Upload
dangthuan
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian)
HASIL AUDIT PENILIKAN III
PENILAIAN KINERJA PHPL & VLK
IUPHHK-HA
PT YOTEFA SARANAN TIMBER
SK IUPHHK-HA Nomor: SK.570/Menhut-II/2011 Tanggal : 3 Oktober 2011 Luas Areal : ± 123.565 Ha
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat
Oleh :
LP-PHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA
PT YOTEFA SARANA TIMBER
1. IDENTITAS LPPHPL PT TÜV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga
Sertifikasi :
PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Alamat : Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
Jakarta 12950 INDONESIA
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579
e-mail : [email protected]
3 Akte Pendirian : Akta Pendirian: No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.
Akta Perubahan Terakhir: No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri KumHAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4. Pengurus LPPHPL:
Komisaris Utama:
Ralf Scheller
Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut
Kepala LPPHPL dan LVLK:
Dian S. Soeminta, S.Hut
4. Tim Auditor PHPL-VLK Darnawi, S.Hut – Lead Auditor/Produksi
Mashari, S.Hut – Auditor Prasyarat
M.Arife Hidayat, S.Hut – Auditor Ekologi
Ir. M. Nurul Anwar – Auditor Sosial
Sjahrul Wira Kusuma,S.Hut – Auditor VLK
2. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen PT YOTEFA SARANA TIMBER
2. Alamat Kantor Pusat Jakarta:
Komplek Wisma Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav
67 Slipi Jakarta 11410
Tlp : (021)5306448
Fax : (021)5306458
Kantor Cabang:
Jl. Gunung salju (Depan Gereja Bethani) Fanindi
Manokwari, Papua Barat 98311
Tlp : (0986)212996
Fax : (0911) 211652
3. Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
4. Luas Areal Hutan yang
Disertifikasi
± 123.565 Ha
5. SK IUPHHK -HA SK.570/MENHUT-II/2011, tanggal 3 Oktober 2011 (Perpanjangan)
6. Susunan Komisaris dan
Pengurus Perusahaan
Berdasarkan Akta No. 43 Ok tanggal 31 Oktober
2014 Notaris Miawan Dekrit S.SH,MH, susunan
Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah
sebagai berikut:
Komisaris : Bonari, SH
Direktur Utama : Hunawan Widjajanto
Direktur : Mochamad Mansur
7. Pemilik Perusahaan/Saham 1. Agus Sutant
2. Andi Sutanto
3. Yunita Koeswoyo
4. Hunawan Widjajanto
8. Penanggung Jawab Sertifikasi Ir. Neneng SM Teguh
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Tanggal 30 Januari 2018 dan Tanggal 04 Februari 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BPHP dan BPKH
Koordinasi di BP2HP, Dinas
Kehutanan Propinsi, BPKH dilakukan
pada saat datang dan selesai
penilaian lapangan.
Auditor meminta masukan kinerja
auditee dan memberikan laporan
pada waktu koordinasi setelah
penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 31 Januari 2018, Base Camp Touh PT. YST di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
perwakilan PT Yotefa sarana Timber
yang hadir terdiri dari Management
Representative,Manager Pengusahaan
Hutan, Kepala Bidang, Kepala Bagian
dan Staf PT Yotefa Sarana Timber serta
Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia. Perincian
pelaksanaan pertemuan pembukaan
adalah :
Pembukaan Rapat dan Perkenalan
Seluruh Tim Auditee
Lead Auditor menjelaskan maksud
dan tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi, prosedur penilaian dan
ketentuan/mekanisme pengambilan
keputusan
Meminta, ketersediaan,
kelengkapan data dan transparansi
data.
Pada saat pertemuan disepakati
antara lain jadwal audit pada
dasarnya fleksibel antara audit
dokumen dan lapangan
Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 31 Januari 2018 s/d 03 Februari 2018, Base Camp Touh
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian
dan Areal Kerja PT YST sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 03 Februari 2018 Base Camp Touh PT. YST di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT. Yotefa Sarana Timber yang terdiri dari : dari Management Representative,Manager Pengusahaan Hutan, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Staf PT Yotefa Sarana Timber serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Lampiran 3.1 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang Dokumen legal dan administrasi tata batas PT
YST tersedia lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilakukan. Keseluruhan dokumen legal
administrasi perusahaan, dokumen
perencanaan kerja dan operasional
perusahaan, dokumen legal administrasi tata
batas, dan kelengkapan peta-peta yang terkait
dengan legalitas, kepastian kawasan, fungsi
hutan, dan perencanaan tersedia lengkap
Realisasi fisik tata batas di lapangan mencapai
75,68% atau sepanjang 128.772 m dari
rencana panjang keseluruhan batas areal kerja
sepanjang 170.386 m. Sisa penataan batas
yang belum direalisasikan adalah sepanjang
41.386 m (24,32% dari total 170.386 m) yang
merupakan batas sendiri di bagian selatan PT
YST. Terdapat bukti upaya untuk
merealisasikan tata batas, dimana PT YST
telah mengajukan permohonan pelaksanaan
tata batas dan dokumen rencana penataan
batas (pedoman tata batas) sudah disahkan
oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan
Tenurial Kawasan Hutan, namun pelaksanaan
tata batas di lapangan belum direalisasikan
Terdapat pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK-HA PT YST yaitu dari
pihak Pemerintah, pihak Unit Manajemen
Pemegang IUPHHK-HA lain yang berbatasan
dengan areal IUPHHK-HA PT YST, dan dari
pihak Masyarakat sekitar areal kerja PT YST
sebagai pemegang hak ulayat. Namun
berdasarkan observasi di lapangan, masih
ditemukan adanya aktifitas penggesek kayu
secara illegal di dalam areal kerja PT YST.
Menyikapi hal tersebut PT YST telah
melakukan upaya penyelesaian dengan
pendekatan secara persuasif hingga represif
(penegakan hukum) dimana dilakukan razia
dengan pihak aparat dan penangkapan
pelakunya, tetapi pada saat penilikan III masih
ditemukan adanya aktifitas tersebut
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal
kerja IUPHHK-HA PT YST, sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan (Not Applicable). Dengan
demikian berdasarkan Peraturan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016,
maka verifier 1.1.4 ini tidak dapat diterapkan (Not
Applicable).
Berdasarkan observasi di lapangan dan
wawancara dengan manajemen PT YST,
diketahui terdapat kegiatan penggunaan di luar
sektor kehutanan yaitu adanya pembangunan
jalan PU dan pengambilan pasir batu (sirtu)
untuk jalan PU di dalam areal kerja PT YST,
tetapi tidak ada bukti upaya PT YST untuk
mendata dan melaporkan penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan
1.2.Komitmen Pemegang Izin
Baik PT YST telah memiliki dokumen visi, misi
perusahaan secara tertulis dalam Corporate
Statement dan dituangkan dalam dokumen
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-
2022 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.15/BUHA-2/2013
tanggal 22 April 2013 dan telah sesuai dengan
kerangka pengelolaan hutan lestari.
Sosialisasi visi, misi perusahaan PT YST telah
dilakukan, mulai dari level pemegang izin
(karyawan PT YST) dan masyarakat disekitar
areal kerjanya. Sosialisasi visi misi PT YST
kepada masyarakat di sekitar areal kerjanya
yang telah dilakukan sejak tahun 2012 meliputi
Kampung Atibo, Pasamai, Tihibo, Bumi Saniari,
Wesiri, Sibena, sesuai dengan bukti berita
acara sosialisasi, daftar absensi peserta yang
hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Visi misi telah diimplementasikan dalam
pelaksanaan PHPL namun masih belum
seluruhnya terealisasi. Implementasi kegiatan
pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan PT
YST baru sebagian yang sesuai dengan visi dan
misi perusahaan, diantaranya adalah terkait
dengan kepastian kawasan (sampai dengan tahun
2018 belum mencapai temu gelang 100%),
realisasi produksi satu tahun terakhir tidak dapat
mencapai target yang direncanakan, kegiatan
pengelolaan kawasan lindung, konservasi tanah
dan air belum seluruhnya dapat direalisasikan, dan
kegiatan kelola sosial (program PMDH/kelola
sosial belum seluruhnya dapat direalisasikan
kepada masyarakat).
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Sedang PT YST telah memiliki tenaga profesional
bidang kehutanan dan tenaga teknis PHPL
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan
hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan
kebutuhan pengelolaan hutan berdasarkan
luasan areal kerjanya seluas ± 123.565 ha
sebagaimana diatur dalam ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT
YST pada tahun 2017-Januari 2018 mencapai
100% atau sebanyak 26 orang dari 26 orang
yang direncanakan mengikuti pendidikan dan
pelatihan, baik berupa pelatihan Tenaga
Teknis (GANIS PHPL) maupun Non Tenaga
Teknis dan secara internal maupun eksternal
Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan
dijadikan acuan oleh Manajemen PT YST
tersedia tetapi tidak lengkap, dimana terkait
dengan hubungan industrial diketahui terdapat
beberapa hal yang belum diimplementasikan
oleh PT YST, yaitu belum tersedia Lembaga
Kerjasama Bipartit sesuai dengan UU No 13
tahun 2013 dan masih terdapat karyawan yang
telah dikontrak lebih dari 3 tahun berturut
namun belum diangkat sebagai karyawan tetap
sebagaimana diatur dalam UU No 13 tahun
2003
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
Sedang Tersedia Struktur organisasi dan job
description PT YST yang ditetapkan oleh
Corporate HR Manager melalui SK Nomor
012/HRP-SK/CHR-YST/XII/2016 dan sesuai
dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya
terdapat unit kerja yang membidangi Kelola
Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial
PT YST telah memiliki sebagian perangkat
sistem informasi manajemen dan komunikasi
serta tenaga pelaksananya di Kantor Pusat
Jakarta, Kantor Cabang Manokwari dan Base
Camp Touh. Perangkat radio komunikasi yang
merupakan perangkat penting untuk
penyampaian informasi dan salah satu
perangkat pengendali bahaya kecelakaan
dalam kegiatan operasional di dalam areal
kerjanya sampai dengan saat ini belum dimiliki
oleh PT YST
PT YST telah memiliki organisasi SPI (internal
control) tetapi masih belum mencukupi untuk
kegiatan pengawasan terhadap seluruh
tahapan kegiatan operasional pengelolaan
hutan alam yang diselenggarakan oleh
manajemen camp. Pengawasan yang
dilakukan SPI belum dapat mengontrol seluruh
tahapan kegiatan PHPL, seperti kegiatan
perencanaan secara keseluruhan, kegiatan
pengelolaan ekologi/lingkungan dan kegiatan
kelola sosial
Tindak koreksi perbaikan terhadap hasil
monitoring dari tim SPI/internal control, baru
sebagian yang dilaksanakan oleh manajemen
camp PT YST. Tindakan pencegahan dan
perbaikan atas monitoring dan evaluasi belum
menyeluruh pada tahapan kegiatan
pengelolaan hutan, mulai dari seluruh tahapan
teknis kegiatan perencanaan, tahapan teknis
produksi, teknis pengelolaan
ekologi/lingkungan dan kelola sosial
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Sedang Kegiatan penebangan PT YST pada Blok
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 maupun
RKTUPHHK-HA 2018 dan Carry Over 2017 yang
akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat pemilik hak ulayat (Marga Manikrowi,
Marga Irai dan Marga Horna), telah mendapatkan
persetujuan atas dasar informasi awal yang
memadai.
Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT
YST baru mendapat persetujuan dari
sebagian para pihak. Masih terdapat batas
areal kerjanya sepanjang 41.386 m (24,32%
dari total 170.386 m) yang belum dilakukan
penataan batas, sehingga belum seluruhnya
batas areal kerjanya mendapat persetujuan
para pihak
Terdapat persetujuan dalam proses
penyusunan program CSR/CD (PMDH) PT
YST dari para pihak, baik pemerintah maupun
masyarakat setempat, namun dalam
pelaksanaan program tersebut yang telah
direncanakan baru sebagian dari jenis
program kegiatan PMDH yang dapat
direalisasikan kepada masyarakat di sekitar
areal kerja IUPHHK-HA PT YST
Persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung PT YST diperoleh dari
sebagian para pihak, yaitu baru dari pihak
Pemerintah. Persetujuan dari pihak
masyarakat yang berada di sekitar arealnya,
sosialisasi kawasan lindungnya baru dilakukan
pada sebagian masyarakat di sekitar areal
kerjanya, yaitu Kampung Tihibo, Pasamai,
Bumi Saniari, dan Athibo, sedangkan
sosialisasi kepada masyarakat Kampung
Athisba dan Kampung Sibena belum
dilakukan. Sehingga belum seluruhnya
masyarakat kampung sekitar areal kerja PT
YST mengetahui dan mendukung keberadaan
kawasan lindungnya
Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Sedang PT YST telah memiliki dokumen rencana
jangka panjang sepuluh tahunan berupa
RKUPHHK yang berdasarkan hasil IHMB
periode tahun 2013 – 2022 yang telah
disahkan oleh pejabat Departemen Kehutanan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan nomor SK. 15/BUHA-2/2013
Kegiatan penataan areal kerja periode tahun 2017
dan 2018 telah sesuai dengan Blok kerja yang
direncanakan diareal rencana kerja RKUPHHK
periode tahun 2013 s/d 2022, tetapi masih terdapat
blok tebangan yang belum sesuai yaitu blok carry
over dari tahun sebelumnya.
Penandaan batas pada areal bekas tebangan
terlihat dengan adanya papan nama blok dan
petak serta penandaan batas blok dan batas
petak berupa cat warna merah, namun masih
terdapat tanda batas blok yang tidak terlihhat
dengan jelas
2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
Sedang Terdapat data potensi tegakan per tipe
ekosistem dari hasil IHMB/Survei Potensi dan
hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015,
2016 dan 2017, dan tetapi kelengkapan peta
pendukungnya seperti peta sebaran pohon
belum seluruhnya dibuat
PT Yotefa telah membuat dan melakukan
pengukuran riap tegakan pada lokasi PUP di Petak
37 EE tahun 2015 dan telah dilakukan pengukuran
ke tiga, hasil pengukuran telah dilakukan analisis
pertumbuhan diameter dan tingginya tetapi belum
dapat disimpulkan tentang riap pertumbuhan
tegakan setiap tahunnya.
PT YST telah melakukan analisis data potensi dan
riap tegakan namun memanfaatkan hasilnya
sebagai pembanding untuk menyusun perhitungan
JTT. Dalam penyusunan JTT PT YST masih
menggunakan data hasil IHMB
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Baik Terdapat dokumen SOP seluruh tahapan
Silvikultur sistem TPTI yang telah dilaksanakan di
areal kerja dan pada prosedur kerja/prosesnya
sesuai dengan teknis kegiatan yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku pada kegiatan inventarisasi
tegakan sebelum penebangan.
PT YST telah melaksanakan seluruh tahapan
kegiatan TPTI tetapi masih terdapat kegiatan
yang belum sesuai dengan SOP yang
disusun dan disahkan
Berdasarkan hasil survey IHMB masih
memiliki cukup potensi sedian pohon inti dan
pohon tinggal yakni 48, 59 batang/Ha. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa dalam tegakan
hutan yang ada di areal kerja PTYST terdapat
pohon inti atau pohon komersil yang harus
disisakan setelah ditebang dan mampu
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
menjamin kelestarian
Terdapat pohon induk jenis komersial yang
menjamin ketersediaan permudaan tingkat
semai dan terdapat permudaan tingkat tiang
dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial
yang tersebar merata dalam jumlah yang 74
batang/Ha (dengan mempertimbangkan
kemampuan riap pertumbuhan tegakan
setempat) mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
Sedang PT YST telah memiliki SOP pemafaatan hutan
ramah lingkungan dengan NO. PROD-03 versi :
04, namun belum berdasarkan kondisi areal kerja
seperti topografi, kondisi sungai, jenis tanah dan
fungsi hutannya sebagai acuan untuk menentukan
kegiatannya
PT YST telah menerapan teknologi ramah
lingkungan pada tahapan I yaitu
Praperencanaan (penyusunan RKU dan RKT),
dan tahapan II Perencanaan berupa kegiatan
PAK, ITSP dan PWH sedangkan pada
tahapan kegiatan perasional (pemanenan
hasil) dan tahapan pasca operasional belum
dilakukan secara maksimal
Berdasarkan hasil studi, pengamatan dilapangan
diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal
rata-rata untuk semua tingkatan permudaan dan
pohon dengan rata rata sebesar 24%
Pemanfaatan kayu selama periode penilaian
sebesar faktor Eksploitasi sebesar 0,84 dengan
masih terdapatnya limbah yang tidak dapat
dimanfaatkan dari hasil kegiatan pemotongan
batang
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
Baik Terdapat dokumen rencana jangka pendek
yaitu RKT selama periode tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Propinsi Papaua Barat.
Dokumen RKT disusun berdasarkan pada
dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode
tahun 2013 s/d 2023
Terdapat peta kerja sesuai RKT yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih
ara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung
PT YST telah melakukan implementasi peta
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kerja berupa penandaan pada sebagian batas
blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeli
hara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung
Realisasi volume tebangan, kurang dari 70%
yaitu sebesar 50,16 % (2016) dan 20,36%
(2017) dengan jenis yang dari kelompok
meranti (merbau) yang terbanyak. Sedangkan
berdasarkan luas areal pencapaian kurang
maksimal sehingga pada tahun berikutnya di
Carry over
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Sedang likuiditas perusahaan untuk tahun 2014 - 2016 adalah dalam kondisi tidak likuid (di bawah 100%), kondisi solvabilitas perusahaan untuk tahun 2014 - 2016 adalah tidak solvable (di bawah 100%), dan tahun 2015 mulai solvable dan rmodal atau asset (aktiva) yang dimiliki perusahaan sudah dapat menghasilkan laba (kecuali tahun 2016)
Realisasi alokasi dana hanya mencukupi kurang dari 80% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan lebih dari 50%
Kegiatan pengelolaan hutan telah dilakukan yaitu dari kegiatan perencanaan (PAK, ITSP, PWH), kegiatan penanaman (Persemaian dan penanaman), perlindungan hutan dan kegiatan kelola lingkungan, namun terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan didalam dokumen rencana kerja tahunan
Realisasi modal untuk pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal Pemegang Hak izin oleh IUPHHK-HA sebesar 72,51%
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) diatas 80% dari yang direncanakan
Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen AMDAL,
RKUPHHK-HA dan Surat Keputusan Direktur
terkait dengan penetapan kawasan lindung,
diketahui bahwa tidak terdapat perubahan rencana
alokasi kawasan lindung di PT Yotefa Sarana
Timber, total luas kawasan lindung yang terdapat
di dalam areal kerja PT YST 5.378 Ha yang terdiri
dari kelerengan >40% 4.200 Ha; Sempadan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Sungai 878 Ha dan KPPN 300 Ha, berdasarkan
hasil verifikasi lapangan, kondisi kawasan lindung
telah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diketahui,
realisasi kegiatan penataan kawasan lindung telah
mencapai 5.196 Ha dari total luas 5.378 Ha,
sehingga telah mencapai 97%. Kegiatan penataan
kawasan lindung dengan melakukan pemasangan
papan nama lokasi/jenis kawasan lindung,
pemasangan patok berupa batang kayu yang di cat
warna merah dan pembuatan rintisan pada batas
terluar kawasan lindung dengan lebar rintisan 1 m
Kondisi Kawasan Lindung PT Yotefa Sarana
Timber berdasarkan hasil overlay antara peta
kawasan lindung dengan peta penafsiran citra
satelit tahun 2017 diketahui bahwa kondisi
tutupan lahan kawasan lindung PT Yotefa
Sarana Timber seluruhnya masuk dalam
kategori hutan lahan kering primer dengan
kata lain >90% berhutan. Berdasarkan hasil
verifikasi lapangan juga di ketahui untuk
kawasan lindung kelerengan >40% yang
terdapat di areal blok RKT 2017 dan
Sempadan Sungai Chii kondisi tutupan
vegetasi masih baik dan terjaga
Hasil verifikasi diketahui bahwa pengakuan
terhadap kawasan lindung yang terdapat di dalam
areal kerja PT Yotefa Sarana Timber baru sebatas
pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan) dan Dinas Kehutanan Provinsi
Papua Barat. Sedangkan untuk masyarakat
(Kampung Tihibo, Pasamai, Bumi Saniari, dan
Atibo) dan karyawan belum seluruhnya dilakukan
kegiatan sosialisasi. Sehingga pengakuan
kawasan lindung dari para pihak baru sebesar
60,57%.
Pengelolaan kawasan lindung meliputi penetapan,
penataan batas, pengamanan, pemeliharaan dan
inventarisasi, kegiatan pengelolaan yang telah
dilakukan oleh PT YST yang telah efektif dilakukan
baru sebatas pada 3 (tiga) kegiatan yaitu
penetapan, penataan dan pemeliharaan kawasan
lindung. Sedangkan untuk kegiatan pengamanan
dan inventarisai baru terlaksana sebagian belum
mencakup seluruh kawasan lindung yang telah di
tetapkan. Sehingga dari 5 (lima) jenis kegiatan
pengelolaan kawasan lindung berdasarkan
ketentuan Keputusan Presiden No. 32 Tahun
1990, yang diimplementasikan PT YST secara
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
evektif baru mencapai 60% dari ketentuan yang
berlaku
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang Prosedur tentang perlindungan dan pengamanan
hutan yang telah di miliki PT YST mencakup jenis
gangguan hutan berupa Gangguan kebakaran
hutan, perambahan hutan, pencurian hasil hutan,
penggembalaan ternak dan hama penyakit. Akan
tetapi penanggung jawab dalam prosedur tersebut
belum menyesuaikan dengan struktur organisasi
dan atau direksi terbaru. Serta dalam langkah
penanganan yang di atur dalam prosedur baru
sebatas preemptife dan preventife belum sampai
dengan tindakan represif dalam penanganan
gangguan hutan tersebut
Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan
hutan belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan. Hal ini di jumpai seperti alat komunikasi
radio HT dan SSB yang seharusnya tersedia
minimal di pos pengamanan dan masing-masing
tim security belum tersedia, begitu juga papan
informasi Fire Dengerous Indicator (FDI) belum
dijumpai dilapangan. Maka berdasarkan data
sarana prasarana yang dimiliki, baru terdapat
68,4% ketersediaan sarana prasarana
berdasarkan ketentuan dan rencana yang dimiliki
PT YST
PT YST telah memiliki SDM perlindungan dan
pengamanan hutan, sampai dengan kegiatan
penilikan ke-3 ini untuk ketercukupan anggota
perlindungan dan pengamanan hutan telah
mencukupi jumlah berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebanyak 7-11 orang. Akan tetapi untuk
kualifikasi dan kompetensi belum dipertimbangkan
dalam hal peningkatannya untuk masing-masing
anggota. Sehingga berdasarkan norma yang
disyaratkan untuk ketersediaan jumlah SDM dan
kualifikasinya, PT YST baru memiliki 50% dari
ketentuan yang berlaku
PT YST telah melakukan kegiatan perlindungan
hutan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan. masih terdapat beberapa kegiatan yang
bersifat represif yang belum diatur dalam prosedur
sehingga belum terealisasi dilapangan, hal ini
dikarenakan masih terdapat kegiatan penebangan
oleh masyarakat setempat. Begitu juga telah
terekam dalam laporan pada bulan Oktober 2017
di Km 25 s/d km 60 terdapat kegiatan gesekan
kayu dan kegiatan perburuan liar. Akan tetapi
sampai dengan kegiatan penilikan ke-3 belum
terdapat bukti tindak lanjut dari temuan dilapangan
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tersebut
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
Sedang PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki beberapa
prosedur terkait dengan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air, akan tetapi masih terdapat
kekurangan dalam penyusunan prosedur terkait
dengan kegiatan yang dilakukan berdasarkan
dokumen lingkungan dan perencanaan,
penanggung jawab kegiatan yang belum sesuai
dengan struktur organisasi PT YST. Dan masih
terdapat prosedur yang belum disusun atau belum
dimiliki oleh PT YST yaitu terkait kegiatan
pengelolaan dan pemantauan tanah dan air yaitu
prosedur pemantauan sifat fisik kimia tanah dan air
PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki sejumlah
sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan
dampak tanah dan air, sarana prasarana yang
dimiliki berupa alat berat dalam pembuatan sarana
jalan dan sarana pemantauan dampak berupa bak
erosi, pengukur curah hujan dan pengukur tingi
muka air. Akan tetapi sarana prasarana yang
belum dimiliki yaitu sarana penanganan limbah B3
seperti oli bekas, sarana pemantauan sedimentasi,
suhu dan kelembaban, sehingga baru terdapat
76,47% ketersediaan sarana prasarana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
dimiliki oleh PT YST, dalam pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan bersama antara SDM perencanaan
dan Bina Hutan. Berdasarkan hasil verifikasi SDM
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dari segi kualifikasi masih dapat
dikatakan kurang, dikarenakan PT YST baru
memiliki 1 GANIS BINHUT. Sedangkan
berdasarkan peraturan P.16 tahun 2015 untuk
luasan areal 100.000 s/d 200.000 ha, keperluan
GANIS BINHUT yang dibutuhkan berjumlah 8
orang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut
diketahui bahwa dari segi kualifikasi baru terdapat
4 orang sarjana kehutanan. Maka jumlah dan
kualifikasi dari SDM pengelolaan dan pemantauan
baru mencapai 63,33% dari ketentuan dan
ketercukupan dilapangan.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT YST
telah memiliki rencana kegiatan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air, berupa dokumen
rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang telah
disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan Nomor 212/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 10 Oktober 1995.
Implementasi kegiatan pengelolaan secara sipil
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
teknis yang telah dilakukan berupa pengerasan
pembuatan jalan utama, pembuatan parit, mating-
mating, gorong-gorong dan jembatan. Untuk
pengelolaan secara vegetatif yang telah
diimplementasikan kegiatan penanaman areal non
produktif dan pembuatan persemaian permanen.
kegiatan yang belum dilaksanakan (pembuatan
sedimen trap dan penanaman penutup/caver crop),
beberapa kegiatan yang baru sebagian kecil
dilaksanakan (rencana pembuatan jalan sarad,
penebangan dan penyaradan) dan pengelolaan
limbah B3 (penampungan oli, pengisian BBM,
penyimpanan bekas sparepart) belum tertata
dengan baik, maka realisasi kegiatan baru
mencapai 58,34%
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan
permasing-masing kegiatan dengan laporan
kegiatan RKL-RPL semester I dan II tahun 2017.
Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan secara
rutin berupa pemantauan erosi, curah hujan, tinggi
muka air dan uji laboratorium sifat fisik kimia air.
Sedangkan untuk sifat fisik kimia tanah,
pemantauan sedimentasi dan pemantauan suhu
kelembaban belum terealisasi. Begitu juga untuk
pemantauan limbah B3 juga belum
terimplementasi dengan sepenuhnya. Berdasarkan
hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa rencana
dan implementasi kegiatan pemantauan tanah dan
air baru sebesar 50%
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air, serta ada
upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Beberapa usaha untuk meminimalkan terjadinya
dampak terhadap tanah dan air yang telah
dilakukan oleh PT YST berupa pembuatan jalan
dengan pengerasan, pembuatan parit yang di
alirkan masuk kedalam areal berhutan,
penanamanan areal tanah kosong (areal non
produktiv dan bekas jalan sarad, TPN dan TPK)
dan lainnya, upaya tersebut telah disampaikan
dalam verifier 3.3.4 yaitu kegiatan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air dari segi sipil
teknis dan vegetative
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
Sedang Tersedia prosedur identifikasi untuk flora dan
fauna, akan tetapi masih terdapat kekurangan
dalam cakupan prosedur yang dimiliki seperti
penanggung jawab pelaksanaan yang belu
disesuaikan dengan struktur organisasi PT YST
terbaru. Sedangkan focus prosedur identifikasi
untuk jenis flora hanya pada flora/vegetasi
berkayu, sedangkan untuk fauna baru sebatas
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
jenis aves, mamalia, reptile atau amphibi. sehingga
belum mencakup jenis vegetasi non kayu, dan
fauna jenis insect dan ikan. Maka diketahui bahwa
prosedur identifikasi belum mencakup seluruh flora
fauna berdasarkan ketentuan yang berlaku
(57,14%)
PT YST baru melakukan identifikasi sebatas
vegetasi berkayu dan non kayu untuk kelompok
Flora, akan tetapi belum di kelompokkan
berdasarkan status perlindungannya, dan untuk
Fauna baru sebatas mamalia, aves, dan reptile,
dan hasil identifikasi baru sebatas di areal Virgin
forest dilakukan di areal KPPN petak 39 KK, 40 KK
dan 40 LL dan areal LOA di petak 28 OO dan Blok
Tebangan dari kegiatan ITSP, belum mencakup
seluruh areal kerja PT YST. Berdasarkan hasil
verifikasi tersebut, maka PT YST telah melakukan
(67,5%) kegiatan identifikasi flora fauna akan tetapi
belum mencakup seluruh jenis berdasarkan
ketentuan peraturan PP 7 tahun 1999, CITES dan
IUCN untuk seluruh areal IUPHHK-HA
3.5. Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Prosedur pengelolaan flora yang dimiliki PT YST
belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan
flora berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan baru mencakup pembinaan habitat dan
pemantauan keberadaan flora. Sedangkan untuk
penyelamatan jenis dan perlindungan flora belum
dijelaskan secara rinci dalam prosedur tersebut
(50%).
PT YST telah melakukan kegiatan pengelolaan
flora, akan tetapi baru terbatas pada pembinaan
habitat dan pemantauan keberadaan flora.
Sedangkan untuk penyelamatan jenis dan
perlindungan flora belum dijelaskan secara rinci
dalam prosedur pengelolaan, sehingga dengan
belum sempurnanya prosedur pengelolaan dan
kegiatan identifikasi, maka untuk implementasi
kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya
diimplementasikan
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa
gangguan terhadap flora diareal PT YST masih
terjadi, hal ini masih dijumpai kegiatan penebangan
pohon jenis tertentu oleh masyarakat, di jumpai
dilapangan di km 40-45. Hal ini diperkuat dengan
laporan hasil patrol pada bulan Oktober tahun
2017 sama dengan kondisi lapangan yaitu dijumpai
kegiatan penggesekan kayu oleh masyarakat
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang
Sedang Prosedur pengelolaan fauna yang dimiliki PT YST
belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan
fauna berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
Kegiatan baru mencakup pembinaan habitat dan
pemantauan keberadaan fauna. Sedangkan untuk
penyelamatan jenis dan perlindungan fauna belum
dijelaskan secara rinci dalam prosedur tersebut
PT YST telah melakukan kegiatan pengelolaan
fauna, akan tetapi baru terbatas pada pembinaan
habitat dan pemantauan keberadaan fauna.
Sedangkan untuk penyelamatan jenis dan
perlindungan fauna belum dijelaskan secara rinci
dalam prosedur pengelolaan, sehingga dengan
belum sempurnanya prosedur pengelolaan dan
kegiatan identifikasi, maka untuk implementasi
kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya
diimplementasikan
Gangguan terhadap fauna dilindungi di areal kerja
PT YST masih terjadi, hal ini berdasarkan laporan
perlindungan dan pengamanan hutan diketahui
bulan Februari dan agustus terdapat gangguan
perburuan satwa dilindungi. Upaya
penanggulangan gangguan tersebut berupa
sosialisasi dan pemasangan baner untuk jenis-
jenis fauna diindungi. Dan pemasangan papa
himbauan larangan berburu
Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik PT YST telah mengidentifikasi keberadaan
masyarakat desa binaannya melalui Laporan
Tindak Lanjut Data Base Sosial tahun 2017.
dimana Laporan Tindak Lanjut data base sosial PT
YST telah memuat memuat tentang kajian adanya
potensi ekonomi di masyarakat, dan upaya untuk
menjadikan hasil identifikasi yang ada sebagai
basis pengelolaan sosial ekonomi masyarakat di
desa binaan
Telah tersedia mekanisme yang mengatur
pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan namun belum
direvsi sesuai dengan ketentuan terbaru tentang
resolusi konflik. Permasalahan yang timbul dalam
prakteknya berkaitan dengan fee kompensasai
produksi kayu yang diselesaikan oleh Unit
Manajamen langsung dengan suku pemilik hak
tanah ulayat/adat
PT YST telah memiliki mekanisme yang mengatur
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan masyarakat setempat dalam perencanaan
pemanfataan SDH yang legal lengkap dan jelas
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan PT YST dengan batas kawasan yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat
Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dikelola dengan baik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
Baik Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial PT YST sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial PT YST terhadap
masyarakat
Terdapat bukti sebagian pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban
pemegang izin terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH
PT YST telah melaksanakan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam pengelolaan SDH. Namun
demikian terkait dengan kegiatan pemberdayaan
ekonomi koperasi sebagaimana diamanatka, oleh
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.570/MENHUT-II/2011,
tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pemberian
Perpanjangan IUPHHK-HA pada PT Yotefa
Sarana Timber belum sepenuhnya dilaksanakan.
Tersedia sebagian laporan kelola sosial terkait
pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Baik Data dan informasi yang berkaitan tentang
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH
Telah tersedia mekanisme mengenai peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Terdapat dokumen rencana PT YST mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, namun belum dilengkapi
dengan RO PMDH tahun 2017
Terdapat bukti implementasi sebagaian
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh PT YST.
PT YST memiliki bukti dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Sedang Telah tersedia mekanisme resolusi konflik namun
belum mengacu pada ketentuan Perdirjen
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman
Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dalam Hutan Produksi
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT YST belum memiliki peta potensi konlik sesuai
dengan ketentuan Perdirjen
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman
Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dalam Hutan Produks, namun setiap
konflik yang timbul akibat kegiatan operasional PT
YST dapat diselesaikan dengan baik
Tersedia organisasi kelembagaan konflik namun
belum memiliki rencana kerja dan rencana alokasi
anggaran biaya operasional yang secara khusus
untuk operasional kegiatannya
PT YST belum menyampaikan laporan pemetaan
potensi dan resolusi konflik berkala sesuai dengan
ketentuan Perdirjen
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan
ketentuan tersebut laporan harus disampiakn
secara berkala setiap 6 bulan kepada Dinas
Kehutanan Provinisi dan Dirjen PHPL
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Sedang PT YST telah merealisasikan sebagian besar
hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
PT YTS telah merealisasikan sebagian besar
pengembangan kompetensi karyawanya, namun
belum belum merujuk kepada rencana dari Analisis
Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis)
pada masing-masing bagian
PT YST telah mengimplementasikan standar
jenjang karir karyawan berdasarkan hasil
pengamatan dan penilaian karyawan (evaluasi
kinerja karyawan), namun belum dilaksanakan
secara menyeluruh pada setiap bagian
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan baru sebagian diimplementasikan
VLK
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi a. Kelengkapan dan keabsahan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.570/MENHUT-
II/2011, tanggal 3 Oktober 2011 di Kabupaten
Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, Luas ±
123.565 Ha dipenuhi seluruhnya
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
b. PT Yotefa Sarana Timber dapat menunjukan SPP
dan bukti bayar IIUPH : Berupa Aplikasi
Pengiriman Uang dan Tujuan pengiriman :
Bendahara Umum penerima setoran IIUPH,
tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti
Pengirim dan sesuai dengan SPP
NA c.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi a. PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA yang sah dan
dilengkapi dengan peta penataan areal kerja yang
dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang
Memenuhi b. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang,
terdapat penandaan lokasi yang tidak boleh
ditebang yang berada di dalam Areal Blok RKT
2017 berupa Non Exploitable (NE)/Medan Berat
dan Sempadan Sungai Chi
Memenuhi c. Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok
RKT 2017, blok RKT disahkan oleh pejabat yang
berwenang. Hasil observasi lapangan
menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai
dengan peta Blok RKT yang telah disahkan
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi a. Dokumen RKUPHHK-HA PT Yotefa Sarana
Timber tersedia lengkap dengan lampirannya dan
sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
NA b. melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dalam hutan alam dengan silvikultur
TPTI, tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman industri
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang yaitu Ade M.Latief dengan No. Reg.
00133-18/PKB-R/XXXIII/2015, hasil uji petik LHP
dengan fisik kayu yang dilakukan di TPn dan TPK
Antara/Logpond oleh Ganis yang berwenang
menunjukkan selisih pengukuran volume dengan
dokumen LHP dibawah 5 % dan Nomor batang di
LHP dapat ditemukan di lapangan yaitu di petak
44-U
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK
Antara/ Logpond atau ke tujuan pengiriman kayu di
luar areal kerja dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK)
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi a. Sistem penomoran kayu yang terdapat di PT
Yotefa Sarana Timber sesuai dengan nomor yang
terdapat di dokumen, sehingga kayu yang
tercantum di dokumen dapat ditelusur sampai ke
petak tebangan
Memenuhi b. Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan kayu
bulat yang diterapkan oleh pemegang izin dan bukti
ketelusuran kayu hingga ke petak tebangan
diperoleh bahwa identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh PT Yotefa Sarana Timber
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Terdapat dokumen angkutan berupa SKSHHK yang
lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan
oleh petugas yang berwenang) yang terbit pada
Bulan Desember 2016 dan Januari s/d Desember
2017
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi a. Dokumen SPP yang diterbitkan sesuai dengan LHP
yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis,
volume maupun tarif
Memenuhi b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen
Bukti Setor PSDH dan DR, PSDH dan DR telah
dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
Memenuhi c. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH
dan DR dan bukti setor PSDH dan DR, PT Yotefa
Sarana Timber telah membayar lunas PSDH dan
DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai tarif yang berlaku
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi PT Yotefa Sarana Timber telah mendapatkan Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor PKAPT: 26.02.1.03552 yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2018, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT
Yotefa Sarana Timber berbendera Indonesia
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
Memenuhi PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan
pemasangan Tanda V-Legal yang menyatu dengan
Label Barcode sebagaimana yang diatur dalam
Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor : P. 14/VI-
BPPHH/2014
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki Dokumen
Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan
(Andal) dan telah mendapatkan
pengesahan/Persetujuan Komisi Pusat AMDAL
DEPHUT Nomor: 212/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 10
Oktober 1995
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi a. PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 212/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 10 Oktober 1995
Memenuhi b. PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak penting yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Memenuhi a. PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki prosedur
K3 dan telah Menunjuk Panitia Pembina K3 yang
diketuai sdr. Hadi Suroso
Memenuhi b. PT Yotefa Sarana Timber menyediakan peralatan
K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan
tersebut berfungsi baik
Memenuhi c. PT Yotefa Sarana Timber memiliki catatan
kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi Terdapat Nota Dinas Manager Pengusahaan Hutan
yang menyatakan bahwa managemen memberikan
kebijakan kepada setiap karyawan/pekerja untuk
membentuk dan bergabung dalam serikat
pekerja/buruh yang berada dalam lingkungan PT
Yotefa Sarana Timber
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi PT YST telah menyusun dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) yang digunakan sebagai sarana
hubungan industrial (hadan telah didaftarkan ke
Disnakertarans Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal
5 Desember 2015
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi PT Yotefa Sarana Timber tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur