PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI 2018perusahaan yang berisikan etika bisnis, komitmen serta penegakkan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku bagi setiap individu dalam menjalankan

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

2018

Code of Conduct PT PJB Investasi 2

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .................................................... 1

DAFTAR ISI..................................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 3

1.1 Code of Conduct .......................................................................................................... 3

1.2 Visi dan Misi Perusahaan ............................................................................................. 4

BAB II TANGGUNG JAWAB ........................................................................................................... 5

2.1 Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan ....................................................................... 5

2.2 Tanggung Jawab Insan PJBI ......................................................................................... 5

2.3 Tanggung Jawab Pimpinan PJBI .................................................................................. 6

BAB III ETIKA USAHA ..................................................................................................................... 8

3.1 Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham .............................................................. 8

3.2 Etika Perusahaan dengan Karyawan ........................................................................... 8

3.3 Etika Perusahaan dengan Mitra Usaha ....................................................................... 9

3.4 Etika Perusahaan dengan Rekanan ............................................................................. 9

3.5 Etika Perusahaan dengan Pesaing ............................................................................... 9

3.6 Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi .................... 10

3.7 Etika Perusahaan dengan Pemerintah dan Penegak Hukum .................................... 10

3.8 Etika Perusahaan dengan Pelanggan ........................................................................ 11

3.9 Etika Perusahaan dengan Masyarakat ...................................................................... 11

BAB IV ETIKA KERJA .................................................................................................................... 12

4.1 Etika Bekerja Insan Perusahaan ................................................................................ 12

4.2 Integritas Laporan Keuangan .................................................................................... 13

4.3 Perlindungan Informasi Perusahaan ......................................................................... 13

4.4 Perlindungan Aset Perusahaan ................................................................................. 14

4.5 Kegiatan Politik Perusahaan Dan Sosial Perusahaan ................................................ 15

4.6 Benturan Kepentingan .............................................................................................. 16

4.7 Gratifikasi .................................................................................................................. 16

4.8 Kepedulian Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Pelestarian

Lingkungan ............................................................................................................... 17

BAB V MEKANISME PELAPORAN DAN SANKSI .......................................................................... 19

5.1 Mekanisme Pelaporan Pengaduan Pelanggaran ....................................................... 19

5.2 Jenis Pelanggaran ...................................................................................................... 20

5.3 Sanksi Atas Pelanggaran ............................................................................................ 20


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Code of Conduct (CoC)

Code of Conduct (CoC) adalah dokumen tertulis yang mengatur tata cara atau perilaku

perusahaan yang berisikan etika bisnis, komitmen serta penegakkan peraturan-peraturan

perusahaan yang berlaku bagi setiap individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya.

CoC merupakan salah satu pedoman yang harus ditaati setiap individu dalam perusahaan

untuk mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. CoC dapat digunakan sebagai sebuah

instrumen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di

perusahaan. Penerapan Code of Conduct (CoC) secara konsisten dan konsekuen oleh setiap

Insan Perusahaan dapat bermanfaat bagi Pemegang Saham, Perusahaan, Insan Perusahaan dan

Pemangku Kepentingan lainnya.

Penyusunan CoC ini memuat etika bisnis, etika kerja dan didasari 6 (enam) Tata Nilai PT

Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), yaitu:

a. Synergy

Membangun rasa empati dan memberikan kepercayaan dalam setiap hubungan.

Fokus dalam mengembangkan diri dengan menunjukkan potensi maksimal.

b. Professional

Berkomitmen tinggi dalam mencapai target. Berdedikasi untuk mengembangkan diri

sendiri, Perusahaan dan bangsa.

c. Ethical

Menanamkan prinsip-prinsip moral dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Memperjuangkan kebenaran dengan bersikap jujur.

d. Attentive

Memperhatikan keberlangsungan bisnis dan lingkungan Perusahaan. Menciptakan

suasana kerja yang nyaman serta kondusif, saling menghormati dan bersikap tulus.

e. Reliable

Memberikan kerja nyata secara konsisten dan bertanggung jawab atas setiap tuga1s

yang dikerjakan.

f. Solutive

Proaktif dan berpikiran terbuka dalam mencapai solusi yang inovatif. Berorientasi pada

penyelesaian masalah yang saling menguntungkan (win-win solution).


1.2 VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1.2.1 Visi

Menjadi perusahaan investasi ketenagalistrikan dan energi terkemuka untuk mencapai

pertumbuhan nilai aset yang wajar dan berkelanjutan.

1.2.2 Misi

1. Memiliki penyertaan signifikan pada perusahaan ketenagalistrikan;

2. Mengembangkan proyek ketenagalistrikan dengan teknologi yang efisien dan ramah

lingkungan;

3. Memastikan keberlangsungan jangka panjang atas reinvestment dari ekuitas para

pemegang sahan PT PJB Investasi.


BAB II

TANGGUNG JAWAB

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) sangat memperhatikan etika dalam menjalankan

roda bisnis perusahaan sehingga Perusahaan tidak hanya memperhatikan pada aspek business as usual

semata namun Perusahaan berupaya bertanggung jawab secara penuh baik pada tingkat korporasi,

pimpinan Perusahaan, maupun Insan Perusahaan. PT PJBI berkomitmen bertanggung jawab penuh

pada semua lini di dalam perusahaan secara merata dalam rangka mematuhi terhadap peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan etika Perusahaan sebagai bagian tanggung jawab etika

perusahaan.

2.1 Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan

Pedoman Perilaku Perusahaan ini menjelaskan tentang standar Etika yang berlaku secara

umum di lingkungan PT PJBI, sebagai landasan tata nilai yang terukur dan berdasarkan nilai-

nilai moral yang hidup dalam menentukan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal-hal yang

terpuji dan yang tercela, serta hal-hal yang pantas dan wajar atau sebaliknya.

PT PJBI berupaya menegakkan dirinya pada nilai integritas, keadilan, keterbukaan, loyalitas,

dan Keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya, maka dengan demikian PT PJBI melarang

setiap Insan PT PJBI dan termasuk keluarganya dalam derajat satu lurus ke atas, ke bawah dan

ke samping, serta pihak lain yang terkait dengan PT PJBI untuk memasuki setiap perbuatan

yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak wajar, tidak bermoral atau

bertentangan dengan integritas perusahaan yang bergerak di bidang usaha re-investasi

pembangkitan listrik.

2.2 Tanggung Jawab Insan PJBI

a. Mempelajari dan memahami secara rinci Pedoman Perilaku Perusahaan yang terkait

dengan lingkup pekerjaannya. Setiap Insan PT PJBI harus memahami standar etika yang

dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan ini;

b. Insan PJBI apabila kurang atau tidak memahami sebagian atau seluruh aturan tata nilai

atau etika yang diatur pada Pedoman Perilaku Perusahaan ini, maka Insan PT PJBI agar

menghubungi atasan langsung atau Bidang SDM.


c. Segera menyampaikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direksi,

setiap menemukan masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan;

d. Memahami mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku ini untuk

memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan;

e. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan

pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan.

2.3 Tanggung Jawab Pimpinan PJBI

a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan

melalui:

1) Mendorong kepatuhan bawahan terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan secara

pribadi;

2) Melakukan pengawasan secara teratur terhadap program-program yang bertujuan

mendorong kepatuhan Insan PJBI melaksanakan Pedoman Perilaku Perusahaan;

3) Memberikan ketaladanan dalam cara bersikap dan bertindak sehari-hari.

b. Memastikan bahwa setiap Insan PT PJBI memahami bahwa kepatuhan terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan ini merupakan sebuah kepentingan Bersama;

c. Mendorong Insan PT PJBI untuk berperan aktif terkait masalah integritas dan etika bisnis;

d. Menjadikan upaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan ini sebagai standar

penilaian evaluasi dan penghargaan kepada Insan PT PJBI;

e. Memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan

melalui upaya-upaya berikut:

1) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi

secara dini dan sistematis;

2) Mengidentifikasi dan melaporkannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan

terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat

menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan;

3) Memastikan dilaksanakannya sosialisasi dan internalisasi Pedoman Perilaku

Perusahaan bagi seluruh Insan PT PJBI, Perusahaan Anak, Afiliasi, dan kepada mitra

kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Pedoman Perilaku

Perusahaan ini secara komprehensif.


f. Melakukan identifikasi atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan ini melalui:

1) Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan

terjadinya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Perusahaan;

2) Menciptakan system pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran Pedoman

Perilaku Perusahaan yang melindungi kerahasiaan dari Insan PT PJBI yang

melaporkan;

3) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap Pedoman Perilaku

Perusahaan oleh Satuan Kerja Internal Audit untuk menilai efektivitas pelaksanaan

dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

g. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman

Perilaku Perusahaan melalui:

1) Memperbaiki secara cepat kekurangan yang ditemukan dalam penilaian kepatuhan

terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Perusahaaan;

2) Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai dengan kontribusi aktivitas

kerjanya;

3) Melakukan konsultasi dengan Bidang Hukum Perusahaan (Corporate Legal Affairs)

terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan yang terjadi memerlukan

campur tangan pihak penegak hukum.


BAB III ETIKA USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dan bertindak sesuai

dengan Good Corporate Governance (GCG). Tujuannya adalah agar Perusahaan dapat menjalin

interaksi dengan para pemangku kepentingan Perusahaan serta setiap individu yang ada di dalam

Perusahaan. Dengan demikian etika-etika Perusahaan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk dapat

menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

3.1 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan Pemegang Saham dan berperilaku adil

kepada setiap pemegang saham. Untuk itu Perusahaan berkewajiban untuk :

1. Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola Perusahaan;

2. Menghormati atas hak dan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham dan menjamin

Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya;

3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemegang Saham;

4. Meningkatkan kinerja untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham;

5. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Pemegang Saham;

6. Dilarang untuk mencemarkan nama baik Pemegang Saham;

3.2 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

Untuk menjaga keharmonisan antar Karyawan, maka Perusahaan harus :

1. Menghormati dan menghargai hak-hak sesama Karyawan;

2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung produktivitas Karyawan;

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas

dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;

4. Memberikan peluang yang sama terhadap Insan Perusahaan untuk mendapatkan promosi;

5. Terbuka terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Perusahaan;

6. Tidak bersikap apatis terhadap kritik dan saran;

7. Tidak saling menyalahkan antar Karyawan.


3.3 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA

Keharmonisan hubungan Perusahaan dengan Mitra Usaha (Partner) harus selalu dijaga secara

professional dan tidak ada pihak yang dirugikan agar usaha dapat bertahan ditengah persaingan.

Maka Perusahaan harus berkomitmen untuk:

1. Mengedepankan azas manfaat bagi kedua belah pihak dan bersinergi dalam kerjasamanya;

2. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kontrak/perjanjian;

3. Membangun komunikasi yang intensif, transparan dan selalu menjaga rahasia kedua belah

pihak;

4. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai dan batas toleransi yang

diperbolehkan dan diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.4 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN REKANAN

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama bagi rekanan (penyedia barang dan jasa)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip adil,

transparan, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi Quality, Cost,

Delivery dan Service sesuai dengan persyaratan yang diharapkan. Untuk itu Perusahaan dalam

menjalankannya harus :

Memberikan kesempatan secara terbuka kepada calon Rekanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

1. Melakukan penilaian secara objektif yang adil, kompetitif dan transparan dalam memenuhi

kualifikasi persyaratan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai kontrak/perjanjian yang

disepakati;

3. Menjaga komunikasi yang baik dan kondusif dengan Rekanan;

4. Tidak membuka peluang untuk terjadinya gratifikasi dan suap.

3.5 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

Perusahaan harus bersaing secara sehat dalam menjalankan usahanya, etika usaha yang harus

dipatuhi Perusahaan dalam berkompetisi dengan Pesaing adalah :

1. Selalu melaksanakan usaha dan bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


2. Menjadikan Pesaing sebagai acuan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja Perusahaan;

3. Menjaga informasi rahasia milik Perusahaan ke Pesaing;

4. Saling menghormati dan menjaga hubungan dengan Pesaing;

5. Tidak bersikap konfrontatif;

6. Tidak merusak nama baik pesaing.

3.6 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi harus saling bersinergi untuk

meningkatkan citra perusahaan dalam persaingan bisnis. Etika usaha Perusahaan dengan Anak

Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi yang harus ditaati yaitu :

1. Memastikan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi menerapkan Good Corporate

Governance (GCG) dalam mengelola perusahaan;

2. Membangun bisnis yang wajar dan saling menguntungkan;

3. Mengawasi dan mengawal pertumbuhan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;

4. Menjalin hubungan baik yang komunikatif dan intensif dengan Anak Perusahaan dan

Perusahaan Asosiasi;

5. Memberikan arahan sesuai kewenangan;

6. Tidak membebankan risiko yang tidak pada porsinya ke salah satu pihak.

3.7 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH DAN PENEGAK HUKUM

Sebagai Perusahaan yang taat hukum, hubungan dengan Pemerintah dan Aparat Penegak

Hukum harus dijaga dengan baik. Untuk itu, hal-hal yang harus ditaati saat berhubungan dengan

Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum yaitu:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang brlaku;

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses

bisnis Perusahaan;

3. Membina hubungan baik secara komunikatif dan harmonis dengan Pemerintah dan Aparat

Penegak Hukum;

4. Mendukung program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;

5. Terbuka terhadap masukan dan evaluasi dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;

6. Bersikap kooperatif dengan Aprat Penegak Hukum;


7. Tidak melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8. Tidak memanfaatkan hubungan dengan Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan pribadi

(di luar kepentingan Perusahaan);

9. Tidak memberikan keterangan palsu;

10. Tidak memberikan layanan di luar batas ketentuan Perusahaan.

3.8 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk selalu memberikan

pelayanan yang maksimal agar kesepakatan dengan pelanggan tercapai. Untuk itu, Perusahaan

berkomitmen untuk :

1. Mengutamakan kepuasan Pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik;

2. Menghormati segala hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3. Menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan;

4. Menjaga kesopanan dalam berinteraksi dengan Pelanggan;

5. Melindungi rahasia informasi dan nama baik Pelanggan;

6. Menyediakan sarana pelaporan keluhan pelanggan;

7. Menerima dan memproses segala keluhan yang diadukan Pelanggan.

3.9 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

Perusahaan merupakan bagian dari Masyarakat dan berkeinginan untuk tumbuh dan

berkembang bersama Masyarakat. Untuk itu Insan Perusahaan harus menjaga hubungan baik

dengan Masyarakat untuk mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility (CSR)

dengan cara :

1. Menjunjung dan menghormati adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat;

2. Menjalin hubungan baik yang berkesinambungan dengan Masyarakat;

3. Bersikap sopan dan tidak kasar terhadap Masyarakat sekitar;

4. Tidak mengacuhkan keluhan yang disampaikan oleh Masyarakat.


BAB IV ETIKA KERJA

4.1 ETIKA BEKERJA INSAN PERUSAHAAN

Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk selalu menigkatkan pengembangan diri dan

Perusahaan serta menjaga citra Perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Oleh karena

itu dibuat pedoman tentang etika bekerja Insan Perusahaan yang mencakup :

4.1.1 Pengembangan Diri Insan Perusahaan

1. Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama Perusahaan;

2. Inisiatif dan sistematis dalam urusan pekerjaan (continuous learning);

3. Mengikuti pelatihan dan program pengembangan diri;

4. Aktif untuk mencari tahu, bertanya dan memperbanyak ide kreatif;

5. Menjadikan tantangan sebagai motivasi untuk berkembang;

6. Tidak melakukan tindakan dan pembicaraan yang melanggar norma-norma dan asas

kesusilaan yang berlaku.

4.1.2 Pengembangan Terhadap Perusahaan

1. Menerapkan Tata Nilai Perusahaan dalam bekerja;

2. Mendukung manajemen secara aktif dalam mewujudkan integrase resources;

3. Memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam meningkatkan bisnis Perusahaan;

4. Bekerjasama dan saling mendukung dalam setiap entitas/bidang kerja Perusahaan,

Induk Perusahaan maupun Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi;

5. Aktif berkomunikasi dan berhubungan baik dengan mitra kerja untuk menjaga dan

meningkatkan citra Perusahaan;

6. Disiplin, melaksanakan kewajiban dan tidak menunda pekerjaan yang menjadi

tanggung jawabnya;

7. Menghargai perbedaan yang ada di antara Insan Perusahaan;

8. Melakukan penilaian secara objektif;

9. Tidak menghasut pihak lain untuk melakukan tindakan diskriminatif.


4.2 INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan dan Insan Perusahaan bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan dilakukan secara akurat, teliti dan professional agar

dapat dipastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dan dapat dibuktikan. Laporan

Keuangan merupakan dokumen yang berisikan data-data Perusahaan dan dilarang bagi setian

Insan Perusahaan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Maka, Perusahaan menjaga

integritas laporan keuangan dengan cara :

1. Menyajikan laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas dan ekuitas) secara akurat dan

tepat untuk memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan Perusahaan;

2. Menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk menilai

kewajaran serta kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi;

3. Memberikan data-data dan dokumen relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan

keputusan;

4. Tidak menyebarluaskan dokumen dan informasi yang mencatat laporan keuangan

Perusahaan tanpa persetujuan pihak yang berwenang;

5. Tidak melakukan pemalsuan data dan pencatatan transaski.

4.3 PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN INTANGIBLE ASSET

Informasi Perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Informasi Sangat Rahasia

Informasi sangat rahasia adalah informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada

pihak manapun, kecuali kepada: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan pihak lain yang

telah disetujui oleh Direktur Utama atas nama Direksi atau pihak lain yang dikuasakan, dan

akan digunakan dalam rangka kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di persidangan.

2. Informasi Rahasia

Adalah informasi yang karena sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak internal

Perusahaan yang tidak memiliki kewenangan dan kepentingan serta kepada Publik

sehingga apabila diungkapkan akan merugikan kepentingan Perusahaan dan Pemegang

Saham dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


3. Informasi Terbatas

Adalah informasi yang tidak termasuk kategori sangat rahasia dan rahasia sebagaimana

dimaksud dalam poin 1 dan 2, yang ditujukan untuk kepentingan internal Perusahaan

namun tidak untuk kepentingan publik.

4. Informasi Biasa

Adalah informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan

terbatas yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan

kepada Publik.

Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang Perusahaan.

Segala bentuk alat informasi dan komunikasi Perusahaan dalam bentuk perangkat keras maupun

perangkat lunak harus selalu dijaga sebagaimana mestinya agar tidak ada data tentang

Perusahaan yang tercuri. Untuk itu, setiap Insan Perusahaan berpedoman untuk :

1. Mengamankan data dan informasi yang dimiliki Perusahaan;

2. Pengungkapan informasi sangat rahasia kepada pihak lain, dilakukan dengan persetujuan

tertulis Direktur Utama atas nama Direksi;

3. Pengungkapan informasi rahasia kepada pihak lain, dilakukan dengan persetujuan tertulis

Direktur terkait;

4. Pengungkapan informasi terbatas kepada pihak lain, dilakukan dengan persetujuan pejabat

satu level terkait;

5. Pengungkapan informasi biasa dapat dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan;

6. Dilarang membocorkan rahasia Perusahaan dan Mitra Usaha ke pihak lain untuk

kepentingan pribadi atau pihak lain;

7. Melaporkan apabila telah diketahui ada data Perusahaan yang hilang;

8. Apabila Insan Perusahaan berhenti bekerja atau meninggalkan Perusahaan, maka seluruh

dokumen atau catatan yang didapat tetap menjadi milik Perusahaan dan Insan Perusahaan

tersebut dilarang menyalahgunakan informasi yang bukan kewenangannya;

9. Dilarang melakukan praktik penjualan informasi orang dalam.

4.4 PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN

Harta atau Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk mencapai tujuan

Perusahaan. Pedoman perilaku disusun untuk tujuan memelihara dan menggunakan Aset


Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, setiap

Insan Perusahaan wajib :

1. Mengoptimalkan Aset Perusahaan untuk menambah nilai Perusahaan sesuai dengan

lingkup bisnis Perusahaan;

2. Menjaga dan memelihara Aset Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas Aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

4. Tidak menggunakan dan memanfaatkan Aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi;

5. Tidak menggunakan Aset Perusahaan untuk melakukan tindakan diluar hukum yang

berlaku.

4.5 KEGIATAN POLITIK DAN SOSIAL PERUSAHAAN

A. Kegiatan Politik Perusahaan

Perusahaan bersikap netral untuk tidak mendukung atau berpihak terhadap partai politik

dan tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk kegiatan partai politik

manapun. Insan Perusahaan dituntut untuk bersikap professional, dengan cara:

1. Insan Perusahaan berhak menyampaikan aspirasi dan pandangan kepada pemerintah

yang menyangkut aspek operasional dan mempengaruhi bisnis Perusahaan. Namun

penyampaian aspirasi terseut harus di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut

Perusahaan;

2. Insan Perusahaan dilarang membawa, menggunakan dan memperlihatkan nama,

atribut dan fasilitas Perusahaan pada seluruh aktifitas/kegiatan Partai Politik beserta

afiliasinya;

3. Insan Perusahaan dilarang membawa, memperlihatkan dan memasang atribut partai

politik di lingkungan Perusahaan;

4. Setian Insan Perusahaan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau

eksekutif atau menduduki jabatan tertentu dalam partai politik, maka yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan.

B. Kegiatan Sosial Perusahaan

Perusahaan berkomitmen menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau

Corporate Social Responsibility. Perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan


pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi.

Pengembangan dan pemberdayaan tersebut diutamakan dalam bidang ekonomi, sosial,

budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk pilih kasih dan bersifat subjektif dalam

menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan

Perusahaan tersebut.

4.6 BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat perbedaan antara kepentingan pribadi

yang mendapat otoritas/kewenangan terhadap kepentingan Perusahaan yang dapat

mempengaruhi kinerja Perusahaan. Benturan kepentingan dapat terjadi ketika:

1. Insan Perusahaan memiliki hubungan kerabat dengan pejabat di Perusahaan;

2. Insan Perusahaan terlibat langsung atau sebagai yang diberi kewenangan dalam proses

pengadaan dengan Mitra Usaha;

3. Bekerja di perusahaan Mitra Usaha atau Perusahaan Pesaing.

Hal-hal yang harus dihindari akan terjadinya benturan kepentingan, di antaranya:

1. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada diri sendiri,

keluarga, kerabat maupun pihak lain atas beban Perusahaan;

2. Melakukan aktivitas luar dinas/tugas yang dapat mengurangi atau mempengaruhi

independensi atau obyektivitas pribadi maupun rekan kerja dalam melaksanakan

pekerjaan;

3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana yang bersangkutan

atau keluarganya memiliki kepentingan finansial pada perusahaan/pembeli barang dan jasa

tersebut.

Apabila terjadi benturan kepentingan, maka Insan Perusahaan tersebut harus mengundurkan

diri dari proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.7 GRATIFIKASI

Setiap Insan Perusahaan senantiasa menaati aturan terkait gratifikasi sebagai pencerminan dari

nilai profesionalisme yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif di Perusahaan.

Gratifikasi dapat mempengaruhi Insan Perusahaan yang menyebabkan kinerja terhadap

Perusahaan menjadi tidak stabil.


Untuk mencegah terjadinya Gratifikasi dilingkungan Perusahaan, maka setiap Insan Perusahaan

harus mentaati peraturan yang dibuat oleh Perusahaan. Aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang meminta, menerima, menawarkan dan memberikan

suap, Gratifikasi dalam bentuk apapun;

2. Seluruh Insan Perusahaan wajib melakukan penolakan terhadap Gratifikasi dalam bentuk

pemberian hadiah/cinderamata, jamuan, donasi, dan hiburan secara sopan dan santun

yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

3. Seluruh Insan Perusahaan wajib melaporkan atas penolakan, penerimaan dan pemberian

atas Gratifikasi yang telah dilakukan;

4. Semua Insan Perusahaan bertanggung jawab mencegah praktik korupsi di lingkungan

Perusahaan;

5. Semua Insan Perusahaan harus mengetahui perkembangan aturan Gratifikasi terkini.

Setiap Insan Perusahaan yang terbukti menerima suap, Gratifikasi dan semacamnya dalam

bentuk apapun termasuk yang menyangkut nama baik Perusahaan, maka Insan Perusahaan

tersebut harus mengundurkan diri dari posisinya dan mengikuti proses sesuai aturan

perundang-undangan yang berlaku.

4.8 KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PELESTARIAN

LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian

lingkungan tercermin dari nilai professional yang ada di dalam tata nilai perusahaan. Perusahaan

berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan menanamkan nilai-nilai keselamatan dan

kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh Insan Perusahaan.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dampak lingkungan dengan selalu melakukan

evaluasi dan menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat dari proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu setiap Insan Perusahaan wajib

mengikuti peraturan terkait K3 dan pelestarian lingkungan sebagai berikut :

1. Mengetahui peraturan prosedur dan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan

kerja serta pelestarian lingkungan.

2. Mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta

pelestarian lingkungan.

3. Saling mengingatkan apabila terdapat kondisi dan perilaku tidak aman serta berpotensi

menimbulkan pencemaran lingkungan.


4. Melaporkan apabila terdapat kondisi dan perilaku tidak aman, near miss, kecelakaan kerja,

serta pencemaran lingkungan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

5. Mengutamakan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya pencemaran

lingkungan, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja.

6. Menghormati pihak yang berwenang untuk menghentikan terjadinya keadaan tidak aman.

7. Larangan untuk bekerja tidak sesuai prosedur yang sudah diatur oleh peraturan terkait.

8. Larangan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan sekitar pada proses bisnis

Perusahaan.


BAB V

MEKANISME PELAPORAN DAN SANKSI

5.1 MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

Pelaporan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan

bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu maupun

fitnah. Mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran, di antaranya :

1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran dan pelapor yang

mencantumkan indentitasnya dan barang bukti.

2. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti

pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan. Pelapor

anonym dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan

tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas

laporannya tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.

3. Perusahaan memberikan tanda terima atas Pengaduan Pelanggaran yang diajukan secara

tertulis dengan identitas.

4. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh BadanHukum/Lembaga, maka selain

dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:

a. Fotokopi bukti identitas BadanHukum/Lembaga.

b. Dokumen yang rnenyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang

untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

5. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah melalui surat

tertulis atau email yang ditujukan kepada :

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi

Menara Bidakara-2 Lantai 8

Jalan Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Email : [email protected]

mailto:[email protected]


5.2 JENIS PELANGGARAN

5.2.1 Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah jenis pelanggaran yang melanggar ketentuan umum dan tata

tertib kedinasan yang bersifat administratif dan penyalahgunaan wewenang tetapi tidak

menimbulkan kerugian materiil secara langsung bagi Perusahaan.

5.2.2 Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah jenis pelanggaran yang memenuhi salah satu unsur di bawah

ini :

1. Mengganggu proses bisnis Perusahaan;

2. Melanggar norma hukum, norma sosial atau norma kesusilaan yang berlaku di

masyarakat;

3. Secara sengaja atau terencana untuk keuntungan pribadi atau kelompok

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang

besar bagi Perusahaan maupun Pihak Lain;

4. Melakukan pengulangan Pelanggaran Ringan.

5.2.3 Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah jenis pelanggaran yang memenuhi salah satu unsur di bawah

ini :

1. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

2. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau

mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja;

3. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau

pengusaha di lingkungan kerja

4. Dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Dengan sengaja merusak sistem atau fasilitas kerja milik Perusahaan;

6. Terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai pengurus atau anggota;

7. Melakukan pengulangan Pelanggaran Sedang.

5.3 SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Pedoman Perilaku) akan ditindak secara tegas dan

konsisten.


2. Setiap Insan Perusahaan diminta sesegera mungkin melaporkan apabila terdapat

pelanggaran atau dugaan pelanggaran atas Code of Conduct.

3. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Code of Conduct, maka akan

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Documents

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI 2018perusahaan yang berisikan etika bisnis, komitmen serta penegakkan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku bagi setiap individu dalam menjalankan