola perilaku (hukum) warga
masyarakat, (2) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan
wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan (3) hubungan timbal-balik
antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan
sosial dan budaya.
4) Sosiologi hukum memiliki kegunaan yang bermacam-macam.
Pertama, sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu
dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum
ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi
tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. Kedua,
sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan
mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor
sosial lain yang memengaruhinya. Ketiga, sosiologi hukum memberikan
kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks
sosial. Keempat, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan
untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam
masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk
mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial,
agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Kelima, sosiologi
hukum memberikan
-
114
kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi
terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Bila para ahli
hukum dalam melakukan analisanya berpegang pada indicator indicator
dalam aturan aturan hukum seperti pengetahuan, keputusan resmi,
pengadilan, maka lain halnya dengan ahli sosiologi dimana merea
dalam melakukan analisa tentang hukum meninjaunya dari segi segi
aturan sosial, peranan hukum, dan perubahan perubahan sosial. Hukum
adalah suatu seni atau juga dianggap sebagai suatu ketrampilan yang
ditransmisikan dari seorang ahli kepada seseroang yang masih
magang, walaupun dalam beberapa hal diduga bersifat destruktif
sehingga diharapkan bahwa pendidikan hukum memiliki daya tahan yang
terus menerus terhadap perubahan yang terjadi. Adaanya suatu
kesalahan konsepsi tentang hukum yang kini tumbuh dikalangan
masyarakat, yaitu suatu pandangan bahwa hukum itu adalah sesuatu
yang bersifat normative, bahwa hukum adalah suatu keharusana atau
perintah dan bahwa metodologi kebanyakan sosiologi tradisional
dianggap tidak sesuai bagi suatu penelitian terhadap ilmu ilmu yang
bersifat normative dan terhadap ilmu ilmu yang merupakan
institusional. Karakter hukum yang membedakan dari aturan aturan
yang bersifat normative ialah adanya mekanisme control yang disebut
sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan aturan
sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka
yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut nakuti agar orang
tetap patuh kepada aturan aturan sosial yang sudah ditentukan.
Konsep Sosiologi yang berkaitan dengan masalah hukum tidak mungkin
untuk bisa kita pahami secara matematis. Karena itu setiap orang
yang mencoba menciptakan konsep sosiologi hukum berarti dia
melibatkan diri dengan fenomena sosial, suatu fenomena yang sangat
kompleks sehingga untuk memahaminya tidak bisa hanya dengan
menggunakan jasa pikiran satu arah saja. Hukum secara sosiologis
penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan
himpunan nilai nilai, kaidah kaidah dan pola pola perikelakuan yang
berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia.
5) Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan
dengan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh
mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan tadi. Jadi sosiologi
hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar,
-
115
bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau
system sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya
dimengerti dengna jalan memahami system sosial terleih dahuludan
bahwa hukum meruapakn suatu proses.
Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum
ada dua pendapat utama : 1. Pendapat pendapat yang menyatakan bahwa
kepada sosiologi
hukum harus diberiakan suatu fungsi global. Artinya sosiologi
hukum haus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai saranan
organisasi sosial dan seagai saranan dari keadilan. Didalam
fungsinya itu maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil
dari sosiologi hukum, didalam mengidentifikasi konteks sosial
dimanan hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi
hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkadaran.
Dari batasan ruang lingkup maupun perfektif sosiologi hukum maka
dapat dikatakan bahwa kegunkaan sosilogi hukum didalam kenyataannya
adalah sebagai berikut : 1. Sosiologi berguna untuk memberikan
kemampuan bagi pemahaman
terhadap hukum didalam konteks sosial. 2. Penguasaan konsep
konsep sosiologi hukum dapat memberikan
kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum
dalam masyarakat.
3. Sosiologi hukum memberiakan kemungkinan serta kemampuan untuk
mengadakan avaluasi terhadap efektivitas hukum didalam
masysrakat.
3. Aliran Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum Filsafat hukum sebagai
bagian dari disiplin hukum, telah memiliki tradisi yang lama telah
dikembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang tersohor. Filsafat hukum
tersebut terutama untuk menghayati arti dan hakikat hukum, telah
banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna. Akan tetapi
tak dapat disangkal, bahwa hasil-hasil para ahli pemikir tadi tidak
semuannya dapat dijadikan pegangan. Hal ini terutama disebabkan
karena timbulnya usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
seperti, apakah hukum itu, apakah keadilan, apakah hukum yang tidak
baik dapat dinamakan hukum, dan seterusnya. Ada berbagai faktor
yang menyebabkan para ahli hukum kemudian menerjunkan diri ke dalam
bidang filsafat hukum. Pertama-tama dapat dikemukakan sebab, yaitu
timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan kedailan (dalam arti
kesebandingan) dari hukum yang
-
116
berlaku. Lagi pula timbul pendapat-pendapat yang berisikan
ketidakpuasan hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak
sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. Ketidakpuasan
tersebut dapat dikembalikan dapat beberapa faktor, antara lain
ketegangan-ketegangan yang timbul antara kepercayaan (khususnya
agama) dan hukum yang sedang berlaku. Di sampingkan gejala
tersebut, timbul pula ketegangan anatar hukum yang berlaku dengan
filsafat, yang disebabkan karena perbedaan antara dasar-dasar hukum
yang berlaku, dengan pemikiran orrang dalam bidang filsafat. Lagi
pula perlu dicatat, bahwa setiap pemikiran sistematis setiap
disiplin hukum senantiasa berhubungan dengan filsafat politik.
Dengan demikian, maka filsafat hukum terutama bertujuan untuk
menjelasakan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada
dasar-dasar filsafatnya. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum
tersebut terhimpun di dalam berbagai mazhab atau aliran, antara
lain sebagai berikut. 1) Mazhab Formalistis
Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, baetapa pentingnya
hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika
dalam arti sempit) yang berlaku umum. Salah satu cabang dari aliran
tersebut adalah mazhab formalistis yang teorinya lebih dikenal
dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka
dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris John Austin
(1790-1859) Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan, bahwa
hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan
tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum
dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan
dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat manusia dapat
dibedakan dalam : Hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak
sebenarnya. Tapi kelemahan dari ajaran analytical jurisprudence ini
antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya
tertutup. Akan tetapi teori ini menentukan bagaimana suatu
keputusan pengadilan pbekerja dan dengan memperhitungkan, bagaimana
para hakim mungkin terikat oleh analisis-analisis formal mengenai
konsep-konsep dan masalah hukum.
2) Mazhab Sejarah dan Kebudayaan Mazhab ini, mempunyai pendirian
yang sangat berlawanan sengan mazhab formalistis. Mazhab ini justru
menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah
kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul.
Seorang tokoh
-
117
terkemuka dari mazhab ini dalah Friedrich Karl Von Savigny
(1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von
Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari
kesadaran hukum masyarakat (Volksgeits). Dia berpendapat, bahwa
semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan
berasal dari pembentukan undang-undang. Kelemahan dari teori Von
Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang
sangat abstrak. Tetapi teori ini diakui oleh tekoh-tokoh teori
sosiologi seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari
betapa pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami
gejala hukum dalam masyarakat.
3) Aliran Utilitarianism Jeremy Bentham (1748-1832) adalah
seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang
harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Bentham menggunakan
prinsip dari aliran utilitarianism, bahwa manusia berindak untuk
memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ia banyak
mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap
tindak pidana. Bentham pun mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus
membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara
individual. Rudolph von lhering (1818-1892) yang ajarannya disebut
social utilitarianism. Dia menganggap hukum sebagai sarana untuk
mengendalikan individu-individe, agar tujuan masyarakat di mana
mereka menjadi warganya. Bagi Ihering, hukum juga merupakan suatu
alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan
sosial.
4) Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich (Austira,
1826-1922) dianggap sebagai sociological jurisprudence. Ajaran
Ehlirch berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum
yang hidup (living law). Ia menyatakan bahwa hukum positif hanya
akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog
sebgai pola-pola kebudayaan (culture patterns). Ehrlich mengatakan
bahwa pusat perkembangan dari hukum terletak di masyarakat itu
sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada
peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Teori Ehrlich juga
mempunyai kelemahan, yaitu adalah menentukan ukuran-ukuran apakan
yang dapat dipakai untuk menentukan suatu kaidah hukum benar-benar
merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil). Roscoe Pound
(Merika Serikat,
-
118
1870-1964) berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang
sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk
mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial
dapat terpenuhi secara maksimal. Pound menganjurkan untuk
memepelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang dapat
dibedakannya dengan hukum tertulis (law in the books). Ajarannya
tersebut diperluas sehingga mencakup maslah keputusan-keputusan
pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan
dengan efek-efeknya yang nyata. Pound mengakui bahwa hukum hanyalah
merupakan salah satu alat pengendalian sosial (sosial control),
bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan
kepentignan-kepentingan. Pound juga menekankan betapa pentingnya
penelitian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses
pengendalian.
5) Aliran Realisme Hukum Aliran Realisme hukum diprakasrsai oleh
Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice
Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ketiga tiganya orang Amerika.
Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan
dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, akan
tetapi membentuk hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat
atas dasar konsepsi konsepsi hakim yang bersangkutan tentang
keadilan dan dirasionalkan di dalam suatu pendapat tertulis.
B. Pungutan Liar (Pungli) 1. Pengertian Pungutan Liar
Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang
tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut6Kegiatan pungutan
liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal
dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara
paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Istilah pungli ini
juga terdapat dalam kamus bahasa China. Li artinya keuntungan dan
Pung artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan Pung Li, artinya
adalah mempersembahkan keuntungan. Pungutan liar merupakan
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau
Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang
tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan
dengan
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, terakhir diakses
pada tanggal 28 Desember
2013 Pukul 12.30 WITA.
-
119
pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan
pemerasan.7 Berdasarkan catatan dari Dokumen Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, pungutan liar
merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala
pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau
tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari
suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan
transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan
maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang
berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Pungutan
adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau
barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta
didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib,
mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan
oleh satuan pendidikan dasar.
2. Pungutan Liar dalam KUHP Adapun penjelasan beberapa Pasal di
dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah
sebagai berikut: Pasal 368 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk
memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah
milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus
piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun. Pasal 423 KUHP Pegawai negeri yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa orang lain
untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan
pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan
untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya enam tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam
Pasal 12 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP
merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau dengan 44 pidana penjara paling singkat empat tahun dan
7 Lijan Poltak Sinambela.2006.Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan dan
Implermentasi.Sinar Grafika Offset.Jakarta.hal 96.
-
120
paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua
puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan
Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu bijkomend oogmerk. sehingga
oogmerk atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada
waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang
terlarang di dalam pasal ini.8 Dari rumusan ketentuan pidana yang
diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang
dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan
menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain: a. Untuk Menyerahkan
Sesuatu; b. Untuk Melakukan Suatu Pembayaran; c. Untuk Menerima
Pemotongan Yang Dilakukan Terhadap Suatu
Pembayaran; d. Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Untuk Pribadi
Pelaku. Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan
memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu
pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu
pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu
merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat
berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana
tersebut, jika akibat akibat yang tidak dikehendaki oleh
undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau
telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh
undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal
423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai
sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.9
Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat
negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP
sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan
liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi
penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan
bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai
perbuatan- perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh
undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu
dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang
seolah-olah
8 P.A.F. Lamintang. 2006. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.
Sinar Grafika. Jakarta.
hal:318 9 P.A.F. Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan
Jabatan Tertentu Sebagai Tindak
Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. hal: 390.
-
121
harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang
dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat
para pelakunya diajukan kepengadilan untuk diadili, melainkan cukup
dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif
terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut
pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi
seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Kebiasaan tidak mengajukan para
pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam
Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya
mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu
perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya
bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang 47 dianut oleh
Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing
yakni :10 a. Asas legalitas, yang menghendaki agar semua pelaku
sesuatu tindak
pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang
pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;
b. Asas verbod van eigen richting atau asas larangan main hakim
sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana
tidak melalui proses peradilan.
Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk
diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan
peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu
hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk
kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan
menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan
jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur
dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, yang berwenang
menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu
hanyalah Jaksa Agung saja.11 Mengenai pengertiannya sebagai uang,
perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang
menyerahkan sesuatu itu sehari- hari dapat dilihat dalam bentuk
pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di
instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah
bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para
pendidik baik
10 P.A.F. Lamintang. KUHAP. Hal: 30-31 11 Ibid., hlm:189
-
122
terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka.
Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas
itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal
423 KUHP jo. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena
jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai
negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau
mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang
sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu
merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam
Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah
dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu
pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan
suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran
seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.12
Pasal 425 KUHP Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP
yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran
seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai
negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang
dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.
Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini: 1) Pegawai
Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya
meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu
pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada
pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia
mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
2) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya
meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau
penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau
penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti
itu sebenarnya tidak ada;
3) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya
menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai
bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah
yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku,
sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti
itu
12 Tano Hatubuan Rangitgit, 2011 Penegakan Hukum terhadap Tindak
Pidana Korupsi
Kasus Pungutan Liar (studi kasus pungutan liar di Jembatan
Timbang Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara). Universitas
Sumatera Utara. Hal. 18-31
-
123
sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan
peraturanperaturan tersebut.
3. Pungutan Liar dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun penjelasan beberapa Pasal
di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar
adalah sebagai berikut: a. Pasal 12 huruf e Pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri.
b. Pasal 12 huruf f Pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai
utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Ada beberapa
faktor pendukung yang menyebabkan Pungutan Liar ini tumbuh
subur, diantaranya ialah: 1. Faktor Individu Pelaku
Faktor individu pelaku disini dimaksudkan disini yaitu Aparatur
pemerintah tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan
tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat.
2. Faktor Kesempatan Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan
anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan
administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan
tersebut.
3. Faktor Pengawasan Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil
oleh lembaga-lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam
pengurusan dokumen berbeda-beda . bahkan ketika sudah ada tulisan
atau Informasi GRATIS sekalipun tetap saja ada Oknum petugas dan
masyarakat yang bermain pungli. Pungli dapat dilakukan dengan
berbagai cara.
4. Faktor Hukuman/Sanksi Walaupun sudah aturan sanksi yang
ditentukan tetapi prakteknya dapat diselesaikan dengan jalan damai
atau pengembalian uang pungli dan berjanji tidak akan melakukan
lagi.
-
124
5. Partisipasi Masyarakat rendah dalam Memerangi Praktik Selama
ini Pungli tumbuh dengan wajar-wajar saja karena pemakluman dari
masyarakat. Permintaan dana dari pihak aparat tidak dipermasalahkan
oleh Masyarakat dan sudah dianggap wajar.
B. Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat Penegak
Hukum
Bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena
kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat
untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk
mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor
kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Upaya yang dapat
dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.
Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada
kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan
korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat
terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk
pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan
situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada
hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja
akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.
Lebih khusus tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pungutan
liar telah melakukan wawancara dengan berbagai dan diperolehlah
berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan sebagai
berikut:
1. Metode Pre-emtif Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya
pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan
itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau
kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang
berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa: a. Melakukan pembinaan
kepada calon Pegawai tentang larangan
melakukan perbuatan yang menjadikan Masyarakat sebagai objek
materialis atau lahan untuk mendapatkan uang.
b. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap
perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.
2. Metode Preventif Metode preventif merupakan upaya yang
dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan
tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang
kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu
tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada
prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha
penaggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh seorang
-
125
kriminolog. W. A. Bonger mengatakan bahwa mencegah kejahatan
lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik
kembali. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang
tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali
dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa: a.
Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan pungli oleh
Ombudsman RI kepada Aparat baik formal maupun non formal.
Bekerja sama dengan Kepolisian, instansi-instansi, sekolah, LSM,
Pemerintah Daerah, orangtua murid dan masyarakat. Hal ini dilakukan
dengan maksud sebagai pencegahan agar pungutan liar di sekolah
tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini
diharapkan agar masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dan kinerja
yang baik.
b. Ombudsman bekerja sama dengan masyarakat membuat pos-pos
pengaduan untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli;
c. Dinas Pendidikan membuat petunjuk teknis untuk halhal yang
menyangkut permintaan biaya oleh sekolah kepada wali murid,
walaupun untuk tidak lanjut pengawasannya belum maksimal.
3. Metode Represif Metode represif merupakan upaya atau tindakan
yang dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan liar
dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi
kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud
sebagai berikut: a. Pemanggilan Pelaku Pungli oleh Ombudsman guna
diselidiki apakah
dugaan Pungutan Liar benar terjadi, apabila benar ditemukan
Ombudsman akan menyurati Instansinya guna memberikan sanksi bagi
terlapor;
b. Untuk Aparat yang terbukti melakukan pungutan liar harus
mengembalikan uang yang telah didapatnya secara Pungli;
c. Lembaga terkait sendiri mengaku memiliki aturan yang jelas
untuk pelaku pungutan liar, pelaku akan dimutasi ke tempat lain,
pencopotan dari jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar
terbukti melakukan pungtan liar;
d. Apabila terbukti melakukan pungutan liar dan telah diserahkan
pada Dinas terkait namun tidak ditanggapi secara serius, Ombudsman
akan membuat pengumuman di media, misalnya Koran atau televisi
lokal.
Pengalaman Penulis terkait Pungutan liar dibeberapa tempat : 1.
Di Salah satu kelurahan
Penulis meminta Surat Keterangan dari kelurahan sebagai syarat
membuat surat kelakuan baik di kepolisian, Sepengetahuan penulis
Surat itu tidak
-
126
berbayar alias gratis. Setelah surat Keterangan dari kelurahan
selesai maka penulis mengucapkan terima kasih, tetapi dijawab oleh
petugas bahwa ada biaya Administrasi sebesar Rp.5000,- (Lima ribu
rupiah), untuk itu penulis minta diberikan kwitansi tanda terima
biaya Administrasi. Bukannya kwitansi yang didapat penulis tetapi
penulis mendapat bentakan suara keras dari petugas yang
mengeluarkan surat dengan mengatakan jika lain waktu ingin minta
surat lagi bawa kertas dan stempel sendiri saja.
2. Di Pengadilan Negeri Guna menguatkan dalil-dalil penulis
selaku Kuasa Hukum dalam suatu perkara, maka penulis mengajukan
alat bukti. Syarat legal sebuah alat bukti surat adalah adanya
leges bermeterai dari Kantor Pos dan dari Kepaniteraan Pengadilan.
Khusus untuk leges di Kepaniteraan Pengadilan leges stempel tertera
biaya Rp. 3000,-(Tiga ribu rupiah), tetapi petugas dikepaniteraan
meminta kisaran 6 (enam) sampai 10 (Sepuluh) ribu rupiah. Tidak ada
Informasi berapa biaya sebenarnya dan baru diketahui dari stempel
leges pada alat bukti surat.
Dua pengalaman penulis dilapangan tersebut sudah berlangsung
lama dan sudah di anggap biasa bagi banyak pihak, Walaupun banyak
juga yang keberatan namun tidak dihiraukan dan tidak ada sanksi
atau teguran dari yang berwenang.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah
uraikan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor penyebab terjadinya
Pungutan Liar adalah bergesernya moral
Aparat menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan
yang diberikan oleh Masyarakat untuk melakukan pungutan liar.
Apalagi tidak ada aturan dan mekanisme pengawasan dari dinas
terkait terhadap kerja Aparat. Dan mekanisme penghukuman bagi
pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat
sementara.
2. Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat Penegak
Hukum dan Masyarakat dengan melakukan upaya Metode Pre-emptif yang
merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal
atau sejak dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang
mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak
atau menghimbau kepada pelaku birokrasi agar dapat mentaati setiap
norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang
dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan
tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana
yang
-
127
kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan
itu tidak berkembang ditengah masyarakat.
B. Saran-saran Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis
mempunyai beberapa saran,
yaitu: 1. Instansi Pemerintah meningkatkan pembinaan mental dan
rohani aparatur
pemerintahan secara berkala dan terus menerus. 2. Dibentuknya
lembaga-lembaga pengawas independen guna melakukan
pengawasan pada kerja-kerja aparatur pemerintah. 3. Melakukan
penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat tentang buruknya
dampak dari Pungutan liar yang diberikan oleh masyarakat
terhadap kinerja aparatur negara.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Soerjono Soekanto. Pokok-pokok
Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo
Persada. 1976.
Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
Adam Podrorecki dan Christopher J. Whelan. Pendekatan Sosiologi
Terhadap
Hukum. Jakarta : Bina Aksara. 1981. Dr. Hendrojono. Sosiologi
Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum.
Surabaya : Srikandi. 2005. Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum
Dan Kegunaannya. Jakarta : Lembaga
Bantuan Hukum. 1976. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian di
Bidang Hukum. Bandung : Fakultas
Hukum Universitas Padjadjaran. 1975. Esmi Warassih. Pranata
Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang:
Suryandaru Utama, 2005. Hal. 2. Abdussalam H.R, 2007. Prospek
Hukum Pidana Indonesia. Restu Agung, Jakarta
Gosita, Arif. 2004. Masalah Korban Kejahatan. Buana Ilmu.
Jakarta Lamintang, P,A,F, 2006. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.
Sinar Grafika,
Jakarta
Lamintang, P,A,F, 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan
Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta
Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publik:
Teori, Kebijakan dan Implementasi. Sinar Grafika, Jakarta
-
128
Suparni, Niniek dan Sianturi, Baringin, 2011. Bunga Rampai
Korupsi, Gratifikasi dan Suap. Miswar, Jakarta. IKAPI.
PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KARYA ILMIAH BPKP, 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Korupsi pada Pengelolaan
Pelayanan Mayarakat. Tim Pengkajian SKPN RI, Jakarta Rangitgit
Tano Hatubuan, 2011 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Korupsi Kasus Pungutan Liar (studi kasus pungutan liar di
Jembatan Timbang Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara)
http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar
