PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK …akses.ksei.co.id/docs/quarter/2010/09/TW1/OMRE/OMRE_LK_TW_I_2010.pdfpt indonesia prima property tbk dan anak perusahaan neraca konsolidasi

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASI

31 MARET 2010 DAN 2009

31 MARET 31 MARET

2010 2009

Rp Rp

AKTIVA

Kas dan setara kas 41,439,789,827 13,448,340,722

Investasi sementara 4,505,917 3,821,177

Piutang

Usaha 11,735,789,203 12,752,574,975

Lain -lain 10,390,638,818 18,388,447,612

Persediaan 1,947,869,340 2,345,072,362

Aktiva real Estate 297,065,718,569 297,002,564,553

Uang muka pembelian 29,524,872,135 13,434,663,233

Pajak dibayar dimuka 5,945,459,546 2,102,331,049

Biaya dibayar dimuka 6,509,394,779 7,150,681,888

Aktiva pajak tangguhan 4,097,012,516 3,672,412,838

Investasi dalam bentuk saham 49,158,848,801 49,158,848,801

Aktiva tetap - setelah dikurangi

akumulasi penyusutan 151,244,898,932 198,982,036,806

Aktiva bangun kelola serah - setelah dikurangi

akumulasi penyusutan 30,703,341,772 33,277,184,015

Tanah untuk pengembangan 114,979,854,590 114,979,854,590

Aktiva lain- lain 9,279,905,802 8,183,999,396

JUMLAH AKTIVA 764,027,900,547 774,882,834,017

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit

31 MARET 31 MARET

2010 2009

Rp Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

Wesel bayar - 102,459,825,000

Hutang

Usaha 6,424,312,866 7,324,327,416

Lain - lain kepada pihak ketiga 121,980,009,449 18,006,336,724

Hutang pajak 4,042,271,158 2,479,737,195

Biaya yang masih harus dibayar 70,460,883,672 159,291,034,067

Pendapatan diterima dimuka dan uang muka 99,126,338,245 92,391,360,506

Uang jaminan penyewa 12,056,875,795 12,758,198,690

Kewajiban pajak tangguhan 1,415,945,000 1,415,945,000

Kewajiban imbalan pasca kerja 25,847,923,821 20,596,909,852

Hutang Bank Jangka panjang 34,029,637,197 43,213,719,205

Hutang lain lain pihak ketiga jangka panjang 67,902,043,910 102,412,490,802

Goodwill 4,779,863,581 4,924,822,602

JUMLAH KEWAJIBAN 448,066,104,694 567,274,707,059

HAK MINORITAS ATAS AKTiVA BERSIH

ANAK PERUSAHAAN 37,459,036 7,555,151,806

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham Seri A

dan Rp 200 per saham untuk Seri B

Modal ditempatkan dan disetor -

495.000.000 shm Seri A dan 1,250,000,000 shm Seri B 745,000,000,000 745,000,000,000

Agio saham 36,750,000,000 36,750,000,000

Saldo defisit (465,825,663,183) (581,697,024,848)

Jumlah Ekuitas 315,924,336,817 200,052,975,152

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 764,027,900,547 774,882,834,017

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit

P.T. INDONESIA PRIMA PROPERTY DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

UNTUK PERIODE 3 (TIGA ) BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN 2009

2010 2009

(3 BULAN) (3 BULAN)

Rp Rp

PENDAPATAN USAHA

Penjualan 4,508,739,700 748,500,000

Jasa 33,228,588,653 28,503,573,361

Hotel 18,157,614,799 15,927,884,312

Jumlah Pendapatan Usaha 55,894,943,152 45,179,957,673

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN

BEBAN LANGSUNG HOTEL

Beban pokok dan langsung apartemen 8,879,888,169 4,685,697,142

Beban pegawai 8,479,988,886 8,167,410,845

Beban langsung hotel 12,990,022,866 12,588,641,289

Beban penyusutan dan amortisasi 4,388,821,161 4,896,099,636

Jumlah beban pokok penjualan dan

Beban langsung Hotel 34,738,721,082 30,337,848,912

LABA KOTOR 21,156,222,070 14,842,108,761

BEBAN USAHA

Beban penjualan 788,475,303 546,014,231

Beban administrasi & umum 10,496,686,017 11,292,574,993

JUMLAH BEBAN USAHA 11,285,161,320 11,838,589,224

LABA USAHA 9,871,060,750 3,003,519,537

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban bunga - bersih (1,289,966,373) (2,136,503,390)

Laba (Rugi) selisih kurs - bersih 2,714,786,491 (15,727,351,120)

Pendapatan (Beban) lain -lain (124,584,378) 1,237,351,152

Beban Lain-lain - Bersih 1,300,235,740 (16,626,503,358)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 11,171,296,490 (13,622,983,821)

TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN (3,130,578,965) (2,648,509,218)

HAK MINORITAS ATAS BAGIAN LABA (RUGI)

ANAK PERUSAHAAN (15,058,696) (85,520,448)

LABA (RUGI) BERSIH 8,025,658,829 (16,357,013,487)

LABA (RUGI) USAHA PER SAHAM 13 4

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM 10.8 (22.0)

Catatan : Laporan Keuangan Tidak Diaudit

P.T. INDONESIA PRIMA PROPERTY DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI

UNTUK PERIODE 3 (TIGA ) BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2010 DAN 2009

Modal disetor Saham Saldo Defisit Jumlah Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2009 745,000,000,000 36,750,000,000 (565,340,011,361) 216,409,988,639

Rugi bersih tahun berjalan (16,357,013,487) (16,357,013,487)

Saldo per 31 Maret 2009 745,000,000,000 36,750,000,000 (581,697,024,848) 200,052,975,152

Saldo per 1 Januari 2010 745,000,000,000 36,750,000,000 (473,851,165,510) 307,898,834,490

Laba bersih tahun berjalan 8,025,658,829 8,025,658,829

Saldo per 31 Maret 2010 745,000,000,000 36,750,000,000 (465,825,506,681) 315,924,493,319

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY, Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009

2010 2009

Rp. Rp.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan 67,341,327,056 49,855,109,770

Pembayaran pada karyawan dan pemasok (48,354,500,968) (43,208,713,437)

Kas dihasilkan dari operasi 18,986,826,088 6,646,396,333

Pembayaran bunga dan beban keuangan (1,142,900,358) (1,157,767,744)

Pembayaran pajak penghasilan (1,826,659,024) (1,746,108,765)

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 16,017,266,706 3,742,519,825

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan bunga 81,482,738 39,422,134

Hasil penjualan aktiva tetap 391,159,091 (612,544)

Perolehan aktiva tetap (1,420,961,090) (1,140,883,503)

Penambahan ( penurunan ) investasi (9,028,800,000) 3,000,000,000

Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga 5,319,409,638 (5,050,000,000)

Kenaikan (penurunan) hutang kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa - (404,683,000)

Penambahan (Penguranagn) Hutang Leasing - (77,788,800)

Penambahan aktiva bangun kelola serah (11,057,876) (20,520,000)

Modifikasi gedung (21,102,188) -

Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan 431,043,216 (214,587,307)

Penurunan uang jaminan 147,342,500 106,113,644

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi (4,111,483,971) (3,763,539,375)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penambahan ( penurunan ) deviden - (192,493,770)

Pembayaran hutang bank jangka panjang (72,770,598) (2,140,000,000)

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan (72,770,598) (2,332,493,770)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 11,833,012,137 (2,353,513,320)

KAS SETARA KAS AWAL TAHUN 29,669,071,474 15,787,350,999

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (62,293,784) 14,503,042

KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN 41,439,789,827 13,448,340,722

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

31 MAR 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

TERSEBUT

- 7 -

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Indonesia Prima Property Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang

Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970

berdasarkan akta No. 31 tanggal 23 April 1983 dari Sastra Kosasih, S.H., notaris di Surabaya.

Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat

Keputusannya No. C2-6044-HT.01.01-TH'83 tanggal 5 September 1983 serta diumumkan

dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1984, Tambahan

No. 241. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir

dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Juli 2008 dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.,

notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian anggaran dasar Perusahaan dengan Undang-undang

No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya No. AHU-82927.AH.01.02.Th.2008 tanggal 6 Nopember 2008.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Wisma Sudirman Lt. 11, Jl.

Jendral Sudirman Kav.34, Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan anak perusahaan terutama meliputi bidang persewaan

perkantoran, pusat perbelanjaan (mal), apartemen dan hotel, pembangunan perumahan beserta

segala fasilitasnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1983. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Soedibyo

Wakil Presiden Komisaris : Boediman Gozali

Komisaris : Drs. H. Lutfi Dahlan

M. Eddy Gozali

Komisaris Independen : Matheus Rukmasaleh Arif

Satriyana

Presiden Direktur : Husni Ali

Wakil Presiden Direktur : Chiu Man Sing

Direktur yang tidak terafiliasi : Njudarsono Yusetijo

Direktur :

Ng Haker Larson

Sriyanto Muntasram

Anna Susanti

Komite Audit

Ketua : Satriyana

Anggota :

Bakrin Rintis

Didi Fariadi



31 MARET 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

TERSEBUT (Lanjutan)

- 8 -

b. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut:

Tahun Operasi

Anak Perusahaan 2010 2009 Komersial Nama Proyek

Perumahan

PT Graha Mitrasantosa (GMS) 1994 Bukit Tiara

Pemilikan: (Tangerang)

Langsung 99,99% 99,99%

Tidak langsung, melalui

LAL, anak perusahaan 0,01% 0,01%

PT Paramita Swadaya (PS) Pra-operasi Bukit Tiara II

Pemilikan: (Tangerang)


GMS, anak perusahaan 99,92 % 99,92 %


LAL, anak perusahaan 0,08 % 0,08 %

Hotel dan Apartemen

PT Griyamas Muktisejahtera 1996 Hotel Novotel

(GMMS) (Surabaya)

Pemilikan:

Langsung 99,91% 99,91%



PT Mahadhika Girindra (MG) Pra-operasi -

Pemilikan:

Langsung 99,95% 99,95%



PT Graha Hexindo (GH) 1995 Tropik Apartemen

Pemilikan: dan Grand Tropic

Langsung 99,95% 99,95% Suites Hotel

Tidak langsung, melalui (Jakarta)


PT Angkasa Interland (AIL) Puri Casablanca

Pemilikan:

Langsung 98,96% 98,96% 1995 (Jakarta)


LAL, anak perusahaan 1.04% -

Pusat Perbelanjaan

PT Langgeng Ayomlestari (LAL) Mal Blok M

Pemilikan: (Jakarta)

Langsung 99,99 % 99,99 % 1993


GH, anak perusahaan 0,002% -

PT Almakana Sari (AS) Plaza Parahyangan

Pemilikan tidak langsung, melalui (Bandung)

LAL, anak perusahaan 99.81% 99.77%

GH, anak perusahaan 0.19% 0.23%

Perkantoran

PT Panen Lestari Basuki (PLB) Wisma Sudirman

Pemilikan:

Langsung 96,67% 96,67% 1986


LAL , anak perusahaan 3,33% -

(Jakarta)

Lain-lain

PT Karya Makmur Unggul (KMU) Pra - operasi -

Pemilikan tidak langsung, melalui



PT Mega Buana Sentosa (MBS) Pra - operasi -

Pemilikan tidak langsung, melalui



Persentase Pemilikan

Kecuali GMMS dan AS yang masing-masing berdomisili di Surabaya dan Bandung, seluruh anak perusahaan berdomisili di Jabotabek.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 9 -

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan Pada tanggal 29 Juni 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1194/PM/1994 untuk melakukan penawaran umum atas 35.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 22 Agustus 1994 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 28 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1937/PM/1996 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 360.000.000 saham. Pada tanggal 19 Desember 1996 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 30 Juni 2003 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan sebesar 1.250.000.000 saham melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4. Pada tanggal 31 Maret 2010, seluruh saham perusahaan atau sejumlah 1.745.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan anak perusahaan). Pengendalian dianggap ada apabila perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara. Hasil dari anak perusahaan yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akusisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi. Hak minoritas terdiri dari jumlah kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan usaha (Catatan 2c) dan bagian minoritas dari perubahan ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan usaha. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian induk perusahaan.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 10 -

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

c. Penggabungan Usaha Akuisisi anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, kewajiban yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut. Pada saat akuisisi, aset dan kewajiban anak perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proposional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan nilai wajar aset dan kewajiban non moneter tersebut diakui sebagai goodwill negatif, dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan garis lurus selama 20 tahun. Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aset bersih.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

e. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

1) Perusahaan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan,

atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);

2) perusahaan asosiasi;

3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);

4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi




TERSEBUT (Lanjutan)

- 11 -

anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

5) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

f. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Investasi

Unit Penyertaan Reksadana Unit penyertaan reksadana disajikan sebesar nilai aset bersih. Kenaikan (penurunan) nilai aset bersih unit penyertaan reksadana dibebankan pada laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

Investasi saham

Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

i. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted average method).

k. Biaya Dibayar Dimuka




TERSEBUT (Lanjutan)

- 12 -

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari tanah dan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title yang siap dijual dan tanah yang belum dikembangkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya praperolehan dan perolehan tanah ditambah biaya pinjaman dan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pematangan tanah akan dimulai. Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman (beban bunga dan selisih kurs). Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal. Biaya perolehan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat proyek pengembangan tersebut ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya.

m. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi selama 5 – 20 tahun. Properti investasi sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

n. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 13 -

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Tahun

Bangunan dan prasarana 8 – 20 Peralatan kantor 3 – 10 Peralatan dan perlengkapan operasional 4 – 10 Kendaraan 3 – 5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

o. Sewa Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai Lessor Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan dan anak perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sebagai Lessee Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan anak perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam neraca sebagai kewajiban sewa pembiayaan.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 14 -

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya. Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

p. Aset Bangun Kelola Serah

Aset tetap berupa bangunan dalam rangka bangun kelola dan serah (B.O.T.) beserta mesin dan instalasi yang melekat serta peralatan yang berada pada bangunan tersebut dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan dengan batas maksimum sesuai jangka waktu perjanjian bangun kelola dan serah, sebagai berikut:

Tahun

Bangunan 30 Mesin dan instalasi 10 Hak pakai atas aset B.O.T. yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset B.O.T. berikut akumulasi amortisasinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

q. Beban Tangguhan – Hak Atas Tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonomisnya.

r. Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel

Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

s. Penurunan Nilai Aset Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dan nilai pakai.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Real Estat




TERSEBUT (Lanjutan)

- 15 -

Pendapatan dari penjualan real estat berupa bangunan rumah tinggal dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya serta apartemen yang telah selesai pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: proses penjualan telah selesai; harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah

mencapai 20% dari harga jual;

tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan

penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat ke pemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Pendapatan penjualan kapling tanah tanpa bangunan, diakui dengan menggunakan metode akrual penuh (full accrual method) pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: jumlah pembayaran oleh pembeli sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual

yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; harga jual akan tertagih; tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap

pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk

menyelesaikan kapling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kapling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

hanya kapling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kapling tanah tersebut.

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai uang muka dan dicatat dengan deposit method sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi. Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui pada saat penggunaan aset oleh pihak lain sejalan dengan berlalunya waktu. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Pendapatan Hotel Pendapatan sewa hotel dan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat jasa diberikan atau barang diserahkan. Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai. Beban Beban diakui pada saat terjadinya.

u. Imbalan Pasca Kerja Perusahaan dan anak perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat




TERSEBUT (Lanjutan)

- 16 -

pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaiknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuaria yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

v. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final Atas penghasilan sewa dan jasa pelayanan dan pemeliharaan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau hutang pajak. Akun pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari hutang pajak penghasilan final. Perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak untuk aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

w. Laba (Rugi) Per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

x. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 17 -

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko 7dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

2010 2009

Rp Rp

Kas

Rupiah 602,935,224 510,339,793

Dollar Singapura 7,223,833

Bank

Rupiah

Bank Central Asia 6,191,867,690 2,723,545,308

Bank Mandiri 5,968,287,070 4,636,006,716

Bank Permata 2,377,895,662 1,232,948,143

Bank Danamon Indonesia 2,933,314,104 652,521,913

Bank Internasional Indonesia 835,922,899 415,320,610

Bank Ganesha 1,734,733,404 1,279,516,387

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700 juta) 1,964,338,409 871,276,915

Dollar Amerika Serikat

Bank Central Asia 1,799,238,052 328,700,832

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 220 juta) 334,356,745 198,451,152

Deposito berjangka

Rupiah

Bank Danamon 14,610,693,619

Bank Ganesha 2,000,000,000 500,000,000

Bank Permata

Dollar Amerika Serikat

Bank Internasional Indonesia 78,983,116 99,712,953

Jumlah 41,439,789,827 13,448,340,722

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun

Rupiah 5,25% - 8% 12.75%

Dollar Amerika Serikat 0.75% 0.75%




TERSEBUT (Lanjutan)

- 18 -

4. 5. 6.

7. PERSEDIAAN Akun ini merupakan persediaan hotel dengan rincian sebagai berikut:

2010 2009

Rp Rp

Perlengkapan 1,688,510,118 2,070,561,873

Makanan & Minuman 259,359,222 220,923,407

Lainnya 53,587,082

Jumlah 1,947,869,340 2,345,072,362

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat digunakan untuk kegiatan usaha normal sehingga manajemen tidak membuat penyisihan kerugian atas persediaan usang.

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2010 2009

Rp Rp

Pajak penghasilan final atas pendapatan diterima dimuka 1,404,664,125 1,438,417,136

Pajak penghasilan - pasal 25 4,091,607,752 253,809,221

Pajak pertambahan nilai - bersih 449,187,669 410,104,692

Jumlah 5,945,459,546 2,102,331,049

GH memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2007 dan 2006 sebesar Rp 251.342.272.

9. ASET REAL ESTAT




TERSEBUT (Lanjutan)

- 19 -

2010 2009

Rp Rp

Tanah dan bangunan siap dijual

Puri Casablanca (Apartemen) 17,991,742,371 23,014,475,802

Bukit Tiara (Perumahan) 8,298,902,952 7,787,481,282

Tropik (Apartemen) 850,190,937 850,190,937

Jumlah 27,140,836,260 31,652,148,021

Tanah yang belum dikembangkan

Bukit Tiara (Perumahan) 230,173,558,625 226,936,811,859

Lebak Bulus 16,753,229,065 15,415,510,054

Lebak Bulus - Karang Tengah 13,474,083,265 13,474,083,265

Puri Casablanca (Apartemen) 9,524,011,354 9,524,011,354

Jumlah 269,924,882,309 265,350,416,532

Jumlah Aset Real Estat 297,065,718,569 297,002,564,553

Tanah perumahan Bukit Tiara yang belum dikembangkan merupakan tanah milik GMS , terletak di Desa Pasir Jaya, Tangerang. Tanah Lebak Bulus yang belum dikembangkan merupakan tanah milik MBS seluas 14.020 m2 yang terletak di Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tanah Lebak Bulus - Karang Tengah yang belum dikembangkan merupakah tanah milik KMU seluas 13.732 m

2, terletak di Kampung Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Tanah Puri Casablanca yang belum dikembangkan merupakan tanah milik AIL seluas 5.386 m

2,

terletak di proyek apartemen Puri Casablanca, Jakarta. Sebagian aset real estat milik GMS digunakan sebagai jaminan hutang lain-lain pihak ketiga jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2010 . Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, aset real estat, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US$ 73.000.000 dan US$ 53.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10. INVESTASI SAHAM

Tempat Persentase

kedudukan pemilikan Rp

%

Metode biaya

PT Nusadua Graha International Jakarta 18.27 48,268,848,800

PT Agung Ometraco Muda Jakarta 0.52 890,000,000

Jumlah 49,158,848,800




TERSEBUT (Lanjutan)

- 20 -

PT Nusadua Graha International bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan (Westin Hotel) yang berlokasi di Nusa Dua, Bali.

11. WESEL BAYAR YANG SUDAH JATUH TEMPO

Merupakan wesel bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan dan GMS kepada PT Gajah Tunggal Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

2009

Rp

Rupiah 13,668,000,000

Dollar Amerika Serikat - US$ 7.671.000 88,791,825,000

Jumlah 102,459,825,000

Wesel bayar ini telah jatuh tempo sejak tanggal 30 Nopember 2000. Berdasarkan surat Perjanjian Penyelesaian Hutang dari PT Gajah Tunggal Tbk (GT) tanggal 23 Desember 2009, wesel bayar dan biaya bunga yang masih harus dibayar dikonversi seluruhnya menjadi hutang dalam Rupiah sebesar Rp 113.412.000.000 dan dicatat sebagai hutang lain-lain kepada pihak ketiga

12. HUTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

2010 2009

Rp Rp

PT Gajah Tunggal Tbk (GT) 113,412,000,000 -

Lainnya 8,568,009,449 18,006,336,724

Jumlah 121,980,009,449 18,006,336,724

Hutang kepada GT merupakan hutang milik Perusahaan dan GMS yang berasal dari konversi wesel bayar . Atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2010. Hutang lainnya terutama merupakan denda pajak atas SKPKB tahun 1999, 2002 dan 2003 .

13. HUTANG PAJAK




TERSEBUT (Lanjutan)

- 21 -

2010 2009

Rp Rp

Pajak penghasilan final 991,849,332 1,432,424,849

Pajak penghasilan:

Pasal 21 415,121,161 (635,811,249)

Pasal 23 140,057,521 133,981,521

Pasal 26

Pajak Bumi dan Bangunan 99,739,173 98,531,592

Pajak pembangunan 1 405,594,931 437,023,430

Pajak pertambahan nilai - bersih 1,989,909,040 1,013,584,053

Jumlah 4,042,271,158 2,479,734,196

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UANG MUKA PENJUALAN

2010 2009

Rp Rp

Pendapatan diterima di muka 18,059,618,065 22,422,116,258

Uang muka penjualan 81,066,720,180 69,969,244,248

Jumlah 99,126,338,245 92,391,360,506

Pendapatan diterima di muka berasal dari sewa perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen dan jasa pemeliharaan. Uang muka penjualan terutama merupakan uang muka penjualan rumah tinggal dan tanah di perumahan Bukit Tiara, Tangerang dan uang muka penjualan apartemen Puri Casablanca yang belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan.

15. HUTANG BANK DAN PIHAK KETIGA JANGKA PANJANG YANG SUDAH JATUH TEMPO Merupakan pinjaman sindikasi anak perusahaan (GMMS) yang dikoordinasi oleh Bank Bira dengan jumlah maksimum sebesar US$ 14.000.000. Pinjaman ini sudah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2002. Jaminan pinjaman adalah tanah dan bangunan Hotel Novotel serta Apartemen di jalan Ngagel No. 173 dan 175, Surabaya dan jaminan perusahaan. Sejak Bank Bira menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), GMMS melakukan negosiasi secara bilateral dengan masing-masing kreditur untuk penyelesaian pinjaman. Pinjaman yang belum diselesaikan pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

2010 2009

Rp Rp

Bank Pan Indonesia (US$ 2.800.000) 25,522,000,000 32,410,000,000

Top World Pacific Limited (US$ 933.367) 8,507,637,197 10,803,719,205

Jumlah 34,029,637,197 43,213,719,205

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah 10% per tahun.

Hutang kepada Top World Pasific Limited merupakan hasil pengalihan dari anggota sindikasi lainnya (Bank Merincorp).




TERSEBUT (Lanjutan)

- 22 -

16. HUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA JANGKA PANJANG

2010 2009

Rp Rp

PT Bukit Baiduri Energi (BBE) 31,240,361,707 31,240,361,707

PT Equity Finance Indonesia (EFI) 18,854,702,533 -

PT Ventura Investasi Utama (VIU) 15,000,000,000 32,200,000,000

Global Link Equity Limited (Global) - 38,972,129,095

Lainnya 2,806,979,671

Hutang lain-lain pihak ketiga jangka panjang - bersih 67,902,043,911 102,412,490,802

PT Bukit Baiduri Energi (BBE)

Merupakan hutang anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Rp

GMS 18.941.329.300

AIL 6.444.104.232

PLB 5.854.928.175

Jumlah 31.240.361.707

Hutang ini timbul sehubungan dengan pelunasan hutang bank milik anak perusahaan kepada Bank Pan Indonesia yang dilakukan oleh BBE, sehingga seluruh hutang beralih ke BBE. Hutang BBE ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan harus dilunasi selambatnya dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 11 Agustus 2008.

PT Equity Finance Indonesia (EFI) Merupakan hutang GMS dengan tingkat bunga sebesar 14% per tahun dan jatuh tempo tanggal 28 April 2014. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebagian aset real estat.

PT Ventura Investasi Utama (VIU) Merupakan hutang milik Perusahaan dengan tingkat bagi hasil sebesar 14% dan jatuh tempo tanggal 15 Mei 2010.

PT Ventura Investasi Prima (VIP) Merupakan hutang milik Perusahaan dengan tingkat bagi hasil sebesar 14% dan jatuh tempo tanggal 15 Mei 2010.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 23 -

Global Link Equity Limited (Global)

Pinjaman Global merupakan pinjaman MG sebesar US$ 3.553.003,86 pada tahun 2008 dan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004 atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga, dan jadwal pengembalian yang pasti. Hutang kepada Global telah dilunasi pada tanggal 15 September 2009.

17. MODAL SAHAM Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Datindo Entrycom), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

18. AGIO SAHAM

Akun ini merupakan agio saham yang diperoleh dari penawaran umum saham Perusahaan pada tahun 1994.

19. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar:

2010 2009

Rp Rp

Laba (rugi) bersih 8,025,502,327 (16,357,013,487)

Lembar Lembar

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar 1,745,000,000 1,745,000,000

Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 24 -

20. IKATAN

a. Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan/Peremajaan dan Pengembangan Terminal Blok M Jakarta tanggal 14 Mei 1990 antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL dan Berita Acara Serah Terima atas Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL, Pemerintah DKI Jakarta setuju untuk menyerahkan hak pengelolaan atas “Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya” kepada LAL. Hak pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1992. Perjanjian kerjasama ini juga mencakup persyaratan tertentu dan risiko atas pelanggaran perjanjian.

b. GMMS melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Accor Asia Pacific Australia Pty. Ltd. (AAPC Australia Pty. Ltd.) Perjanjian mengenai “Tradename and Trademark Licence Agreement” atas penggunaan nama Novotel, dengan pembayaran jasa royalti sebesar 2,75% dari pendapatan hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, disetujui bahwa mulai 1 Januari 1999 pembayaran jasa royalti adalah sebesar 2,33% dari pendapatan hotel. Berdasarkan surat manajemen AAPC Australia Pty. Ltd., tertanggal 9 Pebruari 2000, seluruh kewajiban pembayaran jasa royalti tersebut telah dialihkan oleh AAPC Australia Pty. Ltd. kepada PT AAPC Indonesia.

PT AAPC Indonesia (AAPC)

Setiap 3 bulan, GMMS membayar kepada AAPC jasa pendukung pemasaran sebesar US$ 7 per kamar.

GMMS juga dalam tahap akhir penyelesaian perjanjian konsultasi manajemen dengan AAPC dimana AAPC akan menyediakan jasa manajemen untuk membantu pengoperasian hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, tarif insentif disetujui sebagai berikut: Bila laba kotor < 35% dari total pendapatan 5%

Bila laba kotor > 35% < 45% dari total pendapatan 6%

Bila laba kotor > 45% dari total pendapatan 7%

21. KONTINJENSI

a. Perkara AlL Melawan SW Pada tahun 1999, terjadi perselisihan antara AlL dengan PT SAE-Waskita Karya (SW) yang disebabkan SW sebagai kontraktor utama yang ditunjuk Perusahaan untuk membangun apartemen Puri Casablanca yang terletak di JI. Casablanca kav 7, Jakarta tidak dapat menyelesaikan proyek pada waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan arbitrase mengenai perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi ketidaksependapatan mengenai panel arbitrase yang berhak memeriksa perkara sehingga terjadi saling gugat antara AlL dengan SW di pengadilan untuk menetapkan panel arbitrase yang sah untuk memeriksa perkara tersebut. Pada tanggal 2 Pebruari 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel yang memenangkan panel arbitrase pilihan AlL dan SW. Namun demikian, arbitrase tunggal bentukan SW telah mengambil putusan yang mengharuskan AlL untuk membayar ganti rugi kepada SW sebesar Rp 61 miliar berikut biaya bunganya dan putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jak.Sel. AlL melakukan perlawanan hukum atas putusan arbitase tunggal tersebut dan pada tanggal 23 Maret 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 282/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel yang memenangkan AlL. Putusan arbitrase tunggal bentukan SW tersebut di atas dianggap cacat hukum karena merupakan arbiter tunggal yang ditetapkan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.




TERSEBUT (Lanjutan)

- 25 -

Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibatalkan pada tingkat kasasi. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada tahun 2004, AlL mengajukan gugatan perdata terhadap SW. Menurut AlL, pihak SW telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengangkat arbiter tunggal, yang dilakukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak sesuai dengan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel tanggal 2 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AlL juga menuntut ganti rugi sebesar jumlah sama dengan putusan arbiter tunggal di atas, ditambah kerugian immaterial dan kerugian lainnya sejumlah Rp 122 miliar. Pada tanggal 3 Pebruari 2005 dikeluarkan surat penetapan No. 832/Pdt.G/2004/PN.Jak- Sel selanjutnya PN Jak-Sel dengan Putusannya tanggal 2 Agustus 2005 telah memenangkan gugatan AIL, kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui Rp 5 miliar. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi dengan Putusannya No. 183/Pdt/2006/PT.DKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui sebesar Rp 3 miliar. Berdasarkan Putusan Kasasi yang diterima AIL pada tanggal 31 Maret 2009 bahwa permohonan kasasi pihak SW ditolak oleh Mahkamah Agung. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

b. Perkara Perdata Melawan BNP – LIPPO

Perkara perdata ini merupakan akibat SW tidak menyelesaikan proyek dengan tepat waktu (butir a), dimana BNP – LIPPO merupakan penjamin atas pelaksanaan proyek milik AIL dengan memberikan Surat Jaminan (Performance Bond) No. BG/0049/SC/94 senilai Rp 14.620.139.302 pada tanggal 25 Nopember 1994. Karena ketidakmampuan SW untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu, AIL melakukan klaim atas pencairan surat jaminan tersebut, tetapi pihak BNP-LIPPO menolak untuk mencairkan jaminan sehingga akhirnya AIL melalui kuasa hukumnya, Yan Apul, S.H., mengajukan gugat perdata mengenai wanprestasi kepada BNP-LIPPO dan meminta agar BNP-LIPPO membayar kerugian kepada AIL. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa mereka tidak berwenang mengadili perkara tersebut tetapi Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut. Pada tanggal 9 Maret 2004 telah diterima putusan kasasi dari Mahkamah Agung tertanggal 31 Juli 2003 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, berarti Pengadilan Negeri harus mengadili sengketa ini. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, Keputusan Mahkamah Agung tersebut belum disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini sehingga persidangan belum dapat dimulai.

22. PENGARUH KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP PERUSAHAAN

Pasar modal dan keuangan global mengalami krisis yang signifikan dan berfluktuasi. Perusahaan tidak dapat meningkatkan harga sewa di pusat perbelanjaan dan perkantoran meskipun tingkat hunian diharapkan tetap stabil. Perusahaan dan anak perusahaan juga menunda pengembangan kegiatan dalam bidang real estate. Namun demikian, stabilnya penerimaan kas dari pusat perbelanjaan dan perkantoran yang telah memiliki kontrak sewa jangka panjang dan perhotelan yang memiliki tingkat hunian relatif stabil, merupakan sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi komitmen pengeluaran modal dan penyelesaian kewajibannya.

Untuk mengatasi hal tersebut manajemen Perusahaan dan anak perusahaan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:




TERSEBUT (Lanjutan)

- 26 -

1. Melakukan efisiensi di semua bidang.

2. Tetap mempertahankan lokasi perkantoran, apartemen maupun pusat perbelanjaan yang dimiliki dalam keadaan baik dan melakukan perencanaan agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat melanjutkan proyek serta memasarkan produk.

3. Membuat kebijaksanaan yang membantu para penyewa dan tamu hotel agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat terus menjalankan kegiatan usahanya seperti antara lain memberikan kurs dollar yang terjangkau (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel).

4. Mengelola arus kas dengan baik. 5. Melakukan program pemasaran yang lebih menarik untuk menjaga tingkat hunian tetap terisi

penuh (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel).

6. Melakukan negosiasi dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi sisa pinjaman.

7. Mengembangkan investasi pada perusahaan properti yang berprospek baik dalam rangka menunjang pengembangan Perusahaan jangka menengah dan jangka panjang.

Documents

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK …akses.ksei.co.id/docs/quarter/2010/09/TW1/OMRE/OMRE_LK_TW_I_2010.pdfpt indonesia prima property tbk dan anak perusahaan neraca konsolidasi