Upload
others
View
48
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BROADBAND UNITED Merupakan istilah yang digunakan First Media untuk Laporan Tahunannya, yang menggambarkan bahwa
First Media memiliki berbagai bisnis layanan terpadu menggunakan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi (broadband) baik
dengan menggunakan teknologi kabel, nirkabel, maupun satelit.
Tindakan strategis dalam pengembangan dan penguatan portofolio usaha Teknologi, Media, dan Telekomunikasi (TMT) tidak
lepas dari hambatan dan tantangan dengan optimisme, kelincahan, kecerdasan serta konsistensi dalam menciptakan kreativitas
yang tinggi untuk membuat tantangan menjadi peluang, menjadi ajang pembuktian bahwa First Media dapat beradaptasi dan
unggul ditengah kondisi persaingan bisnis saat ini (Riding The Wave).
LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA Tbk 2018PT FIRST MEDIA Tbk ANNUAL REPORT 2018
01
03
02
05
0406
07
08
09
10
1. Kesinambungan Tema
2. Tema Laporan Tahunan
3. Tinjauan Bisnis TMT
4. Babad Ringkas
5. Peristiwa Penting & Penghargan
6. Ikhtisar Keuangan
7. Ikhtisar Saham
8. Ikhtisar Bisnis dan Operasional
1. ProfilPerusahaan
2. Visi, Misi, dan Anggaran Dasar
3. Entitas Anak Perusahaan
4. Kronologi Kepemilikan Saham
5. Identitas Perusahaan
6. Struktur Organisasi
7. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
34
36
38
42
49
50
52
56
62
68
70
72
74
14
18
20
22
24
26
28
30
78
84
108
112
118
128
129
160
164
166
173
174
176
182
312
307
193
188
1. Sambutan Dewan Komisaris
2. Laporan Direksi
3. ProfilDewanKomisaris
4. ProfilDireksi
5. ProfilKomiteAudit
6. ProfilKomiteNominasidanRemunerasi
1. Tinjauan Ekonomi dan Industri
2. Tinjauan Bisnis dan Produk
3. Tinjauan Operasional
4. Tinjauan Fungsional
5. Tinjauan Keuangan
1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
2. Struktur Tata Kelola Perusahaan
3. Sosialisasi dan Penyempurnaan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
4. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional
5. Sistem Pelaporan Pelanggaran
6. Sistem Pengendalian Internal
7. Manajemen Risiko
8. Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Tanggung Jawab Sosial
The Last Page
English Version
Lembar Pernyataan
Laporan Keuangan
D A F T A R I S I
LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA TBK
6 7Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
DEFINISI DAN SINGKATAN4G
Merupakan generasi teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4, yang bertujuan untuk menggantikan teknologi 3G dimana teknologi ini dapat menghasilkan akses internet yang lebih cepat. Jenis teknologi yang telah memenuhi standar dan kriteria 4G adalah WIMAX dan LTE.
4G-LTE Singkatan dari Long Term Evolution, yaitu teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4 untuk data kecepatan tinggi yang digunakan sebagian besar untuk telepon selular dan terminal data.
Afiliasi
Berarti, Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu :
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang memiliki 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ARA Singkatan dari Annual Report Award.
ARPU Singkatan dari Average Revenue Per User.
ASEAN Singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
BAE Singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.
Bandwidth on Demand Layanan internet untuk kebutuhan sementara dan/ atau segera untuk kebutuhan bisnis.
Bandwidth Berarti, kapasitas transmisi data.
Bapepam Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK
Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.
BEI
Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BTSSingkatan dari Base Transceiver Station, adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan, secara nirkabel, peralatan pengguna (telepon selular/ modem/ terminal data) dengan jaringan komunikasi.
BWA Singkatan dari Broadband Wireless Access yang berarti jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis nirkabel.
BOLT! Berarti, merek dagang milik PTI yang digunakan sebagai merek dari produk-produk PTI.
Catch UP Fitur dalam layanan televisi berlangganan untuk memutar ulang konten favorit.
Cable Drop Berarti, Kabel Coaxial yang menghubungkan televisi maupun internet para pelanggan dengan jaringan utama kabel serat optik.
Cable ModemBerarti, suatu perangkat yang berfungsi mengubah atau memodulasi paket data melalui signal RF (radio frequency). Semua modem paket data akan berbasis IP (internet protocol) untuk akses komunikasinya.
Churn Berarti, jumlah pelanggan per bulan yang berhenti berlangganan, dikurangi dengan jumlah pelanggan yang kembali berlangganan setelah sempat berhenti berlangganan.
Cloud BTSBerarti, arsitektur jaringan nirkabel untuk mendukung jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis nirkabel yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan perangkat BTS sehingga biaya operasional menjadi minimum.
Converter Berarti alat bantu perangkat pelanggan (Customer Premises Equipment) yang berfungsi sebagai tuner bandwidth analog serta sebagai pengubah scramble atau di-scramble di sisi pelanggan.
CDN Singkatan dari Content Delivery Network.
CPE Singkatan dari Customer Premises Equipment, berarti peralatan yang ditempatkan di lokasi pelanggan, yang terdiri dari STB, smart card, parabola, remote control, dan kabel.
Clean Pipe Layanan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service yang dapat mengakibatkan gangguan operasional terhadap server.
Dolby Teknologi kompresi audio untuk mempertajam suara pada televisi.
Data Center Pusat Data Elektronik.
DAS Singkatan dari Distributed Antenna System, berarti rangkaian perangkat untuk mendistribusikan sinyal selular ke dalam gedung.
Decoder Seperti halnya converter tetapi berupa sinyal digital.
DPSSingkatan dari Daftar Pemegang Saham, berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
DTH Singkatan dari Direct-to-Home, yaitu sistem penerimaan tayangan dengan menggunakan parabola sebagai alat penerima sinyal yang dipasang di tempat pelanggan.
EBITDA Singkatan dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, yaitu laba yang didapatkan sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi.
Encoder / ScramblerBerarti, alat pengacak yang biasanya dipasang di sisi Master Headend atau video centralized sebelum dikirim via jaringan (HFC atau satelit) ke rumah pelanggan hal mana pelanggan harus mempunyai decoder/ digital set top box (STB) untuk membuka siaran tersebut.
First Media atau Perseroann
Berarti, PT First Media Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Suite 401, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
FUP Singkatan dari Fair Usage Policy yang berarti penggunaan normal dalam layanan internet.
FTA Singkatan dari Free to Air, atau layanan televisi bebas dari biaya berlangganan.
FTTH Merupakan singkatan dari Fiber-to-the-home. Merupakan teknologi jaringan telekomunikasi dengan menggunakan kabel fiber secara end to end.
Hari Bursa Berarti, hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
8 9Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
MEA Singkatan, Masyarakat Ekonomi Asean, yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.
Menkominfo Berarti, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Menkumham Berarti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Metro Leased Line Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar beberapa lokasi dalam satu kota.
Mirror Casting Teknologi untuk memindahkan atau menyamakan dari layar smartphone atau tablet ke perangkat televisi.
Modulator Berarti, peralatan elektronik untuk pengalokasian saluran yang diterima receiver.
MPA Singkatan dari Media Partners Asia merupakan lembaga survei yang meneliti bidang industri media.
MPLS Singkatan dari teknologi Multiprotocol Label Switching.
NAP Singkatan dari Network Access Point.
OJK
Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
OTT Singkatan dari Over-the-Top yang merupakan teknologi konten streaming melalui perangkat smartphone dan tablet.
PVR Fitur teknologi untuk merekam video atau konten.
Parabola Berarti, alat penerima sinyal yang dipancarkan dari satelit dengan ukuran diameter yang bervariasi disesuaikan dengan kekuatan sinyal yang hendak diterima dari satelit tersebut.
PaaS Singkatan dari Platform as a Service merupakan layanan komputasi awan.
Pemegang Saham Utama
Berarti, setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah Berarti, Pemerintah Republik Indonesia.
Penitipan Kolektif Berarti, jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No.IX.E.1Berarti, Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No.IX.E.2
Berarti, Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No.X.K6Berarti, Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Premium Berarti, program-program tambahan yang dipilih oleh pelanggan dengan membayar biaya tambahan.
Hari Kalender
Berarti, semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja Berarti, hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Headend Berarti, peralatan di sentral terdiri dari peralatan penerima yaitu Parabola, receiver, modulator, encoder, combiner, alat pengacak dan peralatan pengirim.
HD Singkatan dari High Definition, lebih tinggi dari Standard Definition.
Home Banking Berarti, transaksi perbankan untuk semua transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet dari tempat pelanggan.
Home Shopping Berarti, transaksi belanja secara langsung oleh pelanggan yang dilakukan melalui fasilitas internet.
IaaS Singkatan dari Infrastructure as a Service merupakan layanan komputasi awan.
IP Transit Layanan sambungan langsung redundant ke beberapa POP internasional dengan banyak penyedia layanan pertukaran internet.
IP Phone Layanan komunikasi teleponi berbasis Internet Protocol.
Indonesia Berarti, Republik Indonesia.
Interactive Games Berarti, pelayanan program permainan yang dilakukan secara dua arah/ interaktif.
Intercity Leased Line Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar kota.
International Leased Line Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar negara.
ISP Singkatan dari Internet Service Provider yang berarti penyedia jasa internet.
Kabel Coaxial Berarti, kabel yang terbuat dari tembaga dengan dilapisi oleh isolator bagian luarnya untuk menghindari adanya induksi sinyal.
Kabel Serat Optik Berarti, kabel yang terbuat dari serat kaca dengan menggunakan sinar laser yang sangat tipis dengan kapasitas transmisi data yang sangat cepat.
KAP Singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Konten Berarti, materi atau isi dari program televisi.
KP3I Singkatan dari Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
KSEI Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
KU Band Berarti, gelombang KU (Kurtz-under) yang digunakan untuk transmisi konten siaran.
KustodianBerarti, pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
MasyarakatBerarti, perorangan dan/ atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/ atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
DEFINISI DAN SINGKATANDEFINISIDANSINGKATAN
10 11Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
UUWDP Berarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
VPNSingkatan dari Virtual Private Network, merupakan suatu jaringan privat (biasanya untuk instansi atau kelompok tertentu) di dalam jaringan internet (publik), hal mana jaringan privat ini seolah-olah sedang mengakses jaringan lokalnya tapi menggunakan jaringan publik.
Video on Demand
Berarti, permintaan pelanggan atas suatu program tertentu dari suatu layanan sistem kabel TV dengan memberikan suatu akses tertentu (seperti film, olahraga, dan sebagainya) kepada pelanggan tersebut melalui nomor identitas dari alat penerima yang digunakan oleh pelanggan. Layanan tersebut berupa tayangan program dengan jadwal tayangan dan judul film sesuai dengan permintaan pelanggan.
VSAT Singkatan dari Very Small Aperture Terminal, yang berarti stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter.
WIFISingkatan WIFI dari Wireless Fidelity. Merupakan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.
WIMAX Singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan salah satu varian teknologi komunikasi nirkabel untuk data berkecepatan tinggi.
Web HostingLayanan jasa atau penyewaan tempat untuk penyimpanan file atau bentuk script yang berada di internet dan memungkinkan untuk perorangan atau organisasi guna menampilkan layanan jasa atau produk di web atau bahkan situs internet seperti web portal, web pribadi dan lainnya.
WSIS Singkatan dari World Summit on Information Society.
X1 Label dagang set-top-box atau terminal konvergensi yang menggabungkan teknologi penyiaran dan internet.
4K Merupakan teknologi pada televisi dengan kualitas gambar 4 (empat) kali lebih tajam dari kualitas High Definition.
Program Pay Per View Berarti, pelayanan tayangan program khusus sesuai dengan permintaan pelanggan hal mana pelanggan diharuskan membayar sejumlah tertentu atas tayangan khusus tersebut.
Receiver Berarti, alat penerima direct signal dari satelit, biasanya berupa sinyal analog. Jika sinyal yang diterima adalah berupa digital, maka alat yang dipakai adalah berupa decoder.
Rp atau Rupiah Berarti, mata uang resmi Republik Indonesia.
RPI Singkatan dari Rencana Pitalebar Indonesia.
RUPS Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS dimaksud terdiri dari Tahunan dan atau Luar Biasa.
RUPSLB Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPST Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SAK Singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
SD Singkatan dari Standard Definition, menyediakan resolusi gambar standar.
STB Singkatan dari set-top-box atau perangkat penyiaran untuk menangkap sinyal di rumah pelanggan dan mengkonversikannya dalam bentuk audio visual ke televisi.
Storage Berarti, alat penyimpanan data.
TDP Singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan.
TDD-LTESingkatan dari Time-Division Duplex Long-Term Evolution merupakan salah satu varian standar teknologi LTE dimana kapasitas jaringan yang digunakan untuk download dan upload dapat dialokasikan secara dinamis.
Teknopreneur
Teknopreneur merupakan istilah yang turun dari kata entrepreneur yang berarti seseorang yang memiliki keahlian yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di bangku perkuliahan ataupun dari percobaan. Mereka menggunakan teknologi sebagai unsur utama pengembangan produk.
Televisi BerlanggananBerarti, pendistribusian program-program acara TV baik untuk jaringan digital maupun analog melalui jaringan kabel maupun satelit dan pada umumnya pelanggan diharuskan membayar biaya langganan setiap bulannya atas program-program acara yang diambil.
TIK Singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.
TMT Singkatan dari Teknologi, Media dan Telekomunikasi (Technology, Media and Telecommunication).
Transmitters Merupakan alat yang berfungsi untuk mengirimkan atau memancarkan sinyal audio atau video.
TVRO Singkatan dari Television Receive Only atau perangkat parabola penerima siaran televisi.
USD atau US$ Berarti, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPMBerarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT Berarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
DEFINISI DAN SINGKATAN
Singkatan Nama Perusahaan
BMI PT Bina Mahasiswa Indonesia IMTV PT Indonesia Media Televisi
BMPA PT Bintang Merah Perkasa Abadi JDI PT Jaring Data Interaktif
CERIA PT Citra Eka Rama Investama Andalan JMM PT Jakarta Marcapada Media
CIAT PT Citra Investama Andalan Terpadu LMA PT Lynx Mitra Asia
CGP PT Cinemaxx Global Pasifik LN PT Link Net Tbk
DNN PT Delta Nusantara Networks MMM PT Mitra Mandiri Mantap
DSM PT Daya Sarana Mantap MSH PT MSH Niaga Telecom Indonesia
FMN PT First Media News MSI PT Media Sinema Indonesia
FMP PT First Media Production MVC PT Margayu Vatri Chantiqa
FMTV PT First Media Television PTI PT Internux
GIAT PT Graha Investama Andalan Terpadu PWU PT Prima Wira Utama
GREAT PT Graha Raya Ekatama Anadalan Terpadu
DEFINISIDANSINGKATAN
12 13Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PENDAHULUAN01
1. KESINAMBUNGAN TEMA
2. TEMA LAPORAN TAHUNAN
3. TINJAUAN BISNIS TMT
4. BABAD RINGKAS
5. PERISTIWA PENTING & PENGHARGAAN
6. IKHTISAR KEUANGAN
7. IKHTISAR SAHAM
8. IKHTISAR BISNIS & OPERASIONAL
14
18
20
22
24
26
28
30
14 15Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014
Broadband Leader
Langkah strategis Perseroan dalam meningkat performa
perusahaan di tahun 2014, meliputi etika bisnis yang
bermartabat, kebijakan dan prosedur, manajemen risiko,
pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan,
pengelolaan tugas dan tanggung jawab, pemberdayaan
manajemen dan karyawan, sejalan dengan pengembangan
TIK dan perluasan konfigurasi jaringan jasa layanan
Perseroan telah merubah positioning Perseroan dari
pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu
di Indonesia, menjadi penyedia jaringan jasa layanan pita
lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi berlangganan
terkemuka di Indonesia untuk menjadi rekanan terbaik bagi
masyarakat dalam menyambut masa depan yang semakin
canggih.
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015
Enliven the Broad World
Menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia untuk
terkoneksi dengan Dunia Luas. Dalam beberapa tahun
terakhir, kebutuhan kebanyakan masyarakat di perkotaan
di Indonesia akan akses layanan internet semakin tinggi.
Fenomena ini terus menjalar ke masyarakat di berbagai
lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kebutuhan
untuk mengakses informasi, hiburan, pendidikan,
berkarya, hingga mengaktualisasi diri di tengah kehidupan
masyarakat yang semakin kompetitif menjadi semakin luas.
Keseharian kehidupan semakin marak dengan jaringan
layanan internet yang didukung dengan perkembangan
pesat TIK. Sebagai perusahaan penyedia jaringan jasa
layanan pita lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi
berlangganan terkemuka di Indonesia, Perseroan mampu
menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia yang
terkoneksi dengan kehidupan masyarakat seluruh dunia.
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2012
Road to the Future
Sejak dua tahun sebelumnya, Perseroan sudah menjadi
salah satu perusahaan layanan jasa jaringan pita lebar
berkecepatan tinggi dan televisi berbayar terdepan di
Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyatakan layanan
terpadu melalui pita lebar berkecepatan tinggi, termasuk
dalam menghantarkan layanan siaran televisi berbayar,
Perseroan menggunakan kata-kata BROADBAND UNITED
dalam setiap tema Laporan Tahunan Perseroan. Tema “Road
to the Future” menggambarkan bahwa Perseroan adalah
penyedia layanan jasa jaringan pita lebar berkecepatan
tinggi dan siaran televisi berlangganan yang menjadi
rekanan masyarakat dalam membangun masa depannya.
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2013
Welcoming the Future
Masyarakat di Indonesia menjadi bagian dari masyarakat
dunia yang menyambut perubahan wajah kehidupan
dunia yang berubah dengan cepat karena pengaruh
perkembangan pesat dari TIK. Mencermati perkembangan
TIK dan perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia,
Perseroan turut meningkatkan kemampuan performa
layanan jasa jaringan pita lebar dan siaran televisi
berlangganannya dengan terus memperbaharui TIK dan
memperluas konfigurasi jaringannya untuk menyambut
masa depan dengan kesiapan teknologi yang terus
dikembangkan.
KESINAMBUNGAN TEMA
16 17Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018
Riding the Wave
Keberlanjutan strategi First Media dalam pengembangan
usaha TMT menjadi sebuah target utama Perseroan
setiap tahun. Sepanjang tahun 2018, First Media sangat
fokus pada pengembangan dan akselerasi kinerja anak-
anak usaha Perseroan antara lain bergerak dalam bidang
penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan in-building
solution, jasa nilai tambah kartu panggil, jasa layanan
internet, penyediaan konten berita, serta rumah produksi
untuk penyediaan iklan dan konten siaran televisi. Kendati
demikian, First Media di tahun ini menghadapi perjuangan
yang lebih berat dalam menjalankan usahanya. Selain
harus menghadapi persaingan industri dengan perusahaan
lainnya, First Media juga juga harus menghadapai adanya
tantangan dari pembuat kebijakan dalam hal ini regulator
di bidang komunikasi dan informasi dalam pengembangan
bisnis 4G LTE. Terlepas dari kendala tersebut, First Media
menegaskan bahwa portofolio usaha dalam binis TMT
masih tetap kuat dan dapat berkontribusi menyemarakkan
kehidupan digital masyarakat Indonesia. Komitmen dan
kepercayaan akan pentingnya bisnis TMT bagi Indonesia
menjadi landasan bagi First Media untuk senantiasa
bertahan dalam berbagai kendala.
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016
The Best Partner in Digital Life
First Media secara konsisten mengembangkan kemampuan
layanannya yang berbasis TMT untuk menjadi pemimpin
bisnis di bidang tersebut di Indonesia. Sejalan dengan
komitmen First Media untuk menjadi yang terdepan dalam
industri TMT di Indonesia, First Media juga mengembangkan
layanannya sebagai penyedia konten siaran untuk jasa
penyiaran televisi dan penyelenggaraan usaha sinema
yang bergerak dalam bidang penyedia jaringan bioskop.
Konten siaran tersebut menjadi salah satu aspek penting
dalam kegiatan First Media dalam memberikan nilai
tambah dan pembeda pada layanan First Media. First Media
selama tahun 2016 terus meningkatkan kemampuan untuk
menjadi REKANAN TERBAIK bagi rencana Pemerintah
dan kebutuhan masyarakat dalam usahanya menambah
kemampuan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi
nasional dalam KEHIDUPAN DIGITAL dewasa ini.
Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017
Strengthening Business Portfolio
Sebagai pelaku usaha dalam bisnis TMT, First Media
senantiasa memberikan pengabdiannya untuk
mengembangkan jaringan telekomunikasi dan konten
untuk kemajuan Indonesia. Strategi keberlanjutan First
Media dalam pengembangan usaha TMT melalui inisiasi
penguatan portfolio usaha di setiap unit-unit usahanya.
Langkah penguatan portfolio usaha ini merupakan
keputusan strategis First Media dalam memenuhi tanggung
jawabnya sebagai rekanan terbaik digital. Sepanjang
tahun 2017 First Media telah melaksanakan praktik tata
kelola perusahaan yang profesional seperti keterbukaan
informasi, keseimbangan keuangan, efektivitas operasional
dan kreatifitas usaha. Hal ini merupakan bentuk realisasi
komitmen First Media dalam menjaga kekokohan profil
usahanya serta langkah positif untuk menjadi pemimpin
bisnis TMT di Indonesia.
KESINAMBUNGANTEMA
18 19Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Tahun 2018 menjadi tahun yang penuh perjuangan
bagi Perseroan. Strategi keberlanjutan Perseroan dalam
pengembangan usaha Teknologi, Media dan Telekomunikasi
(TMT) melalui inisiasi penguatan portfolio ternyata tak
lepas dari hambatan dan tantangan bisnis. Salah satu
perjuangan besar yang harus dihadapi Perseroan adalah
dengan diterbitkannya beberapa regulasi di bidang
Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Regulasi tersebut
telah membuat Perseroan mengalami beberapa kendala
dalam menjalankan pengembangan bisnis sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan. Salah satu yang menjadi
kendala tersebut adalah penghentian layanan BOLT 4G LTE
yang dilakukan oleh Perseroan dan anak usahanya pada
tanggal 28 Desember 2018. Penghentian ini sebagai bentuk
dukungan Perseroan dan anak usaha atas dikeluarkannya
keputusan oleh regulator di bidang Kominfo terkait dengan
ijin penggunaan frekuensi yang dimiliki oleh Perseroan dan
anak usaha.
Berbagai penghargaan telah diterima Perseroan dan
anak-anak usahanya dari berbagai institusi terkemuka di
Indonesia dan dunia. Pada Mei 2018 merek First Media
juga mendapatkan penghargaan “Most Valuable Indonesian
Brand” dari Brand Finance Asia Pasific sebagai merek
dengan brand rating AA+ di Indonesia. Dan pada Oktober
2018, merek First Media melalui anak usahanya PT Link Net
Tbk juga telah mendapatkan penghargaan “Indonesia Best
Brand Award” dari World Brand Congress, serta banyak
penghargaan lainnya. Hal ini semakin mengukuhkan
eksistensi Perseroan di Tanah Air sebagai perusahaan yang
memegang komitmen tinggi untuk selalu menjadi yang
terdepan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi,
mendukung program Pemerintah dan memfasilitasi
masyarakat agar dapat menikmati perkembangan teknologi
dan tidak ketinggalan jaman.
Kejadian ini tidak membuat Perseroan menjadi mundur
atau ragu-ragu untuk meneruskan kembali setiap rencana
yang telah ditetapkan. Perjuangan Perseroan akan terus
berlanjut dengan tetap mengedepankan inovasi dan kreasi
yang selalu visioner dan selangkah di depan sesuai dengan
pengalaman Perseroan di bidang industri TMT. Perseroan
cukup yakin untuk dapat terus memberikan sumbangsih
dan peran sertanya di dalam memajukan perkembangan
dunia industri TMT yang selama ini telah dibuktikan
ketangguhannya dalam melewati segala macam rintangan
dan tantangan di persaingan bisnis TMT ini.
Optimisme, kelincahan, kecerdasan serta konsistensi dalam
menciptakan kreativitas tinggi untuk membuat tantangan
menjadi sebuah peluang, menjadi ajang pembuktian
bahwa Perseroan dapat beradaptasi dan unggul di tengah
kondisi persaingan pasar saat ini. Perseroan akan tetap
menjalankan sejumlah langkah strategis dengan terus
berinovasi dan melakukan terobosan dalam pengembangan
dan penguatan portofolionya.
Saat ini Perseroan tengah fokus memaksimalkan kinerja
anak-anak usaha Perseroan antara lain bergerak dalam
bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan in-
building solution, jasa nilai tambah kartu panggil, jasa
layanan internet, penyediaan konten berita, serta rumah
produksi untuk penyediaan iklan dan konten siaran televisi.
Perseroan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya
dalam bidang telekomunikasi, serta melakukan inkubasi
usaha-usaha yang berfokus pada bisnis teknologi, media
dan telekomunikasi.
TEMA LAPORAN TAHUNAN 2018
20 21Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sejak First Media melakukan inisiasi rebranding dari
Kabelvision menjadi First Media pada tahun 2007, First
Media menjadi pelopor layanan telekomunikasi dan
multimedia terpadu di Indonesia dengan mengusung
konsep Triple Play, yaitu layanan televisi berlangganan,
layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi dan
layanan komunikasi data melalui jaringan telekomunikasi
digital.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh
dunia mengalami banyak perkembangan, baik dalam
teknologinya, maupun penggunaannya oleh masyarakat.
Demikian pula di Indonesia, teknologi dalam bentuk
software dan hardware dimanfaatkan oleh masyarakat
secara luas, hingga ke kota-kota kecil. Perkembangan ini
sejalan dengan kenaikan pengguna internet pada survei di
tahun 2016, dibandingkan pengguna internet di Indonesia
sepanjang tahun 2015, diindikasi mengalami kenaikan
sebesar 51,8%.
Menjawab perubahan tersebut, First Media dikembangkan
menjadi perusahaan induk (holding company),
mengakselerasi pengembangan usaha sehingga
menjadi pelaku usaha di bidang usaha Teknologi, Media
dan Telekomunikasi (“TMT”) terdepan di Indonesia.
Pengembangan tersebut juga bertujuan agar masyarakat
di Indonesia dapat terus memanfaatkan TIK sesuai
kemampuan masyarakat di negara lain di seluruh dunia.
Hal mana sangat mempengaruhi kemampuan kompetisi
di bidang pendidikan, bisnis dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat secara menyeluruh, termasuk terbukanya
kesempatan bagi para technopreneur muda untuk
membangun bisnis berbasis teknologi digital di Indonesia.
Dalam mengembangkan usahanya di dalam bidang TMT,
First Media menyediakan infrastruktur broadband secara
besar-besaran (massive) untuk memperluas jangkauan
layanan jaringan internet dan meningkatkan kemampuan
layanannya. First Media meyakini bisnis TMT mampu
memajukan ekonomi kreatif, peningkatan ekonomi melalui
teknologi digital yang berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang sekarang ini sudah menjadi salah
satu yang terbaik di dunia.
Integrated Media Group
Sejak tahun 2007 hingga tahun 2016, First Media
berhasil membentuk unit usaha berbasis TMT secara
terintegrasi. Upaya tersebut memberikan kontribusi
terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia atas layanan
telekomunikasi digital dan konten siaran televisi terpadu.
Terintegrasi yang menjadi langkah strategis bagi First
Media dalam membentuk bisnis TMT tersebut terbagi
menjadi beberapa kategori unit usaha yaitu A (access), B
(backbone), C (content) dan D (device). Keempat kategori
tersebut menjadi dasar pembentukan setiap unit usaha
dalam grup First Media.
Kelompok usaha anak perusahaan dari First Media
membentuk bisnis TMT yang bergerak di bidang penyedia
layanan telekomunikasi dengan jaringan infrastruktur
dan penyedia jaringan layanan televisi berlangganan,
memproduksi konten siaran serta penyedia layanan
sinema melalui jaringan bioskop dengan jangkauan
wilayah operasi tersebar di Indonesia.
Kesinambungan dan kolaborasi setiap unit usaha diperkuat
oleh tata kelola perusahaan melalui fungsi pengawasan
First Media dengan pemerataan pengembangan melalui
3 (tiga) nilai disiplin usaha, yaitu : Product Leadership,
Operational Excellence dan Customer Intimacy setiap unit
usaha. Komitmen First Media yang terintegrasi mendorong
kreatifitas setiap anak usaha untuk menghasilkan bisnis
output yang menjanjikan. Pandangan First Media dalam
pengembangan unit usaha melalui ketiga disiplin nilai
tersebut merupakan pilar pengokohan korporasi untuk
menghadapi kompetisi industri yang ketat.
First Media berpendirian bahwa manajemen Sumber Daya
Manusia merupakan basis keberhasilan operasional usaha.
Pengawasan dan penerapan sistem Sumber Daya Manusia
yang baik dapat menciptakan nilai kompetensi yang baik.
Diantaranya, pelatihan karyawan di berbagai bidang divisi
secara berkala, sistem penilaian kerja (Key Performance
Index), serta membangun kultur sinergisme karyawan
antar unit usaha.
First Media selaku perusahaan induk (holding company)
berkomitmen melalui fungsi pengawasan yang
konsisten, setiap unit usaha yang didirikan dapat leluasa
menciptakan layanan yang inovatif dan kreatif. Semua
kebijakan dan langkah ditujukan untuk mendukung target
Pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi
kreatif dan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia
Tenggara. Hal ini, sesuai dengan paparan visi Pemerintah
Indonesia dalam forum Pertemuan WSIS (World Summit on
the Information Society) tahun 2016 di Jenewa, Swiss.
Tinjauan Bisnis
TMT
Jaringan mencapai 1 juta homepassed
Peluncuran layanan televisi berlangganan melalui satelit dengan nama “BIGTV”.
Memperkenalkan layanan FastNet 100 Mbps.
Ekspansi jaringan ke kota Bandung.
Memiliki 50 kanal High Definition
Pelaksanaan Waran Seri II
Peluncuran STB (set-top-box) berbasis teknologi Android
Re-branding First Media Live menjadi First Media Go
Akuisisi Perusahaan : PT MSH Niaga Telecom Indonesia PT Delta Nusantara Networks PT Prima Wira Utama PT Mitra Mandiri Mantap PT Cinemaxx Global Pasifik
Melalui entitas anak Perseroan yaitu PTI, melakukan launching produk BOLT! 4G Powerphone E1, BOLT! 4G Tablet X1, BOLT! Mobile WiFI Hydra, memperkenalkan aplikasi BOLT! Talk, dan menjalankan kolaborasi strategis BOLT! dan Samsung serta memperkenalkan ULTRA LTE.
Melalui entitas anak Perseroan yaitu MSH, melakukan kerjasama PABX dengan Bank Permata
Entitas anak Perseroan yaitu PWU melakukan kerjasana in-building solution (penguat sinyal dalam gedung) dengan 5 operator terkemuka di Indonesia. PWU juga berekpansi ke Bali, Medan dan Bogor.
Perseroan bersama BMPA mendirikan DSM
Perseroan melepas kepemilikan sahamnya di FMTV kepada entitas anak Perseroan lainnya yaitu LN dan CIAT.
Merilis film layar lebar berjudul “Blusukan Jakarta”
BOLT! 4G LTE meresmikan gerai BOLT! Zone ke-2 di kota Medan
Penghargaan kepada BeritaSatu News Channel dari Komnas Pengendalian Tembakau
Membuka jaringan baru di kota Malang, Jawa Timur
BOLT! 4G LTE meraih 2 juta pelanggan
Penghargaan diberikan kepada BeritaSatu News Channel dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
BOLT! 4G meluncurkan layanan 300 Mbps
BOLT! 4G mencapai 3 Juta Pelanggan
Kolaborasi layanan OTT antara First Media, BOLT! 4G dengan HOOQ
BeritaSatu mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Peduli Olahraga 2017 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
Link Net mendapatkan penghargaan dari Forbes Indonesia – Best of The Best Award The Top 50 Companies For 2017
Indonesia Institute Of Corporate Directorship – Corporate Governance Conference And Award
Indonesia Corporate Secretary Award 2017 – 5 Top GCG Issues in Media Sector
2013 2014 2015 2016 2017
1994 - 2006Pada tahun 1994 Perseroan didirikan dengan nama PT Safira Ananda, setelah satu tahun berjalan, pada tahun 1995 Perseroan mengubah nama menjadi PT Tanjung Bangun Semesta. Tahun 1998 Perseroan mengambil alih seluruh asset TV Kabel dari PT Anditirta Indonusa dan berubah menjadi PT Tanjung Bangun Semesta Tbk pada tahun 1999. Pada tahun 2000 Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana Perseroan dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya. Di tahun yang sama Perseroan mengubah nama menjadi PT Broadband Multimedia Tbk serta meluncurkan layanan televisi berlangganan di Bali dan Surabaya, layanan akses internet dan ekspansi jaringan analog tahap awal dimula. Tahun 2001 Perseroan meraih EBITDA Positif dicapai dan menyelesaikan ekspansi Jaringan Analog tahap awal. Pada tahun 2002 Perseroan ditunjuk sebagai penyedia tunggal jaringan JATS Remote Trading milik Bursa Efek Jakarta (Kini Bursa Efek Indonesia). Tahun 2003 Perseroan sukses meraih jumlah pelanggan menembus angka 100 ribu. Tahun 2004 Perseroan meluncurkan layanan internet dengan nama dagang “MyNet” serta memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2000, pada tahun 2006 Perseroan mulai melakukan ekspansi jaringan berbasis digital.
2007 – 2012Pada tahun 2007, Perseroan mengubah nama menjadi PT First Media Tbk dan melaksanakan penawaran umum pertama. Mengubah merek korporasi dari Kabelvision menjadi First Media, perubahan tersebut bersamaan dengan memperkenalkan layanan multimedia terbaru disebut Triple Play yaitu FastNet, HomeCable dan DataComm. Peluncuran ketiga layanan meraih hasil positif dengan meraih 41 ribu pelanggan.
Memasuki tahun 2008, Perseroan mengambil alih PT Link Net sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa internet. Selain itu, Perseroan mendirikan PT First Media Production, PT First Media News dan PT First Media Television, sebagai langkah membangun portofolio bisnis media grup. Perseroan melakukan aksi korporasi dengan melaksanakan Waran Seri I. Tahun 2009, Perseroan meraih peningkatan pendapatan sebanyak 36% mencapai Rp 722 miliar dan EBITDA sebesar Rp 199 miliar. Perolehan angka EBITDA yang baik mendorong Perseroan memperluas layanannya dengan mendapatkan izin Broadband Wireless Access (BWA) untuk daerah Jabodetabek dan Banten serta Sumatera bagian Utara. Layanan Triple Play diperkuat dengan meluncurkan layanan FastNet dengan kecepatan 10 Mbps, FastNet SOHO, HomeCable Ultimate dan Family.
Tahun 2010 Perseroan menghadirkan layanan High Definition yang pertama di Indonesia serta meluncurkan layanan FastNet 20 Mbps dan paket layanan FastNet Kids. Selain pembaruan produk, segi pelayanan pelanggan diperkuat dengan memperkenalkan layanan Premium Call Center, NSIA Online Payment Facility, serta Perseroan melakukan aksi korporasi dengan Pelaksanaan Penawaran Umum II. Tahun 2011, Perseroan melaju lebih agresif dalam bisnis Triple Play dengan melakukan ekspansi jaringan kabel, memperkenalkan layanan Video On Demand, peluncuran BeritaSatu News Channel sebuah saluran berita dan melakukan aksi korporasi pelaksanaan Waran Seri II. Perseroan pada tahun 2012 terus melahirkan inovasi layanan terbaru dengan meluncurkan fitur Personal Video Recording dan teknologi OTT (Over the Top) melalui aplikasi bernama First Media LIVE.
BABAD RINGKASFIRST MEDIA 1994-2017
22 23Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
24 25Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
MaretFirst Media meraih
WOW Brand Award 2018
MeiPT Link Net Tbk meraih penghargaan Most Valuable Brand dengan Brand Value US $ 120 juta dan Brand Rating AA+ dari Brand Finance Asia Pacific
MaretFirst Media meraih Indonesia
Most Innovative Business Award 2018
AgustusPT Link Net Tbk meluncurkan layanan HBO GO mobile bekerjasama dengan HBO Asia
AprilFirst Media telah
menjalin kerja sama dengan CatchPlay
salah satu penyedia layanan Video on Demand
asal Taiwan
AprilFirst Media meraih 3 Penghargaan Contact Center Service Excellence Award 2018
MeiBOLT 4G Ultra LTE masuk dalam
Top 100 Most Valueable Brand Indonesia
AgustusPT Link Net Tbk meluncurkan First Squad dalam
mengoptimalkan layanan ke Pelanggan
OktoberPT Link Net Tbk meraih penghargaan Indonesia Best Brand Awards 2018
DesemberPT Link Net Tbk meraih
mobile DNA award 2018
PERISTIWAPENTING
2018
26 27Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
I K H T I S A R K E U A N G A NIkhtisar Keuangan Financial Highlights
Dalam Jutaan Rupiah2018 2017 2016
In IDR Millions(kecuali dinyatakan lain) (except stated otherwise)KINERJA NERACA BALANCE SHEET PERFORMANCEJumlah Aset Lancar 252,118 855.851 971.313 Total Current AssetsJumlah Aset Tidak Lancar 6,723,608 11.203.622 11.808.210 Total Non Current AssetsJumlah Aset 6,975,726 12.089.473 12.779.523 Total AssetsJumlah Liabilitas Jangka Pendek 4,033,009 4.683.789 4.110.888 Total Current LiabilitiesJumlah Liabilitas Jangka Panjang 1,638,345 1.733.673 1.429.593 Total Non Current LiabilitiesJumlah Liabilitas 5,671,354 6.417.462 5.540.481 Total LiabilitiesJumlah Ekuitas 1,304,371 5.672.011 7.239.042 Total Equity KINERJA USAHA OPERATINGPendapatan 901,216 982.463 1.308.250 RevenuesRugi Kotor (165,663) (225.907) (130.415) Gross LossBiaya Operasional (500,192) (402.219) (653.160) Operating ExpensesEBITDA (665,855) (628.126) (783.575) EBITDABeban Penyusutan & Amortisasi (961,624) (802.582) (855.026) Depreciation & AmortizationBeban Penurunan Nilai Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan Decline in Impairment of Property, Plant Aset lainnya (624,380) - - and Equipment and Intangible AssetBeban Penurunan Nilai Piutang Impairment of Non-Trade Pihak Berelasi Non Usaha (452,086) - - Receivables Related Parties
Kerugian Penurunan Revaluasi Aset Tetap (252,934) - -Lost of Decline in Revaluation of Property and
EquipmentBeban Keuangan (296,697) (422.304) (391.781) Finance Costs
Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi 241,734 350.633 275.128 Equity in Net Profit of Associates
Keuntungan (Kerugian) dari Penjualan Saham Entitas Asosiasi (505,149) - 131.025 Gain (Loss) from Sales of Shares of SubsidiariesLaba -Lain Neto (12,151) 7.491 36.919 Others-NetRugi Tahun Berjalan (4,187,434) (1.494.888) (1.587.310) Loss for The YearRugi yang dapat diatribusikan kepada: Loss Attributable to:
Pemilik entitas induk (3,497,424) (1.100.674) (794.678) Equity Holders of the Parent EntityKepentingan Non-Pengendali (690,010) (394.214) (792.632) Non - Controlling Interests
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan (4,373,934) (1.601.824) (1.527.124) Total Comprehensive Loss for the YearRugi Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Comprehensive Loss Attributable to:
Pemilik Entitas Induk (3,685,074) (1.207.153) (734.154) Equity Holders of the Parent EntityKepentingan Non-Pengendali (688,860) (394.671) (792.970) Non - Controlling Interests
Rugi Per Saham Dasar* (2,008) (632) (456) *Basic Loss Per ShareRASIO (%) RATIOS (%)Marjin Rugi Kotor (18.38) (22,9) (9,97) Gross MarginMarjin EBITDA (73.88) (63,93) (59,89) EBITDA MarginMarjin Rugi Tahun Berjalan (464.64) (152,16) (121,33) Loss for The Year MarginRentabilitas Modal (321.03) (26,36) (21,93) Return on EquityRentabilitas Aset (60.03) (12,37) (12,42) Return on AssetsRasio Lancar 6.25 18,91 23,63 Current RatioRasio Liabilitas terhadap Ekuitas 434.80 113,14 76,54 Debt to Equity RatioRasio Liabilitas terhadap Aset 81.30 53,08 43,35 Debt to Assets Ratio
Catatan: Note:*) Laba bersih per saham disajikan dalam Rupiah penuh *) Earning per share are presented in full IDR
800
600
400
200
Kuartal 11st Quarter
Kuartal 22ndQuarter
Kuartal 33rdQuarter
Kuartal 44thQuarter
Harga Saham 2018Share Price 2018
Tertinggi - Highest Terendah - Lowest Akhir - Closing
28 29Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
H A R G A S A H A M D A N K I N E R J A S A H A M
Kinerja Saham 2018 2017 Share Performance
Rugi Per Saham Dasar (Rp) (2,008) (632) Basic Loss Per Share (Rp)
Jumlah Saham yang Beredar (Saham) 1,742,167,907 1,742,167,907 Outstanding Shares (Shares)
Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham) 1,742,167,907 1,742,167,907 Weighted Average Shares (Shares)
Nilai Buku Per Saham (Rp) 749 3,256 Book Value Per Share (Rp)
Ikhtisar Kinerja Saham - Share Performance Highlights
Struktur Kepemilikan Saham - Shareholders’ Structure
Harga Saham - Share Price
Pemegang Saham Shareholders
Jumlah Saham Biasa Number of Common Shares
Jumlah Nilai Nominal Nominal Value (Rp)
%
Modal Dasar Authorized Capital
6,967,587,600 3,483,793,800,000
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital
PT Trijaya Putra Mulia 609,461,473 304,730,736,500 34,98
PT Reksa Puspita Karya 588,167,378 294,083,689,000 33.76
PT Ciptadana Capital 343,894,386 171,947,193,000 19,74
PT Inti Anugerah Pratama 149,808,840 74,904,420,000 8,60
Masyarakat dan Kepemilikan dibawah 5% Public and Shareholders Under 5%
50,835,830 25,417,915,000 2,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Number of Issued and Paid-Up Capital
1,742,167,907 871,083,953,500 100
Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in The Portfolio
5,225,419,693 2,612,709,846,500
Harga Saham Share Price
Harga Saham Per Kuartal
Kuartal 1 1st Quarter
Kuartal 2 2nd Quarter
Kuartal 3 3rd Quarter
Kuartal 4 4th Quarter
Share Price Per Quarter
2018 2018
Tertinggi (Rp) 590 620 540 725 Highest (Rp)
Terendah (Rp) 396 450 450 280 Lowest (Rp)
Akhir (Rp) 530 454 488 700 Closing (Rp)
Volume (Saham) 2,227,457 581,600 2,013,413,104 829,300 Volume (Shares)
2017 2017
Tertinggi (Rp) 1,540 1,450 1,110 910 Highest (Rp)
Terendah (Rp) 1,060 1,050 860 400 Lowest (Rp)
Akhir (Rp) 1,280 1,050 920 428 Closing (Rp)
Volume (Saham) 448,000 685,000 352,800 1,614,500 Volume (Shares)
Riwayat Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (Sebelumnya Bursa Efek Surabaya)
History of Registration of Shares on The Indonesia Stock Exchange(before The Surabaya Stock Exchange)
Asal Saham Origin of Shares
Tanggal Pencatatan Listing Date
Tambahan Jumlah Saham (Lembar) Addition Number of Shares
Jumlah Saham Beredar Setelah Transaksi Total Outstanding Shares After Transaction
Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp) Nominal Value Per Share (Rp)
Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering
27 Januari 2000 20,000,000 20,000,000 500
Pencatatan Seluruh Saham di Bursa Company Listing
25 Pebruari 2000 354,300,000 374,300,000 500
Penawaran Umum Terbatas I Right Issue I
2 Pebruari 2007 441,674,000 815,974,000 500
Pelaksanaan Waran Seri I Exercised Warrant Serie I
27 Juni 2008 13,000,000 828,974,000 500
Pelaksanaan Waran Seri I Exercised Warrant Serie I
1 Juli 2008 500,000 829,474,000 500
Penawaran Umum Terbatas II Right Issue II
24 Mei 2010 912,421,400 1,741,895,400 500
Pelaksanaan Waran Seri II Exercised Warrant Serie II
28 Januari 2011 1,500 1,741,896,900 500
Pelaksanaan Waran Seri II Exercised Warrant Serie II
11 Juli 2011 78 1,741,896,978 500
Pelaksanaan Waran Seri II Exercised Warrant Serie II
3 Mei 2013 270,929 1,742,167,907 500
Fiber OpticCoaxialHomepassed
BTSSubscribers
WifiDAS (in-building)
Subscribers
12.537 Km15.152 Km
2,2 juta
46 gedung68 gedung
3.33344 juta
1.240
IKHTISAR BISNISDAN OPERASIONAL
NONTON PUAS HARGA HEMAT
BIGTV 5th ANNIVERSARY
30 31Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
*Pada tanggal 28 Desember 2018 menghentikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten dan Medan.
*
32 33Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
INFORMASI UMUM02 1. PROFIL PERUSAHAAN
2. VISI, MISI DAN ANGGARAN DASAR
3. ENTITAS ANAK PERUSAHAAN
4. KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM
5. IDENTITAS PERUSAHAAN
6. STRUKTUR ORGANISASI
7. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
34
36
38
42
49
50
52
34 35Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sejak tahun 2007, PT Broadband Multimedia
Tbk berubah menjadi PT First Media Tbk. First
Media menetapkan diri menjadi pelopor layanan
telekomunikasi dan multimedia terpadu di Indonesia
dengan konsep TriplePlay, yaitu layanan televisi
berlangganan, layanan internet pita lebar berkecepatan
tinggi dan layanan komunikasi data melalui jaringan
telekomunikasi digital.
First Media merupakan perusahaan induk (holding
company) yang terkemuka diantara perusahaan yang
menjalankan bidang usaha Teknologi, Media dan
Telekomunikasi (TMT) di Indonesia. Segenap kebijakan,
strategi, perencanaan dan langkah yang diambil First
Media secara internal maupun eksternal berorientasi
kepada tujuan untuk menjadi perusahaan bisnis
TMT yang terdepan dan mampu menjadi pendukung
rencana Pemerintah untuk mencapai target kehidupan
masyarakat dengan kekuatan teknologi digital yang
berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan pembangunan
ekonomi nasional melalui ekonomi kreatif dan ekonomi
digital. Hal ini, selaras dengan paparan visi Pemerintah
Indonesia dalam forum Pertemuan WSIS (World Summit
on the Information Society) tahun 2016 di Jenewa,
Swiss.
Koordinasi First Media dengan entitas anak
menciptakan integrasi dan kerjasama yang baik
antara penyedia jaringan jasa layanan internet (PT Link
Net Tbk dan PT Internux) dan penyedia jasa layanan
televisi berlangganan (PT First Media Television dan
PT Indonesia Media Televisi) dengan entitas anak milik
Perseroan lainnya yang bergerak di bidang penyediaaan
konten (PT First Media Production dan PT First Media
News), serta dengan entitas anak yang bergerak di
bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi (PT
Prima Wira Utama).
PROFIL FIRST MEDIA Kegiatan Usaha :
1. Penyelenggara jaringan Telekomunikasi
melalui kabel maupun tanpa kabel, baik
jaringan tetap maupun jaringan bergerak.
2. Penyelenggara jasa telekomunikasi baik
dengan kabel maupun tanpa kabel.
3. Penyedia, aggregator dan distributor konten
multimedia
SEKILAS PT FIRST MEDIA TBK
Izin Usaha Tetap :
Keputusan Kepala BKPM No. 297/T/Perhubungan/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 tentang Izin Usaha Tetap, Keputusan Kepala
BKPM No. 415/T/Perhubungan/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tentang Izin Perluasan, Surat Kepala BKPM No. 19/1/IU/III/
PMDN TELEKOMUNIKASI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Bidang Usaha dan Jenis Produksi.
Izin Operasional :
Keputusan Menkominfo No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tertanggal 6 November 2009 tentang Izin Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 179/KEP/M.
KOMINFO/04/2012 tertanggal 2 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menkominfo No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009
tertanggal 6 November 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched.
36 37Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Menjadi Perusahaan penyelenggara jasa megamedia
terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan
teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai
tambah kepada pemangku kepentingan.
Visi Perseroan mencakup landasan layanan Lima-C yang
terpadu :
• Cable TV – Multi-channels Interactive Television
• Computer – Layanan Broadband Internet
• Commuication – Layanan Data Komunikasi
• Content – Konten untuk Internet dan TV
• Channels – Memproduksi “In-house channel”.
• Menjadi pelopor di bidangnya
• Mengutamakan kompetensi dan profesionalisme
• Fokus pada pelanggan
• Menjadi pilihan utama untuk berkarir
• Warga usaha yang bertanggung jawab
• Semangat dalam bekerja
• Disiplin dalam pelaksanaa
• Kualitas dalam pelayanan
• Inovasi dalam pengembangan
• Agresif dalam penetrasi pasar
• Perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan
VISI
MISI
NILAI-NILAI BUDAYA
Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar
berikutnya sekaligus menyusun kembali Anggaran Dasar
Perseroan saat bernama PT Broadband Multimedia Tbk
yang terdapat pada Akta No.56 tanggal 30 Juli 2001 dan
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: C-08744 HT.01.04.TH.2001 tanggal 19
September 2001 yang sudah mengacu kepada UU No.1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat
bernama PT First Media Tbk yang terdapat pada Akta
No.42 tanggal 15 Agustus 2008 dan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-74501.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16 Oktober
2008 yang sudah mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar saat bernama
PT First Media Tbk terdapat pada Akta No.33 tanggal 15
Mei 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015 yang sudah
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 32/POJK.04/2014 dan Nomor: 33/POJK.04/2014
serta peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di
bidang pasar modal.
Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya
teknologi internet pita lebar digital berkecepatan tinggi,
untuk menghadirkan layanan Megamedia terpadu dengan
harga yang terjangkau di Indonesia.
Senantiasa menjadi yang pertama di Indonesia dalam
mengadopsi terobosan teknologi terkini, dalam rangka
mengupayakan lompatan ke depan bagi Perseroan,
sekaligus menyediakan jasa dan produk yang superior
kepada pelanggan.
Mengupayakan efisiensi usaha secara terus menerus
untuk menjadi penyelenggara jasa Megamedia bermutu
tinggi dengan biaya efektif serta kompetitif.
ANGGARAN DASAR
Perseroan didirikan dengan nama PT Safira Ananda,
berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 6 Januari 1994
dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C2-1.446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995
yang sudah mengacu kepada Kitab UU Hukum Dagang
(Staatblad Tahun 1847 No.23) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan UU No.4 Tahun 1971. Perubahan seluruh
Anggaran Dasar berikutnya saat bernama
PT Tanjung Bangun Semesta Tbk yang terdapat pada Akta
No.1 tanggal 2 Desember 1999 dan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-19466 HT.01.04.
TH.99 tanggal 3 Desember 1999 yang sudah mengacu
kepada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
STRATEGI USAHA
38 39Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
ENTITAS ANAK PERUSAHAAN
PT MITRA MANDIRI MANTAP
PT TRIJAYA PUTRA MULIA PT REKSA PUSPITA KARYA PT CIPTADANA CAPITAL PT INTI ANUGERAH PRATAMA MASYARAKAT
PT MARGAYU VATRI CHANTIQA
PT DAYA SARANA MANTAP
PT JAKARTA MARCAPADA MEDIA
PT BINTANG MERAH PERKASA ABADI
PT BINA MAHASISWA INDONESIA
PT GRAHA RAYA EKATAMA ANDALAN TERPADU
PT CITRA EKA RAMA INVESTAMA ANDALAN
PT JARING DATA INTERAKTIF
PT CITRA INVESTAMA ANDALAN TERPADU
PT LINK NET Tbk
PT INTERNUX
PT PRIMA WIRA UTAMA
PT DELTA NUSANTARA NETWORKS
PT MSH NIAGA TELECOM INDONESIA
PT FIRST MEDIA TELEVISION
PT INDONESIA MEDIA TELEVISI
PT FIRST MEDIA NEWS
PT FIRST MEDIA PRODUCTION
PT MEDIA SINEMA INDONESIA
PT LYNX MITRA ASIA
LN didirikan pada tahun 1996, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyedia jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, jasa akses internet, jasa nilai tambah teleponi dan jasa konsultasi manajemen bisnis.
LN was established in 1996, and run its business activities as provider of the network of fixed cable based, multimedia services, internet services, telephony added value services and business management consultancy services.
FMTV didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Penyiaran Berlangganan.
FMTV was established in 2008, and run its business activities in the field of subscribed broadcasting services.
PTI didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan penyedia jasa akses internet.
PTI was established in 2000, and run its business activities in the field of implementation of local fixed network-based packet switched and internet services provider.
PWU didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perdagangan.
PWU was established in 2011, and run its business activities in field of trading.
DNN didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Penyedia Jasa Akses Internet.
DNN was established in 2006, and run its business activities in the field of Internet Service Provider.
MSH didirikan pada tahun 1997, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Jasa Kartu Panggil.
MSH was established in 1997 and run its business activities in the field of calling card services.
IMTV didirikan pada tahun 2007, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyiaran televisi berlangganan.
IMTV was established in 2007, and run its business activities in the field of subscribed television broadcast services.
FMN didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perfilman dan Perekaman Video.
FMN was established in 2008, and run its business activities in the field of film and video recording.
FMP didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perfilman dan Perekaman Video.
FMP was established in 2008, and run its business activities in film and video recording.
LMA didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyedia Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
LMA was established in 2008, and run its business activities in field of Internet Interconection Services (NAP).
MMM didirikan pada tahun 2010, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
MMM was established in 2010, and run its business activities in field of general trading and services.
MVC didirikan pada tahun 2002, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang usaha perdagangan umum dan jasa.
MVC was established in 2002, and run its business activities in field of general trading and services.
GREAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
GREAT was established in 2014, and run its business activities in field of general trading and services.
CERIA didirikan pada tahun 2014 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan alat telekomunikasi dan perlengkapannya.
CERIA was established in 2014, and run its business activities in field of telecommunication equipment trading.
JDI didirikan pada tahun 1999 dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini adalah Industri Jasa Penyiaran Swasta.
JDI was established in 1999, and run its business activities in field of private broadcasting services.
CIAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
CIAT was established in 2014, and run its business activities in field of general trading and services.
DSM didirikan pada tahun 2015, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perdagangan.
DSM was established in 2015, and run its business activities in field of trading.
JMM didirikan pada tahun 2004 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Periklanan.
JMM was established in 2004, and run its business activities in field of advertising services.
BMPA didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang usaha jasa telekomunikasi.
BMPA was established in 2011, and run its business activities in field of telecommunication services.
BMI didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Jasa Konsultasi Bidang Olahraga.
BMI was established in 2006, and run its business activities in field of sports consultancy services.
MSI didirikan pada tahun 2003, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Perfilman dan Perekaman Video.
MSI was established in 2003, and run its business activities in film and video recording.
PEMILIK SAHAM
40 41Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PT Link Net TbkBeritaSatu Plaza Lt. 4, Suite 403Jl. Jend. Gatot Subroto kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
LN didirikan pada tahun 1996, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyedia jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, jasa akses internet, jasa nilai tambah teleponi dan jasa konsultasi manajemen bisnis.
LN was established in 1996, and run its business activities as provider of the network of fixed cable based, multimedia services, internet services, telephony added value services and business management consultancy services.
NPWP: 01.770.114.5-054.000
TDP: 09.03.1.61.30472
IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 705 Tahun 2017.IUP Jasa Telekomunikasi : 48/I/IU/PMDN/2017IUP Jaringan Telekomunikasi : 57/I//IU/PMDN/2016IP Jasa Akes Internet (ISP) : 51 Tahun 2015IP Jasa Interkoneksi Internet (NAP) : 50 Tahun 2015IP Jartaptup : 312 Tahun 2014
IP PMDN: 232/1/IP/PMDN/2014
PT Prima Wira Utama BeritaSatu Plaza Lt. 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
PWU didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perdagangan.
PWU was established in 2011, and run its business activities in field of trading.
NPWP: 03.199.753.9-063.000
TDP: 09.03.1.46.76907
PT MSH Niaga Telecom Indonesia Rukan Graha Cempaka Mas Blok C-06Jl. Letjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta
Pendirian dan Bidang Usaha
MSH didirikan pada tahun 1997, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Jasa Kartu Panggil.
MSH was established in 1997 and run its business activities in the field of calling card services.
NPWP: 01.832.587.8-027.000
TDP: 09.05.1.46.88884IP Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card) : 77/DIRJEN/2010
PT Internux BeritaSatu Plaza Lt. 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
PTI didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan penyedia jasa akses internet.
PTI was established in 2000, and run its business activities in the field of implementation of local fixed network-based packet switched and internet service provider.
NPWP: 02.013.079.5-804.000
TDP: 09.03.1.61.87652
IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 1203 Tahun 2017ISP : 1355 Tahun 2017
IP PMA: 1894/I/IP-PB/PMA/2017IUP Jasa Telekomunikasi : 1409/I/IU/PMA/2016IUP Jaringan Telekomunikasi : 1431/I/IU/PMA/2016
PT First Media Television BeritaSatu Plaza Lt.5Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
FMTV didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Penyiaran Berlangganan.
FMTV was established in 2008, and run its business activities in the field of subscribed broadcasting services.
NPWP: 02.901.331.5-063.000
TDP: 09.03.1.60.69259
IPP LPB Televisi : 393/KEP/M.KOMINFO/11/2010
IP PMDN: 97/1/IP/PMDN/2015
PT Indonesia Media TelevisiGedung BeritaSatu Plaza Lt.5Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
IMTV didirikan pada tahun 2007, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang penyiaran televisi berlangganan.
IMTV was established in 2007, and run its business activities in the field of subscribed television broadcast services.
NPWP: 02.671.869.2-063.000IP LPB Televisi :112/KEP/M.KOMINFO/02/2012TDP : 09.03.1.60.70711
PT First Media News BeritaSatu Plaza Lt. 11, Suite 1101Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
FMN didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perfilman dan Perekaman Video.
FMN was established in 2008, and run its business activities in the field of film and video recording.
NPWP: 02.845.133.4-063.000
TDP: 09.03.1.59.58438
IUP: 463/PROD/PP-FS.R/IX/2008 (Pembuatan Film)
IUP: 13/IMPOR/PP-FS.RV/IX/2008 (Impor Film)IUP : 26/EDAR/PP-FS.RV/IX/2008 (Pengedaran Film)
PT Media Sinema Indonesia BeritaSatu Plaza Lt. 4Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
MSI didirikan pada tahun 2003, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Perfilman dan Perekaman Video.
MSI was established in 2003, and run its business activities in film and video recording.
NPWP: 02.261.841.7-063.000IUP : 37/PROD/PP-FS.RV/V/2004 (Pembuatan Film)
PT First Media Production BeritaSatu Plaza Lt. 4Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
FMP didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perfilman dan Perekaman Video.
FMP was established in 2008, and run its business activities in film and video recording.
NPWP: 02.845.075.7-063.000
TDP: 09.03.1.59.59984
IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 (Pembuatan Film)
PT Delta Nusantara Networks Gedung Graha Kencana Lt. Mezzanine Unit JJl. Raya Perjuangan No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Pendirian dan Bidang Usaha
DNN didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Penyedia Jasa Akses Internet.
DNN was established in 2006, and run its business activities in the field of Internet Service Provider.
NPWP: 02.555.936.0-035.000
TDP: 09.02.1.46.31177
ISP: 852 Tahun 2014
PT Lynx Mitra AsiaBeritaSatu Plaza Lt. 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
LMA didirikan pada tahun 2008, dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
LMA was established in 2008, and run its business activities in field of Internet Interconnection Services (NAP).
NPWP: 02.816.482.0-077.000IP Jasa Interkoneksi : 1576 Tahun 2016
PT Citra Investama Andalan Terpadu
BeritaSatu Plaza Lt.9Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
CIAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
CIAT was established in 2014, and run its business activities in field of general trading and services.
NPWP: 71.800.643.0-063.000
PT Graha Raya Ekatama Andalan Terpadu BeritaSatu Plaza Lt.7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
GREAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
GREAT was established in 2014, and run its business activities in field of general trading and services.
NPWP: 71.812.386.2-063.000
PT Mitra Mandiri Mantap Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
MMM didirikan pada tahun 2010, dan menjalankan kegiatan usahannya saat ini di bidang perdagangan umum dan jasa.
MMM was established in 2010, and run its business activities in field of general trading and services.
NPWP: 21.151.631.5-029.000
PT Citra Eka Rama Investama Andalan Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
CERIA didirikan pada tahun 2014 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan alat telekomunikasi dan perlengkapannya.
CERIA was established in 2014, and run its business activities in field of telecommunication equipment trading.
NPWP: 71.812.676.6-063.000
PT Jaring Data Interaktif Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 11, suite 1101Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
JDI didirikan pada tahun 1999 dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini adalah Industri Jasa Penyiaran Swasta.
JDI was established in 1999, and run its business activities in field of private broadcasting services.
NPWP: 01.903.863.7-056.000
PT Jakarta Marcapada MediaGD. Century Tower Lt.5 Ruang 502 JL. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Pendirian dan Bidang Usaha
JMM didirikan pada tahun 2004 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Periklanan.
JMM was established in 2004, and run its business activities in field of advertising services.
NPWP: 02.433.323.9-011.000
PT Margayu Vatri ChantiqaBeritaSatu Plaza lt.4Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
MVC didirikan pada tahun 2002, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang usaha perdagangan umum dan jasa.
MVC was established in 2002, and run its business activities in field of general trading and services.
NPWP: 02.270.069.4-063.000
PT Daya Sarana Mantap Ruko Cyber Park Nomor 2160Jl. Boulevard Gajah Mada, Tangerang, Banten
Pendirian dan Bidang Usaha
DSM didirikan pada tahun 2015, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini di bidang Perdagangan.
DSM was established in 2015, and run its business activities in field of trading.
NPWP: 73.570.090.8-402.000
TDP: 30.06.1.47.11578
SIUP: 2116/PK/XII/BPMPTSP/2015
PT Bintang Merah Perkasa AbadiBeritaSatu Plaza lt.7, Suite 702Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950
Pendirian dan Bidang Usaha
BMPA didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang usaha jasa telekomunikasi.
BMPA was established in 2011, and run its business activities in field of telecommunication services.
NPWP: 03.173.948.5-063.000
TDP: 09.03.1.46.73026
PT Bina Mahasiswa Indonesia
Gedung Plaza Asia Lt.26, Zone ABCDJl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190
Pendirian dan Bidang Usaha
BMI didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Jasa Konsultasi Bidang Olahraga.
BMI was established in 2006, and run its business activities in field of sports consultancy services.
INFORMASI UMUM | ENTITAS ANAK PERUSAHAANENTITASANAKPERUSAHAAN
42 43Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
KRONOLOGI KEPEMILIKAN
SAHAM
Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Setelah penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007, kronologi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
2007
2008
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 1.497.200.000 748.600.000.000Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 815.974.000 407.987.000.000 100,00Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 56,02 PT Reksa Puspita Karya 266.579.704 133.289.852.000 32,67Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,31
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.85, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 441.674.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp220.837.000.000 sebagai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007, sehingga susunan permodlan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
56,02% = AcrossAsia Ltd32,67% = PT Reksa Puspita Karya11,31% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
Pada tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 30 Juni 2008, PT Reksa Puspita Karya melakukan pelaksanaan Waran Seri I masing-masing sejumlah 13.000.000 lembar waran dan 500.000 lembar waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000 per lembar waran. Dana pelaksanaan Waran Seri I tersebut telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2008 dan 1 Juli 2008 masing-masing sebesar Rp13.000.000.000 dan Rp500.000.000. Dengan demikian, setelah pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan mengalami peningkatan menjadi sejumlah 829.474.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp414.737.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut kemudian disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 13 Nopember 2009, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-00269 tanggal 6 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000833.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
55,11% = AcrossAsia Ltd33,77% = PT Reksa Puspita Karya11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 1.497.200.000 748.600.000.000Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 829.474.000 414.737.000.000 100,00Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 55,11 PT Reksa Puspita Karya 280.079.704 140.039.852.000 33,77Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,12
44 45Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Pada tangal 18 Maret 2010, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.650.000.000.000 yang terbagi menjadi 3.300.000.000 saham, sebagaimana disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Maret 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 4 Maret 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-13941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
55,11% = AcrossAsia Ltd33,77% = PT Reksa Puspita Karya11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 April 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 21 tanggal 19 April 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II) dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 912.421.400 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp456.210.700.000 sebagai hasil pelaksanaan PUT II. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-21071 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 3.300.000.000 1.650.000.000.000Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
KeteranganSaham biasa atas nama
Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 3.300.000.000 1.650.000.000.000Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
2010Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp3.483.793.800.000 terbagi menjadi 6.967.587.600 saham dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
55,11% = AcrossAsia Ltd33,77% = PT Reksa Puspita Karya11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
Pada tanggal 5 Oktober 2011, pemegang saham Perseroan yang berasal dari masyarakat telah melaksanakan Waran Seri II dan dana pelaksanaan Waran Seri II tersebut telah diterima penuh oleh Perseroan. Atas pelaksanaan Waran Seri II tersebut peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 2011 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp870.948.489.000 dengan susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
2011
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.896.900 870.948.450.000 100,00
Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.752.920 96.876.460.000 11,12
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.896.978 870.948.489.000 100,00Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.752.998 96.876.449.000 11,12
INFORMASI UMUM | KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAMKRONOLOGIKEPEMILIKANSAHAM
46 47Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76 PT Inti Anugerah Pratama 150.146.640 75.073.320.000 8,62Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 43.877.287 21.938.643.500 2,52
Pada tanggal 22 Agustus 2013, pemegang saham Perseroan telah melakukan konversi Waran Seri II menjadi saham. Konversi Waran Seri II tersebut menyebabkan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.742.167.907 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp871.083.953.500. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-35144 tanggal 26 Agustus 2013, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
55,10% = AcrossAsia Ltd33,76% = PT Reksa Puspita Karya11,14% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
2013
2017
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 194.023.927 97.011.963.500 11,14
Pada tahun 2017 Perseroan telah mengalami perubahan kepemilikan saham di atas 5%. Perubahan tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan masuknya PT Inti Anugrah Propertindo yang memiliki saham sebanyak 150.616.940 lembar saham atau memiliki 8,65% dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetorkan. Pada tanggal 13 November 2017 PT Inti Anugrah Propertindo berganti nama menjadi PT Inti Anugerah Pratama dan komposisi kepemilikan saham menjadi sebanyak 150.146.640 lembar saham atau mewakili 8,62% dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetorkan. Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar
Jumlah Saham Jumlah Nominal %
Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5% PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76 PT Ciptadana Capital 343.894.386 171.947.193.000 19,74 PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 50.835.830 25.417.915.000 2,92
2018
PT Trijaya Putra Mulia
PT Reksa Puspita Karya
PT Inti Anugerah Pratama
Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
Pada tahun 2018 Perseroan telah mengalami perubahan kepemilikan saham diatas 5%. Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :
33,76%
8,60%
2,92%
34,98%
PT Ciptadana Capital 19,74%
KRONOLOGIKEPEMILIKANSAHAM
48 49Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR PT FIRST MEDIA Tbk
31 DESEMBER 2018
No Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar Persentase %
1 PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 34,98
2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76
3 PT Ciptadana Capital 343.894.386 19,74
4 PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 8,60
5 PT Indosat Tbk 18.715.000 1,07
6 PT Tunggal Jaya Investama 6.237.390 0,36
7 PT Ciptadana Sekuritas Asia 5.339.443 0,31
8 Yanti Y 5.230.590 0,30
9 Aileen Hambali 4.000.000 0,23
10 Go Siauw Hong 3.537.390 0,20
11 Yong Julia 542.500 0,03
12 Siauw Yunus Subandi 501.000 0,03
13 Hariono Ibrahim 496.000 0,03
14 Budi Susanto 399.199 0,02
15 Agnes Winda 380.000 0,02
16 Siauw Yunus Subandi 335.000 0,02
17 Wiratama Gunawan 317.500 0,02
18 Yudi Pratomo 295.800 0,02
19 Marcelus Ardiwinata 244.100 0,01
20 Lia Ahadiastuti 231.800 0,01
31 DESEMBER 2018No Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar Persentase Jumlah Modal Disetor
1 PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 34,98 304.730.736.500
2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76 294.083.689.000
3 PT Ciptadana Capital 343.894.386 19,74 171.947.193.000
4 PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 8,60 74.904.420.000
PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN > 5%
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSISepanjang tahun 2018, kepemilikan saham First Media tidak dimiliki oleh salah satu Dewan Komisaris maupun Direksi.
INFORMASI OBLIGASI DAN SUKUKSepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki obligasi/ sukuk/ obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun
buku terakhir.
INFORMASI UMUM | IDENTITAS PERUSAHAANKRONOLOGIKEPEMILIKANSAHAM
Identitas Perusahaan (Corporate Brand Identity)
Brand Positioning :Social Catalyst to a Seamless and Exciting Life
Brand Vision :To be Indonesia’s first choice for information, communications
and entertainment services
Brand Mission :We transform lives by providing innovative and exceptional
broadband and media services and solutions
Brand Promise :We create the most insightful, innovative and empowering
experiences from information communication and entertainment
products, services and content centered around the only person
that matters : YOU
Presiden Direktur
Dewan Komisaris
Harianda Noerlan
Hernowo Hadiprodjo Johannes Tong
Julidon F SiregarShinta Melani Paruntu
DirekturLayanan Korporat
• Keuangan dan Akutansi,• Hukum• Sumber Daya Manusia dan Umum• Perizinan Jaringan
• Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi
Internal AuditSekretaris perusahaan
Direktur PengembanganAnak Usaha
STRUKTURORGANISASIPT First Media Tbk.
50 51Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Kantor Akuntan Publik
Public Accountant Firm
Amir Abadi Jusuf Ariyanto Mawar & Rekan
Plaza Asia Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Tel : 021-51401340
Fax : 021-51401540
Website :www.rsm.global/indonesia
Tugas dan Kewajiban/ Main Duties and Responsibilities
Melakukan Audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Conducting audits based on auditing standars established by
the Indonesian Institute of Certified Public Accountants
Biro Administrasi Efek
Share Register
PT Sharestar Indonesia
Gd. BeritaSatu Plaza Suite 703 Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Indonesia, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur.
Tel : 021-5277966
Fax : 021-5277967
E-mail : [email protected]
Tugas dan Kewajiban/ Main Duties and Responsibilities
Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak atas saham
para investor;
menyusun daftar pemegang saham dan perubahannya untuk melakukan
pembukuan pemegang saham
(pembuatan Daftar Pemegang Saham) atas permintaan emiten;
dan menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham.
Conducting the recording and transfer of stocks; preparing the list of
shareholders and its changes for the bookeeping
at the request of the Company and preparing the Company’s
correspondence with shareholders.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Capital Market Supporting Institutions and Professionals
52 53Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
54 55Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
LAPORAN MANAJEMEN03 1. SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS
2. LAPORAN DIREKSI
3. PROFIL KOMISARIS
4. PROFIL DIREKSI
5. PROFIL KOMITE AUDIT
6. PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
56
62
68
70
72
74
56 57Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,
Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya selalu untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kami sebagai Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PT First Media Tbk disepanjang tahun 2018.
PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA PERSEROAN
Kami memandang bahwa prospek usaha Perseroan,
lewat anak-anak usahanya, tetap menjanjikan untuk
tahun-tahun ke depan. Meskipun Perseroan dan salah
satu anak usahanya pada Semester ke 2 tahun 2018
dihadapkan pada risiko eksternal terkait dengan regulasi
ijin penggunaan frekuensi 2.3 GHz di Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun secara
keseluruhan kinerja anak-anak usaha Perseroan tetap
menunjukkan pertumbuhan. Seperti yang sudah diketahui
bersama bahwa Kementerian Kominfo telah memutuskan
untuk menghentikan ijin penggunaan pita frekuensi di
2.3 GHz untuk teknologi 4G LTE yang dimiliki Perseroan
dan anak usahanya per tanggal 28 Desember 2018. Kami
memandang bahwa Perseroan dan anak usahanya sudah
melakukan upaya-upaya yang diperlukan secara maksimal
untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan
pada akhirnya, Perseroan dan anak usaha memutuskan
menerima keputusan tersebut dan segera melakukan
upaya-upaya antisipasi dan penanganan permasalahan
yang terjadi agar tidak berdampak signifikan kepada
internal Perseroan, khususnya layanan kepada pelanggan.
Perseroan yang telah cukup lama menjadi bagian dalam
industri Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT) cukup
optimis bahwa bisnis yang dijalankan Perseroan dapat terus
bertumbuh. Hal ini sejalan dengan optimisme Pemerintah
bahwa ekonomi digital akan menjadi kontributor utama
bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Peluang bisnis
digital teknologi masih sangat terbuka lebar. Penetrasi
jaringan pita lebar tetap dan nirkabel (fixed and wireless
broadband) yang masih rendah di Indonesia karena belum
maksimalnya jangkauan jaringan telekomunikasi diseluruh
wilayah-wilayah nusantara, tentunya membuka peluang
pertumbuhan bisnis bagi Perseroan di masa depan.
Perseroan menurut pendapat kami cukup jeli dalam upaya-
upaya untuk menangkap dan memanfaatkan peluang
tersebut di atas. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan
senantiasa mengedepankan kebutuhan pelanggan lewat
inovasi dan diferensiasi produk dan layanan. Pengembangan
dan penguatan portofolio bisnis TMT dari hulu ke hilir sudah
dijalankan. Upaya-upaya Perseroan dalam melakukan
ekspansi jaringan ke daerah-daerah tetap terus dijalankan.
Sesuai dengan komitmen Perseroan untuk mendukung
upaya Pemerintah untuk menyambungkan seluruh pelosok
nusantara dengan jaringan internet.
Dewan Komisaris mensyukuri bahwa Perseroan dan anak-
anak usahanya telah berhasil melalui tahun 2018 dengan
cukup baik, di tengah kondisi bisnis di industri teknologi
digital yang penuh dinamika dan tantangan. Kinerja anak-
anak usaha yang dimiliki Perseroan secara keseluruhan
mencapai hasil yang cukup menggembirakan dan
mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2018 ini
Perseroan dan salah satu anak usahanya telah dihadapkan
pada keputusan yang berat untuk menghentikan layanan
BOLT 4G LTE kepada masyarakat, namun Perseroan
tetap memiliki optimisme yang tinggi bahwa bisnis yang
dijalankan Perseroan memiliki prospek usaha yang baik,
dan bertekad untuk terus melanjutkan rencana bisnis yang
sudah ditetapkan lewat pengembangan dan penguatan
portofolio di industri Teknologi, Media dan Telekomunikasi.
PANDANGAN TERHADAP MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI
Secara umum perekonomian global mengalami
pertumbuhan yang melambat di tahun 2018. Kondisi ini
diprediksi akan terus berlanjut ke tahun 2019, walaupun
tidak sekuat tahun sebelumnya. Namun hal yang cukup
menggembirakan bagi perekonomian nasional adalah,
ekonomi Indonesia tetap tumbuh cukup baik dan stabil
di angka 5% dalam 3 (tiga) tahun ini. Belanja Pemerintah
di sektor infrastruktur dan konsumsi rumah tangga yang
terjaga telah menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan.
Harga-harga komoditas yang membaik, serta sektor-
sektor non-migas yang mulai menggeliat, seperti misalnya
sektor wisata, ternyata mampu menjadi faktor pendukung
pertumbuhan ekonomi.
Adapun sektor ekonomi digital mencatatkan pertumbuhan
yang sangat baik yaitu sebesar kurang lebih 10% di tahun
2018. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan
ekonomi nasional secara keseluruhan. Hal ini dapat dipahami
mengingat begitu tingginya permintaan masyarakat akan
layanan koneksi internet pita lebar (broadband internet)
dengan kualitas tinggi untuk mendukung aktivitas sehari-
hari maupun bisnis. Layanan berbasis digital teknologi
ternyata sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya di
perkotaan, tetapi sudah sampai ke pelosok nusantara.
SambutanDewan Komisaris
R. SoeparmadiPresiden Komisaris (Independen)
58 59Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PENUTUP
Kami sangat menyadari bahwa pencapaian berbagai tujuan
Perseroan tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku
kepentingan yang memiliki peranan utama dalam rencana
pengembangan Perseroan. Kami sebagai Dewan komisaris
mengucapkan terimakasih atas dukungan dan keterlibatan
para pemegang saham, yang telah mengambil peranan
kunci dalam upaya kami untuk memajukan Indonesia
dalam industi teknologi digital. Penghargaan yang tinggi
disampaikan kepada Dewan Direksi dan para karyawan
yang telah berupaya turut mendukung kinerja Perseroan
sepanjang tahun 2018 ini, serta kepada mitra bisnis dan
pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan
dukungan yang berkelanjutan kepada Perseroan.
Semoga pencapaian kinerja tahun 2018 dapat menjadi
pemicu semangat seluruh pemangku kepentingan untuk
mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2019.
Jakarta, Desember 2018
Untuk dan atas nama Dewan Komisaris
PT First Media Tbk
R. SoeparmadiPresiden Komisaris (Independen)
PERUBAHAN DEWAN KOMISARIS
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal
20 April 2018, Perseroan menerima pengunduran
diri Bapak Surjadi Soedirdja dari jabatannya sebagai
Presiden Komisaris PT First Media Tbk. Dewan Komisaris
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surjadi atas jasa
dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan.
Adapun susunan Dewan Komisaris PT First Media Tbk sejak
tanggal 20 April 2018 adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan
R. Soeparmadi Presiden Komisaris (Independen)
Teguh Pudjowigoro Komisaris Independen
Ali Chendra Komisaris
PENGAWASAN ATAS KINERJA DIREKSI
Perseroan telah mempertahankan komposisi Manajemen
yang solid sehingga memudahkan Dewan Komisaris dalam
melaksanakan pengawasan. Bersama dengan komite
di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Dewan
Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi
atas perkembangan rencana kerja Perseroan secara
berkala. Pengawasan di sepanjang tahun 2018 dilakukan
dari laporan kinerja yang disampaikan oleh Direksi kepada
Dewan Komisaris. Laporan tersebut diantaranya berupa
uraian mengenai kinerja keuangan Perseroan, laporan
kinerja operasi unit-unit usaha, penjualan, dan sebagainya,
termasuk hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan
oleh Komite Audit.
Laporan yang diterima oleh Dewan Komisaris menjadi
bahan kajian mendalam untuk selanjutnya disampaikan
dalam bentuk rekomendasi maupun catatan kepada Direksi
pada saat rapat gabungan yang diadakan setiap tiga bulan
sekali. Apabila diperlukan maka sangat dimungkinkan
penyampaian rekomendasi dilakukan oleh Dewan Komisaris
di waktu dan sarana lain dengan memperhitungkan situasi
dan kondisi Perseroan agar dapat segera memberikan
solusi terbaik kepada Direksi Perseroan.
PENGAWASAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan
Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite, yaitu Komite Audit
dan Komite Nominasi & Renumerasi. Apresiasi kami
sampaikan kepada Komite Audit dan Komite Nominasi
& Renumerasi karena telah bekerja dengan baik dan
berkontribusi dalam membantu kami Dewan Komisaris
dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan.
Komite Audit telah bekerja dengan baik dalam melakukan
pengawasan efektifitas dan efisiensi operasional yang
dijalankan unit-unit usaha yang dimiliki Perseroan.
Komite Audit telah melakukan penelaahan pada laporan
pemeriksaan yang dilakukan Internal Auditor atas laporan
keuangan dan transaksi-transaksi keuangan, khususnya di
unit-unit usaha yang dimiliki Perseroan. Sedangkan Komite
Nominasi & Renumerasi telah membantu Dewan Komisaris
dengan memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan
seleksi jabatan strategis di lingkungan Perseroan dan unit-
unit usahanya, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
Perusahaan yang baik.
Dalam menghadapi tantangan persaingan di industri TMT
tersebut, Perseroan tentunya telah mempersiapkan diri
dengan membangun infrastruktur digital dan ekosistem
pendukung secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur yang dimaksud yaitu
infrastruktur telekomunikasi yang tidak terbatas seperti
Distributed Antenna System (DAS), penguatan sinyal telepon
seluler, internet, telepon, televisi berlangganan, informasi
dan komunikasi data, digital signage, dan banyak bentuk
lainnya. Layanan infrastruktur telekomunikasi ini disediakan
pada gedung perkantoran, residensial (perumahan dan
apartemen), rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan pusat
perbelanjaan, bukan hanya di kota-kota besar, namun juga
telah sampai di daerah-daerah pinggiran.
Selain inovasi dan ekspansi yang dilakukan, Perseroan
menurut pandangan kami, juga telah melakukan upaya-
upaya yang diperlukan untuk memastikan kestabilan dan
keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Pengendalian
biaya yang ketat melalui sistem budget, komposisi sumber
daya yang memperhitungkan load and balancing, serta
manajemen risiko yang berjalan di semua lini usaha dan
level bisnis perlu di apresiasi, baik kepada Manajemen
maupun kepada seluruh karyawan.
PANDANGAN PADA PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Dewan Komisaris selaku pimpinan tertinggi pada Perseroan
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kinerja
terhadap jajaran direksi. Dewan Komisaris juga secara
konsisten menganjurkan jajaran Direksi untuk selalu
menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
baik dengan tujuan agar semakin memperkuat kinerja
Perseroan. Selain itu, mekanisme-mekanisme seperti
Piagam Dewan, Kode Etik dan Sistem Whistleblower
terus digunakan secara tepat guna, agar memberikan
kontribusi positif bagi pengelolaan sistem usaha yang
baik. Penetapan kebijakan dan mekanisme prosedur
yang tepat, sesuai dengan konteks dan kondisi terkini,
menjembatani penyelesaian masalah yang muncul untuk
dapat disampaikan ke atas. Berdasarkan laporan Komite
Audit dan fungsi pengendalian lainnya, Dewan Komisaris
berpendapat bahwa Perseroan telah secara konsisten
menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
baik di sepanjang tahun 2018. Selanjutnya, hasil evaluasi
kinerja yang telah dilakukan terhadap jajaran para direksi
akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) di kemudian hari.
Perseroan tetap memiliki optimisme yang tinggi bahwa bisnis yang dijalankan Perseroan memiliki prospek usaha yang baik, dan bertekad untuk terus melanjutkan rencana bisnis yang sudah ditetapkan lewat pengembangan dan penguatan portofolio di industri Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT).
“
SAMBUTANDEWANKOMISARIS
60 61Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Harianda NoerlanPresiden Direktur (Independen)
R. SoeparmadiPresiden Komisaris (Independen)
Teguh PudjowigoroKomisaris Independen
Ali ChendraKomisaris
Hernowo HadiprodjoDirektur
Johannes TongDirektur
62 63Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada Perseroan sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2018 ini, meski dihadapkan pada tantangan dan dinamika bisnis yang cukup bergejolak di era digital teknologi. Dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PT First Media Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, beserta Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
Laporan Direksi
Harianda NoerlanPresiden Direktur (Independen)
Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh
sebesar 5,3 persen tahun 2019, merujuk pada pencapaian
pertumbuhan yang terjaga pada 5,15 persen di 2018 dan
5,07 persen di 2017. Kendati Pemerintah menunjukan
sikap optimis, namun tetap mewaspadai risiko yang ada
pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk
tahun 2019. Risiko yang pertama adalah pertumbuhan
ekonomi global yang melambat dan diprediksi masih akan
terjadi sampai dengan tahun 2020 mendatang. Kedua,
perang dagang dan proteksionisme antara Amerika Serikat
dan Tiongkok. Ketiga, normalisasi suku bunga bank sentral
Amerika Serikat, The Fed. Ketiga risiko ketidakpastian global
tersebut akan berdampak terhadap risiko pertumbuhan
ekonomi Indonesia melalui transmisi jalur perdagangan
dan keuangan yang berujung kepada peningkatan defisit
transaksi berjalan, penurunan ekspor, serta fluktuasi nilai
tukar Rupiah.
PANDANGAN PROSPEK USAHA
Perseroan memandang bahwa industri teknologi digital
akan terus meningkat sangat agresif tidak hanya di tingkat
global, melainkan di tingkat nasional. Apabila mengutip
riset McKinsey Global Institute pada tahun 2016, bahwa
10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia merupakan
kontribusi dari ekonomi digital. Riset dari Oxford University
menyebutkan bahwa besaran ekonomi digital dunia pada
tahun 2017 sudah mencapai 11,5 triliun dolar AS atau
15,5 persen dari PDB dunia. Bahkan pada tahun 2025
mendatang, ekonomi digital dan teknologi diprediksi bisa
mencapai 23 triliun dolar AS atau 24 persen dari PDB dunia.
Di Asia Tenggara, nilai pasar ekonomi digital pada tahun
2025 diprediksi akan mencapai 240 miliar dolar AS.
Indonesia sebagai ekonomi terbesar di wilayah ini, diprediksi
akan menjadi salah satu kontributor utama yang mencapai
50 persen Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital.
Populasi pengguna internet yang tinggi, sekitar 133 juta
pengguna internet, telah mendorong Indonesia menjadi
ekonomi digital terbesar dengan pertumbuhan tercepat di
Asia Tenggara.
Hingga akhir tahun 2018, Indonesia memiliki 4 (empat)
pemimpin pasar atau startup dengan status valuasi unicorn.
Total valuasi ke empat unicorn tersebut mencapai nilai
sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar 280 triliun Rupiah.
Pemerintah sendiri menargetkan, setidaknya ada tambahan
satu startup lagi yang menyandang predikat unicorn dan
satu startup dengan status decacorn akan lahir di Indonesia.
Status unicorn dan decacorn sendiri ditujukan untuk startup
dengan nilai valuasi diatas 1 miliar dolar AS dan 10 miliar
dolar AS.
Dinamika bisnis yang dijalani Perseroan disepanjang tahun
2018 terbilang penuh dengan lika-liku usaha. Momentum
inisiasi penguatan dan pengembangan berkelanjutan pada
portofolio di anak-anak usaha Perseroan mencatatkan hasil
yang cukup menggembirakan dengan pencapaian kinerja
pertumbuhan yang baik. Namun di sisi yang lain, Perseroan
dan salah satu anak usaha Perseroan yang berusaha di
bidang pelayanan jaring pita lebar 4G LTE harus menghadapi
risiko usaha, yaitu penghentian ijin penggunaan frekuensi
2.3 MHz berdasarkan surat keputusan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Perseroan dan
anak usaha menerima dan mendukung keputusan
badan regulator Kominfo, dan melakukan penghentian
layanan BOLT 4G LTE kepada masyarakat pada tanggal
28 Desember 2018. Risiko eksternal ini tentunya bisa
mempengaruhi hasil usaha, dan Perseroan dengan cepat
mengantisipasi dan mempersiapkan penanganannya,
dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan
semua permasalahan, khususnya layanan di pelanggan.
Perseroan meyakinkan kepada seluruh stakeholder
bahwa Perseroan tidak akan mundur dan ragu untuk
terus melanjutkan rencana strategis keberlanjutan dan
pengembangan usaha Teknologi, Media dan Telekomunikasi
(TMT). Di era digital teknologi, industri Telekomunikasi,
Media dan Teknologi masih memiliki prospek ekonomi yang
sangat menjanjikan dan terus mengalami pertumbuhan.
Perseroan bertekad untuk fokus memaksimalkan kinerja
anak-anak usaha yang sudah berjalan, dan akan melakukan
inkubasi usaha-usaha yang berfokus pada bisnis Teknologi,
Media dan Telekomunikasi. Perseroan bangga bahwa
Perseroan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan video, informasi, dan akses
internet kecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau
bagi masyarakat banyak.
PANDANGAN EKONOMI INDONESIA
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan lebih
menantang di tahun 2019 seiring dengan pelemahan
pertumbuhan ekonomi global yang menciptakan
ketidakpastian. Tekanan yang dihadapi Indonesia berasal
dari pelemahan nilai kurs, arus modal asing yang keluar,
dan penurunan cadangan devisa nasional. Proyeksi ini
disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporan Prospek
Ekonomi Global yang dirilis pada hari Selasa, 8 Januari
2019 di Washington DC, Amerika Serikat.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan
menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global
akan memberikan tekanan dan menjadi faktor dominan
yang dapat memacu volatilitas perekonomian domestik,
serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
64 65Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
pada usaha untuk memaksimalkan kinerja anak-anak
usaha agar memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan
terus mengalami pertumbuhan di setiap tahun berikutnya.
Selain itu Perseroan akan melakukan inkubasi lini usaha
bisnis Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT) sesuai
dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan.
Sepanjang tahun 2018 melalui pengawasan dari Dewan
Komisaris serta kerja keras Direksi, Perseroan telah
mengupayakan berbagai kebijakan strategis dalam
memperkuat tatanan portfolio bisnis Teknologi, Media dan
Telekomunikasi (TMT) yang diantaranya adalah :
1. Pengembangan lanjutan bisnis Teleponi dengan
menggunakan teknologi Cloud PBX.
2. Pengembangan infrastruktur jaringan DAS dan
WIFI di beberapa gedung perkantoran, pusat
perbelanjaan dan rumah sakit.
3. Pengembangan jaringan 4G LTE melalui bisnis
Bolt Home.
4. Meluncurkan layanan First Squad dalam rangka
mengoptimalkan operational excellence First
Media khususnya dalam meningkatkan nilai
pelayanan ke pelanggan.
5. Bekerjasama dengan salah satu content provider
bernama CatchPlay untuk memberikan nilai
tambah produk TV berbayar.
Di Indonesia, ekonomi digital telah menjadi salah satu
komponen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam empat tahun terakhir, industri digital di Indonesia
tumbuh kurang lebih 10 persen per tahun, dua kali lipat
dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi
ekonomi digital sendiri terhadap PDB nasional pada
tahun 2018 telah mencapai 8,5 persen. Angka ini naik
dibandingkan kontribusi tahun 2017 sebesar 7,3 persen.
Dengan mengacu beberapa data-data survei dan analisa
industri, Perseroan selaku pemain yang bergerak dalam
industri ini akan senantiasa berada dalam bisnis teknologi
digital dan selalu berusaha memberikan kontribusi
maksimal. Hal ini merupakan prospek usaha yang sangat
baik dan akan menggerakan roda ekonomi Perseroan
maupun ekonomi nasional.
KINERJA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN
Penghentian layanan BOLT 4G LTE kepada masyarakat
sedikit berpengaruh kepada penurunan kinerja keuangan
Perseroan. Kinerja lini usaha yang lain yang dimiliki
Perseroan sepanjang tahun 2018 cukup menggembirakan,
dan telah memberikan kontribusi yang baik bagi Perseroan
saat ini dan di masa depan. Potensi pengembangan usaha
berkelanjutan yang direncanakan Perseroan akan fokus
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Pengembangan Perseroan dan kegiatan usahanya tidak
mengesampingkan Tata Kelola Perusahaan dengan
Good Corporate Governance (GCG) yang baik. Selain
memperhitungkan aspek bisnis, Perseroan juga senantiasa
memastikan bahwa setiap kegiatan usahanya dilaksanakan
sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, secara
internal Perseroan memberitahukan berbagai standard
operating procedure (SOP), panduan kode etik & tugas
tanggung jawab profesional, serta peraturan perusahaan.
Untuk memastikan penerapan GCG, setiap bulan Direksi
melakukan peninjauan atas kegiatan yang akan dilakukan
dan telah selesai dilaksanakan oleh unit usaha Perseroan
melalui rapat koordinasi dengan manajemen dari masing-
masing entitas anak Perseroan. Komite Audit yang
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan,
serta divisi Internal Audit yang bertanggung jawab kepada
Direksi Perseroan terlibat aktif melalui fungsi pengawasan
tersebut.
TEKNOLOGI INFORMASI
Sebagai perusahaan yang sangat erat dengan Teknologi
Informasi, Perseroan sangat memperhatikan teknologi
informasi untuk menunjang operasional usaha. Dengan
pemanfaatan teknologi informasi Perseroan dapat
memonitor laju konektifitas jaringan internet dari hub hingga
ke jaringan end user melalui Network Management System
serta Master Control Room untuk memantau siaran-siaran
televisi berbayar.
Selain Teknologi Informasi untuk menunjang jaringan
infrastruktur, Perseroan juga mengembangkan aplikasi
berbasis Android dan IOS untuk kemudahan pelanggan
dalam mengakses layanan seperti pembayaran, Virtual
Assistant melalui chat Whatsapp dan self-diagnostic
system apabila terjadi gangguan.
LAPORANDIREKSI
66 67Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Perseroan akan melakukan inkubasi lini usaha bisnis Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT) sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan.
“
PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
Perseroan pada tahun 2018 mengalami perubahan susunan
Direksi dari susunan tahun sebelumnya. Berikut adalah
susunan Direksi Perseroan terbaru berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal
20 April 2018 :
Nama Jabatan
Harianda Noerlan Presiden Direktur (Independen)
Hernowo Hadiprodjo Direktur
Johannes Tong Direktur
APRESIASI
Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham dan
pemangku kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris, dan
seluruh manajemen serta karyawan yang telah bekerja
keras dalam menghadapi semua tantangan dan mencapai
kinerja yang cukup baik selama tahun 2018.
Penghargaan setingginya juga diberikan kepada Lembaga
Pemerintah, pelanggan, rekan bisnis, masyarakat Pasar
Modal, dan media massa yang selama ini telah mendukung
kerja Perseroan.
Direksi berharap agar kesuksesan selalu menjadi milik
kita semua dan kerjasama yang selama ini telah berjalan
secara komprehensif dengan penuh harmoni dapat terus
berlangsung dengan baik.
Jakarta,
Untuk dan atas nama Direksi,
PT First Media Tbk
Harianda NoerlanPresiden Direktur (Independen)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pertanggungjawaban sosial Perseroan dilakukan
sebagaimana yang telah diatur oleh Pemeritah melalui
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan
dipastikan sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat,
seperti pemberian beasiswa, donor darah, pemberian
layanan internet ke beberapa sekolah di pedalaman, dan
berbagai kegiatan lainnya.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Peningkatan kompetensi karyawan merupakan bagian
dari kontribusi pembangunan sumber daya manusia bagi
Perseroan dan juga bagi angkatan kerja di Indonesia. Divisi
Sumber Daya Manusia Perseroan menyelenggarakan
program peningkatan kualitas karyawan Perseroan melalui
pelatihan dan pendidikan terstruktur dan terencana untuk
sejalan dengan layanan bisnis TMT yang menjadi bisnis
Perseroan. Di sisi lain, meningkatnya kemampuan sumber
daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi ini
amat diperlukan oleh negara untuk mampu memberikan
daya saing di kompetisi global.
BUDAYA PERUSAHAAN
Sikap mental dan perilaku sumber daya manusia dalam
bekerja dan bermasyarakat menjadi landasan disiplin dan
pencapaian prestasi untuk menghasilkan kinerja yang
mumpuni. Semua itu ditata dan dipraktikan sebagai bagian
dari kehidupan di lingkungan kerja Perseroan. Diantara
tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan tenaga kerja
yang tidak hanya cerdas dan disiplin, namun juga memiliki
sikap mental individu dan semangat tim yang positif serta
dapat diandalkan bagi tenaga kerja Indonesia.
LAPORANDIREKSI
PROFILDEWANKOMISARIS
68 69Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Warga negara Indonesia berusia 77 tahun dan berdomisili di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Independen
PT First Media Tbk sejak tanggal 21 Apri 2017.
Beliau menyandang gelar Sarjana jurusan Bahasa & Sastra Inggris dari Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan Malang Pusat.
Perjalanan Karir
Beliau adalah eksekutif profesional dengan pengalaman selama 39 tahun di bidang Corporate Finance, Asset Management,
Real Estate dan General Management. Beliau memulai karir di Citibank NA (1969 – 1978) dan kemudian ditunjuk sebagai
Managing Director di PT Finconesia (Lembaga Keuangan Non-Bank). Beliau bergabung dengan Lippo Group pada tahun 1990
dan telah menjabat beberapa posisi Direktur di berbagai perusahaan, antara lain PT Lippo Pacific Finance, PT Bank Bahari,
Lippo Cikarang, Lippo Land, Lippo Bank, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, salah satu pengembang perkotaan
(township development) Lippo Group di Tanjung Bunga, Makassar.
R. SoeparmadiPresiden Komisaris (Independen)
Warga Negara Indonesia, berusia 66 Tahun dan berdomisili
di Indonesia. Beliau mulai menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan sejak 21 April 2017.
Beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta di fakultas ekonomi tahun 1976,
serta mengikuti berbagai seminar di dalam dan luar negeri.
Perjalanan Karir
Beliau adalah seorang professional dengan pengalaman
lebih dari 30 tahun, terutama dalam industri perbankan.
Beliau pernah bekerja di Lippo Bank dan menjabat sebagai
Head of General Affairs Group, Head of Human Resources
Group, Head of Asset Management Group, dan terakhir
sebagai Head of Financing and Operation Division di
Lippo Bank Syariah. Beliau juga pernah menjabat sebagai
Presiden Direktur dan Direktur di perusahaan real estate
Lippo Group.
Teguh PudjowigoroKomisaris Independen
Warga Negara Indonesia, berusia 58 Tahun dan berdomisili
di Indonesia. Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan
sejak 21 April 2017.
Beliau meraih gelar sarjana pada Control Data Institute,
Toronto, Canada. Pada tahun 2003,
Perjalanan Karir
Ali Chendra mendirikan APMI (Asosiasi Penyelenggara
Multimedia Indonesia) dengan jabatan Vice Chairman.
Memulai karir sebagai teknikal staff pada PT Metrodata/
Wang Computer (1979-1983), lalu pada tahun berikutnya
beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Total Data
(1983- 1993), dan selanjutnya beliau menjabat sebagai
Direktur di beberapa perusahaan, yaitu PT Telepoint
Nusantara (1993- 1999), PT Telplus Digitalindo (1993-
1999). Selain menjabat sebagai Direktur pada perusahaan-
perusahaan tersebut, beliau pernah menjadi anggota
Direksi pada PT Bhakti Investama Tbk, PT Agis Tbk,
Linktone Limited (NASDAQ listed) serta anggota Dewan
Komisaris pada PT Metro Selular Nusantara dan
PT Mobile-8 Telecom Tbk. Selain menjabat sebagai
Komisaris pada PT First Media Tbk, saat ini Ali Chendra
juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada
PT Indonesia Media Televisi sejak tahun 2016.
Ali ChendraKomisaris
70 71Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun dan berdomisili di Indonesia
Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur First Media sejak 21 April 2017. Sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur beliau
menjabat sebagai Direktur Layanan Korporat (Corporate Services) merangkap Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
PT First Media Tbk sejak tahun 2006 Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin
(Mechanical Engineering Department), Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
Perjalanan Karir
Beliau memulai karir profesionalnya di dunia perbankan pada tahun 1990 hingga tahun 2000 di PT Bank Niaga Tbk. Jabatan
terakhir di bank tersebut sebagai adalah Senior Manager - International Banking Division Head. Kemudian beliau melanjutkan
karirnya di Badan Penyehatan Perbankan Nasional-BPPN (Indonesian Bank Restructuring Agency - IBRA) hingga tahun 2002,
dengan jabatan terakhir sebagai Vice President-Group Head pada Unit Restrukturisasi Perbankan (Bank Restructuring Unit-BRU).
Selanjutnya Beliau bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk hingga tahun 2006. Di Bank Lippo
beliau pernah menjabat beberapa posisi, yaitu Senior Vice President-Channels & Alliance Group Head; Director Distribution
Financial Services dan Managing Director Compliance (Direktur Kepatuhan).
Harianda NoerlanPresiden Direktur (Independen)
Warga Negara Indonesia berusia 51 tahun, berdomisili
di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur First
Media sejak tanggal 24 April 2013. Beliau menyelesaikan
pendidikan Strata 1 di bidang fisika, matematika, dan
administrasi bisnis dari Azusa Pacific University dan meraih
gelar Magister in Business Administration di California
State University, Los Angeles.
Perjalanan Karir
Selain menjabat sebagai Direktur First Media, beliau
juga duduk sebagai Direktur di beberapa anak
perusahaan First Media, antara lain PT First Media
Production (2008-sekarang), PT Media Sinema Indonesia
(2010-sekarang) dan Presiden Direktur di PT Indonesia
Media Televisi (2016-sekarang). Beliau juga memegang
jabatan sebagai Direktur di Art Department, Universitas
Pelita Harapan. Karir profesional beliau antara lain adalah
Loan Officer Bank of America, Area Manager TIMS,
General Manager PT Sopanusa Paper Mill & Converting,
General Manager PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General
Manager PT Plasma Plastic Industry, General Manager
PT Indonesia Performing Arts, dan General Manager PT
Melodia.
Warga negara Indonesia berusia 76 tahun dan berdomisili
di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Independen
PT First Media Tbk sejak tanggal 21 April 2017. Beliau
memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Sarjana Ilmu
Sosial dari Universitas Indonesia serta Master of Business
Administration dari Institut Studi Manajemen dan Institut
Manajemen Pembelajaran Jauh.
Perjalanan Karir
Beliau memulai karirnya sebagai Asisten Profesor
dan Dosen Universitas Indonesia, serta menjadi Staf
Manajemen Menengah di Kementrian Pendidikan Tinggi
(1960 – 1972). Pernah menjabat sebagai Staf Eksekutif
dan General Manager di PT Bank Perniagaan Indonesia
(1967 – 1982) Vice President dan Senior Vice President
PT Bank Lippo (1982 – 1989), Direktur Operasional dan
Keuangan di PT Bank Mayapada International (1990).
Beliau adalah pendiri dan Direktur Pelaksana PT Bank
Dagang dan Industri (1991), pendiri dan Direktur Utama
PT Bank Centris International (1993), Direktur Utama PT
Bank Solida (1995),Instruktur Independen dan Penasihat
PT Royalindo Panasonic (1996), penasihat PT Bank Nusa
Nasional (1997), Direktur Kredit Pinjaman dan Pemasaran
PT Bank BTPN (1997), serta Direktur Operasional dan
Internasional di PT Bank Putra (1998). Pada tahun 2000,
mulai menjabat sebagai Konsultan SDM untuk PT Griya
Mee Sejati dan Anggota Tim Pengajar di The Jakarta
Consulting Group, selain menjabat sebagai Senior Partner
di Kramadibrata Partners dan Pendiri Firma Hukum
Hariwana. Pada tahun 2002, Bapak Hernowo menjadi
pendiri dan Direktur Pelaksana ATC Management &
Consultant dan tahun 2006 mulai menjabat sebagai
Penasehat PT Cilandak Town Square dan Konsultan Sistem
& Prosedur Perusahaan. Beliau juga dikenal sebagai
konsultan independen dalam Sistem Manajemen dan
Sumber Daya Manusia.
Hernowo HadiprodjoDirektur
Johannes TongDirektur
PROFILDIREKSI
72 73Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Warga Negara Indonesia berusia 72 tahun dan berdomisili
di Indonesia
Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak
Januari 2013. Beliau lulus dari TFH, Hamburg, Jerman,
dengan gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) pada
tahun 1976.
Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya
Pertiwi Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan
grup Kalbe Farma (1979-1988), memegang beberapa
posisi di PT Lippo Cikarang Tbk terakhir sebagai Wakil
Presiden Komisaris (1989-2001), Komisaris di
PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris PT
Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur di PT East Jakarta
Industrial Park (2004-2010), Komite Audit PT Pacific Utama
Tbk. (2005-2007), Komite Audit PT Gowa Makassar (2005-
2007), dan Komite Audit PT Multipolar Tbk (2007-2009).
Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan
Industri Indonesia (HKI) (1995- 2000) dan sebagai
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). Saat ini
memegang posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat
di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak
tahun 2000), Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan
Kawasan Industri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
(sejak 2008), Komite Audit di PT Star Pacific Tbk (sejak
tahun 2010), Komite Audit di PT Lippo General Insurance
Tbk (sejak tahun 2012) dan anggota Direksi PT Tjakra
Tritunggal Perkasa (SPH Channel TV) sejak tahun 2016.
Warga negara Indonesia berusia 66 tahun, berdomisili di
Indonesia.
Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit
PT First Media Tbk sejak tanggal 31 Juli 2017. Beliau
menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta di fakultas ekonomi tahun 1976, serta
mengikuti berbagai seminar di luar negeri.
Riwayat hidup lengkap dari Bapak Teguh Pudjowigoro
dapat dilihat pada halaman profil Dewan Komisaris
PT First Media Tbk.
Teguh PudjowigoroKetua (Independen)
Herman LatiefAnggota (Independen)
Warganegara Indonesia berusia 56 tahun dan berdomisili
di Indonesia.
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Juli
2018.
Meraih gelar S1 Bisnis Administrasi, Ekonomi (Akuntansi)
dari Universitas Advent Indonesia di Bandung dan S2
Bisnis Administrasi dari Phillipine Christian University,
Manila, Phillipines. Beliau juga mengikuti Advance
Leadership Program yang diselenggarakan oleh Executive
Center for Global Leadership.
Memulai karir pada tahun 1984-1987 di Adventist
Development Relief Agency sebagai Project Adminsitration
Officer kemudian tahun 1989-1993 bekerja pada
PT Pakerin Pulp Paper Product sebagai Finance
Manager. Beliau kemudian bekerja sebagai Treasury
Manager di PT Bristol-Myer Squibb Indonesia Tbk,
sebelum pada tahun 1998 memulai karir di Lippo Group
dengan mengajar akuntansi di Universitas Pelita Harapan
sampai dengan posisi Direktur Administrasi pada Yayasan
Universitas Pelita Harapan pada tahun 2002 sampai 2017.
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Gowa
Makassar Tourism Development Tbk tahun 2015-2016 dan
pada PT Lippo Cikarang Tbk sejak 2017 sampai saat ini.
Selain itu Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen
pada PT Multi Prima Sejahtera Tbk (2018 – sekarang),
PT Multipolar Tbk (2018-sekarang) dan PT Star Pacific Tbk
(2018-sekarang).
Laurensia AdiAnggota (Independen)
PROFILKOMITEAUDIT
74 75Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Warga negara Indonesia usia 76 tahun dan berdomisili di
Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Independen
PT First Media Tbk sejak tanggal 21 Apri 2017. Beliau
menyandang gelar Sarjana jurusan Bahasa & Sastra
Inggris dari Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan Malang
Pusat.
Riwayat hidup lengkap dari Bapak R. Soeparmadi
dapat dilihat pada halaman profil Dewan Komisaris
PT First Media Tbk.
Warga negara Indonesia berusia 47 tahun dan berdomisili
di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1
Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia.
Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi PT First Media Tbk sejak tahun 2015 dan
merangkap sebagai Human Resource Division Head.
Sejak 21 April 2017 Beliau menjabat sebagai Corporate
Secretary PT First Media Tbk.
Beliau memiliki pengalaman dalam bidang manajemen
sumber daya manusia di berbagai industri usaha.
Mengawali karir profesional dalam bidang manajemen
sumber daya manusia sebagai Recruitment Officer di
PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 1996.
Kemudian Beliau bergabung dengan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Senior Human
Resource Officer (1999-2001) dan Kantor Akuntan Publik
PriceWaterHouseCoopers sebagai Assisten Manager
Human Resource (2002-2004) hingga terakhir menjabat
sebagai Human Resources Manager di
PT Energi Mega Persada Tbk (2004-2008) sebelum
bergabung dengan PT First Media Tbk pada tahun 2008
sebagai Human Resource Division Head.
Shinta Melani ParuntuAnggota
R. SoeparmadiKetua (Independen)
Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2005 – 2008.
Beliau kemudian bergabung di PT Broadband Multimedia
Tbk sebagai Komisaris (2006 – 2007). Beliau juga pernah
menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Ciptadana
Multifinance (2006 – 2007), Komisaris pada Media
Interaksi Utama (2007 -2012), dan Presiden Komisaris
pada PT Star Pacific Tbk (2009 -2013). Semenjak tahun
2012 hingga sekarang, Markus Permadi menjabat sebagai
Komisaris pada PT Bank National Nobu. Sejak tahun 1993,
Markus Permadi meluangkan waktu untuk mengurusi
dunia pendidikan dengan menjadi Sekretaris Yayasan
Pendidikan Pelita Harapan hingga saat ini.
Warga negara Indonesia berusia 72 tahun dan berdomisili
di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1
dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan pendidikan
Strata 2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi PT First Media Tbk pada tahun 2015 dan
merangkap sebagai Komisaris sejak 25 April 2013. Beliau
berkarir di dunia perbankan, beliau pernah bekerja di
Citibank N.A tahun 1971-1983 dengan jabatan terakhir
sebagai Vice President, PT Bank Central Asia tahun 1983-
1990 dengan jabatan Direktur, lalu Bank Lippo tahun
1990-998 sebagai Presiden Direktur.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Asisten Menteri/
Deputi Bidang Usaha Pelayanan Masyarakat dan
Pengembangan Sumber Daya pada Kantor Menteri Negara
BUMN/ Badan Pengelola BUMN tahun 1998 dan Asisten
Menteri/Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya
tahun 1998 hingga 2000. Kemudian beliau menjabat
sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun
1998 hingga 2003. Selanjutnya beliau melanjutkan
perjalanan karirnya pada PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk sebagai Komisaris tahun 1999 hingga 2000
dan Komisaris Independen (2001-2007). Beliau menjabat
sebagai Komisaris Independen pada PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, kemudian menjabat sebagai Komisaris pada
Markus PermadiAnggota (Independen)
PROFIL KOMITENOMINASI & REMUNERASI
76 77Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
ANALISA MANAJEMEN04
1. TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI
2. TINJAUAN PRODUK DAN BISNIS
3. TINJAUAN OPERASIONAL
4. TINJAUAN FUNGSIONAL
5. TINJAUAN KEUANGAN
78
84
108
112
118
78 79Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Prospek Ekonomi Global
Secara umum tahun 2018
merupakan tahun yang penuh
tekanan pada perekonomian
global. Pada Forum Ekonomi Dunia
pada 22-25 Januari 2019 di Davos,
Swiss, Direktur IMF, Christine
Lagarde mengatakan bahwa,
setelah dua tahun pertumbuhan
yang kuat, ekonomi dunia tumbuh
lebih lambat daripada perkiraan,
dan risiko ekonomi meningkat.
Tetapi meskipun ekonomi terus
berkembang, terdapat risiko besar
yang membayangi.
TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRITanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi global
sudah mulai terlihat pada paruh kedua tahun 2018. Sebab
utamanya adalah perang dagang antara Amerika Serikat
dan Tiongkok, kenaikan suku bunga acuan bank sentral
Amerika Serikat The Fed, dan pelemahan pertumbuhan
ekonomi global. Pelemahan pertumbuhan ekonomi global
diprediksi akan berlanjut ke tahun 2019.
Dalam laporannya, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi
dunia akan tumbuh 3,5 persen pada tahun 2019. Ekonomi
negara maju juga akan tumbuh melambat sebesar 2,0
persen di 2019 dan 1,7 persen di 2020. Sedangkan
negara berkembang, meskipun lebih rentan terhadap
gejolak ekonomi dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi
negara berkembang secara keseluruhan akan lebih tinggi
dibanding negara maju. Ekonomi negara berkembang
diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,5 persen, turun
dibanding tahun 2018 yang sebesar 4,6 persen. Tetapi
pertumbuhan diproyeksi akan terakselerasi ke 4,9 persen
pada tahun 2020.
Risiko utama terhadap proyeksi adalah hasil negosiasi
perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Perlambatan ekonomi di Tiongkok yang lebih dalam dari
yang diperkirakan, juga dapat menjadi risiko utama yang
dapat menggangu stabilitas sistemik keuangan dunia. Jika
Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar
dunia dapat menyelesaikan perbedaan tanpa banyak
meningkatkan hambatan perdagangan, maka ekonomi
diprediksi dapat pulih dan tumbuh di atas perkiraan dasar.
Kegagalan menyelesaikan perbedaan dapat berakibat
biaya barang tinggi di konsumen, dan dapat menurunkan
investasi bisnis, serta mengganggu rantai pasok global.
Prospek Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan lebih
menantang di tahun 2019 seiring dengan pelemahan
pertumbuhan ekonomi global yang menciptakan
ketidakpastian. Tekanan yang dihadapi Indonesia berasal
dari perlemahan kurs, arus modal asing yang keluar,
dan penurunan cadangan devisa nasional. Proyeksi ini
disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporan Prospek
Ekonomi Global yang dirilis pada hari Selasa, 8 Januari
2019 di Washington DC, Amerika Serikat.
80 81Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat
ditopang oleh konsumsi, baik konsumsi swasta
maupun konsumsi Pemerintah.
Total realisasi belanja negara mencapai Rp. 2.202,2
triliun atau 99,2 persen dari target APBN. Total realisasi
belanja Pemerintah tersebut mencapai hampir 100
persen dari target.
2. Ekspor masih terbatas, dan impor mulai menurun,
meskipun masih cukup tinggi.
Ekspor diperkirakan masih terbatas dipengaruhi
pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan
harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun.
Sedangkan Impor mulai menurun sejalan dengan
kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah,
meskipun masih tumbuh tinggi untuk memenuhi
permintaan domestik. Impor barang konsumsi dan
barang modal tumbuh melambat, sementara impor
bahan mentah masih tumbuh meningkat.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan
menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global
akan memberikan tekanan, dan menjadi faktor dominan
yang dapat memacu volalitas perekonomian domestik,
serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI pada tanggal 16 Januari
2019, Menteri Keuangan bersama dengan Bank Indonesia
menyampaikan bahwa potensi risiko ketidakpastian
perekonomian global meningkat seiring dengan naiknya
tensi perdagangan dan likuiditas yang mengetat. Hal ini
terlihat dengan direvisinya target pertumbuhan ekonomi
global tahun 2019 dari 3,7 persen menjadi 3,5 persen.
Namun Pemerintah optimis bahwa target pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih dapat terjaga dengan kebijakan
mitigasi yang sudah dipersiapkan, walaupun tetap harus
waspada terhadap gejolak situasi global yang dinamis.
Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh
sebesar 5,3 persen tahun 2019, merujuk pada pencapaian
pertumbuhan yang terjaga pada 5,15 persen di 2018 dan
5,07 persen di 2017. Beberapa indikator pencapaian di
tahun 2018 yang diprediksi akan berlanjut ke tahun 2019
antara lain:
3. Defisit neraca perdagangan tahun 2018 menurun.
Defisit anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 259,9
triliun atau 1,76 persen dibanding Produk Domestik
Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut lebih rendah
dibandingkan APBN di 2018, bahkan jika dibanding
tahun sebelumnya defisit anggaran menurun sangat
tajam dari 2,51 persen di 2017.
4. Aliran masuk modal asing kembali terjadi
Aliran masuk modal asing kembali terjadi pada
Oktober–Desember setelah sempat turun pada
pertengahan tahun 2018. Tren masuknya modal asing
ke Indonesia diprediksi akan berlanjut ke Januari
2019.
5. Cadangan devisa meningkat
Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat 120,7
miliar dolar AS pada akhir Desember 2018, meningkat
dibandingkan dengan 117,2 miliar dolar AS per akhir
November 2018. Posisi cadangan devisa tersebut
cukup memadai untuk pembiayaan selama 6,7 bulan
impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang
luar negeri Pemerintah. Dibandingkan dengan standar
kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor, posisi
cadangan devisa tersebut berada di atas standar.
6. Stabilitas harga terjaga didukung tren nilai tukar
Rupiah yang menguat
Menjelang akhir tahun 2018, perkembangan nilai
tukar Rupiah cenderung menguat, dan tren penguatan
masih berlanjut pada Januari 2019. Penguatan Rupiah
antara lain dipengaruhi oleh aliran masuk modal
asing akibat perekonomian domestik yang kondusif
dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta
ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit
mereda.
7. Inflasi terkendali
Inflasi dapat dikendalikan dalam kisaran target kurang
lebih 3,5 persen dalam 4 (empat) tahun berturut-
turut. Secara umum, terjaganya pasokan pangan
nasional dan penurunan harga pangan global menjadi
penunjang terkendalinya inflasi dari volatilitas pangan.
Risiko pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk
tahun 2019 adalah, pertama, pertumbuhan ekonomi global
yang melambat dan diprediksi sampai dengan tahun 2020
mendatang. Kedua, perang dagang dan proteksionisme
antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga, normalisai
suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Ketiga
risiko ketidakpastian global tersebut akan berdampak
terhadap risiko pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui
transmisi jalur perdagangan dan keuangan, yang berujung
kepada peningkatan defisit transaksi berjalan, penurunan
ekspor, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah.
ANALISAMANAJEMEN
82 83Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Di Indonesia, ekonomi digital telah menjadi salah satu
komponen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam empat tahun terakhir, industri digital di Indonesia
tumbuh kurang lebih 10 persen per tahun, dua kali lipat
dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi
ekonomi digital sendiri terhadap PDB nasional pada
tahun 2018 telah mencapai 8,5 persen. Angka ini naik
dibandingkan kontribusi tahun 2017 sebesar 7,3 persen.
Untuk tahun 2019, Pemerintah memproyeksikan industri
digital nasional akan tumbuh di atas 11 persen per tahun,
karena seluruh wilayah nusantara ditargetkan akan
terhubung dengan jaringan internet. Upaya yang dilakukan
Pemerintah untuk pengembangan ekonomi digital adalah
dengan menarik investor agar menanamkan modalnya
di Indonesia. Pada pertemuan tahunan World Economic
Forum (WEF) 2019 di Davos, Swiss, para delegasi Indonesia
membawa 3 (tiga) agenda utama, yaitu perkembangan
teknologi digital dan potensi Indonesia dalam sektor
ekonomi digital, isu ekonomi 4.0, serta isu lingkungan
dan pengaruh teknologi terhadap perekonomian dunia.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah penyampaian
kemudahan dan iklim investasi yang semakin baik di
Indonesia.
Pemerintah juga mulai membangun infrastruktur penunjang
ekonomi digital, khususnya penyelesaian satelit Palapa
Ring. Pembangunan infrastrukut dilakukan bersama
dengan operator telekomunikasi, yang akan fokus pada
daerah yang feasible secara bisnis, sedangkan Pemerintah
akan fokus pada daerah yang kurang feasible secara bisnis.
Sehingga jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia,
dengan di topang jaringan kabel serat optik dan satelit
dapat segera menghubungkan seluruh Indonesia.
Prospek Ekonomi Digital
Pertumbuhan ekonomi digital telah menjadi tren di hampir
seluruh negara di dunia. Mengutip riset Mckinsey Global
Institute pada tahun 2016, bahwa 10 persen Produk
Domestik Bruto (PDB) dunia merupakan kontribusi dari
ekonomi digital. Riset Oxford University menyebutkan
bahwa besaran ekonomi digital dunia pada tahun 2017
sudah mencapai 11,5 triliun dolar AS atau 15,5 persen dari
PDB dunia. Bahkan, pada tahun 2025 mendatang, ekonomi
digital diprediksi bisa mencapai 23 triliun dolar AS atau 24
persen dari PDB dunia.
Di Asia Tenggara, nilai pasar ekonomi digital pada tahun
2025 diprediksi akan mencapai 240 miliar dolar AS.
Indonesia sebagai ekonomi terbesar di wilayah ini, diprediksi
akan menjadi salah satu kontributor utama yang mencapai
50 persen Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital.
Populasi pengguna internet yang tinggi, sekitar 133 juta
pengguna internet, telah mendorong Indonesia menjadi
ekonomi digital terbesar dengan pertumbuhan tercepat di
Asia Tenggara. Hingga akhir tahun 2018, pemimpin pasar
atau startup dengan status valuasi unicorn di Indonesia ada
empat. Total valuasi ke empat unicorn tersebut mencapai
nilai sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 280 triliun
Rupiah. Pemerintah sendiri menargetkan, setidaknya ada
tambahan satu startup lagi yang menyandang predikat
unicorn dan satu startup dengan status decacorn akan lahir
di Indonesia. Status unicorn dan decacorn sendiri ditujukan
untuk startup dengan nilai valuasi diatas 1 miliar dolar AS
dan 10 miliar dolar AS.
ANALISAMANAJEMEN
84 85Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
TINJAUAN BISNIS DAN PRODUK
SEKILAS TINJAUAN USAHA FIRST MEDIA
First Media adalah perusahaan yang bergerak di bidang
TMT meliputi layanan internet pita lebar dengan kabel
maupun nirkabel, jasa penyiaran televisi berlangganan,
layanan komunikasi data melalui jaringan telekomunikasi
digital, jasa pembangunan infrastruktur pasif multimedia
di gedung-gedung, layanan telepon melalui jaringan pintar
terintegrasi, pembuat dan penyedia konten multimedia.
Sebagai perusahaan terkemuka dalam bisnis TMT,
First Media mengupayakan inovasi di sektor telekomunikasi,
siaran televisi, pembangunan dan perluasan infrastruktur
jaringan layanan, dan pembuatan konten multimedia, serta
membangun sinergi seluruh produk, layanan dan solusi
untuk kepuasan pelanggan.
Adapun pembagian segmen usaha First Media yang
dijalankan oleh entitas-entitas anak dan/atau entitas
asosiasi berikut produk layanan yang dihasilkan adalah
sebagai berikut:
1. Segmen Usaha Telekomunikasi.
2. Segmen Usaha Media.
3. Segmen Usaha Pembuatan Konten.
ANALISAMANAJEMEN
86 87Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
1. Layanan Calling Card dengan kode akses
12000
Layanan ini bekerjasama dengan Telkom,
pemakaian layanan ini menggunakan akses
12000, yang akan masuk ke server di Telkom,
semua jalur teleponi akan melewati jaringan
Telkom.
2. Layanan Kustomisasi Fasilitas Telepon
Merupakan layanan jasa teleponi secara
fleksibel yang menyesuaikan (customize) dalam
mengimplementasi teknologi teleponi. Layanan
ini sangat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan dalam menggunakan fasilitas sistem
teleponi. Salah satu solusi yang diberikan
dengan mengimplementasi konfigurasi SIP
(Session Initiation Protocol) Trunk, dan FWT
(Fixed Wireless Terminal).
Vino – Cloud PBX
Vino adalah solusi telekomunikasi bisnis berbasis IP, yang
mengatur dan mengintegrasikan telekomunikasi fixed
(PSTN) dan mobile (smartphone) melalui teknologi cloud.
Vino membantu meningkatkan/ memperbaiki produktivitas
bagi pengguna dan meningkatkan proses bisnis.
Vino juga mempunyai mobile client sehingga memungkinan
pemakaian dari lokasi terpencil dan tidak tergantung
dari lokasi sistem telepon. Dengan memakai smartphone
sebagai extension, tanpa perlu terhubung fisik, pengguna
dapat terhubung ke kantor mereka secara bebas kapan
saja dan di mana saja. Vino diciptakan untuk memberikan
manfaat lebih kepada pelanggan korporasi khususnya
menginginkan penghematan biaya, fleksibilitas dalam
pengembangan dan mobilitas tinggi.
Penggunaan produk ini dapat diimplementasi dalam
berbagai konteks bisnis seperti toko-toko ritel dimana
dengan Vino dapat menghubungkan semua cabang
mereka ke dalam satu sistem telepon, tidak perlu memiliki
beberapa PBX di tiap toko/cabangnya. Cara ini akan
menghemat biaya panggilan, dan karena pada tiap toko/
kantor cukup disediakan extension, maka tidak diperlukan
biaya pengadaan PBX di tiap toko. Panggilan antar extension
(toko/ cabang) adalah bebas biaya.
Segmen usaha telekomunikasi terbagi menjadi 4 (empat)
kategori usaha, yaitu: bisnis jaringan internet pita lebar
dengan kabel, bisnis jaringan internet pita lebar nirkabel,
bisnis teleponi menggunakan jaringan pintar terintegrasi,
dan bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Sekilas/ Profil
Salah satu jasa telekomunikasi yang tersedia adalah jasa
nilai tambah teleponi, yakni jasa yang menyediakan layanan
nilai tambah untuk teleponi dasar, meliputi antara lain, jasa
teleponi melalui jaringan pintar (integrated network), kartu
panggil (calling card), dan jasa dengan teknologi interactive
voice response, serta radio panggil untuk umum.
PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH Niaga”) adalah
salah satu perusahaan penyelenggara jasa nilai tambah
teleponi kartu panggil (calling card) dengan biaya yang
lebih terjangkau. First Media memiliki visi untuk menjadi
perusahaan jasa solusi telekomunikasi yang terkemuka di
Indonesia.
Pangsa pasar MSH Niaga sebagian besar adalah pelanggan
korporasi di wilayah Jakarta dan Surabaya. Hingga 31
Desember 2018, MSH Niaga sudah melayani lebih dari
1.000 pelanggan korporasi dari berbagai industri, seperti
rumah sakit, perbankan, asuransi, farmasi, otomotif, dan
pertambangan. Semakin meningkatnya kebutuhan akan
jasa telekomunikasi di Indonesia, membuat MSH Niaga
optimis dapat mengembangkan layanan jasa teleponi,
terutama dalam bidang solusi telekomunikasi.
Produk & Layanan
Layanan jasa teleponi memiliki persaingan usaha yang
ketat diantara usaha sejenis. Untuk itu, MSH Niaga
mengutamakan keunggulan dalam pemanfaatan produk
dan teknologi, serta penyediaan layanan pelanggan yang
responsif dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
Global Voice
Merupakan solusi sistem teleponi yang diperuntukan kepada
korporasi yang menginginkan fasilitas sistem teleponi yang
dapat menunjang operasional usaha. Pelanggan dapat
merasakan manfaat dari layanan global voice seperti
penghematan tarif telepon serta dapat mengontrol trafik
penggunaan/ pemakaian telepon dalam operasional usaha.
Global Voice memiliki beberapa macam solusi untuk
kebutuhan pelanggan, yaitu :
SEGMEN USAHA TELEKOMUNIKASI
Selain toko ritel, pengusaha yang memiliki kantor
dengan banyak cabang, terlepas dari lokasi
geografisnya, dapat memakai satu sistem telepon
sehingga menghemat biaya untuk pemeliharaan
perangkat keras PBX (untuk semua cabang) dan
mengelola berbagai sistem telepon di banyak
cabang.
Beberapa perusahaan juga telah menerapkan
konsep kantor bersama (disewakan bersama ke
beberapa tenant) dimana Vino juga memungkinkan
bagi penyedia kantor bersama untuk memberikan
fasilitas telepon ke perusahaan penyewa dengan
mudah. Selain penyediaan nomor telepon, Vino juga
dapat menghasilkan laporan pemakaian dan tagihan
kepada setiap penyewa, sehingga memudahkan
penagihannya.
BISNIS TELEPON MELALUI JARINGAN PINTAR
TERINTEGRASI
ANALISAMANAJEMEN
88 89Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
“DataComm” merupakan layanan komunikasi data
jaringan berkecepatan tinggi dengan menggunakan
jaringan kabel serat optik (Fiber Optic) untuk bisnis dan
keperluan komersial lainnya. Melalui infrastruktur jaringan
fiber optic, DataComm memberikan layanan jaringan data
internet kepada pelanggan koporasi di berbagai sektor
industri dan usaha. Layanan DataComm telah bertahun-
tahun melayani kebutuhan layanan jaringan data internet
bagi korporasi di daerah pusat bisnis keuangan di Jakarta.
Layanan solusi korporasi ini terdiri atas layanan internet,
bandwidth on demand, IP Transit, Metro Lease line,
Intercity lease line, International lease line, MPLS VPN
solution, Data Center hosting, Web hosting, Content
Delivery Network, IP Phone, Clean Pipe dan Paas/Iaas
untuk layanan cloud. Dengan sejumlah solusi tersebut
dapat memberikan kemudahan bagi
korporasi dalam menunjang
bisnis atau usahanya, serta
memberikan persepsi
bahwa First Media
merupakan mitra
korporasi terbaik
dalam menunjang
akselerasi bisnis.
Sekilas/ Profil
Bisnis layanan ini pada awalnya dioperasikan oleh First
Media sendiri pada tahun 2007 dan kemudian dinovasikan
ke PT Link Net Tbk (“Link Net”) sejak tahun 2011 hingga
saat ini. Layanan bisnis ini memberikan layanan terpadu,
yaitu (i) layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi
(“FastNet”) dan (ii) layanan komunikasi digital melalui
jaringan telekomunikasi digital (“DataComm”). Layanan
terpadu tersebut dioperasikan dengan sistem kabel Hybrid
Fiber Coaxial (“HFC”) yang berteknologi tinggi dan mampu
mengoperasikan 870 MHz two-way broadband services.
Produk & Layanan
“FastNet” merupakan produk layanan internet dengan
menggunakan media kabel. Produk ini hadir di Indonesia
sebagai yang pertama memberikan layanan internet cepat
dan murah dengan harga Rp 99.000,- untuk kecepatan
384 Kbps. Dengan jaringan HFC yang memiliki frekuensi
hingga 870 Mhz tersebut, FastNet mampu menghantarkan
bandwidth yang besar kepada masyarakat Indonesia.
Saat ini layanan FastNet meliputi wilayah Jabodetabek,
Bandung, Surabaya, Malang dan Bali. First Media dan
entitas anak senantiasa menerapkan pengembangan
teknologi terbaik di setiap produknya untuk menghasilkan
layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu.
First Media pada tahun 2015 telah dikenal sebagai penyedia
layanan pita lebar dengan kabel pertama yang mampu
memberikan kapasitas 200 Mbps kepada pelanggan. Di
tahun 2017, First Media meningkatkan kualitas teknologi
pita lebar dengan meluncurkan layanan pelengkap dengan
menghadirkan layanan smart living.
BISNIS LAYANAN JARINGANPITA LEBAR DENGAN KABEL
ANALISAMANAJEMEN
90 91Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sekilas / Profil
Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mengelola jasa
layanan jaringan internet pita lebar, First Media memahami
semakin tingginya tingkat kebutuhan layanan jaringan
internet pita lebar bagi pelanggan yang terus bergerak
(mobile) maupun penggunaan menetap (fixed wireless).
Internux merupakan anak perusahaan First Media yang
mengoperasikan layanan jaringan internet pita lebar
nirkabel – Broadband Wireless Access (BWA) dengan nama
dagang “BOLT 4G Ultra LTE”. Layanan ini disediakan dengan
menggunakan teknologi jaringan 4G LTE-TDD (Long Term
Evolution – Time Division Duplex), dan teknologi advanced
mobile network terdepan, yaitu LTE Advanced (LTE-A), yang
memiliki kemampuan download hingga 300 Mbps.
Saat ini BOLT! memiliki segmentasi pasar pelanggan
reguler (perorangan) dan pelanggan korporasi. Pada tahun
2017, BOLT mengumumkan telah mengakuisisi sebanyak
lebih dari 3 juta pelanggan dari kedua segmen tersebut.
Produk & Layanan
Dengan misi “Transforming Lives”, BOLT melayani
kebutuhan jaringan internet pita lebar untuk penggunaan
secara mobile maupun fixed. Saat ini BOLT adalah satu-
satunya penyedia layanan broadband wireless internet
di Indonesia yang memiliki produk-produk internet Ultra
Unlimited, yaitu paket layanan internet tanpa batasan
penggunaan kuota.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas internet
fixed wireless untuk penggunaan menetap (di rumah atau
kantor), pada awal 2017 BOLT meluncurkan produk BOLT
Home Unlimited yang merupakan layanan pascabayar True
Unlimited dengan pilihan 5 (lima) kecepatan hingga 50 Mbps.
BOLT juga menyediakan perangkat Outdoor CPE (Customer
Premise Equipment) yang dapat menambah kualitas signal
reception, sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman
yang jauh lebih baik dalam menikmati layanan internet dari
BOLT. Sampai dengan pertengahan Desember 2017, BOLT
sudah mengakuisisi lebih dari 70,000 pelanggan melalui
produk BOLT Home Unlimited ini.
BISNIS LAYANAN JARINGAN INTERNET PITA LEBAR NIRKABELBISNIS LAYANAN JARINGAN INTERNET PITA LEBAR NIRKABEL
ANALISAMANAJEMEN
Selama tahun 2018 First Media bersama dengan Internux,
anak perusahaan First Media, juga mengembangkan
area layanan jaringan nirkabel berbasis 4G-LTE TDD
(Time Division Duplex) yang tersebar di Jabodetabek
dan Sumatera bagian Utara. Namun di dalam perjalanan
usahanya, First Media dan anak usahanya, Internux
menghadapi banyak tantangan dan persaingan. Salah satu
tantangan yang dihadapi adalah pada tanggal 28 Desember
2018, First Media dan Internux sebagai penyedia layanan
4G LTE dengan merek dagang BOLT! menerima surat
keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia. Menyikapi surat tersebut, First Media dan
Internux mendukung keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika dan bersedia untuk menghentikan layanan 4G
LTE di Jabodetabek, Banten, dan Medan terhitung sejak
diterimanya Surat Keputusan tersebut.
Lippo Plaza Medan
Sun Plaza
Plaza Medan Fair
MedanLippo Mall Puri
PX Pavillion
Pluit Village
Plaza Semanggi
Gajah Mada Plaza
Tamini Square
Pejaten Village
Cibubur Junction
RS. Siloam Kebun Jeruk
Lippo Mall Kemang
Lippo Office ThamrinRetail Area
Lippo Plaza Mampang
Jakarta
Hypermart Lippo Karawaci Utara
RS Umum Siloam Karawaci
RS. Siloam Lippo Village
Maxxbox Karawaci
Benton JunctionMaxx Coffee
UPH Gedung AMaxx Cofee & Books & Beyond
Supermall KarawaciHypermart, Matahari Dept. Store & Foodmart
Menara Asia
Tangerang
Lippo Plaza Jember
Malang Town Square
Sidoarjo Town Square
Kediri Town Square
Lippo Plaza Batu
Lippo Plaza Gresik
Lippo Plaza Madiun
Jawa Timur
Palembang Icon
Palembang Square
Lippo Plaza Jakabaring
Palembang
Lippo Mall Cikarang
Cikarang City Walk
Maxxbox Orange County
Cikarang
Bandung Indah Plaza
Istana Plaza
Bandung
Lippo Plaza Lubuk Linggau
SumSel
Lippo Mall Kuta
Duta Plaza Bali
Lippo Plaza Sunset
Aryaduta Kuta Icon
Bali
City of Tomorrow
Surabaya
Lippo Plaza Kupang
NTTDepok Town Square
Depok
Blu Plaza
Bekasi
Lippo Plaza Keboen Raya Bogor
Bogor
Mall of Serang
Banten
Jabodetabek Area
Existing New 2018
92 93Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sekilas/ Profil
PT Prima Wira Utama (“PWU”) adalah entitas anak First
Media yang berbisnis dalam bidang pembangunan,
pengelolaan, pengoperasian dan pengaturan keperluan
infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi
ini termasuk namun tidak terbatas pada Distributed Antenna
System (DAS), penguatan sinyal telepon seluler, internet,
telepon, televisi berlangganan, informasi dan komunikasi
data, digital signage, CCTV, mesin EDC, dan banyak
bentuk lainnya. Layanan infrastruktur telekomunikasi ini
disediakan di gedung perkantoran, residensial (perumahan
dan apartemen), rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan
pusat perbelanjaan. Infrastruktur layanan ini menggunakan
perangkat yang disediakan First Media.
Produk & Layanan
PWU telah membangun jasa penunjang telekomunikasi
dalam gedung (in-building solution) di 68 gedung yang
tersebar diseluruh Indonesia. PWU juga telah melakukan
pembangunan infrastruktur nirkabel (Wi-Fi) di 46 pusat
perbelanjaan, 1 hotel, 1 perkantoran, dan 3 rumah sakit,
guna menghantarkan layanan Wi-Fi kepada para tenant
dan pengunjung dari pusat perbelanjaan atau rumah sakit
BISNIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
tersebut. Infrastruktur ini dihadirkan PWU bekerjasama
dengan Link Net sehingga membuat pengunjung dapat
menikmati layanan wi-fi super cepat hingga 100 Mbps
yang merupakan fasilitas tercepat untuk pengunjung di
pusat perbelanjaan dan rumah sakit di Indonesia.
Berikut daftar pusat perbelanjaan dan rumah sakit yang
memiliki jaringan WI-FI hingga tahun 2018
ANALISAMANAJEMEN
94 95Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Produk & Layanan
Saat ini, kebutuhan menonton layar kaca tanpa terbatas
ruang menjadi tuntutan banyak orang dimanapun di
dunia. Pemirsa tidak lagi mau dibatasi dengan keharusan
menonton di pesawat televisi di rumah untuk menikmati
film, acara favorit, dan terutama siaran langsung. Pencinta
siaran layar kaca bahkan menuntut ketersediaan teknologi
yang memungkinkan menonton secara mobile. Kebutuhan
menonton layar kaca melalui layanan jaringan internet
menjadi semakin tinggi.
Mengangkat tagline “TV Anywhere” melalui layanan
FirstMediaX, First Media menerapkan teknologi yang
membuat pelanggan dapat menikmati acara televisi
favoritnya melalui PC, laptop, smartphone, ataupun
tablet, termasuk menonton siaran live streaming. Untuk
memastikan keleluasaan menonton tersebut, Link Net pun
menggandeng produk BOLT! 4G LTE. FirstMediaX juga dapat
dinikmati melalui Google Chrome atau Firefox browser.
Aplikasi FirstMediaX dapat diunduh melalui aplikasi App
Store (Apple iOS) atau Play Store (Android).
Segmen bisnis media terbagi menjadi 2 (dua) kategori
usaha, yaitu: bisnis televisi berlangganan dengan kabel dan
bisnis televisi berlangganan direct-to-home (satelit).
Sekilas/ Profil
Anak perusahaan First Media, PT First Media Television
(“First Media Television”), bekerjasama dalam
menggunakan jaringan kabel milik Link Net untuk
menghantarkan siaran televisi berkualitas High Definition
dengan kanal siaran terbanyak di Indonesia, dengan nama
dagang “HomeCable”. Program siaran yang dihantarkan
HomeCable sangat bervariasi, mulai dari progam edukasi,
berita, musik, hiburan, gaya hidup (lifestyle), dan anak-
anak. Tidak saja kanal siaran dari penyelenggara saluran
luar negeri yang dihadirkan, HomeCable juga menyediakan
6 saluran produksi unit usaha First Media lainnya yang
dikenal dengan istilah in-house production seperti J’Go,
Dangdutz, Hi TV, MIX, Foodie TV dan BeritaSatu News
Channel. Keenam kanal in-house yang diproduksi oleh PT
First Media Production (“First Media Production”) dan PT
First Media News (“First Media News”) ini, sebagai bentuk
saluran kreatif HomeCable untuk medorong kepedulian
akan konten Indonesia.
SEGMEN USAHA MEDIA
BISNIS TELEVISI BERLANGGANAN DENGAN KABEL
Tuntutan penonton televisi pula yang membuat First Media
melengkapi jaringan layanan televisi berbayar dengan
Smart Box X1 HD yang dilengkapi modem internal DOCSIS
3.0 berfasilitas interaktif, sehingga pelanggan dapat
menikmati Video on Demand, 7-days Catch-Up TV, Personal
Video Recorder, Games, Video Streaming, Mirror Casting,
Dolby 5.1, 4K Technology dan mengakses layanan internet
pita lebar yang dilengkapi dengan Google Android platform
Lollipop. Dengan demikian pelanggan dapat mengakses
berbagai aplikasi Android, seperti Youtube, Gmail, Facebook,
dan Twitter. Smart Box X1 HD juga berfungsi sebagai Wi-Fi
dengan DLNA yang memberikan jaringan Wi-Fi ke seluruh
rumah. Jangkauan siaran televisi berlangganan HomeCable
ini mencakup wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya,
Malang dan Bali, dan dapat dinikmati oleh segala umur
pemirsa.
First Media telah lama menaruh perhatian terhadap
paparan konten yang tidak baik bagi anak-anak. Oleh
karena itu, produk yang dapat digunakan mengakses
konten dilengkapi fitur parental controls, baik itu di layanan
internet, maupun di layanan televisi berbayar. First Media
meyakini teknologi harus dapat memberikan kepastian bagi
orangtua akan konten yang memapar anak-anaknya.
ANALISAMANAJEMEN
96 97Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sekilas/ Profil
BiGTV merupakan unit usaha First Media yang bergerak
dalam bidang usaha televisi berlangganan berbasis satelit
atau biasa dikenal dengan nama direct-to-home. BiGTV
didirikan dengan nama badan hukum PT Indonesia Media
Televisi (“Indonesia Media Televisi”) yang merupakan
perusahaan yang terafiliasi dengan First Media.
Peningkatan penetrasi televisi di rumah tangga di Indonesia
pada tahun 2014 sebesar 59.6% dan diprediksi akan terus
meningkat sampai 69% di tahun 2023 (data MPA 2015).
Sementara tingkat penetrasi televisi berlangganan masih
sangat rendah, yaitu 10% di tahun 2014 dan 14.5% di tahun
2023 (data MPA 2015). Terdapat potensi yang cukup besar
untuk menyediakan layanan televisi berlangganan kepada
masyarakat Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang
terdiri dari banyak pulau, maka infrastruktur teknologi yang
paling tepat untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia
adalah teknologi satelit. First Media memandang unit
usaha ini dapat menjadi peluang usaha yang baik dalam
mendistribusi konten secara masif sampai ke pelosok
Nusantara.
BISNIS TELEVISI BERLANGGANAN DIRECT-TO-HOME (SATELIT)
Produk & Layanan
BIGTV mendistribusikan siaran di frekuensi KU-band, dengan
menggunakan satelit Lippo Star-1 yang diluncurkan pada bulan Juli 2012.
Saat ini BiG TV menggunakan 3,5 transponder untuk menghadirkan
total 102 channel yang terdiri channel standard definition dan high
definition. Untuk mengakselerasi layanan televisi berlangganan, BIG TV
menawarkan sejumlah paket produk dan metode berlanggan yang terdiri
atas :
1. Paket Bundling
Paket bundling ini merupakan perpaduan antara layanan
mobile Internet maupun Home Internet BOLT! 4G dengan
TV Satelit. Cakupan layanan untuk paket ini hanya berlaku
di wilayah Jabodetabek dan Medan. Adapun paket bundling
yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
No Nama Paket Spesifikasi
Mobile Internet
1 Big Deal 20 Gb 100 Mbps dan 62 Channel
2 Big Deal Unlimited 10 Mbps dan 62 Channel
3 Big Sun Unlimited 10 Mbps dan 72 Channel
Home Internet
4 Big Deal Unlimited 8 Mbps dan 62 Channel
5 Big Deal Unlimited 13 Mbps dan 62 Channel
6 Big Deal Unlimited 19 Mbps dan 62 Channel
7 Big Deal Unlimited 50 Mbps dan 62 Channel
2. Paket TV
Selain paket bundling, BIG TV menawarkan paket single
product atau TV only services yang terbagi menjadi 4 (empat)
paket pilihan berlangganan.
No Nama Paket Spesifikasi
1 Big Universe 97 Channel
2 Big Star 86 Channel
3 Big Sun 74 Channel
4 Big Deal 62 Channel
3. Metode Berlangganan
BiG TV juga memudahkan pelanggan dengan
adanya 2 (dua) pilihan layanan berlangganan
yaitu pasca bayar (postpaid) di mana pelanggan
dipinjamkan alatnya dan pilihan pembayaran
dilakukan di awal sesuai dengan paket
yang dipilih atau pra bayar (prepaid) dengan
menggunakan voucher. Sistem prepaid ini mirip
seperti saat mengisi pulsa telepon selular, tetapi
pelanggan harus melakukan pembelian dekoder
dan parabola terlebih dahulu.
ANALISAMANAJEMEN
After Expand
98 99Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
SEGMEN USAHA PEMBUATAN KONTEN
Pembuatan konten merupakan salah satu lini bisnis yang
harus dikembangkan dalam kompetisi bisnis TMT secara
global. Anak perusahaan First Media, PT First Media
Production (“First Media Production”) dan PT First Media
News (“First Media News”) menjadi unit usaha First Media
dalam melakukan produksi dan pengembangan konten
siaran.
FIRST MEDIA NEWS (BERITASATU NEWS CHANNEL)
Sekilas/ Profil
Kebutuhan informasi terbaru menjadi tuntutan kehidupan
masyarakat moderen. Kelangsungan pembaharuan informasi
bahkan menjadi bagian kompetisi persaingan media
penyedia konten di era yang serba cepat ini. First Media
mendorong First Media News sebagai penghasil produksi
berita dan informasi terbaru yang disalurkan melalui kanal
siaran “BeritaSatu News Channel”. First Media mendirikan
unit usaha ini pada tahun 2008 sebagai langkah usaha
strategis membangun nilai usaha yang berbeda dalam
industri penyiaran.
First Media, melalui First Media News, dapat menyediakan
informasi dan berita kepada publik berstandar jurnalisme yang
tinggi dengan menjunjung tinggi nilai integritas, obyektivitas,
imparsialitas, dan akurasi berita. Visi editorial yang kuat
serta menjunjung nilai obyektif, tajam, komprehensif dan
investigatif merupakan nilai dari pemberitaan BeritaSatu
News Channel.
Produk & layanan
Program Acara BeritaSatu News Channel
Program acara yang dirancang oleh BeritaSatu News Channel
terbagi menjadi 2 (dua) bagian seperti program jurnal yang
berisi berita-berita terkini dan program current affair dan
news magazine yang menyajikan pemirsa informasi dan
wawasan baru. Berikut beberapa Program Acara dalam
BeritaSatu News Channel:
Akses Saluran BeritaSatu News Channel
Kanal BeritaSatu News Channel sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di saluran nomor 6 (Standard Definition) dan saluran nomor
301 (High Definition) melalui saluran televisi berlangganan HomeCable. Selain itu BeritaSatu News Channel juga bekerjasama dengan
beberapa jaringan Pay TV Nasional, lokal, terrestrial digital, FTA analog terrestrial, FTA digital terrestrial dan Mobile Internet. Sejak
Desember 2017 saluran BeritaSatu News Channel juga telah hadir di jaringan Indovision di Channel 103.
Nama Program Deskripsi
dK Show
Talk Show 60 menit menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk menggali topik-topik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, berorientasi publik, menonjolkan sisi-sisi kemanusiaan dan menggugah. Dipandu oleh presenter Donny deKeizer, program ini berisi perbincangan bergaya ringan namun dalam sebagai penggugah pemirsa agar bangkit dan berbuat sesuai contoh hidup para tokoh pelaku kemajuan yang dihadirkan dalam setiap episode.
Special Interview with Claudius
Boekan
Sesuai namanya, program talkshow ini hanya menghadirkan tokoh-tokoh puncak di bidangnya. Dibawakan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) BeritaSatu News Channel, program ini berisi wawancara mendalam tokoh-tokoh dari berbagai sektor, baik itu policy makers atau top leaders di pemerintahan, kandidat presiden, politisi berpengaruh, tokoh swasta, tokoh LSM, hingga seniman terkemuka.
Female Zone
Hanya menghadirkan tokoh inspiratif dari kalangan perempuan, program ini bertujuan menghadirkan inspirasi perempuan-perempuan dari berbagai bidang yang berprestasi dan mengubah lingkungannya.
People & Inspiration
Talkshow on the spot bersama figur-figur muda inspiratif, disajikan dalam kemasan yang santai namun berbobot. Figur yang dihadirkan adalah mereka yang telah berkarya dan membawa perubahan di lingkungan masing-masing.
Travel Notes
Berisi perjalanan reporter ke tempat-tempat yang menarik, insipratif, dan layak dikunjungi. Selain mengulas kelebihan visual masing-masing objek wisata, program ini juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokasi tersebut.
Prime Time
Program berita utama yang menampilkan berbagai isu dan peristiwa terkini bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial masyarakat yang terjadi sepanjang pagi hingga sore hari.
Money Report
Program yang menyajikan beragam peristiwa penting ekonomi, mulai dari pasar modal, pasar uang, dan aksi korporasi serta berbagai kebijakan penting ekonomi.
Football Insight
Program olahraga yang dikemas dengan pendekatan peristiwa dan analisis narasumber
ANALISAMANAJEMEN
PROGRAM BARU 2018Genre Nama Program Deskripsi Singkat
Food Show Your Taste Sebuah program yang memperlihatkan kebolehan para pelaku kuliner dalam membuat dan menyajikan sebuah masakan.
Cooking Table Program tutorial memasak yang simple, menarik dan pastinya enak.
Veggie Delight Program untuk para vegetarian mencari referensi restoran di seputar Jakarta.
Sambal Indonesia Program yang menampilkan berbagai macam sambal khas Indonesia.
Dapur Anak Nusantara
Memperlihatkan kebolehan anak–anak dalam membuat kembali sebuah masakan.
Viva La Carne Program kuliner yang memberikan referensi tempat makan untuk para pecinta daging.
The City Light Program yang menayangkan tempat makan yang berada di rooftop suatu gedung, sehingga menambah kesan tersendiri bagi pengunjung.
Bake Away Program memasak kue–kue yang menarik yang dipandu langsung oleh para koki hotel.
Seafoodishes Program kuliner yang memberikan referensi tempat makan untuk pecinta seafood.
Wok Cuisine Program memasak khusus masakan Tiongkok.
7AM to 7PM Program memasak dengan menu sarapan, makan siang dan makan malam, lengkap dengan informasi kalori.
Kids Go Smart Program yang memberi informasi hal–hal yang menarik bagi anak seputar ilmu pengetahuan (science).
Sahabat Fauna Program anak-anak mengenal hewan-hewan.
Fashion Dress Code Menampilkan informasi mengenai dunia mode terkini dan sangat cocok bagi para milenials yang ingin tampil fashionable.
Lookbook Guide Program yang memberikan informasi tentang trend fashion dari perancang dunia dan dipamerkan di langsung dari catwalk mancanegara.
Musik Hits Zone Program musik yang memutarkan musik-musik modern dan update band dan penyanyi yang sedang hits.
Music On Loc Program musik yang memutarkan musik–musik terkini dengan bercerita dan berbincang bersama para pelaku dunia musik Indonesia
Zona Retro Program musik untuk penikmat musik–musik nostalgia.
Discover Program musik yang memperlihatkan musisi–musisi yang meng-cover ulang karya musisi dunia lain.
Travelling One Two Trip Program jalan–jalan sederhana yang sarat dengan informasi tempat yang dituju.
Featured The Workground Program yang memanandu penonton untuk melihat kantor-kantor yang unik, inspiratif dan memanjakan.
Home Craft Program yang menyuguhkan kerajinan tangan karya anak bangsa dari berbagai tempat.
Go Fit Program yang memberikan treatment olahraga yang simpel yang bisa dilakukan di rumah atau tempat gym.
Luxury Staycation Program acara yang memberikan informasi mengenai tempat-tempat penginapan mewah untuk liburan.
Mind Blowing Experiment
Program yang menampilkan percobaan- percobaan di dunia science yang menarik.
Gadget Freak Program yang memberikan informasi perkembangan gadget dan semua yang terdapat di dalamnya.
100 101Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Sekilas / Profil
First Media Production didirikan pada tahun 2008. Pendirian unit usaha ini bergerak dalam bidang industri jasa penyiaran televisi
swasta. First Media Production membagi 3 (tiga) divisi unit usaha, yaitu production, post-production serta event. Bentuk spesifik
model usaha yang dijalani First Media Production seperti pembuatan TV program dan Film (FTV dan layar lebar), TVC (Television
Commercial), serta Event.
First Media Production memproduksi tayangan untuk channel-channel in-house, seperti Foodie, Hi!, J’go dan Home and Living.
Disamping itu, First Media Production juga memproduksi iklan dan mengembangkan siaran in-house yang dihantarkan melalui
HomeCable dan BiGTV.
Produk & Layanan
Produksi Film dan Saluran In-House
Daftar film dan Saluran In-house yang sudah diproduksi oleh FMP hingga tahun 2016 :
Nama Film Tahun Rilis Genre
Sepuluh 2009 Drama
Mica 2013 Drama Romantis
Blusukan Jakarta 2016 Drama Adventure
Daftar inhouse channel yang sudah diproduksi oleh First Media Production sejak tahun 2008 :
Nama inhouse channel Genre Deskripsi
Foodie TV Kuliner Program yang menayangkan berbagai macam ulasan mengenai kuliner di Indonesia.
Hi TV General Entertainment Program hiburan dan informasi yang ditujukan kepada kaum remaja dan dewasa di Indonesia. Program ini menyajikan acara-acara yang berisi inspirasi bagi masyarakat, dari kuliner, masak memasak, kesehatan, fashion, dan musik.
JGo Movie Program kanal film yang khusus berisi semua film layar lebar Indonesia.
MIX Musik Program musik yang berisi video klip musik dari dalam negeri maupun mancanegara dari berbagai genre.
Dangdutz Musik Program musik khusus dangdut Indonesia.
Home And Living General Property Program informasi dan referensi seputar home inspiration hingga arsitektur setiap bangunan.
Program Acara terbaru
First Media Production pada tahun ini konsisten merilis sejumlah program acara terbaru berbagai genre dari kuliner, anak-anak,
musik dan featured. Berikut deskripsi atau ulasan singkat program acara yang diproduksi oleh First Media Production:
ANALISAMANAJEMEN
102 103Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Adapun isi dari majalah View meliputi jadwal acara
21%, artikel 73% serta iklan 6%. Pihak kanal TV dapat
berpartisipasi untuk meningkatkan jumlah pemirsanya
melalui halaman kuis maupun halaman iklan, baik satu
halaman maupun iklan banner, dengan menyediakan
informasi seputar program kampanye yang sedang
dijalankan di bulan yang sama. Kerjasama ini dapat
dilakukan dengan beberapa kanal TV sekaligus setiap
bulan.
Majalah View telah menjalin kerjasama dengan cek&ricek
sebagai sisipan sebanyak 12 halaman. Kerjasama tersebut
telah terjalin sejak bulan September 2011, antara Pak
Peter F. Gontha dengan Pak Ilham Bintang, hingga saat ini.
Dengan demikian, majalah View telah dilengkapi dengan
informasi seputar dunia hiburan Indonesia.
MAJALAH VIEW
Majalah View adalah salah satu alat komunikasi yang
diperuntukkan kepada pelanggan First Media, baik dalam
bentuk hardcopy (majalah) maupun softcopy (majalah
elektronik). Selain itu, dapat membantu kanal TV yang
bekerjasama dengan First Media dalam hal meningkatkan
potensi angka pelanggan maupun nilai kanal TV itu sendiri.
Usaha pemasaran secara langsung ini dapat memperluas
basis pelanggan, baik pelanggan yang berpotensial untuk
meningkatkan paket langganan (upgraded customers)
maupun calon pelanggan First Media. Salah satu
pendekatannya adalah melalui tinjauan artikel terkait
program acara menarik yang disiarkan oleh sejumlah kanal
TV yang terdaftar di jaringan First Media maupun liputan
acara yang berlangsung di Indonesia, khususnya Jakarta,
yang memiliki nilai pemberitaan tinggi.
Kebutuhan untuk menyajikan artikel menarik tersebut
dapat dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu untuk
dewasa sebesar 58%, wanita 14%, pria 14%, remaja 7%
serta bayi dan balita 7%. Dengan demikian akan terpenuhi
untuk kebutuhan informasi seputar olahraga, teknologi,
wisata, kebudayaan (khususnya Asia), musik, film (mulai
dari film kartun hingga film aksi), fesyen, game elektronik,
masakan, dan lainnya.
Sejak tahun 2011, ukuran majalah View disesuaikan dengan
kebutuhan pelanggan dan lebih praktis serta efisien untuk
dibawa pergi kemana saja. Atas pertimbangan tersebut
serta banyaknya permintaan untuk memperoleh majalah
View dari berbagai wilayah, maka di penghujung tahun
2011 pelanggan lebih dipermudah lagi untuk memperoleh
majalah View dengan cara men-download majalah View
secara cuma-cuma melalui perangkat digital, khususnya
ponsel pintar yang dimiliki pelanggan, melalui aplikasi
Wayang Force. Sejalannya waktu, maka saat ini majalah
View telah bekerjasama dengan beberapa aplikasi seperti
aplikasi Gramedia Digital, aplikasi Higo, aplikasi BeritaSatu
dan aplikasi Majalah Indonesia. Selain itu, majalah View
versi elektronik dapat di-download secara cuma-cuma
melalui website FirstMediaX (Bit.ly/ViewFirstMedia).
ANALISAMANAJEMEN
104 105Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN
BOLT! 4G ULTRA LTE
Strategi pemasaran yang diformulasi First Media untuk
bisnis Broadband Wireless Access 2.3 Ghz adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pengguna MIFI 4G khususnya
untuk segmen pasar anak muda dan konsumen
yang memiliki perilaku mobilitas tinggi dengan
menawarkan berbagai model MIFI sesuai
kebutuhan.
2. Membangun gerai layanan pelanggan (Bolt
Zone) di beberapa titik strategis di wilayah
Jabodetabek dan Sumatera utara yang
memudahkan konsumen berinteraksi dengan
layanan Bolt 4G.
ILUSTRASI KONSEP STRATEGI
First Media menerapkan strategi pemasaran secara
terintegrasi dan komprehensif untuk membangkitkan
brand favorable yang memberikan dampak positif terhadap
penjualan. Untuk itu, First Media berfokus pada bagaimana
menjaga ketiga aspek manajemen yaitu Produk, Brand dan
Customer Management.
Harapan dari ketiga aspek manajemen tersebut First Media
menginginkan dapat membentuk antusiasme pelanggan
terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Sebagai
gambaran aspek manajemen pemasaran, maka First Media
membuat ilustrasi konsep pemasaran yang diterapkan dan
menjadi panduan di setiap anak perusahaan First Media.
EXPLORATION & FINDINGSComprehensif data findings
SEGMENTATION, TARGETING & POSITIONING
Defining Value PropositionCUST
OMER
ENT
HUSIA
STIC
Cust
omer
has
stro
ng b
ondin
g with
the B
rand
VALUE DISCIPLIN
E MAR
KETI
NG M
ANAG
EMEN
T
Produc
t, Bran
d and
Cus
tom
er m
anag
emen
t
PERCEIVED QUALITY & FAVORABLE
Strong reason to buy/ subscribe
SALES PERFORMANCE
High Revenue
STRATEGIC
MARKETING
STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSIbermasalah, maka layanan pelanggan secara
langsung akan memberitahu pelanggan kondisi
jaringan dan waktu estimasi perbaikan.
5. Menyediakan aplikasi bernama MyFirst Media
yang dapat diakses melalui smartphone berbasis
IOS dan Android. Aplikasi ini disediakan untuk
memudahkan pelanggan dalam mengakses
informasi seperti :
1. Menampilkan tagihan bulanan dan
nama paket produk.
2. Kondisi jaringan First Media.
3. Fitur pembayaran kartu kredit dan
panduan pembayaran lain.
4. Fitur pembelian paket tambahan
(add-on).
5. Loyalty Program (First Rewards).
Selain informasi produk dan tagihan, aplikasi
yang diberi nama “My First Media”, dilengkapi
dengan fitur “self-diagnostic system”. Fitur
canggih yang disediakan oleh First Media untuk
memudahkan pelanggan dalam menangani
permasalah teknis di tempat.
6. Membentuk tim layanan konsumen berkaitan
dengan informasi produk, registrasi
berlangganan, jadwal instalasi, hingga
penanganan kerusakan. Selain contact center,
First Media membentuk divisi penanganan
pelanggan yang terbagi menjadi dua tim untuk
menanggulangi masalah konsumen.
7. Tim technical support lebih banyak membantu
pelanggan melalui telepon di contact center dan
penanganan masalah konsumen melalui sistem.
Tim field care, merupakan tim penanggulangan
masalah konsumen di lapangan. Tim ini yang
akan datang ke rumah setiap pelanggan untuk
menyelesaikan masalah seperti kerusakan pada
kabel, pergantian STB, serta penanganan dalam
instalasi perangkat produk.
8. Jalur pemasaran yang dilakukan melalui telepon
menggunakan agen telesales.
3. Menawarkan layanan paket Unlimited untuk
pengguna Smartphone maupun Bolt Home
dengan 2 (dua) metode berlangganan yaitu
prabayar dan pascabayar.
4. Menambah infrastruktur BTS (Base Transceiver
Station) 4G di beberapa titik lokasi strategis di
wilayah Jabodetabek dan Sumatera utara. Hal
ini agar memaksimalkan koneksi jaringan 4G
sehingga pelanggan dapat menikmati layanan
BOLT! secara optimal.
5. Jalur pemasaran yang dilakukan melalui telepon
menggunakan agen telesales.
6. Kerjasama dengan gerai rekanan yang
merupakan jalur pemasaran yang digunakan
dalam memasarkan produk BOLT! 4G melalui
gerai telepon selular.
7. Meningkatkan kecepatan internet hingga up-to
300 Mbps.
8. Memberikan program loyalitas kepada
pelanggan Prabayar BOLT! 4G.
FASTNET DAN HOMECABLE X1
Produk FastNet dan HomeCable X1 merupakan kedua
produk untuk segmen perumahan. Adapun strategi
pemasaran yang diformulasi First Media untuk bisnis
internet dan televisi kabel adalah sebagai berikut :
1. Memasarkan layanan secara terpadu dengan
paket bundling antara Internet dengan Televisi
berbayar.
2. Menawarkan SmartBox X1 Prime berbasis
Android yang dapat mengoptimalkan layanan
televisi berbayar melalui fitur-fitur tambahan
seperti PVR (Private Video Recording).
3. Menawarkan Aplikasi layanan OTT (over-the-
top) yaitu First Media X yang merupakan layanan
konten streaming melalui smartphone dan tablet.
4. Mengembangkan sistim dan prosedur
pemberitahuan kepada pelanggan berupa e-mail
mengenai kondisi jaringan. Apabila kondisi
jaringan di daerah perumahan tertentu sedang
ANALISAMANAJEMEN
106 107Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
4. Meningkatkan kualitas gambar dan ketajaman
siaran
5. Menawarkan paket bundling televisi satelit dan
BOLT! 4G.
TELEPONI
Strategi pemasaran yang diformulasi untuk bisnis teleponi
adalah sebagai berikut :
1. Menawarkan layanan calling card dengan
memperluas layanan dengan pemanfaatan
akses dengan link FO (Fiber Optic). Layanan ini
diaplikasikan agar volume trafik percakapan
tinggi dengan kualitas suara yang baik dan
stabil.
2. Layanan menggunakan FWT (Fixed Wireless
Terminal) melalui kerjasama dengan operator
selular. Dengan layanan ini penggunaan jumlah
PSTN terbatas, sehingga dapat menjadi backup
ketika ada gangguan pada jaringan Telkom.
3. Mendorong layanan Hosted PBX untuk dipakai
bersama bagi para pelanggan MSH Niaga,
sehingga pelanggan tidak harus mempunyai
PBX sendiri, melainkan cukup memasang IP-
Phone di kantor masing-masing
4. Menjalin hubungan secara intensif kepada
pelanggan korporasi agar terjaga mutu layanan
dan mendapat kepercayaan secara jangka
panjang.
9. Menggunakan media sosial dalam
mempromosikan produk dari anak perusahaan.
Jalur media sosial yang digunakan melalui
Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.
10. Situs atau website komersial First Media
dapat diakses melalui www.firstmedia.com;
www.bolt.id; www.bigtvhd.com; dengan tujuan
untuk memudahkan pelanggan agar dapat
mengakses produk dan layanan.
DATACOMM
Strategi pemasaran yang diformulasi untuk bisnis korporasi
atau disebut enterprise solution adalah sebagai berikut :
1. Produk layanan internet seperti dedicated
internet, bandwidth-on-demand, IP Transit.
2. Layanan Metro Lease seperti Metro Lease line,
intercity lease line dan international lease line.
3. Layanan managed service seperti MPLS VPN
Solution dan Content Delivery Network.
4. Layanan value added services seperti Paas/Iaas
(cloud service), IP Phone, Data Center hosting,
Web Hosting, dan Clean Pipe.
5. Meningkatkan mutu layanan dalam
troubleshooting dan aktivasi internet pada
pelanggan baru.
BIG TV
Strategi pemasaran yang diformulasi untuk bisnis televisi
satelit adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pangsa pasar pengguna Televisi
satelit khususnya di daerah luar Jabodetabek.
2. Menawarkan paket berlangganan yang
kompetitif dengan menawarkan sejumlah siaran
favorit internasional dan lokal.
3. Menawarkan metode berlangganan prabayar
dan pascabayar untuk memudahkan pelanggan
dalam menikmati layanan televisi satelit.
FIRST MEDIA PRODUCTION
Strategi pemasaran yang diformulasi untuk bisnis rumah produksi konten adalah sebagai berikut :
1. Memproduksi konten inhouse untuk membantu laju bisnis televisi berbayar HomeCable X1 dan BIG TV.
2. Memproduksi film layar lebar, FTV dan Television Commercial.
JARINGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
Strategi pemasaran untuk bisnis pembangungan infrastruktur telekomunikasi lebih ke arah B2B (Business-to-Business) adapun upaya
aspek pemasaran adalah sebagai berikut :
1. Membangun jaringan telekomunikasi dengan bekerjasama dengan building management dan operator telekomunikasi.
2. Membangun jaringan WIFI, distributed antenna System dan inbuilding system.
KEGIATAN PEMASARAN & PROMOSI
PELUNCURAN LAYANAN
Layanan First Squad
Pada tahun 2018, Perseroan menghadirkan program First Squad sebagai bentuk komitmen dalam menjaga konsistensi peningkatan
layanan dan inovasi produk secara komprehensif kepada pelanggan.
Dengan kampanye #FamilyFirst, harapan Perseroan, First Media dapat mengembalikan fungsi rumah menjadi tempat berkumpul keluarga
dengan cara meningkatkan kualitas koneksi. Oleh karena itu kehadiran First Squad merupakan kesiapan Perseroan untuk memberikan
solusi terbaik bagi pelanggan, sehingga dapat menikmati layanan First Media yang lebih maksimal.
Kolaborasi layanan CatchPlay
Pada tahun 2018, First Media menghadirkan sensasi bioskop di rumah dengan menjalin kerja sama dengan salah satu penyedia layanan
Video on Demand terbesar di Asia Tenggara, yaitu Catchplay. Dengan kerja sama ini, berbagai pilihan film bioskop dengan kualitas terbaik
dari Catchplay kini bisa dinikmati di rumah melalui First Media X1 Smart Box menggunakan koneksi internet yang superior. Kerja sama
antara First Media dan Catchplay ini bertujuan untuk mengembalikan kebersamaan dan kehangatan di dalam rumah dengan menghadirkan
sensasi bioskop di rumah sesuai dengan kampanye #FamilyFirst dari First Media.
ANALISAMANAJEMEN
108 109Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Namun di dalam perjalanan usahanya, First Media
dan anak usahanya, Internux menghadapi banyak
tantangan dan persaingan. Salah satu tantangan yang
dihadapi adalah pada tanggal 28 Desember 2018,
First Media dan Internux sebagai penyedia layanan
4G LTE dengan merek dagang BOLT! menerima surat
keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia. Menyikapi surat tersebut, First Media dan
Internux mendukung keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika dan bersedia untuk menghentikan layanan 4G
LTE di Jabodetabek, Banten, dan Medan terhitung sejak
diterimanya Surat Keputusan tersebut.
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Dengan teknologi jaringan telekomunikasi terdepan
yang dimilikinya, First Media bersama-sama dengan
anak perusahaannya dapat menyediakan berbagai
jasa telekomunikasi secara maksimal. Bukan saja
handal, tetapi jasa telekomunikasi yang disediakan dan
dikembangkan juga selalu mengikuti teknologi terkini
sehingga dapat secara maksimal menunjang kebutuhan
para pelanggannya, baik untuk keperluan pribadi maupun
usaha.
JASA AKSES INTERNET
Akses internet merupakan salah satu jasa telekomunikasi
yang penting bagi masyarakat saat ini. Pemanfaatannya
dapat menghubungkan orang dengan akses informasi
yang tidak terbatas dan mampu meniadakan batasan
jarak dan waktu, sehingga akses internet menjadi salah
satu jasa telekomunikasi yang banyak digunakan orang.
Kecepatan merupakan salah satu unsur utama yang
dipertimbangkan untuk menggunakan jasa akses internet
tertentu.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
First Media bersama dengan anak perusahaannya
merupakan salah satu pelaku pembangunan jaringan TIK
yang terdepan di Indonesia. Karena itu, mengembangkan
jaringan infrastruktur merupakan bagian yang secara
konsisten harus dilakukan, terutama untuk tetap menjadi
pebisnis TMT yang terkemuka. Hal ini selain berdasar
sisi kompetisi dengan perusahaan serupa, juga sebagai
konsekuensi menjadi perusahaan yang berkomitmen
untuk berkontribusi terhadap rakyat dan negara
Republik Indonesia, sekaligus mendukung program
Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).
JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABEL
Selama tahun 2018, anak perusahaan First Media, Link
Net memperluas jaringan kabel berbasis Hybrid-Fiber-
Coaxial (HFC) hingga lebih dari 2,2 juta homepassed yang
terbentang dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang,
Bali,dan Medan.
Hingga 31 Desember 2018 Link Net juga memperluas
layanan Metro-Ethernet untuk pelanggan korporasi di
beberapa gedung perkantoran. Ada 184 gedung sudah
terpasang jaringan komunikasi Metro-Ethernet yang akan
memudahkan dan mempercepat layanan bagi pelanggan
korporasi yang ingin meningkatkan akses pertukaran data
dan informasi untuk meningkatkan percepatan proses
bisnis yang dijalankan.
JARINGAN TELEKOMUNIKASI NIRKABEL
Selama tahun 2018 First Media bersama dengan Internux,
anak perusahaan First Media, juga mengembangkan
area layanan jaringan nirkabel berbasis 4G-LTE TDD
(Time Division Duplex) yang tersebar di Jabodetabek dan
Sumatera bagian Utara.
TINJAUAN OPERASIONAL
aplikasi FirstMediaX, aplikasi over-the-top (OTT) atau TV
Anywhere. Melalui FirstMediaX, para pelanggan dapat
menikmati acara siaran televisi melalui perangkat mobile.
Ditambah dengan fitur catch-up dan video on demand
(VOD), para pelanggan tidak akan melewatkan tayangan
acara siaran yang digemari.
Untuk menunjang kegiatan usaha penyiaran tersebut, First
Media melalui anak perusahaannya, First Media News
dan First Media Production, menyediakan konten siaran
yang menghibur, bermutu dan informatif. First Media News
menyajikan BeritaSatu News Channel, saluran berita yang
akurat, objektif, dan tidak memihak. First Media Production
sebagai rumah produksi, memroduksi iklan televisi
(television commercial), membuat profil perusahaan
(company profile), program siaran (channel program), dan
film (baik FTV maupun film layar lebar).
PERIZINAN DAN LISENSI USAHA
Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi,
First Media memiliki sejumlah perizinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET-SWITCHED
Pada 27 Juli 2009, First Media ditetapkan sebagai salah
satu pemenang seleksi untuk menyelenggarakan Jaringan
Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched yang menggunakan
pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita
lebar nirkabel di wilayah Sumatra Bagian utara, serta
wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi. Atas penetapan tersebut, First Media memperoleh
izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbais
Packet-Switched No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009
tanggal 6 November 2009 dan diubah dengan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika No. 179/KEP/M.
KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April 2012.
Pada tahun 2016, Link Net, anak perusahaan First Media,
menyediakan jasa akses intenet pita lebar melalui kabel
dengan kecepatan mencapai 1Gbps, tanpa batasan
kapasitas unduh (download) dan unggah (upload). Dengan
memanfaatkan jaringan telekomunikasi melalui kabel
tersebut, akses internet yang stabil dan cepat memberikan
kualitas penggunaan yang baik dengan waktu yang lebih
singkat.
Selain jasa akses internet pita lebar melalui kabel, First
Media juga menyediakan jasa akses internet pita lebar
nirkabel dengan teknologi 4G LTE Advance, bersama-sama
dengan Internux, dan melalui satelit dengan teknologi
VSAT, oleh Link Net. Jasa akses internet 4G LTE ditujukan
bagi para pengguna akses internet secara mobile dan
jasa akses internet VSAT menjadi solusi kebutuhan akses
internet bagi perusahaan di daerah terpencil dan pedesaan
di seluruh wilayah Indonesia.
JASA NILAI TAMBAH TELEPONI
Melalui anak perusahaannya, MSH Niaga Telecom
Indonesia, First Media menyelenggarakan jasa nilai tambah
teleponi kartu panggil (calling card). Dengan layanan ini,
MSH Niaga Telecom Indonesia dapat menyediakan layanan
telekomunikasi melalui telepon dengan biaya yang lebih
terjangkau.
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DAN PENYEDIAAN
KONTEN
First Media menyelenggarakan kegiatan penyiaran
lembaga penyiaran berlangganan melalui anak
perusahaanya, First Media Television untuk penyiaran
melalui kabel dan Indonesia Media Televisi untuk
penyiaran melalui satelit (direct-to-home). Selain penyiaran
televisi berlangganan melalui kabel dan satelit tersebut,
Link Net, anak perusahaan First Media, meluncurkan
ANALISAMANAJEMEN
110 111Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
JASA INTERKONEKSI INTERNET
Pada tanggal 27 Januari 2015, Link Net, anak perusahaan
First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa
Interkoneksi Internet berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 50
Tahun 2015.
JASA NILAI TAMBAH TELEPONI KARTU PANGGIL
(CALLING CARD)
MSH Niaga Telecom Indonesia, anak perusahaan First
Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai
Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card) berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.
77/DIRJEN/2010 tanggal 17 Februari 2010.
PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN
Pada tanggal 3 September 2004 First Media memperoleh
izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Departemen Perhubungan No.256/Dirjen/2004, untuk
kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan
dengan wilayah penyelenggaraan nasional.
Untuk memenuhi Undang-Undang No. 32 tahun 2002
tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No.
52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada tanggal 11
Nopember 2010, anak perusahaan First Media, First
Media Television memperoleh izin penyelenggaraan
penyiaran televisi berlangganan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia No.393/KEP/M.KOMINFO/11/2010,
menggantikan izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar
yang dimiliki First Media. Sampai dengan akhir tahun
2016, First Media melalui First Media Television telah
mengoperasikan kegiatan TV kabel di wilayah Jakarta,
Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung,
Surabaya, dan Bali.
Pada 15 Februari 2012, Indonesia Media Televisi, anak
perusahaan First Media, memperoleh izin penyelenggaraan
penyiaran televisi berlangganan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No. 112/KEP/M.KOMINFO/02/2012.
Melengkapi izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbais Packet-Switched untuk keperluan layanan pita
lebar nirkabel tersebut, First Media memperoleh Izin Pita
Frekuensi Radio No. 2011G/DJPT.4/KOMINFO/11/2009
dan No. 2011F/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dari Menteri
Komunikasi dan Informatika.
Pada tanggal 27 Juni 2011, Link Net, anak perusahaan
First Media, memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan
Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched berdasarkan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.246/
KEP/M.KOMINFO/06/2011. Link Net menyelenggarakan
jaringan telekomunikasi berbasis teknologi kabel Hybrid-
Fibre-Coaxial.
Pada tahun 2012, Internux memperoleh izin
penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbais Packet-
Switched berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika No. 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26
April 2012.
JARINGAN TETAP TERTUTUP
Pada tanggal 24 Maret 2014, Link Net, anak perusahaan
First Media, memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan
Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 312 TAHUN 2014 tentang
Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.
JASA INTERNET
Pada tanggal 27 Juli 2009, Link Net, anak perusahaan
First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses
Internet (Internet Service Provider) dari Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam
Keputusan No. 176/DIRJEN/2009. Setelah evaluasi lima
tahunan, Link Net memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa
Akses Internet (Internet Service Provider) No. 51 Tahun
2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Internux, anak perusahaan First Media memperoleh Izin
Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service
Provider) Nomor 34 TAHUN 2014 pada tanggal 29
Januari 2014 dari Menteri Komunikasi dan Informatika,
menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi No. 305/Dirjen/2005.
ANALISAMANAJEMEN
112 113Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Dalam bidang usaha apapun, salah satu
kontribusi utama dari sebuah perusahaan
adalah menyerap dan mengembangkan tenaga
kerja sehingga sebuah negara memiliki sumber
tenaga kerja yang terampil, bahkan ahli,
untuk bersaing dengan kemampuan tenaga
kerja bangsa manapun di dunia. Perusahaan
memegang peranan penting dalam persaingan
sumber daya manusia secara global.
First Media memahami betul pemikiran di atas sehingga
pengelolaan sumber daya manusia di dalam First
Media dan setiap anak perusahaannya menjadi bagian
penting dari keseluruhan strategi, perencanaan, dan
setiap langkah pengembangan perusahaan. First Media
senantiasa meningkatkan sinergi dan efisiensi antara First
Media dengan anak perusahaannya berdasarkan nilai-nilai
korporasi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan
misi perusahaan.
Dalam mengembangkan sumber daya manusia, First
Media merencanakan dan menerapkan pengembangan
diri individu, tim kerja, dan kinerja dengan membuka ruang
kesempatan berkompetisi yang sehat sehingga terbentuk
suasana kerja yang kondusif bagi karyawan, sekaligus
perusahaan untuk terus menjadi lebih baik.
Keyakinan itulah yang mendorong First Media untuk selalu
mengembangkan karyawan yang dimilikinya agar menjadi
faktor pembeda dalam memenangkan persaingan. Divisi
SDM dengan Human Resource Management System (HRIS)
untuk korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi
mitra strategis First Media, sehingga dapat selaras
dengan kebutuhan korporasi dan unit usaha sehingga
mempermudah serta mempercepat akses informasi
tentang layanan SDM secara akurat dan terkini.
Human Resource Management System
Human Resource Management System (HRIS)
dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi
Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan
Overtime Online System, e-Recruitment System dan Exit
Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa
disempurnakan. Sistem tersebut memberikan kontribusi
perubahan terbesar pada kegiatan dan proses kerja
yang terjadi pada Divisi SDM maupun organisasi.
Pengoperasiannya yang mudah, membuat pengguna
mudah mendapatkan informasi terbaru termasuk dalam
mengelola setiap tahapan pada proses rekrutmen.
Manajemen dapat memperoleh informasi terkini dan
transparan mengenai data terkait SDM. Sistem terpadu
seperti ini, akurat dan efektif dalam pembiayaan.
Performance Management System
Performance Management System (PMS) di First Media
dilakukan secara elektronik melalui Electronic Performance
Mangement System (E-PMS). Sistem manajemen kinerja
yang dikembangkan oleh First Media dengan sistem ini
menghubungkan tujuan serta visi dan misi organisasi
terhadap karyawan. Hal ini membuat setiap karyawan tahu
arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, serta
secara sadar ikut berperan pencapaian tersebut sebagai
bagian dari target masing-masing karyawan.
SUMBER DAYA MANUSIATINJAUAN FUNGSIONAL
E-PMS juga membuat sistem penilaian dengan adil,
obyektif dan merujuk pada aspek penilaian pencapaian
target dan perilaku kerja. Konsep E-PMS dibangun dengan
menggunakan pendekatan Management by Objectives
(MBO) yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. Terdapat
siklus yang berkesinambungan dalan system ini yang
meliputi Performance Planning, Performance Coaching,
dan Performance Appraisal.
Penilaian dalam E-PMS didasarkan pada dua hal yaitu
target yang dituangkan dalam bentuk Key Business
Objective (KBO) dan Key Performance Indicator (KPI),
serta perilaku karyawan yang dituangkan dalam Behavior
Competencies (BC). Penilaian dalam KBO memiliki bobot
70 persen, sedangkan penilaian BC sebesar 30 persen
dengan nilai maksimal penilaian sebesar 130 persen
dari pencapaian. Nilai yang keluar dari total KBO dan BC
dihubungkan dengan kisaran angka tertentu dan dibuatkan
menjadi bentuk rating.
Agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif, maka nilai
yang didapatkan dibandingkan dengan nilai karyawan
lainnya dalam satu bagian. Proses ini dinamakan
normalisasi. Proses normalisasi dilakukan dalam 3
tingkatan mulai dari tingkat bagian, departemen dan divisi.
Pada proses normalisasi memungkinkan terjadi perubahan
nilai yang didapat.
Salah satu unsur penilaian yang masuk dalam KBO adalah
coaching. Setiap karyawan yang memiliki anggota tim,
maka secara otomatis akan memiliki KBO Coaching.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya
coaching dalam perusahaan. Dengan adanya coaching ini
diharapkan akan membantu karyawan dalam mencapai
targetnya, dan dapat mengatasi permasalahan dalam
melakukan tugas sehari-hari.
Proses coaching ini dilakukan dengan proses one by
one. Seorang karyawan yang memiliki anggota tim akan
melakukan coach kepada anggota timnya. Selanjutnya dari
hasil coaching tersebut dimasukan ke dalam PMS.
Secara berkala, sistem E-PMS disempurnakan untuk
dapat menjadi lebih baik. Perubahan E-PMS dapat
meliputi dimensi dalam Behavior Competencies dengan
menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan. Dimensi perubahan
tersebut meliputi: Discipline and Control, Leadership and
Support, Communication, Achievement, Self-Development,
Challenge and Problem Solving.
114 115Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
KOMPOSISI KARYAWAN PT FIRST MEDIA Tbk
12%
2017 2018
6%
7%
10%
24%
17%
15%
24%
32%
34%
12%7%
KOMPOSISIKARYAWANBERDASARKANJABATAN
DirectorSenior Management
ManagementSupervisor
StaffNon Staff
34 29
2017 2018
JUM
LAH K
ARYAWAN FIRST MEDIA
2017 2018
68%
72%
15% 17%
12%
6%7%3%
KOMPOSISIKARYAWANBERDASARKANPENDIDIKAN
S2S1
DiplomaSMU ke bawah
SUMBERDAYAMANUSIA
Komposisi Karyawan First Media
Pada tahun 2018 total jumlah karyawan First Media Group sebanyak 894 orang
terdiri dari 29 orang karyawan First Media dan 865 orang karyawan anak
perusahaan.
Profil jumlah karyawan Jumlah Karyawan sampai dengan 31 Desember
First Media Anak Perusahaan
First Media Group
2018 29 865 894
2017 34 959 993
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan
Profil karyawan First Media pada tahun 2018 berdasarkan posisi atau jabatan
terdiri atas Director berjumlah 3 (tiga) orang, Senior Management 2 (dua) orang,
Management 5 (lima) orang, Supervisor 7 (tujuh) orang, Staff 10 (sepuluh) orang
dan Non-Staff 2 (dua) orang.
Profil karyawan berdasarkan jabatan
Posisi Jabatan
First Media Anak Perusahaan
First Media Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Director 4 3 12 15 16 18
Senior Management 2 2 10 1 12 3
Management 8 5 65 39 73 44
Supervisor 5 7 82 77 87 84
Staff 11 10 728 632 739 642
Non-Staff 4 2 62 101 66 103
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Di tahun 2018, komposisi karyawan First Media berdasarkan jenjang Pendidikan
didominasi lulusan Strata 2 (“S2”), Strata 1 (“S1”) dan Diploma 3 (“D3”) dengan
jumlah masing-masing 5 (lima) orang untuk S2, 21 (dua puluh satu) untuk S1, 1
(satu) untuk D3 dan SMU kebawah sebanyak 2 (dua) orang.
Profil karyawan berdasarkan Pendidikan
First Media Anak Perusahaan
First Media Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
S2 5 5 37 21 42 36
S1 23 21 661 572 684 593
Diploma 4 1 144 156 148 157
SMU ke bawah 2 2 117 106 119 108
116 117Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
21% 24%
3%
14%28%
14%
14%3%
9%
12%18%
24%
6%
12%
2017 2018 KOMPOSISIKARYAWANBERDASARKANUSIA
51 tahun ke atas46-50 tahun41-45 tahun36-40 tahun31-35 tahun26-30 tahun
25 tahun ke bawah
71% 69% 31% 29%
2017 2018
KOMPOSISIKARYAWAN
BERDASARKANJENIS
KELAMIN
KOMPOSISI KARYAWAN PT PT FIRST MEDIA Tbk
SUMBERDAYAMANUSIA
Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Profil karyawan berdasarkan usia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Profil karyawan berdasarkan Usia
First Media Anak Perusahaan
First Media Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
51 > 7 7 14 18 21 25
46-50 tahun 3 1 53 63 56 64
41-45 tahun 4 4 86 87 90 91
36-40 tahun 6 8 177 158 183 166
31-35 tahun 8 4 262 259 270 263
26-30 tahun 2 4 270 208 272 212
25 tahun ke bawah 4 1 97 72 101 73
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari data komposisi karyawan First Media Group berdasarkan jenis kelamin, dapat
dilihat bahwa sepanjang tahun 2018 karyawan laki-laki berjumlah 20 (dua puluh)
orang dan perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang.
Profil karyawan berdasarkan jenis
kelamin
First Media Anak Perusahaan
First Media Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Pria 24 20 694 625 717 645
Wanita 10 9 265 240 273 249
118 119Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan First Media tahun 2018 sebesar Rp 901.216 juta, turun sebesar Rp 81.247 juta atau 8%
dibandingkan tahun 2017, yaitu Rp 982.463 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan turunnya penjualan
Perangkat Komunikasi dibanding tahun 2017, dari sejumlah Rp 87.246 juta menjadi Rp 41.007 juta atau turun
sebesar 53% dibanding tahun 2017. Hal ini terjadi karena pelanggan sangat mudah mendapatkan perangkat
komunikasi lainnya di pasar secara umum.
Berikut adalah tabel menunjukan komposisi pendapatan First Media :
Produk(dalam jutaan)
2018 2017
Jumlah % Jumlah %
Jasa langganan untuk Internet dan Layanan Komunikasi data
737.031 82 740.049 75
Perangkat Komunikasi 41.007 4 87.246 9
Lain-lain 205.962 23 219.279 22
Potongan Penjualan (82.784) (9) (64.111) (6)
Jumlah 901.216 100 982.463 100
BEBAN LAYANAN
Beban layanan First Media berupa biaya dan pengeluaran yang dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:
• Beban sewa menara BTS
• Beban perijinan
• Beban perangkat komunikasi
• Beban layanan internet yang mencakup biaya bandwidth internet, biaya sewa perangkat internet,
dan biaya akses internet lain-lain.
• Biaya jasa-jasa lain.
Beban layanan pada tahun 2018 yang sebesar Rp 1.066.879 juta mengalami penurunan sebesar Rp 141.491
juta atau 12% dibandingkan dengan beban layanan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 1.208.370 juta. Rasio
total biaya layanan yang dibebankan terhadap pendapatan adalah sebesar 118% pada tahun 2018 atau turun
sebesar 5% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 123%.
Berikut adalah tabel menunjukan komposisi beban layanan First Media
Produk(dalam jutaan)
2018 2017
Jumlah % Jumlah %
Sewa Menara BTS 593.276 56 610.722 51
Perizinan 272.431 25 316.837 26
Perangkat Komunikasi 49.241 5 106.763 9
Beban Bandwidth dan beban terkait Jasa Internet lainnya
31.701 3 27.479 2
Lain-lain 120.230 11 146.569 12
Jumlah 1.066.722 100 1.208.370 100
TINJAUAN KEUANGAN
PENDAHULUAN
Tahun 2018 merupakan tahun penuh tantangan untuk First Media dalam menjalankan bisnis Teknologi, Media dan
Telekomunikasi, hal ini terjadi khususnya pada unit usaha yang bergerak dalam layanan 4G LTE. First Media masih mencatat
EBITDA negatif sebesar Rp 665.855 juta atau turun 6% dibandingkan tahun 2017. Turunnya EBITDA First Media secara umum
disebabkan oleh meningkatnya Beban Operasional sebesar Rp 97.973 juta atau naik sebesar 24% dibandingkan tahun 2017.
Berikut adalah ringkasan laporan keuangan konsolidasi First Media untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017:
Keterangan (dalam jutaan Rupiah) 2018 2017
Pendapatan 901.216 982.463
Beban Layanan (1.066.879) (1.208.370)
Rugi Bruto (165.663) (225.907)
Beban Operasional (500.192) (402.219)
EBITDA (665.855) (628.126)
Penyusutan dan Amortisasi (961.624) (802.582)
Beban Penurunan Nilai Aset Tetap
dan Aset Takberwujud (624.380) --
Beban Penurunan Nilai Piutang
Pihak Berelasi Non Usaha (452.086) --
Kerugian Penurunan Revaluasi
Aset Tetap (252.934) --
Beban Keuangan (296.697) (422.304)
Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi 241.734 350.633
Kerugian dari Penjualan Saham Entitas Asosiasi (505.149) --
Lain-lain - Neto (12.151) (96.002)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (658.292) 103.493
Rugi Tahun Berjalan (4.187.434) (1.494.888)
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun berjalan (4.373.934) (1.601.824)
Rugi yang dapat diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk (3.497.424) (1.100.674)
Kepentingan Non Pengendali (690.010) (394.214)
IKHTISAR
Rugi Tahun Berjalan First Media selama tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017.
PT Internux, anak usaha First Media, resmi menghentikan operasinya dalam memberikan layanan data nirkabel sehubungan
dengan surat keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas izin penggunaan frekuensi radio yang selama ini
digunakan dalam menjalankan operasinya. Hal ini mengakibatkan layanan tidak dapat memberikan kontribusi lagi terhadap
Pendapatan First Media. Dalam hal mengatur Keuangan, Manajemen First Media senantiasa secara aktif meningkatkan efisiensi
dalam biaya operasi sehingga diharapkan dapat memperbaiki arus kas dan modal kerja First Media dan unit–unit usahanya.
ANALISAMANAJEMEN
TINJAUAN KEUANGAN
120 121Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
STRUKTUR EKUITAS/ PERMODALAN
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp 1.304.372 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 4.367.639 juta atau turun
77% dibandingkan dengan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp 5.672.011 juta.
Berikut adalah tabel yang menunjukan struktur modal First Media
Struktur Ekuitas2018
Jumlah (Rp Jutaan)
Porsi (%)
2017Jumlah (Rp Jutaan)
Porsi (%)
Jumlah Liabilitas 2.512.926 49 3.620.524 39
Ekuitas Bersih 2.272.057 51 5.957.131 61
Jumlah Ekuitas yang diinvestasikan 4.784.983 100 9.577.655 100
LIKUIDITAS DAN BELANJA MODAL
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun 2018 adalah sebesar Rp 10.852 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp 377.970 juta dibandingkan tahun 2017. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 905.698 juta digunakan sebagai pembayaran
kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya Rp 458.514 juta, pembayaran untuk beban usaha Rp 224.319 juta, pembayaran kepada
karyawan Rp 160.246 juta, pembayaran pajak Rp 111 juta, pembayaran bunga Rp 459.211 juta. Arus kas neto yang diperoleh dari
aktivitas operasional tahun 2018 juga diperoleh dari Penerimaan Restitusi Pajak sebesar Rp 382.961 juta dan penerimaan bunga
Rp 2.890 juta. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi mencapai Rp 900.534 juta pada tahun 2018, mengalami peningkatan
sebesar Rp 1.047.712 juta dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 147.178 juta pada tahun 2017.
Pada tahun 2018, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 938.149 juta, mengalami penurunan sebesar
Rp 1.472.281 juta atau 276% dibandingkan Arus Kas Neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2017, yaitu sejumlah Rp 534.132
juta.
INFORMASI TRANSAKSI & FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL PELAPORAN
1. Pada awal bulan Januari 2019, Perusahaan telah melakukan pelunasan sebagian atas fasilitas Pinjaman Tetap on Demand
dari Bank ICBC sebesar Rp 50.000 juta.
2. Pada tanggal 15 Januari 2019 telah ditetapkan perubahan terhadap izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched Perusahaan dan PT Internux sehubungan dengan adanya penyesuaian teknologi penghantar layanan
Perusahaan dan PT Internux.
RUGI KOMPREHENSIF
Rugi komprehensif pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp 4.373.934 juta, rugi komprehensif bertambah sejumlah
Rp 2.772.110 juta atau naik 173% dibandingkan dengan
rugi komprehensif pada tahun 2017 sebesar Rp 1.601.824
juta.
RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.497.424 juta,
sedangkan kepada kepentingan non-pengendali adalah
rugi sebesar Rp 690.010 juta.
POSISI ASET
Total aset per tanggal 31 Desember 2018 sejumlah
Rp 6.975.726 juta, yang mengalami penurunan sebesar
Rp 5.113.747 juta atau sebesar 42% dibandingkan dengan
total aset per tanggal 31 Desember 2017 yaitu sejumlah
Rp 12.089.473 juta. Aset lancar dan Aset tidak lancar
masing-masing turun sebesar Rp 663.939 juta dan
Rp 4.449.808 juta di tahun 2018 dibandingkan Rp 885.851
juta dan Rp 11.203.622 juta per tanggal 31 Desember 2017.
POSISI KEWAJIBAN
Total kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp 746.108
juta dari Rp 6.417.462 juta per tanggal 31 Desember
2017 menjadi Rp 5.671.354 juta per tanggal 31 Desember
2018. Total kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar
masing-masing turun sebesar 14% dan 5% dibandingkan
tahun 2017 yaitu sebesar Rp 650.780 juta dan Rp 95.328
juta. Penurunan kewajiban ini karena adanya pembayaran
terhadap pinjaman bank, sewa guna usaha, dan hutang
usaha pada tahun 2018.
RUGI KOTOR
Rugi Kotor tahun 2018 turun sebesar 27% dibandingkan
tahun 2017 yang berjumlah Rp 225.907 juta. Turunnya
beban layanan ini diiringi juga oleh turunnya pendapatan
First Media yang membuat First Media masih membukukan
Rugi Kotor sebesar Rp 165.663 juta.
BEBAN OPERASIONAL
Beban operasional naik sebesar Rp 97.973 juta dari Rp
402.219 juta pada tahun 2017, menjadi Rp 500.192 juta
pada tahun 2018, hal ini terutama disebabkan adanya
Beban Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Beban Penurunan
Nilai Persediaan di tahun berjalan.
RUGI TAHUN BERJALAN
Di tahun 2018 First Media masih mencatat Rugi Tahun
Berjalan sebesar Rp 4.187.434 juta, naik sebesar
Rp 2.692.546 juta dibandingkan dengan Rugi Tahun
Berjalan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.494.888 juta.
Hal ini dikarenakan naiknya Beban Operasional sebesar
Rp 97.973 juta. Dengan dihentikan pengoperasian layanan
jaringan internet pita lebar nirkabel yang dimiliki oleh First
Media dan PT Internux (entitas anak), maka timbul Beban
Penurunan Nilai Aset Tetap, Aset Takberwujud dan Aset
lainnya sejumlah Rp 624.380 juta, Beban Penurunan Nilai
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha sebesar Rp 452.086
juta dan Kerugian Penurunan Revaluasi Aset Tetap sebesar
Rp 252.934 juta. Selain itu First Media juga mencatat
Kerugian dari Penjualan Saham Entitas Asosiasi sebesar Rp
505.149 juta.
ANALISAMANAJEMEN
122 123Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Belanja modal First Media pada tahun 2018 sebagian besar
digunakan untuk pembelian perangkat telekomunikasi dan
peralatan pendukung lainnya untuk proyek pengembangan
usaha baru pada tahun 2018.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sepanjang tahun 2018, First Media tidak mengubah standar
penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam hal
penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut,
First Media tetap menggunakan standar yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang
meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan
Akuntan Indonesia (DSAK–IAI), serta peraturan Pasar Modal
yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian
laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-
347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan emiten atau perusahaan publik.
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sepanjang tahun 2018 tidak ada perubahan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan
terhadap First Media dan berdampak terhadap laporan
keuangan.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada 20 April 2018, disetujui dan
diputuskan kebijakan untuk First Media tidak membagikan
dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2017.
Hasil keputusan ini diambil oleh First Media untuk menjaga
tingkat kecukupan modal serta mendukung perkembangan
unit usaha yang ada, serta mengingat bahwa First Media
masih mencatat kerugian di tahun 2018.
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN
Sampai dengan 31 Desember 2018, First Media belum
memiliki program kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/
atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/
MSOP).
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM
Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum, First Media sudah menyampaikan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Konversi Efek yang dapat dikonversi
menjadi saham periode 3 Januari 2011 hingga 3 Mei 2013
berdasarkan surat No. SB-055/CSL/OJK/V/2013, serta surat
konfirmasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada
Otoritas Jasa Keuangan No. SB-071/CSL/OJK/VI/2013.
ANALISAMANAJEMEN
124 125Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
TATA KELOLA PERUSAHAAN05
1. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
2. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
3. SOSIALISASI DAN PENYEMPURNAAN PRAKTIK
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
4. KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
5. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
6. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
7. MANAJEMEN RISIKO
8. PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP
TATA KELOLA SESUAI KETENTUAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
128
129
160
164
166
173
174
176
126 127Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Di Indonesia, Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance – GCG), ditetapkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang
didasarkan atas lima pilar dasar GCG, yaitu: Transparancy
(Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility
(Pertanggungjawaban), Independency (Independensi),
Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) – TARIF. First Media
menerapkan prinsip lima pilar tersebut dalam tata kelola
perusahaannya.
First Media sebagai perusahaan publik senantiasa
meninjau praktik-praktik terbaik dalam dunia bisnis dan
menerapkannya dalam kegiatan usaha First Media. Agar
penerapan lima pilar dasar tersebut menjadi optimal, First
Media menyelaraskan prinsip-prinsip dalam lima pilar
dasar tersebut dengan nilai-nilai perusahaan, yaitu:
• Disiplin dalam pelaksanaan.
• Kualitas dalam pelayanan.
• Inovasi dalam pengembangan.
• Agresif dalam penetrasi pasar.
• Perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selain penyelarasan prinsip-prinsip lima pilar dasar dengan
nilai-nilai Perusahaan, First Media juga menyiapkan
perangkat tata kelola perusahaan lain, yang merujuk pada
UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan OJK
dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.
Hingga akhir tahun 2018, First Media telah memiliki
perangkat-perangkat GCG antara lain:
1. Piagam Dewan Komisaris & Direksi
2. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional
3. Sistem Pengendalian Internal
4. Anggaran Dasar
128 129Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
INDEPENDENSI
First Media berkomitmen untuk mempertahankan
independensi agar tidak saling mendominasi, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari
berbagai kepentingan, sehingga dalam pengambilan
keputusan akan selalu obyektif dan menghasilkan keluaran
(output) yang optimal bagi kepentingan pemegang saham,
pemangku kepentingan, dan para karyawan. Sebagai
pelaksanaannya, First Media menunjuk beberapa pihak
independen yang memiliki reputasi tinggi untuk duduk
dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan
peran yang maksimal bagi Komite Audit First Media dalam
melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha
First Media.
KETERBUKAAN
First Media senantiasa menyediakan informasi yang
relevan kepada para pemegang saham dan pemangku
kepentingan secara tepat waktu dan mudah diakses.
First Media juga menyediakan website resmi First Media
http://www.firstmedia.co.id sebagai salah satu sarana yang
dapat diakses pemangku kepentingan untuk memperoleh
setiap informasi mengenai First Media.
AKUNTABILITAS
First Media bertanggung jawab kepada para pemegang
saham dan pemangku kepentingan untuk mengelola
perusahaan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai
kepentingan, tanpa mengesampingkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Dalam penerapannya, First Media telah menetapkan secara
jelas fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing
organ Perseroan dan divisi, dan selalu dengan memastikan
bahwa semua organ Perseroan dan divisi dalam First Media
serta karyawan memiliki kompetensi yang memadai, sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab, serta perannya dalam
kegiatan usaha First Media.
PERTANGGUNGJAWABAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, First Media
senantiasa memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku. Kepatuhan First Media terhadap peratuan
yang berlaku bukan saja kewajiban, namun merupakan
kebiasaan First Media dalam menjalankan kegiatan
usahanya. First Media yakin bahwa hal tersebut tidak
hanya memastikan kelancaran kegiatan usaha, tetapi
juga memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa
First Media.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK LIMA PILAR DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KESETARAAN DAN KEWAJARAN
First Media memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk mengakses informasi perusahaan
sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam lingkup kedudukan masing-masing pihak, sesuai dengan manfaat
dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan
kepada First Media. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh First Media untuk setiap individu yang kompeten
serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya demi kemajuan bersama. Perkembangan karir
masing-masing karyawan First Media tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, gender, dan kondisi fisik. First Media senantiasa menjaga dan
memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban
karyawan secara adil dan wajar.
130 131Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PAPARAN PUBLIKRUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam
undang-undang dan/atau anggaran dasar.
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan First Media dari Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili
dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui
dengan suara bulat.
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pada tahun 2018 First Media menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku
2017 pada tanggal 20 April 2018. RUPST tahun buku 2017 dilaksanakan dengan bertempat di Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta,
dan dihadiri oleh 1.698.273.748 saham atau 97,48% dari total saham 1.742.167.907 saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh First Media. Jadwal RUPST tersebut diumumkan pada tanggal 14 Maret 2018 melalui surat kabar
harian Investor Daily, serta pemanggilan rapat pada tanggal 29 Maret 2018 melalui surat kabar harian Investor Daily. Risalah
RUPST 2018 dirilis pada tanggal 24 April 2018 dan hasil-hasil keputusan RUPST 2018 dapat dilihat pada website resmi First
Media http://www.firstmedia.co.id. Adapun hasil keputusan RUPST 2018 beserta pelaksanaannya dalam tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 DISETUJUI PELAKSANAAN
AGENDA 1
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan First Media termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, serta rencana kerja dan pengembangan First Media.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
2. Mengesahkan neraca laba/rugi First Media untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris First Media atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
AGENDA 2
Menyetujui kebijakan First Media tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
untuk tahun buku 2017.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
TATAKELOLAPERUSAHAAN
KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2017 DISETUJUI PELAKSANAAN
AGENDA 3
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
sebagai kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2018, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2018, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan
pada butir (1) di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.
Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan
syarat berdasarkan peraturan berlaku.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
AGENDA 4
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Paternus Mingkor dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas jasa dan kontribusi Beliau kepada Perseroan.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
2. Menerima pengunduran diri Bapak Surjadi Soedirdja dari jabatannya selaku Presiden
Komisaris (Independen), disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas jasa dan
kontribusi Beliau kepada Perseroan.
3. Menegaskan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan First
Media untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris
(Independen)
: R. Soeparmadi Presiden Direktur
(Independen)
: Harianda Noerlan
Komisaris (Independen) : Teguh Pudjowigoro Direktur : Johannes Tong
Komisaris : Ali Chendra Direktur : Hernowo Hadiprodjo
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi First Media
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan keputusan
penegasan dan penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris First Media
tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris First Media.
100% saham
dengan hak
suara yang
hadir dalam
rapat
Terlaksana langsung
pada RUPST 2018
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
132 133Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
TATA CARA PELAKSANAAN RUPS
Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar First Media, RUPST diselenggarakan paling lama enam
bulan setelah tahun buku berakhir. Selama RUPST, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan dan melaporkan antara lain
hal-hal berikut:
1. Laporan Tahunan.
2. Laporan Direksi mengenai kinerja First Media selama tahun buku dan prospek bisnis di masa mendatang.
3. Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasan yang dilakukan selama tahun buku dan target Perseroan di masa
mendatang.
4. Rekomendasi penggunaan laba.
Pada umumnya tahapan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:
WAKTU KEGIATAN
H-44 Surat Pemberitahuan kepada OJK disampaikan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.
H-37
Iklan Pengumuman RUPS. First Media membuat pengumuman akan diadakannya RUPS melalui surat kabar
yang terbit sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan diumumkan (tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.
H-29 Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham 5%.
H-23 Recording date para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS.
H-22
Iklan Pemanggilan RUPS. First Media mengumumkan pemanggilan pemegang saham melalui surat kabar yang
terbit sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS (tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.
H Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
H+2
Pemberitahuan dan penguman Hasil RUPS. First Media mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat
melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan First Media, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
penyelenggaraan RUPS. First Media menyampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
H+30 Penyampaian risalah RUPS kepada OJK.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
INFORMASI PEMEGANG SAHAM
Pemegang saham pengendali First Media adalah PT Trijaya
Putra Mulia sejumlah 34,98%, PT Reksa Puspita Karya
sejumlah 33,76%, PT Ciptadana Capital sejumlah 19,74%,
PT Inti Anugerah Pratama sejumlah 8,60% dan masyarakat
sebesar 2,92%.
PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK
First Media menyelenggarakan Paparan Publik di tahun
2018 pada tanggal 20 April 2018, sebagai pelaksanaan
Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E butir V.2
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-306/
BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Pelaksanaan Paparan Publik First Media, dilaksanakan
pada :
Hari/ Tanggal : Jumat, 20 April 2018
Waktu : Pukul 15:00 – 17:00 WIB
Tempat : Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
Manajemen yang hadir :
Presiden Direktur : Harianda Noerlan
Chief Financial Officer : Timotius M. Sulaiman
Publik yang hadir : Wartawan dari berbagai media massa.
134 135Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
DEWAN KOMISARISSesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ First Media yang
mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan
strategi First Media yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/ nasihat kepada Direksi
dalam pengelolaan First Media dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta
menjalankan fungsi untuk memperkuat citra First Media di mata masyarakat dan para pemegang
saham. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. RUPS bertindak sebagai organ yang
mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
Secara kolektif, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan
perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi.
Kebijakan Direksi dimaksud adalah terkait dengan rencana pengembangan, rencana kerja dan
anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan
RUPS, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan serta memantau
pelaksanaannya.
Dewan Komisaris First Media secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan,
kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk
memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan
disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan pada RUPS sebagai bagian dari
penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap
penerapan Good Corporate Governance (GCG), meneliti dan menelaah laporan tahunan yang
disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tersebut sepanjang Dewan Komisaris setuju
dengan isi materi laporan tahunan.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Piagam Dewan Komisaris merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris First Media dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan praktik
Good Corporate Governance bagi Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris telah disahkan sejak
tanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
(http://www.firstmedia.co.id)
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
Pada RUPST yang diselenggarakan pada 20 April 2018, rapat menyetujui menetapkan Dewan
Komisaris First Media terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan First Media untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS JABATAN MASA JABATAN SEJAK
R. Soeparmadi Presiden Komisaris (Independen) 20 April 2018
Teguh Pudjowigoro Komisaris (Independen) 21 April 2017
Ali Chendra Komisaris 21 April 2017
Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 10 tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Andalia
Farida S.H., M.H, Notaris di Jakarta Pusat.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada RUPS; dan
c. pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan tahunan dan/atau laporan
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian
di bidang yang dibutuhkan Emiten atau
Perusahaan Publik.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Lingkup tugas Dewan Komisaris yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan
terhadap pengelolaan perusahaan serta melaporkannya
kepada pemegang saham melalui RUPS, adalah:
1. Dewan Komisaris wajib:
a. Melakukan pengawasan atas jalannya
pengurusan perusahaan oleh Direksi pada
umumnya, baik mengenai perusahaan maupun
usaha perusahaan dan memberikan nasihat
kepada Direksi.
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan
kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau
berdasarkan keputusan RUPS; dan
c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris
wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas
dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan
pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-
PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN
Persyaratan formal dan material yang berlaku, telah
dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris First
Media. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan
persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan
kebutuhan dan sifat bisnis First Media. Dewan Komisaris
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan secara
kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, serta yang dapat
diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat
diangkat dan selama menjabat, yaitu:
A. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
B. Cakap melakukan perbuatan hukum;
C. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat:
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat:
a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS
tahunan;
b. pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris pernah tidak diterima oleh
RUPS atau pernah tidak memberikan
136 137Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas
pelaksanaan kepengurusan perusahaan.
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja
kantor perusahaan berhak memasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh perusahaan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan
RUPS.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dapat
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih
anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,
Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan
RUPS yang akan memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan
seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya
semula, sedangkan anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
hadir guna membela diri.
8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS
sebagaimana dimaksud, diatur dalam Anggaran
Dasar perusahaan.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan
pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan
Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Perusahaan,
kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar
perusahaan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
12. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh
data, informasi dan/atau laporan perusahaan yang
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha
perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui
rencana kerja perusahaan.
6. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong
usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan.
7. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk
Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada
kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
setiap akhir tahun buku.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur
oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
10. Tugas Presiden Komisaris sebagai primus inter pares
adalah utamanya mengoordinasikan kegiatan Dewan
Komisaris dan memastikan agar setiap anggota
Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya
dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin
oleh Presiden Direktur. Dalam hal semua anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS.
HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan
bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar perusahaan.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris
TATAKELOLAPERUSAHAAN
• Bukan merupakan orang yang bekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan First Media dalam waktu
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen pada periode
berikutnya;
• Tidak mempunyai saham First Media, baik langsung
maupun tidak langsung. Tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi atau pemegang saham utama First Media;
dan
• Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha First Media. Komisaris Independen
yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa
jabatan dapat diangkat kembali pada periode
selanjutnya sepanjang Komisaris Independen
tersebut menyatakan dirinya tetap independen
kepada RUPS.
Dari 3 (tiga) orang Anggota Komisaris First Media
berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2018,
Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, yaitu
R. Soeparmadi dan Teguh Pudjowigoro.
Kedua anggota Komisaris Independen tersebut telah
memenuhi seluruh syarat dan ketentuan independensi
sebagaimana disebutkan dalam peraturan OJK dan Bursa
Efek Indonesia.
PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2018
Sepanjang tahun 2018 selain memberikan nasihat dan
arahan dalam bentuk surat-menyurat kepada Direksi,
Dewan Komisaris memberikan pandangan serta berbagai
rekomendasi mencakup pengelolaan operasional maupun
hal-hal lain sesuai tugas dan kewajibannya. Rekomendasi
Dewan Komisaris juga disampaikan dalam rapat gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi seperti rekomendasi untuk
pembenahan proses audit, untuk fokus dan perbaikan di
sumber daya manusia, proses dan hal-hal fundamental
lainnya.
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan
perusahaan disampaikan melalui Sekretaris
Perusahaan.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pedoman
dan tata tertib Dewan Komisaris dijabarkan secara rinci
pada Piagam Dewan Komisaris yang dapat diakses pada
website resmi First Media http://www.firstmedia.co.id.
INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS
Anggota Dewan Komisaris diharapkan untuk menjaga
integritasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai nilai-nilai moral dan peraturan yang
berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan
keuangan. Piagam Dewan Komisaris pada Pasal 5,
mencantumkan kriteria orang-orang yang dapat diangkat
sebagai anggota Dewan Komisaris. Kriteria tersebut
antara lain cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan
dalam lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan
Komisaris di perusahaan lain yang dinyatakan bersalah
menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, dan
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Untuk mempertahankan independensi Dewan Komisaris,
First Media menetapkan bahwa sedikitnya 30% (tiga
puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Komisaris
Independen yang berasal dari kalangan di luar First Media
yang salah satunya harus mempunyai latar belakang
keuangan.
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk
mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan
menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan,
termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan
stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan
keputusan oleh Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan dan
batasan berdasarkan peraturan yang berlaku, Komisaris
Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
138 139Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional First Media, Dewan Komisaris melakukan rapat atau
evaluasi laporan operasional bulanan dan diskusi dengan komite-komite terkait, sesuai dengan masalah yang
perlu mendapatkan perhatian. Rapat periodik dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas kinerja
Perusahaan, rencana kerja Direksi, serta isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila
dipandang perlu, anggota Direksi dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018 Dewan
Komisaris First Media mengadakan 6 (enam) kali rapat formal dan juga beberapa pertemuan informal lainnya untuk
membahas hasil laporan Direksi atas kinerjanya untuk waktu tertentu dalam menjalankan perusahaan. Tingkat
kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah sebagaimana di bawah:
NO. TANGGAL DAN AGENDAKOMISARIS
SP TP AC
1. 4 Mei 2018 Peninjauan Bisnis First Media Group √ √ √
2. 22 Mei 2018 Kinerja First Media Kuartal I 2018 √ √ √
3. 29 Juni 2018 Kinerja First Media Kuartal II 2018 √ √ √
4. 24 Agustus 2018 Kinerja First Media Semester I 2018 √ √ √
5. 26 Oktober 2018 Kinerja First Media Kuartal III 2018 √ √ √
6. 20 Desember 2018Kinerja First Media Kuartal IV & Tahunan 2018
√ √ √
Jumlah Kehadiran 6 6 6
SP = R. Soeparmadi, TP = Teguh Pudjowigoro, AC = Ali Chendra,
Dewan Komisaris First Media dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga melakukan pertemuan informal.
Selain itu, Dewan Komisaris juga bersama-sama telah mengambil 8 (delapan) keputusan di luar rapat (sirkuler),
antara lain mengenai persetujuan perpanjangan fasilitas pinjaman, pemberlakuan Piagam Dewan Komisaris dan
Piagam Direksi First Media.
PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS
Pada tahun 2018 Dewan Komisaris belum mengikuti sejumlah kegiatan peningkatan kompetensi.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
DIREKSIDireksi adalah organ First Media yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengelolaan dan pengurusan First Media
dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan
First Media dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholders.
Direksi berwenang melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai baik pengurusan maupun pemilikan kekayaan
perusahaan termasuk mengikat perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, dengan sejumlah
pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Secara hukum, Direksi bertanggung jawab mewakili perusahaan di dalam
dan di luar pengadilan.
Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Direksi First Media memiliki jabatan sampai
dengan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan. Pemegang Saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk
memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.
PIAGAM DIREKSI
Piagam Direksi merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi First Media dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri
dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.
Piagam Direksi telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan disetujui Dewan
Komisaris.
SUSUNAN DIREKSI
Pada RUPST yang diselenggarakan pada 20 April 2018, rapat menyetujui menetapkan Direksi First Media terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan First Media untuk tahun buku 2019 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi Jabatan Masa Jabatan sejak
Harianda Noerlan Presiden Direktur (Independen) 21 April 2017
Hernowo Hadiprodjo Direktur 21 April 2017
Johannes Tong Direktur 24 April 2013
Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 10 tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang telah diputuskan
dengan mempertimbangkan kondisi First Media sebagai perusahaan induk untuk sejumlah anak perusahaan, dan dengan
mempertimbangkan kemampuan masing-masing anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang merupakan
tugas individual maupun tanggung jawab kolektif dan untuk menjalankan proses pengambilan keputusan Direksi menjadi
lebih cepat, tepat, dan efektif. Pengangkatan anggota Direksi juga mempertimbangkan aspek keberagaman, pengetahuan dan
pengalaman masing-masing anggota, serta dengan kepastian bahwa setidaknya satu anggota Direksi yang menjabat memiliki
latar belakang pendidikan atau pengetahuan atau keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
140 141Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33
POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
b, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas
Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Berdasarkan Anggaran Dasar First Media, secara garis besar Direksi bertanggungjawab atas pengurusan First Media
dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab. Direksi juga berhak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama First
Media, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain. Direksi juga wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Adapun tugas dan tanggung jawab
Direksi, sebagai berikut:
1. Direksi mengelola perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha
perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
d. mengikat perusahaan sebagai penanggung/
penjamin.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa
transaksi material atau transaksi yang mengandung
benturan kepentingan, harus mendapat persetujuan
RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Dua anggota Direksi bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili
Perusahaan apabila:
a. terdapat perkara di pengadilan antara
perusahaan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan
b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki
kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan perusahaan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), yang berhak mewakili perusahaan
adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan perusahaan;
b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota
Direksi memiliki benturan kepentingan dengan
perusahaan; atau
c. Pihak lain yang ditujuk oleh RUPS dalan hal
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan
perusahaan.
7. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu)
orang atau lebih karyawan perusahaan atau pihak
lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan
perbuatan hukum tertentu sebagaimana dituliskan
dalam surat kuasa.
8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum
kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan
tugas dan fungsi Direksi.
9. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan
diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan
RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan
evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
melalui RUPS.
WEWENANG DIREKSI
Kewenangan para anggota Direksi perusahaan adalah
sebagai berikut:
1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan
perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat,
sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
2. Direksi berwenang mewakili perusahaan di dalam
maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di
dalam segala kejadian, mengikat perusahaan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut
ini memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
perusahaan (tidak termasuk menarik uang
dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam
hal Perusahaan menjalankan kegiatan usaha
Perusahaan).
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri.
c. melepaskan penyertaan perusahaan dalam
perusahaan lain.
142 143Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau
profesi penunjang pasar modal yang jasanya
digunakan oleh First Media selama 6 (enam)
bulan sebelum penunjukkannya sebagai Direktur
Independen.
Pihak manapun kecuali organ perusahaan dilarang
melakukan campur tangan dalam pengurusan perusahaan
dan anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang
dapat mengganggu independensinya dalam mengurus
perusahaan. Independensi Direksi dijamin oleh perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terkait independensi dan benturan kepentingan
Direksi.
Walaupun Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat, lampiran I Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Indonesia Nomor : KEP-00183/BEI/12-2018
tanggal 26 Desember 2018, sudah tidak lagi mewajibkan
Perusahaan Tercatat untuk menunjuk Direktur Independen,
namun sejak Peraturan ini diundangkan, Perseroan masih
mempertahankan adanya Direktur Independen sampai
dengan saat ini.
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
Merujuk kepada bab tugas dan tanggung jawab
Direksi, maka setiap anggota Direksi First Media dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan, namun
keputusan Direksi merupakan tanggung jawab bersama.
Direksi bertugas secara kolegial. Kedudukan anggota
Direksi termasuk Presiden Direktur adalah setara. Tugas
Presiden Direktur adalah mengoordinasikan kegiatan
Direksi. Namun agar lebih efisien dan efektif dalam
melaksanakan tugas, dilakukan pembagian tugas anggota
Direksi sesuai bidang dan kompetensinya. Pembidangan
tugas tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab
Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan.
Pembagian tugas Direksi dilakukan untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan tugas semua anggota Direksi
dalam mengelola perusahaan, mengingat First Media
adalah perusahaan induk untuk sejumlah anak
perusahaan, dan dengan mempertimbangkan kemampuan
maka pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan
Komisaris.
INTEGRITAS DIREKSI
Setiap anggota Direksi First Media diharapkan untuk
menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai nilai-nilai moral dan peraturan
yang berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap
aturan keuangan. Piagam Direksi mencantumkan kriteria
orang-orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi.
Kriteria tersebut antara lain cakap dalam melakukan
perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau
menjadi anggota direksi/ dewan komisaris di perusahaan
lain yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan
tersebut dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
INDEPENDESI DIREKSI
Demi kepentingan perusahaan agar Direksi dapat
bertindak sebaik-baiknya, maka independensi Direksi
merupakan salah satu faktor penting yang harus
dijaga. Untuk menjaga independensi, maka First Media
menetapkan aturan yang didasarkan atas perundangan
dan peraturan yang berlaku dan dinyatakan dalam Piagam
Direksi mengenai persyaratan Direktur Independen. Selain
harus memenuhi persyaratan umum bagi Direksi, Direktur
Independen juga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
pemegang saham pengendali First Media
paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum
penunjukkannya sebagai Direktur Independen;
b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota
Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya dari
First Media;
c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada
perusahaan lain;
TATAKELOLAPERUSAHAAN
Johannes Tong, Direktur Pengembangan Bisnis
Perusahaan Anak (Subsidiaries Business Development)
Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan
pengembangan bisnis anak perusahaan kelompok Media
dan Konten, termasuk:
• Memberikan arahan strategis untuk mengembangkan
anak perusahaan (Internux, First Media Production,
First Media News, Big TV, Media Sinema Indonesia)
terkait strategi dan rencana eksekusinya, berikut
komunikasinya kepada para pemangku kepentingan.
• Memberikan arahan untuk mendefinisikan panduan
keunggulan operasional bagi pemangku kepentingan.
• Memantau aktivitas operasi anak-anak perusahaan
terkait dan memastikan penerapan strategi di
anak perusahaan selaras dengan agenda korporat
perusahaan secara keseluruhan.
RAPAT DIREKSI
Direksi diwajibkan melakukan rapat secara periodik
minimum setiap 1 (satu) bulan sekali. Di luar waktu
tersebut, rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu
bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota
Direksi, atau atas permintaan tertulis dari rapat Dewan
Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Rapat dilaksanakan di tempat kedudukan First Media
atau tempat kegiatan First Media. Direksi juga turut dalam
Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan First
Media secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih
dari 50% dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat. Sepanjang tahun 2018, Direksi mengadakan
rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, baik untuk melakukan
evaluasi atas capaian kinerja First Media maupun hal-hal
lain yang dinilai penting. Direksi juga secara bersama-
sama telah mengambil 13 (tiga belas) keputusan di
luar rapat (sirkuler) yang antara lain mengenai: aset,
sumberdaya manusia dan remunerasi. Tingkat kehadiran
anggota Direksi dalam rapat tersebut adalah sebagaimana
berikut:
masing-masing anggota Direksi untuk melaksanakan
tugas-tugasnya, baik yang merupakan tugas individual
maupun tanggung jawab kolektif dan untuk menjalankan
proses pengambilan keputusan Direksi menjadi
lebih cepat, tepat, dan efektif. Dalam hal RUPS tidak
menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian
tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi,
sebagai berikut:
Harianda Noerlan, Presiden Direktur.
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di First
Media maupun anak perusahaan termasuk:
• Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan,
visi, misi dan strategi perusahaan.
• Mengoordinasikan pemecahan masalah perusahaan,
kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian
sasaran jangka panjang perusahaan, kebijakan
audit, peningkatan budaya, citra dan tata kelola
Perusahaan.
• Membawahi Unit Audit Internal dan Sekretaris
Perusahaan.
Hernowo Hadiprodjo, Direktur Keuangan & Layanan
Dukungan Korporat
Bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh
kebijakan keuangan dan manajemen risiko, termasuk:
• Melaksanakan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi
keuangan di perusahaan dan anak perusahaan.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang terkait
dengan pengendalian akuntansi dan keuangan,
treasury, serta pengelolaan sumber dana bagi
pengembangan perusahaan.
• Mengoordinasikan pengelolaan risiko perusahaan
• Membawahi Group Divisi Treasury, Accounting &
Tax, Investor Relations dan Risk Management. Serta
Group Layanan Dukungan Korporat termasuk Divisi
Corporate Legal, Corporate Communication, dan
Human Resources.
• Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber
daya manusia (SDM), memperoleh, mengembangkan
dan mempertahankan SDM yang berkinerja tinggi
dan core values termasuk dari sisi kesejahteraan dan
penghargaan;
• Merancang dan mengembangkan organisasi yang
efektif;
144 145Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
No. Tanggal dan AgendaDireksi
HN JT HH
11 Mei 2018 Performansi Keuangan & Operasional
√ √ √
225 Mei 2018 Rapat Koordinasi Penelaah Bisnis Teleponi ( Calling Card )
√ √ √
36 Juni 2018 Rapat Koordinasi Penelaah Bisnis Bolt 4G
√ √ √
420 Juli 2018 Rapat Laporan Keuangan Tengah Tahun
√ √ √
510 Agustus 2018 Performansi Keuangan dan Operasional bisnis
√ √ √
624 Agustus 2018 Performansi Keuangan & Operasional bisnis
√ √ √
77 September 2018 Performansi Keuangan & Operasional bisnis
√ √ √
822 September 2018 Performansi Keuangan & Operasional
√ √ √
912 Oktober 2018 Rapat Laporan Keuangan per September
√ √ √
1025 Oktober 2018 Performansi Keuangan & Operasional
√ √ √
1116 November 2018 Performansi Keuangan & Operasional
√ √ √
1214 Desember 2018 Rencana dan target usaha tahun 2019
√ √ √
Jumlah Kehadiran 12 12 12
HN = Harianda Noerlan, JT = Johannes Tong, HH = Hernowo Hadiprodjo
PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI
Pada tahun 2018 Direksi telah mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kompetensi melalui beberapa topik
dalam seminar yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Berikut laporan partisipasi Direksi dalam
seminar sepanjang tahun 2018 :
No Direksi / Komisaris Topik Seminar / Pelatihan Penyelenggara Tanggal
1 Harianda Noerlan4th Annual Indonesia
Cybersecurity Summit (ICSS) 2018
Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
18-19 Oktober 2018
2 Harianda Noerlan Risk Beyond 2019ERMA (Enterprise Risk Management
Academy)6-7 Desember 2018
TATAKELOLAPERUSAHAAN
RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIUntuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha First Media dalam jangka panjang, koordinasi dalam
pengelolaan perusahaan antara Dewan Komisaris dan Direksi First Media sangat diperlukan. Untuk menyatukan
pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional usaha,
Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan gabungan berkala. Rapat gabungan ini bertujuan membahas
berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.
Di dalam rapat gabungan dibahas laporan-laporan periodik Direksi, dimana Dewan Komisaris memberikan
tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan di dalam risalah rapat. Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris
dan Direksi mengadakan 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan
Direksi sebagai berikut:
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
No. Tanggal dan AgendaKomisaris Direksi
SP TP AC HN JT HH
127 April 2018
√ √ √ √ √ √Pengenalan bisnis First Media Group & peninjauan strategi usaha
210 Mei 2018
√ √ √ √ √ √Performansi Keuangan dan Operasional First Media Group
327 September 2018
√ √ √ √ √ √Performansi Keuangan dan Operasional First Media Group
Jumlah Kehadiran 3 3 3 3 3 3
TP = Teguh Pudjowigoro, AC = Ali Chendra HN = Harianda Noerlan, JT = Johannes Tong, SP = R. Soeparmadi, HH = Hernowo Hadiprodjo
KEBIJAKAN REMUNERASI
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan analisis dan rekomendasi atas besaran remunerasi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk menyusun dasar
penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, Komite Nominasi dan Remunerasi didukung oleh
database yang kuat dari survei pasar pada perusahaan sejenis. Selanjutnya Komite menyusun beberapa faktor
utama dalam usulan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan remunerasi
Direksi diserahkan kepada Presiden Komisaris yang diberikan mandat dan wewenang berdasarkan keputusan
RUPS untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/ atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris First Media.Remunerasi/Kompensasi Manajemen Kunci dalam hal ini Dewan Komisaris dan
Direksi First Media untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
146 147Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Remunerasi Total untuk Manajemen Kunci First Media dalam jutaan Rupiah
2018 2017
Dewan Komisaris Gaji dan imbalan jangka pendek 22.174 1.036
Direksi Gaji dan imbalan jangka pendek 791 34.984
Total 22.965 36.020
*Sebagaimana Laporan Keuangan Tahunan 2018 – As Stated in Financial Statement 2018
* Sebelum dipotong pajak – Before Tax
EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSISalah satu mekanisme penilaian bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial dilakukan pada forum RUPS
tahunan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan hasil pencapaian kinerja perusahaan
secara keseluruhan.
Salah satu keputusan RUPS Tahunan tahun 2018 adalah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku
2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2017.
EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS
Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan maupun amanat pemegang
saham.
Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kriteria
evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.
Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan
Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif
bagi anggota Dewan Komisaris.
EVALUASI KINERJA DIREKSI
Secara umum, kinerja Direksi secara kolegial ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar perusahaan maupun amanat pemegang
saham. Kinerja Direksi dan anggota Direksi dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Kriteria evaluasi
formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya sebagaimana
tercantum dalam Kontrak Manajemen, yang menjadi target kinerja Direksi secara kolegial maupun individual.
Kinerja Direksi menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, di mana pengawasan atas jalannya pengurusan
perusahaan oleh Direksi merupakan salah satu tugas utama dari Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja
TATAKELOLAPERUSAHAAN
masing-masing anggota Direksi secara individual, baik yang disampaikan oleh Dewan Komisaris maupun yang disampaikan
langsung oleh Direksi dalam RUPST, merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk pemberhentian
dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan.
Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian dan peningkatan efektivitas Direksi, dan merupakan bagian tak
terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIJumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dengan visi dan misi First Media,
sehingga akan dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta
independen. Hingga 31 Desember 2018, First Media tidak memiliki aturan spesifik dan tertulis mengatur mengenai keberagaman
dalam komposisi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi. Dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, First
Media mempertimbangkan kompetensi kandidat dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun keberagaman komposisi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Nama Jenis
Kelamin
Pendidikan Pengalaman
R. Soeparmadi Laki-laki Sarjana jurusan Bahasa & Sastra
Inggris dari Institut Keguruan &
Ilmu Pendidikan Malang Pusat.
Memiliki pengalaman selama 39 tahun
di bidang Corporate Finance, Asset
Management, Real Estate dan General
Management
Teguh Pudjowigoro Laki-laki Sarjana Ekonomi di Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta
Memiliki pengalaman di bidang industri
perbankan.
Ali Chendra Laki-laki Strata 1 dari Control Data
Institute, Toronto, Canada
Memiliki pengalaman di bidang manajemen
dan pengembangan binis.
Harianda Noerlan Laki-laki Sarjana Teknik Mesin Universitas
Trisakti
Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
Hernowo Hadiprodjo Laki-laki Sarjana Hukum dan Sarjana Ilmu
Sosial dari Universitas Indonesia
serta Master of Business
Administration dari Institut
Studi Manajemen dan Institut
Manajemen Pembelajaran Jauh.
Memiliki pengalaman di bidang perbankan
dan konsultan Manajamen Sumber Daya
Manusia.
Johannes Tong Laki-laki Sarjana di bidang fisika,
matematika, dan administrasi
bisnis dari Azusa Pacific
University dan pendidikan Strata
2 dengan meraih gelar Magister
in Business Administration di
California State University, Los
Angeles.
Memiliki pengalaman di bidang manajemen
dan pengembangan bisnis.
148 149Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN HUBUNGAN AFILIASI
HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota
Direksi dan pemegang saham utama First Media.
KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN
First Media sebagai perusahaan publik yang beroperasi di Indonesia, selain berkewajiban memenuhi persyaratan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai tanggung jawab terhadap publik, para pelanggan, pemegang
saham dan stakeholder dalam memberikan produk dan jasanya dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi.
Benturan kepentingan adalah kondisi di mana setiap anggota First Media tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dalam mengambil keputusan secara objektif sebagaimana wewenang yang bersangkutan di dalam perusahaan.
Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain di luar perusahaan, yang berakibat
merugikan perusahaan karena tidak mendapatkan pilihan atau hasil yang maksimal.
Setiap anggota First Media wajib menghindari semua situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara
pribadinya dengan kepentingan First Media dan/atau pelanggannya. Dalam situasi seperti ini, setiap anggota First Media
wajib bertindak melindungi kepentingan dan reputasi First Media dan/atau pelanggannya.
Setiap anggota First Media tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi mengenai hak kepemilikan dan informasi
rahasia mengenai First Media atau pemasok atau rahasia lainnya yang menyangkut operasional First Media kepada
pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari First Media dan/atau pihak lain terkait sebagaimana
dipersyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketentuan ini masih tetap berlaku serta mengikat walaupun telah terjadi
pamutusan hubungan kerja.
Pengaturan mengenai hal ini di First Media ditetapkan dalam “Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional” berdasarkan Surat
Keputusan Direksi SK No.002/DIR/IV/15.
Sebagai pelaksanaan atas Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional First Media, setiap anggota First Media
menandatangani Pernyataan atas Keterbukaan Informasi (Statement on Disclosure) yang pada intinya adalah pemberian
konfirmasi bahwa telah membaca serta mengerti sepenuhnya dan oleh karenanya memberikan komitmen untuk memenuhi
Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional sebagaimana ditetapkan First Media dan yang akan diubah dari waktu ke waktu.
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham
First Media.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
Adi menggantikan Bp. Raden Hikmat Kartadjoemena
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal
6 Agustus 2018 No. BOC-004/FM-CSL/VIII/2018 dan telah
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
No. SB-036/FM-CSL/OJK/VIII/2018 tanggal
8 Agustus 2018.
Perubahan susunan anggota Komite Audit pada tahun
2018 adalah sebagai berikut:
• Teguh Pudjowigoro (Ketua/Komisaris Independen)
• Herman Latief (Anggota/Independen)
• Laurensia Adi (Anggota/Independen)
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
Persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit, antara
lain adalah:
1. Memiliki integritas yang tinggi;
2. Salah satu anggota Komite Audit memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi atau keuangan,
sehingga mampu membaca dan memahami laporan
keuangan;
3. Mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai
bisnis Perusahaan, manajemen risiko, dan peraturan
yang relevan di bidang pasar modal;
4. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman
yang memadai sesuai dengan latar belakang
pendidikannya;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
6. Sebagai pihak independen, yang harus memenuhi
persyaratan antara lain tidak memiliki saham
perusahaan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan
atau usaha dengan perusahaan dalam 6 (enam)
bulan terakhir, dan tidak mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan pemegang saham utama,
anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi
perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan.
MASA KERJA KOMITE AUDIT
Masa kerja anggota Komite Audit tidak lebih lama dari
masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar perusahaan dan dapat dipilih kembali
hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
KOMITE AUDITKomite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris, yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan
fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pemeriksaan
atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan
fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan.
Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris
Independen terdiri dari anggota merupakan pihak
independen yang berkemampuan di bidang akuntansi dan
keuangan.
DASAR HUKUM KOMITE AUDIT
Keberadaan Komite Audit bagi perusahaan publik mengacu
pada Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang telah
diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.
KEP-643/ BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (Peraturan
IX.I.5) yang kemudian diganti dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) No. 55 tahun 2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
PIAGAM KOMITE AUDIT
Landasan kerja Komite Audit adalah Piagam Komite Audit
yang telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016 dan dapat
diakses pada website resmi First Media
http://www.firstmedia.co.id
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
Komite Audit First Media beranggotakan 3 (tiga) orang,
yang diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap
anggota dengan para anggota lainnya berasal dari pihak
eksternal yang independen.
Pada tahun 2018, susunan Komite Audit First Media
mengalami perubahan dengan mengangkat Bp. Laurensia
150 151Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
FUNGSI KOMITE AUDIT
Fungsi utama dari Komite Audit dijelaskan sebagai berikut:
1. Melaporkan hasil evaluasi pengelolaan risiko kepada
Dewan Komisaris untuk menanggulangi potensi
terjadinya risiko yang dapat mengganggu berjalannya
usaha;
2. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan anak
perusahaannya secara rutin (triwulan, semester, dan
tahunan) mengenai pencapaian target usaha, kondisi
pasar dan tren, prediksi kinerja dimasa mendatang,
juga melaporkan temuanserta memberi saran demi
terjadinya peningkatan kinerja Dewan Komisaris;
3. Menyampaikan laporan yang telah dilakukan Direksi
secara profesional dan independen;
4. Bersama Audit Internal, memberikan penilaian
prosedur dokumentasi dan pelaksanaan pengelolaan
yang disarankan oleh bagian operasional untuk
meningkatkan kinerja transaksi keuangan dan sistem
pelaporan;
5. Membahas pengembangan lingkungan usaha dengan
mengidentifikasi potensi pengembangan dan kinerja
First Media;
6. Memastikan laporan keuangan First Media sesuai
dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan;
7. Memastikan berjalannya sistem kontrol internal,
proses pelaporan keuangan, dan pelaksanaan GCG
yang baik di First Media.
PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI
Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak
independen, tidak memiliki saham First Media, tidak
memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, dan tidak
memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham
utama, Dewan Komisaris dan Direksi serta mempunyai
pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam peraturan OJK.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT
Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, memiliki tugas
dan tanggung-jawab untuk:
a. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan
yang akan dikeluarkan First Media antara lain laporan
keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
b. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan First Media.
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi
perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan
atas jasa yang diberikannya.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan
jasa.
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan
auditor internal.
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan
oleh Direksi, jika First Media tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses
akuntansi dan pelaporan keuangan First Media.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan First Media; dan
h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
First Media.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
RAPAT KOMITE AUDIT
Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melalui sejumlah rapat. Adapun rapat
Komite Audit terselenggara sebanyak 4 (empat) kali dengan dihadiri 100% oleh seluruh anggota.
Tanggal Agenda Rapat TP HL RHK LA
27 Maret 2018
1. Paparan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal untuk laporan keuangan tahun buku 2017
√ √ √ -
3 Juli 2018 1. Peninjauan laporan kegiatan Unit Audit Internal untuk Q1 dan Q2 tahun 2018.
2. Rekomendasi Komite Audit atas hasil kegiatan Unit Audit Internal Q1 dan Q2 tahun 2018.
3. Paparan kerangka kerja Manajemen Risiko di Perusahaan dan Unit-unit Usaha.
√ √ √ -
18 Sept 2018
1. Peninjauan laporan keuangan interim Perusahaan Quartal II tahun 2018.
2. Peninjauan laporan kegiatan Unit Audit Internal untuk Quartal III tahun 2018.
3. Rekomendasi Komite Audit atas hasil kegiatan Unit Audit Internal Q3 tahun 2018.
√ √ - √
22 November 2018
1. Pengkajian laporan keuangan interim Perusahaan Quartal III tahun 2018.
2. Peninjauan laporan kegiatan Unit Audit Internal untuk Quartal IV tahun 2018.
3. Rekomendasi Komite Audit atas hasil kegiatan Unit Audit Internal Quartal IV tahun 2018.
4. Penjelasan upaya-upaya yang dilakukan Unit Audit dalam meningkatkan efektifitas Risk Base Internal Audit di First Media.
√ √ - √
Jumlah Kehadiran 4 4 2 2
TP = Teguh Pudjowigoro, HL = Herman Latief, RHK = Raden Hikmat Kartadjoemena; LA = Laurensia Adi
KEGIATAN KOMITE AUDIT 2018Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit pada tahun 2018 telah:
1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2018;
2. Melakukan penelaahan atas penyajian Laporan Keuangan Triwulanan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta memantau agar Laporan Keuangan terbit tepat waktu dan akurat;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan program kerja Unit Audit Internal, serta memberi masukan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas Unit Audit Internal;
4. Melakukan penelaahan atas independensi dan obyektivitas akuntan dalam melaksanakan audit tahun buku 2017 dan tahun
buku 2018;
5. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko
yang substansial dalam pelaporan keuangan telah tercakup serta dipertimbangkan secara memadai;
6. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun
buku 2018;
7. Melakukan penelaahan terhadap temuan audit, baik oleh Unit Audit Internal maupun oleh akuntan, dan memantau tindak
lanjut rekomendasi audit atas temuan;
152 153Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
8. Melakukan monitoring atas pengelolaan risiko yang
dihadapi perusahaan dan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik (GCG) serta memberikan
masukan untuk meningkatkan penerapannya; dan
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai
risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan
pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT
Sepanjang tahun 2018, First Media melalui Komite Audit
telah melakukan tindakan-tindakan antara lain :
1. Melakukan review terhadap hasil audit yang
dilakukan oleh Unit Audit Internal.
2. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan
oleh manajemen.
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASIKomite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris First Media, berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“POJK No.34”).
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi
merupakan bagian integral dari upaya First Media
untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance atau GCG)
yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran,
keadilan serta kesetaraan.
Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan
Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap
First Media, maka Dewan Komisaris First Media
telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
PT First Media Tbk No. BOC-016/CSL/15 First Media
menunjuk anggota dalam Komite Nominasi dan
Remunerasi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang salah
satu anggotanya merupakan pihak yang menduduki
jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi
sumber daya manusia.
KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Komite Nominasi dan Remunerasi First Media
beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh Presiden
Komisaris Independen yang merangkap anggota dengan
para anggota lainnya berasal dari pihak eksternal yang
independen. Perubahan Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi telah ditetapkan oleh Perseroan melalui
Keputusan Dewan Komisaris tanggal 31 Mei 2018, No
BOC-001/FM-CSL/V/18 dan telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan No:. SB-021/FM-
CSL/OJK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
Pada tahun 2018 susunan Komite Nominasi dan
Remunerasi First Media adalah:
TATAKELOLAPERUSAHAAN
1. R. Soeparmadi (Ketua/Presiden Komisaris Independen)
2. Markus Permadi (Anggota/Independen)
3. Shinta Melani Paruntu (Anggota)
RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2018
Pada tahun 2018 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2018,
yang dihadiri oleh seluruh anggota (100%). Berikut tabel kehadiran dan agenda rapat komite nominasi dan remunerasi
Perseroan :
Tanggal Agenda Rapat SS RSP MP SP
26 Januari 2018 Pembahasan struktur dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
√ - √ √
20 Juli 2018 Evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi - √ √ √
14 Desember 2018 Pembahasan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan tahun 2018.
- √ √ √
Jumlah Kehadiran 1 2 3 3
SS = Surjadi Soedirdja, RSP = R.Soeparmadi, MP = Markus Permadi, SP = Shinta M. Paruntu
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan
Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan
proses nominasi dan remunerasi berjalan secara obyektif, efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip manajemen SDM dan
prinsip GCG.
Tugas Komite di bidang Nominasi antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan
nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen dan seleksi, serta promosi dan suksesi.
2. Menyusun kriteria komposisi, seleksi, kualifikasi, evaluasi, serta syarat- syarat dan prosedur nominasi yang transparan
bagi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi.
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris nama-nama calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan
diusulkan.
4. Menyampaikan rekomendasi dan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa nama-nama calon anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sesuai dengan kriteria
seleksi, due diligence dan prosedur nominasi yang terdapat dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dan
kebijakan manajemen.
Sedangkan tugas Komite di bidang Remunerasi antara lain sebagai berikut:
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi untuk diberlakukan.
2. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan
dan fasilitas yang bersifat tetap serta berupa imbal kerja dan insentif yang bersifat variabel.
154 155Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
KODE ETIK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berkomitmen
memberikan kemampuan terbaiknya dan mematuhi kode
etik sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi,
dengan mengutamakan integritas, independensi,
objektivitas, kejujuran, dan komitmen terhadap GCG.
EVALUASI KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan
anggotanya dilakukan setidaknya satu tahun sekali,
dengan mempertimbangkan efektifitas Komite Nominasi
dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya, tingkat
kehadiran dalam rapat, tingkat pemahaman akan masalah
yang dihadapi First Media, dan pencapaian KPI yang telah
ditetapkan.
3. Memberikan rekomendasi tentang sistem nominasi,
evaluasi remunerasi yang transparan bagi Dewan
Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat di bawah
Direksi untuk seterusnya mengajukan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan
dan menentukan kebijakan remunerasi, berupa
gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang
bersifat tetap serta yang bersifat variabel bagi Dewan
Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat di bawah
Direksi.
5. Memantau tingkat remunerasi di perusahaan sejenis
sebagai pembanding dalam menetapkan kebijakan
remunerasi perusahaan.
6. Memastikan tersedianya asuransi tanggung gugat
dan kecelakaan diri untuk Direktur, Komisaris, dan
pejabat perusahaan, dan asuransi lain apabila
dipandang perlu.
7. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian
tunjangan, dan fasilitas lainnya, serta menyampaikan
rekomendasi transparan minimal dua tahun sekali
mengenai penilaian terhadap sistem tersebut,
alternatif imbalan lain seperti opsi saham, sistem
dan tunjangan pensiun, serta sistem dan tunjangan
lainnya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja
secara massal.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi
dan Remunerasi bekerja secara independen dan atas
persetujuan Dewan Komisaris, berwenang untuk
mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas
terhadap perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
efektifitas praktik Nominasi dan Remunerasi serta
pengelolaan SDM di dalam First Media dan anak
perusahaannya. Dengan persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris, Komite juga dapat mempekerjakan tenaga ahli
atau konsultan dan membentuk tim GCG untuk membantu
pelaksanaan tugasnya.
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan
hanya kepada Dewan Komisaris, secara berkala sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
Sebagai petugas penghubung antara First Media dengan
pelaksana perusahaan dan pemangku kepentingan, maka
First Media mengangkat Sekretaris Perusahaan yang
bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh
Shinta Melani Paruntu melalui Surat Keputusan
No.: SK-001/FM-DIR/IV/2017.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai
berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
2. Sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi
antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang
saham, pemerintah/instansi terkait, masyarakat dan
pemangku kepentingan.
3. Mengkoordinasikan pemberian pendapat dari segi
hukum, pengelolaan dokumen, kehumasan protokoler
dan seremonial perusahaan untuk menunjang
aktivitas perusahaan agar berjalan dengan efektif
dan efisien serta meningkatkan citra perusahaan.
4. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dalam
lingkungan Direksi, Dewan Komisaris dan perusahaan
serta masalah administrasinya termasuk mengelola
dokumen RUPS, risalah-risalah rapat Direksi, Dewan
Komisaris, rapat gabungan, Daftar Pemegang
Saham Khusus, dokumentasi perbedaan pendapat,
undangan, agenda dan materi rapat serta dokumen
lainnya.
5. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi yang berkaitan
dengan kegiatan korporasi untuk mendukung
efektifitas fungsi Direksi dan kinerja perusahaan.
6. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-
pihak di luar atau di dalam perusahaan sesuai
dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan
yang telah ditentukan.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Keberadaan Sekretaris Perusahaan didasarkan atas
Peraturan OJK Nomor: 35/POJK/04/2014, tanggal
8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik.
Secara umum, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah
sebagai Pejabat Kepatuhan (Compliance Officer) yang
membantu tugas Direksi memenuhi ketentuan tata kelola
perusahaan yang baik di perusahaan publik atau emiten.
Perusahaan Publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga)
organ yang berfungsi untuk menjalankan Perusahaan,
yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi sebagai
organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara
kolegial dalam mengelola perusahaan.
Dalam pengelolaan dimaksud, Direksi harus memastikan
kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan
pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah
dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.
Dengan berkembangnya perekonomian, khususnya
di bidang Pasar Modal, peran Sekretaris Perusahaan
semakin dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan
fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk
memastikan kepatuhan perusahaan publik terhadap
peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan
pelaksanaan tata kelola perusahaan publik.
Sekretaris Perusahaan juga diharapkan mampu senantiasa
memutakhirkan informasi tentang peraturan yang harus
dipatuhi oleh perusahaan publik dan menyediakan
informasi penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam
membuat keputusan.
Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi
yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta
untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk
mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan
Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam
membantu pengelolaan perusahaan publik, sehingga
dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta
pemangku kepentingan lainnya.
156 157Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Jabatan Sekretaris Perusahaan First Media saat ini dijabat
oleh Shinta Melani Paruntu. Warga negara Indonesia
berdomisili di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan
Strata 1 Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia.
Beliau memiliki pengalaman dalam bidang manajemen
sumber daya manusia di berbagai industri usaha.
Mengawali karir profesional dalam bidang manajemen
sumber daya manusia sebagai Recruitment Officer di
PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 1996.
Kemudian Beliau bergabung dengan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Senior Human
Resource Officer (1999-2001) dan Kantor Akuntan Publik
PriceWaterHouseCoopers sebagai Assisten Manager
Human Resource (2002-2004) hingga terakhir menjabat
sebagai Human Resources Manager di PT Energi Mega
Persada Tbk (2004-2008) sebelum bergabung dengan
PT First Media Tbk pada tahun 2008 sebagai Human
Resource Division Head.
KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sekretaris
Perusahaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan peraturan pasar modal
dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan yang berlaku. Perusahaan menerbitkan
empat Laporan Keuangan dan satu Laporan Tahunan.
2. Melaksanakan korespondensi dengan regulator pasar
modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga
penunjang lainnya.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi mengenai
perusahaan, antara lain dalam bentuk siaran pers,
dan situs.
4. Mengkoordinasi penyelenggaraan RUPS Tahunan
pada tanggal 20 April 2018.
5. Mengkoordinasi pelaksanaan paparan publik tahunan
bersamaan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan
tanggal 20 April 2018.
PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
TATAKELOLAPERUSAHAAN
Dalam rangka mengembangkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, First Media telah mengikuti berbagai pelatihan dan
sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga.
Nama Pelatihan Lokasi Penyelenggara Waktu
How to handle Corporate Action Jakarta ICSA 23 Januari 2018
Enterprise RIsk Management Yogyakarta ERMA 6-7 Desember 2018
Menuju Pasar Modal Modern di Era Ekonomi Digital Jakarta BEI 18 September 2018
AKTIVITAS SEKRETARIS PERUSAHAAN
Aktifitas Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor Tahun 2018
No. Aktivitas Jumlah kegiatan
1. Laporan Tahunan 1
2. Paparan Publik 1
3. Rapat Umum Pemegang Saham 1
HUBUNGAN INVESTOR
Hubungan Investor bertugas memberikan layanan informasi dan mengembangkan hubungan yang baik dengan para pihak
yang berkepentingan dengan investasi saham, terutama para pemegang saham, analis efek, manajer investasi, broker
institusi maupun ritel dan media/pers. Hubungan Investor First Media dikepalai oleh Ibu Shinta Melani Paruntu. Untuk
menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi terhadap setiap aktivitasnya yang bersifat material, First Media melalui
Hubungan Investor melakukan komunikasi baik secara dua arah seperti bertemu analis, investor yang sudah ada maupun
investor potensial, conference call melalui sarana komunikasi yang lain seperti presentasi Perusahaan, laporan tahunan,
situs, siaran pers, dan e-mail. Hubungan Investor secara terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian
informasi material, baik yang bersifat operasional dan finansial kepada investor yang sudah ada dan potensial. Di samping
itu, secara rutin juga mengikuti forum-forum pertemuan investor dalam dan luar negeri serta roadshow.
UNIT AUDIT INTERNAL
Pembentukan Unit Audit Internal didasarkan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 mengenai
pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
profesional, independen dan objektif kepada Presiden Direktur terhadap aktivitas dan operasi Perusahaan.
Peran utama Unit Audit Internal diarahkan memberikan kepastian efektivitas tata kelola perusahaan, membantu manajemen
mengurangi risiko operasi, dan lebih lanjut memperkuat efektivitas pengendalian internal dengan kebijakan yang
ditetapkan First Media. Dalam menjalankan praktiknya, Unit Audit Internal menggunakan kerangka kerja yang sistematis
dan komprehensif, dengan pendekatan audit berbasis risiko (Risk-Based Audit Approach), sebagai upaya untuk melindungi
158 159Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL
Per tanggal 1 September 2016, Kepala Audit Internal
dijabat oleh Julidon F. Siregar yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No.SK-001/DIR/IX/2016.
Bapak Julidon F. Siregar memiliki pengalaman dalam
bidang keuangan dan audit. Beliau meraih gelar Strata 1
dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,
Bandung dan Strata 2 dalam bidang Manajemen Keuangan
dari Universitas Padjajaran, Bandung. Adapun beliau
memiliki sejumlah sertifikasi dan pelatihan seperti Auditing
Training (BDO Tanubrata),Tax Planning (Certified) Brevert
A & B (Certified), Develop Standard Operation Procedure
(SOP), Portfolio Analysis dan pelatihan sebagai pengajar /
dosen di Universitas.
Beliau mengawali karir dalam bidang keuangan dengan
bekerja sebagai akuntan di Bandung Alliance International
School (BAIS) tahun 1999-2001, External Auditor Staff di
kantor Akuntan Publik BDO Tanubrata tahun 2001-2004,
Senior Internal Auditor di PT Trikomsel Oke Tbk tahun
2004-2008, Head of Internal Audit, di PT Madhucon
Indonesia tahun 2008-2009, Finance & Accounting
Manager di PT Tribun Media Grafika tahun 2009-2012
dan Department Head Strategic Allignment & Business
Development PT First Media Tbk bulan April 2015 hingga
Agustus 2016.
aset perusahaan, merek, dan keberlangsungan bisnis
perusahaan. Hal ini merupakan mandat inti dari peran Unit
Audit Internal di First Media.
Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal
akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan
merupakan wujud nyata dari komitmen First Media dalam
menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Unit Audit Internal bertugas menguji dan mengevaluasi
pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen
risiko sesuai kebijakan First Media, aktivitas audit meliputi:
1. Melakukan kerja sama dengan Unit Audit Internal
di anak perusahaan untuk membuat rencana audit
tahunan berdasarkan pendekatan risiko dan meminta
persetujuan Presiden Direktur setelah berdiskusi
dengan Komite Audit atas rencana audit tahunan
tersebut terlebih dulu;
2. Melakukan audit di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, teknologi
informasi dan lainnya;
3. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan
laporan tersebut kepada Presiden Direktur;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang
objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua
tingkat manajemen;
5. Memantau tindak lanjut rekomendasi audit, untuk
memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan dan
dijalankan dengan baik secara konsisten;
6. Memastikan pengendalian internal telah berjalan baik
di semua lini perusahaan untuk tercapainya: laporan
keuangan yang akurat dan terpercaya; operasi yang
efektif dan efisien; kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Melakukan audit ad-hoc sesuai usulan/ penugasan
Presiden Direktur;
9. Melakukan evaluasi atas mutu kegiatan audit internal
yang dilakukannya.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan
berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara
efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang
dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data
Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau
penetapan atau putusan pengadilan.
7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik dan manajemen risiko; dan.
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian
dan kemampuan profesionalismenya secara terus-
menerus.
KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL 2018
Topik utama kegiatan Unit Audit Internal pada tahun 2018
adalah peninjauan efektivitas manajemen risiko dan
keberfungsian pengendalian internal perusahaan, serta
efisiensi operasi. Disamping itu, Unit Audit Internal juga
melakukan audit ad-hoc atas permintaan manajemen yang
muncul.
Kegiatan Unit Audit Internal pada tahun 2018 sebagai
berikut :
1. Perencanaan audit untuk tahun 2018 untuk
ditetapkan manajemen First Media.
2. Sepanjang tahun 2018 yang diperiksa telah
dilakukan 5 (lima) tinjauan audit (surveilance audit)
untuk menilai kepatuhan kebijakan, risiko operasi,
dan menguji efektivitas pengendalian operasi pada
bagian Keuangan, Penjualan, Operational Support,
Supply Chain Management dan Customer Service.
3. Terdapat 2 (dua) audit khusus (special audit) atas
permintaan manajemen sebagai tanggpan atas risiko
yang muncul secara spesifik.
STRUKTUR & KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh Kepala
Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan
diberhentikan secara langsung oleh Presiden Direktur
setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Presiden Direktur
dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit
Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor
Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 dan atau gagal atau
tidak cakap menjalankan tugas. Kepala Unit Audit Internal
bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada
Presiden Direktur dan dibantu 5 (lima) anggota Unit Audit
Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada
Kepala Unit Audit Internal.
KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI UNIT AUDIT INTERNAL
Kualifikasi dan Sertifikasi Unit Audit Internal Secara umum,
persyaratan keanggotaan Unit Audit Internal adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional,
independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan
tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai
teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugasnya.
Presiden DirekturPresident Director
Kepala Unit Audit InternalHead of Internal Audit
AnggotaMember
160 161Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
4. Selain melakukan kegiatan audit, Unit Audit Internal
juga sudah secara teratur memantau pelaksanaan
tindakan dari temuan audit dan rekomendasi
perbaikan tahun lalu, maupun temuan dan
rekomendasi pada tahun berjalan. Pemantauan
dilakukan pada 5 (lima) temuan dan rekomendasi
audit sebagai tindak lanjut status temuan dan
rekomendasi audit sebelumnya. Kelima temuan
dan rekomendasi tersebut sudah diselesaikan oleh
pemilik proses sesuai dengan arahan Manajemen.
5. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko di unit-
unit usaha First Media sebagai langkah pemutakhiran
daftar risiko menyesuaikan dengan kondisi terkini
lingkungan perusahaan.
Rekomendasi utama yang dikeluarkan terkait pemeriksaan
tersebut adalah :
1. Pengelolaan risiko yang lebih efektif, terkait
dengan risiko operasi;
2. Pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien untuk
tujuan strategis dan operasional;
3. Perbaikan fungsi pengendalian internal pada proses
penjualan di unit-unit usaha;
4. Perbaikan pada efektivitas proses pengelolaan rantai
pasok dan kualitas layanan pelanggan di unit-unit
usaha.
Unit Audit Internal melaporkan hasil pemeriksaan, temuan
dan rekomendasi audit kepada Presiden Direktur setiap
kali pemeriksaan selesai dilaksanakan.
Temuan dan rekomendasi audit juga dilaporkan secara
berkala kepada Komite Audit. Keseluruhan hasil dari
proses audit khusus tersebut telah ditindaklanjuti dengan
baik oleh manajemen.
Dalam rangka rencana jangka panjang First Media, Unit
Audit Internal secara bertahap melakukan sentralisasi
proses audit di seluruh perusahaan.
Sebelumnya, proses audit dilakukan di setiap anak
perusahaan oleh Unit Audit Internal masing-masing anak
perusahaan. Melalui rencana jangka panjang First Media,
unit-unit kerja audit internal di setiap anak perusahaan
akan dikonsolidasikan menjadi satu, yaitu Unit Audit
Internal First Media, yang akan menyelenggarakan seluruh
kegiatan audit secara terkonsolidasi.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
SOSIALISASI DAN PENYEMPURNAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PENINGKATAN ASPEK TATA KELOLA MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Dalam rangka memenuhi harapan para pemangku
kepentingannya, First Media terus meningkatkan
penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik
dengan cara memberikan perhatian yang semakin terfokus
pada masing-masing pemangku kepentingan. First Media
selanjutnya menyesuaikan mekanisme dan kebijakan yang
berlaku di perusahaan dengan perkembangan ekspektasi
para pemangku kepentingannya. Beberapa perkembangan
yang telah dan tengah dilakukan di First Media terkait
pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan di 2018
adalah:
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DALAM, KORUPSI DAN FRAUD
First Media memiliki kebijakan yang tercantum dalam
Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional yang melarang
setiap anggotanya untuk menggunakan data dan informasi
yang dianggap rahasia untuk mendapatkan keuntungan
pribadi atau untuk kepentingan diri mereka atau pihak
ketiga lainnya. Kebijakan ini mencakup praktik korupsi,
kecurangan, dan perdagangan orang dalam (insider
trading).
KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK ATAU SUPPLIER
First Media memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan
barang atau jasa baik yang sifatnya material dan
berkelanjutan atau sementara harus melalui proses
seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender
terbuka atau tertutup dan/ atau penunjukan langsung
dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama
yang baik. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut,
First Media melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian terhadap profil dan kinerja calon
pemasok atau supplier.
2. Menentukan calon pemasok atau supplier.
3. Memanggil atau meminta calon pemasok dan
supplier untuk ikut berpartisipasi dalam rangka
pengadaan barang atau jasa.
4. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang
ditawarkan oleh calon pemasok atau supplier.
5. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang
dibutuhkan dimiliki atau dapat di sediakan calon
pemasok atau supplier
6. Melakukan negosiasi dan menentukan pemenang.
Syarat-syarat menjadi pemasok atau supplier antara lain :
1. Perorangan atau Badan Hukum.
2. Mempunyai produk yang dibutuhkan oleh First Media.
3. Memiliki keahlian dan reputasi bagus di bidangnya.
4. Mampu memberikan servis yang baik dan harga
yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
5. Memiliki kinerja keuangan dan operasional
perusahaan yang baik minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Syarat lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis
pengadaan barang/ jasa.
PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR
Dari waktu ke waktu First Media membutuhkan
pembiayaan dalam jumlah besar yang dapat diperoleh dari
aksi korporasi maupun dalam bentuk fasilitas pinjaman
dari kreditur.
Untuk itu, First Media perlu senantiasa memerhatikan
kepentingan kreditur agar dapat terus mendapatkan
kepercayaan dari kreditur, sehingga prospek
pertumbuhannya dalam jangka panjang dapat terus
terjaga.
Dalam hal First Media melakukan kesepakatan pinjaman
dengan kreditur, maka First Media memiliki hak dan
kewajiban antara lain sebagai berikut :
Hak First Media :
a. Memperoleh pinjaman sebagaimana yang telah
diperjanjikan dengan kreditur; dan
b. Memperoleh data atau informasi yang berkaitan
dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas
kredit dan pembayaran kewajiban yang telah
dilakukan oleh First Media; dan
c. Mendapat layanan dari kreditur sebagaimana yang
telah diperjanjikan; dan
d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga
pinjaman dan provisi kepada kreditur apabila terjadi
ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dan First
Media; dan
e. Memperoleh kembali dokumen asli yang dijadikan
sebagai jaminan atau agunan pinjaman.
Kewajiban First Media :
a. Melakukan pembayaran hutang pokok, bungan dan/
atau provisi kepada kreditur tepat waktu.
b. Memberikan informasi secara transparan, akurat
dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun
penggunaan Pinjaman.
c. Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang
disepakati dengan kreditur.
d. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban
yang timbul dari realisasi pinjaman yang digunakan
di atas kepentingan First Media.
e. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang
diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup
buku tahun yang bersangkutan.
f. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan
pengguna kredit yang diperjanjikan.
g. Memberitahukan kepada kreditur apabila terjadi
perubahan susunan pengurus dan/ atau pemegang
saham First Media.
h. Memberitahukan kepada kreditur pembagian dividen
kepada pemegang saham First Media.
i. Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran
Dasar Perseroan setiap ada perubahan.
j. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau
menjaminkan harta kekayaan First Media kepada
pihak lain, kecuali atas ijin kreditur.
162 Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018
TATAKELOLAPERUSAHAAN
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI FIRST MEDIAUlasan mengenai perkara penting yang dihadapi First Media dan anak perusahaannya disajikan pada bagian
Gugatan Hukum dalam Laporan Keuangan Kosolidasi Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember
2018.
KETERBUKAAN INFORMASI
AKSES DAN TRANSPARANSI INFORMASI
First Media menyebarluaskan informasi aktivitas dan kinerja First Media secara berkala. Keterbukaan
dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan yang First Media
lakukan sepanjang 2018 diantaranya First Media menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta penyerahan laporan secara rutin, publikasi
usaha First Media dan akurasi laporan keuangan.
IKLAN PUBLIKASI DAN PEMBERITAHUAN
Sepanjang 2018, First Media telah melakukan beberapa iklan pengumuman di media cetak. Berikut adalah
daftar iklan publikasi First Media tahun 2018 melalui iklan publikasi pemberitahuan atau pengumuman yang
kami sampaikan melalui media massa sepanjang tahun 2018.
No Keterangan Media Tanggal Terbit
1 Pengumuman RUPST Investor Daily 14 Maret 2018
2 Pemanggilan RUPST Investor Daily 29 Maret 2018
3 Laporan Keuangan Tahunan 2017 Suara Pembaruan 29 Maret 2018
4 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Investor Daily 24 April 2018
5 Laporan Keuangan Tengah Tahunan Suara Pembaruan 31 Juli 2018
SITUS WEB
First Media senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada khalayak
eksternal. Kepatuhan terhadap hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi
penting lainnya yang harus dimuat dalam situs web. First Media mengelola situs web dengan alamat
www.firstmedia.co.id. Adapun laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan dalam situs web
adalah laporan keuangan triwulan, laporan keuangan tahunan, laporan registrasi pemegang efek, laporan
data hutang valas, laporan tahunan, materi paparan publik, piagam dan keterbukaan informasi yang perlu
diketahui publik.
164 165Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
ANGGARAN DASARPerseroan didirikan dengan nama PT Safira Ananda,
berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 6 Januari 1994
dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C2-1.446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995.
Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat
bernama PT Tanjung Bangun Semesta Tbk yang terdapat
pada Akta No.1 tanggal 2 Desember 1999 dan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-19466
HT.01.04.TH.99 tanggal 3 Desember 1999.
Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar
berikutnya sekaligus menyusun kembali Anggaran Dasar
Perseroan saat bernama PT Broadband Multimedia Tbk
yang terdapat pada Akta No.56 tanggal 30 Juli 2001 dan
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: C-08744 HT.01.04.TH.2001 tanggal
19 September 2001. Perubahan seluruh Anggaran Dasar
berikutnya saat bernama PT First Media Tbk yang terdapat
pada Akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 dan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-74501.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal
16 Oktober 2008.
Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar terdapat
pada Akta No.33 tanggal 15 Mei 2015 dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015 yang sudah
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 32/POJK.04/2014 dan Nomor: 33/POJK.04/2014
serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di
bidang pasar modal.
PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSISelain diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan, tugas
dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dipertegas
dan diperinci dalam Piagam Dewan Komisaris dan
Piagam Direksi yang mengatur praktik GCG khusus untuk
Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Dewan Komisaris
dan Piagam Direksi berisi kesepakatan antara Direksi
KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
Sejak 19 Oktober 2010 First Media telah memberlakukan
Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik)
sebagaimana diubah di Surat Keputusan Direksi
No: SK No.002/DIR/IV/15, sebagai salah satu bentuk
komitmen First Media dalam implementasi GCG.
Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk
senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan
penerapan prinsip tata kelola yang baik di First Media,
maka secara fundamental penting bagi First Media untuk
menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab
Profesional.
Selain itu juga sebagai salah satu tolok ukur dalam upaya
untuk mencapai keseimbangan operasional usaha First
Media dan juga untuk memperoleh kesinambungan
usaha jangka panjangnya yang tidak hanya tercermin
dari kepatuhan First Media terhadap aturan yang bersifat
mengikat.
Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami
standar Kode Etik ini sebagai dasar penerapan dalam
berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan
dengan First Media, sesama karyawan, pelanggan,
pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan,
pemerintah dan masyarakat.
Kode Etik ini memuat kumpulan komitmen-komitmen
yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap anggota
First Media. Sebagai pelaksanaan atas Kode Etik dan
Tanggung Jawab Profesional First Media, setiap anggota
First Media menandatangani Pernyataan atas Keterbukaan
Informasi (Statement on Disclosure) yang pada intinya
adalah pemberian konfirmasi bahwa telah membaca serta
mengerti sepenuhnya dan oleh karenanya memberikan
komitmen untuk memenuhi Kode Etik dan Tanggung
Jawab Profesional sebagaimana ditetapkan First Media
dan yang akan diubah dari waktu ke waktu.
Sepanjang tahun 2018 First Media tidak menemukan
adanya pelanggaran kode etik yang dapat mengganggu
kelangsungan operasional First Media.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
kegiatan usaha First Media, dan masyarakat yang berada
di sekitar tempat usaha First Media. Sedangkan pihak
yang terkait hubungan internal First Media adalah organ
First Media dan karyawannya. Untuk itulah First Media
menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai
peraturan perusahaan.
Berdasarkan kesadaran First Media dalam menetapkan
peraturan yang seimbang dalam mengatur hubungan
eksternal dan internal First Media dan mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik, disusunlah peraturan yang
mencakup prinsip etika bisnis yang bermartabat, kebijakan
dan prosedur, manajemen risiko, pengendalian dan
pengawasan internal, kepemimpinan, pengelolaan tugas
dan tanggung jawab, pemberdayaan manajemen dan
kompetisi karyawan lengkap dengan sistem evaluasi kerja,
serta penghargaan.
Peraturan perusahaan yang ditetapkan First Media harus
mampu memperkuat struktur tata kelola perusahaan
agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, sekaligus
efektif antar organ dan karyawan First Media. Sistem
pengawasan, evaluasi, dan tindakan harus berlandasan
keakuratan dan akuntabilitas, tanpa menghambat kinerja
setiap organ First Media. Dengan demikian, proses tata
kelola perusahaan dapat dilakukan dengan mutu yang
terus semakin meningkat, mulai dari tingkat karyawan,
manajemen, hingga ke tingkat pimpinan First Media.
Proses tata kelola yang terus meningkat ini akan berujung
kepada terpeliharanya hubungan eksternal dan internal
First Media.
Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan
sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis
pengembangan First Media, karena dengan cara
demikian First Media dapat dengan mulus dan secara
berkesinambungan meningkatkan kemampuannya untuk
berkompetisi dengan perusahaan lainnya di Indonesia.
First Media senantiasa meyakini bahwa sumber daya
manusia adalah aset yang sangat penting bagi eksistensi,
kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan
First Media dalam jangka panjang. Berbagai aspek
dipertimbangkan oleh First Media agar dapat tercipta
hubungan yang serasi, aman, mantap, tenteram, dan
dan Dewan Komisaris mengenai tugas, wewenang dan
tanggung jawab masing-masing organ perusahaan untuk
meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja
antar organ perusahaan, menerapkan asas-asas GCG serta
membangun kemandirian dalam membuat keputusan dan
dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-
masing sesuai dengan harapan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya.
Piagam Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Piagam Direksi
yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi,
disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan telah dimuat di
situs web First Media (http://www.firstmedia.co.id).
PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan perusahaan adalah dokumen yang wajib dimiliki
setiap perusahaan di Indonesia yang memenuhi ketentuan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan perusahaan
First Media disusun sejalan dengan falsafah Pancasila dan
Program Pembangunan Nasional, khususnya dalam hal
perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa.
Berkaitan dengan hal tersebut, First Media berkeinginan
untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan
perekonomian Indonesia dengan mengembangkan
kegiatan usahanya,namun juga dengan mengembangkan
sumber daya manusianya melalui peningkatan kompetisi
dan kompetensi sumber daya manusianya.
Upaya First Media dalam melaksanakan tata kelola
perusahaan tercermin mulai dari visi, misi dan nilai-nilai
First Media, hingga bagaimana First Media menaati
peraturan yang berlaku dalam mencapai visi, misi, dan
nilai-nilai tersebut. Kesadaran bahwa First Media harus
menjadi bagian dari good corporate citizen, First Media
menetapkan peraturan yang seimbang dalam mengatur
hubungan eksternal dan internal First Media.
Pihak yang terkait dengan hubungan eksternal First Media,
diantaranya lembaga pemerintahan dan independen yang
berkaitan dengan kegiatan usaha First Media, pengguna
jasa layanan First Media, perusahaan rekanan dalam
166 167Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
dinamis antara First Media dengan seluruh karyawannya,
antara lain melalui adanya kejelasan dalam pemberian
tugas, hak, dan kewajiban harian masing-masing
karyawan, memberikan perhatian akan kesehatan
karyawan, serta atmosfer lingkungan kerja yang
menunjang kinerja karyawan.
Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas karyawan dan membantu menciptakan
ketenteraman dan kepuasan karyawan dalam bekerja
sehingga akan sangat membantu menyelesaikan masalah-
masalah yang mungkin timbul secara musyawarah.
Peraturan perusahaan First Media telah disusun sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta
sejalan dengan nilai-nilai inti perusahaan. Dokumen
tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja – Kementerian Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor: Kep.403/PHIJSK-PK/PP/III/2016 tanggal
29 Maret 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
PT First Media Tbk.
Secara umum, Peraturan Perusahaan First Media memuat
hak dan kewajiban karyawan dan First Media, serta
ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi,
selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan
efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal.
Diharapkan Peraturan Perusahaan First Media dapat
mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang
kondusif antara karyawan dan First Media, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk
penyesuaiannya di kemudian hari.
KEBIJAKAN PERUSAHAAN
Kebijakan perusahaan merupakan penjabaran dari hukum,
peraturan, dan sasaran yang ditetapkan oleh Direksi
sebagai pegangan manajemen dalam melakukan kegiatan
usaha. Produk kebijakan-kebijakan strategis perusahaan
mencerminkan komitmen First Media untuk menerapkan
GCG dalam segala aktivitasnya. Kebijakan perusahaan
yang diambil selalu memperhatikan nilai-nilai inti dan
sifat-sifat kepemimpinan perusahaan.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
LATAR BELAKANG
Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk melakukan
implementasi Good Corporate Governance (GCG), First
Media senantiasa berusaha untuk memperhatikan
kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip Good Corporate
Governance (GCG). Dalam rangka hal tersebut, diperlukan
suatu sistem pengawasan yang baik, efisien dan berlaku
untuk seluruh anak perusahaan First Media, termasuk
para pemangku kepentingannya. Dalam pelaksanaannya,
seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak
stakeholders sebagai akibat dari kurang diperhatikannya
hak-hak stakeholders dengan baik atau bahkan kadang-
kadang terabaikan oleh perusahaan.
Pengaduan pelanggaran oleh stakeholders, apabila tidak
diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan
stakeholders dan/ atau perusahaan sendiri. Sebuah
mekanisme standar dalam penanganan pengaduan
pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi
perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara
pihak stakeholders dan perusahaan.
Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada
persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat
pada perusahaan. Oleh karena itu, First Media telah
menyusun dan mengembangkan whistleblowing system
(WBS) sejak tahun 2011.
MAKSUD & TUJUAN
Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders
merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan
stakeholders dalam rangka menjamin hak-haknya
dalam berhubungan dengan perusahaan dan menjamin
penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan
yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat
berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan,
sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk
mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi
stakeholders dalam suatu Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran.
Adapun maksud dan tujuannya :
1. Maksud penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran sebagai dasar atau
pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan
Pelanggaran dari stakeholders untuk menjamin
terselenggaranya mekanisme penyelesaian
pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka
waktu memadai oleh stakeholders.
2. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran ini adalah sebagai upaya
dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam
perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika
yang berlaku di perusahaan.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
5. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran
(Whistleblowing System) tahun 2008 oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung
Jawab Profesional PT First Media Tbk.
168 169Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan
hukum.
8. Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/tidak
bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan
organisasi maupun para pemangku kepentingan
(stakeholders), yang dilakukan oleh karyawan atau
pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi
atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan
atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini
umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).
9. Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal yaitu
karyawan perusahaan itu sendiri, dan tidak tertutup
adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu
peserta, pemasok, regulator, stakeholders yang
lainnya.
10. Terlapor Pelanggaran adalah orang yang diadukan/
dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Tanggung Jawab
Profesional (Code Of Conduct and Professional
Responsibility).
11. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan,
lembaga dan atau badan hukum yang bertindak
untuk dan atas nama stakeholders dengan
berdasarkan surat kuasa khusus dari stakeholders.
12. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan.
13. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah tim
yang terdiri dari anggota Unit Internal Audit, Divisi
Human Resources dan unit kerja lain yang berada di
bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan
Direksi.
14. Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan yang
melanggar ketentuan disiplin karyawan perusahaan.
15. Sidang Disiplin adalah sidang yang diadakan untuk
memutuskan perkara atas pelanggaran disiplin.
16. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum dimana larangan
tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang
melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
RUANG LINGKUP
Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini
diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh
karyawan PT First Media Tbk dan seluruh unit usahanya
dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
PENGERTIAN
1. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang
mewakili pemegang saham untuk melakukan
pengawasan dan memberikan arahan/nasihat
kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan
serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra
perusahaan di mata masyarakat dan para pemegang
saham.
2. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung
jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, untuk
kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili
perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk
pada semua peraturan yang berlaku terhadap
Perusahaan Publik dan tetap berpegang pada
penerapan prinsip Good Corporate Governance.
3. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah
organ yang membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan,
seperti Komite Audit, Komite Investasi, Komite
Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Investasi dan
Sekretaris Dewan Komisaris.
4. PT First Media Tbk dan seluruh unit usahanya, yang
selanjutnya disebut First Media, adalah Perusahaan
Publik.
5. Karyawan First Media merupakan pekerja First Media
yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan
kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
6. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Direksi dan
Dewan Komisaris.
7. Pengaduan Pelanggaran adalah pengungkapan
TATAKELOLAPERUSAHAAN
a. Dewan Komisaris bertanggung jawab
atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran yang diduga
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,
Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala
Unit Kerja sebagaimana ditentukan di dalam
pedoman ini.
b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan
perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain
yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan
keahliannya berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.
c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
jalur Dewan Komisaris adalah Komite Audit.
d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
jalur Dewan Komisaris bertugas untuk
menindaklanjuti pelanggaran yang diduga
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ
Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit
Kerja.
PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
Penerimaan Dan Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran
1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan
oleh Karyawan First Media ditujukan kepada Direksi
Perusahaan.
2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh
Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan
Komisaris dan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada
Dewan Komisaris First Media.
3. Apabila penerima pengaduan pelanggaran
bukan Direksi atau Dewan Komisaris, maka yang
bersangkutan wajib meneruskan pengaduan
pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan
Komisaris.
4. First Media menerima setiap pengaduan pelanggaran
yang diajukan oleh stakeholders dan/ atau
perwakilan stakeholders baik secara lisan maupun
tertulis.
5. First Media dalam hal ini Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran, memberikan penjelasan mengenai
KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
KEBIJAKAN
Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran
1. First Media wajib menerima pengaduan pelanggaran
dari pihak internal maupun eksternal.
2. First Media wajib menerima dan menyelesaikan
pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang
mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. First Media menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan
pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur
Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku
pelanggaran.
Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
1. Kewenangan Direksi dan pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh
Karyawan First Media.
a. Direksi bertanggung Jawab atas terlaksananya
Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran
yang diduga dilakukan oleh Karyawan First
Media sebagaimana ditentukan di dalam
pedoman ini.
b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan
dari Satuan Pengawasan Internal (SPI),
Divisi Human Resources dan pihak lain yang
diperlukan sesuai dengan kompetensi dan
keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
jalur Direksi adalah Satuan Pengawasan
Internal (SPI).
d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur
Direksi bertugas untuk menindaklanjuti
Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan
oleh Karyawan First Media.
2. Kewenangan Dewan Komisaris dan pembentukan
Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang diduga
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ
Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja.
170 171Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
11. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh
perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di
atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
a. Fotokopi bukti identitas stakeholders dan
perwakilan stakeholders
b. Surat Kuasa dari stakeholders kepada
perwakilan stakeholders yang menyatakan
bahwa stakeholders memberikan kewenangan
bertindak untuk dan atas nama stakeholders.
Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga
atau badan hukum, maka harus dilampiri
dengan dokumen yang menyatakan bahwa
pihak yang mengajukan pengaduan berwenang
untuk mewakili lembaga atau badan hukum
tersebut.
12. First Media wajib menyampaikan bukti tanda terima
pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/
atau perwakilan stakeholders yang mengajukan
pengaduan.
Proses Penanganan Pengaduan
1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan
verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan
catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan
investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat (1)
menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan
tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya
indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang
cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap
investigasi.
4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan
oknum Karyawan First Media yang memerlukan
investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk
diinvestigasi.
5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan
Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan
Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan
investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran tingkat Komisaris untuk
diinvestigasi.
kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan
pelanggaran pada saat stakeholders dan/atau
perwakilan stakeholders mengajukan pengaduan
pelanggaran.
6. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan
oleh Karyawan First Media sebagaimana dimaksud
di dalam pedoman ini dilakukan secara tertulis
dengan mekanisme menyampaikan surat resmi
yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar
langsung atau melalui pos ke First Media dengan
alamat :
Direksi PT FIRST MEDIA Tbk
u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170
Lippo Village, Tangerang 15811
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan
oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang
Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sebagaimana
dimaksud di dalam pedoman ini dilakukan secara
tertulis dengan mekanisme menyampaikan surat
resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara
diantar langsung atau melalui pos ke First Media
dengan alamat :
Dewan Komisaris PT FIRST MEDIA Tbk
u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170
Lippo Village, Tangerang 15811
8. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya
dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung
seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi
yang dilakukan dan/ atau pengaduan pelanggaran
yang akan disampaikan.
9. Pengaduan pelanggaran secara tertulis tanpa
identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti
dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang
dilakukan dan/ atau pengaduan pelanggaran yang
akan disampaikan.
10. Perusahaan wajib memberikan tanda terima jika
pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis
beridentitas.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
Penyampaian Tanggapan
1. First Media melalui Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran dapat menginformasikan dan/
atau memberikan tanggapan atas status proses
penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada
stakeholders dan/ atau perwakilan stakeholders yang
meminta penjelasan kepada First Media mengenai
pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
2. Untuk pengaduan pelanggaran tanpa identitas,
tidak ada kewajiban First Media untuk memberikan
tanggapan.
Publikasi Dan Sosialisasi
First Media wajib mempublikasikan serta
mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaaan Pengaduan
Pelanggaran kepada seluruh Karyawan First Media
maupun stakeholders melalui berbagai media perusahaan,
seperti:
1. Mendapatkan surat pernyataan yang telah
ditandatangani perihal dukungan dari seluruh Dewan
Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh Karyawan First
Media terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran.
2. Mencetak dan mendistribusikan kebijakan ini.
PERLINDUNGAN DAN APRESIASI
Perlindungan Pelapor dan Terlapor
1. First Media berkewajiban untuk melindungi pelapor.
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong
keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi
laporan.
b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun
keluarganya.
c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang
merugikannya.
d. First Media memberikan jaminan kerahasiaan
identitas terlapor sampai berubah pada status
terperiksa.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan
hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran
disiplin oleh Karyawan First Media, maka dapat
ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan
yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Satuan
Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, Divisi
Human Resources atau Divisi Hukum sebagai
pembela dan pendapat atau masukan dari atasan
yang bersangkutan.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran
oleh Karyawan First Media yang mengarah ke tindak
pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum
yang berlaku kepada lembaga penegak hukum
dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu
sebagai pejabat penyerah perkara.
Administrasi Pengaduan
1. Seluruh proses pengaduan pelanggaran
diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran.
2. Catatan penerimaan pengaduan pelanggaran
memuat sekurangnya:
a Nomor registrasi.
b. Tanggal penerimaan.
c. Petugas penerima.
d. Deskripsi singkat.
Pemantauan Tindak Lanjut
1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran
dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran.
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah
pimpinan Ketua Tim Pengelola Pengaduan harus
menginformasikan pengaduan pelanggaran yang
masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai
kepada Direksi setiap saat diperlukan.
3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah
pimpinan Komite Audit harus menginformasikan
pengaduan pelanggaran yang masuk, yang
diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada
Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.
172 173Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PENANGANAN PENGADUAN
Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan
didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh
Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti
yang diperoleh, kemudian dibuat rekomendasi apakah
akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan
pendalaman. Di dalam melakukan pendalaman dan
mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran, Tim WBS
dapat meminta Unit Audit Internal untuk melaksanakan hal
tersebut.
1. Apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan
membutuhkan keahlian lebih khusus termasuk
melakukan audit forensik, Tim WBS dapat meminta
pihak ketiga independen untuk melakukan hal
tersebut.
2. Bilamana laporan dugaan pelanggaran tidak
memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem
WBS, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan
melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup
masalah yang dilaporkan tersebut.
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut
ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS
menyampaikan perkembangannya kepada Dewan
Komisaris.
4. Setelah selesai investigasi, maka Tim WBS
menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris, yang kemudian akan diterbitkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris yang antara lain
keputusannya adalah penindakan, perbaikan sistem
atau penutupan kasus.
5. Apabila dugaan pelanggaran disertai dengan bukti-
bukti yang mutlak telah terjadinya suatu pelanggaran
atas ketentuan hukum pidana, Tim WBS dapat
memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk
melaporkannya kepada pihak yang berwajib, tanpa
mengurangi kewenangan Tim WBS untuk melakukan
tindak lanjut penyelidikan yang terkait dengan hal-hal
lain di luar pelaporan dugaan pelanggaran berupa
tindak pidana tersebut.
Apresiasi Pelapor
1. First Media dapat memberikan penghargaan kepada
pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan
sehingga aset/ keuangan First Media dapat
diselamatkan.
2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.
PENYAMPAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap
pihak terkait First Media atau pihak ketiga di luar
First Media yang merasa dirugikan atau hanya ingin
melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan
dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pelapor dengan
mengirimkan laporan tertulis melalui ke alamat di bawah
ini:
PT First Media Tbk
U.p. Komisaris Independen/ Komite Audit
BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta Selatan
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR
Atas laporan yang terbukti kebenarannya, First Media akan
memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan
bagi pelapor meliputi:
1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi
laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang
merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan
ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan
tidak menyenangkan dari pihak terlapor.
Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor
melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Efektivitas sistem pengendalian internal beserta tindak
lanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan karakter
temuan oleh Unit Audit Internal. Untuk temuan-temuan
yang menyangkut proses bisnis, pembenahan dilakukan
dengan melakukan perbaikan atas kebijakan dan prosedur
operasional standar yang kemudian akan disosialisasikan
kembali ke seluruh fungsi terkait. Temuan yang berkaitan
dengan kedisiplinan karyawan ditindaklanjuti dengan
mengacu pada Peraturan Perusahaan. Sementara itu,
temuan yang terkait dengan sistem ditindaklanjuti bekerja
sama dengan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagai elemen pendukung. Sistem pegendalian internal
perusahaan juga dikaji secara berkala dan menyeluruh
oleh audit eksternal. Audit internal telah menjalin jalur
komunikasi dengan audit eksternal untuk bertukar gagasan
dan berbagi informasi sebagaimana dianggap perlu.
PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN
Laporan WBS yang diterima akan ditangani oleh tim yang
profesional dan independen, dalam hal ini adalah Komite
Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem pengendalian internal yang berlaku di First Media
mencakup:
1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan
yang disiplin dan terstruktur termasuk nilai-nilai
perusahaan, code of conduct, peraturan perusahaan,
pengendalian keuangan, operasional, SDM dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
3. Aktifitas pengendalian.
4. Sistem informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan.
Dalam penerapannya, sistem pengendalian internal lini
di First Media dilakukan oleh masing-masing fungsi yang
berkaitan langsung dengan setiap line of defense: risk
owner, risk control, dan risk assurance, yang aktifitasnya
diatur melalui berbagai kebijakan berupa pedoman, SOP,
dan intruksi kerja.
174 175Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan
nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Untuk risiko kredit
yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan
predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan First Media
adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada
satu institusi tertentu, sehingga First Media memiliki kas
dan setara kas di berbagai bank.
RISIKO MATA UANG / NILAI TUKAR
Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen
keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar uang
asing. First Media melakukan transaksi-transaksi dengan
menggunakan mata uang asing di antaranya adalah
pembiayaan modal kerja First Media, sehingga First Media
harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing,
terutama dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan
liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo.
Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata
uang dolar Amerika dapat memberikan dampak pada
kondisi keuangan First Media.
First Media mengelola risiko mata uang dengan melakukan
pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang
secara terus menerus shingga dapat melakukan tindakan
yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai
apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang
asing.
RISIKO SUKU BUNGA
Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen
keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga
pasar. First Media memiliki risiko suku bunga terutama
karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga
mengambang. First Media melakukan pengawasan
terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk
meminimalisasi dampak negatif terhadap First Media.
MANAJEMEN RISIKO
First Media mengelola risiko perusahaan dengan
manajemen risiko yang komprehensif dan secara terpadu,
untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh
First Media dan anak-anak perusahaannya, serta
memitigasi dampak dari risiko-risiko yang mungkin terjadi
dengan memperhatikan profil risiko dari masing-masing
unit bisnisnya serta profil risiko sebagai perusahaan induk
secara keseluruhan.
Implementasi Manajemen Risiko melalui beberapa proses
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Identifikasi risiko dengan mempertimbangkan faktor
internal dan eksternal.
2. Analisis dan evaluasi yang berkesinambungan dan
tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas serta
sumber risiko.
3. Penerapan strategi mitigasi risiko secara
berkelanjutan serta sumber daya yang diperlukan
untuk pengelolaan tersebut.
4. Komunikasi dan peran serta seluruh pemangku
kepentingan terkait.
5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk
dipantau dan ditelaah perkembangan dan
perubahannya.
PROFIL RISIKO FIRST MEDIAFirst Media memiliki profil risiko berdasarkan risiko-risiko
utama yang dihadapi dalam kegiatan operasionalnya,
sebagai berikut:
RISIKO KREDIT
Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas instrumen
keuangan yang gagal memenuhi liabilitasnya dan
menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
Instrumen keuangan First Media yang mempunyai potensi
atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank,
piutang usaha dan piutang lain.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
RISIKO LIKUIDITAS
Risiko Likuiditas adalah risiko dimana First Media akan
mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana
untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen
keuangan. First Media mengelola risiko likuiditas dengan
mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi
untuk memungkinkan First Media dalam memenuhi
komitmen First Media untuk operasi normal First Media.
Selain itu First Media juga melakukan pengawasan
proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta
pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas
keuangan.
176 177Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
sebagai standar penerapan GCG mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan
aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik dalam pedoman tata kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus
diterapkan PT First Media Tbk untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan
sebagai berikut :
Tabel Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
No Prinsip Rekomendasi Penjelasan Penerapan
1 Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 1 dan Rekomendasi 2.
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit 1 (satu) tahun.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 1 dan Rekomendasi 3. Risalah RUPS dapat diakses oleh publik dan pemegang saham melalui website Perseroan http://www.firstmedia.co.id/investor-relations/announcement
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor
4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 2 dan Rekomendasi 4. Akses keterbukaan informasi dapat diakses oleh publik dan pemegang saham melalui website Perseroan http://www.firstmedia.co.id/investor-relations/announcement
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 2 dan Rekomendasi 5. Akses keterbukaan informasi dapat diakses oleh publik dan pemegang saham melalui website Perseroan http://www.firstmedia.co.id/investor-relations/announcement
TATAKELOLAPERUSAHAAN
No Prinsip Rekomendasi Penjelasan Penerapan
2 Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Prinsip 3Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 3 dan Rekomendasi 6. Perseroan telah menjelaskan komposisi Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini.
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 3 dan Rekomendasi 7. Perseroan telah menjelaskan penentuan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini.
Prinsip 4Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 8. Perseroan menerapkan mekanisme penilaian Dewan Komisaris secara kolegial pada forum RUPS Tahunan.
9. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 9. Perseroan memiliki penjelasan akan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Perseroan merujuk pada Undang-Un-dang Perserioan Terbatas, Anggaran Dasar, serta peraturan dalam bidang Pasar Modal.
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 11. Perseroan memiliki penjelasan akan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalan laporan tahunan ini.
178 179Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
No Prinsip Rekomendasi Penjelasan Penerapan
3 Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi
12. Penentuan Jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 12. Perseroan memiliki penjelasan terkait Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 13. Perseroan memiliki penjelasan terkait keberagaman komposisi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 14. Perseroan memiliki penjelasan terkait Direksi khususnya dalam pembagian tugas Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 6 dan Rekomendasi 15. Perseroan menerapkan mekanisme penilaian Direksi secara kolegial pada forum RUPS Tahunan.
16. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 6 dan Rekomendasi 16. Perseroan memiliki penjelasan akan evaluasi kinerja Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Perseroan merujuk pada Undang-Un-dang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, serta peraturan dalam bidang Pasar Modal.
TATAKELOLAPERUSAHAAN
No Prinsip Rekomendasi Penjelasan Penerapan
4 Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trader.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 18. Perseroan memiliki Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional No. SK No.002/DIR/IV/15 dalam mencegah terjadi insider trader, dan penjelasan tercantum dalam Laporan Tahunan ini.
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 19. Perseroan memiliki Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional No. SK No.002/DIR/IV/15 untuk kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
Persseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 20. Perseroan memiliki penjelasan mengenai kebijakan seleksi pemasok dalam Laporan Tahunan ini.
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 21. Perseroan memiliki penjelasan mengenai kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur dalam Laporan Tahunan ini.
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 22. Perseroan memiliki penjelasan mengenai sistem pengaduan pelanggan (whistleblowing) dalam Laporan Tahunan ini.
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan
Perseroan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 23. Perseroan memiliki penjelasan mengenai kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
5 Aspek 5 : Keterbukaan Informasi
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 8 dan Rekomendasi 24.
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.
Perseroan telah memenuhi Prinsip 8 dan Rekomendasi 25. Perseroan memiliki penjelasan terkait informasi pemegang saham utama dan pengendali dalam Laporan Tahunan ini.
180 181Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
TANGGUNG JAWAB SOSIAL06
182 183Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN
Di Indonesia pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(“CSR”) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas, yang merupakan
peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Dengan demikian Peraturan Pemerintah
No. 47 Tahun 2012 tersebut menjadi dasar bagi kami dalam
pengembangan dan pelaksanaan program-program CSR,
baik di dalam maupun di luar perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial merupakan bagian yang tidak
bisa dipisahkan dengan pembangunan sebuah perusahaan.
Hal tersebut adalah komitmen oleh dunia usaha untuk
bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada
pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup
pekerjanya beserta seluruh keluarganya.
First Media menerapkan hal ini dalam bentuk transparansi
pengelolaan keuangan perusahaan dengan melibatkan
eksternal auditor keuangan, pelaporan keuangan kepada
publik, penggunaan sistem elektronik dalam manajemen
sehingga meminimalkan penggunaan kertas yang
memberi dampak positif terhadap lingkungan hidup,
perlindungan kesehatan kepada tenaga kerja perusahaan
dan keluarganya, membuka kesempatan kerja bagi sumber
daya manusia potensial yang ada di masyarakat, serta
meningkatkan kemampuan kerja bagi setiap tenaga kerja
dengan kepelatihan yang sejalan dengan bisnis perusahaan.
Ini pun masih ditambah dengan kegiatan donor darah yang
kerap dibutuhkan oleh masyarakat.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAMFIRST MEDIA
SISTEM MANAJEMEN ELEKTRONIK
Penerapan sistim manajemen elektronik diterapkan oleh
First Media melalui sistem integrasi berbasis Enterprise
Resource Planning (“ERP”) untuk prosedur pembelian,
sistem manajemen sumber daya manusia, general affair,
dokumentasi dan surat menyurat. Penerapan sistem
manajemen elektronik selain didasari oleh tata dokumentasi
dan manajemen yang tertata dan aman, juga diilhami oleh
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Seperti yang telah
diketahui umum, penggunaan kertas dalam operasional
perusahaan dapat menghabiskan berkilo-kilo gram kertas.
Sedangkan kertas berbahan baku dari pohon yang bila
terus ditebang akan merusak kelestarian alam kehidupan
di bumi.
LAPORAN KEUANGAN KEPADA PUBLIK
First Media senantiasa menyajikan transparansi informasi
terkait laporan keuangan interim periode bulan Maret dan
September serta laporan keuangan tengah tahunan dan
laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tersebut
secara rutin dilaporkan oleh First Media kepada Otoritas
Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia. Untuk
memenuhi kebutuhan informasi kepada publik atau
pemegang saham, First Media juga mempublikasikan
informasi keuangan tersebut melalui situs web resmi First
Media di www.firstmedia.co.id .
184 185Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
PEREKRUTAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
Seiring dengan pengembangan setiap unit usaha First
Media, dibuka pula perekrutan tenaga kerja dari masyarakat.
Ini adalah bagian peran serta aktif First Media dalam
menampung dan mengembangkan sumber daya manusia
yang tersedia di masyarakat. Perekrutan tenaga kerja oleh
First Media menyerap angkatan kerja di Indonesia yang
selalu meningkat tiap tahunnya.
Dalam kegiatan seleksi dan rekrutmen tenaga kerja, First
Media menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki
masing-masing tenaga kerja. First Media membuka
kesempatan kesinambungan karir bagi setiap tenaga kerja
yang mampu menunjukkan prestasi dan kinerja kerja yang
optimal. Pengembangan potensial tenaga kerja dilakukan
secara teritegrasi dengan orientasi pengembangan unit
usaha First Media yang diberikan dalam bentuk pelatihan,
seminar, dan pendidikan lanjutan, termasuk melalui
kerjasama dengan perguruan tinggi.
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
First Media menyediakan fasilitas jaminan kesehatan bagi
tenaga kerja dan keluarganya melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan Lippo Insurance. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor
50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh karena itu First
Media memahami betul bahwa setiap tenaga kerja
memerlukan kenyamanan kerja dengan terjaminnya
jaminan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.
Dengan demikian, tenaga kerja dapat berkonsentrasi
mengerjakan tugas sehari-hari di perusahaan.
Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja yang aman,
efisien dan produktif, First Media telah menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) di lingkungan kerja First Media. Sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya
dilakukan oleh First Media untuk menjamin dan melindungi
para tenaga kerja, yang direalisasikan melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Selama tahun 2018, kegiatan yang dilakukan First Media
berhubungan dengan pengimplementasian keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) meliputi:
1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana
kebakaran.
3. Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
TANGGUNGJAWABSOSIAL
DONOR DARAH
Kegiatan pertanggungjawaban sosial yang terus
dilakukan di lingkungan First Media setiap tahunnya
adalah kegiatan donor darah oleh tenaga kerja unit
usaha First Media. Ketersediaan darah di rumah sakit
selalu dibutuhkan dan tidak pernah dapat diduga kapan
atau siapa yang membutuhkannya. Di satu sisi, First
Media melalui keikhlasan tenaga kerjanya memberikan
sumbangsih berupa donor darah kepada masyarakat yang
membutuhkan. Di sisi lainnya, aktivitas donor darah akan
menyehatkan badan pendonornya, sehingga tenaga kerja
First Media yang mendonorkan darahnya juga semakin
sehat.
Program kegiatan donor darah yang berkerja sama dengan
Palang Merah Indonesia, selama tahun 2018 terlaksana
sebanyak 5 (lima) kali. Berikut tabel kegiatan donor darah
First Media sepanjang tahun 2018 :
Tanggal
(2018)Lokasi Peserta
15 Maret Gedung Link Net, Karawaci 152
29 Maret BeritaSatu Plaza, Jakarta 103
18/Juli Gedung Link Net, Karawaci 160
26 November Gedung Link Net, Karawaci 135
19 Desember BeritaSatu Plaza, Jakarta 100
KEJAHATAN SIBER DAN INTERNET SEHAT
Kejahatan siber (Cybercrime) merupakan kejahatan yang
dilakukan dengan dan memanfaatkan teknologi, sehingga
pencegahan dan penanggulangan dengan sarana penal
sudah tidaklah cukup. Untuk itu diperlukan sarana lain
berupa teknologi itu sendiri sebagai sarana non penal.
Teknologi itu sendiripun sebetulnya belum cukup jika
tidak ada kerjasama dengan individu maupun institusi
yang mendukungnya. First Media sebagai institusi yang
diharapkan dapat turut serta menekan terjadinya kejahatan
siber (cybercrime) mengkampanyekan penggunaan
Internet Sehat dan bekerjasama dengan Kepolisian
Republik Indonesia. Bentuk kampanye sehat ini merupakan
pendidikan etika berinternet. Dalam berinteraksi dengan
orang lain menggunakan internet, diliputi oleh suatu aturan
tertentu yang dinamakan nettiquette atau etika berinternet.
Meskipun belum ada ketetapan yang baku mengenai
bagaimana etika berinteraksi di internet, etika berinteraksi
di dunia nyata (real life) dapat dipakai sebagai acuan. Hal
ini akan terus dikampanyekan dan disampaikan kepada
pengguna internet khususnya pelanggan First Media.
186 187Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
THE LAST PAGE07
188 189Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
akan keadaan ini dan tidak ikut di dalamnya, maka kita
semua akan tertinggal segalanya dari negara lain dalam
menghadapi perubahan ini, malah mungkin bisa mengalami
kemunduran di segala bidang.
Jika kita semua tidak sensitif terhadap perubahan teknologi,
tidak sensitif terhadap perubahan politik dan ekonomi
dunia, kita semua sebagai bagian dari satu bangsa yang
besar akan perlahan-lahan menghilang dan dilupakan.
Peristiwa ini, hilangnya kita sebagai bangsa bukanlah
sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi sangat bisa terjadi.
Kita dapat lihat dengan perkembangan teknologi baik digital
maupun robotic sekarang ini yang sangat pesat, peran
manusia sebagai aset dari jalannya kegiatan produksi atau
Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia tidak
bisa ditolak. Sekitar 150 tahun lalu, ketika dunia
industri mulai mengenal dinamo, setiap kegiatan
usaha untuk menjalankan perekonomian tidak dapat
dipisahkan dari motor dinamo, yang merupakan
penggerak semua mesin alat produksi. Maka kemudian
muncul ekonomi motor dinamo. Namun saat ini sudah
tidak demikian lagi. Kini setiap peralatan baik itu untuk
usaha produksi maupun untuk domestik rumah tangga
hingga peralatan untuk pribadi telah ditanamkan atau
didukung dengan chip digital.
Ide menciptakan chip digital inilah yang membawa kita saat
ini maupun generasi mendatang memasuki era ekonomi
digital.
Perkembangan dari ekonomi yang berbasis dinamo menjadi
ekonomi digital, bukanlah suatu impian atau khayalan.
Contoh paling nyata ialah kegiatan usaha perekonomian
Amerika Serikat (AS). Pada awalnya, industri AS dikuasai
wilayah utara, seperti Detroit yang memproduksi mobil dan
baja. Kini, kekuatan ekonomi bergeser ke selatan, Silicon
Valley, yang menjadi pusat industri teknologi informasi.
Detroit sekarang bahkan praktis menjadi kota mati.
Di era digital seperti saat ini, teknologi berkembang
dengan begitu cepat. Apabila tidak merasakan sensitif
kemampuan AI dan data besar yang dimiliki. Indonesia
dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dengan latar
belakang suku yang beragam, saat ini seharusnya termasuk
negara yang kaya karena dengan jumlah penduduk yang
besar, maka data yang dimiliki negara juga sangat besar.
Data besar yang kita miliki ini, harus dapat dimanfaatkan
secara optimal dan bermanfaat bagi penduduknya agar kita
tidak tertinggal dari negara lain di era digital.
Teknologi digital telah merubah cara kita berinteraksi, baik
interaksi sosial dengan adanya media sosial digital maupun
cara kita melakukan kegiatan berdagang atau jual beli dan
lain sebagainya.
usaha akan semakin tersingkir secara perlahan namun
pasti.
Kenyataan yang ada saat ini adalah bahwa kita sudah
memasuki era Artificial Intellegence (AI) dan juga era digital
yang berbasis data besar (big data). Kedua hal ini merupakan
aset yang sangat penting, tidak hanya untuk kegiatan
usaha tetapi juga bagi semua bidang termasuk jalannya
suatu pemerintahan atau negara. Dengan penerapan AI dan
data besar ini diharapkan kemajuan suatu kegiatan usaha
dan negara akan sangat pesat.
Bila boleh mengatakan dengan perbandingan yang ekstrem
bahwa saat ini kekayaan terbesar manusia atau bangsa
bukan lagi sumber daya alam yang melimpah, melainkan
Orang miskin bukanlah orang yang tidak
punya uang, tapi orang yang tidak punya ide
-Mochtar Riady-””
190 191Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
ENGLISH VERSION08
192 193Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
CONTENTS
Annual Report Theme Continuity
Riding The Wave
TMT Business Review
Milestones
Important Events 2017
PT First Media Tbk Overview
Vision, Mission, and Articles of Association
Chronology of Share Ownership
Message from Board of Commissioners
President Director’s Report
Profile of Board of Commissioners
Profile of Board of Directors
Profile of Audit Committee
Profile of Nomination and Remuneration Committee
Economic and Industry Review
Product and Business Review
Operational Review
Functional Review
Financial Review
Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
The Last Page
194
196
197
198
200
201
202
204
212
215
218
219
220
221
222
225
238
241
244
249
300
302
Bahasa Indonesia
PAGE 14
194 195Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
The Annual Report 2015 Theme
Enliven the Broad World
Enliven the lives of many Indonesian to be connected with
the extensive world. In the last few years, demand of high
internet access in most cities in Indonesia increase rapidly.
This phenomenon continues to spread to the community
from various levels of society in Indonesia.
The necessity to access information, entertainment,
education, work, until self-actualization are widely spreading
in the middle of competitive community. Daily lives are
enliven with internet service network that supported with
rapid development of ICT.
As a leading company in high speed broaband services and
subscription television, First Media is capable to enliven the
lives of Indonesian that are connected to all over the world.
The Annual Report 2016 Theme
The Best Partner in Digital Life
First Media consistently develop its TMT based service
ability to be the business leader in that sector in Indonesia.
Aligned with First Media commitment to become pioneer
in TMT industry in Indonesia, First Media also develop its
services as content provider for the subscription television
services and cinema chain business. Broadcasting content
has become an important aspect in First Media business
activities to provide added value and distinguish the service
of First Media.
During 2016, First Media continues to enhance its
performance to be the BEST PARTNER for the Government
plan and society necessity in its efforts to elevate its ability
to contribute in national economic development in DIGITAL
LIFE.
The Annual Report 2017 Theme
Strengthening Business Portfolio
As a business entity in the TMT business, First Media always
provides its dedication to develop telecommunication and
content network for the improvement of Indonesia ICT
(information, communication & technology) . First Media
sustainability strategy in TMT business development
is through initiation of strengthening business portfolio
Annual Report 2012 Theme
Road to the Future
Since two years ago, First Media had become one of the
leading company in providing broadband internet service
and pay television in Indonesia.
Therefore, to represent an integrated service through
high speed broadband, including to deliver subscription
television service, First Media adopts the term BROADBAND
UNITED in each theme of First Media’s Annual Report.
The theme “Road to the Future” illustrates that First Media
is a provider of high speed broadband internet service and
subscription television service that becomes a great partner
for community in developing their future.
The Annual Report 2013 Theme
Welcoming the Future
People in Indonesia has become part of worldwide
community to welcome the rapid change of live impacted
by the advance growth of ICT.
Examining the rapid growth of ICT and the changes of
people’s life all over the world, First Media also improves
theperformance of its internet broadband service and
subscription television service as well as upgrading the
ICT technology and expanding network configuration in
welcoming the future along with continuous growth of
modern technology.
The Annual Report 2014 Theme
Broadband Leader
First Media strategic move in increasing its performance
in 2014, includes a dignified business ethics, rules
and procedure, risk management, internal control
and supervision, leadership, task management and
responsibility, empowering management and employee,
inline with the growth of ICT and expansion of network
service configuration. First Media has changed its corporate
position, from pioneer of integrated telecommunication and
multimedia services in Indonesia to become a high speed
broadband internet service provider and the most advance
subscription television provider in Indonesia and become a
great partner for community in welcoming future modern
technology.
ANNUAL REPORT THEME CONTINUITY
in each of its business units. The business portfolio
reinforcement is the First Media’s strategic decision to fulfill
its responsibilities as the best digital partner. Throughout
the year 2017 First Media has implemented professional
corporate governance practices such as information
disclosure, financial stability, operational effectiveness
and business creativity. This is a form of realization of First
Media’s commitment in maintaining the robustness of its
business profile as well as a positive step to become a TMT
business leader in Indonesia.
The Annual Report 2018 Theme
Riding The Wave
The sustainability of First Media’s strategy in developing
the TMT business is becoming the Company’s main
target every year. Throughout 2018, First Media was very
focused on developing and accelerating the performance
of the Company’s subsidiaries, among others, engaged in
the provision of telecommunications infrastructure and
in-building solutions, calling card value-added services,
internet services, provision of news content, and production
houses for providing television advertising and broadcast
content.
Nevertheless, First Media faced a more difficult struggle
in carrying out its business this year. In addition to having
to face industrial competition with other companies, First
Media must also face challenges from the policy makers in
this matter, the regulator of communication and information
in the development of the 4G LTE business. Apart from
these constraints, First Media emphasized that the
business portfolio in TMT business still remains strong and
can contribute to liven up the digital life of the Indonesian
people. Commitment and trust in the importance of the TMT
business for Indonesia is the foundation for First Media to
always survive various obstacles.
Bahasa Indonesia
PAGE 18Bahasa Indonesia
PAGE 20
196 197Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Optimism, agility, intelligently and consistency will create a
high level creativity to change the obstacle to an opportunity,
to become a verification that the Company able to adapt
and be superior in the market competition situation. The
Company will keep on going with strategic stages by
innovating and make a breakthrough in developing and
strengthening the portfolio.
In the meantime the Company will focus in maximizing
performance of subsidiaries among others by keep its
business in providing telecommunication infrastructure
and in-building solution, additional service of card delivery,
internet service, news content provider, and production house
to provide an advertisement and television content. The
Company will continue its business in telecommunication,
also focusing their business development in technology,
Media and telecommunication.
2018 have become the year that full of struggle for the
Company. The company sustainable strategy in the
development of Telecommunication, Media and Technology
(TMT) business through strength initiation portfolio proven
not separated from business obstacles and challenges.
One of the substantial obstacles that need to face by the
Company is an issuance of new regulation in Communication
and Informatics Technology (Kominfo). The Regulation have
made the Company going through several obstacles in
developing its business in accordance to current plan. One
of the obstacle is the termination of BOLT 4G LTE service by
the Company and its subsidiaries on December 28, 2018.
This termination as form of support by the Company and
its subsidiaries for the issuance of decision by the regulator
in Kominfo in relation to utilization permit of the frequency
owned by the Company and its subsidiaries.
This event did not triggered the Company to take a step
back or wavering to continue with the appointed plan. The
Company’s struggle will keep on continue by put forward
innovation and creation that always visionary and one
step ahead in accordance with Company experience in
TMT industry. The Company is confident to continue its
contribution and its role in promoting development of TMT
industry that proven by its tenancy facing many kind of
obstacles and challenges in TMT business completion.
Many kind of awards was accepted by the Company and
its subsidiaries form different kind of well-known global
institutions and in Indonesia. In May 2018 First Media
brand also received award of “Most Valuable Indonesian
Brand” from Asia Pacific Finance Brand as one of brand
with AA+ brand rating in Indonesia. In October 2018, First
Media brand through its subsidiaries PT Link Net Tbk have
received an award from World Brand Congress of “Indonesia
Best Brand Award”, also others awards. This confirmed the
existence of the Company in Indonesia as one of company
that highly committed to be the foremost in anticipating the
development of technology, supporting program that set up
by the Government and facilitating community so they can
take the benefit of technology and not obsolete.
RIDING THE WAVE
The integration which is First Media’s strategic step in
developing the TMT business divided into several category
such as A (access), B (backbone), C (content) and D (device).
Those four categories have become the basic formation to
form every business unit in First Media group.
The business unit of First Media form TMT business that
engages in providing the telecommunication services with
infrastructure network and television subscription services
provider, broadcasting content production as well as
providing cinema services theatre chain with the coverage
that spread through Indonesia.
The continuity and collaboration of each business unit
strengthen by good corporate governance of First Media
through supervision function with equitable development
through 3 (three) discipline values which are: Product
Leadership, Operational Excellence and Customer Intimacy
of each business unit. The integrated commitment of First
Media enhances the creativity of each business unit to
produce promising business output. First Media in in view
that developing the business unit through those three
discipline values is a core to strengthen the corporate to
overcome the intense competition in the industry.
First Media stands that Human Resource Management is
a basis of success in business operation. Supervision and
implementation of good Human Resource system will result
in good competence. as Among others, regular employee
training in various field of division, key performance
index, and establishing the synergy culture between the
employees between business unit.
First Media as holding company has commit through
consistent supervision function, each established business
unit would independently be able to provide innovative
and creative services. All policies and steps are addressed
to support the target of the Indonesian government in
developing the creative economy and becoming the world
largest digital economy country in Southeast Asia. It is in
accordance with Indonesian government vision stated
in World Summit on the Information Society in 2016 in
Geneva, Swiss.
Since First Media initiates rebranding from Kabelvision to
First Media in 2007, First Media becomes the pioneer in
integrated telecommunication and multimedia business
in Indonesia by carrying the Triple Play concept, which is
the television subscription services, high speed broadband
internet services and data communication through digital
communication network.
Information and Communication Technology (ICT) in the
world has gone through a lot of progress, either on its
technology or the utilization by the society. As well as in
Indonesia, the technology in software and hardware has
been widely used by society, including small cities. The
growth is in line with the increment of internet users in
Indonesia based on the survey in 2016, compared to
internet users during year 2015 was indicated to increase
by 51,8%.
To address those changes, First Media was developed into
holding company, to accelerate the business development
thus becoming the leading Technology, Media and
Telecommunication (“TMT”) company in Indonesia. The
purpose of such development is that the Indonesia citizens
may continuously utilize ICT equal to the ability of other
people around the world. Such thing is deeply impacting
the ability to compete in education, business and economic
empowerment gradually, including to provide opportunities
for young technopreneurs to develop technology-based
businesses in Indonesia.
In developing the business in TMT, First Media delivers
massive broadband infrastructure to expand the coverage of
internet network service and improve its service. First Media
believes that the TMT business would be able to promote
the creative economy, economic improvement through the
digital technology that contributing to the development of
the economy of Indonesia which has become one of the
best in the world.
Integrated Media Group
Since 2007, First Media has successfully established the
integrated TMT business unit. Those efforts have contribute
the needs of Indonesian society in digital telecommunication
services and integrated television channel.
TMT BUSINESS REVIEW
Bahasa Indonesia
PAGE 22
198 199Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
In 2010 the Company presented the first High Definition
service in Indonesia and launched the FastNet 20 Mbps
service and FastNet Kids service package. In addition to
product updates, customer service aspects are strengthened
by introducing Premium Call Center services, NSIA Online
Payment Facility, and the Company taking corporate actions
with the Implementation of Public Offering II. In 2011, the
Company accelerated more aggressively in the Triple Play
business by expanding its cable network, introducing Video
On Demand services, launching BeritaSatu News Channel
a news channel and carrying out corporate actions to carry
out Series II Warrants. The Company in 2012 continued to
produce the latest service innovations by launching the
Personal Video Recording and OTT technology (Over the
Top) feature through an application called First Media LIVE.
2013
• Network achieved 1 million Homepassed.• Launched of subscribed television service
through satellite with the name ”BIGTV”.• Introduced FastNet 100 Mbps service.
Network Expansion to Bandung.• Owned 50 High Definition channels in
HomeCable service.• Excercised Warrant Series II.
2014
• Launch of Android technology based STB (Set-
Top-Box).
• Re-Branding First Media Live to First Media GO.
• Company acquisition:
1. PT MSH Niaga Telecom Indonesia
2. PT Delta Nusantara Networks
3. PT Prima Wira Utama
4. PT Mitra Mandiri Mantap
5. PT Cinemaxx Global Pasifik
2015
• Through its subsidiary, PTI, launched the
products such as BOLT!4G Powerphone
E1, BOLT! 4G Tablet X1, BOLT! Mobile WiFi
Hydra, introduced BOLT! Talk application, and
conducted strategic collaboration between
BOLT! and Samsung and also introduced ULTRA
LTE.
• Through its subsidiary, MSH, conducted
1994 - 2006
In 1994 the Company was established under the name
of PT Safira Ananda, after one year, in 1995 the Company
changed its name to PT Tanjung Bangun Semesta. In 1998,
the Company acquired all Cable TV assets from PT Anditirta
Indonusa and changed to PT Tanjung Bangun Semesta
Tbk in 1999. In 2000, the Company conducted its initial
public offering and listing on the Surabaya Stock Exchange.
In the same year, the Company changed its name to PT
Broadband Multimedia Tbk and launched its subscription
television service in Bali and Surabaya, internet access
service and early stage analog network expansion. In 2001
the Company achieved Positive EBITDA and accomplished
the initial expansion of the Analog Network. In 2002 the
Company was appointed as the sole provider of JATS
Remote Trading network owned by the Jakarta Stock
Exchange (now the Indonesia Stock Exchange). In 2003 the
Company succeeded in reaching 100 thousand cusomters.
In 2004 the Company launched internet service under
the trade name “MyNet” and obtained ISO 9001: 2000
certification, in 2006 the Company began expanding its
digital-based network.
2007-2012
In 2007, the Company changed its name to PT First Media
Tbk and carried out the first public offering. Changing
the corporate brand from Kabelvision to First Media,
the change coincides with the introduction of the latest
multimedia services called Triple Play, FastNet, HomeCable
and DataComm. The launch of the three services achieved
positive results by reaching 41 thousand customers.
Entering 2008, the Company took over PT Link Net, a
company engaged in internet services. In addition, the
Company established PT First Media Production, PT First
Media News and PT First Media Television, as a step to build
a portfolio of group media businesses. The company took a
corporate action by carrying out Series I Warrants. In 2009,
the Company achieved an increase in revenue of 36% to
Rp. 722 billion and EBITDA of Rp. 199 billion. A good EBITDA
figure has encouraged the Company to expand its services
by obtaining a Broadband Wireless Access (BWA) permit for
the Greater Jakarta area and Banten and Northern Sumatra.
Triple Play services are strengthened by launching FastNet
services at speeds of 10 Mbps, FastNet SOHO, HomeCable
Ultimate and Family.
MILESTONES
• Achievement to BeritaSatu News Channel from
Ministry of Trade of Republic of Indonesia
• BOLT! achived an award in INDONESIA MOST
ADMIRED CEO (IMAC) AWARD 2016.
2017
• BOLT! 4G release 300 Mbps services
• BOLT! 4G obtained Top Brand Award 2017 in
Mobile Internet service Provider category
• WOW Brand Award 2017
• BOLT! 4G obtained Most Innovative Internet
Service-Celular Award 2017
• BOLT! 4G has achieved 3 milion subscriber
• BOLT! 4G obtained Top Brand Award 2017
(Phase 2) in Mobile Modem Category
• Link Net obtained Service Quality Award 2017
• Collaboration OTT service between First Media,
BOLT 4G and HOOQ
• Charter of Sport Care 2017 by Ministry of Youth
& Sports Affairs
• Forbes Indonesia – Best of The Best Award The
Top 50 Companies For 2017
• Indonesia Institute Of Corporate Directorship –
Corporate Governance Conference And Award
• Indonesia Corporate Secretary Award 2017 – 5
Top GCG Issues in Media Sector
partnership to install PABX with Bank Permata.
• Company subsidiary, PWU, conducted its in
building solution with 5 prominent operators in
Indonesia. PWU also expand its business to Bali,
Medan and Bogor.
• The Company and BMPA established DSM.
• The Company released its shares ownership in
FMTV to other Company subsidiary which is LN
and CIAT.
2016
• Through its subsidiary, PTI, launched the
products such as BOLT!4G Powerphone
E1, BOLT! 4G Tablet X1, BOLT! Mobile WiFi
Hydra, introduced BOLT! Talk application, and
conducted strategic collaboration between
BOLT! and Samsung and also introduced ULTRA
LTE.
• Through its subsidiary, MSH, conducted
partnership to install PABX with Bank Permata.
• Company subsidiary, PWU, conducted its in
building solution with 5 prominent operators in
Indonesia. PWU also expand its business to Bali,
Medan and Bogor.
• The Company and BMPA established DSM.
• The Company released its shares ownership in
FMTV to other Company subsidiary which is LN
and CIAT.
2016
• BOLT! 4G LTE achieved TOP BRAND 2016 award
• Release a movie with title “Blusukan Jakarta”
·• Special Award: Excellence in Performance
Award to Dicky Moechtar as President Director
of BOLT! 4G LTE
• BOLT! 4G LTE launch its unlimited service
packet.
• BOLT! 4G LTE launched its second BOLT! Zone
outlet in Medan
• BOLT! 4G LTE achieved “Most Favourite 4G”
• Achievement to BeritaSatu News Channel from
National Committee of Tobacco Control
• New roll out in Malang, East Java
• BOLT! 4G LTE reached 2 million subscribers
• BOLT! 4G LTE achieved TOP IT and TELCO 2016
award
Bahasa Indonesia
PAGE 24Bahasa Indonesia
PAGE 34
200 201Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Important Events Month
First Media achieved WOW Brand Award 2018 March 2018
First Media achieved Indonesia Most Innovative Business Award 2018 March 2018
First Media achieved 3 Contact Center Service Excellence Award 2018 April 2018
First Media collaborate with CatchPlay, one of Video on Demand Provider from Taiwan April 2018
PT Link Net Tbk obtained Most Valuable Brand with Brand Value US $ 120 million dan
Brand Rating AA+ from Brand Finance Asia PacificMei 2018
BOLT 4G Ultra LTE Top 100 Most Valueable Brand Indonesia June 2018
PT Link Net Tbk launched First Squad program in optimizing Service level August 2018
PT Link Net Tbk laucnhed HBO GO mobile cooperated with HBO Asia August 2018
PT Link Net Tbk achieved Best Brand Awards 2018 October 2018
PT Link Net Tbk achieved mobile DNA award 2018 December 2018
IMPORTANT EVENTS 2018
PT First Media Tbk Profile
Business Activities:
1. Telecommunication network provider through
cable and non-cable, either by fixed network and
mobile network;
2. Telecommunication service provider, either by
fixed network and mobile network; and
3. Provider, aggregator and distributor of
multimedia content
Permanent Business License:
Decree of Chairman of BKPM No. 4/I/IU/II/PMDN/
TELEKOMUNIKASI/2012, dated December 6th, 2012
regarding Expansion License, Letter of Chairman of BKPM
No. 7/I/IU-PB/PMDN/2013, dated July 5th, 2013 regarding
Domestic Business Investment Changes Business License.
Operational License:
Decree of Minister of Telecommunication and Informatic No.
119 in 2017, dated January 11th 2017 regarding operation
license of Fixed Local Packet-Switched Based Network.
Since 2007, First Media has changed its name from
Kabelvision into First Media. First Media has define itself
as integrated telecommunication and multimedia services
pioneer in Indonesia with its TriplePlay concept, which is
pay television service, high speed broadband wireless
internet access and data communication service over
digital telecommunication network.
First Media is a leading holding company among others
company which engages in the field of Technology, Media
and Telecommunication business. All internal and external
policies, strategies, plans and steps which has been taken
by First Media are oriented to a goal to be a leading TMT
business company and capable to support Government
plan to achieve social life target by the power of digital
technology which contributes for the nation advancement
and economic development through creative economy
creative and digital economy. Those are aligned with
Government’s vision exposed in WSIS Forum, held in 2016,
in Jenewa, Swiss.
Coordination between First Media and its subsidiaries
creates well integration and cooperation between internet
service provider (PT Link Net Tbk and PT Internux) and
subscription television service provider (PT First Media
Television and PT Indonesia Media Televisi) together
with others First Media subsidiaries which engages in
the content production (PT First Media Production and
PT First Media News), along with its other subsidiaries which
engages in telecommunication infrastructure development
(PT Prima Wira Utama).
PT FIRST MEDIA TBK OVERVIEW
Bahasa Indonesia
PAGE 36
202 203Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Business Strategic
Utilizing the advances in communications technology –
especially the high-speed digital broadband internet tech-
nology – to provide the integrated megamedia services at
affordable prices in Indonesia.
Consistently become the first in Indonesia to adopt the latest
technological breakthrough, in an effort to quantum leap,
and deliver superior products and services to customers.
Continuously achieve business efficiency to be the provider
of high quality megamedia services with effective and com-
petitive costs.
Article of Association
The Company is established under the name of PT Safira
Ananda, based on notarial deed No. 37 January 6th,1994
and Decree of the Minister of Justice of the Republic of In-
donesia Number C2-1.446 HT.01.01.Th.95 dated February
1st, 1995 that have been referred to the Book of the Law of
Commercial Law (Gazette Year 1847 No. 23) as amended,
the latest by Law No. 4 of 1971.
Amendment the Articles of Association following currently
named PT Tanjung Bangun Semesta Tbk contained in the
Deed No. 1 dated December 2nd, 1999 and the Decree
of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.
C-19466 HT.01.04.TH.99 dated December 3, 1999 which
has been referred to the Law No.1 of year 1995 regarding
Limited Liability Company.
Amendment some of the provisions in the statutes following
as well as recast is currently Articles of Association named
PT Broadband Multimedia Tbk contained in the Deed No. 56
dated July 30th, 2001 and Receiving Reports Amendment of
Articles of Association by the Minister of Justice and Human
Rights of the Republic of Indonesia Number: C- HT.01.04.
TH.2001 08 744 on 19 September 2001 with reference to
Law No.1 year 1995 on Limited Liability Company.
Vision:
To become the premier integrated megamedia services
company in Indonesia that capitalizing on the advancement
in Internet broadband technology platform in order to deliv-
er superior value to stakeholders.
The Company’s vision includes foundation services inte-
grated five-C :
• Cable TV – Multi- Channels Interactive Television
• Computer – Broadband Internet Service
• Communication – Data Communication Services
• Content – Content on Internet and TV
• Channels – In-house Channel production
Mission:
• To be the leader in its field
• To emphasize on competence and professional-
ism
• To focus on costumer centric
• To become prime employer of choice
• To participate in social corporate citizenship
• To passion at work
Corporate Values:
• Discipline in our execution
• Quality in our Service
• Innovative in our development
• Aggressive in our market penetration
• Care for our community and environment
VISION, MISSION, AND ARTICLES OF ASSOCIATION
Amendment the Articles of Association following is currently
named PT First Media Tbk contained in the Deed No. 42
dated August 15th, 2008 and the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-
74501.AH.01.02.Tahun 2008 dated October 16th, 2008 that
have been refers to Law No. 40 Year 2007 regarding Limited
Liability Company.
The latest amendment of the Articles of Association current-
ly named PT First Media Tbk contained in Deed No.33 dat-
ed May 15th , 2015 and Receipt of Notification of Change
Statutes by the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0940134 the
date of June 11th, 2015 has been adapted to the Financial
Services Authority Regulation No.32 / POJK.04 / 2014 and
No.33/ POJK.04 /2014 as well as laws and other crusta-
ceans prevailing in the capital market.
Bahasa Indonesia
PAGE 42
204 205Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
In February 2000, the Company held an Initial Public Offering, which was listed on the Surabaya Stock Exchange. After the merger
of the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange in 2007, the chronology of ownership of shares of the Company are
as follows :
2007
Based on the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated December 29, 2006 as stipulated
under the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 85, dated December 29, 2006, made before Mrs.
Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, and pursuant to the statement of shareholders resolution stipulated under the
Deed of Statement of Meeting Resolution No. 8 dated March 5th, 2007, made before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary
in Jakarta, the Company has increased its subscribed and paid-up capital related to the issuance of new shares of 441,674,000
shares with the aggregate nominal value of Rp220,837,000,000 as a result of the exercise of Right Issue I (PUT I). The deed was
accepted and recorded in Legal Entity Administration System Database at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia based on the acceptance of Report of Deed of Amendment of Company Articles of Association No. W7-HT.01.04-6246
dated May 3, 2007. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
56,02% = AcrossAsia Ltd
32,67% = PT Reksa Puspita Karya
11,31% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Number of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 1.497.200.000 748.600.000.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 815.974.000 407.987.000.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 56,02
PT Reksa Puspita Karya 266.579.704 133.289.852.000 32,67
Shareholders with the ownership ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,31
2008
In June 26, 2008 and June 30, 2008, PT Reksa Puspita Karya exercised Warrant Series I respectively amounting to 13,000,000
warrants and 500,000 warrants with the exercise price of Rp 1,000 per warrant. The funds for exercising Warrant Series I have
been received by the Company on the June 27, 2008 and July 1, 2008 respectively in the amount of Rp13,000,000,000 and Rp
500,000,000. Therefore, after the exercise of Warrant Series I by PT Reksa Puspita Karya, the subscribed and paid-up capital of
the Company has increased to 829,474,000 shares, with the aggregate nominal value of Rp414,737,000,000.
The increase of the subscribed and paid up capital of the Company that occurred related to the exercise of Warrant Series I by
PT Reksa Puspita Karya was validated by the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated in
the Deed of Minutes of Meeting No. 4 dated November 13th, 2009, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta and
subsequently stated in in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 5 dated November 13th, 2009, made before Lindasari
Bachroem S.H., Notary in Jakarta.
CHRONOLOGY OF SHARE OWNERSHIP
The Deed has been reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia by Acceptance of Notice of Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000833.AH.01.09.Year 2010 dated January 6th, 2010. Therefore,
the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
55,11% = AcrossAsia Ltd
33,77% = PT Reksa Puspita Karya
11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 1.497.200.000 748.600.000.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 829.474.000 414.737.000.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 55,11
PT Reksa Puspita Karya 280.079.704 140.039.852.000 33,77
Shareholders with the ownership ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,12
2009
In 2009, there was no change of share ownership in the Company. The share ownership remains the same as in 2008.
55,11% = AcrossAsia Ltd
33,77% = PT Reksa Puspita Karya
11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
2010
On March 18, 2010, the Company had increased its authorized capital to Rp1,650,000,000,000 comprising of 3,300,000,000
shares, as approved pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated March
4th,2010 as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated March 4th, 2010, made by Lindasari Bachroem S.H.,Notary in
Jakarta and is stated in the Deed Of Meeting Resolution Statement No. 7 dated March 4th, 2010, made before Lindasari Bachroem
S.H., Notary in Jakarta, which has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia
pursuant to the decree No.AHU-13941.AH.01.02.Year 2010 dated March 18th, 2010, so that the structure of the capital and
shareholders of the Company is as follows :
55,11% = AcrossAsia Ltd
33,77% = PT Reksa Puspita Karya
11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
206 207Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 3.300.000.000 1.650.000.000.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77
Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
Pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated April 19th, 2010
as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 21 dated April 19th, 2010, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in
Jakarta, and pursuant to the shareholder resolution statement stipulated in the Deed of Meeting Resolution Statement No.
7 dated July 20th, 2010, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, the Company has obtained the approval
to conduct Right Issue II for the purpose of Shares Issuance with Pre-emptive Rights (PUT II) and to increase the subscribed
and paid-up capital related to the issuance of new shares of 912,421,400 shares with the aggregate nominal value of
Rp456,210,700,000 as a result of the exercise of PUT II. The deed was accepted and recorded in the Legal Entity Administration
System Database at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the acceptance of Report
of Deed of Amendment of Company’s Articles of Association No. AHU-AH.01.10-21071 dated August 18th, 2010. Therefore, the
structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 3.300.000.000 1.650.000.000.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77
Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
2011
Pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as stipulated in the Deed of Meeting
Resolution Statement No. 16 dated June 3rd,2011,made by Dr.Irawan Soerodjo S.H.,M.Si.,Notary in Jakarta,which has obtained
the approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as per decree No.AHU-36144.AH.01.02.
Year 2011 dated July 19th,2011, the Company has increase the authorized capital to Rp3,483,793,800,000 comprising of
6,967,587,600 shares and increased the Subscribed and Paid-Up Capital related to the exercise of Warrant Series II, so that the
structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
55,11% = AcrossAsia Ltd
33,77% = PT Reksa Puspita Karya
11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.896.900 870.948.450.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77
Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.752.920 96.876.460.000 11,12
On October 5th, 2011, the public shareholders of the Company exercised Warrant Series II and the funds from such exercise have
been fully received by the Company. The exercise of Warrant Series II has increased the Company’s Subscribed and Paid-Up Capital
and it is validated by the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated October 21st, 2011 as
stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No.6 dated October 21st, 2011, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta.
Therefore, the Subscribed and Paid-Up Capital of the Company increased to 1,741,896,978 shares with the aggregate nominal
value of Rp870,948,489,000 with the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.896.978 870.948.489.000 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77
Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.752.998 96.876.449.000 11,12
2012
In 2012, there was no change of share ownership in the Company. The share ownership remains the same as in 2011.
55,11% = AcrossAsia Ltd
33,77% = PT Reksa Puspita Karya
11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
PT Trijaya Putra Mulia
PT Reksa Puspita Karya
PT Inti Anugerah Pratama
Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%
33,76%
8,60%
2,92%34,98%
PT Ciptadana Capital 19,74%
208 209Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
2013
On August 22nd, 2013, the shareholders of the Company have converted Warrant Series II into shares. The Conversion of Warrant
Series II have led to an increase of Subscribed and Paid-Up Capital of the Company as stipulated in the Deed of Meeting Statement
Resolution No. 7 dated August 22nd, 2013, made by Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, therefore the Subscribed and Paid-Up
Capital of the Company becomes 1,742,167,907 shares with the aggregate nominal value of Rp871,083,953,500. The Deed
has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System Database at the Ministry of Law and Human Rights of
the Republic Indonesia based on the acceptance of Report of Deed of Amendment of Company’s Articles of Association No. AHU-
AH.01.10-35144 dated August 26th, 2013. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows :
55,10% = AcrossAsia Ltd
33,76% = PT Reksa Puspita Karya
11,14% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76
Shareholders with the ownership ≤ 5% 194.023.927 97.011.963.500 11,14
2017
In 2017 the Company has changed its ownership interest above 5%. The change took place on August 21st, 2017 by PT Inti
Anugrah Propertindo owning 150,616,940 shares or representing 8.65% of all shares of the Company which have been placed and
remitted. On November 13th, 2017 PT Inti Anugrah Propertindo was renamed become PT Inti Anugerah Pratama with 150,146,640
shareholding or representing 8.62% of the total issued and paid shares of the Company. Therefore, the Company’s capital and
shareholding are as follows:
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76
PT Inti Anugerah Pratama 150.146.640 75.073.320.000 8,62
Shareholders with the ownership ≤ 5% 43.877.287 21.938.643.500 2,52
55,10% = AcrossAsia Ltd
33,76% = PT Reksa Puspita Karya
8,62% = PT Inti Anugerah Pratama
2,52% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
2018
In 2017 the Company has changed its ownership interest above 5%. Therefore, the Company’s capital and shareholding are as
follows:
Description
Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share
Numbers of Shares Nominal Value %
Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000
Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00
Shareholders with the ownership ≥ 5%
PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98
PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76
PT Ciptadana Capital 343.894.386 171.947.193.000 19,74
PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60
Shareholders with the ownership ≤ 5% 50.835.830 25.417.915.000 2,92
34,98% = PT Trijaya Putra Mulia
33,76% = PT Reksa Puspita Karya
19,74% = PT Ciptadana Capital
8,60% = PT Inti Anugerah Pratama
2,92% = Shareholders with the ownership ≤ 5%
Bahasa Indonesia
PAGE 42
210 211Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
31 DESEMBER 2018
No Shareholders Name Number of Shares Percentage %
1 PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 34,98
2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76
3 PT Ciptadana Capital 343.894.386 19,74
4 PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 8,60
5 PT Indosat Tbk 18.715.000 1,07
6 PT Tunggal Jaya Investama 6.237.390 0,36
7 PT Ciptadana Sekuritas Asia 5.339.443 0,31
8 Yanti Y 5.230.590 0,30
9 Aileen Hambali 4.000.000 0,23
10 Go Siauw Hong 3.537.390 0,20
11 Yong Julia 542.500 0,03
12 Siauw Yunus Subandi 501.000 0,03
13 Hariono Ibrahim 496.000 0,03
14 Budi Susanto 399.100 0,02
15 Agnes Winda 380.000 0,02
16 Siauw Yunus Subandi 335.000 0,02
17 Wiratama Gunawan 317.500 0,02
18 Yudi Pratomo 295.800 0,02
19 Marcelus Ardiwinata 244.100 0,01
20 Lia Ahadiastuti 231.800 0,01
SHAREHOLDERS WITH THE OWNERSHIP >5%
31 DECEMBER 2018
No Shareholders Name Number of Shares Percentage Amount of subscribed
1 PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 34,98 304.730.736.500
2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76 294.083.689.000
3 PT Ciptadana Capital 343.894.386 19,74 171.947.193.000
4 PT Inti Anugrah Propertindo 149.808.840 8,60 74.904.420.000
SHARE OWNERSHIP BY BOARD OF COMMISSIONER AND DIRECTOR
Throughout 2018, First Media share ownership is not owned by either the Board of Commissioners or the Board of Directors.
BONDS INFORMATION
Throughout 2018, the Company has no bonds / sukuk / convertible bonds outstanding in the last 2 (two) fiscal years.
LIST OF 20 MAJOR SHAREHOLDER PT FIRST MEDIA Tbk
Bahasa Indonesia
PAGE 56
212 213Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
turned out to be a necessity, not only in urban areas, but
also have reached in archipelago area.
The Observation on The Company’s Business Prospects
We observe that the business prospects of the Company,
through its subsidiaries, quite good and promising for
years ahead. Even though the Company and one of
its subsidiaries in the second semester of 2018 are
faced with the external risks related to the regulation of
utilization permit of 2.3 GHz frequency in the Ministry of
Communication and Informatics (Kominfo), however the
performance of the Company’s subsidiaries overall shows
growth. It is a well-known fact that the regulator in the
Ministry of Communication and Informatics has decided to
discontinue the utilization permit on the frequency band at
2.3 GHz for 4G LTE technology owned by the Company and
its subsidiaries as of 28 December 2018. We consider that
the Company and its subsidiaries have made maximum
efforts that needed to solve problems that occur. And in
conclusion, the Company and its subsidiaries decided
to accept the decision, and immediately made efforts to
anticipate and handled the problems that occurred in order
not to have a significant impact to the Company’s internal,
specifically for customer’s services.
The company have long be part in Technology, Media and
Telecommunications (TMT) industry, quite optimistic that
the business run the company could keep growing. This is
consistent with the Government’s optimism that the digital
economy will be a contribution worthy of national economic
growth. Digital technology business opportunities are
still wide open. The penetration of fixed and wireless
broadband networks are still low in Indonesia, since the
telecommunication network has not enough to coverage the
telecommunication network in all the Indonesian regions,
it’s definitely makes chance of business growth for the
Company in the future.
The Company in our opinion is quite observant to capture
and take advantage of the above opportunities. In carrying
out its business, the Company always prioritizes customer
needs through innovation and differentiation product and
services. The development and strengthening of the TMT
business portfolio from upstream to downstream have been
carried out. The Company’s efforts to expand the network
To the honorable Shareholders and the Stakeholders,
We are praise and thank you to the Almighty and Most
Gracious God who always bestowed His blessings and
mercy on us. On this event we will deliver the results of the
implementation of our duties as the Board of Commissioners
in supervising the implementation of the management of
PT First Media Tbk throughout 2018.
The Board of Commissioners is grateful that the Company
and its subsidiaries have successfully passed 2018 quite
well, amid business conditions in the digital technology
industry that are full of dynamics and challenges. The
performance of the Company’s subsidiaries as a whole
achieves results that are quite encouraging and experiencing
growth. Although in 2018 the Company and one of its
subsidiaries were faced with a tough decision to terminate
BOLT 4G LTE services to the public, the Company still had
high optimism that the business carried out by the Company
had good business prospects, and was determined to
continue the plan business that has been established
through the development and strengthening of portfolios
in the Technology, Media and Telecommunications (TMT)
industry.
The Observation on Macro Economy and Industry
In general, the global economy has experienced slowing
growth in 2018. This condition is predicted to continue
into 2019, although not as strong as the previous year.
But what is quite encouraging for the national economy is
that Indonesia’s economy continues to grow quite well and
is stable at 5% in 3 (three) years. Government spending
in the infrastructure sector and maintained household
consumption have been the main drivers of growth.
Improved commodity prices, as well as non-oil and gas
sectors that have begun to stretch, such as the tourism
sector, have been able to become a supporting for economic
growth.
The digital economy sector recorded a very good growth
of +/-10% in 2018. This figure is higher than national
economic growth in its entirety. This is understandable
given the high demand from the public for high-quality
broadband internet connection services to support daily and
business activities. Digital technology basis services have
MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
Commissioners believes that the Company has consistently
implemented Good Corporate Governance Principles
throughout 2018. Furthermore, the results of the Board of
Directors performance evaluations will be reported at the
General Meeting of Shareholders (GMS) afterward.
The Supervision of Performance of the Board of
Directors
The Company has maintained a solid Management
composition so that it can facilitate the Board of
Commissioners in carrying out supervision, together with
the committees under the Board of Commissioners, namely
the Audit Committee, the Board of Commissioners constantly
monitors and evaluates the development of the Company’s
work plan periodically. The supervision throughout 2018
has carried out from the performance reports submitted
by the Board of Directors to the Board of Commissioners.
The report includes a description of the Company’s financial
performance, operating performance reports of business
units, sales, etc., including the results of evaluations and
recommendations provided by the Audit Committee.
The Reports received by the Board of Commissioners
become thorough study material for further submission in
the form of recommendations and notes to the Board of
Directors during joint meetings held every three months. If
required, it is possible for the Board of Commissioners to
submit recommendation at any other times and facilities by
considering the situation and conditions of the Company to
provide immediately best solutions to the Board of Directors
of the Company.
The Supervision of Committee Performance under the
Board of Commissioners
In carrying out its supervisory functions, we are assisted
by 2 (two) committees, namely the Audit Committee and
the Nomination & Remuneration Committee. The Board of
Commissioners give an appreciation to the Audit Committee
and the Nomination & Remuneration Committee for the
good work and the contribution in assisting the Board of
Commissioners to supervise the Company’s management.
The Audit Committee has a good worked in supervising
the effective and efficiency operational of the Company’s
to the regions should be continued in accordance with
the Company’s commitment to support the Government’s
efforts which connecting the internet network to all remote
area in Indonesia.
In facing the challenges of competition in the TMT industry,
the Company certainly has prepared itself by building
digital infrastructure and supporting ecosystems in a
comprehensive and sustainable manner. The definition of
infrastructure development is unlimited telecommunications
infrastructure, such as Distributed Antenna System (DAS),
strengthening signals of telephone cellular, internet,
telephone, cable television, information and communication
data, digital signage, and many other forms. This
telecommunication infrastructure service is provided in
the office buildings, residences (housing and apartments),
hospitals, hotels, education centers, and shopping centers,
not only in big cities, but also in remote areas.
Besides innovation and expansion, according to our view,
the Company, has also made necessary efforts to ensure
continuity of the stability and sustainable business.
Controlling the tight cost through the budget system,
resources composition that which includes load and
balancing, and running risk management in all business
lines and business levels, therefore the Management and
all employees deserve appreciation.
The Observation on Good Corporate Governance
Implementation
The Board of Commissioners as the highest leader in the
Company has a duty to supervise the performance of the
Board of Directors. The Board of Commissioners also
consistently encourages the Board of Directors to apply
the Good Corporate Governance Principles constantly
in order to strengthen the Company’s performance. In
addition, mechanisms such as the Board Charter, the Ethics
Code and the Whistleblower System shall continue to be
used appropriately, to make a positive contribution of the
business management in a good system. Determination of
the accuracy policy and mechanism procedure according to
the current context and conditions, bridging the resolution
of problems arise to be conveyed to the top management.
Based on the Audit Committee report and the other
committee, supervisory and control functions, The Board of
Bahasa Indonesia
PAGE 62
214 215Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Closing
We are very aware that the achievement of various
corporate goals is from the support of all stakeholders who
have a main role in the Company’s development plan. We
as the Board of Commissioners are very grateful for the
support and involvement of shareholders, who have taken
a key role in our efforts to advance Indonesia in the digital
technology industry. Highest appreciations are given to the
Board of Directors and employees who have been support
the Company’s performance throughout 2018, as well as
business partners and other stakeholders for their trust and
continuously support to the Company.
Hopefully the performance achievements in 2018 can
trigger the enthusiasm of all stakeholders to achieve better
performance in 2019.
Jakarta, December 2018
For and on behalf of the Board of Commissioners
PT First Media Tbk
R. Soeparmadi
President Commissioner (Independent)
business units. The Audit Committee has reviewed the
audited financial reports by the Internal Auditor on financial
reports and financial transactions, especially in the
Company’s business units. The Nomination & Remuneration
Committee has assisted the Board of Commissioners
by providing recommendations related to the policy and
selection of strategic positions in the Company and its
business units, in accordance with the principles of good
corporate governance.
Change of the Board of Commissioners
In the Annual General Meeting of Shareholders dated April 20,
2018, the Company accepted the resignation of Mr. Surjadi
Soedirdja from his position as President Commissioner of
PT First Media Tbk. The Board of Commissioners are very
grateful to Mr. Surjadi for his services and contributions to
the Company.
The compositions of Board of Commissioners of PT First
Media Tbk since April 20, 2018 are as follows:
Name Position
R. Soeparmadi President Commissioner
(Independent)
Teguh Pudjowigoro Independent Commissioner
Ali Chendra Commissioner
INDONESIAN ECONOMOIC OUTLOOK
Indonesian economic growth is projected will be more
challenging in 2019 in line with the weakening of global
economy that leads to uncertainty. The pressure that faced
by Indonesia starting from the weakening of exchange rate,
foreign capital flow that exiting Indonesia, and degradation
of national reserves. This projection announced by the World
Bank in their Economic Global Prospect report released on
Tuesday, January 8 2019 in Washington DC, United States.
The Government through Ministry of Finance affirm that
the uncertainty of global economy will cause pressure
and create a dominant factor that will triggered volatility
of domestic economy, and will effect on national economic
growth.
The Government targeted that Indonesian Economy
will grow by 5,3 percent in 2019, in reference to grow
achievement that stabile by 5,15 percent in 2018 and 5,07
percent in 2017. Even though the Government showing
an optimist gesture, however need to be alert the risk on
the Indonesian economic growth projection in 2019. The
First Risk is slowing down of global economic growth and
predicted will still be happening until 2020. Second, trade
war and protection between United States of America and
China. Third, normalization of interest rates of Federal
Reserve Bank of United States of America, The Fed. All
three uncertainty global risk will effect on the Indonesian
economic growth through finance and trade leading to
increase of current account deficit, decreasing export, also
fluctuation of Rupiah exchange rate.
BUSINESS PROSPECT VIEW
The Company considering that digital technology industry
will increase aggressively not only global level, also in
national level. If we quote from Mckinsey Global Institute
research in 2016, that 10 percent Product of Domestic Gross
(PDB) of the world was contributed from economic digital.
Research from Oxford University stated that world digital
economic scale in 2017 have reached 11.5 trillion United
States Dollar or 15,5 percent of world PDB. Moreover in
2025, digital and technology economy is predicted would
reach 23 trillion United States Dollar or 24 percent of world
PDB.
Dear Shareholders and Stakeholders,
We are praise and thank you the Almighty and Most Gracious
God who always bestowed His blessings and Mercy to
our Company so we can make it through the challenges
and business dynamics which is quite flare up in digital
technology era. Herewith we present you PT First Media
Tbk Annual Report for end period of 31 December 2018,
including Consolidation Financial Report audited by Public
Accountant Office Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner.
The dynamic in business that the Company have been
through in 2018 can be categorize quite challenging for
business. The Momentum to initiate reinforcement and
continuing development in portfolio of the Company’s
subsidiaries has given an encouraging record result with the
achievement of performance growth. However, in the other
hand, the Company and one of the Company’s subsidiaries
that engaged in 4G LTE broadband network services have
been facing a business risk, which is termination permit
of utilization of 2,3 MHz frequency according to Decree
from Regulatory Board in Ministry of Communication and
Informatics (Kominfo). The Company and its subsidiaries
accept and support the decision of Regulatory Board of
Kominfo, and terminate service of BOLT 4G LTE to customers
on 28 December 2018. This external risks certainly can
effect on the Company result, and the Company quickly
anticipate and prepared for its solution, and will work hard
to resolve the problem, especially the service to customers.
The Company assure the stakeholders that the Company
with no doubt and will not draw back to keep on continue
with the strategic plan in reinforcement and business
development in Technology, Media and Telecommunication
(TMT). Digital Technology Era, Telecommunication Industry,
Media and Technology are still have a promising economic
prospect and keep on growing. The Company determine
to focus optimizing performance of existing subsidiaries,
and start business that focus on Technology, Media and
Telecommunication. The Company are very proud that still
the main choice of costumers in fulfilling their needs for
video, information, and high speed internet access with
affordable price.
PRESIDENT DIRECTOR’S REPORT
216 217Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
which include Telecommunication, Media and Technology
(TMT) based on the strategic plan that have been set up.
In the 2018 under supervision of Board of Commissioners
and hard work from Board of Directors, the Company
undertake various strategic policy to amplify business
portfolio in Technology, Media and Telecommunication
(TMT). As for the strategic policies are as follows:
1. Advance business development of Telephoning by
using Cloud PBC technology.
2. Network Infrastructure Development of DAS and
WIFI in several office buildings, shopping center and
hospital.
3. Network development of 4G LTE through BOLT Home.
4. Launching of First Squad service in order to optimize
First Media operational excellence in particular in
improving customer value.
5. Join forces with one of content provider named
CatchPlay as product added value for Cable TV.
INFORMATION TECHNOLOGY
As the Company having its business in Information
Technology, the Company is very concerned with information
technology to support daily business operational. With
utilization of information technology the Company can
monitor connectivity of internet network from hub to end
user network through Network Management System and
Master Control Room to monitor the broadcast in Cable
television.
Besides the Information Technology to support the network
infrastructure, the Company also develop an application on
Android and IOS basis for customers to access services
amongst are payment, Virtual Assistant via Whatsapp and
self-diagnostic system should there be any disruption.
CORPORATE GOVERNANCE
Development of the Company and its business activities will
not set aside Corporate Governance with Good Corporate
Governance (GCG).
In South East Asia, digital economic market value in 2025
is predicted will reach up to 240 billion United States Dollar.
Indonesia as the biggest economic in the region, is predicted
will became one of the main contributor up to 50 percent
of Gross Merchandise Value (GMV) in digital economy. The
increasing population of internet user, around 133 million-
internet user, has encourage Indonesia to become one of
the biggest digital economic with the fastest growth in
South East Asia.
Until the end of 2018, Indonesia have 4 (four) market leader
or startup with unicorn valuation status. Total Valuation of
all four unicorn have reached its value of 20 billion United
States Dollar or around 280 trillion Rupiah. The Government
has targeted, at-least another one startup with unicorn title
and one startup with Decacorn status will be in Indonesia.
The Unicorn and Decacorn status itself intended for startup
with valuation value above 1 billion United States Dollar and
10 billion United States Dollar.
In Indonesia, digital economy have become one of the
supporting component of national economic growth. In the
last four years, digital industry in Indonesia grow +/- 10
percent each year, it double compare to national economic
growth. Digital economy having its contribution to national
PDB in 2018 up to 8,5 percent. This number is increasing
compare to 2017 contribution for 7.3 percent.
In reference to several data and analytical industry, the
Company as one of the player in this industry, will committed
in digital technology and always manage to give maximum
contribution. This will be a very good business prospect
and will keep on rolling the economy in the Company also
in national economy.
COMPANY STRATEGIC PERFORMANCE AND POLICY
Termination of BOLT 4G LTE service to customers give
a slight effect on the Company financial performance.
Performance other business line owned by the Company
is quite encouraging in 2018, and also give contribution to
the Company in present and future. A sustainable potential
business development plan by the Company will focus on
effort to maximize performance of subsidiaries in order to
give better contribution and always grow in the next year.
On the other hand the Company will focus on business
to be achieved are creating an employee that not only
smart and discipline, but also have individual mentality and
positive team passion that reliable for Indonesian labor.
CHANGED COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
In 2018 the Company have changed composition of Board
of Director from last year composition. Following are the
new composition of Board of Director based on Annual
General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 20, 2018:
Name Position
Harianda Noerlan President Director (Independent)
Hernowo Hadiprodjo Director
Johannes Tong Director
APPRECIATION
Board of Director enounce gratitude and appreciation to
all shareholders and stakeholders of the Company, the
Board of Commissioners, and all off management including
employees whom worked hard to take challenges and
perform with a very good achievement in 2018.
Highest appreciation also given to government agency,
customer, business partner, Capital Market community, and
media that support the Company activity.
Board of Director wished for success always be with us and
cooperation that have been going will work comprehensive
in harmony can continue well.
Jakarta,
For and on behalf of Board of Director
PT First Media Tbk
Harianda Noerlan
President Director
Aside of business aspect, the Company constantly assure
that every business activity implemented in line with the
prevailing regulation. On the other hand, the Company
internally informed various Standard Operating Procedure
(SOP), guidance on ethic code & professional responsibility,
and company regulation.
To ensure GCG practice, every month Board of Director
conduct a review on the future action and current activity
and that have been completed by the Company’s business
unit through Coordination meeting with management
from each of entity of the Company’s subsidiaries. Audit
Committee will responsible to Board of Commissioners of
the Company, and Internal Audit division that responsible
to the Board of Director of the Company actively involved
through its supervision function.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Corporate Social Responsibility carried out as regulated
by the Government through Government Regulation No.47
Year of 2012 regarding Corporate Social Responsibility and
limited liability Company environment and fully ascertained
will benefit to the community, such as scholarship, blood
donation, internet service to school in rural area and other
activities.
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
Enhancement of employee competency is part of human
resources development for the Company and also for
work labor in Indonesia. Human Resources Division of
the Company will carry out employee quality improvement
program through training and structural education and
planned in line with TMT business of the Company. In
the other hand, the improvement of human resources in
Communication Information Technology is very important for
the country to give a competitiveness in global competency.
CORPORATE CULTURE
Mental attitude and human resources behavior in
workplace and community became discipline foundation
and achievement to deliver a quality performance. Thus
will arranged and practiced as part of existence in work
environment in the Company. Amongst the objectives need
Bahasa Indonesia
PAGE 68Bahasa Indonesia
PAGE 70
218 219Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
1999); and PT Infracom Telesarana (2009-2012). In 2003,
he established Indonesian Multimedia Association (APMI) as
a Vice Chairman.
He also held a position as a President Director in a number
of company, among others: PT Media Citra Indostar (2001-
2004); PT MLC/Indovision (2001-2004); PT Datakom Prat-
ama (2005-2006); PT Infokom Elektrindo (2006-2009); PT
Indonesia Media Televisi (2012-2014). In addition, he was
also a member of Board of Commissioners and Board of
Directors in several companies of Bhakti Investama/MNC
Group, namely: Linktone-Nasdaq Listed (member of Board
of Directors); PT Bhakti Investama Tbk (member of Board of
Directors); PT Agis Tbk (member of Board of Directors); PT
Metrosel (member of Board of Commissioners);PT Mobile 8
Telecom Tbk (member of Board of Commissioners).
R. Soeparmadi | President Commissioner (Independent)
Indonesian citizen, aged 77, domiciled in Indonesia. He has
been holding the position of Independent Director of PT First
Media Tbk since 21st of April, 2017. He earned a Bachelor
Degree in English & English literature from the Institute of
Teaching & Education in Central Malang.
He is a professional executive with over 39 years of experi-
ence in the field of Corporate Finance, Asset Management,
Real Estate and General Management. He began his career
in Citibank NA (1969 – 1978) and was then appointed as the
Managing Director at PT Finconesia (Non Banking Finan-
cial Institute). He joined Lippo Group in 1990 and has held
several Director posts at various companies in the group,
among others PT Lippo Pacific Finance, PT Bank Bahari,
Lippo Cikarang, Lippo Land, Lippo Bank, PT Gowa Makassar
Tourism Development Tbk, one of Lippo Group’s township
developers at Tanjung Bunga, Makassar.
Teguh Pudjowigoro | Commissioner (Independent)
Indonesian Citizen, aged 66 years, domiciled in Indonesia.
He has been holding the position of Independent Commis-
sioner of PT First Media Tbk since 21 April 2017. He earned
Bachelor Degree from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
Faculty of Economy in 1976, and participated in various
seminars abroad.
He is a professional with more than 30 years of experience,
particularly in banking industry. He once work in Lippo Bank
as the Head of General Affairs Group, Head of Human Re-
sources Group, Head of Asset Management Group, and last-
ly as the Head of Financing and Operation Division in Lippo
Bank Syariah. He once also served as the President Director
and Director in Lippo Groups’ real estate company.
Ali Chendra | Commissioner
Indonesia Citizens, 58 years old, domiciled in Indonesia. He
holds the position as Commissioner of First Media since
April 2017. Previously Ali Chendra held the position as the
President Director of First Media since 2014. Ali Chendra
graduated his bachelor degree from Control Data Institute,
Toronto, Canada in 2003. He started his career as technical
staff in PT Metrodata/Wang Computer (1979-1983). Then
served as Director at PT Total Data (1983-1993); PT Tele-
point Nusantara (1993-1999); PT Telplus Digitalindo (1993-
PROFILE OF BOARD OF COMMISSIONERS
Hernowo Hadiprodjo | Director
Indonesian citizen, aged 76, domiciled in Indonesia. He
has been holding the position of Independent Director of
PT First Media Tbk since 21st of April 2017. He earned a
Bachelor degree in Law and Social Science from Univer-
sitas Indonesia (the University of Indonesia) and a Master
of Business Administration from Institut Studi Manajemen
dan Institut Manajemen Pembelajaran Jauh (the Institute of
Management Study and Institute of Long Distance Manage-
ment Study).
He began his career as the Assistant Professor and Lecturer
in Universitas Indonesia, and was the Middle Management
Staff at the Ministry of Higher Education (1960 – 1972). He
also held the position of Executive Staff and General Man-
ager at PT Bank Perniagaan Indonesia (1967 – 1982); Vice
President and Senior Vice President PT Bank Lippo (1982
– 1989), Finance and Operational Director at PT Bank May-
apada International (1990)
He is the founder and Executive Director of PT Bank Dagang
and Industry (1991), founder and Director PT Bak Centris
International (1993), President Director of PT Bank Solida
(199%), Independent Instructor and Advisor of PT Royalindo
Panasonic (1996), advisor of PT Bank Nusa Nasional (1997),
Director of Loan Credit and Marketing PT Bank BTPN (1997),
and Operational and International Director at PT Bank Putra
(1998). In the year of 2000, his position was Human Re-
sources consultant for PT Griya Mee Sejati and a member of
Teaching Group at the Jakarta Consulting Group, in addition
to holding a position as a Senior Partner at Kramadibrata &
Partners and the Founder of Hariwana Law Firm. In 2002,
Mr. Hernowo founded and served as Executive Director for
ATC Management & Consultant and in 2006 he began to his
role as advisor to PT Cilandak Town Square and a Consul-
tant of System and Company Procedures. He is also known
as an independent consultant in Management System and
Human Resources.
Harianda Noerlan | President Director (Independent)
Indonesian citizen, 56 years old, domiciled in Indonesia. He
has been holding the position of Independent Director of PT
First Media Tbk since 21st of April 2017, having previously
serves as Corporate Services Director and also Corporate
Secretary of PT First Media Tbk since 2006. He obtained his
Bachelor Degree in Mechanical Engineering from Faculty of
Engineering, Trisakty University, Indonesia.
He started his professional career in banking industry from
1990 to 2000 in PT Bank Niaga Tbk. His last position was
Senior Manager – International Banking Division Head. Then
he pursued his career in Indonesian Bank Restructuring
Agency – IBRA until 2002 with last position as Vice Pres-
ident – Group Head at Bank Restructuring Unit (BRU). Later
he join PT Bank Lippo Tbk until 2006. He held several posi-
tions, namely Senior Vice President – Channels & Alliances
Group Head; Director of Distribution Financial Services, and
Managing Director Compliance.
Johannes Tong | Director
Indonesia citizens, 51 years old, domiciled in Indonesia.
He holds the position as Director First Media since 24 April
2013. Johannes Tong obtained his Bachelor degree in phys-
ics, mathematics and business administration in Azusa Pa-
cific University and degree of Magister in Business Adminis-
tration from California State University, Los Angeles.
In addition to his position as Director First Media, he also
holds the position as Director in numbers of First Media
subsidaries, among others PT First Media Production (2008-
to date), PT Media Sinema Indonesia (2010-to date), and PT
Indonesia Media Televisi (2015-to date). He also served as
Director in Art Department, Pelita Harapan University.
His previous professional career among others was Loan
Officer in Bank of America, Area Manager of TIMS, Gener-
al Manager of PT Sopanusa Paper Mill & Converting, Gen-
eral Manager of PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General
Manager of PT Plasma Plastic Industry, General Manager
of PT Indonesia Performing Arts, and General Manager of
PT Melodia.
PROFILE OF BOARD OF DIRECTOR
Bahasa Indonesia
PAGE 72Bahasa Indonesia
PAGE 74
220 221Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Program organized by the Executive Center for Global Lead-
ership.
Started his career in 1984-1987 at the Adventist Develop-
ment Relief Agency as a Project Administration Officer then
worked in 1989-1993 at PT Pakerin Pulp Paper Product as
Finance Manager. He then worked as Treasury Manager
at PT Bristol-Myer Squibb Indonesia Tbk, before in 1998
starting his career at Lippo Group by teaching accounting at
Pelita Harapan University up to the position of Administra-
tive Director at the Pelita Harapan University Foundation in
2002 to 2017. He served as member of the Audit Committee
at PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk in 2015-
2016 and at PT Lippo Cikarang Tbk since 2017 to date. In
addition, he also served as an Independent Commissioner
at PT Multi Prima Sejahtera Tbk (2018 - now), PT Multipolar
Tbk (2018-now), and PT Star Pacific Tbk (2018-now).
Teguh Pudjowigoro | Chairman of Audit Committee
Indonesian Citizen, 66 years old and domiciled in Indonesia.
He has been holding the position of Independent Commis-
sioner of PT First Media Tbk since 21 April 2017. He earned
Bachelor Degree from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
Faculty of Economy in 1976, and participated in various
seminars abroad. Complete resume of Mr. Teguh Pudjowig-
oro can be seen in Board of Commissioner profile
Herman Latief | Member of Audit Committee
An Indonesian citizen, 72 years old, was born in Bukit Ting-
gi. He has been serving as a member of the Company’s Au-
dit Committee since 2014 to date. Mr. Herman Latief earned
a Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) from TFH, Hamburg,
Germany. He started his career as an architect at PT Widya
Pertiwi Engineering (1976-1978), a Director at a company
under the Kalbe Farma group (1979-1988), held several
positions at PT Lippo Cikarang Tbk with the latest occupa-
tion as the Vice President Commissioner (1989-2001), as a
Commissioner at PT Lippo Land Development (2001-2004),
a Commissioner at PT Bukit Sentul Tbk (2004-2005), a Di-
rector at PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), the
Audit Committee at PT Pacific Utama Tbk (2005-2007), the
Audit Committee at di PT Gowa Makassar (2005-2007), the
Audit Committee at PT Multipolar Tbk (2007-2009), actively
involved in the Board of Advisors of the Industrial Zone As-
sociation (HKI) (1995-2000) and the Vice Chairman of the
Real Estate Indonesia (1999-2008). He is currently holding
a position as a Vice Chairman of the Board of Advisors of
HKI (since 2000), the Vice Chairman of the Committee for
Industrial Zone Development of the Indonesia Chambers of
Commerce (KADIN) (since 2008), the Audit Committee of PT
Star Pacific Tbk (since 2010) and the Audit Committee of
PT Lippo General Insurance Tbk (since 2012) and Director
Member of PT Tjakra Tritunggal Perkasa (SPH Channel TV)
sejak 2016.
Laurensia Adi | Member of Audit Committee
Indonesian citizens, 56 years old and domiciled in Indone-
sia. He has served as a member of the Audit Committee
since July 2018. He holds a Bachelor’s degree in Business
Administration, Economics (Accounting) from the University
of Advent Indonesia in Bandung and a Masters in Business
Administration from Phillipine Christian University, Manila,
Philippines. He also participated in the Advance Leadership
PROFILE OF BOARD OF AUDIT COMMITTEE
Shinta Melani Paruntu | Member of Nomination & Remu-
neration Committee
Indonesian citizen, 47 years old and domiciled in Indonesia.
She completed her education and earned Bachelor Degree
from Faculty of Psychology, University of Indonesia. She is
a member of Nomination and Remuneration Committee of
PT First Media Tbk in 2015 and concurrently is Human Re-
sources Division Head. Since 21 April 2017, she also serve
as Corporate Secretary of PT First Media Tbk She has an
experience in human resources management in various
business industries. She started her professional career in
human resources management as Recruitment Officer in PT
Bank Danamon Indonesia Tbk
in 1996. She then joined Indonesian Bank Restructuring
Agency (IBRA) as Senior Human Resources Officer (1999-
2001) and PriceWaterhouseCoopers Public Accountant Firm
as Human Resources Assistant Manager (2002-2004) up to
her last position was Human Resources Manager in PT En-
ergi Mega Persada Tbk (2004-2008) prior to joining PT First
Media Tbk as Human Resources Division Head.
R. Soeparmadi | Chairman of Nomination & Remuneration
Committee
Indonesian citizen, 77 years old and domiciled in Indonesia.
He has been holding the position of Independent Director
of PT First Media Tbk since 21st of April, 2017. He earned
a Bachelor Degree in English & English literature from the
Institute of Teaching & Education in Central Malang. Com-
plete resume of Mr. R. Soeparmadi can be seen in Board of
Commissioner profile.
Markus Permadi | Member of Nomination & Remuneration
Committee
Indonesia citizen, 72 years old and domiciled in Indonesia.
He obtained his bachelor degree in Faculty of Engineering
at the University of Indonesia and master degree in Faculty
of Economy at University of Indonesia. He holds the position
as a the Nomination and remuneration member at PT First
Media Tbk in 2015 and holds as a Commissioner since 25
April 2013. He started his career in banking, he worked at
Citibank NA in 1971 to 1983 with his last position as Vice
President, PT Bank Central Asia years 1983-1990 as Direc-
tor, and Bank Lippo 1990-1998 years as President Director.
He also served as Assistant Secretary / Deputy of Public
Service and Resource Development in the Office of Minister
of State Enterprises / Management Body of BUMN in 1998
and Assistant Secretary / Deputy of Financial Services from
1998 to 2000. Later he served as a Commissioner of PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk 1998 to 2003. Later, he contin-
ued his career in PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk as
Commissioner from 1999 to 2000 and Independent Com-
missioner (2001-2007).
Markus Permadi served as Vice President / Independent
Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, then
served as a Commissioner on the Deposit Insurance Agency
in 2005 - 2008. He then joined PT Broadband Multimedia
Tbk as Commissioner (2006-2007). He also served as Pres-
ident Commissioner of PT Ciptadana Multifinance (2006
- 2007), Commissioner of the Primary Interaction Media
(2007 -2012), and President Commissioner of PT Star Pa-
cific Tbk (2009 -2013). Since 2012 until now, Markus Per-
madi served as a Commissioner of PT Bank National Nobu.
Since 1993, Markus Permadi take the time to take care of
education as Secretary of Pelita Harapan Education Foun-
dation until today.
PROFILE OF BOARD OF NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE
Bahasa Indonesia
PAGE 78
222 223Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
outlook delivered by World Bank in the report of Global
Economic Prospect released on Tuesday, January 8, 2019
in Washington DC, United States.
The Government through Ministry of Finance confirmed that
global economic uncertainty will contribute on pressure, and
be the main factor that will triggered domestic economic
volatility, also impact on the national economic grow.
In the Commission XI of DPR RI meeting on January 16,
2019, Ministry of Finance together with Central Bank
of Indonesia presented that potential risk of uncertainty
in global economy will grow along with the tendency of
increasing trade and strict liquidity. It shows from the
corrected global economy growth target in 2019 by 3.7
percent to 3.5 percent. However, the Government optimist
that Indonesian economy growth target can maintain by
mitigation policy that already prepared, even though still
need to be alert on dynamics fluctuation of global situation.
The Government targeted Indonesian economic grow by 5.3
percent in 2019, referring to grow achievement maintained
by 5.15 percent in 2018 and 5.07 percent in 2017. Several
achievement indicator in 2018 that predicted will continue
in 2019 are as follows:
1. Economic grow prediction will remain solid as
supported by consumption, from private sector
consumption as well as Government consumption.
The total realization government spending
reached Rp2,202.2 trillion or 99.2 percent from
State Budget (APBN) target. The total realization
government spending reached almost 100 percent
from the target.
2. Export still limited, and decreasing of import,
although still slightly high.
Export is predicted still limited affected by slowing
down the global economic growth. However
Import will decrease in line with the Government
economic policy, although it keep on growing to
meet domestic demand. Import of consumption
goods and capital goods will grow slowly, while
import for raw good is growing.
ECONOMIC OUTLOOK 2019
Global Economic Prospect
Generally in 2018 is year with full pressure for global
economy. In World Economic Forum on January 22-25,
2019 in Davos, Swiss, IMF Director, Christine Lagared,
said that, after two years of a strong economy growth,
the economy world have growth slowly compare to the
prediction, and economic risk have increase. Even though
the economy is growing, substantial risk are shadowing it.
Indications of slowing down the global economy already
visible on the second term of 2018. The main reason is
trade war between United States and China, the increase of
interest reference of Federal Reserve Bank of United States/
The Fed, and the weakening of global economic growth.
The weakening of global economy is predicted will continue
in 2019.
In the report, IMF projected that world economy grow by 3.5
percent in 2019. Advance economy also will declining path
in terms of economic growth by 2.0 percent in 2019 and 1.7
percent in 2020. The developing country, even though more
fragile in facing world economic fluctuation, the economic
grow outlook for developing country higher than the develop
country. Developed country economic projection grow by
4.5 percent, lower than 2018 of 4.6 percent. However the
projection grow lead to acceleration to 4.9 percent in 2020.
The main risk of projection is trade negotiation result
between United States and China. The slowing economy
in China is deeper than projected, also may lead to become
main risks that will interrupt world financial systematic
stability. If United States and China as the largest world
economy can resolved the differences without increasing
obstacles in trading, then the economy predicted may
recover and grow exceeding the basic outlook. The failure
to resolve the differences may cause increase in consumer
goods for customer, and may lowering down business
investment, also disrupting global supply chain.
Indonesian Economic Prospect
Indonesian economic grow outlook will be more challenging
in 2019 together with the weakening of global economic
grow that creates uncertainty. Indonesia faced pressure
from weaken of exchange rate, exiting foreign capital flow,
and dropping of national foreign exchange reserves. This
ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW
7. Inflation Under Control
Inflation can be controlled in the target range of +/-
3.5 percent in 4 (four) repeated years. In general,
the maintenance of national food supply and the
deflation in global food prices have supported the
controlled inflation of volatile foods.
The risks in Indonesia’s economic growth projection for
2019 are, first, slowing global economic growth and
predicted until 2020. Second, trade war and protectionism
between the United States and China. Third, the normal-
ization of interest rates in the US central bank, the Fed.
The three risks of global uncertainty will have an impact
on the risk of Indonesia’s economic growth through the
transmission of tradding and financial channels, which
leads to an increase in the current account deficit, reduce
in exports, and fluctuations in Rupiah exchange rate.
Prospect for Digital Economy
Digital economic growth has become a trend in almost all
countries in the world. Quoting Mckinsey Global Institute’s
research in 2016, that 10 percent of the world’s Gross
Domestic Product (GDP) is a contribution from the digital
economy. Oxford University Research states that the world
digital economy in 2017 has reached 11.5 trillion United
States Dollars or 15.5 percent of world GDP. In fact, in the
next 2025, the digital economy is predicted to reach US $
23 trillion or 24 percent of world GDP.
In Southeast Asia, the market value of the digital economy
in 2025 is predicted to reach 240 billion United States
Dollars. Indonesia, as the largest economy in the region,
is predicted to be one of the main contributors that reaches
50 percent of the digital economy gross merchandise value
(GMV). The high population of internet users, around 133
million internet users, has pushed Indonesia to become the
largest and fastest growing digital economy in Southeast
Asia. Until the end of 2018, there are four market leaders
or startups with Unicorn valuation status in Indonesia. The
total valuation of the four Unicorns reached a value of
around 20 billion United States Dollars or around Rp280
trillion Rupiah. The government itself targets, at least there
will be one more startup that holds the title of unicorn and
one startup with decacorn status will be born in Indonesia.
The status of unicorn and decacorn itself is intended for
startups with valuations above 1 billion United States
Dollars and 10 billion United States Dollars.
3. Deficit in balance trade in 2018 is decreasing.
Deficit in 2018 budget amount of Rp259.9 trillion or
1.76 percent compared to Gross Domestic Product
(PDB). The deficit budget is lower compared to
State Budget in 2018, even compared to last year
budget deficit is dropped sharply from 2.51 percent
in 2017.
4. Foreign capital inflows occurred again
Foreign capital inflows occurred again in October –
December after slightly down in the mid of 2018.
The trend of foreign capital inflow in Indonesia is
predicted to continue into January 2019.
5. Forex Reserves has raised
Indonesia’s forex reserves registered at 120.7
billion United States Dollars at the end of December
2018, has raised compared to 117.2 billion United
States Dollars at the end of November 2018. The
position of forex reserves was capable for financing
for 6.7 months of imports or 6.5 months of imports
and Government debt payment. Comparing with
the international adequacy standards of around 3
months of imports, the position of forex reserves is
above the standard.
6. The stability of prices is maintained supported by
the value trend of a stronger Rupiah exchange rate.
Towards the end of 2018, the development of
the Rupiah exchange rate tended to strengthen,
and the strengthening trend continued in January
2019. Strengthening of the Rupiah, among others,
was influenced by foreign capital inflows due to
a conducive domestic economy and attractive
domestic returns, and uncertainty in the global
financial market slightly subsided.
Bahasa Indonesia
PAGE 84
224 225Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
In Indonesia, the digital economy has become one of the supporting components of national economic growth. In the past four
years, the digital industry in Indonesia has grown +/- 10 percent per year, double comparing to the national economic growth.
The contribution of the digital economy itself to national GDP in 2018 has reached 8.5 percent. This figure is up compared to
the contribution in 2017 of 7.3 percent.
For 2019, the Government projects the national digital industry will grow above 11 percent per year, because the entire
Indonesia is targeted to be connected to the internet network. The efforts made by the Government to develop the digital
economy are to attract investors to invest in Indonesia. At the 2019 World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos,
Switzerland, the Indonesian delegations brought 3 (three) main agendas, the development of digital technology and Indonesia’s
potential in the digital economy sector, economic issues 4.0, and environmental issues and the influence of technology on the
economy world. The main focus in WEF annual meeting was the delivery of convenience and an increasingly better investment
climate in Indonesia.
The government also began to build supporting infrastructure for the digital economy, specifically the settlement of the Palapa
Ring satellite. Infrastructure development is carried out together with telecommunication operators, which will focus on
feasible areas on a business basis, while the Government will focus on areas that are less feasible on a business basis. So
that telecommunication and internet networks in Indonesia, which supported by fiber optic cable and satellite networks, can
immediately connect all of Indonesia.
Niaga is confident to develop telephony service, especially
in telecommunication solution business.
Product & Services
Telephony services have an intense competition between
similar businesses. For this reason, MSH Niaga prioritizes
excellence in the use of products and technology, as well
as providing responsive customer service and meeting
customer needs.
Global Voice
Is a telephony system solution intended for corporations
who want a telephony system facilities that can support
their business operations. Customers can benefit from
global voice services such as saving telephone rates
and their control telephone usage/ traffic in business
operations.
Global Voice has several solution to accommodate the
customer needs as follows:
1. Calling Card Service with access code 12000
This service cooperates with Telkom and using
access code 12000, which will enter Telkom’s
server. All telephony lines using this code will
pass through the Telkom network.
2. Customize Telephony Facility
It is a telephony service that flexibly adjusts
the need to implement telephony technology.
This service is very flexible and in accordance
to customer needs in using telephony system
facilities. One solution is given by implementing
the configuration of the SIP (Session Initiation
Protocol) Trunk, and FWT (Fixed Wireless
Terminal).
Vino – Cloud PBX
Vino is an IP-based business telecommunications solution,
which regulates and integrates fixed telecommunications
(PSTN) and smartphones through cloud technology. Vino
help/ improve productivity for users and business processes.
A Glance of First Media Businesses
First Media is a company working in the area of Technology,
Media and Telecommunication (TMT) business which
includes broadband internet services by cable and wireless,
pay television subscription services, data communication
through digital communication network, in-buildings
passive multimedia infrastructure services, telephony
network services through an integrated smart network, and
multimedia content creator.
As a leading company in TMT business, First Media seeks
for innovation in telecommunication sector, television
programs, service network construction and infrastructure
expansion, and creation of multimedia content, as well as
synergizing all of the products, services and solutions for
customer satisfaction.
First Media businesses that operate by its subsidiaries
and/or association along with the service products are
generated as follows:
1. Telecommunication Business Segment.
2. Media Business Segment.
3. Content Creator Business Segment.
OPERATION REVIEW PER SEGMENT
Integrated Smart Network Telephony Business
A Glance/ Profile
One of the available telecommunication service is the
telephony value added service, which provide telephony
value added service for basic telephony, including
telephony service through smart integerated network,
calling card, and interactive voice response technology,
and public radio page.
PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH Niaga”) is one
of the telephony value added calling card service provider
with affordable price. First Media has the vision to become
a leading telecommunication solution service in Indonesia.
MSH Niaga market are mostly the corporate customers in
Jakarta and Surabaya. Until 31 Desember 2018, MSH Niaga
has served more than 1,000 corporate customers from
various industries, such as hospital, banking, insurance,
pharmaceutical, automotive, and mining. As the need of
telecommunication service in Indonesia is increasing, MSH
PRODUCTS AND BUSINESS REVIEW
226 227Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
integrated network operated by high technology Hybrid
Fiber Coaxial (“HFC”) cable and able to operate 870 MHz
two-way broadband services.
Product and Services
“FastNet” is an internet service cable based product. This
product is available in Indonesia as the first product that
provide fast and affordable internet services that cost IDR
99,000 for speed up to 384 Kbps. With HFC network with
frequency up to 870 Mhz, FastNet is able to deliver large
bandwith to Indonesian citizens.
Currently, the coverage of FastNet service has reach
Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan and Batam.
First Media and its subsidiaries consistently implementing
the best development technology in all of the products to
generate integrated telecommunication and multimedia
services. In 2015, First Media well-known as the first cable
broadband service provider whom able to provide 200 Mbps
capacity to its subscribers and then later launch the 1Gbps
speed services which available through improvement on the
quality of the broadband technology by Fiber to the Home
(FTTH) services in 2016. In 2017, First Media improves the
quality of the broadband technology by launching the smart
living services as an augmented product.
“Datacomm” is a high speed data communication service
by mean of fiber optic cable for business and other
commercial needs. Through fiber optic infrastructure,
DataComm provides data services for corporate customers
in various industrial and business sectors. DataComm
service has been serving the internet service for corporations
in financial business area in Jakarta for many years.
This corporate solutions service consists of internet service,
bandwidth on demand, IP Transit, Metro Lease line, Intercity
lease line, International lease line, MPLS VPN solution, Data
Center hosting, Web hosting, Content Delivery Network, IP
Phone, Clean Pipe and PaaS/ IaaS for cloud services. Those
several solutions can provide convenience for corporations
in supporting their business, and gives the perception that
First Media is the best corporate partner in supporting
business acceleration.
Vino has a mobile client that allows its usage atremote
locations and does not depend on the location of the
telephone system. By using a smartphone as an extension,
without the need to be physically connected, users can
connect to their offices freely anytime and anywhere.
Vino was created to provide more benefits to corporate
customers, especially for who want cost saving, flexibility in
development and high mobility.
The use of this product can be implemented in various
business contexts such as retail stores where Vino can
connect all their branches into one telephone system, no
need to have multiple PBXs in each store/ branch. This
method will save on call costs, and because each shop/
office is provided with an extension, PBX procurement costs
are not needed in each store. Calls between extensions
(shop/ branch) are free.
In addition to retail stores, corporates who have many
branch offices, regardless of their geographical location, can
use this telephony system to save costs in maintaining PBX
hardware (in all branches) and manage various telephone
systems in many branches.
Some companies who also implemented the concept of
joint office (leased together to several tenants) can use Vino
where Vino allows shared office owners easily providing
telephone facilities to their tenants. In addition to providing
telephone numbers, Vino can also generate usage and billing
reports for each tenant, making it easier for collection.
Telecommunication Business Segment
Telecommunication business segment divided into 4 (four)
business categories, which are: cable broadband network
services, broadband wireless access network, telephony
business through an integrated smart network and
construction of telecommunication infrastructure.
Cable Broadband Internet Network Business
A glance/ Profile
In the beginning, this business was operated by First Media
itself in the year of 2007 and afterwards was novated to PT
Link Net Tbk (“LN”) since 2011 until this present-day. This
business provide an integrated services, which is (i) high
speed broadband internet service (“FastNet”) and (ii) digital
communication service through digital telecommunication
network (“DataComm”). All of the above mentioned
products, which are internet service packages without
limitation of quota usage.
To respond the public demand of fixed wireless internet
for permanent use (at home or office), in early 2017 BOLT
launched BOLT Home Unlimited product which is a True
Unlimited postpaid service with 5 (five) choices of speeds
up to 50 Mbps. BOLT also provides Outdoor CPE (Customer
Premise Equipment) devices that increase signal’s
reception quality, therefore customers can get a much
better experience in enjoying BOLT internet service. As of
mid December 2017, BOLT has acquired more than 70,000
subscribers through this Unlimited BOLT product.
For the first time in Indonesia, BOLT launched Unlimited
internet prepaid product without quota limitation in 2017.
This product consists of 3 (three) variant data packets
with difference validity, the longest is up-to 30 days with
download speed up-to 8 Mbps. To complement Unlimited
prepaid internet product variants, BOLT continues to roll out
its Unlimited Starter Pack prepaid product in October 2017.
This product is intended for use on mobile phones, with
download speeds up-to 3 Mbps, and is available in 2 (two)
different product variations, with 30 days active period.
As of mid December 2017, BOLT has acquired more than
18,000 subscribers only through this prepaid Starter Pack
Unlimited product only.
Based on the insight and understanding that over 70% of
data usage is for video consumption, in October 2017 BOLT
announced the first Over The Top (OTT) service partnership
with HOOQ, the Southeast Asia’s largest Video On Demand
service. This collaboration provides an opportunity for
BOLT subscribers to enjoy quality entertainment through
the HOOQ app containing streaming video, local movie
downloads and international blockbusters and TV series
anywhere and anytime. As of mid December 2017, more
than 35,000 BOLT customers have enjoyed HOOQ video
services through this collaborative program.
Broadband Wireless Access (BWA)
A glance/ Profile
Based on years experiences in managing the broadband
internet network, First Media understand that the escalation
of needs of broadband wireless access in for mobile
customers.
Internux is First Media’s subsidiary that operates wireless
broadband internet network – Broadband Wireless Access
(BWA) under the brand of “BOLT! 4G Ultra LTE”. This service
is adopting the 4G LTE-TDD (Long Term Evolution – Time
Division Duplex) and advanced network technology , namely
LTE Advanced (LTE-A) that can carry up-to 300 Mbps
downstream.
Until the end of 2018, BOLT! has regular (individual)
customer market segmentation and corporate customers.
In 2017, BOLT announced that has acquired more than
3 million subscribers from both segments. To support its
services, BOLT currently has 3.275 sites of BTS (Base
Transceiver Station) spread over Jabodetabek and Northern
Sumatera areas.
During 2018 First Media together with Internux, a subsidiary
of First Media, also developed a wireless network service
area based on 4G-LTE TDD (Time Division Duplex) spread
across Jabodetabek and Northern Sumatra.
But in the course of its business, First Media and its sub-
sidiary, Internux, faced many challenges and competition.
One of the challenges faced is on December 28, 2018, First
Media and Internux as 4G LTE service providers with its
BOLT! trademark received a Decree Letter from the Min-
ister of Communication and Informatics of Republic of In-
donesia. Responding to the letter, First Media and Internux
supported the decision of the Minister of Communication
and Informatics and were willing to stop 4G LTE services in
Jabodetabek, Banten and Medan effectively from the date
of the Decree.
Product and Services
With the mission of “Transforming Lives”, BOLT! serves the
demand of mobile and fixed broadband internet network.
BOLT! is the only wireless broadband internet service
provider in Indonesia that has Ultra Unlimited internet
228 229Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
15 Cikarang City Walk Cikarang
16 Maxxboxx Orange County Cikarang
17 Lippo Plaza Medan Medan
18 Sun Plaza Medan
19 Plaza Medan Fair Medan
20 Lippo Mall Kuta Bali
21 Duta Plaza Bali Bali
22 Lippo Plaza Sunset Bali
23 Bandung Indah Plaza Bandung
24 Istana Plaza Bandung
25 Lippo Plaza Jogja Yogyakarta
26 Palembang Icon Palembang
27 Lippo Plaza Keboen Raya Bogor Bogor
28 Depok Town Square Depok
29 Lippo Plaza Ekalokasari Bogor Bogor
30 City of Tomorrow Surabaya
31 Lippo Mall Kemang Jakarta
32 Blu Plaza Bekasi
33 Palembang Square Palembang
34 Mall of Serang Banten
35 Lippo Plaza JemberJawa Timur
36 Lippo Plaza Lubuk LinggauSumatera Selatan
37 Benton Junction – Maxx Coffee Tangerang
38 UPH Gedung A – Maxx Cofee & Books & Beyond
Tangerang
39 Supermall Karawaci – Hypermart, Matahari Dept. Store & Foodmart
Tangerang
40 Aryaduta Kuta Icon Bali
41 Menara Asia Tangerang
NEW LOCATION 2018
42 Lippo Plaza Jakabaring Palembang
43 Malang Town SquareJawa Timur
44 Sidoarjo Town SquareJawa Timur
45 Lippo Plaza KupangNusa Tenggara Timur
46 Kediri Town SquareJawa Timur
47 Lippo Plaza BatuJawa Timur
48 Lippo Plaza GresikJawa Timur
TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION BUSINESS
A glance/ Profile
PT Prima Wira Utama (“PWU”) is a subsidiary of First Media
that engaged in the business of construction, management,
operation and arrangement of telecommunication
infrastructure. This telecommunication infrastructure
includes but not limited to Distribution Antenna System (DAS),
cellular phone signal amplifier, digital signage, CCTV, EDC
machine, and many other forms. This telecommunication
infrastructure is provided in office buildings, residential
areas (housing complex and apartment), hospital, hotel,
education center, and shopping center. Devices used in this
service is owned by First Media.
Currently PWU has built in-building solution in 68 buildings
spread throughout Indonesia. PWU has also develop wireless
infrastructure in 46 shopping center, 1 hotel, 1 office
building and 3 hospitals, in order to deliver Wi-Fi services to
tenant and customer of the shopping center or hospital. This
infrastructure delivered by PWU in cooperation with Link
Net so it would enable customer to enjoy the fastest wi-fi
up to 100 Mbps which is the fastest facilities for shopping
center and hospital customer in Indonesia.
Here are the list of buildings that equipped with WI-FI
network until the year of 2018:
No Building Name Location
1 Lippo Mall Puri Jakarta
2 PX Pavillion Jakarta
3 Pluit Village Jakarta
4 Plaza Semanggi Jakarta
5 Gajah Mada Plaza Jakarta
6 Tamini Square Jakarta
7 Pejaten Village Jakarta
8 Cibubur Junction Jakarta
9 RS. Siloam Kebun Jeruk Jakarta
10 Hypermart Lippo Karawaci Utara Tangerang
11 RS Umum Siloam Karawaci Tangerang
12 RS. Siloam Lippo Village Tangerang
13 Maxxboxx Karawaci Tangerang
14 Lippo Mall Cikarang Cikarang
cooperate with BOLT! 4G LTE. FirstMediaX can also be
accessed through Google Chrome or Firefox browser.
FirstMediaX application can be downloaded through App
Store (Apple IOS) or Play Store (Android).
Such demand push First Media to provide its television
subscription network with Smart Box X1 HD that equipped
with internal DOCSIS 3.0 modem with interactive facility,
so that subscribers are able to enjoy Video on Demand,
7-days Catch-Up TV, Personal Video Recorder, Games, Video
Streaming, Mirror Casting, Dolby 5.1, 4K Technology and
access to broadband internet with Google Android Lollipop
platform. As result, subscribers are able to access various
Android applications such as Youtube, Gmail, Facebook,
and Twitter. X1 HD smart box also functioning as Wi-Fi
with DLNA that enable Wi-Fi access to the whole house.
The scope of HomeCable subcription television includes the
area of Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang and Bali
and can be enjoyed by audience in all ages.
First Media has long concerns for contents that are
prohibited for children. Therefore, the products are also
equipped with parental controls feature, either for internet
service or subscription television services. First Media
believes that technology must provide certainty for the
parent in relation with the content to be consumed by their
children.
DIRECT TO HOME PAY TELEVISION BUSINESS (SATELLITE)
A glance/ Profile
BiGTV is one of the business units of First Media that
engaged in providing direct-to-home subscription television
services. BiGTV established under the legal entity name of
PT Indonesia Media Televisi (“Indonesia Media Televisi”)
which is an affiliated company of First Media.
The percentage of television penetration in 2014 was
59,6% and predicted to remain increase until 69% in the
year of 2023 (MPA Data 2015). While the level of television
subscription penetration is still very low, which is 10%
in 2014 and 14,5% in 2023 (MPA Data 2015). This data
provide us information that there is a big potential to provide
subscription television services to Indonesian citizens.
Considering Indonesia geographical condition that are
49 Lippo Plaza MadiunJawa Timur
50 Lippo Office Thamrin – Retail Area Jakarta
51 Lippo Plaza Mampang Jakarta
MEDIA BUSINESS
Media business is divided into 2 (two) business categories
which are the cable subscription television service and
direct to home subscription television service.
CABLE SUBSCRIPTION TELEVISION
A glance/ Profile
First Media subsidiaries, PT First Media Television (“First
Media Television”), in cooperation with Link Net for
utilization of network cable, to deliver qualified television
broadcasting in High Definition format with the most
channels in Indonesia with the brand name “HomeCable”.
There are various channels delivered by HomeCable, starting
from the education, news, music, entertainment, lifestyle,
and children. Not only broadcasting the international
channels, HomeCable also provides 6 local in-house
channels produced by First Media business units, such
as J’Go, Dangdutz, Hi TV, MIX, Foodie TV and BeritaSatu
News Channel. All in-house channels are produced by
PT First Media Production (“First Media Production”) and
PT First Media News (“First Media News”), are part of
creative channel from HomeCable to support local content.
Product and Service
Currently, the necessity to watch television without limitation
of space has become a high demand for people in all over
the world. The audiences are no longer want to be restricted
with the requirement to enjoy movies, favourite channels,
especially live shows at home. Television audiences expects
the availability of technology that enable them watch in
their own mobile device. The necessity to watch television
through internet network services become viral.
Using the tagline of “TV Anywhere” through FirstMediaX,
First Media implement the technology that would enable
subscriber to watch their favourite channels through
PC, laptop, smartphone, or tablet including watching
live streaming. To ensure the freedom to watch, Link Net
230 231Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
be made in advance in accordance with the package
or prepaid by voucher. This prepaid system is similar to
the process of top up credit in cellular phone, however
subscribers has to purchase the decoder and satellite dish
prior the use of service.
CONTENT PRODUCTION BUSINESS
Content production is one of the business line that need
to be developed in global TMT business competition.
First Media subsidiaries, PT First Media Production (“First
Media Production”) and PT First Media News (“First Media
News”) has become the business units of First Media in
producing and developing broadcasting channel.
FIRST MEDIA NEWS (BERITASATU NEWS CHANNEL)
A Glance/ Profile
The need of latest information has become the demand
of modern communities. The continuity of information
updates even becomes a part of competition for content
provider in this era. First Media encourages First Media
News as news and information generator that distributed
through “BeritaSatu News Channel”. First Media establish
this business unit in 2008 as a strategic movement to
develop different value in broadcasting industry.
First Media, through First Media News, is able to provide
information and news to public with high standard of
journalism alongside while upholding the integrity value,
objectivity, impartiality, and news accuracy. A strong
editorial vision that respects objective values, brilliant,
comprehensive and investigative are the values that
always maintained by BeritaSatu News Channel.
Product and Service
BeritaSatu News Channel
The program designed by BeritaSatu News Channel divide
into 2 (two) section such as journal program that contains
latest news and current affair program that presents the
new information and knowledge. The list of programs in
BeritaSatu News Channel are as follows:
mostly consists of islands, the most suitable technology
infrastructure to reach the whole Indonesia territory is
satellite technology. First Media see this business unit could
be a good opportunity in distributing contents massively to
throughout the archipelago.
Product and Service
BiGTV distributes the channel in KU-band frequency with
Lippo Star-1 satellite that launched in July 2012. At the
moment BiGTV uses 3.5 transponders to present 102
channel that consist of HD channels and SD channesl.
BIG TV offer several package and subscription method as
follows:
Bundling Package
This bundling package is the combination between mobile
internet and home internet BOLT! 4G with Satelite TV. This
service covered only in Jabodetabek and Medan area. The
bundling package offered is as follows:
No Package Name Specification
Mobile Internet
1 BIG Deal 20 Gb 100 Mbps and 62 Channel
2 BIG Deal Unlimited 10 Mbs and 62 Channel
3 BIG Sun Unlimited 10 Mbps and 72 Channel
Home Internet
4 BIG Deal Unlimited 8 Mbps and 62 Channel
5 BIG Deal Unlimited 13 Mbps and 62 Channel
6 BIG Deal Unlimited 19 Mbps and 62 Channel
7 BIG Deal Unlimited 50 Mbps and 62 Channel
TV Package
Beside bundling package, BIG TV offered a single product
or TV only services that divided into 4 (four) packages
subscription :
No Package Name Specification
1 BIG Universe 97 Channel
2 BIG Star 86 Channel
3 BIG Sun 74 Channel
4 BIG Deal 62 Channel
Subscription Method
BiGTV also facilitate its subscribers with two service
options which are postpaid, where the subscribers use
equipments on rental-basis and payment options would
Nama Program Deskripsi
dK Show 60 minutes talk show with inspirational figures to explore topics that are close to people’s lives, pub-lic-oriented, highlighting human sides. Guided by Donny deKeizer as presenter, the program warp in an easy going conversation but influence the audience to get up and act on the live examples of prominent figures presented in each episode.
Special Interview with Claudius Boekan
As the name implies, this talk show program only presents the top figures in the field. Hosted by the BeritaSatu Channel News Editor, Claudius Boekan, the program features in-depth interviews of figures from various sectors, from policy makers, top leaders in government, presidential candidates, influential politicians, private figures, NGO figures, to leading artists.
Female Zone Presenting only inspirational women figures, this program aims to inspire women from various fields who excel and change their environment.
People & Inspiration On the spot talkshow with inspirational young figures, presented in a casual yet weighty pack. The figures presented are those who have worked and brought changes in their respective environments.
In-depth Long and deep coverage of topics that affect people’s lives to point out the problems, causes, and ideas and thoughts that might be the solution.
Travel Notes Contains of reporter travel to places of interest, inspirative, and worth a visit. In addition to reviewing the visual advantages of each tourist attraction, this program also raised the values of the wisdom of the location.
Prime Time The main news program featuring the latest issues and events of the political, legal, economic and social areas of society that occur throughout the day.
Money Report Programs that feature a variety of important economic events, ranging from capital markets, money markets, and corporate actions and important economic policies.
Football Insight The sports program which packed with an event approach and resource analysis
BeritaSatu News Channel Access
BeritaSatu News Channel can be accessed on channel number 6 (Standard Definition) and channel number 301 (High Definition)
in HomeCable television subscription. On top of that, BeritaSatu News Channel also cooperates with several national PayTV,
local, terrestrial digital, FTA analog terrestrial, FTA digital terrestrial and Mobile Internet. Since December 2017, BeritaSatu News
Channel also broadcast in indovision network in chanel number 103.
FIRST MEDIA PROtDUCTION
A Glance/ Profile
First Media Production (FMP) was established in 2008. This business unit is engaged in private television broadcasting. First Media
Production divide their business into 3 divisions which are production, post-production as well as event. The specific forms of the
business model run by First Media Production are television commercial, event, company profile maker, channel and movie (short
movie and movie).
First Media Production has produces in-house channels, such as Foodie, Hi!, J’go. In 2017, First Media Production presents a
new channel called Home and Living. In addition, First Media Production also produces advertisements and develops in-house
broadcasts delivered through HomeCable and BiGTV.
232 233Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Product and Service
Cinematography
List of in-house channels produced by FMP until 2016 :
Movie Name Year of release Genre
Sepuluh 2009 Drama
Mica 2013 Romantic Drama
Blusukan Jakarta 2016 Drama Adventure
List of in-house channels produced by First Media Production since 2008:
In-house channels name Genre Description
Foodie TV Culinary Program that examine various oriental and Indonesian food.
Hi TV General Entertainment Information and entertainment program addressed to teenager and adult in Indonesia. This program present inspiration for society, from culinary, cooking, health, fashion, and music.
JGo Movie Program that specifically contain of Indonesian movie.
MIX Music Music program that contain music clip whether local or international.
Dangdutz Music Music program that specifically present Indonesian Dangdut.
Home and Living General Property Program that discuss about architecture and home in-spiration
Latest Programs
In this year, First Media Production consistently release several numbers of new programs from various genre such as food,
kids, music and featured. Here are the description or summary of the program that produced by First Media Production:
No Genre Program Name Brief Description
1 Food Show Your Taste A program that shows the ability of culinary experts in making and serving a dish.
Cooking Table Simple, attractive and tasty cooking tutorial programme.
Veggie Delight A program featuring recommended restaurant around Jakarta for vegetarians
Sambal Indonesia A program featuring various kinds of Indonesian special chili sauce.
Dapur Anak Nusantara Showing the ability of children to duplicate a dish.
Viva La Carne Culinary program that provides referenced places to eat for meat lovers.
The City Light A program that shows eating places on the rooftop of a building, thus adding a distinctive impression for visitors.
Bake Away Attractive baking program guided directly by hotel chefs.
Seafoodishes Culinary program that provides referenced places for seafood lovers.
Wok Cuisine Special cooking program for Chinese cuisine.
7AM to 7PM Cooking program with breakfast, lunch and dinner menus, complete with calo-ries information.
2 Kids Go Smart Programs that provide information about the interesting science.matters for children.
Sahabat Fauna A children’s programme to know animals
3 Fashion Dress Code Showing information about the world of the latest fashion trends and is perfect for milenials who want to look fashionable.
Lookbook Guide A program that provides information about fashion trends from world class de-signers and displayed directly from the catwalks.
4 Music Hits Zone Music program that plays modern music and updates from bands and singers who are currently trending/ hits.
Music On Loc Music program that plays the latest music and have conversation and discus-sion with Indonesian mucisians.
Zona Retro Musical program for nostalgic music lovers.
Discover A musical program that shows musicians who are re-covering the work of other musicians.
5 Travelling One Two Trip Simple travel program that is loaded with information on the destination.
6 Featured The Workground A program that guides viewers to see unique, inspiring and pampering offices.
Home Craft The program that presents handicrafts made by local people from various places in the nation.
Go Fit Program that provides simple sports treatments that can be done at home or at the gym.
Luxury Staycation Programs that provide information about hotels and/or luxury or premium ac-commodation.
Mind Blowing Exper-iment
Program which features experiments in the exciting world of science.
Gadget Freak A program that provides information on the development of gadgets and every-thing in it.
234 235Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Since 2011, the size of VIEW magazine adjusted to suit the
needs of customers and more practical and efficient way to
be carried everywhere. Over the consideration as well as
many demand to obtain VIEW magazine, at the end of 2011
customers watered down again to obtain a VIEW magazine
by means of downloaded VIEW magazine at no charge
through digital devices, especially smart phone owned by
customers, through Wayang Force application. In line with
the moment, now VIEW magazine has been working with
some applications such as Gramedia Digital, Higo apps,
buqu apps, BeritSatu apps and Indonesia Magazine apps. In
addition, VIEW magazine digital version can be downloaded
at no charge through FirstMediaX (Bit.ly/ViewFirstMedia)
website and BigTV (Bit.ly/ViewBigTV) website.
MARKETING STRATEGY AND PROMOTION
Strategy Illustration Concept
First Media implemented integrated and comprehensive
marketing strategy to raise the favorable brand that can
give a positive impact to the sales. Therefore, First Media
focusing on how to keep the three aspect of management
which is Product, Brand and Customer Management.
The expectations from the above mentioned aspect is that
First Media able to form customer enthusiasm on the product
and services. As an aspect of marketing management,
First Media make an illustration of marketing concept that
implement and becoming guide for its’ subsidiaries.
MARKETING STRATEGY IMPLEMENTATION
BOLT! 4G Ultra LTE
First Media’s formulated marketing strategy for Broadband
Wireless Access 2.3 Ghz business is as follows:
1. Increase MIFI 4G users especially for the youth
market segment and consumers who have high
mobility behavior by offering various MIFI models
as needed.
2. Established customer service outlets (Bolt Zone)
at several strategic points in Jabodetabek and
northern Sumatera areas that make it easier for
consumers to interact with 4G Bolt service.
3. Offer Unlimited package service for Smartphone
or Bolt Home users with 2 (two) subscription
method ie prepaid and postpaid.
VIEW MAGAZINE
VIEW magazine is one of the communication media reserved
for First Media customers, either in the form of conventional
and digital form. In addition, can help content TV channels
working with First Media in terms of increasing the potential
in the number of subscribers as well as the value of a the
TV channel itself.
This direct marketing business can be widen the scope
of the base customers, whether the customers who could
potentially to be improved its service package (top up
package) nor the First Media prospective new customers.
One of it approach is through review article about the
event and interesting seed programs from channels is in
First Media network and coverage event that takes place in
Indonesia, especially in Jakarta area that have high value
on news.
The need to present interesting articles it can be divided
into several segments, i.e. for adult of 58%, women 14%,
man 14%, teenagers 7% and childrens and baby 7%. It is
expected that the split of segments meets the daily needs of
First Media subscribers for various events and information
on they custom. As for the event and information presented
by First Media for subscribers among others: about sports,
technology, tourism, culture (especially Asia), music, movies
(starting from cartoon to action movie), fashion, electronic
game, cooking, and other.
The contents of VIEW magazine covering schedule of
the event 22%, articles 74% and advertising 4%. The TV
channels can participate to increase the numbers of viewers
through the pages of a quiz and advertisement pages, either
one page and banner ads, by providing information about
the campaign being excecuted in the same month. Of
such cooperation was proposed can be done with some TV
channels all at once every month.
VIEW magazine have established cooperation with
Cek&Ricek as a part of enrich and extending the provision of
information to readers by giving 12 an addition pages. The
cooperation has been established since September 2011
until today. This cooperation has brought additional value
for VIEW magazine into the delivery of information about the
entertainment worlds and the businesses entertainment in
Indonesia.
1. Displays monthly bills and product package
names.
2. First Media network conditions.
3. Credit card payment features and other
payment guides.
4. Features of additional package purchase
(add-on).
Beside product and billing information, an
application called “My First Media”, comes with
a “self-diagnostic system” feature. Advanced
features provided by First Media to facilitate
customers in handling technical issues in place.
6. Established customer services team related to
product information, subscription registration,
installation schedule, to handling damage. In
addition to Contact Center, First Media formed
a customer handling division that is divided into
two teams to tackle subscribers problems.
7. Technical support team helps more Subscribers
by phone in contact center and handling
subscribers problem through system. Field
care team, is a team to overcome subscriber’s
problems in the field. This team will come to
every subscriber’s home to solve problems such
as cable damage, STB turnover, and handling in
the installation of product devices.
8. Marketing channel through telephone using a
telesales agent.
9. Use social media in promoting products of
subsidiaries. The social media used through
Facebook, Twitter, Instagram and Youtube.
10. First Media commercial sites or websites can be
accessed through www.firstmedia.com; www.
bolt.id; www.bigtvhd.com; with the objective
to enable subscribers to access products and
services.
4. Adding the infrastructure of Base Transceiver
Station (BTS) 4G at several strategic location
points in Jabodetabek and northern Sumatera
areas. This is to maximize 4G network
connections so customers can enjoy BOLT
service optimally.
5. Marketing Channel through telephone using a
telesales agent.
6. Cooperation with outlets partner as marketing
channels use to distribute BOLT products! 4G
through mobile phone outlets.
7. Increase internet speed up-to 300 Mbps.
FASTNET & HOMECABLE X1
FastNet & HomeCable X1 both are product and service for
home segment. The marketing strategy formulated by First
Media for these two products are as follows :
1. Offering an integrated services with bundling
packages between the Internet and Pay TV.
2. Offering Android-based STB (set-top-box) X1
Prime that can optimize pay-TV services through
additional features such as PVR (Private Video
Recording).
3. Offering an over-the-top (OTT) service
application, First Media X which is a streaming
content service through smartphones and
tablets.
4. Develop e-mail notification system and
procedures regarding the network condition.
Should the network conditions in a particular
residential area were in trouble, the customer
service will directly inform the network
conditions to the subsccriber and the estimated
time of recovery.
5. Provide an application called MyFirst Media that
can be accessed via IOS and Android based
smartphones. This application is provided to
facilitate customers in accessing information
such as:
236 237Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
can be backup when there is interruption in
Telkom network.
3. Encourage Hosted PBX services to be shared by
MSH Niaga customers, so the customers do not
have to have their own PBX, but simply install an
IP-Phone in their respective offices
4. Intensive relationships to corporate customers to
maintain the quality of service and gain trust in
the long term.
FIRST MEDIA PRODUCTION
The formulated marketing strategies for content production
home businesses are as follows:
1. Producing in-house content to help pay TV
business HomeCable X1 and BIGTV.
2. Producing Movies, FTV and Television
Commercial.
INFRASTRUCTURE NETWORK TELECOMMUNICATION
Marketing strategy for business development of
telecommunication infrastructure is more towards B2B
(Business-to-Business). Marketing aspect effort made is as
follows:
DATACOMM
Marketing strategy formulated for corporate business or an
enterprise solution is as follows:
1. Internet service products such as dedicated
internet, bandwidth-on-demand, IP Transit.
2. Metro Lease Services such as metro lease line,
intercity lease line and international lease line.
3. Managed services such as MPLS VPN Solution
and Content Delivery Network.
4. Value added services services such as PaaS/
IaaS (cloud service), IP Phone, Data Center
Hosting, Web Hosting, and Clean Pipe.
5. Improve the quality of services in troubleshooting
and internet activation on new customers.
BIGTV
The formulated marketing strategies for the satellite
television business are as follows:
1. Increase user market share for satellite television
especially in outside Jabodetabek areas.
2. Offer a competitive subscription package by
offering a number of international and local
channel favorites.
3. Offer prepaid and postpaid subscription methods
to make it easier for subscribers to enjoy satellite
television services.
4. Improve image quality and broadcast sharpness
5. Offer bundling packages of satellite television
and BOLT! 4G Ultra LTE.
TELEPHONY
The formulated marketing strategies for the telephony
business are as follows:
1. Offer calling card service by extending the
service with access utilization of FO (Fiber Optic)
link. This service is applied for high volume
conversation volume with good sound quality
and stable.
2. Service using FWT (Fixed Wireless Terminal)
through cooperation with cellular provider. With
this service the usage of PSTN is limited, so it
1. Building telecommunication network in
cooperation with Building Management and
telecommunication operator.
2. Build a WIFI network, Distributed Antenna System
and in-building system.
MARKETING ACTIVITIES & PROMOTION
First Squad Service
In 2018, the Company presented the First Squad program
as a form of commitment in maintaining the consistency
of service and product innovation comprehensively to
customers.
With the #FamilyFirst campaign, Company’s hope, First
Media can restore the function of the home to become
a family gathering place by improving the quality of
connections. Therefore the presence of First Squad is the
readiness of the Company to provide the best solutions for
customers, so they can enjoy First Media service in a more
maximum way.
Collaboration with CatchPlay
In 2018, First Media presents the sensation of cinema
at home by collaborating with one of the largest Video
on Demand service providers in Southeast Asia, namely
Catchplay. With this collaboration, a wide selection of
cinema films with the best quality from Catchplay can now
be enjoyed at home through First Media X1 Smart Box using
a superior internet connection. The collaboration between
First Media and Catchplay aims to restore togetherness and
warmth in the home by presenting the sensation of cinema
at home which in line with #FamilyFirst campaign of First
Media.
Bahasa Indonesia
PAGE 108
238 239Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Telecommunication Service Provider
With the state-of-the-art telecommunication network tech-
nology owned by First Media and its subsidiaries, First
Media is able to provide various most advance telecom-
munications services. Not only reliable, the telecommuni-
cations services delivered and developed are also optimal
in supporting the needs of their customers, either personal
or business purposes.
Internet Service Access
Internet access is one of the important telecommunications
services for the people today. Its utilization can connect
people with unlimited access to information and can elimi-
nate distance and time restrictions, therefor internet access
become one of the many telecommunications services that
people widely use. Speed is one of the main elements con-
sidered for using certain internet access services.
In 2016, Link Net, First Media’s subsidiary, provides broad-
band internet access through cable with the download
speed up to 1Gbps, without download and upload limit. By
utilizing the telecommunication network through cable, the
stable and fast internet access provide the good quality of
usage with shorter time.
Aside from broadband internet access through cable, First
Media also provides broadband wireless access with 4G LTE
Advance technology, together with Internux, and through
satellite with VSAT technology, by Link Net. 4G LTE inter-
net access addressed for mobile internet users and VSAT
internet become a solution for the need of internet access
for corporate in remote areas and small villages around In-
donesia.
Telephony Added Value Service
Through its’ subsidiary, MSH Niaga Telecom Indonesia, First
Media provides calling card telephony value added service.
With this service, MSH Niaga Telecom Indonesia is able to
provide telecommunication services through telephone with
affordable price.
Network Infrastructure Development
First Media together with its subsidiaries are one among
the ICT network developers in Indonesia. Therefore, de-
veloping the network infrastructure is a part that must be
consistently done, especially to remain as leader in TMT
industry. Aside from the reason of competition with similar
companies, it is also a consequence of being a company
that committed to contribute to the people and Republic of
Indonesia, as well as supporting the government program
in Masteplan for Acceleration dan Expansion of Indonesia
Economy Development (MP3I).
Cable Telecommunication Network
During year 2018, First Media subsidiaries, Link Net ex-
pands its Hybrid-Fibre-Coaxial (HFC) cable network up to
2,2 million homepassed that extends from Jabodetabek,
Bandung, Surabaya, Malang, Bali, and North Sumatera.
Until 31 December 2018, Link Net also expands the Met-
ro-Ethernet services for corporate subscribers in several
office building. There were 184 buildings that has been in-
stalled with Metro-Ethernet communication network which
will facilitate and accelerate the demand of corporate cus-
tomers in improving the exchange of data and information
to accelerate the business process.
Wireless Telecommunication Network
During 2018 First Media together with Internux, a subsidiary
of First Media, also developed a wireless network service
area based on 4G-LTE TDD (Time Division Duplex) spread
across Jabodetabek and Northern Sumatra.
But in the course of its business, First Media and its sub-
sidiary, Internux, faced many challenges and competition.
One of the challenges faced is on December 28, 2018, First
Media and Internux as 4G LTE service providers with its
BOLT! trademark received a Decree Letter from the Min-
ister of Communication and Informatics of Republic of In-
donesia. Responding to the letter, First Media and Internux
supported the decision of the Minister of Communication
and Informatics and were willing to stop 4G LTE services in
Jabodetabek, Banten and Medan effectively from the date
of the Decree.
OPERATIONAL REVIEW
To complete the operation license of Fixed Local Pack-
et-Switched Based Network for Broadband Wireless Access,
First Media has obtained Radio Frequency Band License No.
2011G/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 and No. 2011F/DJPT.4/
KOMINFO/11/2009 from Minister of Communication and
Informatics.
In 27 June 2011, Link Net, First Media subsidiary has ob-
tained the operation license of Fixed Local Packet-Switched
Based Network from Minister of Communication and Infor-
matics Decree No.246/KEP/M.KOMINFO/06/2011. Link Net
provide telecommunication network based on Hybrid Fiber
Coaxial Technology.
In 2012, Internux has obtained the operation license of
Fixed Local Packet-Switched Based Network from the Min-
ister of Communication and Informatics Decree No. 243/
KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated 26 April 2012.
Closed Fixed Network
In 24 March 2014, Link Net, First Media subsidiary has
obtained operation license of Closed Fixed Network from
Minister of Communication and Informatics of Republic of
Indonesia No. 312 year 2014 about Closed Fixed Network
License.
Internet Service
In 27 July 2009, Link Net, First Media subsidiary has ob-
tained the Internet Service Provider License from Director
General of Post and Telecommunication as stated in the De-
cree No. 176/DIRJEN/2009. After 5-years period evaluation,
Link Net obtained the Internet Service Provider No. 51 year
2015 dated 27 January 2015 published by Director General
of Post and Informatics.
Internux, First Media subsidiary has obtained the Internet
Service Provider license Number 34 of 2014 dated 29 Jan-
uary 2014 from Minister of Communication and Informatics
that supersede the Decree of Director General of Post and
Telecommunication No. 305/Dirjen/2005.
Broadcasting and Channel Provider
First Media provides subscription television service through
its’ subsidiary, First Media Television for broadcasting
through cable and Indonesia Media Televisi for direct-to-
home broadcasting. in addition to provide television sub-
scription services through cable and satellite, Link Net,
First Media subsidiary launch FirstMediaX application, over-
the-top application (OTT) or TV Anywhere. By FirstMediaX,
subscribers are able to enjoy television channels through
mobile devices. Equipped with catch-up feature and video
on demand (VOD), subscribers would not miss their favorite
program.
To support the broadcasting business, First Media through
its’ subsidiary, First Media News and First Media Production,
provides good quality, entertaining, and informative chan-
nels. First Media News provides BeritaSatu News Channel,
the accurate, objective and impartial news channel. First
Media Production as production house, produce television
commercial, creates company profile and channel pro-
grams and movies (either short movie or cinema movie).
Licensing or Business License
In operating the telecommunication business, First Media
own several licenses in accordance with the prevailing reg-
ulations.
Local Fixed Network Operation Packet Switch Based
In 27 July 2009, First Media appointed as winner of se-
lection in provision of Fixed Local Packet-Switched based
Network with 2.3 GHz radio frequency band for Broadband
Wireless Access in northern Sumatera, Banten, Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. In continuance of
the assignment, First Media obtains the operation license
for Fixed Local Packet-Switched Based Network No. 420/
KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated 6 November 2009 and
amended by Minister of Telecommunication and Infor-
mation Decree No. 179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated
2 April 2012.
Bahasa Indonesia
PAGE 112
240 241Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Internet Interconnection Service
In 27 January 2015, Link Net, First Media subsidiary has
obtained the license for Internet Interconnection Service
Provider based on Decree of Director General of Post and
Informatics No. 50 year 2015.
Calling Card Telephony Added Value Service
MSH Niaga Telecom Indonesia, First Media subsidiary has
obtained the Calling Card Telephony Value Added Service
license based on Decree of Director General Post and Tele-
communication No. 77/DIRJEN/2010 dated 17 February
2010.
Television Subscription Service
In 3 September 2004, First Media has obtained television
subscription services based on Decree of Director Gener-
al Post and Telecommunication Minister of Transportation
No. 256/Dirjen/2004, for television subscription service with
national coverage.
To comply with Law No. 32 Year of 2002 regarding Broad-
casting and Government Regulation No. 52 Year 2005 in
regard of Television Subscription Services, in 11 November
2010, First Media subsidiary, First Media Television has ob-
tained the television subscription provider services license
based on the Decree of Minister of Communication and In-
formatics of Republic of Indonesia No. 339.KEP/M.KOMIN-
FO/11/2010, superceeded the pay television subscription
service owned by First Media. Until the end of 2016, First
Media through First Media Television has operated TV cable
business in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Ja-
bodetabek), Bandung, Surabaya, and Bali.
In February 2012, Indonesia Media Televisi, First Media
subsidiary has obtained the television subscription service
license based on Decree of Minister of Communication
and Informatics of Republic of Indonesia No. 112/KEP/M.
KOMINFO/02/2012.
system, which include Performance Planning, Performance
Coaching, and Performance Appraisal.
The assessment under E-PMS is based on two things namely
targets which are elaborated in the Key Business Objective
(KBO) and Key Performance Indicator (KPI), and employee
behavior under Behavior Competencies (BC). Assessment in
KBO emphasize 70 percent of the total assessment, while
BC emphasize 30 percent, with maximum assessment
score up to 130 percent of the total achievement. The
assessment score aggregated from the total KBO and BC
linked with certain range of numbers and rated.
For the scoring to be more fair and objective, the
assessment score of an employee is compared to the score
of its colleagues within the same department. This process
is called normalization. The normalization process is
conducted in 3 levels, started from the section, department,
and division level. In the normalization process, the score
from assessment process is likely to change.
One aspect of the assessment under KBO is coaching. Every
employee with team member will automatically have KBO
Coaching. The purpose is to develop coaching culture within
the company. Coaching is expected to assist the employee
in achieving its target, and overcome the obstacle occurs in
daily activities.
The coaching process is performed one by one. An employee
with team member will peform coaching for each of its
team member. Subsequently, the result from such coaching
process to be included in the PMS.
Periodically, the E-PMS system is upgraded to become
better and better. Upgrades in E-PMS include the
dimensions under Behavior Competencies, with approaches
which adapts to the development and requirement. The
changes of dimension may include: Discipline and Control,
Leadership and Support, Communication, Achievement,
Self-Development, Challenge and Problem Solving.
Human Resource Management
In any sector of businesses, one of the major contribution of
a company is to absorb and develop its manpower resulting
so that the country will have skillful and even expert
manpower, to compete with other manpower all around the
globe. Companies plays an important role in global human
resource competition.
First Media fully understand the reasoning above ,therefore
human resource management in each of its subsidiaries are
as well become important as part of its strategy, planning,
and each of its development. First Media consistently
improve synergy and efficiency between First Media
and its subsidiaries based on its core values which are
implemented to achieve its vision and mission.
HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM
Since 2011, Human Resource Information System (HRIS) has
been developed in cooperation with Information Technology
Division. The implementation of the Overtime Online
System, e-Recruitment System and Exit Clearance Online
System have been running and consistently upgraded.
The system delivers major contribution in activities and
workflow in Human Resource Division and organization.
Its convenience to operate, ease the user to gather the
latest information including to manage all managing every
stage in recruitment process. Management is able to obtain
the transparent and most updated information regarding
human resource. This integrated system is accurate and
effective in terms of cost.
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM
Performance Management System (PMS) in First Media done
electronically through Electronic Performance Management
System (E-PMS). The performance management system
develop by First Media under the E-PMS links the objective
as well as vision and mission of the organization for
employees. As the result, every employee are aware of the
direction and purpose to be achieved by the organization,
and cognizant of its participation to achieve its target.
E-PMS also create a fair and objective assessment, and
refer its assessment aspect in the achievement of target
and behavior competencies. E-PMS is developed by
Management by Objectives (MBO) approach, promoted
by Peter Drucker. There are sustainable cycles in this
FUNCTIONAL REVIEWS
242 243Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Employee Composition of the Company
Number of First Media Employees
In the year 2018, the total employee of First Media are 894 employees that consists of 29 employees of First Media and 865 employees
of its subsidiaries.
Profile of total Employee Number of Total Employee as of 31 December
First Media Subsidaries First Media Group
2018 29 865 894
2017 34 959 993
Number Of Employees by Position
Profile of First Media employees in year 2017, based on the position or title, consist of 4 (four) Directors, 2 (two) Senior Managements, 8
(eight) Managements, 5 (five) Supervisors, 11 (eleven) Staffs and 4 (four) Non-Staffs.
Employee Profile based on positionFirst Media Subsidaries First Media
Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Director 4 3 12 15 16 16
Senior Management 2 2 10 1 12 12
Management 8 5 65 39 73 73
Supervisor 5 7 82 77 87 87
Staff 11 10 728 632 739 739
Non-Staff 4 2 62 101 66 66
Number Of Employees by Education
In year 2018, the employee composition based on the education background dominated by Master degree (“S2” ), Bachelor degree (“S1”)
and Diploma 3 (“D3”) with composition of 5 (five) people for Master Degree, 23 (twenty three) people for Bachelor degree and 4 (four)
people for D3.
Employee profile based on education background
First Media Subsidaries First Media Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
S2 5 5 37 21 42 36
S1 23 21 661 572 684 593
Diploma 4 1 144 156 148 157
SMU ke bawah 2 2 117 106 119 108
Employee profile based on age is as follows:
Employee Profile based on ageFirst Media Subsidiaries First Media
Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
51 years old Above 7 7 14 18 21 25
46-50 years old 3 1 53 63 56 64
41-45 years old 4 4 86 87 90 91
36-40 years old 6 8 177 158 183 166
31-35 years old 8 4 262 259 270 263
26-30 years old 2 4 270 208 272 212
25 years old below 4 1 97 72 101 73
Number Of Employees by Gender
From the employee composition of First Media Group, based on the gender, it can be seen that in year 2018, male employees
are in the aggregate of 20 (twenty) people and female employee are in the aggregate of 9 (nine) people.
Employee profile based on GenderFirst Media Subsidiaries First Media
Group
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Male 24 20 694 625 717 645
Female 10 9 265 240 273 249
Bahasa Indonesia
PAGE 118
244 245Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
INTRODUCTION
Year of 2018 was a challenging year to running First Media’s business through Technology, Media and Telecommunications
that’s where one of subsidiary struggle in operating 4G LTE Business unit. First Media still recorded negative EBITDA by 6% or
Rp 665,855 million compared to 2017. The decrease in EBITDA overall due to increase in operating expenses amounted to Rp
97,973 million compared to the year 2017 or increase by 24% compared to 2017.
The following is a summary of the consolidated financial statements of First Media for the year ended on December 31, 2017 and
2018
Description (in Millions of Dollars) 2018 2017
Revenues 901,216 982,463
Cost of Services (1,066,879) (1,208,370)
Gross Loss (165,663) (225,907)
Operating Expenses (500,192) (402,219)
EBITDA (665,855) (628,126)
Depreciation & Amortization Expenses (961,624) (802,582)
Decline in Impairment of Property, Plant
and Equipment and Intangible Asset (624,380) --
Impairment of Non-Trade Receivables
Related Parties (452,086) --
Loss of Decline in Revaluation of
Property and Equipment (252,934) --
Finance Cost (296,697) (422,304)
Equity in Net Profit of Associates 241,734 350,633
Loss from Sales of Shares of Associates (505,149) --
Others Net (12,151) (96,002)
Income Tax Benefit (Expense) (658,292) 103,493
Loss for The Year (4,187,434) (1,494,888)
Total Comprehensive Loss for The Year (4,373,934) (1,601,824)
Loss For the Year Attributable to :
Equity Holders of The Parent Entity (3,497,424) (1,100,674)
Non-Controlling Interests (690,010) (394,214)
OVERVIEW
Loss of the Year First Media during 2018 experienced a significant increase compared to 2017. PT Internux, a subsidiary of First
Media, officially ceased its operations in providing wireless data internet services in connection with the Communication and
Informatics decision letter on the Radio Frequency Use Permit which has been used in running its operation. This has resulted in
services are not able to contribute more against Revenue of First Media.
In terms of managing Finance, First Media Management has always actively increased efficiency in operating costs so that it is
expected to improve the cash flow and working capital of First Media and its business units.
OPERATING REVENUES
First Media recorded Revenues amounting to Rp 901,216 million in 2018 showing a decrease of Rp 81,247 million or 8% compared
to 2017 which amounted to Rp 982,463 million. This decrease was mainly due to the decline in sales of Communication Devices
compared to 2017, from a total of Rp 87,246 million to Rp 41,007 million or a decrease of 53% compared to 2017. This happened
because customers were very easy to get other communication devices on the market in general.
FINANCIAL REVIEW
The following is a table showing the composition of First Media’s income:
Product(in Millions)
2018 2017
Amount % Amount %
Subscription Fees for Internet and Data Communication Services
737,031 82 740,049 75
Communication Devices 41,007 4 87,246 9
Others 205,962 23 219,279 22
Sales Discount (82,784) (9) (64,111) (6)
Jumlah 901,216 100 982,463 100
COST OF SERVICES
First Media service costs in the form of costs and expenses paid for the following matters:
• BTS tower rental expenses.
• Permit and Licensing expenses.
• Communication Device expenses.
• Internet service charges that include internet bandwidth costs, internet device rental fees, and other internet
access fees.
• Fees for other services.
Cost of Services in 2018 amounting to Rp 1,066,879 million decreased by Rp 141,491 million or 12% compared to service costs
in 2017 which reached Rp 1,208,370 million. The ratio of total Cost of Services charged against Revenue is 118% in 2018 or
decreased by 5% compared to 2017 at 123%.
The following is a table showing the composition of First Media’s service load
Product(in Millions)
2018 2017
Amount % Amount %
BTS Tower Rental 593,276 56 610,722 51
Permit and Licensing 272,431 25 316,837 26
Communication Devices 49,241 5 106,763 9
Bandwidth Fee and Other Internet Access
31,701 3 27,479 2
Others 120,230 11 146,569 12
Jumlah 1,066,879 100 1,208,370 100
GROSS LOSS
Gross loss decreased by 27% compared to 2017 amounted to Rp 225,907 million in 2017, However the decrease in Cost of
Services is not enough to decrease Gross Loss in 2018 which is amounted by Rp 165,663 million,
OPERATING EXPENSES
Operating expenses increased by Rp 97,973 million from Rp 402,219 million in 2017, to Rp 500,192 million in 2018. This was
mainly due to the Expense of Decreasing the Value of Accounts Receivable and the Expense of Decreasing Inventory Value in the
current year.
246 247Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
LOSS FOR THE YEAR
In 2018 First Media still recorded a Loss of the Year
amounting to Rp 4,187,434 million, an increase of
Rp 2,692,546 million compared to the Loss for the Year
in 2017, which amounted to Rp 1,494,888 million. This is
due to the increase in Operating Expenses of Rp 97,973
million. With the termination of the operation of wireless
broadband internet services owned by First Media and
PT Internux (subsidiaries), the Expense of Decreasing the
Value of Fixed Assets, Intangible Assets and other Assets
amounted to Rp 624,380 million, Expense of Decreasing
Value of Receivables from Non-Business Related Parties
of Rp 452,086 million and Loss of Decrease in Fixed
Assets Revaluation of Rp 252,934 million. In addition, First
Media also recorded a loss from the sale of shares of the
Association of Rp 505,149 million.
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
Total Comprehensive loss for 2018 amounting to Rp
4,373,934 million, increased by Rp 2,772,110 million
or 173% compared to 2017 amounting to Rp 1,601,824
million.
LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE
Loss For the Year Attributable to Equity Holders of the Parent
Entity in the year 2018 amounting to Rp 3,497,424 million
while loss for the year attributable to the non-controlling
interests amounting to Rp 690,010 million.
POSITION OF ASSETS
Total assets per 31 December 2018 amounted to Rp
6,975,726 million, decreased by Rp 5,113,747 million
or 42% compared to total assets per 31 December 2017
amounted to Rp 12,089,473 million, Current Assets and
Non Current Assets decreased by Rp 663,939 million and
Rp 4,449,808 million in 2018 compared to Rp 885,851
million and Rp 11,203,622 million as of December 31,
2017, respectively.
POSITION OF LIABILITY
Total liabilities decreased by Rp 746,108 million, from
Rp 6,417,462 million as of 31 December 2017 to Rp
5,671,354 million as of 31 December 2018, Total current
liabilities and non current liabilities decreased by 14% and
5% respectively compare to 2017 which is Rp 650,780
million and Rp 95,328 million. The decrease in liabilties was
due to payment for bank loans, leases and trade payable in
the year 2018.
EQUITY / CAPITAL STRUCTURE
Total equity as per 31 December 2018 amountin to Rp 1,304,372 million, decreased by Rp 4,367,639 million or 77% compared to
total equity as per 31 December 2017 which was Rp 5,672,011 million.
The following is a table that shows the capital structure of First Media
Equity Structure2018
Amount (Rp Millions)
Porsi (%)
2017Amount (Rp Millions)
Porsi (%)
Total Liabilities 2,512,926 49 3,620,524 39
Net Equity 2,272,057 51 5,957,131 61
Total Equity Invested 4,784,983 100 9,577,655 100
LIQUIDITY AND CAPITAL EXPENDITURES
Net Cash Flows Used in Operating Activities in 2018 amounted to Rp 10,852 million, increase by Rp 377,970 million compared
to year 2017. Cash receipts from customers amounted to Rp 905,698 million was used for payment to suppliers and other third
parties of Rp 458,514 million, payments for Operating Expenses of Rp 224,319 million, payments to employees of Rp 160,246
million, payment of corporate income tax of Rp 111 million, interest payment of Rp 459,211 million. Net cash flows obtained from
operational activities in 2018 were also obtained from the receipt of tax refunds of Rp 382,961 million and interest income of
Rp 2,890 million. Net cash obtained from investment activities reached Rp 900,534 million in 2018, an increase of Rp 1,047,712
million from net cash used for investment activities of Rp 147,178 million in 2017.
In 2018, net cash flow was used for financing activities amounting to Rp 938,149 million, a decrease of Rp 1,472,281 million or
276% compared to Net Cash Flow Obtained from Funding Activities in 2017, amounting to Rp 534,132 million.
INFORMATION ON MATERIALS & TRANSACTIONS AFTER REPORTING PERIOD
1. At the beginning of January 2019, the Company has repaid a portion of the ICBC Fixed on Demand Loan facility of Rp 50,000
millions.
2. On January 15, 2019, a change was made to the operation of the Packet Switched Company and PT Internux Local Fixed
Network in connection with the adjustment of the Company’s service delivery technology and PT Internux.
DIVIDEND POLICY
Based on the results of the decision of the Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2018, it was agreed and decided
the policy for First Media not to distribute dividends to shareholders for the financial year 2017.
The results of this decision were taken by First Media to maintain the level of capital adequacy and support the development of
existing business units, and given that First Media still recorded losses in 2018.
SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES
As of December 31, 2018, First Media does not yet have a Share ownership program by Employees and / or Management conducted
by the Company (ESOP / MSOP).
REALIZATION OF USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS
In the event that the use of proceeds from public offerings is realized, First Media has submitted a Realization Report on the Use of
Securities Convertible Funds that can be converted into shares for the period of January 3, 2011 until May 3, 2013 based on letter
No. SB-055 / CSL / OJK / V / 2013, as well as a confirmation letter of the Realization of the Use of Funds Report to the Financial
Services Authority No. SB-071 / CSL / OJK / VI / 2013.
248 249Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS
First Media’s capital expenditure in 2018 is mostly used to purchase telecommunications equipment and other supporting
equipment for new business development projects in 2018.
ACCOUNTING POLICY
Throughout 2018, First Media did not change the standard for preparing consolidated financial statements. In terms of preparing
the consolidated financial statements, First Media continues to use standards that are in accordance with Financial Accounting
Standards in Indonesia which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial
Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Accountants Association ( DSAK
- IAI), as well as applicable Capital Market regulations including the Financial Services Authority Regulation / Capital Market and
Financial Institution Supervisory Agency (OJK / Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning guidelines for presenting financial statements,
decision of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347 / BL / 2012 concerning the presentation and disclosure of financial statements
of issuers or public companies.
CHANGES TO LEGAL REGULATIONS
Throughout 2018 there were no changes in legislation that had a significant effect on First Media and had an impact on the
financial statements.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
BASIC FIVE PILLARS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TRANSPARENCY
First Media has always been providing relevant information
which is easily accessible to the shareholders and
stakeholders in a timely manner. First Media also provide an
official website of First Media http://www.firstmedia.co.id
as one of the facilities accessible by the stakeholders to
obtain any information about First Media.
ACCOUNTABILITY
First Media shall be responsible to the shareholders
and stakeholders to manage the company in a proper,
measurable manner, that fits to the interests of the company,
with due regard to the interests of the shareholders and
stakeholders.
In the implementation, First Media has stipulated clearly
the function, duties, and responsibilities of each organ
and division of the Company, and has always ensured that
all organs of the Company and divisions in First Media as
well as its employees have sufficient competencies, in
accordance with their duties and responsibilities, as well as
their roles in First Media’s business activities.
RESPONSIBILITY
First Media have responsibility for carrying out its business
according to the prevailing laws and regulations. The
compliance with the laws and regulations shall guarantee
the comfort of customers in enjoying services. On the
other hand, First Media can carry out its business activities
smoothly and achieve its business sustainability.
INDEPENDENCE
First Media is committed to maintain its independence
in order it is not dominating each other, is not under
undue influence of certain interests, and it is free from
any interests, so that any decisions taken will always be
objective and provide an optimal output for the interests of
shareholders, stakeholders and employees.
In the implementation, First Media has appointed a number
of independent parties that are highly reputable to sit in the
Board of Commissioners and Board of Directors, as well as
to provide an optimal role for First Media’s Audit Committee
in conducting supervision on the business activities of First
Media.
In Indonesia, the General Guidelines for Good Corporate
Governance – GCG), are established by the National
Committee on Governance (KNKG) based on the basic
five pillars of GCG, namely: Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness – TARIF. First Media
has been applying those principles of five pillars in its
corporate governance.
First Media as a public company has been continuously
reviewing good practices in the business communities
and applying it in First Media business activities. In order
that the basic five pillars are optimally applied, First Media
has aligned the principles of the basic five pillars with the
company values, namely:
• Discipline in the implementation.
• Quality in services.
• Innovation in the development
• Aggressive in market penetration
• Attention to the communities and environment
In addition to the alignment of the principles of basic five
pillars with Company values, First Media has also prepared
another corporate governance tool, which refers to the
applicable Law No. 40/ 2007 on Limited Liability Company,
regulations of Financial Services Authority (OJK) and
Indonesian Stock Exchange.
Up to the year of 2018, First Media has GCG tools namely:
1. Charter of the Board of Commissioners & Board
of Directors
2. Code of Ethics and Professional Accountability
3. Internal Control System
4. Articles of Association
Bahasa Indonesia
PAGE 128
CORPORATE GOVERNANCE
250 251Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
EQUALITY AND FAIRNESS
First Media shall provide a fair opportunity to all parties to access company information accordance with the principle of transparency
within the scope of domicile of each party, according to the benefit and contribution given by the capital market authority, capital
market community and stakeholders to First Media. Equality principle shall also be applied by First Media for each competent
individual who is willing to work and highly dedicated for the sake of mutual advancement. There will be no discrimination for the
career development of First Media’s employees based on ethnicity, religion, race, group, gender, and physical condition. First Media
has always been maintaining and giving due regard as to have a balance between rights and obligations of employees in a just and
fair manner.
STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND PUBLIC EXPOSURE
GMS has the authority which is not provided to the Board of Directors or Board of Commissioners, within the limits stipulated in the
laws and/or articles of association.
In GMS forum, shareholders shall be entitled to obtain information related to First Media from the Board of Directors and/or Board of
Commissioners, to the extent it is related to the agenda of the meeting and is not contrary to the company’s interests.
GMS in the agenda ‘Other matters’ shall not be entitled to make a decision, unless all shareholders attend the meeting and/or are
represented in the GMS and approve the additional agenda of the meeting. Decisions on the additional meeting agenda must be
approved unanimously.
IMPLEMENTATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In 2018 First Media convened an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the fiscal year of 2017 on 20 of April 2018.
AGMS in the fiscal year of 2017 was held in Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta, and attended by 1.698.273.748 shares or 97,48% of
total shares of 1.742.167.907 shares which are the total shares issued by First Media.
The agenda of AGMS was announced on 14 March 2018 in a daily newspaper Investor Daily, while the invitation to the meeting held
in 29 March 2018 was published in the daily newspaper Investor Daily.
Minutes of AGMS 2018 were released on 24 April 2018 and the results of the resolutions of 2018 AGMS could be seen in the official
website of First Media http://www.firstmedia.co.id
Bahasa Indonesia
PAGE 129
The results of 2018 AGMS resolutions together with its implementations in 2018 are as follows:
RESOLUTIONS OF ANNUAL GMS OF 2018 APPROVED IMPLEMENTATION
AGENDA 1
1. Accept and approve the Annual Report of First Media
including the report on the supervisory assignment
of Board of Commissioners for the fiscal year ending
31 December 2017, as well as work and development plans of
First Media.
100% shares with voting
rights attending the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
2. Validate the profit/loss balance of First Media for the fiscal
year ending 31 December 2017 and give full discharge and
release (acquit et de charge) in the most extensive meaning to
all members of Board of Directors and Board of Commissioners
of First Media for the management and supervision conducted
during the fiscal year ending 31 December 2017.
100% shares with voting
rights present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
AGENDA 2
Approve First Media’s policy not to distribute dividends to shareholders
for the fiscal year 2017
100% shares with voting
rights present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
AGENDA 3
1. Appoint Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public
Accountant Firm as public accountant Firm that will audit the
Company’s Financial Report for the 2018 fiscal year, and give
authorization to the Board of Directors to determine honorarium
and other requirements for the appointed Public Accountant Firm.
2. To approve delegation of authority to the Board of Commissioners
of the Company to determine another public accountant firm that
will audit the Company’s Financial Statements for the 2018 fiscal
year, in the case of Public Accountant Firm stipulated in point (1)
above cannot perform its duties for any reason. The appointing
of other public accounting firm shall comply with the terms and
conditions under applicable regulations.
100% shares with voting
rights present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
252 253Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
RESOLUTIONS OF ANNUAL GMS OF 2018 APPROVED IMPLEMENTATION
AGENDA 4
1. Respectfully discharged Mr. Paternus Mingkor from his position
as the Independent Commissioner of the Company, accompanied
by the highest gratitude for his services and contributions to the
Company.
2. Accepted the resignation of Mr. Surjadi Soedirdja from his position
as the President Commissioner (Independent), accompanied
by profound gratitude for his services and contributions to the
Company.
3. Approve the appointment of Board of Commissioners and Board of
Directors effective from the closing date of the Meeting until the
closing of First Media’s Annual General Meeting of Shareholders
for the fiscal year 2019 which will be convened in the year 2020,
with the following composition :
100% shares with voting
rights present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
Board of Commissioners
President Commissioner : R. Soeparmadi
(Independent)
Commissioner (Independent) : Teguh Pudjowigoro
Commissioner : Ali Chendra
Board of Directors
President Director : Harianda Noerlan
(Independent)
Director : Hernowo Hadiprodjo
Director : Johannes Tong
4. Approve the conferment of authority and power with substitution
right to the Board of Directors of First Media to take any actions
related to the determination of the composition of members
of Board of Commissioners and Board of Directors of First
Media including but not limited to restate such resolutions in a
Notarial deed, and further give notice to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with
the applicable laws and regulations, register the composition of
members of Board of Directors and Board of Commissioners in
the Company Register and to submit and sign all applications and
or other required documents without exception in accordance
with the applicable laws and regulations.
100% shares with voting
rights are present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
5. Approve the conferment of authority to the President
Commissioner to determine honorarium, allowance, salary, bonus
and/or other remunerations for members of Board of Directors
and Board of Commissioners of First Media.
100% shares with voting
rights present in the
meeting
Directly implemented in
2018 AGMS
PROCEDURE FOR HOLDING AGMS
In the Law on Limited Liability Company and Articles of Association of First Media, AGMS shall be convened at the latest six months
after the end of fiscal year.
During AGMS, the Board of Commissioners and Board of Directors shall present and report the following subjects:
1. Annual Report.
2. Report of Board of Director on First Media performance for the current fiscal year and the business prospect.
3. Report of the Board of Commissioners on supervision conducted during the fiscal year and corporate target in the future.
4. Recommended use of profit.
In general the stages of GMS implementation are as follows:
Time Activities
D-44 Notice to OJK shall be submitted 5 working days prior to the announcement of GMS.
D-37
Advertisement of GMS Announcement.
- First Media shall make an announcement that GMS will be held in a newspaper which is to be published
at the latest 14 days prior to the announcement of invitation (not counting the date of announcement
and the date of invitation), in the websites of Indonesian Stock Exchange and First Media.
D-29 Time limit for the submission of proposal of GMS Agenda by the 5% shareholders.
D-23 Recording date of the shareholders who are entitled to attend GMS.
D-22
Advertisement of GMS invitation.
- First Media shall announce the invitation to shareholders in a newspaper published at the latest 21
days prior to the date of the holding of GMS (not counting he date of invitation and date of GMS), in the
websites of Indonesian Stock Exchange and First Media.
D GMS
D+2
Notice and announcement of the results of GMS.
- First Media shall announce the summary of minutes of meeting of GMS to the communities in the newspaper,
websites of Indonesian Stock Exchange and First Media, at the latest 2 working days after holding a GMS.
- First Media shall submit a proof of announcement of minutes of meeting of GMS to OJK at the latest 2
working days after announcement.
D+30 Submission of minutes of meeting of GMS to OJK.
254 255Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
IMPLEMENTATION OF PUBLIC EXPOSE
In 2018, First Media held a Public Exposure on 20 April 2018, as the implementation of Regulation of Indonesian Stock Exchange
Number I-E point V.2 of Decision of Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-306/BEJ/07-2004, on Obligations of
Information Submission.
The implementation of First Media Public Exposure is as follows:
1. Held on :
Day/Date : Friday, 20 April 2018
Time : 15:00 – 17:00 Western Indonesian Time
Venue : Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
2. The attending Management :
• President Director : Harianda Noerlan
• Chief Financial Officer : Timotius M. Sulaiman
3. The Public present :
• Journalists from various mass media.
INFORMATION OF SHAREHOLDERS
The controlling shareholders of First Media are PT Trijaya Putra Mulia totaling 34,98%, PT Reksa Puspita Karya totaling 33,76%, PT
Ciptadana Capital totaling 19,74%, PT Inti Anugerah Pratama totaling 8,60% and the public amounting 2,92%.
BOARD OF COMMISSIONERS
In accordance with the applicable laws and regulations, the Board of Commissioners is the organ of First Media representing the
shareholders in conducting supervisory function on the implementation of policies and strategies of First Media conducted by the
Board of Directors and giving directions / advice to the Board of Directors for the management of First Media with good intention,
prudence and accountability, as well as carrying out the function with the purpose to enhance the image of First Media in the eyes
of the public and shareholders. The Board of Commissioners shall be responsible to GMS. GMS shall act as the organ appointing and
dismissing members of Board of Commissioners.
Collectively, the duties of Board of Commissioners are to supervise the management of company conducted by the Board of
Directors and give advice related to the policies of Board of Directors. The said policies of Board of Directors are related to the plans
for development, work plan and annual budget of the Company, implementation of the provisions of Articles of Association and
resolutions of GMS, as well as all applicable and relevant laws and regulations and to monitor its implementation.
The Board of Commissioners of First Media shall continuously monitor the effectiveness of company policies, performance, and
decision making process by the Board of Directors, including the implementation of strategy to meet the expectation of shareholders
and other stakeholders. The result of supervision along with the reviews and opinions of Board of Commissioners shall be presented
at GMS as part of assessment of Board of Director’s performance.
The Board of Commissioners shall also monitor and conduct evaluation on the application of GCG, examine and review the annual
report prepared by the Board of Directors, and to sign the report to provided that the Board of Commissioners approve the content
of annual report’s materials.
CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS
Charter of Board of Commissioners shall be the work guidelines for the Board of Commissioners and code of ethics applicable for
all members of Board of Commissioners of First Media in carrying out its duties in order that it is in alignment with Good Corporate
Governance practices.
Charter of Board of Commissioners has been validated since 1 June 2016, signed by all members of Board of Commissioners and
has been uploaded in the official website of First Media www.firstmedia.co.id
COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS
During the AGMS held on 20 April 2018, the meeting approved to appoint Board of Commissioners of First Media effective from the
closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of Media for the fiscal year 2019 which will be
held in 2020, with the following composition:
Name Position Term-of-office since
R. Soeparmaadi President Commissioner (Independent) 20 April 2018
Teguh Pudjowigoro Commissioner (Independent) 21 April 2017
Ali Chendra Commissioner 21 April 2017
As recorded in the Deed No. 10 dated 20 April 2018 drawn up by Notary Andalia Farida SH, MH, Notary in Central Jakarta.
REQUIREMENTS, MEMBERSHIP, AND TERM-OF-OFFICE
The applicable formal and material requirements have been met by all members of Board of Commissioners of First Media. The formal
requirements are of general in nature, according to the applicable laws and regulations, while the material requirements are of special
in nature, adjusted with the need and the nature of business of First Media. The Board of Commissioners is a board and each member
of Board of Commissioners may not act individually but rather collectively based on the resolutions of Board of Commissioners.
Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Regulation of Financial Service Authority (OJK)No.33/
POJK.4/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, those who may be
appointed as members of Board of Commissioners are individuals that meet the requirements at the time of appointment and
during the term-of-office, as follows:
a. Having a good character, morality and integrity;
b. Competent in taking legal actions;
c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term-of-office:
1. has never been declared bankrupt;
2. has never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners declared guilty of
causing a company to be declared bankrupt;
3. has never been punished for committing a criminal offense causing state financial losses and/or related to financial
sector; and
4. has never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who during the term-of-
office :
256 257Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
d. Carry out the duties, responsibilities
and exercise authority according to
the provisions of Company’s Articles of
Association and resolutions of GMS.
2. In conducting supervision, the Board of
Commissioners shall direct, monitor and evaluate
he implementation of strategic policies of company.
3. Members of Board of Commissioners shall carry
out its duties and responsibilities in good faith, full
of responsibility, and with prudence.
4. Board of Commissioners shall apply and ensure the
implementation of risk management and principles
of Good Corporate Governance in any company
business activities at all levels or stages of the
organization.
5. Board of Commissioners shall evaluate and
approve the company’s work plan.
6. Board of Commissioners shall assist and drive
the efforts for company enhancement and
development.
7. In supporting the effectiveness of implementation
of duties and responsibilities, the Board of
Commissioners shall form an Audit Committee and
may establish another committee in accordance
with the applicable laws and regulations.
8. Board of Commissioners shall make an evaluation
on the performance of the committee that assists
the Board of Commissioners in performing its
duties and responsibilities at the end of each
financial year.
9. In a certain condition, the Board of Commissioners
shall convene an Annual GMS and other GMS in
accordance with its authority as provided under the
laws and regulations and Articles of Association.
10. The main duties of President Commissioner as
primus inter pares are to coordinate the activities
of Board of Commissioners and to ensure that
every member of Board of Commissioners may
express its opinion based on sufficient information.
a). once did not convene an annual
GMS;
b). its accountability as a member of
Board of Directors and/or member
of Board of Commissioners once was
not accepted by GMS or once did not
give its accountability as a member
of Board of Directors and/or member
of Board of Commissioners to GMS;
and
c). once caused the company that has
obtained a license, approval, or
registration from Financial Service
Authority did not fulfill its obligation
to submit an annual report and/or
financial statements to Financial
Service Authority.
5. is commited to comply with the laws and
regulations; and
6. Has knowledge and/or expertise in the area
as required by Issuers or Public Companies.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF
COMMISSIONERS
The scope of duties of Board of Commissioners that have the
authority to conduct supervision on company management
and report to shareholders in a GMS is as follows:
1. Board of Commissioners shall:
a. Conduct supervision on the management
of the company conducted by Board of
Directors in general, either pertaining the
company or company businesses and give
advice to the Board of Directors.
b. Carry out the duties specifically assigned to
them pursuant to the Articles of Association,
applicable laws and regulations and/or
based on the
c. resolutions of GMS; and
7. Within a period of no later than 90 (ninety)
days after the suspension, the Board of
Commissioners shall convene a GMS to decide
whether such member of the Board of Directors
shall be dismissed or re-instated to his/her former
position, whereas the suspended member of
Board of Directors shall be given an opportunity to
defend himself/herself.
8. The mechanism concerning such implementation
of GMS is provided under the company’s Articles of
Association.
9. The Board of Commissioners may take actions for
company management within a certain condition
for a certain period.
10. The authority of Board of Commissioners shall be
determined pursuant to Articles of Association or
GMS resolutions.
11. In carrying out its duties and responsibilities,
the Board of Commissioners is not involved in
the decision making for Company’s operational
activities, with the exception of matters provided
under the company’s Articles of Association or
applicable laws and regulations.
12. The Board of Commissioners shall be entitled
to access all data, information and/or company
reports which are required to carry out its duties
and responsibilities.
13. Request for data, information and/or company
report shall be submitted through the Company
Secretary.
The duties, authority and responsibility as well as the
guidelines and rules of the Board of Commissioners are
described in details in the Charter of Board of Commissioners
which are accessible from the official website of First Media
www.firstmedia.co.id
INTEGRITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Members of Board of Commissioners are expected
to keeping its integrity in carrying out its duties and
responsibilities in accordance with the moral values and
11. GMS shall be led by a member of Board of
Commissioners appointed by the Board of
Commissioners. In the event all members of Board
of Commissioners are not present or prevented to
attend of which impediment no evidence to third
parties shall be required, then GMS shall be chaired
by the President Director. In the event all members
of Board of Commissioners and Board of Directors
are not present or prevented to attend, then GMS
shall be chaired by the shareholders present in
the GMS who are appointed from and by GMS
participants.
RIGHTS AND AUTHORITY OF BOARD OF COMMISSIONERS
1. Board of Commissioners shall give an approval
and assistance to the Board of Directors in taking a
certain legal actions as provided under company’s
Articles of Association.
2. The decision making by the Board of Commissioners
will not release the responsibilities of Board of
Directors for carrying out company management.
3. The Board of Commissioners either jointly or
severally at any time within office hours of the
company shall be entitled to enter the premises
or other places used or controlled by the Company,
and shall be entitled to examine all books, letters and
other exhibits, examine and verify the cash position,
and such other things, and shall be entitled to know
all actions taken by the Board of Directors.
4. The Board of Commissioners may request for a
GMS to be convened.
5. The Board of Commissioners at any time may be
suspended by one or more members of Board of
Directors if the member of Board of Directors acts
in contravention with the Articles of Association
and/or applicable laws and regulations.
6. The suspension shall be notified to the person
concerned along with its reasons.
258 259Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
members of Board of Commissioners, members of
Board of Directors or main shareholders of First
Media; and
- shall not have business relationship either directly
or indirectly related to First Media business
activities. An Independent Commissioners that has
served for 2 (two) terms may be re-appointed to
the extent the Independent Commissioner declares
that he/she is still independent of GMS.
Out of 3 (three) members of First Media’s Commissioners,
based on the resolutions of AGMS dated 20 April 2018,
there are 2 (two) Independent Commissioners namely
R. Soeparmadi and Teguh Pudjowigoro. These two members
of Independent Commissioners have met all terms and
conditions of independence as set forth in the regulations
of OJK and Indonesia Stock Exchange.
THE IMPLEMENTATION OF DUTIES OF BOARD OF
COMMISSIONERS 2018
Throughout 2018 apart from giving advice and directions
by means of correspondence to the Board of Directors,
Board of Commissioners and giving opinions as well as
recommendations that include operational management
or other matters in accordance with its duties and
responsibilities, the recommendations of Board of
Commissioners are also conveyed in the joint meeting
of Board of Commissioners and Board of Directors such
as recommendations for putting audit process in order,
focusing and improving human resources, processes and
other fundamental issues.
MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS
In the supervisory process on operational activities of First
Media, Board of Commissioners shall conduct a meeting or
an evaluation on the monthly operational report and discuss
with the relevant committees, in line with the issues that
need attention. Meetings are conducted periodically every
3 (three) months to discuss Company performance, work
plan of Board of Directors, as well as strategic issues that
require the approval of Board of Commissioners. If deemed
necessary, members of Board of Directors may be invited to
the Board of Commissioners’ Meeting.
Throughout 2018 the Board of Commissioners of First
Media held 6 (six) formal meetings and also a number of
applicable regulations, including for matters of compliance
with financial rules.
The Charter of Board of Commissioners in Article 5, states
the criteria of persons that may be appointed as members
of Board of Commissioners. The criteria among other things
are competent in taking legal actions and within five years
prior to his/her appointment has never been declared
bankrupt or has never been a member of Board of Directors/
Board of Commissioners in another company declared guilty
for causing the company declared bankrupt, and has never
been punished for a criminal offense causing state financial
losses or related to financial sector.
INDEPENDENCE OF BOARD OF COMMISSIONERS
To maintain the independence of the Board of Commissioners,
First Media shall determine that at least 30% (thirty percent)
of members of Board of Commissioners are Independent
Commissioners coming from circles outside First Media,
and one of the conditions is that he/she must have financial
background.
The existence of the Independent Commissioner is meant to
drive a more objective climate and provide equality among
various interests, including the interests of company and
interests of company and interests of stakeholders as
the main principles for decision making by the Board of
Commissioners.
With this decision, the Board of Commissioners of First
Media shall become independent, free from the influence
of other members of Board of Commissioners and Board of
Directors as well as controlling shareholders.
In accordance with the provisions and restrictions based on
applicable regulations, an Independent Commissioner shall
meet the following requirements:
- shall not be a person working or having an
authority and responsibility to plan, lead, control,
or supervise First Media activities within the last 6
(six) months, except for the re-appointment as an
Independent Commissioner in the next period;
- shall not have First Media shares either directly or
indirectly. Does not have affiliated relationship with
other informal meetings to discuss the result of report of Board of Directors on its performance for a certain period in running the
company. The level of attendance of members of Board of Commissioners in the meeting is as follows:
No. Date and AgendaCommissioners
SP TP AC
1. 4 May 2018Business Review First
Media Group√ √ √
2. 22 May 2018Performance of First
Media Quarter I 2018√ √ √
3. 29 June 2018Performance of First
Media Quarter II 2018√ √ √
4. 24 August 2018Performance of First
Media Semester I 2018√ √ √
5. 26 October 2018Performance of First
Media Quarter III 2018√ √ √
6. 20 December 2018Performance of First
Media Quarter IV 2018√ √ √
Numbers of Attendance 6 6 6
SP = R. Soeparmadi
TP = Teguh Pudjowigoro
AC = Ali Chendra
The Board of Commissioners of First Media in carrying out its supervisory function also conducted informal meetings. In addition,
the Board of Commissioners has collectively took 8 (eight) resolutions in lieu of meetings (circulars), among other things, concerning
the approval for an extension of loan facility, the effectiveness of Charter of Board of Commissioners and Charter of Board of
Directors of First Media.
COMPETENCY ENHANCEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS
In 2018 the Board of Commissioners had not participated in the various competency enhancement activities.
BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors is an organ of First Media authorized and fully responsible for the management and operation of First Media
and shall act as the leader in the management by always giving due regard to the interests and objectives of First Media and
business units as well as considering the interests of shareholders and all stakeholders.
The Board of Directors shall be authorized to act and take any actions concerning either the management or ownership of company
assets including binding the company with another party and/or another party with the company, with a number of limitations
as stipulated in the company’s Articles of Association. Legally, the Board of Directors shall be responsible for representing the
company within and outside the court.
The Board of Directors shall be appointed and dismissed based on GMS resolutions. The Board of Directors of First
Media has a term-of-office until the 3rd (third) Annual GMS since the date of appointment. Shareholders in AGMS or
EGMS shall be entitled to dismiss members of Board of Directors at any time prior to the end of its term-of-office.
260 261Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
CHARTER OF BOARD OF DIRECTORS
The Charter of Board of Directors shall be the work guidelines and code of ethics applicable for all members of
Board of Directors of First Media in carrying out their duties, responsibility, exercising its authority transparently, full
of accountability and responsibility, independent and fair in its efforts in achieving the objectives of the company
as well as give the values as expected by the interested party. The Charter of Board of Directors has been validated
since 1 June 2016, signed by all members of the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS
During the AGMS held on 2 April 2018, the meeting approved to determine the Board of Directors of First Media effective from the
closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of First Media for the fiscal year 2019 which will
be held in 2020, with the following composition:
Name Position Term-of-office since
Harianda Noerlan Independent President Director 21 April 2017
Hernowo Hadiprodjo Director 21 April 2017
Johannes Tong Director 24 April 2013
As recorded in the Deed No. 10 dated 20 April 2018 drawn up by Notary Andalia Farida SH, MH, Notary in Jakarta, domiciled in
Central Jakarta.
It has been decided that the number of members of Board of Directors is 3 (three) members, considering the fact that First of Media
is a holding company with a number of subsidiaries, and in consideration of the capability of the respective member of Board
of Directors in implementing their duties, either individual or collective duties and in order to have a more speedy, accurate and
effective decision making process of the Board of Directors.
The appointment of members of Board of Directors shall also consider the aspect of diversity, knowledge and experience of the
respective members, and at least a member of the Board of Directors has knowledge and expertise in finance or accounting.
REQUIREMENTS, MEMBERSHIP AND TERM-OF-OFFICE
Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Regulation of Financial Services Authority No.33/POJK.4/2014
on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, those who may be appointed as members of
Board of Directors are natural person that meet the requirements at the time of his/her appointment and during the term-of-office:
a. Has a good character, morality and integrity;
b. Competent in taking legal actions;
c. within 5 (five) years prior to the appointment and during the term-of-office:
1. has never been declared bankrupt;
2. has never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners declared guilty of
causing a company to be declared bankrupt;
3. has never been punished for committing a criminal offence causing state financial losses and/or related to
financial sector; and
4. has never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners that during the term-
of-office;
a) once did not convene an annual GMS ;
b) his/her accountability as a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners
once was not accepted by GMS or once did not give his/her accountability as a member of Board of
Directors and/or member of Board of Commissioners to GMS; and
c) once has caused the company that has obtained a license, approval, or registration from Financial
Services Authortiy does not meet the obligation to submit an annual report and/or financial report to the
Financial Services Autority.
5. has a commitment to comply with the laws and regulations;
6. has knowledge and/or expertise in the areas required by Issuers or
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
Pursuant to Articles of Association of First Media, in summary the Board of Directors shall be responsible for the management of
First Media in good faith and with full of responsibility, the Board of Directors shall also be responsible to take any actions for and
on behalf of First Media, either within or outside the court, in any matter or event, with another party. The Board of Directors shall
also be accountable for the implementation of its duties to shareholders through GMS.
The duties and responsibilities of Board of Directors are as follows:
1. The Board of Directors shall manage the company for the interest of the company in achieving the purpose and objective
of the company.
2. The Board of Directors shall manage the company in accordance with the authority as provided in the Articles of Association
and applicable laws and regulations.
3. The Board of Directors shall manage the company assets in accordance with the applicable laws and regulations.
4. The Board of Directors shall apply risk management and principles of Good Corporate Governance in every company
business activity at all levels or stages in the organization.
5. The Board of Directors shall determine the organizational structure and work system of the company.
6. The Board of Directors shall convene annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations and Articles
of Association.
7. Each member of Board of Directors shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibilities,
and prudence.
8. In supporting the effectiveness of implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may form a
committee.
9. In the event a committee has been formed, the Board of Directors shall make an evaluation on the committee performance
at the end of each of fiscal year.
10. The Board of Directors shall be responsible to the shareholders for the implementation of its duties through GMS.
262 263Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
5. Members of Board of Directors shall not be entitled
to represent the Company in the event of:
a. there is a case at the court between the
company and a member of the concerned
member of Board of Directors; and
b. the concerned members of the Board of
Directors have conflict of interests with the
company’s interests.
6. In the event of a situation as referred to in paragraph
(5), those entitled to represent the company are:
a. another member of Board of Directors who
does/do not have conflict of interest with
the company;
b. Board of Commissioners, in the event
all members of Board of Directors have
conflict of interests with the company; or
c. Another party appointed by GMS in the
event all members of Board of Directors
and Board of Commissioners have
conflicts of interest with the company.
7. The Board of Directors may give a written
authorization to 1 (one) or more company
employees or other parties for and on behalf of the
company to take a certain legal action as stated in
the power of attorney.
8. A Member of Board of Directors is prohibited to
give general power to other parties that result into
transfer of duties and functions to the Board of
Directors.
9. The division of management duties and authorities
among members of Board of Directors shall be
determined based on GMS resolutions. In the event
GMS does not determine such division, then the
division of duties and authorities of members of
Board of Directors shall be determined based on
the approval of Board of Commissioners.
AUTHORITY OF BOARD OF DIRECTORS
The authority of members of the company’s Board of
Directors is as follows:
1. The Board of Directors is authorized to undertake
company management with the policies deemed
appropriate, according to the purpose and objective
of the company.
2. The Board of Directors is authorized to represent
the company within and outside the Courts of
Justice concerning all matters and in all events,
to bind the company to other parties and other
parties to the company, and to take all actions, both
pertaining to management or ownership affairs,
but with the limitation that for the following actions,
it will require a written approval from the Board of
Commissioners.
a. Borrowing or lending the money in the
name of the company (not including
withdrawing money from the credits that
have been opened and in the event the
Company has undertaken the Company’s
business activities);
b. Establishing a new business or participate
in another company either within the
country or overseas.
c. Releasing company’s participation in
another company.
d. Binding the company as a guarantor.
3. In taking legal actions in the form of material
transaction or transaction that has conflict of
interests, it must obtain the approval of GMS with
due observance of the provisions of Company’s
Articles of Association.
4. Two members of Board of Directors shall jointly
act for and on behalf of the Board of Directors and
represent the Company.
Any party with the exception of company organ shall be
prohibited to interfere with company management and the
members of Board of Directors shall be prohibited to conduct
activities that may disrupt its independence in managing
the company. The independence of Board of Directors shall
be guaranteed by the company in accordance with the
applicable laws and regulations related to independence
and conflict of interest of Board of Directors.
Although the latest Regulation Number I-A Register Listing
of Shares and Equity-Type Securities other than Shares
Issued by the Listed Company, attachment I Decree of
the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange
Number: Kep-00183 / BEI / 12-2018 dated December 26,
2018, no longer obliges the Listed Company to appoint
an Independent Director, but since this Regulation was
promulgated, the Company still maintains an Independent
Director until now.
DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
With reference to the chapter concerning duties and
responsibilities of Board of Directors, each member of First
Media’s Board of Directors may carry out duties and make
a decision but the decision of Board of Directors is a joint
responsibility. The Board of Directors carries out the duties
in a collegial manner. The position of members of Board of
Directors including that of President Director is equal. The
duties of President Director are to coordinate the activities
of Board of Directors. However, in order to be more efficient
and effective in carrying out the duties, the division of duties
among members of Board of Directors shall be made in
accordance with their areas of competencies. The division
of duties based on their area of expertise does not eliminate
the responsibilities of Board of Directors to manage the
company in a collegial manner.
The division of duties of the Board of Directors is made to
ensure that the duties of all members of Board of Directors
in managing the company is carried out effectively, in view
of the fact that First Media is a holding company with a
number of subsidiary companies, and by considering the
capability of each member of Board of Directors in carrying
out their duties, either individual duties and/or collective
responsibilities and to undertake the decision making
process of the Board of Directors to be more speedy,
accurate and effective.
INTEGRITY OF BOARD OF DIRECTORS
Each member of Board of Directors of First Media is
expected to keep his/her integrity in carrying out its duties
and responsibilities in accordance with the moral values and
applicable regulations, including compliance with financial
rules. The Charter of Board of Directors states the criteria of
the persons that may be appointed as members of Board of
Directors. Such criteria among other things, are competent
in taking legal actions and within five years prior to his/her
appointment has never been declared bankrupt or become
a member of Board of Directors/Board of Commissioners in
another company who is declared guilty of has caused the
company declared bankrupt, and has never been punished
for committing a criminal offense causing state financial
losses or related to financial sector.
INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS
For the interest of the company, in order the Board of
Directors may act as best as possible the independence of
Board of Directors is one of important factors that should
be maintained. In order to maintain its independence, First
Media established a rule based on the applicable laws
and regulations and it is stated in the Charter of Board of
Directors concerning the requirements of Independent
Director. In addition to meeting general requirements of
Board of Directors, an Independent Director must also meet
the following requirements:
a. Does not have an affiliated relationship with First
Media’s controlling shareholders at least 6 (six)
months prior to its appointment as Independent
Director;
b. Does not have an affiliated relationship with
members of Board of Commissioners or other
members of First Media’s Board of Directors;
c. Does not concurrently sit on the Board of Directors
in another company;
d. Does not become a person in an agency or capital
market supporting profession whose services are
utilized by First Media for 6 (six) months prior to its
appointment as an Independent Director.
264 265Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
and Risk Management, also supervising
Corporate Services Group include
Corporate legal, Corporate Communication
and Human Resources.
• Strategy for the management and
development of human resources (HR),
recruitment, develop and retain HR
with high performance and core values
including in terms of welfare and rewards;
• Design and develop an effective
organization;
A. Johannes Tong, Director of Subsidiaries Business
Development
Responsible for the subsidiaries business
supervision and development of Media and Content
Group, including:
• Gives strategic direction to develop
subsidiaries (Internux, First Media
Production, First Media News, Big TV,
Media Sinema Indonesia,) related to the
strategy and execution plan, including
communication to the stakeholders.
• Gives directions to define guidelines for
operational excellence for stakeholders.
• Monitors operational activities of the
related subsidiaries and ensures the
strategies applied in the subsidiaries are
aligned with the overall corporate agenda.
MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors shall be obliged to conduct meeting
periodically at minimum 1 (one) time a month. In addition to
that, the meeting of Board of Directors may be conducted at
any time deemed necessary by one or more member(s) of
Board of Directors, or upon a written request of the meeting
of Board of Commissioners, or upon a written request of
one or more shareholder(s) who jointly have 1/10 or more
of total shares with voting rights. Such meeting shall be
In the event GMS does not determine the area of duties of
the Board of Directors, then the division of duties of Board
of Directors shall be determined based on the Board of
Directors’ resolutions, as follows:
A. Harianda Noerlan, President Director.
Responsible for all activities in First Media as well
as subsidiary companies including:
• Gives directions and control the policies,
vision, mission and strategies of
companies.
• Coordinates problem solving of company
issues, planning policy, controlling, and
achievement of long term targets of the
company, audit policy, enhancement
of culture, image and Corporate Good
Governance (GCG).
• Supervising the Internal Audit Unit and
Corporate Secretary.
B. Hernowo Hadiprodjo, Finance Director &
Corporate Services
Responsible for controlling the whole financial and
risk management policies, including:
• Implement efficiency and effectiveness
of financial functions in the company and
subsidiary companies.
• Coordinate the implementation of Annual
Work Plan and Long Term Work Plan
related to accounting and financial
control, treasury, as well as fund resource
management for company development.
• Coordinate company risk management
• Supervising Treasury Division Group,
Accounting & Tax, Investor Relations
conducted at the domicile of First Media or business activities of First Media.
The Board of Directors shall also participate in the Meeting of Board of Commissioners to discuss the progress of First Media in
general. A meeting of Board of Directors shall be deemed valid and entitled to make a binding resolution if more than 50% of the
total members of Board of Directors are present or represented in the meeting.
Throughout 2018, the Board of Directors held 12 (twelve) meetings, to make an evaluation on the performance achievement of First
Media or other matters deemed important. The Board of Directors jointly has made 13 (thirteen) resolutions in lieu of a meeting
(circular) which among others are concerning: assets, human resources and remuneration. The level of attendance of members of
Board of Directors in the meeting is as follows:
No. Date & AgendaDirector
HN JT HH
1 1 May 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
2 25 May 208 - Business Review of Telephony (Calling Card) √ √ √
3 6 June 2018 - Business Review of Bolt 4G √ √ √
4 20 July2018 - Mid-Year Financial Report Meeting √ √ √
5 10 August 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
6 24 August 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
7 7 September 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
8 21 September 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
9 12 October 2018 - Financial Report Meeting √ √ √
10 25 October 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
11 16 November 2018 - Performance of Finance & Operation √ √ √
12 14 December 2018 - Strategic Plans and Business targets for 2018 √ √ √
Numbers of Attendance 12 12 12
HN = Harianda Noerlan
JT = Johannes Tong
HH = Hernowo Hadiprodjo
COMPETENCY ENHANCEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
During the year of 2018 the Board of Directors has participated in a number of competency enhancement activities through a
number of seminars with various topics in accordance with their respective areas of expertise. The following is the report on the
participation of Board of Directors in seminars throughout 2018:
266 267Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
No Board of Directors/ Commissioners
Topic of Seminars / Trainings Organizers Date
1 Harianda Noerlan4th Annual Indonesia Cybersecurity Summit (ICSS) 2018
Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
18-19 Oktober 2018
2 Harianda Noerlan Risk Beyond 2019ERMA (Enterprise RiskManagement Academy)
6-7 December 2018
JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
In achieving the objectives and business sustainability of First Media in the long term, coordination in company management
between Board of Commissioners and Board of Directors of First Media is required. In order to have the same views and resolve an
important issue related to business sustainability and business operation the Board of Commissioners and Board of Directors shall
conduct periodical joint meetings.
This joint meeting has the purpose to discuss various agenda concerning work plan, operation, business opportunities, as well as
strategic issues that require the approval of Board of Commissioners. In a joint meeting the periodical reports of Board of Directors
were discussed, where the Board of Commissioners gave response, notes and advice as contained in the minutes of meeting.
Throughout 2018 the Board of Commissioners and Board of Directors held 3 (three) joint meetings with the following level of
attendance from the members of Board of Commissioners and Board of Directors:
Joint Meeting Board Commissioners and Directors
No. Date and AgendaCommissioners Director
SP TP AC HN JT HH
1
27 April 2018
√ √ √ √ √ √First Media Group’s business coordination meeting & busi-
ness strategy review
210 Mei 2018
√ √ √ √ √ √Financial Performance and Operations of First Media Group
327 September 2018
√ √ √ √ √ √Financial Performance and Operations of First Media Group
Numbers of Attendance 3 3 3 3 3 3
SP = Soeparmadi
TP = Teguh Pudjowigoro
AC = Ali Chendra
HN = Harianda Noerlan
JT = Johannes Tong
HH = Hernowo Hadiprodjo
REMUNERATION POLICY
The Committee for Nomination and Remuneration made an analysis and recommendation on the amount of remuneration for
members of Board of Commissioners and Board of Directors based on the performance achievement of Board of Commissioners
and Board of Directors. In determining the basis for deciding and giving recommendation for a credible amount of remuneration,
the Committee is supported by a strong database from a market survey on similar companies. Further the Committee formulates a
number of main factors in the proposal for the amount of remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors.
The recommendation of Nomination and Remuneration Committee concerning the amount of remuneration for the Board of
Commissioners and remuneration for the Board of Directors is submitted to the President Commissioner who is given mandate and
authority based on GMS resolutions to determine the honorarium, allowance, salary, bonus and/other remuneration for members
of Board of Directors and Board of Commissioners of First Media.
The remuneration /compensation of Key Management in this case the Board of Commissioners and Board of Directors of First
Media for the fiscal year ending 31 December 2018 and 2017 are as follows:
Total Remuneration for the Key Management of First Media
In million Rupiah
2018 2017
Board of Commissioners Short term Salary and fee 22,174 1,036
Board of Directors Short term Salary and fee 791 34,984
Total 22,965 36,020
* As stated in 2018 Financial Statement
*Prior to tax deduction = Before Tax
PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
One mechanism for the evaluation of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is in the annual GMS
forum conducted in a collegial manner. The performance evaluation of Board of Commissioners and Board of Directors is related
to the overall performance achievement of the company. One of the resolutions of 2018 Annual GMS is the approval of Company
Annual Report for the Fiscal Year 2017 including Report for the Implementation of Supervisory Duties of Board of Commissioners
during 2017 Fiscal Year, at the same time giving full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and supervision during 2017 Fiscal Year.
PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD OF COMMISSIONERS
In general, the performance of Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stipulated under the
prevailing laws and regulations and company’s articles of association as well as mandate of shareholders. The performance of
Board of Commissioners and members of Board of Commissioners is evaluated by the Shareholders in GMS. A formal evaluation
criterion is given transparently to the members of Board of Commissioners since its appointment. The evaluation result of the
268 269Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
overall performance of Board of Commissioners and
performance of the respective individual member of Board
of Commissioners is an integral part of the compensation
scheme and incentive provision for members of Board of
Commissioners.
PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS
In general, the performance of Board of Directors in a
collegial manner is determined based on duties and
obligations stipulated in the prevailing laws and regulations
and company’s Articles and Association as well as
shareholders’ mandate. The performance of Board of
Directors and members of Board of Directors is evaluated
by the shareholders in GMS. The formal evaluation criteria
shall be given transparently to the members of Board of
Directors since the date of its appointment as stated in the
Management Contract, which will become the performance
target of Board of Directors in a collegial manner as well
as individually.
The performance Board of Directors shall be the main focus
of the Board of Commissioners, where the supervision on
the company management undertaken by the Board of
Directors shall the main duties of Board of Commissioners.
The performance evaluation results of each individual
member of Board of Directors, either the one conveyed by
the Board of Commissioners or the one conveyed directly by
the Board of Directors in AGMS, shall be one of the bases
of considerations for shareholders to dismiss and/or re-
appoint the concerned members of Board of Directors. The
performance evaluation result shall serve as a means for
evaluation and enhancement of effectiveness of the Board
of Directors, and is an integral part of the compensation
scheme and incentive provision for members of Board of
Directors.
DIVERSITY OF COMPOSITION OF BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
The number and composition of Board of Commissioners
and Board of Directors shall be determined by GMS,
adjusted with the vision and mission of First Media, to allow
an implementation of an effective supervision and speedy,
accurate and independent decision making.
Up to 31 December 2018, First Media does not have specific and written rules about the diversity and composition of members of
Board of Commissioners as well as Board of Directors. For the appointment of members of Board of Commissioners and Board of
Directors, First Media shall consider the competencies of candidates and refer to the prevailing laws and regulations.
The diversity of composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Name Gender Education Experience
R. Soeparmadi Male Bachelor of English Language &
English Literature from Institut
Keguruan & Ilmu Pendidikan
Malang Pusat (Institute of Teaching
& Education, Central Malang)
Having experience during 39 years in Corporate
Finance, Asset Management, Real Estate and General
Management
Teguh Pudjowigoro Male Bachelor of Economy from
Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta
Having an experience in banking industrial sector
Ali Chendra Male Bachelor Degree from the Control
Data Institute, Toronto, Canada
Having experience in management and business
development.
Harianda Noerlan Male Bachelor Degree of Mechanical
Engineering, Universitas Trisakti
Having experience in banking sector
Hernowo
Hadiprodjo
Male Bachelor of Law and Bachelor of
Social Studies from Universitas
Indonesia as well as Master of
Business Administration from
Institut Studi Manajemen dan
Institut Manajemen Pembelajaran
Jauh (the Institute of Management
Study and Institute of Long
Distance Management Study).
Having experience in banking sector and consultant of
Human Resources Management
Johannes Tong Male Bachelor degree in physics
and mathematics, and business
administration from Azusa
Pacific University and Master
Degree education with a
degree of Magister in Business
Administration di California State
University, Los Angeles.
Having experience in management and business
development.
MAIN SHAREHOLDERS AND AFFILIATE RELATIONSHIP
AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS
Up to 31 December 2018, there is no affiliate relationship among members of Board of Commissioners and members of Board of
Directors and main shareholders of First Media.
270 271Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
In the year 2018 the composition of Audit Committee of First
Media is as follows:
1. Teguh Pudjowigoro (Chairman / Independent
Commissioner)
2. Herman Latief (Member/Independent)
3. Laurensia Adi (Member/Independent)
REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE
Requirements for members of Audit Committee, among
others are as follows:
1. Having high integrity;
2. One of members of Audit Committee has an
educational background in accounting and finance,
so that he/she is competent in reading and
understanding financial statements;
3. Having sufficient knowledge concerning Company
business, risk management and relevant regulations
on capital market;
4. Having sufficient knowledge and experience in
accordance with his/her educational background;
5. Is able to communicate well; and
6. As an independent party, which should meet the
requirements, among others, does not have shares
in the company, does not work relationship or
business with the company within the last 6 months,
and does not have family relationship with the main
shareholders, members of Board of Commissioners,
and members of Board of Directors of the company
which potentially may arise a conflict of interest.
WORK PERIOD OF AUDIT COMMITTEE
The work period of members of Audit Committee shall not be
longer than the term-of-office of Board of Commissioners
as provided for under company’s Articles of Association and
may be re-appointed only for the next 1 (one) period.
AUDIT COMMITTEE
An Audit Committee is a committee established by and
responsible to the Board of Commissioners to assist
in carrying out the duties and function of Board of
Commissioners in examining or conducting an audit as
deemed necessary on the implementation of function of
the Board of Directors in managing the company. The Audit
Committee is chaired by an Independent Commissioner
comprising of members of an independent party having a
capability in accounting and finance.
LEGAL GROUNDS OF AUDIT COMMITTEE
The existence of Audit Committee for a public company
refers to the Regulation No. IX.I.5 on the Establishment and
Guidelines for Audit Committee Work Implementation which
has been renewed by a Decision of Chairman of Bapepam-
LK No. KEP-643/ BL/2012 dated 7 December 2012
(Regulation IX.I.5) which was further revised by Regulation
of Financial Services Regulation (OJK) No. 55 of 2015 dated
23 December 2015 on the Establishment and Guideline for
Audit Committee Work Implementation.
CHARTER OF AUDIT COMMITTEE
The groundwork of Audit Committee is Charter of Audit
Committee which has been validated since 1 June 2016
and is accessible in the official website of First Media www.
firstmedia.co.id
COMPOSITION OF MEMBERSHIP OF AUDIT COMMITTEE
First Media’s Audit Committee has 3 (three) members,
chaired by an Independent Commissioner who concurrently
is a member along with the other members coming from an
independent external party.
In 2018, the composition of the First Media Audit Committee
changed by appointing Mr. Laurensia Adi replaces Mr.
Raden Hikmat Kartadjoemena.
The change Audit Committee member has been stipulated
by the Resolution of Board of Commissioners dated 6
Agustus 2018 No. BOC-004/FM-CSL/VIII/2018, a notice
has been submitted to the Financial Services Authority with
letter SB-036/FM-CSL/OJK/VIII/2018 dated 8 Aaugust 2018.
AUDIT COMMITTEE FUNCTION
The main function of the Audit Committee is explained as
follows:
1. Report the evaluation result of risk management
to the Commissioner in managing the potential of
risks which may disrupt the running of business;
2. Evaluate the performance of Company and its
subsidiaries regularly (quarterly, every semester,
and annually) concerning the achievement of
business targets, market condition and trend,
prediction of performance in the future, also report
the findings as well give recommendations to
improve the performance of Commissioners;
3. Submit reports made by Board of Directors in a
professional and independent manner;
4. Together with Internal Audit, give an evaluation
on documentation procedure and implementation
of management as suggested by the operation
department to enhance the performance of
financial transaction and reporting system;
5. Discuss the business environmental development
by identifying the potential development of
Company’s performance;
6. Ensure that the Company’s financial statements
are in accordance with the accounting principles
established;
7. Ensure that internal control system. financial
reporting process and GCG are well implemented
in the Company.
AUDIT COMMITTEE MEETING
Throughout 2018, the Audit Committee has carried out
the duties and responsibilities and conducted number of
meetings. Audit Committee meetings were held 4 (four)
times and attended by all members (100%).
INDEPENDENCE DISCLOSURE
All members of Audit Committee shall come from an
independent party, shall not have shares in First Media,
shall not have a business relationship with the Company,
and shall not have a family relationship with the main
shareholders, Board of Commissioners and Board of
Directors as well as experience and knowledge as set forth
in OJK regulations.
DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF AUDIT
COMMITTEE
The Audit Committee in carrying out the function has the
duties and responsibilities to:
a. Conducting a review on financial information issued
by First Media among others, financial statements,
projection, and other financial information.
b. Conducting a review on compliance with the laws
and regulations which are related to First Media’s
activities.
c. Give an independent opinion in the event of
difference of opinion between the management
and accountant on the services provided.
d. Give recommendations to the Board of
Commissioners on the appointment of an
accountant based on independence, scope of
assignment, and fee for services.
e. Conducting a review on the implementation of
audit by an internal auditor and supervise the
implementation of follow up by the Board of
Directors on internal auditor’s findings.
f. Conducting a review on the activities of risk
management conducted by the Board of Directors,
if First Media does not have a risk monitoring
function under the Board of Commissioners.
g. Review the complaints related to First Media’s
accounting process and financial reporting.
h. Review and provide conditions to the Board of
Commissioners related to the potential conflict of
interest of First Media; and
i. Maintain confidentiality of document, data and
information First Media.
272 273Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Date Meeting Agenda TP HL RHK LA
27 March 2018 - Presentation of audit result of External
Auditor for financial statements of 2017
fiscal year
√ √ √ -
3 July 2018 - Review of activity report of Internal Audit
Unit for Quarter I and II of 2018
- Recommendations of Audit Committee on
the results of activity of Internal Audit Unit
for Quarter I & II of 2018.
- Presentation of Risk Management
framework in the Company and Business
Units
√ √ √ -
18 September
2018
- Review of interim financial statements of
Company for Quarter II of 2018
- Review of activity report of Internal Audit
Unit for Quarter III of 2018
- Recommendations of Audit Committee on
the result of activity of Internal Audit Unit for
Quarter III of 2018.
√ √ - √
22 November
2018
- Review on interim financial report of
Company for Quarter III of 2018
- Review on the activity report of Internal Unit
for Quarter IV 2018
- Recommendations of audit committee on
the activity result of Internal Audit Unit of
Quarter IV 2018.
- Review of Audit Committee on the
implementation progress of Risk
Management work plan in the Company and
Business Units
√ √ - √
Total Attendances 4 4 2 2
TP : Teguh Pudjowigoro, HL : Herman Latief, RHK : Raden Hikmat Kartadjoemena, LA : Laurensia Adi
REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE
ACTIVITIES
Throughout 2018, First Media through the Audit Committee
has taken actions which among others are:
1. Reviewed the results of audit conducted by the
Internal Audit Unit.
2. Reviewed the activity of risk management carried
out by the management.
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
The Nomination and Remuneration Committee is a
committee established by and responsible to the Board of
Commissioners of First Media, pursuant to the Regulation
of Financial Services Authority Number 34/POJK.04/2014
on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or
Public Companies dated 8 December 2014 (“POJK No.34”).
The establishment of Nomination and Remuneration
Committee is an integral part of First Media’s endeavor
in implementing the principles of Good Corporate
Governance or GCG that cover the aspects of transparency,
accountability, independence, fairness, justice and equality.
With an increasingly complex duties and function of the Board
of Commissioners in conducting supervision on First Media,
the Board of Commissioners of First Media has formed a
Nomination and Remuneration Committee pursuant to the
Resolutions of Board of Commissioners of PT First Media
Tbk No. BOC-016/CSL/15. First Media appointed 3 (three)
members of Nomination and Remuneration Committee, one
of them is a person having managerial position under the
Board of Directors supervising human resources.
MEMBERSHIP OF NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE
Nomination and Remuneration Committee of First Media
has 3 (three) members, chaired by an Independent President
Commissioner who is concurrently a member and the other
members are coming from independent external parties.
ACTIVITIES OF AUDIT COMMITTEE IN 2018
In carrying out its duties, the Audit Committee in the year
of 2018 has:
1. Prepared and proposed the Work Plan of Audit
Committee for 2018;
2. Reviewed the presentation of Quarterly Financial
Statements submitted to Financial Services Authority
(OJK) and Indonesian Stock Exchange (BEI), as well
as conducted monitoring in order that the Financial
Statements are issued timely and accurately;
3. Reviewed the implementation of work program of
Internal Audit Unit, as well as giving input to improve
efficiency and effectiveness of Internal Audit Unit;
4. Reviewed the independence of objectivity of
accounting in carrying out an audit for the fiscal year
of 2017 and fiscal year of 2018;
5. Reviewed the sufficiency of audit conducted by the
accountant to ensure that all substantial risks have
been covered in the financial statements and have
been adequately considered;
6. Give recommendations on the appointment of Public
Accountant Office (KAP) that will audit the Financial
Statements for the 2018 fiscal year;
7. Reviewed audit findings, either by Internal Audit Unit
or by accountant, and monitored the follow up of audit
recommendations on findings;
8. Monitored management of risks faced by the company
and application of Good Corporate Governance (GCG)
as well as give input to improve its application; and
9. Report to the Board of Commissioners on the risks
faced by the company and the implementation of risk
management by the Board of Directors.
274 275Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
The change of Chairman of Nomination and Remuneration Committee has been made by the Company through the Decision
of Board of Commissioners dated 31 Mei 2018, No BOC-001/FM-CSL/V/18 and has been notified to the Financial Services
Authority pursuant to letter of Financial Services Authority pursuant to No:. No:. SB-021/FM-CSL/OJK/VI/2018 dated 4 Juni 2018.
In the year of 2018 the composition of Nomination and Remuneration Committee of First Media is
1. R. Soeparmadi (Chairman/ Independent President Commissioner )
2. Markus Permadi (Member/Independent)
3. Shinta Melani Paruntu (Member)
MEETING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE 2018
In the year of 2018 Meeting of Nomination and Remuneration Committee organized 3 (three) meetings attended by all members
(100%). The following is the table of attendance and the meeting agenda of nomination and remuneration committee of the
Company:
Date Meeting Agenda SS RSP MP SP
26 January 2018
Discussion on the structure and amount of
remuneration of members of Board of Commis-
sioners and Board of Directors
√ - √ √
20 July 2018Evaluation on Board of Commissioners and
Board of Directors- √ √ √
14 December 2018
Discussion on the amount of Remuneration of
Board of Commissioners and Board of Directors
for 2018
- √ √ √
1 2 3 3
SS : Surjadi Soedirdja
MP : Markus Permadi
SP : Shinta M. Paruntu
RSP : R. Soeparmadi
DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
As set forth in the Charter of Nomination and Remuneration Committee, the duties and responsibilities of Nomination and
Remuneration Committee is to assist the Board of Commissioners in performing the supervisory function and to ensure that the
implementation of nomination and remuneration run objectively, effectively and efficiently, and according to the principles of HR
management and GCG.
The duties of Nomination Committee among others are as follows:
1. Review and monitor to ensure that the company already has nomination strategies and policies, which include organizational
analysis process, procedures and criteria for recruitment and selection, as well as promotion and succession.
2. Prepare the criteria of composition, selection, qualification, evaluation, and the requirements and transparent nomination
procedure for candidate members of Board of Commissioners, Board of Directors and senior management officials’ one
level under the Board of Directors.
7. Evaluate employee reward system, allowance
provision, and other facilities, as well as submit a
transparent recommendation at minimum every
two years relating to the evaluation on the system,
another alternative reward such as share option,
retirement system and allowance, as well as other
systems and allowances in the event of mass
termination of employment.
In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration
Committee work independently and upon the approval
of Board of Commissioners, shall be authorized to fully
access, freely and not limited to the companies related
to the implementation of effectiveness of Nomination and
Remuneration practices as well as HR management in First
Media and its subsidiaries. With a written approval from the
Board of Commissioners, the Committee may also employ
an expert or consultant and form a GCH team to assist in the
implementation of its duties.
The Report of Nomination and Remuneration Committee is
delivered only to the Board of Commissioners, periodically,
at least once in three months.
CODE OF ETHICS OF NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE
Members of Nomination and Remuneration Committee are
committed to deliver its best capability and comply with
code of ethics as members of Nomination and Remuneration
Committee, by prioritizing integrity, independence,
objectivity, honesty and commitment to GCG.
PERFORMANCE EVALUATION OF NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE
Performance evaluation of Nomination and Remuneration
Committee and its members is carried out at least once a
year, by considering the effectiveness of Nomination and
Remuneration Committee in undertaking its function, level
of attendance in the meetings, level of understanding about
the issues faced by First Media, and achievement of KPI that
has been established.
3. Submit recommendations to the Board of
Commissioners, names of candidate Members of
Board of Commissioners and Board of Directors
that will be proposed.
4. Submit recommendations and assist Board of
Commissioners to ensure that the names of
candidate members of Board of Commissioners
dan Board of Directors proposed, either from
internal or external company is in accordance with
the selection criteria, due diligence and nomination
procedure set forth in the Charter of Board of
Commissioners and Charter of Board of Directors
and management policy.
While the duties of Committee in terms of Remuneration
among others are as follows:
1. Understand the applicable laws and regulations
and provisions in remuneration policy and comply
with it.
2. Ensure that the company has a transparent
remuneration system in the form of salary or
honorarium, allowance and facility which is
permanent in nature and in the form of work
compensation and incentive which is variable in
nature.
3. Give recommendation on nomination system,
transparent evaluation of remuneration for the
Board of Commissioners, Board of Directors and
officials’ one level below the Board of Directors
and subsequently submit a recommendation to the
Board of Commissioners.
4. Assist the Board of Commissioners in formulating
and determine remuneration policy, in the form
of salary or honorarium, allowance and facilities
which is permanent and variable in nature or the
Board of Commissioners, Board of Directors and
officials’ one level below the Board of Directors.
5. Monitor the level of remuneration in a similar
company as a comparison in determining
remuneration policy of the company.
6. Ensure the availability of liability insurance
and personal accident insurance for Directors,
Commissioners, and company officials, and other
insurances if deemed necessary.
276 277Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
The duties and responsibilities of Corporate Secretary are
as follows:
1. Keep up with Capital Market development
specifically with the prevailing laws and regulations
on Capital Market.
2. As a liaison officer and facilitator of
communication among the Board of Directors,
Board of Commissioners, shareholders, relevant
government/institution, society and stakeholders.
3. Coordinate giving opinion from the legal point of
view, document management, public relations
protocol and company ceremonies to support
company activities in order it is running effectively
and efficiently as well as improve company image.
4. Organize secretariat activities within Board of
Directors, Board of Commissioners and the
company including its administrative issues
including managing GMS documents, minutes
of meetings of the Board of Directors, Board of
Commissioners, joint meeting, Special Shareholder
Register, documentation on difference of opinions,
invitation, agenda and meeting materials and other
documents.
5. Coordinate the Board of Directors’s activities
related to corporation activities to support the
effectiveness of the function of Board of Directors
and company performance.
6. Represent the Board of Directors when dealing
with external or internal parties of the company in
accordance with the assignment and policies set
forth.
PROFILE OF CORPORATE SECRETARY
The position of Corporate Secretary of First Media at present
is held by Shinta Melani Paruntu, an Indonesian Citizen. She
completed her education and earned Bachelor Degree from
the Psychology Faculty of Universitas Indonesia. She is a
CORPORATE SECRETARY
The existence of Corporate Secretary is based on OJK
Regulation Number: 35/POJK/04/2014, dated 8 December
2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public
Companies. In general, the function of Corporate Secretary
is as a Compliance Officer assisting the duties of Board of
Directors in complying with the provisions of good corporate
governance in the public companies or issuers.
Public Companies as legal entities has 3 (three) organs
that have the function to run the Company, namely GMS,
Board of Commissioners, and Board of Directors. Board
of Directors as a company organ having duties and
responsibilities to manage the company in a collegial
manner. In the management, the Board of Directors should
ensure the smooth communication between the company
and stakeholders, and one of the means is by giving
empowerment to the function of Corporate Secretary.
In line with economic development, in particular in Capital
market, the role of Corporate Secretary is increasingly more
important not only in terms of administrative function and
communication, but also in ensuring the compliance of
public companies with laws and regulations, and improving
the implementation of public corporate governance. The
Corporate Secretary is also expected to continuously
keep the Board of Directors and Board of Commissioners
updated on any information about the regulations that
should be complied with by public companies and provide
important information to the Board of Directors and Board
of Commissioners in decision making.
The Corporate Secretary is required to have qualifications
in line with their duties and responsibilities, as well as to
improve his/her knowledge and capability to support the
implementation of his/her duties. The existence of Corporate
Secretary is to provide positive values in assisting public
company management, so as to enhance the confidence of
shareholders, and other stakeholders.
As a liaison officer between First Media and company
executive and stakeholders, First Media appointed a
Company Secretary who is responsible to the President
Director. The current Corporate Secretary is Shinta Melani
Paruntu who was appointed by Decision Letter No.: SK-001/
FM-DIR/IV/2017.
member of Nomination and Remuneration Committee of PT First Media Tbk in 2015 and concurrently is the VP-Head of Human
Resource Corporate. She has an experience in human resources management in various business industries. She started her
professional career in human resources management in PT Bank Danamon Indonesia Tbk as an HR Recruiter and her last position
was Human Resources Manager in PT Energi Mega Persada Tbk for the period 2004 through 2008.
CORPORATE SECRETARY’S ACTIVITIES
The activities carried out by the Corporate Secretary Division during 2018 are as follows :
1. Keep up with the development capital market regulations and ensure company’s compliance with the applicable
regulations. The Company issued four Financial Statements and one Annual Report.
2. Had correspondence with the capital market regulator (OJK and BEI) as well as other supporting agencies.
3. Submit information disclosure concerning the company, among others in the form of press conference, and websites
4. Coordinate holding Annual GMS on 20 April 2018.
5. Coordinate annual public exposure at the same time with holding of Annual GMS on 20 April 2018.
CORPORATE SECRETARY’S TRAININGS
In the frame of developing the competencies of Corporate Secretary, First Media participated in various trainings and socialization
organized by various agencies.
Names of Trainings Location Organizers Time
How to Handle Corporate Action Jakarta ICSA 23 Januari 2018
Enterprise Risk Management Yogyakarta ERMA 6-7 Desember 2018
Menuju Pasar Modal Modern di Era Ekonomi Digital
Jakarta BEI 18 September 2018
CORPORATE SECRETARY’S ACTIVITIES
Corporate Secretary’s Activities and Investor Relations for 2018
No. Activities Number of Activities
1. Annual Report 1
2. Public Exposure 1
3. General Meeting of Shareholders 1
INVESTOR RELATIONS
Investor Relations have the duties to provide information service and develop good relationship with the parties interested in share
investment, particularly shareholders, securities analyst, investment manager, institution and retail broker and the media/press.
Investor Relations of First Media is chaired by Mrs. Shinta Melani Paruntu.
278 279Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
1. Work in cooperation with the Internal Audit Unit in the
subsidiaries to formulate a risk-based approach and
request the approval of President Director after first
of all, discussing with the Audit Committee on annual
audit planning;
2. Conduct audit in finance, accounting, operation,
human resources, information technology etc.;
3. Produce a report on audit results and submit the report
to the President Director;
4. Provide recommendations for improvement and
objective information on the activities which have
been scrutinized at all levels of management;
5. Monitor the follow up of audit recommendations,
to ensure that improvement has been made and
undertaken well in a consistent manner;
6. Ensure internal control has been running well at all
lines in the company for the achievement of accurate
and trusted financial statements; effective and
efficient operation; compliance with the laws and
regulations;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Conduct audit ad-hoc according to the proposal /
assignment of the President Director;
9. Make an evaluation on the quality of internal audit
activities carried out.
PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
Per 1 September 2016, the position as the Head of Internal
Audit was still held by Julidon F. Siregar who was appointed
pursuant to the Decision Letter of the Board of Directors
No.SK-001/DIR/IX/2016.
Mr. Julidon F. Siregar has experience in finance and audit. He
earned Bachelor Degree in Accounting from Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi, Bandung (Higher Education of Economics,
Bandung) and Master Degree in Financial Management
from Universitas Padjajaran, Bandung. He has a number
In applying the principles of disclosure and transparency
on their material activities, First Media through Investor
Relations made a good two-way communication such
as meeting with analysts, existing investors as well as
potential investors, through conference call as well as other
communication means such as Company presentation,
annual report, website, press conference, and e-mail.
Investor Relations continuously improve the quality
and quantity of material information submitted, either
operationally and financially, to the existing and potential
investors. In addition Investor Relations participate in the
meeting forums for domestic and foreign investors as well
as road show.
INTERNAL AUDIT UNIT
The establishment of Internal Audit Unit is based on the
regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015
concerning the establishment and guidelines for the
formulation of charter of internal audit unit, with the
purpose of giving professional, independent and objective
opinions to the President Director on Company’s activities
and operation.
The main role of Internal Audit Unit is directed to give
certainty to the effectiveness of corporate governance,
assist the management in minimizing operational risks, and
further strengthen the effectiveness of internal control in
line with the policies established by First Media.
In the practice, the Internal Audit Unit used a systematic
and comprehensive framework, with Risk-based audit
approach, as the effort to protect company’s assets, brands,
and sustainability of company businesses. This is the core
mandate of the role of Internal Audit First Media.
In carrying out its duties, Internal Audit Unit will always
cooperate with the Audit Committee and it is the realization
of First Media’s commitment in creating good and efficient
governance.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Internal Audit Unit has the duty to test and evaluate the
implementation of internal control and risk management
system in accordance with First Media policies, the audit
activities include:
shall be fully responsible to the President Director and
assisted by 5 (five) members of Internal Audit Unit who is
directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.
QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF INTERNAL
AUDIT UNIT
The Qualifications and Certification of Internal Audit Unit in
general, the requirements of membership of Internal Audit
Unit are as follows:
1. Having integrity and acting professionally,
independent, honest and objective in carrying out
the duties.
2. Having knowledge and experience concerning
audit techniques and discipline of other knowledge
relevant to the area of duties.
3. Having knowledge concerning laws and regulations
in capital market and other relevant laws and
regulations.
4. Having the competencies to interact and
communicate well and effectively both verbally
and in writing.
5. Having the obligation to comply with the
professional standards and code of ethics issued
by the Internal Audit association.
6. Having the obligation to maintain information
confidentiality and/or Company data related to
the carrying out the duties and responsibilities of
Internal Audit.
7. Understand the principles of good corporate
governance and risk management; and
8. Prepared to increase knowledge, expertise and
professional capacity continuously.
ACTIVITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT 2018
The main topics of Internal Audit Unit in 2018 are to review
the effectiveness of risk management and functionality of
company internal control, as well as operational efficiency.
Additionally, Internal Audit Unit also conducted an ad-hoc
audit upon the request of management.
of certificates and participated in several trainings such as
Auditing Training (BDO Tanubrata), Tax Planning, Brevert A &
B, Develop Standard Operation Procedure, Portfolio Analysis,
and trainings as Lecturers / Deans at the Universities.
He started his career in finance by working as an
accountant in Bandung Alliance International School (BAIS)
during the period 1999-2001, External Auditor Staff at
the Public Accountant Office BDO Tanubrata during the
period 2001-2004, Senior Internal Auditor di PT Trikomsel
Oke Tbk tahun 2004-2008, Head of Internal Audit di PT
Madhucon Indonesia for the period of 2008-2009, Finance
& Accounting Manager in PT Tribun Media Grafika for the
period 2009-2012, Head of Compliance & Cost Control
in Eurokars Group of Company for the period 2013-2015
and Department Head Strategic Allignment & Business
Development PT First Media Tbk for the period April 2015
through August 2016.
STRUCTURE & POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT
Presiden DirekturPresident Director
Kepala Unit Audit InternalHead of Internal Audit
AnggotaMember
Internal Audit Unit structurally is chaired by the Head
of internal Audit Unit. The Head of Internal Audit Unit is
appointed and dismissed directly by the President Director
after having the approval from the Board of Commissioners.
President Director may dismiss the Head of internal
Audit Unit, after obtaining the approval of the Board of
Commissioners, if the Head of Internal Audit Unit does not
meet the requirements as an Internal Auditor as provided
under the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No.56/
POJK.04/2015 and or fails in his/her job or is not competent
in carrying out the duties. The Head of Internal Audit Unit
280 281Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Internal Audit Unit reported the audit results, findings
and recommendations to the President Director any time
an audit has been completed. The audit findings and
recommendations have also been followed up properly by
the management.
The long-term plan of First Media is that the Internal Audit
Unit gradually conducts an audit centralization process
throughout the company. Previously, the audit process
was carried out in each subsidiary by the Internal Audit Unit
of each subsidiary. In the long term plan of First Media,
the internal audit working units in each subsidiary will be
consolidated, where First Media’s Internal Audit Unit is the
one organizing all audit activities in a consolidated manner.
Internal Audit Unit activities in 2018 are as follows:
1. Audit planning for 2018 shall be determined by First
Media management;
2. Throughout 2018, 5 (five) surveilance audits have
been conducted to assess the compliance with
policies, operational risks, and testing effectiveness
of operational control in Financial, Sales, Operasional
Support, Supply Chain Management, and Customer
Service Divisions;
3. There are 2 (two) special audits upon the request of
management as a response to the specific risks that
arise;
4. Apart from conducting audit activities, the Internal
Audit Unit also monitors regularly the actions
made on audit findings and recommendations for
improvement in the previous year, as well as findings
and recommendations in the current year.
Monitoring is done in on the 5 (five) audit findings
and recommendations as a follow up of the status
of the previous audit findings and recommendations.
The five findings and recommendations have been
completed by the process owner in accordance with
the directions from the Management.
5. Conduct identification and risk assessment in First
Media’s business units as a measure to update the
list of risks by adjusting with the current condition of
company environment. .
The main recommendations issued related to the audit are
as follows:
1. A more effective risk management, related to financial
risks and operational risks;
2. A more effective and efficient asset management for
strategic and operational objectives;
3. Improvement of internal control function during sales
process in the business units ;
4. Improvement of effectiveness of supply chain
management process and quality of customer service
in business units.
Bahasa Indonesia
PAGE 160
282 283Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
5. Ensure the availability of goods/ services with
the specification required or such products/
services can be made available by the candidate
suppliers.
6. Conduct negotiation and determine the winner.
Requirements to be a supplier among others are :
1. Individual or Legal Entity
2. Has the products required by First Media Group
3. Has the expertise and good reputation in its field
4. Is able to provide good service and competitive
price and has high integrity.
5. Has a good financial and operational performance
in the Company at minimum within the past 3
years.
6. And others that are determined in accordance
with the type of procurement of Goods/Services.
FULFILLMENT OF CREDITOR RIGHTS
From time to time First Media requires a large amount of
expenses which may be obtained from corporate actions as
well as in the form of loan facility from creditors. For the
purpose, First Media will always have to give due regard to
the interests of creditors in order to have continuous trust
from the creditors, as such the prospect of growth in the
long term could be maintained in a sustainable manner.
In the event First Media made a Loan Agreement with the
Creditors, then First Media has the rights and obligations
among others as follows :
1. First Media’s Rights :
a. Obtain Loan as has been agreed with the
Creditors; and
b. Obtain data or information related to the
recording of realization of the utilization of
credit facility and payment of obligations
that has been made by First Media; and
c. Obtain service from Creditors as has been
agreed upon; and
SOCIALIZATION AND IMPROVEMENT OF GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES
IMPROVEMENT OF GOVERNANCE ASPECTS THROUGH
THE PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS
In order to meet the expectation of the stakeholders, First
Media continuously improve good corporate governance
practices by giving attention which is more focused on the
respective stakeholder. First Media shall further adjust the
mechanism and policy applicable in the company with the
development of expectation of it stakeholders.
Some developments which have been and are being carried
out in First Media related to meeting the expectation of
stakeholders in 2018 are :
PREVENTION OF INSIDER TRADING, CORRUPTION AND
FRAUD
First Media has policies set forth in the Code of Ethics and
Professional Responsibilities that prohibit each of their
member to use data and information deemed confidential
for personal interests or their own interests or other third
parties’ interests. This policy includes corruption, fraud, and
insider trading.
POLICY ON THE SELECTION OF SUPPLIERS
First Media has a policy that each procurement of goods
and services whether it is of material and sustainable or
temporary, will have to go through a selection process. This
selection process can be done through an open or closed
tender and/or direct appointment with the condition that
they have an experience of good teamwork. In complying
with the policy, First Media conducts the following activities
:
1. Make an assessment on the profile and
performance of candidate suppliers.
2. Determine the candidate suppliers.
3. Call or request the candidate suppliers to
participate in goods and services procurement.
4. Make an evaluation on the documents offered by
the candidate suppliers
d. Flle an objection to the calculation of Loan interests and provision to Creditors in the event there is a discrepancy between the
calculation of Creditors and First Media; and
e. Acquire back the original document to be made as a guarantee or collateral for the Loan.
2. Obligations of First Media :
a. Make payment of principal debt, interests and/ or provision to Creditors in a timely manner;
b. Provide information transparently, accurately and timely at the time of request as well use of the Loan;
c. Maintain financial ratio in accordance with the ratio agreed with the Creditors;
d. Prioritize settlement of all obligations arising from the realization of the Loan , which is used for the interests of First Media;
e. Submit annual financial statements which are to be audited at the latest 3 (three) months after the closing of the concerned
fiscal year;
f. Use Loan in accordance with the objective of Credit users as agreed upon;
g. Notify the creditors in the event of a change of composition of management and/or shareholders of First Media;
h. Notify the creditors on the distribution of dividend to the shareholders of First Media;
i. Submit a copy of deed of amendment of Company’s Articles of Association any time there is an amendment;
j. Not binding itself as a debt guarantor or put the assets of First Media as a security to another party, unless with the creditor’s
permission.
IMPORTANT CASES FACED BY FIRST MEDIA
Discussion about an important cases faced by First Media and its subsidiaries is presented at the section of Legal Claim in the Consolidated
Financial Statements for the Fiscal Year Ending on 31 December 2018.
INFORMATION DISCLOSURE
ACCESS AND TRANSPRANCY OF INFORMATION
First Media disseminate information on activities and performance of First Media periodically. Disclosure is for the purpose of fulfilling the
mandate and complying with the provisions of Financial Services Authority. The activities carried out by First Media throughout 2018 are. among
others, issued Annual Report books which are distributed to the shareholders and other stakeholders, as well as routine delivery of reports,
publications on First Media businesses and accurate financial statements.
ADVERTISEMENTS OF PUBLICATION AND NOTICE
During 2018, First Media has placed announcement ads in the printed media. The following list is the First Media publication ads of First Media
in 2018 where notice or announcements have been placed in mass media during 2018.
No Description Media Date of Issuance
1 AGMS Announcement Investor Daily 14 March 2018
2 Invitation to AGMS Investor Daily 29 March 2018
3 Financial Statements of 2017 Suara Pembaruan 29 March 2018
4 Announcements on the Minutes of AGMS Meeting Investor Daily 24 April 2018
5 Mid year Financial Statements Suara Pembaruan 31 July 2018
284 285Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
of ethics and Professional Responsibilities as specified by
First Media and which will be amended from time to time.
Throughout 2018 First Media did not discover any
incompliance with the code of ethics and which may disturb
the operational sustainability of First Media.
ARTICLES OF ASSOCIATION
The Company was established with the name PT Safira
Ananda, pursuant to Deed of Establishment No.37 dated
6 January 1994 and Decision of Ministry of Justice of the
Republic of Indonesia Number C2-1.446 HT.01.01.Th.95
dated 1 February 1995. The next amendment of the entire
Articles of Association was when it was still named PT
Tanjung Bangun Semesta Tbk as contained in the Deed
No.1 dated 2 December 1999 and Decision of Minister
of Justice of the Republic Indonesia Number: C-19466
HT.01.04.TH.99 dated 3 December 1999.
Amendment of a number of articles in the Articles of
Association at the same timeW reformulate the Company’s
Artiles of Association when it was under the name of PT
Broadband Multimedia Tbk as contained in the Deed No.56
dated 30 July 2001 and Receipt of Report of Deed of
Amendment of Articles of Association by Minister of Justice
and Human Rights of the Republic of Indonesia Number:
C-08744 HT.01.04.TH.2001 dated 19 September 2001.
The next amendment of the entire Articles of Association
when it was under the name of PT First Media Tbk as
contained in the Deed No.42 dated 15 August 2008 and
Decision of Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia Number: AHU-74501.AH.01.02.
Tahun 2008 dated 16 October 2008.
The last amendment of all Articles of Association when it
was under the name of PT First Media Tbk as contained in
the Deed No.33 dated 15 May 2015 and Receipt of Notice
of Amendment of Articles of Association by Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia Number:
AHU-AH.01.03-0940134 dated 11 June 2015 that has
been adjusted with Regulation of Financial Service Authority
Number: 32/POJK.04/2014 and Number: 33/POJK.04/2014
as well as other laws and regulations applicable in capital
market sector.
WEBSITE
First Media always has ensured to external parties, the
compliance with information disclosurse provisions. This
compliance, in particular in delivering a number of reports
and other important information that have to be uploaded
in the website. First Media has been managing its website
with the address www.firstmedia.co.id
The reports as well as other information that should be
uploaded in the website are quarterly, annual financial
reports, report on the registration of security holders,
report on foreign exchange debt data, annual report, public
disclosure materials, charter and information disclosure
that should be known by the public.
CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
Since 19 October 2010 First Media has put into effect the
Code of Ethics and Professional Responsibility (Code of
Ethics) by the Decision Letter of Board of Directors No: SK
No.002/DIR/IV/15, as one form of commitment of First Media
in implemeting GCG. Guided by international standards, the
commitment to continuously comply with the applicable
regulations and the application of good governance in
First Media, it is fundamentally crucial for First Media to
establish the Standards of Code of Ethics and Professional
Responsibilities. In addition, as a benchmark in the efforts
to achieve business operational balance in First Media and
to also obtain business sustainability which in the long term
is not only reflected by the compliance of First Media with
regulations which are binding,
All management and employees shall understand the
standards of Code of Ethics as a reference and basis
in regulating the relationship between employees and
First Media, fellow employees, customers, suppliers,
shareholders, stakeholders, government and public. This
Code of Ethics contains a collection of commitments
comprising of business ethics and work ethics of each
member of First Media.
As an implementation of Code of Ethics and Professional
Responsibility of First Media, each member of First Media
shall sign a Statement of Disclosure which in essence giving
confirmation that he/she has read and fully understood and
therefore give his/her commitment to comply with the Code
that First Media should be a part of good corporate citizens,
has made First Media providing a balanced regulation for
First Media external and internal relationship.
The party related to First Media external relationship,
among others is government and independent agencies
related to the business activities First Media, users of First
Media services, partner companies in First Media business
activities, and communites located in the surrounding
area of First Media business place. While the party having
First Media internal relationship is First Media organ and
its employees. For the purpose, First Media has prepaed a
series of regulations defined as company regulations.
Based on the awareness of First Media to define a balanced
regulation to regulate First Media’s external and internal
relationship and to create good corporate governance,
a regulation is formulated to include prestigious
business ethics principles, policies and procedures, risk
management, internal control and supervision, leadership,
duties and responsibilities, management empowerment
and employees competition complete with work evaluation
system and awards.
The company regulations established by First Media
should be able to strengthen the structure of corporate
governance to create a harmonious and effective work
relationship, among organs and employees of First Media.
The supervisory system, evaluation, and actions should
be based on accuracy and accountability, without giving
constraints to the performance of each organ of First
Media. Therefore, the corporate governance process may
be carried out with continuously improved quality, starting
from the level of employees, management up to the leaders
of First Media. The continuously increasing governance
process will eventually be able to maintain First Media’s
external and internal relationship.
Human resources management have been established as
one part of First Media’s development strategic planning,
because that way First Media will be able to smoothly and
sustainably enhance its capability to compete with other
companies in Indonesia.
First Media always believe that human resources are
the most important asset for the existence, sustainable
growth and development of First Media in the long term.
Various aspects are considered by First Media in order
GUIDELINES FOR WORK SYSTEM OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
In addition to being regulated in the company’s Articles
of Association, the duties of and authority of the Board
of Commissioners and Board of Directors set forth in the
company’s Articles of Association are confirmed and
detailed in the Charter of Board of Commissioners and
Charter of Board of Directors that regulates GCG practices
particularly for the Board of Commissioners and Board of
Directors.
The Charter of Board of CommissionWers Wand Charter of
Board of Directors contain an agreement between Board
of Directors and Board of Commissioners concerning the
duties, authority and responsibility of each company organ
to improve the quality and effectiveness of work relationship
among company organs, apply GCG principles and develop
independence in making decisions and can carry out their
respective duties and responsibilities in accordance with
the expectation of shareholders and other stakeholders.
Charter of Board of Commissioners signed by all members
of Board of Commissioners and Charter of Board of
Directors signed by all members of Board of Directors, were
validated on 1 June 2016 and uploaded in First Media’s
website (www.firstmedia.co.id)
COMPANY REGULATION
Company Regulation is a document which is mandatory for
a company to have in Indonesia which meets the provisions,
as provided under Law No. 13 Tahun 2003 on Manpower.
First Media’s Company regulation is prepared in line with the
philosophy of the Five Principles (Pancasila) and National
Development Program, in particular in the area of economic
improvement and enhancement of nation’s life standards.
With regard to the matter, First Media has the intention not
only to play a role in Indonesian economic development by
developing its business activities, but also in developing its
human resources through the enhancement of competition
and competencies of its human resources.
The efforts of First Media in carrying out the company’s
governance are reflected in its vision, mission and values, up
to how First Media complies with the applicable regulations
in achieving the vision, mission and values. The awareness
Bahasa Indonesia
PAGE 166
286 287Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
VIOLATION REPORTING SYSTEM
BACKGROUND
In line with the commitment of the company to implement
Good Corporate Governance (GCG), First Media continuously
make efforts to give due regard to the interests of each
stakeholder based on fairness and equality in accordance
with Good Corporate Governance (GCG) principles. For
the purpose, it is necessary to have a good and efficient
supervisory system which is applicable for all First
Media’s subsidiaries, including its stakeholders. In the
implementation, stakeholders often receive complaints as
the rights of stakeholders are not paid attention to and even
sometimes ignored by the company.
Complaints of violations by stakeholders, if it is not
settled well, potentially will harm the stakeholders and
or the company itself. A standard mechanism in handling
complaints of violations are absolutely necessary so that
there are no prolonged disputes or disagreements between
stakeholders and the company. As such it will not lead to
diminishing reputation and confidence from the public to
the company. Therefore, First Media has prepared and
developed a whistleblowing system (WBS) since 2011.
PURPOSE AND OBJECTIVE
Settlement to the complaints of violations by stakeholders
is a form of enhanced protection to stakeholders for
the purpose of securing the rights in dealing with the
company and securing the handling that meet the rules
and requirements established by the company, government
and competent authorities. For the purpose, it is necessary
to formulate a suitable policy, system and procedure
for handling to regulate the settlement of complaints of
violations for stakeholders in a Policy for Management of
Complaints of Violations. The purpose and objectives :
1. The purpose of Policy for Management of
Complaints of Violations as a basis or guidelines
in handling Complaints of Violations from
stakeholders is to secure that a mechanism for
an effective settlement of complaints of violation
within a sufficient period is in place.
that a harmonious, secure, stabile, peaceful and dynamic
relationship could be created between First Media and all
of its employees, among others through clarity in giving
assignments, rights and daily obligations of each employee,
giving attention to employees’ health, as well as work
atmosphere that support employees’ performance. These
aspects are expected to enhance employees’ productivity
and assist in creating peace and satisfaction for employees
at work so that it will assist solving any issues that may
arise by way of deliberations.
First Media’s company regulations have been prepared
in accordance with the applicable laws and regulations
and are in line with the core values of the company. The
documents have been validated pursuant to Decision Letter
of Director General of Industrial Relations and Manpower
Social Security, Ministry of Manpower of the Republic of
Indonesia Number: Kep.403/PHIJSK-PK/PP/III/2016 dated
29 March 2016 on validation of PT First Media Tbk’s
Company Regulation
In general, First Media’s Company Regulations contain
the rights and obligations of employees and First Media,
and the provisions that have the purpose to develop a
harmonious, selaras and balanced in the endeavor to
improve efficiency, productivity and work achievement
optimally. It is hoped that First Media’s Company Regulation
can create a conductive industrial relationship between
employees and First Media, in observance of the prevailing
laws and regulations and government regulation, including
its adjustment in the future.
COMPANY POLICY
Company policy is the translation of laws, regulations and
targets established by the Board of Directors as a guideline
for the management in carrying out business activities. The
company strategic policies reflect First Media’s commitment
to apply GCG in its activities. The company policy adopted
has always observed the core values and attributes of
company leadership.
Board of Directors in managing the company
and carry out the function to enhance the
company image in the eyes of the public and
shareholders.
2. Board of Directors is a company organ fully
responsible for company management for the
interest and achieving company objectives,
as well as represent the company both within
and outside the court of justice in accordance
with the provisions of Articles of Association
subject to the all regulations applicable for
Public Companies and continue applying the
principles of Good Corporate Governance.
3. The supporting organ of Board of
Commissioners is an organ assisting the
Board of Commissioners in carrying out the
supervisory function in the company, such as
Audit Committee, Investment Committee and
Secretary of Board of Commissioners.
4. PT First Media Tbk and all its business units
which hereinafter shall be referred to as First
Media is a Public Company.
5. Employees of First Media are workers of
First Media whose appointment, dismissal
as well as its rights and obligaitons, shall be
determined by the Board of Directors based on
the laws and regulations on manpower.
6. The recipient of Complaints of Violations
is the Board of Directors and Board of
Commissioners.
7. Complaint of Violations is a disclosure of
violations or unlawful acts.
8. A violation is an unethical/ immoral act or other
act which may harm the organization as well as
stakeholders, by employees or organizational
leader against another organizational leader
or another agency which may take actions
against that violation. This disclosure is
generally confidential.
9. The reporter of a violation is an internal party
or an employee of the Company itself, and
there is a possibility that the reporter is from an
external party namely participants, suppliers,
regulator, other stakeholders.
2. The purpose of formulation of Policy for
Management of Complaints of Violations is an
endeavor to disclose a number of issues in the
company which are not in accordance with the
ethical standards applicable in the company.
LEGAL BASIS
1. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of
1999 on Corruption Eradication which is amended
by Law of the Republic of Indonesia Number 20
of 2001 on Amendment to Law of the Republic
of Indonesia Number 31 of 1999 on Corruption
Eradication.
2. Law of the Republik of Indonesia Number 13 of
2006 on Witness and Victim Protection.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 13 of
2003 on Manpower.
4. Government Regulation of the Republic of
Indonesia Number 71 of 2000 on Procedure for
Implementation of Public Participation and Giving
of Awards in Corruption Prevention and Eradication.
5. Guideline for System of Complaint of Violations
(Whistleblowing System) of 2008 by Governance
policy National Committee on Governance (KNKG).
6. Government Regulation and Code of Ethics and
Professional Responsibility of PT First Media Tbk.
SCOPE
Policy in managing Complaints of Violations shall be put into
effect for the Board of Commissioners, Board of Directors,
and all employees within PT First Media Tbk and all its
business untits in carrying out its daily duties in accordance
with Good Corporate Governance (GCG) principles.
DEFINITION
1. Board of Commissioners is a company
organ representing shareholders to conduct
supervision and give directions/advice to
288 289Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
and Board of Commissioners in accordance with
the level of the perpetrators of violation.
Establishment of Managing Team for Complaint of Violation
1. The authority of Board of Directors and the
establishment of Managing Team for Complaint
of Violation allegedly committed by First Media’s
employees
a. Board of Directors shalL be
responsible for the implementation
of Policy on the Management of
Complaint of Violations allegedly
committed by Employee of First
Media as set forth in this guideline.
b. Board of Directors shall form a
Managing Team for Complaint
of Violations having members
of representatives from Internal
Supervisory Unit (SPI, Satuan
Pengawasan Internal), Human
Resources Division and another party
required in accordance with the
competencies and expertise pursuant
to resolutions of Board of Directors.
c. The Head of the Managing Team for
Complaint of Violations through the
Board of Directors is the Internal
Supervisory Unit (SPI, Satuan
Pengawasan InternaI).
d. The Managing Team for Complaint
of Violations through the Board of
Directors has the duties to follow up
Complaint of Violations allegedly filed
by First Media’s Employee.
2. The authority of Board of Commissioners and the
establishment of Managing Team for Complaint
of Violations allegedly committed by Board of
Directors, Board of Commissioners, Supporting
Organ of Board of Commissioners and Head of
Work Unit.
a. Board of Commissioners shall be
responsible for the implementation of
10. Reported party of a Violation is a the person
who is claimed/ reported for an indication/
allegation of violation of Code of Ethics
and Professional Responsibilities (Code Of
Conduct).
11. Representatives of stakeholders are individuals,
agencies and or legal entities acting for and
on behalf of stakeholders based on a special
power of attorney from stakeholders.
12. Stakeholders are the parties that have some
concerns with the company.
13. The managing team of Complaint of Violation
is a team comprising of members of Audit
Internal Audit, Human Resources Division and
other working units under the authority of
Board of Directors pursuant to the Decision of
Board of Directors.
14. Disciplinary violation is an act in violation of
disciplinary rules for company employees.
15. Disciplinary hearing is a hearing conducted to
decide a case on disciplinary violation.
16. Criminal act is an act prohibited by legal rules
where the prohibition is along with a threat
or sanction for those in violation thereof as
provided under Indonesian Criminal Code
(KUHP).
GENERAL PROVISIONS IN HANDLING COMPLAINT OF
VIOLATION
POLICY
Receipt and Settlement of Complaint of Violations
1. First Media shall accept complaint of violations
from internal as well external parties.
2. First Media shall receive and settle complaint of
violations either from reporter who provided his/
her identity or not.
3. First Media provides 2 (two) channels for complaint
management, namely through Board of Directors
4. First Media shall receive any complaint of violations
filed by stakeholders and/or representatives of
stakeholders orally or in writing.
5. First Media, in this case, the Managing Team for
Complaint of Violations, shall give an explanation
on the policies and procedures for settlement of
complaint of violations at the time stakeholders
and/or representatives of stakeholders file for such
complaint of violations.
6. Complaint of violations allegedly committed by
First Media Employee as referred to in this guideline
shall be made in writing and the mechanism is by
submitting an official letter addressed to the Board
of Directors, by means of direct delivery or by post
to First Media at the following address:
Board of Directors PT FIRST MEDIA, Tbk
For the attn. of the Managing Team for Complaint
of violations
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village
Tangerang 15811
7. Complaint of violations allegedly is committed
by Board of Directors, Board of Commissioners,
Suppporting Organ of Board of Commissioners and
Head of Work Unit as referred to in this guideline
shall be made in writing and the mechanism is by
submitting an official letter addressed to the Board
of Directors, by means of direct delivery or by post
to First Media at the following address :
Board of Commissioners PT FIRST MEDIA, Tbk
For the attn. of the Managing Team for Complaint
of Violations
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village
Tangerang 15811
Policy on Management of Complaint
of Violations by the Board of Directors,
Board of Commissioners, Supporting
Organ of Board of Commissioners
and Head of Work Unit as set forth in
this guideline.
b. Board of Commissioners shall form
a Managing Team for Complaint of
Violations comprising of member
representatives from Audit Committee
and other parties as necessary in line
with their competencies and expertise
pursuant to the decision of Board of
Commissioners.
c. Head of Managing Team for
Complaint of Violations through the
Board of Commissioners is the Audit
Committee.
d. The Managing Team for Complaint
of Violations through the Board of
Commissioners has the duties to
follow up any violations allegedly
committed by Board of Directors,
Board of Commissioners, Supporting
Organ of Board of Commissioners and
Head of Work Unit.
MANAGEMENT OF COMPLAINT OF VIOLATIONS
Receiving and Settlement of Complaint of Violations
1. Complaint of violations allegedly is committed by
First Media’s Employee shall be addressed to the
Company’s Board of Directors.
2. Complaint of violations allegedly is committed
by Board of Directors, Board of Commissioners,
Supporting Organ of Board of Commissioners
and Head of Unit Work shall be addressed to First
Media’s Board of Commissioners.
3. When receiving complaint of violations not from
Board of Directors or Board of Commissioners,
the person concerned shall pass on the complaint
of violations to the Board of Directors or Board of
Commissioners.
290 291Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
(thirty) days and it can be extended at the longest
30 (thirty) working days.
2. If the verification as referred to in paragraph (1)
indicates that the complaint is not true and there is
no evidence, then it will not be processed further.
3. If the result of verification shows that there is an
indication of violation supported with sufficient
evidence, then such a complaint can be processed
further to the stage of investigation.
4. With regard to complaint of violations involving
an Employee of First Media that requires an
investigation, it shall be followed up by the
Managing Team for Complaint of violations at the
level of Board of Directors to be investigated.
5. With regard to complaint of violations involving
Board of Directors, Board of Commissioners,
Supporting Organ of Board of Commissioners and
Head of Work Unit that requires an investigation,
it shall be followed up by the Managing Team for
Complaint of violations at the level of Commissioner
to be investigated.
6. The perpetrator of violations that has been proven
based on the result of an investigaton, will be
processed according to the applicable regulation.
7. If based on the result of investigation it is proven
that there is a disciplinary violation by a First
Media’s employee, then it may be followed up
with a disciplinary hearing in accordance with the
applicable provisions with the Board of Directors
as the judge, Internal Supervisory Unit (Satuan
Pengawas Internal) as the prosecutor, Human
Resources Division or Law Division as the defender
and the opinions and input from the concerned
supervisor.
8. If the result of investigation proves that there is a
violation by First Media’s Employee leading to a
criminal offence, this case may be filed to the law
enforcement agency to be followed up by a legal
proceeding according to applicable laws with the
Board of Directors or the attorney as the official
filing for the case.
8. A written complaint of violations should be
completed with a photocopy of identity and
supporting evidence such as a document related
to the transaction that has been made and/or
complaint of violations which will be filed.
9. A written complaint of violations without identity
shall be completed with a supporting document
such as document related to the transaction that
has been made and/or complaint of violations
which will be filed.
10. The company shall give a receipt if the complaint
of violations is submitted in writing and supported
with an identity.
11. If the complaint of violations is addressed to the
representatives of stakeholders, in addition to
the above documents, the other documents to be
submitted are :
a. Photocopy of evidence of identity of
stakeholders and representatives of
stakeholders.
b. Power of Attorney from to stakeholders
to the representatives of stakeholders
stating that the stakeholders give an
authority to act for and on behalf of
stakeholders. If the reprentatives of
stakeholders are an agency or a legal
entity, then it should be attached with
a document stating that the party
filing for a complaint is competent
to represent the agency or the legal
entity.
12. First Media shall submit a proof of receipt of
complaint of violations to the stakeholders and/
or representatives of stakeholders that file such
complaint.
Complaint Handling Process
1. The Managing Team for complaint of violations
conducts a verification on the incoming report
based on the records made by the team. The
Managing Team for Complaint of violations will
decide whether or not an investigation is required
for the complaint of violations within a period of 30
Publication and Socialization
First Media shall publish and socialize the Policy on
Management of Complaint of violations to all First Media’s
Employees as well as stakeholders through various
company media, such as:
1. Obtain a signed statement concerning the support
from all Board of Commissioners, Board of
Directors and all First Media’s employees on the
implementation of Policy on Complaint of violations.
2. Print and distribute this policy.
PROTECTION AND APPRECIATION
Protection of Reporting Party and Reported Party
1. First Media shal protect the reporting party.
2. Protection of reporting party is intended to give
encouragement to report violations.
3. Protection of reporting party shall include:
a. Assurance of confidentiality of the
identity of the reporting party and the
content of report.
b. Security assurance for the reporting
party and his/her family.
c. Protection assurance from any
treatment that may harm him/her.
d. First Media shall give assurance of
confidentiality of reported party’s
identity up to the time the status is
changed to the one investigated.
Appreciation for Reporting Party
1. First Media may give an appreciation to the
reporting party for a violation that can be proven so
that the aset/finance of First Media can be saved.
2. Awards can be given by a policy of Board of
Directors.
Complaint Administration
1. The whole process of complaint of violations shall
be administered well by the Managing Team for
Complaint of Violations .
2. Records of receipt of complaint of violations shall
contain at least:
a. Registration Number
b. Date of receipt
c. Receiving officer
d. Short description
Follow-up Monitoring
1. Follow up monitoring on complaint of violations
shall be carried out by the Managing Team for
Complaint of Violations.
2. Managing Team for Complaint of Volations under
the leadership of the Head of Managing Team for
Complaint of Violation must inform to the Board
of Directors about the complaints of violations
received, those investigated and those deemed to
have been settled, at any time required.
3. Managing Team for Complaint of Violations under
the leadership of Audit Committee shall inform
the Board of Commissioners of the complaint of
violations received, those investigated, and those
deemd to have been settled, at any time required.
Response Submission
1. First Media through the Managing Team for
Complaint of Violations may inform and/or give
a response to the status of settlement process
of complaint of violations to stakeholders and/
or represntatives of stakeholders who ask for an
explanation to First Media concerning complaint of
violations filed.
2. For complaint of violations without identity, there
is no obligation for First Media to give a response.
Bahasa Indonesia
PAGE 173Bahasa Indonesia
PAGE 174
292 293Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
2. If the report on alleged violation does not meet
the minimum requirements for reporting in WBS
system, WBS Team may declare not to continue
to the stage of investigation, and close the issue
reported.
3. If the report on alleged violation is followed by
an investigation, WBS team shall inform the
development to the Board of Commissioners.
4. After the investigation has been completed, WBS
Team shall submit the report and recommendations
to the Board of Commissioners, and subsequently
a Decision Letter of Board of Commissioners will
be issued which decision is either enforcement,
system improvement or closing the case.
5. If the alleged violation is supported with the evidence
that a criminal offense has definitely occurred, WBS
Team may give a recommendation to the Board
of Directors to report it to the authorities, without
prejudice to the authority of WBS Team to follow
up with an investigation related to other matters
beyond the report on alleged criminal offense.
THE PARTY MANAGING THE COMPLAINTS
WBS Report received will be handled by a professional
and independent team, in this case the Audit Committee
appointed by the Board of Commisioners.
INTERNAL CONTROL SYSTEM
The internal control system applicable in First Media
includes:
1. Internal control environment in a disciplined
and structured company including company
values, code of conduct, company regulations,
financial control, operation, HRD and
compliance with laws and regulations;
2. Review and manage business risks;
3. Control activities;
SUBMISSION OF REPORT OF ALLEGED VIOLATION
The Party entitled to make a report is any party related to
First Media or a third party outside First Media who feels
that they have been harmed or just would like to report
about the alleged violation. A report on alleged violation
may be reported by sending a written report to the
following address:
PT First Media Tbk
BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan
For the attention of Independent Commissioner/ Audit
Committee
PROTECTION FOR REPORTING PARTY
For a report proven to be true, First Media will give protection
to the reporting party. The protection for the reporting party
will include:
1. Assurance of confidentiality on reporting party’s
indentity and content of the report;
2. Assurance of protection on any treatment
harming the reporting party;
3. Assurance of protection from any threat,
intimidation, punishment or unpleasant treatment
from the reported party.
If based on the result of investigation it is proven that
the reported party has committed a violation, then the
person will be imposed a sanction in accordance with the
applicable provisions.
COMPLAINT HANDLING
Any WBS report will be recorded and registered at a
special register made by WBS Team, which will then be
evaluated based on the evidence obtained, and then a
recommendation is made whether it should be followed up
by an investigation to have a more in-depth information. In
the investigation to find evidence of alleged violation, WBS
Team may ask the Internal Audit Unit to carry this out.
1. If the alleged violation reported requires a special
expertise in forensic audit, WBS Team may ask an
independent third party to carry this out.
3. Applying strategy for mitigation of risks in a
sustainable manner as well as the resources
required for such management;
4. Communication and the role of the relevant
stakeholders; and
5. Record and determine risk profile to be monitored
and examined for its development and change.
FIRST MEDIA’S RISK PROFILE
First Media has a risk profile based on the main risks faced
in its operational activities as follows:
CREDIT RISKS
Credit risk is a risk of one of the parties for financial
instrument failing to meet its liability and has caused
another party suffering from financial losses. First Media’s
financial losses that has potential credit risks comprising
of cash and cash equivalent in bank, account payable
and other payables. The amount of maximum credit risk
exposure is the same as the values recorded on such
accounts. For credit risks related to bank, only banks with
good predicate will be chosen. In addition, First Media policy
is not to limit the exposure to one certain isntitution so that
First Media has cash and cash equivalent in various banks.
CURRENCY RISKS/ CURRENCY EXCHANGE
Currency risks is a risk of fluctuation of financial instrument
value due to the change of foreign currency exchange. First
Media conducts transactions using foreign currency among
others work capital financing of First Media, so that First
Media must convert Rupiah to foreign currency, particularly
American dollar, to meet the liability requirements in foreign
currency when the time is due. Fluctuations of Rupiah
currency exchange against American dollar may give an
impact to the financial condition of First Media. First Media
is managing currency risk by supervising the fluctuation os
currency exchange continuously in order they can take the
right measure such as adopting value hedging transaction if
it necessary to mitigate foreign currency risks.
4. Information and communication system ; and
5. Monitoring
In its application, the line internal control system in First
Media is conducted by each function which is directly
related to each line of defense: risk owner, risk control, and
risk assurance, which activities are regulated by a number
of policies such as guidelines, SOP, and work instruction.
EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
Effectiveness of internal control system together with its
follow up shall be done by considering the characters of
findings by internal units. For findings related to business
process, things are put in order by improving policies and
standard operational procedures which will subsequently
be disseminated again to all related functions. Any findings
related to employee discipline will be followed up by
referring to Company Regulation. Meanwhile findings
related to the system will be followed up in cooperation with
the function of Information Technology and Communication
a the supporting element.
The company internal control system is also reviewed
regularly and comprehensively by external audit. Internal
audit has established communication line with external
audit to exchange ideas and share information as necessary.
RISK MANAGEMENT
First Media shall manage company risks with a
comprehensive and integrated risk management, to
manage all risks faced by First Media and its subsidiaries,
and to mitigate the impact of the risks that may occur with
due regard to the risk profile of each business unit as well
as the overall risk profie as a holding company.
Implementation of Risk Management is going through a
number of as follows :
1. Identification of risks by considering internal and
external factors;
2. Continuous and timely analysis and evaluation to
determine priority scale and source of risks;
Bahasa Indonesia
PAGE 176
294 295Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
INTEREST RISKS
Interest risk is a risk of fluctuation of financial instrument value
due to the change of market interest. First Media has interest risk
particularly due to taking loan using floating interest rate. First
Media conducts supervision on the impact of interest movement to
minimize the negative impact against First Media.
LIQUIDITY RISKS
Liquidity risk is a risk where First Media will suffer from problems
in obtaining funds to meet their commitment related to financial
instrument. First Media shall manage liquidity risk by maintaining
adequate cash and cash equivalent to allow First Media meeting
the commitment of First Media for normal operation of First Media.
In addition, First Media also conducts supervision on the projection
and actual cash flow continuously as well as supervision on the due
date of assets and financial liability.
IMPLEMENTATION OF ASPECTS AND GOVERNANCE PRINCIPLES
IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICE
AUTHORITY
Based on Circular of Financial Services Authority No.32/
SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public Corporate Governance, the
standard implementation for GCG includes 5 (five) aspects, 8 (eight)
principles, and 25 (twenty five) recommendations for application of
aspects and principles of good corporate governance.
Recommendations for the application of aspects and principles of
good corporate governance in the governance guidelines are the
standards for the application of aspects and principles of good
corporate governance which should be applied by PT First Media
Tbk to implement governance principles. The description of the
application is as follows:
Table of Implementation of Application of Aspects and Principles of Governance in Accordance to OJK’s Terms
No Principle Recommendation Implementation Explanation
1 Aspect 1: Relationship between Public-listed Company and Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholders
Principle 1
Increase the
Value of Holding
General Meeting
of Shareholders
(AGM)
1. Public listed Company has a way or a technical procedure
for voting, either openly or closed that promote
independence and the interest of the shareholders.
2. All members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of Public listed Company are present at
the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS
The Company has fulfilled Principle 1 and
Recommendation 2.
3. Summary of the minutes of GMS is available in the
Company’s public listed company’s website for at least
1 (one) year.
The Company has fulfilled Principle 1 and
Recommendation 3.
Minutes of GMS can be accessed by
the public and shareholders through
the Company’s website http://www.
firstmedia.co.id/investor-relations/
announcement
Principle 2
Increase
Communication
Quality between
The Company
and Shareholders
or Investor.
4. The Public listed Company has a communication policy
with shareholders or investor.
The Company has fulfilled Principle 2 and
Recommendation 4.
Access to openness of information that is
accessible to the public and shareholders
through the Company’s website http://
www.firstmedia.co.id/investor-relations/
announcement
5. The Company revealed the communication policy of the
Public listed Company and shareholders or investor on
the website.
The Company has fulfilled Principle 2 and
Recommendation 5.
Access to openness of information is
accessible to the public and shareholders
through the Company’s website http://
www.firstmedia.co.id/investor-relations/
announcement
296 297Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
No Principle Recommendation Implementation Explanation
2 Aspect 2: The Function and Role of Board of Commissioners
Principle 3
Strengthen the
membership
and composition
of Board of
Commissioner
6. The determination of the number of members of the
Board of Commissioner shall consider the condition of
the Company.
The Company has fulfilled Principle 3 and
Recommendation 6.
The Company has clarified the composition
of Board of Commissioner in this Annual
Report.
7. The determination of the composition of members of
the Board of Commissioners shall take into account the
diversity of skills, knowledge and necessary experience.
The Company has fulfilled Principle 3 and
Recommendation 7.
The Company has clarified the definition
of diversity in the composition of the Board
of Commissioners in this Annual Report.
Principle 4
Increase
the quality
of the Task
Implementation
and
Responsibility
of the Board
Commissioners
8. The Board of Commissioners has a policy on self-
assessment to assess the performance of the Board of
Commissioners
The Company has fulfilled Principle 4 and
Recommendation 8.
The Company has implemented an
assessment mechanism to assess the
Board of Commissioner in a collegial
manner in the AGMS forum.
9. Self Assessment policy to assess the performance of the
Board of Commissioners, is disclosed through the annual
report of the Company.
The Company has fulfilled Principle 4 and
Recommendation 9.
The Company has an explanation of the
evaluation of the Board of Commissioner’s
performance in this Annual Report.
10. The Board of Commissioners has a policy pertaining to
the resignation of a member of Board of Commissioners
if a member is involved in financial crime.
The Company referred to Law of Limited
Liability Company, Articles of Association,
as well as the regulation on Capital Market
11. The Board of Commissioners or Committee undertaking
the Nomination and Remuneration function prepared
a succession policy in the Nomination process of
members of Board of Directors.
The Company has fulfilled Principle 4 and
Recommendation 11.
The Company has an explanation of the
function of Nomination and Remuneration
Committee in this Annual Report.
No Principle Recommendation Implementation Explanation
3 Aspect 3: The Function and Role of the Board of Director
Principle 5
Strengthen the
membership
and composition
of Board of
Directors
12. Determination on the Number of members of Board of
Directors taking into consideration the condition of the
public listed Company along with the effectiveness in the
decision making.
The Company has fulfilled Principle 5 and
Recommendation 12.
The Company has an explanation
pertaining to the Board of Director in this
Annual Report.
13. Determination of the composition of the Board of
Directors taking into account the diversity of expertise,
knowledge and necessary experience
The Company has fulfilled Principle 5 and
Recommendation 13.
The Company has an explanation
pertaining to the diversity in the
composition of the Board of Directors in
this Annual Report.
14. Members of the Board of Directors that oversees
Accounting and Finance has the expertise and/or the
knowledge in the field of accounting.
The Company has fulfilled Principle 5 and
Recommendation 14.
The Company has an explanation
pertaining to the Board of Directors,
specifically in the division of tasks of the
Board of Director in this Annual Report.
Principle 6
Increase the
Quality of Task
Implementation
and Board
of Directors’
Responsibility
15. The Board of Directors has their own self-assessment
policy to assess the performance of the Board of
Directors
The Company has fulfilled Principle 6 and
Recommendation 15.
The Company has implemented a
mechanism for the assessment of the
Board of Directors in a collegial manner in
the AGMS forum.
16. Self-assessment policy to assess the performance of the
Board of Directors is disclosed through the annual report
of the public listed company
The Company has fulfilled Principle 6 and
Recommendation 16.
The Company has an explanation of the
performance evaluation of the Board of
Director in this Annual Report.
17. Board of Directors has a policy pertaining to the
resignation of a member of the Board of Directors if the
said member is involved in a financial crime.
The Company referred to Law on Limited
Liability Company, Articles of Association,
as well as the regulation of the Capital
Market
298 299Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
No Principle Recommendation Implementation Explanation
4 Aspect 4: Stakeholders’ Participation
Principle 7
Increase the
Aspect of
Corporate
Governance
through the
Participation of
Stakeholders
18. The public listed Company has a policy to prevent insider
trading
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 18.
The Company has a Code of Ethics and
Professional Responsibility No. SK No.
002/DIR/IV/15 to prevent insider trading,
and the explanation is stated in this
Annual Report.
19. The public listed Company has an anti-corruption and
anti-fraud policy
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 19.
The Company has a Code of Ethics and
Professional Responsibility No. SK No.
002/DIR/IV/15 on anti-corruption and anti-
fraud policy
20. The public listed Company has a policy pertaining to
selection and improvement in suppliers’ and vendors’
ability.
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 20.
The Company has an explanation
pertaining to the policy in the selection of
suppliers in this Annual Report.
21. The public listed Company has a policy pertaining to the
fulfillment of creditors’ rights.
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 21.
The Company has an explanation
pertaining to the policy of fulfilment of
creditors’ rights in this Annual Report
22. The public listed Company has a policy pertaining to
whistleblowing system.
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 22.
The Company has an explanation
pertaining to customers’ complaint
(whistleblowing) in this Annual Report.
23. The public listed Company has a policy pertaining to
awarding long term incentive to the Board of Directors
and the employees.
The Company has fulfilled Principle 7 and
Recommendation 23.
The Company has an explanation
pertaining to Board of Commissioners and
Directors’ remunerations in this Annual
Report.
5 Aspect 5: Information Disclosure
Principle 8
Increase the
implementation
of information
disclosure
24. The public listed Company harnessed the use of
information technology more broadly apart from the
website as a media for information disclosure.
The Company has fulfilled Principle 8 and
Recommendation 24.
25. The public listed Company disclosed the ultimate
beneficiary in the share ownership of the public listed
Company at least 5%, in addition to disclosing the
ultimate beneficiary in the share ownership of the
public listed Company through main shareholders and
controllers
The Company has fulfilled Principle 8 and
Recommendation 25.
The Company has an explanation
pertaining to information from the main
shareholders and controllers in this
Annual Report.
300 301Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
procedure, human resource system management, general
affair, documentation and correspondence. Beside the
documentation system and the management system that
was orderly safe and orderly placed, the implementation of
electronic management system also inspired by concern of
the environment. As publicly known, the usage of paper for
company’s operational could spend a lot of papers. While
the raw material of the paper comes from the tree that if
it was chopped continuously would harm the life on earth.
Occupational Safety and Health
First Media provide health insurance facility for the
employees and their family through Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) and Lippo Insurance. As mandated
on Law No. 13 of 2013 in respect of Manpower and
Government Regulation No. 50 of 2012 in respect of
Implementation of Health Management System and
Healthcare. Therefore, First Media fully understand that
each manpower need comfortability guaranteed by health
insurance for themselves and their family. As a result,
manpower would be able to focus on their daily task in the
company.
In order to control the risks associated with working
activities to create safety working places, efficient, and
productive, First Media has implement the occupational
safety and health (OSH) management system in First Media
working environment. OSH is an effort made by the First
Media to secure and protect employees which realized
through prevention efforts of occupational accident and
occupational desseases. Since 2016, activities done by
First Media that are related to the implementation of OSH
include:
1. Occupational safety and health training.
2. Training and simulation of emergency response
of fire.
3. Dissemination of safety and health management
system (OSH).
Employee Recruitment and Competencies Development
Along with the development of each business unit in
First Media, it also open the manpower recruitment from
communities. This is a part of active participation from
First Media in terms of accommodating and developing
Corporate Social Responsibility is an inseparable part from
the development of a company. It is a commitment from
business entity to act ethically and contribute to economic
development from local community or public community,
along side with the improvement of standard living of the
employee and its family.
First Media implement the corporate social responsibility
in form of transparency of company financial management
by involving external auditor, financial reporting to public,
the utilization of electronic system in management in order
to minimize the use of paper that might deliver a positive
impact to environment, health protection for employee
and its family, provides working opportunity for potential
human resource that available in the community as well as
improving working ability for each employee with training
that in line with the business of the company. Beside of
that, the other activities was added by conducting blood
transfusion activities which is often needed by communities.
Legal Basis and Policies
In Indonesia, the implementation of Corporate Social
Responsibility (“CSR”) regulated in Government Regulation
No. 47of 2012 regarding Corporate Social Responsibility
and Corporate Environment, which is the implementing
regulation regarding to provisions of Article 74 Law No. 40 of
2007 regarding the Company Law. Therefore, Government
Regulation No. 47 Year 2012 becomes the legal basis for us
to develop and implement the CSR programme both inside
and outside the company.
Financial Reporting to Public
First Media consistently delivers the transparency regarding
to the financial report in March and September as well
as the yearly financial statement. The financial statement
is frequently reported by First Media to Financial Service
Authority as well as Indonesia Stock Exchange. To fulfill the
information needed by public or shareholders, First Media
also published the financial information through the official
website of First Media at www.firstmedia.co.id.
Electronic Management System
The implementation of electronic management system was
implemented by First Media through integrated system based
on Enterprise Resource Planning (“ERP”) for purchasing
Bahasa Indonesia
PAGE 182
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
In 2018, the blood donation activities in cooperation with
Palang Merah Indonesia has been realized for 5 (five) times.
The blood donation activities in 2018 are as follows :
Date Location Realization Participants
15 March 2018Link Net Building,
Karawaci152
29 March 2018BeritaSatu Plaza,
Gatot Subroto 103
18 July 2018Link Net Building,
Karawaci160
26 November
2018
Link Net Building,
Karawaci135
19 December
2018
BeritaSatu Plaza,
Gatot Subroto100
the available human resource in communities. Employee
recruitment by First Media absorb the manpower market in
Indonesia that increase annually.
In the manpower selection and recruitment activities, First
Media adjust with the competency of each employee. First
Media always provide ongoing career opportunities as long
as the manpower shows optimal work performance. The
development of potential manpower was integrated with
the orientation of development of First Media business
unit which are given by training, seminar, and secondary
education through cooperation with universitiy.
Cybercrime & Healthy Internet
Cybercrime is a crime performed with and used technology,
so that preventation and eradication by means of penal
is not enough. It took facilities in the form of technology
itself as a means of non penal. That technology can actually
not enough if cooperation with individuals and institution
support it.
First Media as institution is expected to participate in
pressing the occurencess of cybercrime by campaigning
about the use of healthy internet and having cooperation
with Republic of Indonesia Police. The form of Healthy
Internet campaign is education of ethics in doing internet. In
interacting with other users in internet covered by a specific
rules called nettiquette or ethics on internet.
Although there is no standard statutes on how the ettiquette
to interact on internet, the ettiquette interacting in the real
life can be use for this purpose. First Media will always
campaigning and delivered this message to internet users
especially First Media customers
Blood Donation
The Corporate social responsibilities that annually done in
First Media is blood donation by manpower in First Media
business unit. Availability of blood in hospital always needed
and never be predicted when or who will need it. On one
side, through the sincerity if First Media manpower, First
Media contribute in donating blood for people who need it.
On the other side, blood donation activities will healthier
the donator, so that First Media manpower who donate the
blood would be healthier.
Member of
* Harga & Channel List dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan | Syarat & Ketentuan berlaku
LANGGANAN SEKARANG CALL CENTER 1500 595
BIG FAMILYNIKMATI HIBURAN KELUARGA
TERLENGKAP & BERKUALITAS
90Rp. .000/BLN
MIN. BERLANGGANAN 12 BLN (RP. 1.080.000/12 BLN)
HARGA 12 BLN
95Rp. .000/BLN
MIN. BERLANGGANAN 6 BLN (RP. 570.000/6 BLN)
HARGA 6 BLN
100Rp. .000/BLN
MIN. BERLANGGANAN 3 BLN (RP. 300.000/3 BLN)
HARGA 3 BLN
PAKET BIG FAMILY | 60 CHANNEL
CHANNEL MOVIESCHANNEL KIDS CHANNEL EDUCATION
CHANNEL MUSIC
CHANNEL LIFESTYLE
CHANNEL NEWS
CHANNEL ENTERTAINMENT
CHANNEL RELIGION
CHANNEL NATIONAL
302 303Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
only for business activities but also for all fields including
carrying out the government or state activity. By applying
the AI and big data, we are very expecting rapid progress for
the country and its business activities.
If it may be said with extreme comparisons, currently the
greatest wealth of humans or the nation is no longer an
abundant natural resource, but the ability of AI and big data
possessed. Indonesia, which has population of around
260 million people consists of diverse ethnic backgrounds,
currently supposed to be a rich country because Indonesia
have big population, consequently the state-owned data is
also very big. The big data that we have must be utilized
optimally and will have a benefit for their population, so
that we are not being left behind from other countries in
the digital era.
Digital technology has changed how we interact, in social
interactions, or in trading activities, or buying and selling
activities and any other activities, we can use digital social
media.
“Poor people are not people who do not have money, but
people who do not have ideas” -Mochtar Riady-
The presence of technology in human life cannot be
denied. About 150 years ago, when the industrial world
began to recognize a dynamo, all business activity that
run for the economy was inseparable from the dynamo
motor, which was the driving force for all the production
equipment engine. Afterward, there is a dynamo motor
economy. But now dynamo motor economies are no longer
used. Currently, all the equipment using for the production
business, domestic and also personal equipment have been
implanted or supported with digital chips.
The idea of creating digital chips has currently and in the
future brings us into the era of digital economy.
The development of the economy with based on a dynamo
into a digital economy, is not a dream or an illusion. The
real example for the above development is the economic
activities in the United States (US). Previously, US industry
was controlled by the northern region, such as Detroit
which produced cars and steel. Now, the economic power
is move to south, Silicon Valley, which is the center of the
information technology industry. As a result, nowadays,
Detroit becomes a dead city.
In the digital era like nowadays, technology is developing
so fast. If you do not feel sensitive to this situation and do
not involved in it, then all of us will be left behind from other
countries to facing this change, and in fact, it may cause a
decadency of all fields.
If we are all not sensitive with the change of technology,
world politics and economics, we, as part of a great nation
will slowly disappear and be forgotten.
That event, disappearing as a nation is something
might happen. We can see from the digital and robotic
development which very fast, humans as the asset of the
company who are responsible to the company’s production
or business activities will be eliminated slowly but surely.
The reality is that now we have entered an Artificial
Intelligence (AI) era and also a digital era which based
on big data. Both of these are very important assets, not
Bahasa Indonesia
PAGE 188
THE LAST PAGE
304 305Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
LEMBAR TANDA TANGAN09
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSITENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018
PT FIRST MEDIA TBK
Statement Letter of Board of Commissioner and Board of Directors on the Responsibilityfor the Annual Report of PT First Media Tbk 2018
Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwasemua informasi dalam Laporan Tahunan PT First Media Tbk
tahun 2018 telah dimuat secara lengkap danbertanggung jawab penuh atas kebenaran
isi Laporan Tahunan Perusahaan
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT First Media Tbk year 2018 has been presented completely and We are solely responsible for the accuracy of the contentof the Company’s Annual Report
This our declaration, which has been made truthfully
DEWAN KOMISARISBoard of Commissioners
DIREKSIBoard of Directors
R. SOEPARMADIPresiden Komisaris (Independen)
President Commissioners (Independent)
TEGUH PUDJOWIGOROKomisaris (Independen)
Commissioners (Independent)
ALI CHENDRAKomisaris
Commissioners
HARIANDA NOERLANPresiden Direktur (Independen)President Director (Independent)
HERNOWO HADIPRODJODirektur Director
JOHANNES TONGDirektur Director
306 Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018
Halaman Ini sengaja dikosongkanThis page is intentionally left blank.
308 309Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
Halaman Ini sengaja dikosongkanThis page is intentionally left blank.
310 311Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018 Annual Report PT First Media Tbk. 2018
LAPORAN KEUANGAN10
Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada for the Years Ended Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES
Daftar Isi Halaman/ Table of Contents Pages Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
Consolidated Financial Statements For the Years Ended
31 December 2018 and 2017 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
4
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 5 Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian 6 Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 7
Notes to the Consolidated Financial Statements
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
1 Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN CONSOLIDATED STATEMENTS KONSOLIDASIAN OF FINANCIAL POSITION Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
31 Des/ 31 Des/Catatan/ Dec 31, Dec 31,
ASET Notes 2018 2017 ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan Setara Kas 3, 30, 31, 35 73,075 118,899 Cash and Cash EquivalentsPiutang Usaha - Neto 4, 16, 30, 31, 32.b, 35 Trade Receivables - Net
Pihak Ketiga 40,195 79,834 Third PartiesPihak Berelasi 28,150 11,575 Related Parties
Aset Keuangan Lancar Lainnya 5, 30, 31, 35 3,598 59,987 Other Current Financial AssetsPersediaan 6 23,804 72,007 InventoriesPajak Dibayar di Muka 18.a 40,306 461,591 Prepaid TaxesBiaya Dibayar di Muka 7 12,784 81,958 Prepaid ExpensesJumlah Aset Lancar 221,912 885,851 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETSAset Keuangan Tidak Other Non-Current
Lancar Lainnya 14, 35 149,365 87,932 Financial AssetsInvestasi pada Entitas Asosiasi 8 5,415,161 6,848,695 Investment in AssociatesAset Tetap 9, 16, 32 762,827 1,977,900 Property and EquipmentAset Takberwujud 12 2,019 573,596 Intangible AssetsUang Muka 11, 31 73,702 115,805 AdvancesAset Pajak Tangguhan 18.e 33,737 791,487 Deferred Tax AssetsAset Tidak Lancar Lainnya 32,547 8,966 Other Non-Current AssetsPiutang Pihak Berelasi Non-Trade Receivables from
Non-Usaha 30, 31, 35 168,447 633,700 Related PartiesAset Pengampunan Pajak 85,803 85,803 Tax Amnesty AssetsBiaya Dibayar di Muka
Jangka Panjang 10, 30 30,206 71,901 Long-Term PrepaymentBiaya Perolehan Pelanggan 13 -- 7,837 Customer Acquisition CostsJumlah Aset Tidak Lancar 6,753,814 11,203,622 Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET 6,975,726 12,089,473 TOTAL ASSETS
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
2 Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN CONSOLIDATED STATEMENTS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) OF FINANCIAL POSITION (Continued) Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
31 Des/ 31 Des/Catatan/ Dec 31, Dec 31,
LIABILITAS DAN EKUITAS Notes 2018 2017 LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LIABILITIESLIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESUtang Usaha 17, 30, 31, 35 Trade Payables
Pihak Ketiga 1,942,818 1,564,993 Third PartiesPihak Berelasi 252,206 146,092 Related Parties
Beban Akrual 21, 31, 35 205,717 546,984 Accrued ExpensesUtang Pajak 18.b, 35 16,937 39,767 Taxes PayableLiabilitas Imbalan Kerja Short-Term Employee
Jangka Pendek 1,544 5,834 Benefit LiabilitiesBagian Lancar atas Liabilitas 9, 16, 20 Current Portion of Long-Term
Jangka Panjang: 31, 35 Debts:Utang Bank Borrowing from Banks
dan Lembaga Keuangan 16, 35 789,937 928,354 and Other Financial InstitutionsUtang Sewa Pembiayaan 20, 30 40,395 80,777 Finance Lease Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Other CurrentPendek Lainnya 19, 30, 35 164,658 192,376 Financial Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek 15, 30, 35 454,354 1,096,438 Short-Term LoanLiabilitas Jangka Pendek Lainnya 22 164,443 82,174 Other Current LiabilitiesJumlah Liabilitas Jangka Pendek 4,033,009 4,683,789 Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESUtang Bank dan Lembaga Long-Term Borrowing from Banks
Keuangan Jangka Panjang 16, 35 1,188,553 1,442,357 and Other Financial InstitutionsUtang Sewa Pembiayaan 20, 30, 35 39,687 72,598 Finance Lease Payables Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 22 364,139 -- Other Non-Current LiabilitiesLiabilitas Keuangan Jangka Other Non-Current Financial
Panjang Lainnya 30, 35 4,927 5,773 LiabilitiesLiabilitas Imbalan Kerja Jangka Long-Term Employee Benefit
Panjang 23 38,417 42,977 LiabilitiesLiabilitas Pajak Tangguhan 18.e 2,622 169,968 Deferred Tax LiabilitiesJumlah Liabilitas Jangka Panjang 1,638,345 1,733,673 Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS 5,671,354 6,417,462 TOTAL LIABILITIES
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
3 Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN CONSOLIDATED STATEMENTS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) OF FINANCIAL POSITION (Continued) Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
31 Des/ 31 Des/Catatan/ Dec 31, Dec 31,Notes 2018 2017
EKUITAS EQUITYEkuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable to Equity
kepada Pemilik Entitas Induk Owners of Parent EntityModal Saham - Nilai Nominal Share Capital - Par Value of
Rp500 per Saham Rp500 per ShareModal Dasar - 6.967.587.600 saham Authorized - 6,967,587,600 sharesModal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully Paid -
Penuh - 1.742.167.907 saham 24 871,084 871,084 1,742,167,907 sharesTambahan Modal Disetor - Neto 25 (7,095) (7,095) Additional Paid-in Capital - NetKomponen Ekuitas Lainnya 143,988 143,988 Other Equity ComponentsPenghasilan Komprehensif Lain (19,534) 66,687 Other Comprehensive IncomeSaldo Laba 1,283,614 4,882,467 Retained EarningsJumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Total Equity Attributable to Owners of
Entitas Induk 2,272,057 5,957,131 Parent EntityKepentingan Non-Pengendali (967,685) (285,120) Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS 1,304,372 5,672,011 TOTAL EQUITYJUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 6,975,726 12,089,473 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
4 Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN LABA RUGI CONSOLIDATED STATEMENTS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OF PROFIT OR LOSS AND KONSOLIDASIAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
Catatan/Notes 2018 2017
Pendapatan 26, 30 901,216 982,463 RevenuesBeban Layanan 27, 30 (1,066,879) (1,208,370) Cost of Services
RUGI BRUTO (165,663) (225,907) GROSS LOSS
Beban Penjualan 28 (185,120) (222,649) Selling ExpensesBeban Umum dan Administrasi 29 (315,072) (179,570) General and Administrative ExpensesBeban Penyusutan dan Amortisasi 9, 12, 13 (961,624) (802,582) Depreciation and Amortization ExpensesBeban Penurunan Impairment Loss of Property
Nilai Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan Aset lainnya (624,380) -- and Equipment, Intangible Asset, and Other AssetBeban Penurunan Nilai Piutang Impairment Loss of Non-Trade
Pihak Berelasi Non Usaha 30 (452,086) -- Receivables Related PartiesKerugian Penurunan Revaluasi Aset Tetap 9 (252,934) -- Loss of Decline in Revaluation of Property and EquipmentKerugian Selisih Kurs - Neto (94,818) (15,743) Loss on Foreign Exchange - NetKerugian dari Penjualan Loss from Sales of Shares
Saham Entitas Asosiasi 8 (505,149) -- of AssociatesLain-lain - Neto 30 79,777 (81,268) Others - Net
RUGI USAHA (3,477,069) (1,527,719) OPERATING LOSS
Beban Keuangan 31 (296,697) (422,304) Finance Costs Penghasilan Keuangan 2,890 1,009 Finance IncomeBagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi 8 241,734 350,633 Equity in Net Profit of Associates
RUGI SEBELUM PAJAK (3,529,142) (1,598,381) LOSS BEFORE INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 18.c (658,292) 103,493 Income Tax Benefit (Expense)
RUGI TAHUN BERJALAN (4,187,434) (1,494,888) LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos - Pos yang Tidak akan Direklasifikasi Items that will Not be Reclassified toKe Laba Rugi Profit or LossPengukuran Kembali atas Program Remeasurement of Defined
Imbalan Pasti 8,263 (3,122) Benefit PlansPenurunan Surplus Revaluasi Aset Tetap 9 (279,818) -- Decline in Revaluation of Property and EquipmentPajak Penghasilan Terkait Pos yang Income Tax Related to Items that
Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 67,889 781 will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pos - Pos yang akan Direklasifikasi Items that Will be ReclassifiedKe Laba Rugi Subsequently to Profit or LossKenaikan (Penurunan) Nilai Wajar atas Aset Increase (Decrease) in Fair Value on Financial
Keuangan Tersedia untuk Dijual 17,166 (104,595) Asset Available for SaleJumlah Penghasilan (Rugi) Komperehensif Lain (186,500) (106,936) Total Other Comprehensive Income (Loss)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVETAHUN BERJALAN (4,373,934) (1,601,824) LOSS FOR THE YEAR
Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Loss For the Year Attributable to:Pemilik Entitas Induk (3,497,424) (1,100,674) Equity Holders of the Parent EntityKepentingan Non-Pengendali (690,010) (394,214) Non-Controlling Interests
Jumlah (4,187,434) (1,494,888) Total
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Comprehensive Loss For the YearDiatribusikan Kepada: Attributable To:Pemilik Entitas Induk (3,685,074) (1,207,153) Equity Holders of the Parent EntityKepentingan Non-Pengendali (688,860) (394,671) Non-Controlling Interests
Jumlah (4,373,934) (1,601,824) Total
RUGI PER SAHAM DASAR BASIC LOSS PER SHARE(Dalam Rupiah Penuh) 37 (2,008) (632) (in Full Rupiah)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
5 Paraf:Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 For the Years Ended December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/ Modal Saham/ Komponen Jumlah Kepentingan Jumlah Ekuitas/Notes Share Capital Ekuitas Ekuitas yang Non-Pengendali/ Total
Agio Saham Selisih Nilai Tambahan Lainnya/ Keuntungan Aset Keuangan Yang Telah Yang Belum Dapat Non-Controlling Equity - Neto/ Transaksi Modal Disetor Other Revaluasi Tersedia untuk Ditentukan Ditentukan Diatribusikan Interest
Share Premium Restrukturisasi atas Equity Aset Tetap/ Dijual/ Penggunaannya/ Penggunaannya/ Kepada Pemilik- Net Entitas Pengampunan Components Surplus Financial Aset Appropriated Unappropriated Entitas Induk/
Sepengendali/ Pajak/ Revaluation Available for Sale TotalDifference in Value Paid-in Capital of Property Equityfrom Restructuring from and Attributable
Transactions of Tax Amnesty Equipment to Owners ofEntities Under Parent Entity
Common Control
BALANCE AS OFSALDO PER 31 DESEMBER 2016 871,084 (3,629) (8,591) 5,125 143,988 103,387 67,895 100 5,985,382 7,164,741 74,301 7,239,042 DECEMBER 31, 2016
Perubahan Kepentingan Non-Pengendali -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34,793 34,793 Changes in Non-Controlling Interest
Rugi Tahun Berjalan -- -- -- -- -- -- -- -- (1,100,674) (1,100,674) (394,214) (1,494,888) Loss for the Year
Rugi Komprehensif Lain -- -- -- -- -- -- (104,595) -- (2,341) (106,936) -- (106,936) Other Comprehensive Loss
BALANCE AS OFSALDO PER 31 DESEMBER 2017 871,084 (3,629) (8,591) 5,125 143,988 103,387 (36,700) 100 4,882,367 5,957,131 (285,120) 5,672,011 DECEMBER 31, 2017
Perubahan Kepentingan Non-Pengendali -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,295 6,295 Changes in Non - Controlling Interest
Rugi Tahun Berjalan -- -- -- -- -- -- -- -- (3,497,424) (3,497,424) (690,010) (4,187,434) Loss for the Year
Rugi Komprehensif Lain -- -- -- -- -- (103,387) 17,166 -- (101,429) (187,650) 1,150 (186,500) Other Comprehensive Loss
BALANCE AS OFSALDO PER 31 DESEMBER 2018 871,084 (3,629) (8,591) 5,125 143,988 -- (19,534) 100 1,283,514 2,272,057 (967,685) 1,304,372 DECEMBER 31, 2018
Additional Paid-in Capital - NetSaldo Laba/
Retained EarningsPenghasilan Komprehensif Lain/
Other Comprehensive IncomeTambahan Modal Disetor - Neto/
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements
6 Paraf:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN ARUS KAS CONSOLIDATED STATEMENT KONSOLIDASIAN OF CASH FLOWS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For the Years Ended 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
Catatan/Notes 2018 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIESPenerimaan Kas dari Pelanggan 905,698 1,016,806 Cash Received from SubscribersPembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya (458,514) (612,634) Payment to Suppliers and Other Third PartiesPembayaran Untuk Beban Usaha (224,319) (228,576) Payment for Operating ExpensesPembayaran kepada Karyawan (160,246) (158,130) Payment to EmployeesPenerimaan Restitusi Pajak 382,961 -- Receipts of Taxes RefundPembayaran Pajak (111) (682) Payment of TaxesPembayaran Bunga (459,211) (384,911) Interest PaidPenerimaan Bunga 2,890 1,009 Interest Received
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by (Used in)(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (10,852) (367,118) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIESAset Tetap Property and Equipment
Penjualan -- 1,490 SalesPembelian (252,578) (244,708) Acquisition
Hasil Penjualan Saham Entitas Asosiasi 1,047,000 -- Proceed from Sale of Share in AssociatesPenerimaan Dividen 175,345 99,615 Dividend ReceiptsPembelian Aset Takberwujud (18,158) (3,575) Acquisition of Intangible AssetsPenambahan Investasi Tersedia untuk Dijual (51,075) -- Addition Available for Sale InvesmentArus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 900,534 (147,178) (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIESPinjaman Bank dan Lembaga Bank Loans and Financial
Keuangan InstitutionsPenerimaan Pinjaman Jangka Pendek 200,000 703,063 Proceeds from Short-Term LoansPenerimaan Pinjaman Jangka Panjang -- 276,290 Proceeds from Long-Term LoansPembayaran Pinjaman Jangka Pendek (842,084) (100,000) Repayment of Short-Term LoansPembayaran Pinjaman Jangka Panjang 38 (424,389) (421,265) Repayment of Long-Term Loans
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan 38 (75,182) (121,561) Payment of Finance Lease PayablesPenerimaan Anjak Piutang 100,000 195,000 Receipts of Factoring PayablesPembayaran Anjak Piutang (100,000) (100,000) Payment of Factoring PayablesPenerimaan dari Pihak Berelasi - Neto 83,506 -- Receipt from Related Parties - NetPenerimaan Pinjaman dari Pihak Ketiga 120,000 102,605 Receipts loan from Third Parties
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by (Used in) (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (938,149) 534,132 Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ANDSETARA KAS (48,467) 19,836 CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS ATAWAL TAHUN 3 118,899 98,469 THE BEGINNING OF THE YEAR
Dampak Perubahan Selisih Kurs Effects of foreign exchange rate changes
Terhadap Kas dan Setara Kas 2,643 594 on cash and cash equivalents
SALDO KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS ATPADA AKHIR TAHUN 3 73,075 118,899 THE END OF THE YEAR
Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 38
Information on non-cash transactions is presented in Note 38
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
7 Paraf :
1. Umum 1. General 1.a. Pendirian Perusahaan 1.a. The Company’s Establishment
PT First Media Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 6 Januari 1994 berdasarkan Akta Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., No. 37 dengan nama PT Safira Ananda. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 Tambahan No. 6613 tanggal 8 Oktober 1999. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir Perusahaan melakukan perubahan akta yang dibuat di hadapan Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., No. 33, tanggal 15 Mei 2015 yang mana perubahan tersebut telah diberitahukan dan disimpan dalam sistem administrasi badan hukum sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015.
PT First Media Tbk (the Company) was established on January 6, 1994, based on Notarial Deed No. 37 of B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., under the name of PT Safira Ananda. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his decree No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 dated February 1, 1995 and was published in the State Gazette No. 81 Supplement No. 6613 dated October 8, 1999. The Company’s articles of association has been amended several times, the latest by notarial deed No. 33 dated May 15, 2015 made before notary Andalia Farida, S.H., M.H., which has been notified and registered at legal entity administration system in accordance with letter issued by Minister of Law and Human Right No. AHU-AH.01.03-0940134 dated June 11, 2015.
Perusahaan melakukan inkubasi usaha-usaha baru yang berfokus pada bisnis teknologi, media, dan telekomunikasi. Bidang usaha yang saat ini digeluti oleh Perusahaan dan anak-anak perusahaannya mencakup: (i) jasa akses internet; (ii) jasa interkoneksi internet (Network Access Point); (iii) penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan in-building solution; (iv) jasa nilai tambah kartu panggil; (v) televisi berlangganan melalui satelit; (vi) penyediaan konten berita; dan (vii) rumah produksi untuk penyediaan iklan dan konten siaran televisi.
The Company is involved in incubating new businesses focused on the areas of technology, media, and telecommunication. Currently, the business sector cultivated by the Company and its subsidiaries include: (i) internet services provider; (ii) internet interconnection services (Network Access Point); (iii) telecommunication infrastructure and in-building solution; (iv) calling card services; (v) subscription television via satellite; (vi) provision of news content; and (vii) production house for advertisement and television content.
Perusahaan berdomisili di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Maret 1999.
The Company is domiciled at BeritaSatu Plaza 4th Floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. It started its commercial operations on March 1, 1999.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia No.237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya,
Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information (Menkominfo) of the Republic of Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winners to obtain implementation license of Fixed Local Packet Switched Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained the
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
8 Paraf :
Perusahaan telah memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched No. 119 tanggal 11 Januari 2017 (“Izin Penyelenggaraan”). Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan tersebut maka Izin Penyelenggaraan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan dan PT I menerima Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menghentikan penggunaan pita frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Inti Anugerah Pratama.
operational license of Fixed Local Packet Switched based network No. 119 dated January 11, 2017 (“Operational License”). In connection with the issuance of such operational license, the previous operational license owned by the Company under the Decree of Minister of Informatics and Telecomunication of Republic of Indonesia No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated November 6, 2009 as amended by Decree of Minister of Informatics and Telecommunication of Republic of Indonesia No. 179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 2012 regarding implementation license of the Fixed Local Packet Switched based network was revoked and declared invalid. On December 28, 2018, the Company and PT I has received Decree of Minister of Communication and Informatics and ceased the utilization of the radio frequency band for Implementation of Local Fixed Network Packet Switched using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband. Ultimate parent entity of the Company is PT Inti Anugerah Pratama.
1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan 1.b. The Company’s Public Offering
Pernyataan Pendaftaran Perusahaan untuk menawarkan 20.000.000 sahamnya kepada masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam suratnya No. S-73/PM/2000 tanggal 27 Januari 2000. Saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 25 Februari 2000.
The Company’s Registration Statement to offer its 20,000,000 shares to the public at the price of Rp500 per share was declared effective by the Capital Market Supervisory Agency in its letter No. S-73/PM/2000 on January 27, 2000. The Company's shares were listed at the Surabaya Stock Exchange on February 25, 2000.
Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 441.674.000 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sebanyak-banyaknya 129.904.118. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat
In 2006, the Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance I of 441,674,000 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a maximum of 129,904,118. Warrant Serie I was issued attached to the new shares which given freely as incentive for the Shareholders of the Company and/or Pre-emptive Rights holders who exercise their rights. The offering received an effective notification statement based on the Letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
9 Paraf :
pemberitahuan pernyataan efektifnya berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.S-3415/BL/2006 tanggal 28 Desember 2006, dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Desember 2006.
3415/BL/2006 dated December 28, 2006, and became effective after obtaining an approval from the Company’s General Meeting of Shareholders dated December 29, 2006.
Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 912.421.400 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sejumlah 130.345.914 Waran Seri II yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat pernyataan efektif berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3383/BL/2010 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 19 April 2010.
In 2010, the Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance II of 912,421,400 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a total of 130,345,914 Warant Serie II was issued attached to the new shares which was given freely as incentive for the new Shareholders of the Company and/or Pre-emptive Rights holders who exercised their rights. The offering received an effective statement based on the letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-3383/BL/2010 and became effective upon approval from the General Meeting of Shareholders on April 19, 2010.
Seluruh saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.
All of the Company's shares are listed on the Indonesian Stock Exchange.
1.c.Struktur Entitas Anak 1.c.The Structure of Subsidiaries
Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:
The Company has control over the subsidiaries which owned directly and indirectly is as follows:
Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun OperasiSubsidiaries Domicile Operations Komersial/Start
of CommercialOperations
31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,
2018 2017 2018 2017
PT Fir st Med ia Jakar t a Per f ilm an d an 100.00 100.00 2009 40,224 45,692Prod uct ion Perekam an Vid eo /("FMP") Film and Video
Recording
PT Fir st Med ia Jakar t a Per f ilm an d an 100.00 100.00 2010 93,130 122,317New s ("FMN") Perekam an Vid eo /
Film and VideoRecording
PT Margayu Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 708 721Vat r i Chan t iq a Trading Berop erasi/("MVC") Non Operating
Percentage
Persentase Jumlah Aset/Pemilikan/ Total Assets
of Ownership
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
10 Paraf :
Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun OperasiSubsidiaries Domicile Operations Komersial/Start
of CommercialOperations
31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,
2018 2017 2018 2017
Percentage
Persentase Jumlah Aset/Pemilikan/ Total Assets
of Ownership
PT Jar ing Dat a Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 688 691In t erakt if ("JDI") Trading Berop erasi/Dim iliki o leh FMN Non OperatingSeb esar 70%
PT Bin t ang Jakar t a Telekom un ikasi/ 100.00 100.00 Belum 35,460 35,673Merah Perkasa Telecommunication Berop erasi/Ab ad i ("BMPA") Non Operating
PT Graha Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 31,343 31,356Invest am a Trading Berop erasi/And alan Terp ad u Non Operating("GIAT")Dim iliki o leh FMPSeb esar 99.9%
PT Med ia Jakar t a Per f ilm an d an 100.00 100.00 2004 522 579Sinem a Perekam an Vid eo /Ind onesia Film and Video("MSI") RecordingDim iliki o leh FMPSeb esar 99.97%
PT Delt a Jakar t a Penyed ia Jasa 100.00 100.00 2008 7,862 11,566Nusan t ara Akses In t ernet /Net w orks ("DNN") Internet Service
Provider
PT Cit ra Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 16 18Invest am a Trading Berop erasi/And alan Terp ad u Non Operating("CIAT")
PT Mit ra Jakar t a Perd agangan / 99.90 99.90 Belum 657,444 3,363,106Mand ir i Man t ap Trading Berop erasi/("MMM") Non Operating
PT In t ernux Jakar t a Penyed ia Jasa 75.88 74.58 2013 639,379 3,338,803("PT I"), Akses In t ernet /Dim iliki o leh MMM Internet ServiceSeb esar 75.96% Provider
PT MSH Jakar t a Jasa Kar t u Panggil/ 100.00 100.00 2009 15,024 18,132Niaga Telecom Calling Card ServicesInd onesia ("MSH")Dim iliki o leh BMPASeb esar 75%
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
11 Paraf :
Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun OperasiSubsidiaries Domicile Operations Komersial/Start
of CommercialOperations
31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,
2018 2017 2018 2017
Percentage
Persentase Jumlah Aset/Pemilikan/ Total Assets
of Ownership
PT Pr im a Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 2013 460,224 453,946Wira Ut am a Trading("PWU")Dim iliki o leh BMPASeb esar 99.99%
PT Daya Jakar t a Jasa E-Commerce / 100.00 100.00 2015 5,895 4,645 Sarana Man t ap E-Commerce Services("DSM")
PT Graha Raya Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 229,260 90,779Ekat am a And alan Trading Berop erasi/Terp ad u ("GREAT") Non Operating
PT Cit ra Eka Ram a Jakar t a Perd agangan / 100.00 100.00 Belum 510 510 Invest am a And alan Trading Berop erasi/("CERIA") Non OperatingDim iliki o leh GREAT Seb esar 99%
PT Lynx Jakar t a Kom un ikasi/ 100.00 100.00 2008 23,289 34,984 Mit ra Asia Communication("LMA")Dim iliki o leh GIATSeb esar 99%
(1). Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Januari 2017, dibuat di hadapan Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, MMM (entitas anak) telah mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh PT I dengan cara mengkompensasikan tagihan MMM kepada PT I sebesar Rp66.600 menjadi 666.000.000 saham dalam PT I.
Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 24 Februari
2017, dibuat di hadapan Notaris Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, MMM (entitas anak) telah mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh PT I dengan cara mengompensasikan tagihan MMM kepada PT I sebesar Rp213.280 menjadi 2.132.800.000 saham dalam PT I.
Berdasarkan Akta No 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, MMM (entitas anak) telah mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh PT I dengan setoran langsung dan dengan cara
(1). Based on Deed No. 1 dated January 6, 2017, made before Notary Andalia Farida, S.H., M.H., notary in Jakarta, MMM (subsidiary) has subscribed new shares which issued by PT I by compensating PT I’s debt to MMM’s receivables to PT I amounting to Rp66,600 becoming 666,000,000 shares in PT I.
Based on the Deed No. 20 dated February 24,
2017, made before Notary Andalia Farida, S.H., M.H., notary in Jakarta, MMM (subsidiary) has subscribed new shares which issued by PT I by compensating MMM’s receivables to PT I amounting to Rp213,280 becoming 2,132,800,000 shares in PT I.
Based on Deed No. 18 dated December 19, 2017, made before Notary Andalia Farida, S.H., M.H., notary in Jakarta, MMM (subsidiary) has subscribed new shares which issued by PT I by direct capital injection and compensating MMM’s receivables to PT I with total amount of
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
12 Paraf :
mengompensasikan tagihan MMM kepada PT I dengan total jumlah sebesar Rp810.420 menjadi 8.104.200.000 saham dalam PT I.
(2). Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 28 Februari
2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham CIAT telah menyetujui penurunan modal dasar CIAT menjadi sebesar Rp400 dan penurunan modal disetor dan ditempatkan CIAT menjadi sebesar Rp101.
(3). Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Maret 2017
dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., notaris di Kota Tangerang, Perusahaan telah mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh MMM sebanyak 75.000 saham senilai Rp75.000.
Rp810,420 becoming 8,104,200,000 shares in PT I.
(2). Based on Deed No. 15 dated February 28, 2017,
made before Rini Yulianti, S.H., notary in Jakarta, the shareholders have agreed to reduce CIAT’s authorized capital became Rp400 and paid in capital became Rp101.
(3). Based on Deed No. 90 dated March 21, 2017
made before Charles Hermawan, S.H., notary in Tangerang, the Company has subscribed new shares issued by MMM of 75,000 shares amounting to Rp75,000.
1.d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 1.d. Board of Commissioners, Directors and Employees
Pada tanggal 31 Desember 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2018, yang diaktakan dalam Akta Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., No. 10 tanggal 20 April 2018 adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2018, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2018, as covered by Notarial Deed No. 10 of Andalia Farida, S.H., M.H., dated April 20, 2018, are as follows:
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Presiden Komisaris (Independen) H. R. Soeparmadi President Commissioner (Independent) Komisaris Independen Teguh Pudjowigoro Independent Commissioner Komisaris Ali Chendra Commissioner Direksi Directors Presiden Direktur (Independen) Harianda Noerlan President Director (Independent) Direktur Independen Hernowo Hadiprodjo Independent Director Direktur Johannes Tong Director
Pada tanggal 31 Desember 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2017, yang diaktakan dalam Akta Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., No. 12 tanggal 21 April 2017 adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2017, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2017, as covered by Notarial Deed No. 12 of Andalia Farida, S.H., M.H., dated April 21, 2017, are as follows:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
13 Paraf :
Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Komisaris (Independen)
Surjadi Soedirdja President Commissioner (Independent)
Komisaris Independen Paternus Mingkor *) Independent Commissioner Komisaris Independen Teguh Pudjowigoro Independent Commissioner Komisaris Ali Chendra Commissioner Direksi Directors Presiden Direktur (Independen)
Harianda Noerlan President Director (Independent)
Direktur Independen H.R. Soeparmadi Independent Director Direktur Independen Hernowo Hadiprodjo Independent Director Direktur Johannes Tong Director
*) Meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2017.
*) Deceased on June 19, 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2018, susunan komite audit adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2018, the members of the audit committee are as follows:
Ketua Teguh Pudjowigoro Chairman Anggota Herman Latief Member Anggota Laurensia Adi Member
Pada tanggal 31 Desember 2017, susunan komite audit adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2017, the members of the audit committee are as follows:
Ketua Teguh Pudjowigoro Chairman Anggota Herman Latief Member Anggota R Hikmat Kartadjoemena Member
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, corporate secretary Perusahaan adalah Shinta Melani Paruntu.
As of December 31, 2018 and 2017, the Company’s corporate secretary is Shinta Melani Paruntu.
Perusahaan dan Entitas-entitas Anak (selanjutnya disebut Grup), pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 mempunyai masing-masing sekitar 719 dan 758 karyawan tetap (tidak diaudit).
The Company and its Subsidiaries (hereinafter referred as the Group), as of December 31, 2018 and 2017, have approximately 719 and 758 permanent employees, respectively (unaudited).
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 2. Summary of Significant Accounting Policies 2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) 2.a. Compliance to the Financial Accounting
Standards (FAS) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Badan Pengawas Pasar
The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiary have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
14 Paraf :
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” lampiran Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
(FASB-IIA) and Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding the “Preparation of Financial Statements” and Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of an issuer or public company.
2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasian 2.b. Basis of Measurement and Preparation of
Consolidated Financial Statements Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam perolehan aset.
The consolidated financial statements have been prepared on the going concern assumption and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the historical cost concept, except for certain accounts which have been prepared on other measurement basis as described in their respective accounting policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.
Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.
Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.
The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.
Revisi, Amandemen dan Penyesuaian
Pernyataan Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Revision, Amendments and Adjustments of Statements of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year
Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:
Standard and improvements to standards effective for periods beginning on or after 1 January 2018 are follows:
PSAK 16 (Amandemen 2015): “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif”
PSAK 69: “ Agrikultur” PSAK 2 (Amandemen 2016): “Laporan
Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”
PSAK 46 (Amandemen 2016): “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”
SFAS 16 (Amendment 2015): “Property, Plant and Equipment regarding Agriculture: Bearer Plants”
SFAS 69: “ Agriculture” SFAS 2 (Amendment 2016): “Statements
of Cash Flows regarding Disclosure Initiative”
SFAS 46 (Amendment 2016): “Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss”.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
15 Paraf :
PSAK 13 (Amandemen 2017): “Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi”
PSAK 53 (Amandemen 2017): “Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham”
PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
PSAK 67 (Penyesuaian 2017): “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”
SFAS 13 (Amendment 2017): “Investment Property regarding Transfer of Investment Property”
SFAS 53 (Amendment 2017): “Share-based Payment regarding Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction”
SFAS 15 (Improvement 2017): “Investment in Associates and Joint Ventures”
SFAS 67 (Improvement 2017): “Disclosure of Interests in Other Entities”
Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
Namun, penerapan PSAK 2 (Amandemen 2016) mensyaratkan Perusahaan menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Persyaratan tersebut telah diungkapkan di Catatan 38.
The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current or prior financial years.
However, the implementation of PSAK 2 (Amendment 2016) requires the Company to provide disclosures to users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities. These requirements have been disclosed in Note 38.
2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian 2.c. Consolidation Principles Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and Subsidiaries as described in Note 1.c.
Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan dimana Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan untuk mengarahkan aktivitas dari entitas. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.
Subsidiary is an entity controlled by the Company and where the Company has rights to variable returns from its involvement with this Subsidiary and has the ability to affect those returns through its ability to direct the activities of Subsidiary. The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.
Laporan keuangan konsolidasian mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh Entitas Anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.
The consolidated financial statements include the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled Subsidiary. Subsidiary is consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
16 Paraf :
Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dieliminasi secara penuh.
Parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intra-group transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.
Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Perusahaan dan Entitas Anak menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.
The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interests even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Company and Subsidiaries present non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of owners of the parent.
Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam Entitas Anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.
Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest changes, the Company adjusts the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the Subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.
Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk
goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
If the Company loses control, the Company: (a) Derecognizes the assets (including goodwill)
and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the
consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
17 Paraf :
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other PSAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.
2.d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali 2.d. Business Combination of Entities Under
Common Control Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.
Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.
Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.
Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred aset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.
Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.
An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.
2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing 2.e. Foreign Currency Transactions and
Balances Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah Rupiah.
In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company and the Subsidiaries is Rupiah.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
18 Paraf :
Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:
Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2018 and 2017 as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
1 Dolar Amerika Serikat USD (US Dollars) 14,481 13,548 1 United State Dollar (US Dollars) Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.
2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi
Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.
2.f. Transaction with Related Parties
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:
a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person:
i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
i. has control or joint control over the reporting entity;
ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
ii. has significant influence over the reporting entity; or
iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan Entitas Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
19 Paraf :
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
viii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);
viii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.
2.g. Kas dan Setara Kas
All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.
2.g. Cash and Cash Equivalents
Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.
Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.
2.h. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal
2.h. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement
Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan dan Entitas Anak mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.
The Company and its Subsidiaries recognize a financial assets or a financial liabilities in the interim consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company and its Subsidiaries measure all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
20 Paraf :
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Subsequent Measurement of Financial Assets
Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:
Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:
(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.
(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (ii) Loans and Receivables
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang
yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than: (a) those that intends to sell immediately or
in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or
(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
21 Paraf :
Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.
(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments
Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.
Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.
(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) (iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.
Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
22 Paraf :
Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan Subsequent Measurement of Financial Liabilities
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:
Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:
(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.
(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya (ii) Other Financial Liabilities
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.
Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Derecognition of Financial Assets and Liabilities
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets, the Group derecognize the financial assets and recognize separately as
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
23 Paraf :
keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.
assets or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.
Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.
The Group remove a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e., when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.
Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.
Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami
penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak
The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or
obligor; (b) A breach of contract, such as default or
delinquency in interest or principal payments; (c) It becoming probable that the borrower will
enter bankruptcy or other financial reorganization;
(d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
24 Paraf :
pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.
changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.
Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.
For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.
Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate and recognized in profit or loss.
Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.
When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.
Metode Suku Bunga Efektif The Effective Interest Method Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
25 Paraf :
liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.
terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.
Reklasifikasi Reclassification Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.
The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.
Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat, atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.
If, as a result of a change in Group’s intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
26 Paraf :
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Offsetting a Financial Assets and a Financial Liabilities
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.
Pengukuran Nilai Wajar Fair Value Measurement Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.
Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.
Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.
Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
27 Paraf :
2.i. Biaya Dibayar di Muka 2.i. Prepaid Expenses Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.
Prepaid expenses are amortized over the periods benefitted by using the straight-line method.
2.j. Aset Tetap 2.j. Property and Equipment
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.
Property and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
After initial recognition, property and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.
Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.
Lands are recognized at its cost and are not depreciated.
Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:
Depreciation of property and equipment starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:
Tahun/Years Bangunan 15 Building Renovasi 4 - 10 Leasehold Improvements Peralatan Kantor, Perabotan dan Kendaraan
4 - 8
Office Equipment, Furniture and Fixtures and Vehicle
Jaringan Distribusi 5 - 15 Distribution Network Peralatan Base Transceiver Station (BTS) 8 Base Transceiver Station (BTS) Equipment
Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal,
Self-constructed property and equipment are presented as part of the property and equipment under “Construction in Progress” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
28 Paraf :
jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi. Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis. Pengukuran peralatan BTS menggunakan model revaluasi, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut. Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.
material, labour, or other resources incurred. The accumulated costs will be transferred to the respective property and equipment items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation. The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized. At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.
For measurement of BTS equipment using revaluation model, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation are performed with sufficient regularity such that carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair values at the balance sheet date. When an item of property and equipment is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is treated in one of the following ways eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset. The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
29 Paraf :
Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
If an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.
If an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.
2.k. Sewa
Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan
2.k. Leases The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease. A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
30 Paraf :
tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.
Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.
Under an operating lease, Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.
Jual dan Sewa-Balik Sale and Leaseback Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa - balik diperlakukan sebagai berikut:
Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:
Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.
Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.
If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.
2.l. Persediaan 2.l. Inventories Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau
Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
31 Paraf :
kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.
2.m. Aset takberwujud 2.m. Intangible Assets Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).
Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut: Biaya Izin Awal 10 tahun garis lurus Merek 3 tahun garis lurus Perangkat Lunak Komputer 4 tahun garis lurus Aset takberwujud meliputi biaya izin awal (up-front fee) Layanan Pita Lebar Nirkabel dan perangkat lunak komputer dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun. Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan mengakuisisi 69.04% saham MMM, pihak ketiga, dalam rangka perluasan usaha yang memiliki nilai strategis dan mendukung kegiatan usaha Grup. Perusahaan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, termasuk Biaya Izin Awal Layanan Pita Lebar Nirkabel dengan kenaikan nilai wajar menjadi sebesar Rp 1.190.065, dimana nilai terkait akan diamortisasi sesuai dengan sisa umur ekonomisnya.
Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.
Intangible asset with finite useful life Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflecst the pattern in which the asset’s future economic benefits are expected to be consumed by the entity).
Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows: Up Front Fee 10 years straight line Brand 3 years straight line Software 4 years straight line Intangible assets represent up-front fee of Wireless Broadband and computer software and are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 10 (ten) years and 4 (four) years, respectively.
On December 24, 2014, the Company acquired 69.04% shares of MMM, third party, in line with the strategic business expansion which support the Group’s business activities. The Group recognizes the identifiable assets acquired and liabilities taken over at their fair value on acquisition date, includes Up-Front Fee of Wireless Broadband with increase in fair value became amount of Rp 1,190,065, whereby the respective amount will be amortized over the residual of its usefull economic life.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
32 Paraf :
Perangkat lunak komputer (software) disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, yang dihitung menggunakan metode garis lurus selama 4 (empat) tahun perkiraan masa manfaat. Amortisasi software komputer dimulai pada saat aset siap untuk digunakan. Amortisasi software komputer dicatat sebagai biaya amortisasi.
Computer software is recorded at historical cost less accumulated amortization which is calculated using the straight-line method over the estimated useful life of 4 (four) years. The amortization of computer software commences from the date when the assets are ready for use. The amortization of computer software is recognized as amortization expense.
Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.
Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Goodwill Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Setelah pengakuan awal, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Goodwill tidak diamortisasi.
Intangible assets are derecognized when disposed or when no future economic benefits are expected from their use or disposal.
The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end. Goodwill Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortised.
2.n. Diskonto Surat Promes 2.n. Discount on Promissory Notes
Diskonto yang berasal dari penerbitan surat promes diamortisasi sesuai dengan periode jatuh tempo masing-masing surat promes dengan menggunakan metode garis lurus.
Discount arising from the issuance of promissory notes is amortized over the period of the related notes using the straight-line method.
2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban
2.o. Revenue and Expenses Recognition
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:
Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT). The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
33 Paraf :
Penjualan barang Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur. Pendapatan jasa Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi. Pendapatan bunga, royalti dan dividen Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
Sales of goods Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group’ warehouse at the request of the customer, when issued invoices. Rendering of services Revenue is recognized when the service is rendered by reference to the stage of completion of transaction. Interest, royalties and dividends Interest is recognized using the effective interest method, royalty is recognized on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement, and dividend is recognized when the shareholder’s right to receive payment is established.
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.
Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.
2.p. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
2.p. Income Tax Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively. Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
34 Paraf :
Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari
transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian
Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.
A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from: a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in
a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).
A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss). Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities. The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
35 Paraf :
atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan
secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda
yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.
Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara
hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available. The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if: a) the Group has a legally enforceable right to
set off current tax assets against current tax liabilities; and
b) the deferred tax assets and the deferred tax
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
i. the same taxable entity; or ii. different taxable entities which intend
either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.
The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group: a) has legally enforceable right to set off the
recognized amounts; and
b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.
2.q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak 2.q. Tax Amnesty Assets and Liabilities
Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (salinghapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor. Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.
Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital. Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
36 Paraf :
Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak. Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan. Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya: a. Tanggal SKPP; b. Jumlah yang diakui sebagai Aset
Pengampunan Pajak sesuai SKPP; c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas
Pengampunan Pajak.
Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets. The redemption money paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.
After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities. With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company has disclosed the following in its financial statements: a. The date of SKPP; b. Amount recognized as Tax Amnesty
Assets in accordance with SKPP; c. Amount recognized as Tax Amnesty
Liabilities.
2.r. Imbalan Kerja 2.r. Employee Benefits Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar.
When an employee has rendered service during accounting period, the Company recognized the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.
Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.
Short-term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.
Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefits Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (”UU 13/2003”).
Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).
Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini liabilitas imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.
The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuary using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
37 Paraf :
Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.
Current service cost, any past service cost and gain or loss on settlement and net interets on the net defined benefit liabilities (assets) recognized in profit and loss.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprise actuarial gain and losses, return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling recognized in other comprehensive income.
Pesangon Termination Benefits Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:
The Group shall recognizes a liabilities and expenses for termination benefits at the earlier of the following dates:
a) Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b) Ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup “PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi” dan melibatkan pembayaran pesangon.
Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.
a) When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and
b) When the Company recognized costs for a restructuring that is within the scope of “SFAS.57: Provision, Contingent Liability, and Contingent Asset” and involves payment of termination benefits.
The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.
2.s. Biaya Perolehan Pelanggan 2.s. Customer Acquisition Cost Biaya perolehan pelanggan merupakan biaya insentif terkait penjualan perangkat komunikasi kepada pelanggan baru, yang ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus dengan mengalokasikan biaya perolehan selama estimasi umur manfaat.
Customer acquisition cost is an insentive cost related to devices sales to acquire new customer, which is deferred and amortized on a straight-line method to allocate the cost over their estimated useful lives.
Pada setiap akhir periode nilai residu, umur manfaat dan metode amortisasi diriviu sesuai dengan keadaan dan disesuaikan secara prospektif. Grup melakukan penangguhan Biaya Perolehan Pelanggan untuk pelanggan Paskabayar yang diamortisasi selama 12 bulan. Sedangkan untuk pelanggan Prabayar, Biaya Perolehan Pelanggan dibebankan langsung pada beban pokok pendapatan di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
At the end of each period residual values, useful lives and methods of amortization reviewed accordance with the circumstances and adjusted prospectively. The Group defers cost for its Postpaid subscribers and amortize over 12 months. While for Subscribers Acquisition Cost relating to its Prepaid subscribers, such cost is incurred as Cost of Revenue in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.
2.t. Biaya Emisi Saham 2.t. Stock Issuance Costs
Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi
Stock issuance costs represent expenses which relate to the issuance of the stock of the Company. These expenses include fee and
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
38 Paraf :
yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, dan biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.
commission which paid to underwriter, stock exchanges’ supporting institutions and professionals, and registration document printing expenses, listing at stock exchange expense and promotion expenses. Expenses relate to the listing of outstanding stock at stock exchange and expenses relate to stock dividend and stock split does not included in stock issuance cost.
Beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat dibebankan ke “Tambahan Modal Disetor”.
The expenses incurred with regard to the shares offered by the Company to public will be charged into “Additional Paid In Capital”.
2.u. Segmen Operasi
Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang
memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
2.u. Operating Segments The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.
An operating segment is a component of the entity: that engages in business activities from
which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and
for which separate financial information is available.
2.v. Laba per Saham 2.v. Earning per Share Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu tahun. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
Basic earning per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. For the purpose of calculationg diluted earning per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
39 Paraf :
2.w. Investasi pada Entitas Asosiasi 2.w. Investment in Associate Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan). Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut: (a) jika investasi menjadi entitas anak. (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi
merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.
Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence). Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor’s share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor’s proportionate interest in the investee arising from changes in the investee’s other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property and equipment and from foreign exchange translation differences.The investor’s share of those changes is recognized in other comprehensive income. The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows: (a) if the investment becomes a subsidiary. (b) If the retained interest in the former
associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.
(c) When the Group discontinue the use of the
equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.
2.x. Kombinasi Bisnis 2.x. Business Combination
Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang
Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
40 Paraf :
dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima. Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan. Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.
business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received. At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards. Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments’ proportionate share in the recognized amounts of the acquiree’s identifiable net assets. When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest. If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
41 Paraf :
Pada tanggal akusisi, goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut. Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut. Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.
At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review. After intial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group’s Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units. If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.
2.y. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi Penting 2.y. Sources of Estimation Uncertainties and
Critical Accounting Judgement Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
42 Paraf :
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group’s. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.
Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud
Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets
Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.
Group reviews periodically the estimated useful lives of property and equipment and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.
Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Grup melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap dan aset takberwujud apabila peralatan tersebut sudah obsolete seiring dengan perkembangan teknologi. Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan dalam Catatan 9 dan 12.
Group reviews periodically the estimated useful lives of renovation of equipment based on factors such as change in technology and potential income that can be generated from the equipment. This condition may cause Group’s to impair or write-off the property and equipment and intangible assets if the equipment has obsolete with the development of new technology. The carrying value of property and equipment and intangible asset are presented in Notes 9 and 12.
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.
The present value of the employee benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of short term employee benefit liabilities.
Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi
Group determine the appropriate discount rate at the end of each reporting period, that is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
43 Paraf :
pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.
which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.
Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja diungkapkan pada Catatan 23.
Other key assumptions for employee benefit liabilities are based in part on current market conditions. Information on assumptions and total liabilities and employee benefits expense is disclosed in Note 23.
Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan Fair Value of Financial Instruments Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.
Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the financial statement position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, Management’s judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.
Pajak Penghasilan Income Tax Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Group recognized liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.
Informasi mengenai pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 18.c dan 18.d.
Information on income tax is disclosed in Notes 18.c and 18.d.
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah penambahan subscribers, inovasi teknologi, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.
Deferred tax asset are recognized only when deferred tax will be recovered, in this case is dependent on generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management estimates of future cash flows. These depend on estimates of the number of additional subscribers, technology innovation, operating cost, capital expenditure, dividends, and other capital management transactions.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
44 Paraf :
Informasi mengenai aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 18.e.
Pengukuran Nilai Wajar dan Penilaian Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Grup menggunakan data pasar yang dapat diobservasi selama tersedia. Ketika Level 1 tidak tersedia, Grup melibatkan penilai dari pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian.
Information on deferred tax asset is disclosed in Note 18.e.
Fair Value Measurement and Valuation In estimating the fair value of an asset or liability, the Group uses market-observable data to the extent it is available. Where Level 1 input are not available, the Group engages third party qualified valuers to perform the valuation.
3. Kas dan Setara Kas 3. Cash and Cash Equivalents
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017Kas 163 1,267 Cash on hand
Bank Cash in banksPihak berelasi (Catatan 30) Related party (Note 30)
Rupiah: Rupiah:PT Bank Nationalnobu Tbk 4,281 1,549 PT Bank Nationalnobu Tbk
Dolar AS : US Dollars:PT Bank Nationalnobu Tbk 29 27 PT Bank Nationalnobu Tbk
Pihak ketiga: Third parties:Rupiah: Rupiah:
PT Bank CIMB Niaga Tbk 19,419 24,428 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,171 1,025 PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1,106 1,267 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkLain-lain (Masing-masing dibawah Rp1.000) 909 6,736 Others (Each Below Rp1,000)
Dolar AS: US Dollar:PT Bank BNP Paribas Indonesia 40,177 48,096 PT Bank BNP Paribas IndonesiaRaiffeisen Bank International AG, Malaysia -- 23,143 Raiffeisen Bank International AG, MalaysiaLain-lain (Masing-masing dibawah Rp1.000) 820 537 Others (Each Below Rp1,000)
Jumlah bank 72,912 106,808 Total cash in banks
Deposito berjangka Time depositsPihak berelasi (Catatan 30) Related party (Note 30)
Rupiah: Rupiah:PT Bank Nationalnobu Tbk -- 4,800 PT Bank Nationalnobu Tbk
Pihak ketiga: Third party:Rupiah: Rupiah:
PT Bank CIMB Niaga Tbk -- 6,024 PT Bank CIMB Niaga TbkJumlah deposito berjangka -- 10,824 Total time depositsJumlah 73,075 118,899 Total
Deposito berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, memperoleh bunga dengan tingkat bunga kontraktual tahunan antara 4,25% sampai 6,25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Time deposits with 1 month period, earned interest at annual contractual rates ranging from 4.25% to 6.25% for the year ended December 31, 2017.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
45 Paraf :
4. Piutang Usaha 4. Trade Receivables
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Pihak ketiga 157,306 96,094 Third partiesPenyisihan penurunan nilai piutang usaha (117,111) (16,260) Provision for impairment of trade receivablesNeto - Pihak ketiga 40,195 79,834 Third parties - NetPihak berelasi (Catatan 30) 28,150 11,575 Related parties (Note 30)Neto 68,345 91,409 Net
Rincian piutang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade receivables based on its currencies are as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Rupiah 184,191 106,485 RupiahDolar AS 1,265 1,184 US DollarsJumlah 185,456 107,669 TotalPenyisihan penurunan nilai piutang usaha (117,111) (16,260) Provision for impairment of trade receivablesNeto 68,345 91,409 Net
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade receivables are as
follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Kurang dari 31 hari 14,166 59,149 Less than 31 days31 - 60 hari 28,566 19,190 31 - 60 days61 - 90 hari 16,388 7,225 61 - 90 daysDi atas 90 hari 126,336 22,105 More than 90 daysJumlah 185,456 107,669 TotalPenyisihan penurunan nilai piutang usaha (117,111) (16,260) Provision for impairment of trade receivablesNeto 68,345 91,409 Net
Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:
The changes in provision for impairment of trade receivables are as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Pada awal tahun 16,260 10,615 At the beginning of yearPenyisihan pada tahun berjalan 102,471 6,814 Provision during the yearPenghapusan pada tahun berjalan (1,620) (1,169) Written-off during the yearPada akhir tahun 117,111 16,260 At end of year
Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektabilitas piutang masing-masing pelanggan, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.
Based on a review of the collectability of individual receivables, the management of the Group’s believe that provision for impairment of trade receivables are adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
46 Paraf :
Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka panjang dan fasilitas anjak piutang yang diperoleh oleh entitas - entitas anak Perusahaan (Catatan 16 dan 32.b).
Certain trade receivables are used as collateral for long-term loan facility and factoring facility obtained by the subsidiaries of the Company (Notes 16 and 32.b).
5. Aset Keuangan Lancar Lainnya 5. Other Current Financial Assets Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai piutang lain-lain kepada pihak berelasi masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp52.226 (Catatan 30) dan nilai piutang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing adalah sebesar Rp3.598 dan Rp7.761.
Other current financial assets consist of other receivables to related parties and third parties. As of December 31, 2018 and 2017, other receivables to related parties are amounting to nil and Rp52,226, respectively (Note 30) and other receivables to third parties are amounting to Rp3,598 and Rp7,761, respectively.
6. Persediaan 6. Inventories
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Perangkat Komunikasi 101,163 73,148 Communication DevicesLainnya 4,864 4,546 OthersJumlah 106,027 77,694 Total
Penurunan Nilai Persediaan (82,223) (5,687) Impairment of Inventory ValueJumlah - Neto 23,804 72,007 Total - Net
Perubahan penyisihan dan pembalikan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:
The changes in provision and reversal for impairment of inventory value are as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017Pada awal tahun 5,687 7,709 At the beginning of yearPenyisihan - Neto 76,536 (2,022) Provision - Net
Pada akhir tahun 82,223 5,687 At the end of year
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tersebut.
Management believes that the provision for impairment of inventories is adequate to cover loss on the impairment of the assets.
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak ada persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.
As at December 31, 2018 and 2017, there are no inventories used as collateral.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
47 Paraf :
7. Biaya Dibayar di Muka 7. Prepaid Expenses
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Sewa 6,477 10,915 RentAsuransi 1,589 2,584 InsuranceBiaya Izin Pita Spektrum Radio Frequency Spectrum
Frekuensi Radio -- 59,812 License FeeLain-lain 4,718 8,647 OthersJumlah 12,784 81,958 Total
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh Izin Penyelenggaraan. Biaya Izin Awal (Up-Front Fee) yang dibayar ke Kas Negara dicatat sebagai Aset Takberwujud (Catatan 12) dan diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun.
Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Menkominfo RI) No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winner to obtain implementation license of Fixed Local Packet Switched Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained an Operating License. Up-Front Fee paid to the State Treasury was recorded as Intangible Assets (Note 12) and amortized for 10 (ten) years.
Sedangkan biaya tahunan Izin Pita Frekuensi Radio dicatat dalam akun “Biaya Dibayar di Muka” dan diamortisasi dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya.
Meanwhile, Radio Frequency Band License Annual Fee was recorded as “Prepaid Expenses” and amortized within one year period since the payment due date.
Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan dan PT I menerima Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menghentikan penggunaan pita frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) (Catatan 1.a). Dengan demikian, atas sisa saldo biaya izin pita spektrum frekuensi radio sebesar Rp49.843, dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian dan pendapatan komprehensif lainnya.
On December 28, 2018, the Company and PT I has received Decree of Minister of Communication and Informatics and ceased the utilization of the radio frequency band for Implementation of Local Fixed Network Packet Switched using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband (Note 1.a). Accordingly, the remaining balance of the radio frequency spectrum license fee of Rp49,843 was charged in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
48 Paraf :
8. Investasi pada Entitas Asosiasi 8. Investment in Associates
Persentase Nilai Tercatat/ Persentase Nilai Tercatat/Kepemilikian/ Book Value Kepemilikian/ Book ValuePercentage of Percentage of
Ownership Ownership
PT Link Net Tbk 27.44% 5,415,161 34.81% 6,848,695 PT Link Net TbkPT Bina Mahasiswa Indonesia 35.00% -- 35.00% -- PT Bina Mahasiswa IndonesiaPT Indonesia Media Televisi 21.00% -- 21.00% -- PT Indonesia Media TelevisiJumlah 5,415,161 6,848,695 Total
31 Desember 2018/December 31, 2018
31 Desember 2017/December 31, 2017
PT Link Net Tbk (LN) PT Link Net Tbk (LN) Pada bulan Juni 2014, LN melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan melakukan penawaran umum perdana saham. Dalam penawaran umum saham perdana tersebut, LN menawarkan sejumlah 304.265.000 saham milik Perusahaan di LN. Pada saat yang sama, Asia Link Dewa Pte Ltd melakukan pembelian sejumlah 458.248.814 saham milik Perusahaan di LN. Atas penawaran umum saham perdana dan pembelian saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di LN dari 66,06% menjadi 41%. Pada tanggal 29 Oktober 2014, RUPSLB Perusahaan telah menyetujui antara lain rencana penjualan saham milik Perusahaan dalam LN (divestasi) melalui pelaksanaan rencana private placement yang akan dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sejumlah kurang lebih 11% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam LN, yang akan dilakukan melalui penjualan kurang lebih 7,45% dari total saham dalam LN berdasarkan Underwriting Agreement tertanggal 24 Oktober 2014 dan melalui pemberian hak opsi untuk membeli kurang lebih 3,55% dari total saham dalam LN kepada Credit Suisse (Singapore) Ltd. Transaksi penjualan saham Perusahaan dalam LN sebanyak 226.677.000 lembar saham telah selesai pada tanggal 3 November 2014 dengan nilai penjualan sebesar Rp1.360.062. Atas transaksi tersebut Perusahaan mencatat keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp1.235.300. Atas penjualan tersebut Perusahaan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan LN sehingga kepemilikan saham Perusahaan di LN menjadi 33,82% dan dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi. Pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan melakukan transaksi penjualan saham Perusahaan dalam LN sebanyak 230.109.900 lembar saham dengan nilai
In June 2014, LN listed its shares in Indonesia Stock Exchange and conduct initial public offerring (IPO). In the IPO, LN offerred 304,265,000 shares of the Company in LN. On the same time, Asia Link Dewa Pte Ltd purchase 458,248,814 shares of the Company in LN. Upon the IPO and purchase of shares, the Company’s shares ownership in LN declined from 66.06% to 41%. On October 29, 2014, the General Meeting of Shareholders Extraordinary of the Company has approved the plan to sell the Company’s shares in the LN (divestment) through a private placement, that will be executed within or outside the territory of the Republic of Indonesia, a number of more or less 11% of the total issued shares and paid in LN, which will be done through the sale of approximately 7.45% of the total shares in the LN based Underwriting Agreement dated October 24, 2014 and through the provision of an option to purchase approximately 3.55% of the total shares in the LN to Credit Suisse (Singapore) Ltd. Transactions sale of shares of the Company in the LN of 226,677,000 shares was completed on November 3, 2014 with selling value amounting to Rp1,360,062. From this transaction, the Company has recorded gain on sale of shares amounting to Rp1,235,300. After the sale, the Company has not consolidated the financial statements of LN, thus ownership Company in LN became 33.82% and recorded as investments in associates. On May 18, 2018, the Company had transactions sale of shares of the Company in the LN of 230,109,900 shares with selling value amounting to
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
49 Paraf :
penjualan sebesar Rp1.047.000. Atas transaksi tersebut Perusahaan mencatat kerugian dari penjualan saham sebesar Rp505.149. Sampai dengan 31 Desember 2018, LN telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 130.908.300 saham. Dengan demikian, persentase kepemilikan Perusahaan atas LN menjadi 27,44%. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mencatat bagian laba dari asosiasi LN masing-masing sebesar Rp241.734 dan Rp350.633 dan pembagian dividen masing-masing sebesar Rp123.119 dan Rp151.840.
Rp1,047,000. From this transaction, the Company has recorded loss on sale of shares amounting to Rp505,149. Up to December 31, 2018, LN repurchased its shares of 130,908,300 shares. Therefore the percentage of ownership of LN became 27.44%. For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company has recorded portion of gain from associate LN amounting to Rp241,734 and Rp350,633, respectively and dividend distribution amounting to Rp123,119 and Rp151,840, respectively.
PT Bina Mahasiswa Indonesia (BMI)
PT Bina Mahasiswa Indonesia (BMI)
Pada bulan September 2012, GIAT, Entitas Anak, telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Hak atas Saham untuk pembelian saham sebesar 45% saham dalam BMI. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Hasan, S.H., notaris di Jakarta, BMI telah menerbitkan saham baru sebesar 1.428.000 saham. Atas peningkatan tersebut, GIAT melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru BMI, sehingga kepemilikan saham GIAT di BMI terdilusi menjadi 35%.
In September 2012, GIAT, a Subsidiary had signed the Share Transfer Agreement in regards to the purchase of 45% shares in BMI. Based on Deed No. 9 dated January 23, 2017 made before Zulkifli Hasan, S.H., notary in Jakarta, BMI has issued new shares of 1,428,000 shares. In relation to such issuance of new shares, GIAT has released its rights to subscribe BMI’s new shares, therefore the ownership of GIAT’s shares in BMI has diluted into 35%.
PT Indonesia Media Televisi (IMTV) PT Indonesia Media Televisi (IMTV) Berdasarkan Akta Penyimpanan No. 100, tertanggal 22 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang, atas Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 22 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan, GREAT, Entitas Anak, telah melakukan pembelian saham dalam IMTV sebanyak 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta) lembar saham dari PT Multipolar Multimedia Prima, pihak berelasi, senilai Rp4.000.
Based on Deposit Deed No. 100, dated June 22, 2016, made before Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang, upon the Agreement of Sale and Purchase of Shares, dated June 22, 2016, drawn up privately, GREAT, a Subsidiary, has purchased the shares in IMTV in the amount of 1,050,000,000 (one billion and fifty million) shares from PT Multipolar Multimedia Prima, a related party, amounting to Rp4,000.
Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:
The movement in investment in associate is as follows:
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Pada awal tahun 6,848,695 6,649,902 At beginning of the year
Pengurangan (1,552,149) -- Deduction
Bagian keuntungan 241,734 350,633 Share in Income
Dividen (123,119) (151,840) Dividend
Nilai buku bersih 5,415,161 6,848,695 Net book value
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
50 Paraf :
Ringkasan informasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut :
Summary of the associates are as follows :
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Aset lancar 1,117,176 1,288,032 Current assetsAset t id ak lancar 5,299,035 4,902,535 Non-current assetsLiab ilit as jangka p end ek 1,659,881 1,449,709 Current liabilitiesLiab ilit as jangka p an jang 961,225 1,010,146 Non-current liabilitiesPend ap at an usaha 3,970,730 3,605,151 RevenuesLab a t ahun b er jalan 625,739 819,601 Gain for the yearPenghasilan kom p rehensif lain 15,739 4,789 Other comprehensive income Lab a kom p rehensif t ahun b er jalan 641,478 824,390 Comprehensive income for the year 9. Aset Tetap 9. Property and Equipment
Eliminasi Akumulasi/ PenurunanDepresiasi/ Surplus Revaluasi/
Saldo Awal/ Elimination Accumulated Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Decline in Saldo Akhir/Beginning Balance Depreciation Additions Deductions Reclassification Surplus Revaluation Ending Balance
Biaya Perolehan Acquisition CostPemilikan Langsung Direct Ownership
Hak Atas Tanah 2,276 -- -- -- -- -- 2,276 Landrights
Bangunan 120,127 -- -- -- -- -- 120,127 Building
Renovasi 26,184 -- 965 123 -- -- 27,026 Leasehold Improvement
Perabotan 12,559 -- 58 -- -- -- 12,617 Furniture and Fixtures
Peralatan Kantor 429,559 -- 178,498 16 72,277 -- 680,318 Office Equipment
Kendaraan 1,722 -- 8 -- -- -- 1,730 Vehicles
Jaringan Distribusi 27,678 -- 2,121 -- 2,724 -- 32,523 Distribution Network
Peralatan BTS 1,958,639 1,369,047 66,034 268 397,730 (527,391) 525,697 BTS Equipment
Sub Jumlah 2,578,744 1,369,047 247,684 407 472,731 (527,391) 1,402,314 Sub Total
Aset Sewa Pembiayaan 263,291 7,665 -- -- (163,012) (5,361) 87,253 Assets under Finance Lease
2,842,035 1,376,712 247,684 407 309,719 (532,752) 1,489,567
Aset Dalam Penyelesaian 306,529 -- 4,894 -- (309,719) -- 1,704 Construction in Progress
Total 3,148,564 1,376,712 252,578 407 -- (532,752) 1,491,271 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated DepreciationPemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan 56,081 -- 7,750 -- -- -- 63,831 Building
Renovasi 22,195 -- 1,790 116 -- -- 23,869 Leasehold Improvement
Perabotan 10,612 -- 494 -- -- -- 11,106 Furniture and Fixtures
Peralatan Kantor 183,154 -- 88,701 14 15,467 -- 287,308 Office Equipment
Kendaraan 1,073 -- 157 -- -- -- 1,230 Vehicles
Jaringan Distribusi 10,838 -- 4,206 -- -- -- 15,044 Distribution Network
Peralatan BTS 734,631 1,369,047 587,019 154 47,551 -- -- BTS Equipment
Sub Jumlah 1,018,584 1,369,047 690,117 284 63,018 -- 402,388 Sub Total
Aset Sewa Pembiayaan 98,814 7,665 15,792 -- (63,018) -- 43,923 Assets under Finance Lease
Jumlah 1,117,398 1,376,712 705,909 284 -- -- 446,311 Total
Penyisihan Penurunan Allowance For Impairment ofNilai Aset Tetap Property and Equipment
Renovasi -- -- 1,858 -- -- -- 1,858
Peralatan Kantor 13,068 -- 227,009 -- -- -- 240,077 Office Equipment
Peralatan BTS 24,371 -- -- -- 15,827 -- 40,198 BTS Equipment
Aset Sewa Pembiayaan 15,827 -- -- -- (15,827) -- -- Assets under Finance Lease
Jumlah 53,266 -- 228,867 -- -- -- 282,133 Total
Nilai Buku 1,977,900 762,827 Net Book Value
31 Desember 2018/December 31, 2018
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
51 Paraf :
Eliminasi Akumulasi/Depresiasi/
Saldo Awal/ Elimination Accumulated Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Surplus Revaluasi/ Saldo Akhir/Beginning Balance Depreciation Additions Deductions Reclassification Surplus Revaluation Ending Balance
Biaya Perolehan Acquisition CostPemilikan Langsung Direct Ownership
Hak Atas Tanah 2,276 -- -- -- -- -- 2,276 Landrights
Bangunan 120,127 -- -- -- -- -- 120,127 Building
Renovasi 24,738 -- 1,446 -- -- -- 26,184 Leasehold Improvement
Perabotan 12,442 -- 142 25 -- -- 12,559 Furniture and Fixtures
Peralatan Kantor 308,063 -- 115,433 1,985 8,048 -- 429,559 Office Equipment
Kendaraan 1,734 -- -- 12 -- -- 1,722 Vehicles
Jaringan Distribusi 22,419 -- 7,983 -- (2,724) -- 27,678 Distribution Network
Peralatan BTS 1,880,858 -- 49,154 -- 28,627 -- 1,958,639 BTS Equipment
Sub Jumlah 2,372,657 -- 174,158 2,022 33,951 -- 2,578,744 Sub Total
Aset Sewa Pembiayaan 289,015 -- -- -- (25,724) -- 263,291 Assets under Finance Lease
2,661,672 -- 174,158 2,022 8,227 -- 2,842,035
Aset Dalam Penyelesaian 305,196 -- 9,560 -- (8,227) -- 306,529 Construction in Progress
Total 2,966,868 -- 183,718 2,022 -- -- 3,148,564 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated DepreciationPemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan 48,150 -- 7,931 -- -- -- 56,081 Building
Renovasi 19,874 -- 2,321 -- -- -- 22,195 Leasehold Improvement
Perabotan 10,101 -- 530 19 -- -- 10,612 Furniture and Fixtures
Peralatan Kantor 141,997 -- 42,307 1,150 -- -- 183,154 Office Equipment
Kendaraan 919 -- 156 2 -- -- 1,073 Vehicles
Jaringan Distribusi 4,128 -- 6,710 -- -- -- 10,838 Distribution Network
Peralatan BTS 405,519 -- 321,762 -- 7,350 -- 734,631 BTS Equipment
Sub Jumlah 630,688 -- 381,717 1,171 7,350 -- 1,018,584 Sub Total
Aset Sewa Pembiayaan 73,767 -- 32,397 -- (7,350) -- 98,814 Assets under Finance Lease
Jumlah 704,455 -- 414,114 1,171 -- -- 1,117,398 Total
Penyisihan Penurunan Allowance For Impairment of
Nilai Aset Tetap Property and Equipment
Peralatan Kantor 13,068 -- -- -- -- -- 13,068 Office Equipment
Peralatan BTS 24,371 -- -- -- -- -- 24,371 BTS Equipment
Aset Sewa Pembiayaan 15,827 -- -- -- -- -- 15,827 Assets under Finance Lease
Jumlah 53,266 -- -- -- -- -- 53,266 Total
Nilai Buku 2,209,147 1,977,900 Net Book Value
31 Desember 2017/December 31, 2017
Pada tanggal 31 Desember 2018, peralatan BTS yang dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah dinilai oleh KJPP Yanuar Bey dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya bertanggal 21 Maret 2019. Dasar penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar dengan menggunakan pendekatan biaya.
Penyusutan yang dibebankan pada operasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp705.909 dan Rp414.114 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
As of December 31, 2018, BTS equipments recorded at revaluation value amounts has been revalued by KJPP Yanuar Bey dan Rekan, an independent appraisal, in their report dated March 21, 2019. The basis for appraisal is the market value using the cost approach.
Depreciation expense that was charged to current year operations amounted to Rp705,909 and Rp414,114 for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.
Head-end electronics, bangunan dan peralatan lain Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko usaha kepada PT Lippo General Insurance Tbk (pihak berelasi) pada 31 Desember 2018 dan 2017 dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.655.399 dan Rp1.593.495. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Group’s head-end electronics, building and other equipment are covered by insurance against terrorism and sabotage risk to PT Lippo General Insurance Tbk (a related party) as of December 31, 2018 and 2017 with coverage amounting to Rp1,655,399 and Rp1,593,495, respectively. Management believes that the foregoing insurance coverage is adequate to cover possible losses from the said risks.
Grup mencatat keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap sebagai berikut:
Group recorded gain (loss) on disposal of property, plant and equipment, as follows:
2018 2017
Harga Jual -- 1,490 ProceedsNilai Buku -- (827) Net Book ValueKeuntungan Atas Pelepasan Gain on Disposal of Property,
Aset Tetap -- 663 Plant and Equipment
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
52 Paraf :
Manajemen berkeyakinan tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat dari aset tetap. Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Grup (Catatan 16).
Management believes there is no significant difference between the fair value and the carrying value of property and equipment. Certain property and equipment are used as collateral for long-term credit facility obtained by Group (Note 16).
10. Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang 10. Long Term Prepayment Akun ini terutama merupakan biaya dibayar di muka atas langganan jasa sistem komunikasi dan langganan jasa penggunaan dark fiber optic cores. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai biaya dibayar di muka jangka panjang masing-masing sebesar Rp30.206 dan Rp71.901.
This account mainly represents long-term prepayment for a communication system and subscription services using dark fiber optic cores. As of December 31, 2018 and 2017, long term prepayment are amounting to Rp30,206 and Rp71,901, respectively.
11. Uang Muka 11. Advances
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Pembelian Material 52,510 67,501 Purchase of MaterialsPeralatan Elektronik 4,203 3,507 Electronic EquipmentsInstalasi dan Konstruksi 443 2,645 Installation and ConstructionLain-lain 16,546 42,152 OthersJumlah 73,702 115,805 Total
12. Aset Takberwujud 12. Intangible Assets
1 Jan/ 31 Des/Jan 1, Penambahan/ Pengurangan/ Dec 31,2018 Addition Deduction 2018
Biaya Perolehan Acquisition CostBiaya Izin Aw al Layanan Up-Front Fee of Pit a Leb ar Nir kab el 1,190,065 -- -- 1,190,065 Wireless BroadbandMerek 378,642 -- -- 378,642 BrandGoodwill 113,710 -- -- 113,710 GoodwillLainnya 27,726 18,158 -- 45,884 OthersJumlah 1,710,143 18,158 -- 1,728,301 Total
Akumulasi Amortisasi Accumulated AmortizationBiaya Izin Aw al Layanan Up-Front Fee of Pit a Leb ar Nir kab el 731,355 226,750 -- 958,105 Wireless BroadbandMerek 378,642 -- -- 378,642 BrandLainnya 26,550 17,315 -- 43,865 OthersJumlah 1,136,547 244,065 -- 1,380,612 Total
Penyisihan Penurunan Allowance For Impairment ofNilai Aset Takberwujud Intangible Assets
Biaya Izin Aw al Layanan Up-Front Fee of Pit a Leb ar Nir kab el -- 231,960 -- 231,960 Wireless Broadband
Goodwill -- 113,710 -- 113,710 GoodwillJumlah -- 345,670 -- 345,670 TotalNilai Buku 573,596 2,019 Net Book Value
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
53 Paraf :
1 Jan/ 31 Des/Jan 1, Penambahan/ Pengurangan/ Dec 31,2017 Addition Deduction 2017Rp Rp Rp Rp
Biaya Perolehan Acquisition CostBiaya Izin Awal Layanan Up-Front Fee of Pita Lebar Nirkabel 1,190,065 -- -- 1,190,065 Wireless BroadbandMerek 378,642 -- -- 378,642 BrandGoodwill 113,710 -- -- 113,710 GoodwillLainnya 25,386 2,342 2 27,726 OthersJumlah 1,707,803 2,342 2 1,710,143 Total
Akumulasi Amortisasi Accumulated AmortizationBiaya Izin Awal Layanan Up-Front Fee of Pita Lebar Nirkabel 504,899 226,456 -- 731,355 Wireless BroadbandMerek 252,428 126,214 -- 378,642 BrandLainnya 22,737 3,813 -- 26,550 OthersJumlah 780,064 356,483 -- 1,136,547 TotalNilai Buku 927,739 573,596 Net Book Value
Aset takberwujud biaya izin awal layanan pita lebar nirkabel (lisensi), merek dan goodwill berasal dari nilai wajar yang dicatat dari akuisisi MMM oleh Perusahaan. Beban amortisasi yang dibebankan pada tahun berjalan masing-masing sebesar Rp244.065 dan Rp356.483 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan dicatat dalam laba rugi.
Intangible assets up-front fee of wireless broadband (license), brand and goodwill came from the fair value which was recorded from the acquisition of MMM by the Company. Amortization expense had been recorded to the current year amounting to Rp244,065 and Rp356,483 for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively and recorded in profit or loss.
13. Biaya Perolehan Pelanggan 13. Customer Acquisition Cost
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Biaya Perolehan Acquisition CostSaldo Awal 739,574 722,837 Beginning BalancePenambahan 3,813 16,737 Addition
Jumlah 743,387 739,574 Total
Akumulasi Amortisasi Accumulated AmortizationSaldo Awal 731,737 699,752 Beginning BalancePenambahan 11,650 31,985 Addition
Jumlah 743,387 731,737 TotalJumlah Tercatat -- 7,837 Carrying Amount
Biaya perolehan pelanggan merupakan biaya insentif terkait penjualan perangkat komunikasi seperti modem dan smartphone kepada pelanggan baru dan diamortisasi secara garis lurus.
Customer acquisition cost is an incentive cost related to devices sales such as modems and smartphone to acquire new customers and amortized on a straight-line basis.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
54 Paraf :
14. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 14. Other Non-Current Financial Assets
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Uang Jaminan 19,239 26,047 Refundable DepositInvestasi Tersedia untuk Dijual: Available for Sale Investment:
PT Multipolar Technology Tbk 125,126 56,885 PT Multipolar Technology TbkPT Jakarta Marcapada Media 5,000 5,000 PT Jakarta Marcapada Media
Jumlah 149,365 87,932 Total
Berdasarkan akta notaries No. 22 tanggal 17 November 2008 oleh Notaris Lindasari Bachroem, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan membeli dan menerima penyerahan dari PT Spektrum Duta Corporasi, pihak ketiga, sebanyak 3.334 saham dengan nominal sebesar Rp1 yang merupakan 12,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam PT Jakarta Marcapada Media, dengan harga Rp5.000.
Based on notarial deed No. 22 dated November 17, 2008 by Notary Lindasari Bachroem, S.H., notary in Jakarta, the Company has purchased and accepted 3,334 shares from PT Spektrum Duta Corporasi, third party, with par value of Rp1 per share which represents 12.5% from total shares of PT Jakarta Marcapada Media with amounting to Rp5,000.
Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Multipolar Technology Tbk sebanyak 91.750.000 lembar. Pembelian saham tersebut dilakukan dengan pembelian saham dari publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 2018, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Multipolar Technology Tbk sebanyak 45.000.000 lembar.
On October 31, 2014, the Company purchased shares of PT Multipolar Technology Tbk of 91,750,000 shares. The purchase of these shares by purchase of shares from the public through the trading mechanism in the Indonesia Stock Exchange. On May 2, 2018, the Company purchased shares of PT Multipolar Technology Tbk of 45,000,000 shares.
15. Pinjaman Jangka Pendek 15. Short-Term Loan
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
PT Bank ICBC Indonesia 199,694 199,999 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank Capital Indonesia Tbk 160,000 110,000 PT Bank Capital Indonesia TbkPT Bank Mayapada Internasional Tbk 49,997 49,349 PT Bank Mayapada Internasional TbkPT Bank HSBC Indonesia 44,663 95,000 PT Bank HSBC IndonesiaPT Ciptadana Investa Prima -- 492,090 PT Ciptadana Investa PrimaPT Bank Mega Tbk -- 150,000 PT Bank Mega TbkJumlah 454,354 1,096,438 Total
PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) Pada bulan September 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (revolving) dari Bank ICBC dengan pagu kredit sebesar Rp200.000 dengan suku bunga mengambang. Jangka waktu fasilitas 12 bulan.
PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) In September 2015, the Company obtained a Demand Loan (revolving) facility from Bank ICBC amounting to Rp200,000 with floating interest rate applied. Tenor of this facility is 12 months.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
55 Paraf :
Fasilitas ini dapat diperpanjang dan saat ini berlaku hingga bulan September 2019. PT Bank Capital Indonesia Tbk (Bank Capital) Pada bulan Maret 2017, PWU, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman acceptance money market dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sebesar Rp160.000 dengan periode 3 bulan dan dapat diperpanjang. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) Pada bulan Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp50.000 dari Bank Mayapada untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga Desember 2019. PT Bank HSBC Indonesia (Bank HSBC) Pada bulan Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja berupa Uncommitted Revolving Loan sebesar maksimal Rp100.000 dari PT Bank HSBC Indonesia (dahulu Bank HSBC Cabang Jakarta). Jangka waktu fasilitas adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang. Saat ini fasilitas telah diperpanjang dan berlaku hingga Maret 2019. PT Ciptadana Investa Prima Pada bulan Desember 2016, MMM, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Ciptadana Investa Prima untuk pembiayaan modal kerja selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dapat diperpanjang dan saat ini berlaku hingga Desember 2018 (Catatan 30).
This facility can be extended and is currently valid until September 2019. PT Bank Capital Indonesia Tbk (Bank Capital) In March 2017, PWU, a subsidiary, obtained an acceptance money market loan facility from PT Bank Capital Indonesia Tbk amounting to Rp160,000 with 3 months periods and extendable. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) In October 2014, the Company obtained an Over-Draft Facility amounting to Rp50,000 from Bank Mayapada for working capital financing. This facility is valid for 12 (twelve) months and extendable. This facility has been extended until December 2019. PT Bank HSBC Indonesia (Bank HSBC) In March 2016, the Company obtained the working capital loan in the form of Uncommitted Revolving Loan amounting to Rp100,000 from PT Bank HSBC Indonesia (formerly as HSBC Bank Jakarta Branch). The period of this facility is 1 (one) year and extendable. This facility has been extended until March 2019. PT Ciptadana Investa Prima In December 2016, MMM, a subsidiary obtained a loan facility from PT Ciptadana Investa Prima for 1 (one) year period. This facility can be extended and its currently valid until December 2018 (Note 30).
PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) Pada bulan Desember 2017, PWU, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja berupa Demand Loan dari Bank Mega sebesar Rp150.000. Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas dikenakan bunga dengan tingkat tahunan berkisar antara 7,5% sampai 14,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan antara 7,5% sampai 15% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) In December 2017, PWU, a subsidiary, obtained a working capital loan in Demand Loan facility from Bank Mega amounting to Rp150,000. Above facilities were charged with interest at annual rates ranging from 7.5% to 14.5% for the year ended December 31, 2018 and ranging from 7.5% to 15% for the year ended December 31, 2017.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
56 Paraf :
16. Utang Bank dan Lembaga Keuangan 16. Long-Term Borrowing from Banks and Jangka Panjang Other Financial Institutions
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Credit Suisse AG, Singapore dan Credit Suisse AG, Singapore andPT Bank BNP Paribas Indonesia 800,098 1,029,648 PT Bank BNP Paribas Indonesia
Raiffeisen Bank International AG, Malaysia 670,618 627,411 Raiffeisen Bank International AG, MalaysiaPT Bank CIMB Niaga Tbk 499,500 526,500 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Huawei Tech Investment 16,762 201,687 PT Huawei Tech InvestmentJumlah 1,986,978 2,385,246 Total
Biaya Provisi yang belum diamortisasi (8,488) (14,535) Unamortized Provision FeeJumlah 1,978,490 2,370,711 Total
Bagian Lancar: Current Portion:Credit Suisse AG, Singapore dan Credit Suisse AG, Singapore and
PT Bank BNP Paribas Indonesia 75,557 72,256 PT Bank BNP Paribas IndonesiaRaiffeisen Bank International AG, Malaysia 670,618 627,411 Raiffeisen Bank International AG, MalaysiaPT Bank CIMB Niaga Tbk 27,000 27,000 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Huawei Tech Investment 16,762 201,687 PT Huawei Tech InvestmentJumlah 789,937 928,354 TotalBagian Jangka Panjang 1,188,553 1,442,357 Non-Current Portion
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) Pada bulan Desember 2014, berdasarkan akta perjanjian kredit No.149 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Audrey Wardhani, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Engawati Gazali, S.H., notaris di Jakarta, PT Internux, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga maksimum sebesar Rp600.000. Periode pinjaman adalah 36 bulan dan 10% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24, 20% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 30 serta sisanya pada bulan ke 36 dari tanggal perjanjian kredit. Suku bunga yang berlaku untuk fasilitas tersebut adalah sebesar 12,5% per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan aset tetap. Pada tanggal 26 Juli 2017, PT Internux, entitas anak dan Bank CIMB Niaga menandatangani perubahan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 149 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, untuk melakukan restrukturisasi terhadap sisa pinjaman sebesar Rp540.000, sehingga pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada Juni 2023. Pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Akta Novasi dan Penegasan Perjanjian Kredit No. 10 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan menerima pengalihan kewajiban dari Internux sebagai Debitur terhadap
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) In December 2014, based on loan agreement deed No. 149 dated December 23, 2014 were made before Audrey Wardhani, S.H., M.Kn., as a substitute notary of Engawati Gazali, S.H., notary in Jakarta, PT Internux, a Subsidiary, obtained a credit facility from Bank CIMB Niaga, a maximum of Rp600,000. The loan period is 36 months and 10% of the total loan will mature in 24 months, 20% of the total loan will mature in 30 months and the remaining month to 36 month from the date of the credit agreement. The interest rate of the facility is at 12.5% per annum. The credit facility obtained are guaranteed with property and equipment. On July 26, 2017, PT Internux, a subsidiary and Bank CIMB Niaga signed the amendment to the Deed of Credit Agreement No. 149 made by Engawati Gazali, S.H., Notary in Jakarta, to restructure the remaining loan amounting to Rp540,000, thereby the maturity of the loan would be on June 2023. On August 15, 2018, based on Deed of Novation and Restatement of Loan Agreement No. 10 made before Unita Christina Winata, S.H., notary in Jakarta, the Company accept the transfer of obligations from Internux as a Debtor to Bank CIMB Niaga. The
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
57 Paraf :
Bank CIMB Niaga. Suku bunga yang berlaku saat ini adalah 11,5% per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan aset tetap.
current interest rate is 11.5% per annum. The credit facility is guaranteed with property and equipment.
Raiffeisen Bank International AG Pada bulan Mei 2014, PT Internux, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari Raiffeisen Bank International AG cabang Labuan, Malaysia sebesar USD50.000 dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD100.000. Suku bunga pinjaman adalah maksimal 3 bulan LIBOR+0,5% premi +3% per tahun. Periode pinjaman adalah 36 bulan dan 10% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24, 20% dari total pinjaman jatuh tempo pada bulan ke 30 serta sisanya pada bulan ke 36 dari tanggal perjanjian kredit. Fasilitas pinjaman ini diperoleh untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini memiliki jaminan berupa piutang usaha (Catatan 4), aset tetap (Catatan 9) serta penjaminan dari MMM dan Prosper International Limited. Saat ini fasilitas sedang dalam pembahasan penyesuaian syarat dan ketentuan.
Raiffeisen Bank International AG In May 2014, PT Internux, a subsidiary, obtained a loan facility from Raiffeisen Bank International AG branch of Labuan, Malaysia amounted to USD50,000 with an option to increase the number of facilities be USD100,000. The lending rate is a maximum of 3 months LIBOR+0.5% premium + 3% per year. The loan period is 36 months and 10% of the total loan will mature in 24 months, 20% of the total loan maturing in 30 months and the remaining on the 36 month from the date of the credit agreement. This loan facility was obtained for working capital and has collaterals in the form of trade receivables (Note 4), property and equipment (Note 9) as well as corporate guarantees from MMM and Prosper International Limited. The facility is currently under discussion of adjustment of terms and conditions.
Credit Suisse AG, Singapore dan PT Bank BNP Paribas Indonesia Pada bulan Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Credit Suisse AG, cabang Singapura dan PT Bank BNP Paribas Indonesia dalam bentuk pinjaman jangka panjang selama 48 bulan dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar USD60.000. Pada bulan Mei 2017, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas pinjaman sebesar USD20.000. Suku bunga pinjaman adalah 3 bulan LIBOR+7,5% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan secara tahunan sejak tanggal pencairan hingga tanggal jatuh tempo fasilitas. Perjanjian pinjaman tersebut di atas mensyaratkan, antara lain bahwa Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang mana semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Fasilitas pinjaman ini diperoleh untuk pembiayaan modal kerja, serta keperluan usaha lainnya. Fasilitas pinjaman ini memiliki jaminan berupa sebagian saham milik Perusahaan di entitas asosiasi (Catatan 8). Pada bulan Juni 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebesar USD20,748 untuk fasilitas ini. PT Huawei Tech Investment Pada bulan Juli 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari pemasok Perusahaan, PT Huawei Tech Investment, dengan
Credit Suisse AG, Singapore and PT Bank BNP Paribas Indonesia In July 2016, the Company obtained a term loan facility from Credit Suisse AG, Singapore branch and PT Bank BNP Paribas Indonesia amounting to USD60,000 for 48 months period. In May 2017, the Company obtained additional USD20,000 loan facility. The lending rate is 3 months LIBOR+7.5% per annum. Principal repayment made on an annual basis from the date of drawdown until the maturity of the facility. The agreement of those facilities require among others that the Company is obligated to fulfill specific requirements which has been completely fulfilled by the Company. The loan facility is intended for working capital financing and other general corporate purposes. This loan facility is secured by the Company’s certain shares at its associate (Note 8). In June 2018, the Company has made an early repayment amounting to USD20,748 for this facility. PT Huawei Tech Investment In July 2015, the Company has obtained a long-term payment facility from supplier of the Company, PT Huawei Tech Investment, with a period of 36
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
58 Paraf :
jangka waktu 36 bulan. Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan telah menerbitkan Surat Sanggup sebesar USD7,027 dan telah membayar sebesar USD5,870. Pada tahun 2013, PT Internux, entitas anak, memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari PT Huawei Tech Investment, pemasok perusahaan, dengan jangka waktu 36 bulan. Terkait hal tersebut, PT Internux dikenakan biaya tambahan sebesar 3-6 bulan LIBOR +3% per tahun sampai 10% per tahun. PT Internux telah menerbitkan Surat Sanggup sebesar USD62,063 dan utang terkait telah dilunasi.
months. Until date of report, the Company has issued Promissory Notes in the amount of USD7,027 and has paid amount of USD5,870. In 2013, PT Internux. a subsidiary, obtained a long-term payment facility from PT Huawei Tech Investment, a supplier company, with a period of 36 months. Related to this, PT Internux is subject to a surcharge of 3-6 month LIBOR +3% per year to 10% per year. PT Internux has issued Promissory Notes in the amount of USD62,063 and the related borrowings already repaid.
17. Utang Usaha 17. Trade Payables
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Pihak ketiga 1,942,818 1,564,993 Third partiesPihak berelasi (Catatan 30) 252,206 146,092 Related parties (Note 30)Jumlah 2,195,024 1,711,085 Total
Rincian utang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on currency are as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Rupiah 1,866,047 1,397,981 RupiahDolar AS 328,977 313,104 US DollarsJumlah 2,195,024 1,711,085 Total
18. Perpajakan 18. Taxation a. Pajak Dibayar di Muka a. Prepaid Taxes
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017Perusahaan The CompanyPajak Pertambahan Nilai 2,225 -- Value Added Taxes
Entitas Anak SubsidiariesPajak Penghasilan Income Tax
Pasal 4 (2) 917 154 Article 4 (2)Pasal 23 1,957 373 Article 23
Pajak Pertambahan Nilai 35,207 461,064 Value Added TaxesJumlah 40,306 461,591 Total
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
59 Paraf :
b. Utang Pajak b. Taxes Payable
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Perusahaan The CompanyPajak Penghasilan Income Tax
Pasal 4 (2) 1 -- Article 4 (2)Pasal 21 483 647 Article 21Pasal 23 11 10 Article 23
Pajak Pertambahan Nilai -- 26,788 Value Added Taxes
Entitas Anak SubsidiariesPajak Penghasilan Income Tax
Pasal 4 (2) 602 200 Article 4 (2)Pasal 21 7,785 3,891 Article 21Pasal 23 170 6,164 Article 23Pasal 26 -- 4 Article 26Pasal 29 -- 111 Article 29
Pajak Pertambahan Nilai 7,885 1,952 Value Added TaxesJumlah 16,937 39,767 Total
c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan c. Income Tax Benefit (Expense)
2018 2017
Beban Pajak Kini Current Tax ExpenseEntitas Anak -- (627) Subsidiaries
Sub Jumlah -- (627) Sub-Total
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax (Expense) BenefitPerusahaan 174,872 59,596 The CompanyEntitas Anak (833,164) 44,524 Subsidiaries
Sub Jumlah (658,292) 104,120 Sub-Total
Manfaat (Beban) Pajak - Neto (658,292) 103,493 Tax Benefit (Expense) - Net
d. Pajak Kini d. Current Tax Rekonsiliasi antara rugi sebelum taksiran beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran rugi fiskal Perusahaan, untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:
A reconciliation between loss before estimated tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss of the Company for the years ended December 31, 2018 and 2017, is as follows:
2018 2017
Rugi seb elum Pajak Penghasilan Loss before Income Taxsesuai d engan Lap oran Expense According to ConsolidatedLab a Rugi d an Penghasilan Kom p rehensif (3,529,142) (1,598,381) Statement of Profit or Loss Lain Konso lid asian and Other Comprehensive Income
Rugi seb elum Beb an Pajak Loss before IncomePenghasilan d ar i En t it as Anak Tax Expense of Consolidatedyang Dikonso lid asi (1,978,877) (1,634,062) Subsidiaries
Lab a (Rugi) seb elum Beb an Pajak Income (Loss) before Income Tax Penghasilan Perusahaan (1,550,265) 35,681 Expense Attributable to the Company
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
60 Paraf :
2018 2017
Beda Waktu: Timing Differences:Im b alan Ker ja (7,257) (7,364) Employee BenefitsPenyisihan Piut ang Ragu-ragu 211,960 -- Provision for Doubtful Account
Depreciation of Assets under FinancePenyusut an Aset Sew a Pem b iayaan 12,763 29,138 LeaseAngsuran Ut ang Sew a Pem b iayaan (46,497) (101,029) Lease InstallmentsAlokasi Biaya Per izinan Secara Fiskal 9,760 8,734 Allocation of Licence Fee in Fiscal
Depreciation of PropertyPenyusut an Aset Tet ap 13,474 2,619 and Equipment
Beda Tetap: Permanent Differences:Beb an d an Dend a Pajak 190 3,045 Tax Expenses and PenaltiesSew a 285 -- RentalList r ik, Air d an Telep on 15 32 Electricity, Water and TelephoneJam uan 39 89 EntertainmentPenghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Interest Income Already Pajak Penghasilan Final (1,091) (221) Subjected to Final TaxPenyisihan Piut ang Ragu-ragu 452,086 -- Provision for Doubtful Account Lain -lain 2,123 (12,020) Others
Taksiran Rugi Fiskal (902,415) (41,296) Estimated Fiscal Loss
Akum ulasi Rugi Fiskal Aw al Tahun (194,211) (152,915) Tax loss carryforward Beginning of Year
Rugi Fiskal Perusahaan Fiscal Loss of the pada Akhir Tahun (1,096,626) (194,211) Company in Ending of Year Beban pajak penghasilan dan perhitungan taksiran utang pajak penghasilan badan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:
The income tax expense and computations of the estimated corporate income tax payable of the Company and Subsidiaries as follows:
Perusahaan/ Entitas Anak/ Perusahaan/ Entitas Anak/Company Subsidiaries Company Subsidiaries
Beb an Pajak Penghasilan -- -- -- 484 Income Tax ExpensePajak Penghasilan Dib ayar Dim uka Prepayment of Income Tax
Pasal 23 -- 1,957 -- 373 Article 23Jum lah Pajak Penghasilan Dib ayar Dim uka -- 1,957 -- 373 Total Prepayment of Income TaxTaksiran Utang Pajak Penghasilan Badan Estimated Corporate Income Tax Payable(Klaim atas Pengembalian Pajak Penghasilan) -- (1,957) -- 111 (Claim for Income Tax Refund)
31 Desember/December 31, 2018 31 Desember/December 31, 2017
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian - neto yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
A reconciliation between the consolidated income tax expense - net calculated by applying the applicable tax rate to consolidated loss for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
2018 2017
Rugi konso lid asian seb elum Pajak Consolidated Loss beforePenghasilan (3,529,142) (1,598,381) Income Tax
Manf aat (Beb an) Pajak Penghasilan Tax Benefit (Expense)d engan Tar if Pajak yang Ber laku Calculated at Applicable Tax RateSeb esar 25% 882,286 399,595 of 25%
Pengaruh Pajak at as Bed a Tet ap : Tax Effect for Permanent Difference:Pend ap at an yang t elah Dikenakan Income Subject to Final Income
Pajak Final/Bukan Ob jek Pajak - Net o 273 55 Tax - NetLain -lain - Net o (1,540,851) (296,157) Others - Net
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (658,292) 103,493 Income Tax Benefit (Expense)
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
61 Paraf :
e. Pajak Tangguhan e. Deferred Tax Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:
The details of deferred tax assets and liabilities are as follows: Dikreditkan (Dibebankan)
ke PenghasilanDikreditkan (Dibebankan) Komprehensif Lainnya
31 Des/ ke Laba Rugi Credited (Charged) to 31 Des/Dec 31, Credited (Charged) to Other Dec 31,
2017 Profit or Loss *) Comprehensive Income 2018
Perusahaan The CompanyAset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets
Rugi Fiskal 48,531 225,626 -- 274,157 Fiscal LossPerb ed aan Nilai Buku Aset Tet ap d an Difference Between Book Value of Property
Aset Sew a Pem b iayaan Menurut and Equipment and Assets Under Finance Akun t ansi d an Pajak (30,638) (591) -- (31,229) Lease Based on Accounting and Tax
Penyisihan Piut ang Ragu-ragu 262 52,990 -- 53,252 Provision for Doubtful AccountsLiab ilit as Diest im asi at as Im b alan Ker ja 4,798 (1,404) (508) 2,886 Estimated Liabilities on Employee benefitsSurp lus Revaluasi Aset Tet ap (1,083) -- 1,083 - Surplus Revaluation of Fixed AssetAlokasi Biaya Per izinan secara Fiskal (2,957) 2,440 -- (517) Allocation of Licence Fee in Fiscal
Jum lah 18,913 279,061 575 298,549 TotalPenyisihan Aset Pajak Tangguhan Allowance for Unrecoverable
yang Tid ak Terp ulihkan -- (274,157) -- (274,157) Deferred Tax AssetsNeto 18,913 4,904 575 24,392 Net
Aset Pajak Tangguhan - Net o Deferred Tax Assets - NetPerusahaan 18,913 4,904 575 24,392 The CompanyEnt it as Anak 772,574 (830,542) 67,313 9,345 Subsidiaries
Jumlah 791,487 (825,638) 67,888 33,737 Total
Liab ilit as Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilitiesd ar i Akuisisi MMM (Perusahaan) (169,968) 169,968 -- - from Acquisition of MMM (The Company)Ent it as Anak - (2,622) -- (2,622) Subsidiaries
Jumlah (169,968) 167,346 -- (2,622) Total
Dikreditkan (Dibebankan)
ke PenghasilanDikreditkan (Dibebankan) Komprehensif Lainnya
31 Des/ ke Laba Rugi Credited (Charged) to 31 Des/Dec 31, Credited (Charged) to Other Dec 31,
2016 Profit or Loss *) Comprehensive Income 2017
Perusahaan The CompanyAset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets
Rugi Fiskal 38,229 10,302 -- 48,531 Fiscal LossPerb ed aan Nilai Buku Aset Tet ap d an Difference Between Book Value of Property
Aset Sew a Pem b iayaan Menurut and Equipment and Assets Under Finance Akun t ansi d an Pajak (13,320) (17,318) -- (30,638) Lease Based on Accounting and Tax
Penyisihan Piut ang Ragu-ragu 262 -- -- 262 Provision for Doubtful AccountsLiab ilit as Diest im asi at as Im b alan Ker ja 6,665 (1,841) (26) 4,798 Estimated Liabilities on Employee benefitsSurp lus Revaluasi Aset Tet ap (1,083) -- -- (1,083) Surplus Revaluation of Fixed AssetAlokasi Biaya Per izinan secara Fiskal (5,140) 2,183 -- (2,957) Allocation of Licence Fee in Fiscal
Neto 25,613 (6,674) (26) 18,913 Net
Aset Pajak Tangguhan - Net o Deferred Tax Assets- NetPerusahaan 25,613 (6,674) (26) 18,913 The CompanyEnt it as Anak 727,242 44,525 807 772,574 Subsidiaries
Jumlah 752,855 37,851 781 791,487 Total
Liab ilit as Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilitiesd ar i Akuisisi MMM (236,238) 66,270 -- (169,968) from Acquisition of MMM
Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.
Management believes that the deferred tax assets can be utilized in the future.
19. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 19. Other Current Financial Liabilities Akun ini terutama terdiri dari utang lain-lain ke pihak ketiga, utang terkait pembelian aset tetap, uang jaminan pelanggan, dan lainnya.
This account mainly consist of other payables to third party, payables related with purchase of property and equipment, customer deposits and others.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
62 Paraf :
20. Utang Sewa Pembiayaan 20. Finance Lease Payables
31 Des/ 31 Des/Perusahaan Sewa Pembiayaan/ Jenis Aset/ Dec 31, Dec 31,
Leasing Company Type of Assets 2018 2017
PT Century Tokyo Leasing Indonesia Peralatan/Equipments 59,444 129,654PT Ciptadana Multifinance (pihak berelasi/
related party , Catatan/Note 30) Peralatan/Equipments 20,638 23,721Jumlah/Total 80,082 153,375Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/
Current Maturity in One Year 40,395 80,777Bagian Jangka Panjang/Long-Term Portion 39,687 72,598
Pembayaran sewa minimum masa mendatang dalam perjanjian sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
The minimum rental payment in financial lease agreement as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017Tahun: Year:2018 -- 85,753 20182019 43,696 40,599 20192020 29,927 29,730 20202021 4,661 4,971 20212022 4,661 4,971 20222023 4,661 4,971 20232024 5,373 5,527 2024Jumlah 92,979 176,522 TotalDikurangi Bagian Bunga 12,897 23,147 Deducted by InterestsNeto 80,082 153,375 NetBagian yang Jatuh Tempo
dalam Satu Tahun 40,395 80,777 Current Maturity In one YearBagian Jangka Panjang 39,687 72,598 Long-Term Portion
21. Beban Akrual 21. Accrued Expenses
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Sewa 135,145 71,190 RentBunga dan Beban Pendanaan Lainnya 20,212 182,726 Interest and Other Financing ChargesBiaya Hak Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi 12,524 18,840 Telecommunication License FeeIklan dan Promosi 10,602 46,373 Advertising and PromotionPerangkat Komunikasi 7,765 7,765 Communication DevicesListrik, Air dan Telepon 2,000 3,625 Electricity, Water and TelephoneJasa Profesional 552 60,061 Professional FeePerizinan -- 102,662 LicenseLain-lain 16,917 53,742 OthersJumlah 205,717 546,984 Total
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
63 Paraf :
22. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya dan 22. Other Current Liabilities and Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya terdiri dari pendapatan diterima dimuka dari pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai liabilitas jangka pendek lainnya masing-masing adalah sebesar Rp164.443 dan Rp82.174, sedangkan nilai liabilitas jangka panjang lainnya masing-masing adalah sebesar Rp364.139 dan nihil.
Other current liabilities and other non-current liabilities consist of unearned revenue from third parties. As of December 31, 2018 and 2017, other current liabilities are amounting to Rp164,443 and Rp82,174, respectively, while other non-current liabilities are amounting to Rp364,139 and nil, respectively.
23. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 23. Long-Term Employee Benefits Liabilities Grup mengakui penyisihan bersih untuk pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja dan ganti rugi kepada karyawan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan tersebut disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (gaji dan kesejahteraan karyawan) pada laba rugi tahun berjalan (Catatan 29).
Group recognizes net of allowance for termination, gratuity and compensation benefits to employees under Labor Law No. 13/2003 which was enacted on March 25, 2003. The provision has been presented as part of general and administrative expenses (salaries and employee benefits) in the profit and loss in the current year period (Note 29).
Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan pada 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen.
Group appointed independent actuary to determine and recognize post-employment liability in accordance with the existing manpower regulations. Post-employment benefit liabilities of the Company as of December 31, 2018 and 2017 was calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, independent actuary.
Jumlah liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, dengan menggunakan asumsi aktuaria sebagai berikut:
Total long-term employee benefits liabilities calculated by independent actuary, with key assumptions used in are as follows:
31 Des 2018 dan 2017/Dec 31, 2018 and 2017
Usia Pensiun Normal 55 tahun/years Normal Pension AgeTingkat Diskonto 8,30% (2017: 6,70%) per tahun/per annum Discount RateTingkat Proyeksi Projection of Salary
Kenaikan Gaji 10% per tahun/per annum Increase RateTabel Mortalitas TMI-3 Improvement Table of MortalityTingkat Cacat 10% dari tingkat mortalitas/ Disability Rate
of mortality rateTingkat Pengunduran Diri 5% untuk usia 25 tahun dan menurun Resignation Rate
dengan garis lurus sebesar 0% pada usia45 tahun dan seterusnya/ 5% at age
25 and reducing linearly each year up to 0% at age 45 thereafter
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
64 Paraf :
Liabililtas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:
Post-employement liabilities recognized in consolidated statement of financial position is as follows:
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,2018 2017
Nilai Kini Liabilitas 42,977 43,769 Present Value of LiabilitiesBeban Jasa Kini 8,561 7,727 Current Service CostBeban Bunga 2,279 2,283 Interest CostPembayaran Imbalan Kerja (3,326) (3,989) Payment of Employee BenefitPenyesuaian atas Jasa Adjustment for Past Service
Karyawan Sebelumnya (529) (4,711) of Employees(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria Unrecognized Actuarial
yang Belum Diakui - Neto (8,263) 3,123 (Gain) / Loss - NetPenyesuaian Transfer Karyawan (3,282) (5,225) Adjustment for Employees Transferred
Jumlah 38,417 42,977 Total
Penyesuaian atas perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:
A reconciliation of charges on liabilities recognized in consolidated statement of financial position is as follows:
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Saldo Awal 42,977 43,769 Beginning BalancePenambahan 10,840 10,010 Addition Penyesuaian atas Jasa Adjustment for Past Service
Karyawan Sebelumnya (529) (4,711) of EmployeesPembayaran Manfaat (3,326) (3,989) Payment of Employee BenefitPenghasilan Komprehensif Lainnya (8,263) 3,123 Other Comprehensive IncomePenyesuaian Transfer Karyawan (3,282) (5,225) Adjustment for Employees TransferredJumlah 38,417 42,977 Total
Rincian beban kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:
Detail of employee benefit expense are as follows:
2018 2017
Beban Jasa Kini 8,561 7,727 Current Service CostBeban Bunga 2,279 2,283 Interest Cost
Jumlah 10,840 10,010
Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.
The defined benefit pension plan typically expose the Company to interest rate risk and salary risk.
Risiko Tingkat Bunga Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
Interest Risk The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond rate. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
65 Paraf :
Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. Analisis Sensitivitas
Salary Risk The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan’s ability. Sensitivity Analysis
31 Des/Dec 31, 2018 31 Des/Dec 31, 2017Rp Rp
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto Sensitivity Analysis of Discount RateJika tingkat +2% 31,458 35,831 If Rate +2%Jika tingkat -2% 47,936 52,791 If Rate -2%
Informasi mengenai Maturity Profile dari program imbalan pasti adalah sebagai berikut:
Information on the Maturity Profile of a defined benefit plan are as follows:
31 Des/Dec 31, 2018 31 Des/Dec 31, 2017Rp Rp
Kurang dari 1 Tahun 4,047 8,276 Less than 1 YearAntara 1 dan 5 Tahun 5,509 3,711 Between 1 and 5 YearsAntara 5 dan 10 Tahun 21,668 15,239 Between 5 and 10 YearsDiatas 10 Tahun 105,473 108,440 Beyond 10 YearsJumlah 136,697 135,666 Total
24. Modal Saham 24. Share Capital Susunan pemegang saham Perusahaan dan masing-masing kepemilikan saham adalah sebagai berikut:
The composition of the Company’s shareholders and their respective share ownerships are as follows:
Jumlah PersentaseSaham/ Kepemilikan/
Number of Percentage ofShares Ownership
% Rp
PT Trijaya Putra Mulia 609,461,473 34.98 304,731PT Reksa Puspita Karya 588,167,378 33.76 294,084PT Ciptadana Capital 343,894,386 19.74 171,947PT Inti Anugerah Pratama 149,808,840 8.60 74,904Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% / Public with Ownership below 5% 50,835,830 2.92 25,418Jumlah / Total 1,742,167,907 100.00 871,084
31 Desember 2018/December 31, 2018 Jumlah/ Total
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
66 Paraf :
Jumlah PersentaseSaham/ Kepemilikan/
Number of Percentage ofShares Ownership
% Rp
AcrossAsia Ltd 959,976,602 55.10 479,988PT Reksa Puspita Karya 588,167,378 33.76 294,084PT Inti Anugerah Pratama 150,146,640 8.62 75,073Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% / Public with Ownership below 5% 43,877,287 2.52 21,939Jumlah / Total 1,742,167,907 100.00 871,084
31 Desember 2017/December 31, 2017 Jumlah/ Total
25. Tambahan Modal Disetor - Neto 25. Additional Paid in Capital – Net
31 Des/ 31 Des/Dec 31, Dec 31,
2018 2017Penawaran Umum Terbatas I dalam
Rangka Hak Memesan Efek Limited Public Offering in connectionTerlebih Dahulu 6,750 6,750 with Pre-Emptive Rights Issuance I
Premium from Exercise of WarrantAgio atas Pelaksanaan Waran Seri II 81 81 Series IIBeban Emisi Saham (10,460) (10,460) Stock Issuance CostsSelisih Nilai Transaksi Difference in Value
Restrukturisasi Entitas of Restructuring TransactionsSepengendali (8,591) (8,591) of Entities under Common Control
Tambahan Modal Disetor atas Paid-in Capital from Pengampunan Pajak 5,125 5,125 Tax Amnesty
Neto (7,095) (7,095) Net
26. Pendapatan 26. Revenues
2018 2017Jasa Langganan untuk Internet dan Subscription Fees for Internet and
Layanan Komunikasi Data 737,031 740,049 Data Communication ServicesPerangkat Komunikasi 41,007 87,246 Communication DevicesLain-lain 205,962 219,279 Others
984,000 1,046,574Potongan Penjualan (82,784) (64,111) Sales DiscountJumlah 901,216 982,463 Total
Pendapatan layanan komunikasi data terutama berasal dari pemasangan dan penyewaan jaringan dari jaringan distribusi dan penjualan peralatan akses jaringan korporasi.
Data communication services revenues are derived mainly from installation and rental line fees of the distribution network and selling equipment of corporate access network.
Pendapatan perangkat komunikasi merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan modem dan smartphone.
Communication devices revenue represent revenue from selling modem and smartphone.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
67 Paraf :
Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penjualan peralatan, biaya pemasangan dan jasa terkait lainnya.
Other revenues consist mainly of income from the sale of equipment, installation fee and other related services.
Rincian pendapatan berdasarkan hubungan pelanggan adalah sebagai berikut:
The details of revenue based on relationship of subscribers are as follows:
2018 2017
Pihak Berelasi (Catatan 30) 79,264 61,032 Related Parties (Note 30)Pihak Ketiga 821,952 921,431 Third PartiesJumlah 901,216 982,463 Total
Tidak terdapat pendapatan individu yang melebihi 10% dari pendapatan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.
There were no individual revenues which exceeded 10% of revenues for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.
27. Beban Layanan 27. Cost of Services
2018 2017Sewa Menara BTS 593,276 610,722 BTS Tower RentalPerizinan 272,431 316,837 Permits and LicensesPerangkat Komunikasi 49,241 106,763 Communication DevicesBeban Bandwith dan Beban Terkait Bandwidth Fees and Other
Jasa Internet Lainnya 31,701 27,479 Internet AccessLain-lain 120,230 146,569 OthersJumlah 1,066,879 1,208,370 Total
Tidak terdapat pembelian individu yang melebihi 10% dari pendapatan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.
There were no individual purchases which exceeded 10% of revenues for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.
28. Beban Penjualan 28. Selling Expenses Beban Penjualan 2018 2017 Selling Expenses
Komisi 96,597 87,781 CommissionsGaji dan Kesejahteraan Karyawan 58,047 58,287 Salaries and Employee BenefitsPromosi 21,231 66,479 PromotionPerjalanan dan Akomodasi 5,449 2,349 Travelling and AccommodationSewa 1,946 2,570 RentLain-lain 1,850 5,183 OthersJumlah 185,120 222,649 Total
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
68 Paraf :
29. Beban Umum dan Administrasi 29. General and Administrative Expense
2018 2017
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 113,039 109,853 Salaries and Employee BenefitsBeban Penurunan Nilai Piutang Usaha 102,471 6,814 Impairment of Trade ReceivablesBeban Penurunan Nilai Persediaan 76,536 -- Impairment of InventoriesHonorarium Tenaga Ahli 10,946 37,607 Professional FeesSewa 2,750 4,243 RentPerjalanan dan Akomodasi 2,162 2,633 Traveling and AccomodationAsuransi 1,823 4,014 InsurancePerbaikan dan Pemeliharaan 149 5,224 Repairs and MaintenanceLain-lain 5,196 9,182 OthersJumlah 315,072 179,570 Total
30. Transaksi dan Saldo dengan Pihak 30. Transactions and Balances with Berelasi Related Parties Perusahaan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
In its normal activities, the Company and Subsidiaries have transactions with related parties.
Entitas Anak Subsidiaries Perincian Entitas Anak Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 1.c.
The details of Subsidiaries have been disclosed in Note 1.c.
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates Perincian investasi pada entitas asosiasi diungkapkan dalam Catatan 8.
The details of investment in associates have been disclosed in Note 8.
Kompensasi Manajemen Kunci Key Management Compensation Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1.d. Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:
Key management personel of the Company are Board of Comissioners and Board of Directors as specified on Note 1.d. Salary and other short-term benefit expense or payable to key management are as follow:
2018 2017
Direksi 22,174 34,984 DirectorsDewan Komisaris 791 1,036 Board of Commissioners
Jumlah 22,965 36,020 Total
Transaksi Pihak Berelasi Transactions with Related Parties Rincian akun pihak berelasi adalah sebagai berikut: The details of the accounts and transactions with
related parties are as follows:
31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 ,2018 2017 2018 2017
Kas dan Setara Kas (Catatan 3) Cash and Cash Equivalents (Note 3)PT Bank Nat ionalnob u Tb k 4,310 6,376 0.06 0.05 PT Bank Nationalnobu Tbk
Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah
Percentage of Total RespectiveAssets/Liabilities
Total Aset/Liabilitas
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
69 Paraf :
31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 ,2018 2017 2018 2017
Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah
Percentage of Total RespectiveAssets/Liabilities
Total Aset/Liabilitas
Piutang Usaha (Catatan 4) Trade Receivables (Note 4)PT Ind onesia Med ia Televisi 13,376 1,241 0.19 0.01 PT Indonesia Media TelevisiPT Mahko t a Sen t osa Ut am a 6,593 2,970 0.09 0.02 PT Mahkota Sentosa UtamaPT Mat ahar i Put ra Pr im a Tb k 3,400 55 0.05 0.00 PT Matahari Putra Prima TbkPT Lip p o Cikarang Tb k 1,432 1,432 0.02 0.01 PT Lippo Cikarang TbkPT Koran Med ia Invest o r Ind onesia 1,421 1,216 0.02 0.01 PT Koran Media Investor IndonesiaPT Mult ip o lar Tb k -- 2,122 -- 0.02 PT Multipolar TbkLain -lain 1,928 2,539 0.03 0.02 OthersJumlah 28,150 11,575 0.40 0.09 Total
Aset Keuangan Lancar Lainnya (Catatan 5) Other Current Financial Assets (Note 5)PT Link Net Tb k -- 52,226 -- 0.43 PT Link Net Tbk
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang (Catatan 10) Long-Term Prepayment (Note 10)PT Link Net Tb k 30,206 30,846 0.43 0.26 PT Link Net Tbk
Piutang Pihak Berelasi Non-Trade Receivables fromNon-Usaha Related Parties
PT Ind onesia Med ia Televisi 168,447 -- 2.41 -- PT Indonesia Media TelevisiAcrossAsia Lt d d an /at au Af iliasi -- 633,700 -- 5.24 AcrossAsia Ltd and/or AffiliateJumlah -- 633,700 2.41 5.24 Total
Utang Usaha (Catatan 17) Trade Payables (Note 17)PT Link Net Tb k 235,206 96,393 4.15 1.50 PT Link Net TbkPT Visionet Dat a In t ernat ional 7,567 4,059 0.13 0.06 PT Visionet Data InternationalPT Mult ip o lar Techno logy Tb k 2,752 18,547 0.05 0.29 PT Multipolar Technology Tbk PT Ind onesia Med ia Televisi -- 12,213 -- 0.19 PT Indonesia Media TelevisiPT Visionet In t ernat ional -- 4,131 -- 0.06 PT Visionet InternationalLain -lain 6,681 10,749 0.12 0.17 Others
Jumlah 252,206 146,092 4.45 2.27 Total
Utang Sewa Pembiayaan (Catatan 20) Obligation Under Finance Lease (Note 20)PT Cip t ad ana Mult if inance 20,638 23,721 0.36 0.37 PT Ciptadana Multifinance
Liabilitas Keuangan Jangka Other CurrentPendek Lainnya - Utang Anjak Piutang Financial Liabilities - Factoring Payable
PT Cip t ad ana Mult if inance 9,000 95,000 0.16 1.48 PT Ciptadana Multifinance
Pinjaman Jangka Pendek (Catatan 15) Short-Term Loan (Note 15)PT Cip t ad ana Invest a Pr im a -- 492,090 -- 7.67 PT Ciptadana Investa Prima
Liabilitas Keuangan Jangka Other Non-CurrentPanjang Lainnya - Utang Anjak Piutang Financial Liabilities - Factoring Payable
PT Cip t ad ana Mult if inance 4,643 5,260 0.08 0.08 PT Ciptadana Multifinance
2018 2017 2018 2017
Pendapatan (Catatan 26): Revenue (Notes 26):Layanan Komunikasi Data Data Communication ServicesPT Link Net Tb k 37,886 30,731 4.20 3.13 PT Link Net TbkPT Ind onesia Med ia Televisi 24,770 3,932 2.75 0.40 PT Indonesia Media TelevisiLain -lain 28 113 0.01 0.01 Lain-lain Jumlah 62,684 34,776 6.96 3.54 Total
Perangkat Komunikasi Communication DevicesPT Link Net Tb k 16,571 25,676 1.84 2.61 PT Link Net TbkLain -lain 9 580 0.00 0.06 Lain-lain
Jumlah 16,580 26,256 1.84 2.67 Total
Beban Layanan Cost of ServicesPT Link Net Tb k 69,621 77,423 6.53 6.41 PT Link Net Tbk
Beban Lainnya Other ExpensesPT Link Net Tb k 24,797 -- 2.32 -- PT Link Net Tbk
Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah
Total
Revenue/Expenses
Pendapatan/Beban yang
Bersangkutan/
Percentage of Total Respective
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
70 Paraf :
2018 2017 2018 2017
Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah
Total
Revenue/Expenses
Pendapatan/Beban yang
Bersangkutan/
Percentage of Total Respective
Biaya Pengelolaan Administrasi Saham Shares Administration FeesLain -lain 108 108 0.03 0.06 Others
Beban Kesejahteraan Karyawan - Asuransi Employee Benefits - InsurancePT Lip p o General Insurance Tb k 925 213 0.29 0.12 PT Lippo General Insurance Tbk
Beban Bunga dan Pendanaan Lainnya Interest and Other Financing ChargesPT Cip t ad ana Mult if inance 6,550 8,035 2.21 1.90 PT Ciptadana MultifinancePT Cip t ad ana Invest a Pr im a 33,750 75,407 11.38 17.86 PT Ciptadana Investa Prima
Jumlah 40,300 83,442 13.59 19.76 Total
Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:
The relationship and nature of balances/transactions with related parties are described as follows:
No. Pihak Berelasi/ Related Parties
Hubungan dengan Perusahaan/Relationship
with the Company
Transaksi/Transactions
1 PT Lippo Cikarang Tbk Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Piutang Usaha/ Trade receivables
2
PT Lippo General Insurance Tbk
Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Asuransi Kesehatan/ Medical Insurance
3 PT Ciptadana Multifinance Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Anjak piutang dan sewa pembiayaan/ Factoring and leasing
4 PT Multipolar Technology
Tbk Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Pembelian peralatan elektronik/ Electronic equipment purchase
5 AcrossAsia Ltd Afiliasi sebagai pemegang
saham dan entitas induk/ Affiliate, shareholder and
parent
Pinjaman antar perusahaan/ Intercompany loan
6 PT Bank Nationalnobu Tbk Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Bank/ Cash in bank
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
71 Paraf :
No. Pihak Berelasi/ Related Parties
Hubungan dengan Perusahaan/Relationship
with the Company
Transaksi/Transactions
7 8
PT Koran Media Investor Indonesia PT Ciptadana Investa Prima
Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian/
Affiliate, common controlled entity
Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Piutang Usaha/ Trade receivables Pinjaman/ Loan
9 10 11
PT Indonesia Media Televisi PT Visionet Internasional PT Visionet Data Internasional
Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian/
Affiliate, common controlled entity
Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Piutang Usaha dan Utang Usaha/ Trade Receivables and Trade Payables Utang Usaha/ Trade Payables Utang Usaha/ Trade Payables
12 13 14
PT Link Net Tbk PT Matahari Putra Prima Tbk PT Mahkota Sentosa Utama
Entitas asosiasi/ Associate
Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian/
Affiliate, common controlled entity
Afiliasi karena di bawah
kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity
Piutang Usaha / Trade Receivables, Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Assets, Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates, Utang Usaha / Trade Payables, Layanan Broadband Internet Berlangganan dan Jaringan / Subscription Broadband Internet and Network Services Piutang Usaha/ Trade Receivables Piutang Usaha/ Trade Receivables
Saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000) terutama terdiri dari piutang usaha, piutang/utang antar perusahaan, utang usaha, beban akrual, pendapatan, honorarium tenaga ahli dan beban asuransi.
Account balances and transactions with other related parties (under Rp1,000 each) is mainly consist of accounts receivables, intercompany advances/loan, accounts payables, accrued expenses, revenues, professional fees and insurance expenses.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
72 Paraf :
Perusahaan menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp452 miliar dan menerima Rp221 miliar dari penyelesaian aset dari AcrossAsia Ltd (lihat Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).
The Company set a provision amounting to Rp452 billion as uncollectible receivables and receive Rp221 billion from settlement of assets of AccrossAsia Ltd (refer to Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income).
31. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing 31. Assets and Liabilities in Foreign Currency
Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/Foreign Currency Rupiah Equivalent
Aset AssetsKas dan Setara Kas USD 2,833 41,026 Cash and Cash EquivalentsPiutang Usaha USD 87 1,265 Trade ReceivablesAset Keuangan Lancar Lainnya USD 3 43 Other Current Financial AssetsUang Muka dan Aset Lain-lain USD 943 13,654 Advances and Other AssetsJumlah Aset 55,988 Total Assets
Liabilitas LiabilitiesPinjaman USD 102,719 1,487,478 LoansUtang Usaha USD 22,718 328,977 Account PayablesBeban Akrual USD 1,039 15,050 Accrued ExpensesUtang Sewa Pembiayaan USD 3,980 57,636 Obligations under Finance LeaseJumlah Liabilitas 1,889,141 Total LiabilitiesLiabilitas Neto (1,833,153) Net Liabilities
31 Des 2018/Dec 31, 2018
Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/Foreign Currency Rupiah Equivalent
Aset AssetsKas dan Setara Kas USD 5,300 71,803 Cash and Cash EquivalentsPiutang Usaha USD 87 1,184 Trade ReceivablesAset Keuangan Lancar Lainnya USD 4 59 Other Current Financial AssetsPiutang Pihak Berelasi Non-Usaha USD 46,774 633,700 Non-Trade Receivable from Related PartiesUang Muka dan Aset Lain-lain USD 1,609 21,799 Advances and Other AssetsJumlah Aset 728,545 Total Assets
Liabilitas LiabilitiesPinjaman USD 137,197 1,858,746 LoansUtang Usaha USD 23,111 313,104 Account PayablesBeban Akrual USD 1,227 16,626 Accrued ExpensesUtang Sewa Pembiayaan USD 6,005 81,349 Obligations under Finance LeaseJumlah Liabilitas 2,269,825 Total LiabilitiesLiabilitas Neto (1,541,280) Net Liabilities
31 Des 2017/Dec 31, 2017
32. Perjanjian dan Ikatan 32. Agreements and Commitments a. Menara Telekomunikasi dan Infrastruktur
Inbuilding Coverage a. Telecommunication Tower and Inbuilding
Coverage Infrastructure Sejak tahun 2013, PT I memiliki perjanjian sewa dengan berbagai penyedia menara telekomunikasi dan penyedia jasa penunjang telekomunikasi inbuilding coverage antara lain dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia,
Since the year 2013, PT I has lease agreements with various providers of telecommunication towers and providers of inbuilding coverage telecommunication service, among others, with PT Profesional Telekomunikasi Indonesia,
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
73 Paraf :
PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Centratama Menara Indonesia, PT Prima Wira Utama, PT Iforte Solusi Infotek, PT Permata Karya Perdana, PT Gametraco Tunggal, PT Era Bangun Jaya, PT Mac Sarana Djaya, PT Tara Telco Indonesia, PT Star Global Indonesia, PT Infrasia Investama, PT Wireless Network Indonesia, PT IBC Solutions, dan PT Adicipta Mediakom untuk menyewa sebagian ruang (space) pada menara telekomunikasi dan lahan untuk periode awal berkisar antara 5–10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5–10 tahun berikutnya. Perusahaan dan PT I telah memberitahukan pengakhiran terhadap perjanjian-perjanjian sewa tersebut di atas per tanggal 31 Desember 2018.
PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Centratama Menara Indonesia, PT Prima Wira Utama, PT Iforte Solusi Infotek, PT Permata Karya Perdana, PT Gametraco Tunggal, PT Era Bangun Jaya, PT Mac Sarana Djaya, PT Tara Telco Indonesia, PT Star Global Indonesia, PT Infrasia Investama, PT Wireless Network Indonesia, PT IBC Solutions, and PT Adicipta Mediakom to lease part of the room (space) in the telecommunications tower and land for initial period ranged from 5-10 years and can be extended to 5-10 years. The Company and PT I has informed the termination of the above mentioned lease agreements as of December 31, 2018.
b. PT Ciptadana Multifinance b. PT Ciptadana Multifinance
Pada bulan Juli 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas anjak piutang dalam bentuk anjak piutang with recourse sebesar Rp50.000 di PT Ciptadana Multifinance dengan periode fasilitas selama 6 (enam) bulan dengan tingkat suku bunga 16% per tahun. Pada saat itu Perusahaan menggunakan fasilitas anjak piutang tersebut dengan menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance. Pada bulan Januari 2016, fasilitas anjak piutang tersebut telah diperpanjang dan dibuka untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan direview setiap 6 (enam) bulan bulan sekali. Jangka waktu pembiayaan diberikan selama 180 (seratus delapan puluh) hari. Pada bulan Desember 2016, Perusahaan telah melunasi pembiayaan anjak piutang PT Ciptadana Multifinance yang diperoleh pada bulan Juli 2015. Pada bulan Mei 2017, Perusahaan kembali menjaminkan sebagian piutang usahanya untuk memperoleh pembiayaan anjak piutang dari PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp50.000 untuk selama 90 (sembilan puluh) hari dengan tingkat
In July 2015, the Company obtain factoring facility in the form recourse factoring amounting to Rp50,000 at PT Ciptadana Multifinance with 6 (six) months facility period and interest rate of 16% per annum. At that time the Company factors some of its trade receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring financing. In January 2016, the factoring facility has been extended to 10 (ten) years open facility with periodic review every 6 (six) months period. The term of financing is 180 (one hundred and eighty) days.
In December 2016, the Company has paid off the factoring financing from PT Ciptadana Multifinance which is obtained in July 2015. In May 2017, the Company again factors some of its trade receivables to obtained factoring financing from PT Ciptadana Multifinance amounting to Rp50,000 for 90 (ninety) days with an interest rate of 11.25% per annum. As of the
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
74 Paraf :
suku bunga 11,25% per tahun. Per tanggal laporan, fasilitas ini masih aktif digunakan dalam pembiayaan anjak piutang milik Perusahaan. Pada bulan Januari 2018, fasilitas anjak piutang mengalami perubahan ketentuan review dari setiap 6 (enam) bulan menjadi setiap 12 (dua belas) bulan. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat atas hutang anjak piutang sehingga tidak memiliki kewajiban apapun di Ciptadana Multifinance. Pada tahun 2012, FMN, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas sewa pembiayaan dari PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp23.121 dengan periode cicilan selama 4 (empat) tahun.
report date, this facility has been actively used for the company’s factoring financing purposes. In January 2018, the terms of review of the factoring facility has changed from every 6 (six) moths to every 12 (twelve) months. In July 2018, the Company made early repayment on debt factoring so the Company has no any obligation to Ciptadana Multifinance.
In year 2012, FMN, a subsidiary, obtained finance lease facilities from PT Ciptadana Multifinance amounted to Rp23,121 by installment over period of 4 (four) years.
Pada tahun 2012, FMN, Entitas Anak, menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp7.994, dalam bentuk anjak piutang with recourse. Pada Oktober 2014, fasilitas sewa pembiayaan dan fasilitas anjak piutang FMN, Entitas Anak dilakukan restrukturisasi dan penambahan fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp6.527 dengan suku bunga sebesar 16% per tahun.
In year 2012, FMN, a Subsidiary, factored some of its trade receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting to Rp7,994, in the form of recourse factoring. In October 2014, the finance lease facility and the factoring facility FMN, a Subsidiary, has restructured and has obtained an additional finance lease facility amounting Rp6,527 with 16% interest rate per annum.
Jenis barang modal untuk fasilitas sewa pembiayaan diatas adalah aset tetap. Per bulan September 2017, suku bunga atas fasilitas sewa pembiayaan dan fasilitas anjak piutang tersebut diatas telah diturunkan menjadi 14,5% per tahun. Per bulan April 2018, suku bunga kembali diturunkan menjadi 14% per tahun. Per bulan September 2018, suku bunga menjadi 15% per tahun. Saat ini suku bunga telah naik menjadi 17% per tahun sejak bulan November 2018. Pada bulan Mei 2017, FMN memperoleh fasilitas anjak piutang with recourse sebesar Rp45.000 di PT Ciptadana Multifinance selama 2 (dua) tahun dengan tingkat suku bunga 11,25% per tahun. FMN menjaminkan piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk pembiayaan anjak piutang sebesar Rp45.000 selama 90 (sembilan puluh) hari. Per tanggal pelaporan, fasilitas ini aktif digunakan untuk pembiayaan anjak piutang. Suku bunga yang berlaku saat ini adalah 15% per tahun.
Types of assets for the finance lease facilities are property and equipment. As per September 2017, interest rate of those finance lease facility and factoring facility have been lowered to 14,5% per annum. As per April 2018, the interest rate has lowered again to 14% per annum. Per September 2018, the interest rate raised to 15% per annum. Since November 2018, the interest rate has been raised to 17% per annum. In May 2017, FMN obtained factoring facility with recourse amounting to Rp45,000 from PT Ciptadana Multifinance for 2 (two) years with interest rate of 11.25% per annum. FMN factors receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring financing amounting to Rp45,000 for 90 (ninety) days. As per report date, this facility has been actively used for factoring financing purposes. The interest rate currently is at 15% per annum.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
75 Paraf :
Pada bulan September 2013, DNN, entitas anak, memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp5.000 dari PT Ciptadana Multifinance dengan jangka waktu pembiayaan 72 bulan dan tingkat suku bunga 15,5% per tahun. Pada September 2017, suku bunga diturunkan menjadi 14,5% per tahun. Pada bulan April 2018, suku bunga kembali diturunkan menjadi 14% per tahun. Pada bulan September 2018, suku bunga menjadi 15% per tahun.
In September 2013, DNN, a Subsidiary, obtained lease financing facility amounting to Rp5,000 from PT Ciptadana Multifinance for 72 months with interest rate at 15.5% per annum. In September 2017, the interest rate has been lowered to 14.5% per annum. As In April 2018, the interest rate has lowered again to 14% per annum. In September 2018, the interes rate raised to 15% per annum.
c. PT Century Tokyo Leasing Indonesia c. PT Century Tokyo Leasing Indonesia Pada bulan Juni 2015, PWU memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar USD7,700 dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia dengan cicilan per kuartal selama 60 bulan dengan tingkat suku bunga tetap 4,39% per tahun. Fasilitas tersebut telah digunakan di bulan Agustus dan November 2015, masing-masing sebesar USD3,225 dan USD4,474.
In June 2015, PWU obtained a finance lease facility amounting to USD7,700 from PT Century Tokyo Leasing Indonesia with quarterly installment for 60 months period with interest rate 4.39% per annum. The facility has been utilized in August and November 2015 respectively in the amount of USD3,225 and USD4,474.
d. PT Huawei Tech Investment d. PT Huawei Tech Investment
Pada tahun 2013, PT I menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Huawei Tech Investment dimana PT I setuju untuk membeli peralatan Broadband Wireless Access beserta layanannya dari PT Huawei Tech Investment. Pada bulan Juli 2015, terkait pembelian peralatan Broadband Wireless Access, Perusahaan dan PT I memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari pemasok perusahaan, PT Huawei Tech Investment, untuk jangka waktu 36 bulan.
In 2013, PT I entered to cooperation agreement with PT Huawei Tech investment where PT I agreed to purchase Broadband Wireless Access equipment and its services from PT Huawei Tech Investment. In July 2015, related to Broadband Wireless Access equipment purchases, the Company and PT I has obtained a long-term payment facility from supplier, PT Huawei Tech Investment, with a period of 36 months.
e. PT Mitsui Indonesia e. PT Mitsui Indonesia
Pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, PT I telah menandatangani perjanjian bersama-sama dengan PT Mitsui Indonesia (yang mewakili dan merupakan afiliasi dari Asia Pacific Mobile Pte Ltd) dan MMM, sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman kepada PT I. Pada 31 Desember 2018, besarnya pinjaman yang terutang sebesar Rp8.000.
In January 2016 until June 2017, PT I signed Loan Agreement with PT Mitsui Indonesia (which is on behalf and an affiliate of Asia Pacific Mobile Pte Ltd) and MMM, in connection with a loan facility of PT I. As of December 31, 2018, the amount of outstanding loan amounting to Rp8,000.
33. Gugatan Hukum 33. Litigation 1) Gugatan Arbitrase 1) Arbritration Pada tanggal 3 September 2008, APM (dahulu merupakan Entitas Anak), telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Astro All Asia Networks PLC (Tergugat I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia
On September 3, 2008, APM (formerly was a subsidiary of the Company), had filed a lawsuit to the District Court of South Jakarta against Astro All Asia Networks PLC (Defendant I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Defendant II), All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Defendant III), Measat
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
76 Paraf :
Networks FZ-LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent (Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya (Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No.: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL tertanggal 3 September 2008. Perusahaan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total sebesar USD1,500,000 (“Gugatan Perdata Indonesia”).
Satellite Systems SDN BHD (Defendant IV), Ralph Marshall (Defendant V), Sean Dent (Defendant VI), Nelia Concap Cion Molato (Defendant VII), Liza Tjondro (Defendant VIII), PT Adi Karya Visi (Defendant IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Defendant X), PT Karyamegah Adijaya (Defendant XI), PT Abadi Berkah (Defendant XII) and PT Direct Vision (Co-Defendant) with Register Number, No:1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL dated September 3, 2008. The Company is not a party in this lawsuit. APM filed the said lawsuit to claim for a total amount of USD1,500,000 (“Indonesian Proceedings”).
Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (“Putusan Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V.
An interim decision was ordered on May 13, 2009, with respect to the Indonesian Proceedings which rejected the challenges submitted by the Defendants I, II, III and V and said that the court is competent and has the jurisdictional powers to hear the matter (“Interim Decision”). Over such Interim Decision, the relevant defendant has made an appeal to Jakarta District Court on May 22, 2009, Defendant I, II, III and V.
Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut telah diajukan pernyataan banding oleh APM pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/PDT/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011.
Further on September 17, 2009, the District Court of South Jakarta had issued the decision with respect to the Indonesian Proceedings in the principle case. APM made an appeal against the said principle case decision at the Jakarta High Court on September 28, 2009. Against for both Petition for Appeal, the High Court of Jakarta had issued a Decision No: 587/PDT/2010/PT.DKI dated September 8, 2011.
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2012 dan APM menyatakan kasasi atas putusan banding terhadap Putusan Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013.
Whereas towards Jakarta High Court Decision, the Defendant I, II, III and V has made petition for cassation on the appeal decision on the Interim Injunction to Supreme Court on June 11, 2012 and APM has made petition for cassation on the appeal decision on the principal of the case to Supreme Court on October 25, 2013.
Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat
On October 6, 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (formerly known as AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
77 Paraf :
Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap APM, Perusahaan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), Singapura. Permohonan arbitrase sesuai Notice of Arbitration tertanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau kuantum merit (quantum merit) sebesar lebih USD245,000 kepada APM, Perusahaan dan DV berdasarkan pelaksanaan Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia.
Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) filed a Notice of Arbitration against APM, the Company and PT Direct Vision (“DV") under the rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in Singapore. The Notice of Arbitration, dated October 6, 2008 filed by Astro Group claimed payment of the sum of approximately USD245,000 by way of restitution and/or quantum merit by APM, the Company and DV pursuant to the Subscription and Shareholders Agreement dated March 11, 2005 (“SSA”), as well as damages for breach of Clause 17.6 of the SSA arising out of the Indonesian Proceedings.
Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan Arbitrase Interim”). Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut, Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i) bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
On May 7, 2009, SIAC issued an Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Interim Arbitration Award”). Astro Group has applied for the enforcement of the Interim Arbitration Award to the Chairperson of the District Court of Central Jakarta. On the said application, APM and DV submitted cancellation request to the District Court of Central Jakarta to decline the enforcement of Interim Arbitration Award. In the request, APM and DV stated: (i) that the disputes under the arbitration proceeding were only commenced at the SIAC by Astro Group on the October 6, 2008, which is after APM has filed the Indonesian Proceedings againts the Defendant at District Court of South Jakarta on September 3, 2008; (ii) that the disputes in the arbitration proceeding are not commercial disputes as stipulated in paragraph b of Article 66 the Arbitration Law No. 30 Year 1999; (iii) that the Interim Arbitration Award intervenes the rules of the Civil Procedure Regulation in Indonesia, and such Interim Arbitral Award cannot be enforced by the District Court of Central Jakarta.
Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat
On October 28, 2009, the Chairperson of the District Court of Central Jakarta held that the Interim Arbitration Award is beyond the authority and has intervened the Indonesian Proceedings, and ordered that the Interim Arbitration Award is non executable (Non Executorial), i.e. cannot be executed in Indonesia. The Non Executorial stipulation was later affirmed by the Supreme Court on February 24, 2010
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
78 Paraf :
dilaksanakan (Non Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010. Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tersebut, para pihak telah mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, dimana pada tanggal 17 Februari 2016, Mahkamah Agung telah mengirimkan surat Penerimaan dan Registrasi Nomor Perkara yang pada intinya menyatakan bahwa berkas perkara peninjuan kembali tersebut telah diterima dan di register dengan Nomor Perkara 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016. Pada tanggal 15 Desember 2016 Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No 26 K/Pdt.Sus-Arb/2016; yang amar nya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Astro Group dan menghukum Astro Group untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.
with registration No.01 K/Pdt.Sus/2010 and APM has received a copy of the certified decision of the Supreme Court in October 2010. Toward such Supreme Court Decision No. 01 K/Pdt.Sus/2010 dated February 24, 2010, the parties had submitted judicial review whereas on February 17, 2016, the Supreme Court had issued an Acceptance and Case Registration Number letter which formally stated that the case files for the judicial review has been submitted and registered under Case Number 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016. On December 15, 2016 the Company received notification letter from the Supreme Court No 26 K/Pdt.Sus-Arb/2016 which states that Astro Group’s application on the judicial review has been refused by the Supreme Court and punished Astro Group to pay the court fee in the amount of Rp3.
Pada tanggal 16 Februari 2010, Tribunal SIAC telah menerbitkan Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (didaftarkan dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 7 of 2010 tertanggal 18 Februari 2010) (“Keputusan Arbitrase Final”). Dalam Keputusan Arbitrase Final tersebut, Tribunal SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng untuk melakukan:
On February 16, 2010, SIAC issued the Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 7 of 2010 on February 18, 2010) (“Interim Final Award”) and ordered that APM, the Company and DV are jointly and severally liable in restitution, for the following amounts:
a) pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM103,334;
a) to Astro All Asia Network PLC, the sum of RM103,334;
b) pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD5,773; dan
b) to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD, the sum of USD5,773; and
c) pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD59,327.
c) to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, the sum of USD59,327.
Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perusahaan untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar USD608, GBP23 dan SGD65.
Further, in relation to the claims arising out of the Indonesian Proceedings, the Tribunal ordered that APM and the Company shall pay damages to Astro Nusantara International BV and Astro Nusantara Holdings BV in the amounts of USD608, GBP23 and SGD65.
Keputusan Arbitrase Final tersebut diperbaiki sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret 2010 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 14 tahun 2010 tertanggal 12 April 2010), yang perubahannya antara lain adalah perubahan nilai pembayaran restitusi
The Interim Final Award was amended as stipulated in the Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 dated March 23, 2010 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 14 of 2010 on April 12, 2010) in which, inter alia, the amount of restitution awarded to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC has been amended from
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
79 Paraf :
kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC semula sebesar USD59,327 menjadi sebesar USD59,459 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”).
USD59,327 to USD59,459 (“Amendment of Interim Final Award”).
Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April 2009 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara lain APM, Perusahaan dan DV diperintahkan untuk membayar biaya Preliminary Hearing tertanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 sebesar (apabila dikonversi ke dalam USD) kurang lebih USD600 (“Partial Costs Award”).
On February 5, 2010, SIAC issued a Further Partial Award and SIAC Award on Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 (registered at SIAC Registry Award as Award No.06 of 2010 dated February 10, 2010) in which APM, the Company and DV were ordered to pay the Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 in the amount of (if converted to the USD) approximately USD600 (“Partial Costs Award”).
Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 41 tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV untuk secara tanggung renteng melakukan:
On August 3, 2010, the arbitral tribunal of SIAC further issued a Final Award - Interests and Costs (registered at SIAC Registry Award as Award No. 41 of 2010 dated August 5,2010) (“Final Costs Award”) whereby APM, the Company and DV were held jointly and severally to:
a) pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM35,947;
a) pay interest to Astro All Asia Network PLC in the amount of RM35,947;
b) pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD1,397;
b) pay interest to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD in the amount of USD1,397; and
c) pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD14,532.
c) pay interest to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC in the amount of USD14,532.
Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran SIAC deposit sebesar SGD617 dan sebesar SGD151 terkait persidangan di London bulan September 2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus ditanggung APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng sebesar GBP730, SGD2,881, RM63 dan USD36.
The Final Cost Award apportioned the costs of arbitration and held APM, the Company and DV jointly and severally liable and paid to the SIAC the deposit in the amount of SGD617 and the amount of SGD151 in regard with the hearing in London in September 2009. The legal costs and disbursements in which APM, the Company and DV were jointly and severally liable are in the amount of GBP730, SGD2,881, RM63 and USD36.
Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan
The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated that the Company’s obligation to pay under the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are subject to enforcement in accordance with the relevant applicable laws and regulations in Indonesia within the jurisdiction of the Indonesian courts, as stipulated under the Article V of the New York Convention and paragraph c of Article 66, Article 70 and paragraph 18 General Explanation of Arbitration Law No. 30 year 1999. Since the object of the SSA, all the Company’s assets and the execution are governed by the laws of Indonesia, the enforcement of the
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
80 Paraf :
hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award shall comply with the laws and regulations of Indonesia.
Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu, sebagaimana masing-masing tercakup dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase tersebut.
The Arbitration Law stipulates that for the recognition and enforcement of an International Arbitral Award in Indonesia, it shall fulfill the provisions of the Arbitration Law, and the parties can request to have an arbitral award annulled upon the existence of certain conditions as set out in the Articles and Explanation of the Arbitration Law.
Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar bahwa putusan-putusan SIAC tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
On June 23, 2010, APM and DV filed the annulment claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award to the District Court of Central Jakarta with Case Register Number: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No.300”), provided that such Arbitration Awards have contravened with public policy, therefore those such Arbitration Awards shall not be enforced in Indonesia.
Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group.
The Defendant party in the Case No. 300 is Astro Group.
Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan yang diajukan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dimana terhadap putusan-putusan sela tersebut, saat ini telah dilakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam Risalah Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST Jo Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan surat pemberitahuan kepada DV bahwa Gugatan DV tidak dapat diterima di tingkat Mahkamah Agung.
Toward the Case No. 300, the Council of Judges has issued a court injunction, which mainly rules that the District Court of Central Jakarta is not authorized to examine the claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award, where it had been appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia on May 19, 2011, as stated under the Minute of Appeal Application Number 113/SRT.PDT.BDG/2011/ PN.JKT.PST in conjunction with Number 300/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. On 21 July 2014, the Central Jakarta District Court issued a notice to DV that the DV Claim could not be accepted at the level of the Supreme Court.
Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010.
Other than the Case No. 300, DV has also filed a claim toward Astro Group regarding “The Refusal to Issue The Executorial Toward The Final Arbitration Award” in Central Jakarta District Court with Case Register Number: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No. 301”), on June 23, 2010.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
81 Paraf :
Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang pada pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima.
On August 25, 2011, the Central Jakarta District Court has issued the Decision on Case No. 301, which mainly ruled that the DV Claim could not be accepted.
Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan gugatan DV tidak dapat diterima oleh karena dinilai prematur (belum saatnya diajukan) dengan telah dicabutnya Surat Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional Terkait dengan Perkara SIAC Arbitration No. 062/08 tertanggal 9 Juni 2010 oleh Astro Group (Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final) melalui surat pencabutan tertanggal 26 Agustus 2010.
In one of the legal considerations given by the panel of judges in its decision has stated that the DV claim could not be accepted because it was considered premature (imperfect time of submission) by the revocation of Letter of Application for Executorial Injunction of Final Arbitration Award Related to the SIAC Arbitration Case No. 062/08 dated June 9, 2010 by Astro Group (Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award) through their revocation letter dated August 26, 2010.
Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST.Jo Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
On September 9, 2011, through the letter No. Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV has submitted the memory of appeal toward Central Jakarta District Court Decision dated August 26, 2011, as stated in the Letter of Appeal Application No.67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. in conjunction with Number: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
Berdasarkan pemberitahuan infomasi perkara Mahkamah Agung yang didapat melalui situs resmi Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id/id, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh DV atas kasus Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST telah ditolak. Perusahaan masih menunggu dikirimkannya Salinan Putusan resmi dari pengadilan.
Based on the notification on the official website of the Supreme Court www.mahkamahagung.go.id/id, the petition of appeal that submitted by DV on case No. 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST has been rejected. The Company is waiting to receive the Official Decision from the court.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada penasehat hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menolak upaya banding DV terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
Up to the date of the completion of these consolidated financial statements, there is no formal written decision issued by the Supreme Court and already formally notified by Central Jakarta District Court to DV (and/or its lawyer), which stated that the Supreme Court has already rejected DV’s appeal against Central Jakarta District Court Decision on case No. 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur (penetapan untuk dapat dilaksanakannya) atas Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Indonesia, yang dikeluarkan oleh
It is necessary to be noted that up until today, there are no order for the executorial (order to enforce an award) toward Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award, that has been issued by the Head of District Court of Central Jakarta in Indonesia, as such order for executorial
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
82 Paraf :
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana syarat eksekuatur tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66 (d) UU Arbitrase.
requirements is stipulated by Article 66 (d) of Arbitration Law.
Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009 jo Nomor : 16 Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo Nomor 14 tahun 2010 jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Putusan SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial Award), Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final dan Final Cost Award (seluruhnya disebut Putusan SIAC) dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur) di Indonesia.
Whereas on September 11, 2012, the Central Jakarta District Court has rendered an Order on International Arbitration Award based on No. 32 year 2009 jo No. 16 year 2010 jo No. 07 year 2010 jo No. 14 year 2010 jo No. 41 year 2010 states that SIAC Award dated October 3, 2009 (Further Partial Award), Partial Cost Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award,and Final Cost Award (all referred to as SIAC Awards) cannot be executed (Non Exequator) in Indonesia.
Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t de action), serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum. Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.
Based on legal consideration given by the Central Jakarta District Court, the said SIAC Awards cannot be enforced or executed because such SIAC Awards were in the form of intervention by the foreign jurisdiction (international arbitration) to the judicial jurisdiction in Indonesia, which obviously forbid by pervailing laws and regulations in Indonesia (vide Article 3 paragraph (2) Law No. 48 of 2009 concerning on Judicial Power violating the procedural law priciples in Indonesia (principle of “Poin’t de Interest Poin’t de action”), and violating the principle of “Audi et Alteram Partem”, therefore the said SIAC Awards can be considered against the public order. Against the Order of Non Executorial dated September 11, 2012, Astro Group has submitted a petition for Cassation to the Supreme Court on September 25, 2012. Toward the petition, on 26 March 2013 the Supreme Court has rendered a Decision No : 877 K/Pdt.Sus/2012 that refused the petition for cassation of Astro Group.
Manajemen berdasarkan anjuran dari penasehat hukum menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas Keputusan Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perusahaan MR & Partners telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
The management is of the opinion that based on the Company’s legal advisor’s advice, the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are a continuance of the Interim Arbitral Award. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, has concluded that the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award could not be enforced in Indonesia, and moreover, the Company is not legally liable for the execution of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award under the applicable laws of Indonesia.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
83 Paraf :
Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas Permohonan secara ex-parte dari Astro Group sebelumnya tersebut, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari: Preliminary Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal 16 Februari 2010 , dan Final Cost Award di Singapura tertanggal 3 Agustus 2010 (“Pelaksanaan Eksekusi Putusan”). Pada tanggal 24 Maret 2011 Astro Group meminta pelaksanaan Putusan SIAC di Singapura (“Perintah Pelaksanaan Putusan”). Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perusahaan di Singapura mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap Perintah Pelaksanaan Putusan yang diperoleh oleh Astro Group. Permohonan Perusahaan tersebut diterima oleh High Court Singapore, High Court Singapore mengesampingkan Perintah Pelaksanaan Putusan dan pada saat yang bersamaan memperkenankan Perusahaan untuk mengajukan permohonan keberatan atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan.
On August 5, 2010 and September 3, 2010, the High Court of Singapore upon the Astro Group’s ex-parte application issued enforcement orders for the execution of five SIAC Awards which consist of the Preliminary Award dated 7 May 2009, Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Cost Award dated February 5, 2010, Interim Final Award dated February 16, 2010, and Final Cost Award in Singapore dated August 3, 2010 (the “Enforcement Orders”). On March 24, 2011, the Astro Group entered judgments in Singapore in terms of the SIAC Awards (the “Enforcement Judgments”). On May 3, 2011, the Company’s lawyers in Singapore applied to set aside the Enforcement Judgments obtained by the Astro Group. The Company’s applications were successful; the Singapore High Court set aside the Enforcement Judgments and at the same time, allowed the Company to file its applications to challenge the Enforcement Orders.
Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.
Against the Order of Non Executorial dated September 11, 2012, Astro Group has submitted a petition for Cassation to the Supreme Court on September 25, 2012. Toward the petition, on 26 March 2013 the Supreme Court has rendered a Decision No : 877 K/Pdt.Sus/2012 that refused the petition for cassation of Astro Group.
Perusahaan mengajukan permohonan lanjutan pada 12 September 2011 untuk mengesampingkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan. Astro Group juga mengajukan banding atas pengesampingan Perintah Pelaksanaan Putusan. Kedua upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan Perusahaan atas pelaksanaan eksekusi dari SIAC Awards telah disidangkan di Singapore High Court pada tanggal 23-25 Juli 2012.
The Company filed the further applications on September 12, 2011 to set aside the Enforcement Orders. The Astro Group also appealed against the setting aside of the Enforcement Judgments. Both the Astro Group’s appeals and the Company’s applications to set aside the Enforcement Orders were heard in the Singapore High Court on July, 23- 25, 2012.
Pada tanggal 23 Oktober 2012, Singapore High Court memberikan putusan sebagai berikut : (i) menolak Permohonan Banding dari Astro Group dan (ii) menolak Permohonan atas Keberatan atas pelaksanaan putusan SIAC dari Perusahaan. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Singapore Court of Appeal. Astro Group menarik permohonan nya atas permohonan izin banding kepada High Court dan diperintahkan untuk membayar biaya kepada Perusahaan, Sidang
On October 23, 2012, the Singapore High Court released its decision (i) dismissing the Astro Group’s Appeals (against the setting aside of the Enforcement Judgments) and (ii) dismissing the Company’s applications to set aside the Enforcement Orders. The Company then filed an appeal to the Singapore Court of Appeal. The Astro Group withdrew its application for leave to appeal against the dismissal of their appeals by the High Court, and was ordered to pay costs to the Company. The
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
84 Paraf :
permohonan banding tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 April 2013. Perusahaan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura.
Company’s appeal was heard from April 10 – 12, 2013. The Company and the Astro Group were represented by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyers.
Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court of Appeal mengabulkan sebagian permintaan Perusahaan, yang mana diantaranya biaya perkara akan dibayar oleh Astro Group dan memutuskan bahwa kelima SIAC Awards yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perusahaan dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”) di SIAC untuk perkara Arbitration No. 62 of 2008, tidak dapat dilaksanakan di Singapura oleh pihak ke-enam sampai dengan ke-delapan dari Pihak Astro diatas yaitu Astro All Asia Networks PLC. Measat Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak Astro Yang Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase dengan Termohon (termasuk dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan keberatan yang diajukan berulang kali oleh Perusahaan atas penambahan pihak tersebut.
In a judgment released in the evening of October 31, 2013, the Singapore Court of Appeal allowed the Company’s appeal in part, with costs to be paid by the Astro Group. The Court held that the five SIAC Awards previously made against PT Ayunda Prima Mitra, the Company and PT Direct Vision, respectively (“Respondent Parties”) in SIAC Arbitration No. 62 of 2008 were not enforceable in Singapore by the 6th to 8th of the Astro Group parties above i.e. Astro All Asia Networks PLC, Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd and All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (the “Added Astro Companies”). The Added Astro Companies had not been party to the arbitration agreement with the Respondent Parties (including the Company) but were nonetheless joined to the arbitration by the Arbitral Tribunal purporting to invoke its powers under Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, against the repeated protests of the Company.
Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD250.000 yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon berdasarkan SIAC Awards, hanya sejumlah yang terdiri dari USD608, GBP23 dan SGD65 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perusahaan. Perusahaan telah membayar Jumlah Putusan kepada pihak pertama sampai pihak kelima dari Pihak-Pihak Astro. Perusahaan dan Astro Group telah melaksanakan persidangan pada tanggal 9 September 2014 di hadapan (Singapore) Court of Appeal, dihadiri oleh Queen’s Counsel masing-masing dan pengacara Singapura, untuk memperjelas antara lain pelaksanaan Awards (Putusan SIAC) lainnya. The Singapore Court Appeal, dalam keputusan tanggal 11 September 2014, menjelaskan dan menegaskan bahwa sisa (lebih dari 99%) dari jumlah yang sebelumnya telah diperintahkan (oleh Tribunal) yang harus dibayar kepada Astro Group tidak dapat diberlakukan, dan tidak perlu dibayar oleh Perusahaan. Satu-satunya biaya yang dibayarkan
The practical effect of the Singapore Court of Appeal’s judgment is that out of the collective sum of over USD250,000 previously ordered to be paid by the Respondent Parties under the SIAC Awards, only the sums of USD608, GBP23 and SGD65 (the “Enforceable Sums”) are enforceable against the Company, in Singapore. The Company has paid the Enforceable Sums to the 1st to 5th of the Astro Group parties. The Company and the Astro Group had a hearing on September 9, 2014 before the Court of Appeal, attended by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyers, to clarify inter alia the enforceability of the other Awards (SIAC Awards). The Singapore Court of Appeal has, in a decision dated September 11, 2014, clarified and confirmed that the remainder (over 99%) of the sum that had previously been ordered (by the Tribunal) to be paid to the Astro Group is not enforceable, and need not be paid by the Company. The only sums payable to the 1st to 5th of the Astro Group parties are the sums of USD608, GBP23 and SGD65, which have already
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
85 Paraf :
kepada pihak 1 sampai dengan pihak 5 dari Astro Group adalah sejumlah USD608, GBP23 dan SGD65, dan telah dibayar oleh Perusahaan pada bulan November 2013. Perusahaan telah mengajukan permohonan sejumlah biaya hukum (legal) dari sidang Juli 2012 dan April 2013 kepada Singapore Court of Appeal, yang mana akan dikaji oleh pengadilan (Court of Appeal). Sidang permohonan tingkat pertama atas biaya hukum (legal) tersebut dilaksanakan dihadapan Assistant Registrar pada tahun 2015. Yang kemudian disidangkan kembali dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi Belinda Ang yang memutuskan untuk memberikan Perusahaan sebesar SGD625 yang dibayarkan oleh Pihak Astro pada bulan Maret 2016. Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas aset Perusahaan sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam Injuction bahwa Perusahaan tidak dilarang untuk melakukan transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal. Pada tanggal 20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction tersebut tidak berlaku sejak tanggal Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian, Perusahaan bebas untuk berurusan dengan asetnya.
been paid by the Company in November 2013. The Company has applied for the amount of its legal costs of the July 2012 and April 2013 hearings before the Court of Appeal to be assessed by the court. The applications were heard at first instance by an Assistant Registrar in 2015. Upon review by High Court Judge Justice Belinda Ang, the Company was awarded costs of SGD625 in total, which werepaid by the Astro Parties in March 2016. On July 8, 2011, the High Court of Singapore issued an Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide Order (“Injunction”), limiting the Company’s dealings with assets up to the amount stated in the Injunction. One important exception to the Injunction is that the Company is not prohibited from dealing with or disposing of any of its assets in its ordinary and proper course of business. On January 20, 2014, the High Court declared that the injunction ceased to be operative with effect from the date of the Judgment dated October 31, 2013. As such, the Company is free to deal with its assets.
Perusahaan juga telah memohon ke (Singapore) High Court terhadap kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Astro kepada Perusahaan, sebagai akibat dari adanya Putusan Mareva diperoleh oleh Astro Group kepada Perusahaan dalam perjalanan proses Singapore Court, Sidang telah dilaksanakan dalam 4 sesi yaitu pada bulan September 2014, Januari 2015 Agustus 2015 dan September 2015. Permohonan yang diajukan Perusahaan ditolak pada bulan Maret 2016, tetapi Perusahaan telah mengajukan banding ke Court of Appeal dan permohonan banding atas keputusan tersebut ditolak pada tanggal 10 Februari 2017. Perusahaan diperintahkan untuk membayar biaya hukum kepada pihak Astro, yang akan dikaji apabila tidak setuju. Pada atau sekitar tanggal 5 Mei 2017, Perusahaan setuju untuk membayar sejumlah USD46,774 kepada pihak Astro sebagai biaya hukum mereka, dan Perusahaan telah membayar seluruh biaya hukum tersebut pada bulan September 2017.
The Company has also applied to the Singapore High Court for an order that the damages arising from the Mareva Injunction obtained by the Astro Group against the Company in the course of the Singapore Court proceedings, to be paid by the Astro Parties to the Company, be assessed. The hearing was heard over 4 sessions in September 2014, January 2015, August 2015 and September 2015. The Company application was dismissed in March 2016, and its appeal to the Court of Appeal was dismissed on 10 February 2017. The Company was ordered to pay legal costs to the Astro Parties, to be assessed if not agreed. On or about 5 May 2017, the Company agreed to pay the sum of USD46,774 to the Astro Parties as their legal costs, which all costs have been paid in September 2017.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
86 Paraf :
Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara Perusahaan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal 1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perusahaan untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option tersebut harus diletakkan pada akun bank Perusahaan yang ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan. Sidang pokok perkara atas permohonan Astro Group untuk mengubah Injunction ini ditunda. Menindaklanjuti keputusan Court Appeal, Astro Group telah mengajukan permohonan untuk, dan telah dikabulkan untuk menarik permohonan mereka atas variasi dari Putusan Mareva. Pada 2 September 2014, pengadilan Singapura memerintahkan biaya hukum sebesar SGD5 yang harus dibayar oleh Pihak Astro kepada Perusahaan.
In July 2012, the Astro Group applied to vary the Injunction, in relation to an Option between the Company and Asia Link Dewa Ltd (the “Option”). On August 1, 2012, the High Court of Singapore made an interim order, without prejudice to the Company’s rights to contest the application, for the payment of any monies from the exercise of the Option into the Company’s bank account in Singapore, if the Option is indeed exercised. The substantive hearing of the Astro Group’s application to vary the Injunction was adjourned. Following the Court of Appeal’s decision, the Astro Group has have applied for, and been granted leave to withdraw their application for the variation of the Injunctions. On September 2 , 2014, the Court ordered legal costs of SGD5 to be paid by the Astro Parties to the Company.
Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perusahaan, yaitu AcrossAsia Limited, pemegang 55,11% saham dalam Perusahaan, yang berkedudukan di Hongkong, telah menerima Putusan Garnishee Order To Show Cause dari High Court of Hong Kong. Sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juli 2011 di Bursa Efek Hong Kong, Putusan Garnishee Order To Show Cause berisi perintah untuk tidak dibayarkannya utang-utang AAL yang telah timbul atau jatuh tempo kepada Perusahaan (”Utang”). Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show Cause tersebut AAL dijadwalkan untuk menghadiri sidang permohonan dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011. Di dalam sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada Astro Group senilai dengan jumlah utang Perusahaan kepada Astro Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Garnishee Order To Show Cause tersebut.
On July 25, 2011, the Company’s Shareholders, i.e. AcrossAsia Limited, holder of 55.11% of shares in the Company, domiciled at Hong Kong, has received the Garnishee Order To Show Cause from the High Court of Hong Kong. As stated in the AAL’s Information Disclosure dated July 26, 2011 in Hong Kong Stock Exchange, the Garnishee Order To Show Cause ordered that all AAL’s existing debts or in due date shall not be paid to the Company (”Debts”). Furthermore, based on the Garnishee Order To Show Cause, on August 17, 2011, AAL was scheduled to attend before the court in the application hearing by Astro Group. In the said hearing, Astro Group requested that AAL shall pay the Debts, or part of the Debts to Astro Group up to the amount of the Company’s Debts to Astro Group, including all cost related with the Garnishee Order To Show Cause.
Putusan oleh Deputy High Court Judge Lok pada 21 Maret 2012, Pengadilan menyatakan bahwa AAL harus membayar utang kepada Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih berlangsung (“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong”).
In a decision of Deputy High Court Judge Lok on March 21, 2012, the Court ordered AAL to pay the Loan into the Court pending the resolution of the Hong Kong proceedings (“Payment Into Court Order”).
AAL mengajukan pernyataan banding atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan Banding AAL ditolak oleh Court of
AAL submitted an appeal to the Court of Appeal against the Payment Into Court Order and the appeal hearing took place on August 3, 2012. The appeal was unsuccessful, and therefore on September 7,
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
87 Paraf :
Appeal Hong Kong dan oleh karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL mengajukan permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan Mahkamah Agung Hong Kong. Permohonan izin untuk kasasi disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2012 tetapi karena alasan dibawah ini ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
2012, AAL took out a further application for leave to appeal to the Court of Final Appeal. The leave application was due to be heard on October 31, 2012 but for reasons set out below, was adjourned sine die.
Dengan adanya Putusan BANI (sebagaimana disebut dibawah ini pada paragraf 2 (c) dibawah ini), pada tanggal 24 September 2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk melepaskan penundaan persidangan atas Garnishee Proceeding (dipercepat sidangnya) dan juga membatalkan Putusan Garnishee to Show Cause. Permohonan-permohonan tersebut disidangkan pada tanggal 27 September 2012, pada saat sidang Deputy High Court Judge Lok memerintahkan penundaan atas proses Garnishee Proceedings dilepaskan. Pada saat sidang, Astro Group meminta kepada Pengadilan untuk menentukan tanggal pembayaran sehingga AAL dapat memenuhi ketentuan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan (Hong Kong), namun Pengadilan tidak memberikan ketentuan tanggal pembayaran dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus tersebut. Sedangkan atas permohonan yang lain diatas telah disidangkan pada tanggal 9 – 13 September 2013.
Due to the BANI Award (as mentioned in paragraph (2)(c) below), on September 24, 2012, AAL made an application to the Court for an order to discharge the Payment Into Court Order and a further application for an order to lift the stay of the Garnishee Proceedings and to discharge the Garnishee Order to Show Cause. The said applications were heard by the High Court on September 27, 2012, at which Deputy High Court Judge Lok ordered that the stay in respect of the Garnishee Proceedings be lifted. At this hearing, the Astro Group requested the Court to fix a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, but the Court did not impose a timetable in light of the then recent developments. As to the other applications made by AAL, the hearing was fixed for September 9 to 13, 2013.
Dengan adanya Putusan BANI tersebut, permohonan AAL atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Due to the BANI Award, AAL’s application for leave to appeal to the Court of Final Appeal in relation to the Payment Into Court Order was adjourned sine die with liberty to restore.
Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon dan mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan Perusahaan untuk menghentikan AAL dan Perusahaan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan dengan PKPU proses (mengacu pada bagian 2(e) dibawah ini) tanpa persetujuan dari Pengadilan.
On January 24, 2013, the Astro Group applied and obtained an anti-suit injunction against AAL and the Company to restrain them from taking further steps in the PKPU proceedings (referred to in section 2(e) below) without the Court’s permission.
Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal kepada AAL untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya jangka waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013.
On February 4, 2013, the Court set down a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, and ordered AAL to make the payment within 14 days (i.e. by February 18, 2013). Subsequently, this deadline was extended to March 7, 2013.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
88 Paraf :
Pada tanggal 18 Januari 2012, Perusahaan mengajukan permohonan, antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders dan HK Judgment (“Permohonan Pengesampingan di HK”).
On January 18, 2012, the Company made applications seeking, inter alia, to set aside the HK Orders and the HK Judgment (the “HK Setting Aside Application”).
Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan lebih lanjut agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan di HK ditunda sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan. Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012 oleh Deputy High Court Judge Lok.
In the meantime, the Astro Group made a further application seeking to stay the hearing of the HK Setting Aside Application pending resolution of the matter in Singapore. Such application was granted by Deputy High Court Judge Lok on March 15, 2012.
Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, pihak Astro Group mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK dan permohonan atas Garnishee Proceeding disidangkan pada waktu yang bersamaan. Deputy High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final dari Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan Garnishee Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong mengusulkan untuk memeriksa kembali masalah ini pada sidang arahan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan maksud untuk memutuskan apakah Permohonan Pengesampingan di HK harus didengar pada saat pemeriksaan substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal 11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang dari garnishee proceeding dan tidak membahas usulan waktu untuk sidang Permohonan Pengesampingan di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal 13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu untuk sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari (yakni sejak tanggal 9 hingga 18 September 2013) serta membuat consequential orders terhadap garnishee order tetapi tidak terkait dengan sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK. Garnishee Proceedings disidangkan sejak tanggal 9 hingga 19 September 2013, dan keterangan penutup akan disidangkan 19 September 2013.
At the hearing on September 27, 2012, the Astro Group proposed that the HK Setting Aside Application be dealt with and heard together with the Garnishee Proceedings. Deputy High Court Judge Lok was reluctant to direct a composite hearing before receiving a final judgment from the Singapore Courts, preferring that the garnishee proceedings be heard first. The Hong Kong Court proposed to re-visit this issue at the direction hearing held on March 11, 2013 with a view to deciding whether the HK Setting Aside Application should also be heard at the substantive hearing of the garnishee proceedings. At the hearing on March 11, 2012, the Hong Kong Court dealt with the hearing of the garnishee proceedings and did not deal with the proposed timing for hearing of the HK Setting Aside Application. Similarly, at the directions hearing on June 13, 2013, the Hong Kong Court extended the time for the hearing of the garnishee proceedings from 5 to 8 days (that is from September 9 to 18, 2013) as well as making consequential orders for the garnishee proceedings but did not deal with the hearing of the HK Setting Aside Application. The garnishee proceedings were heard from September 9 to 19, and closing submissions were heard on September 19, 2013.
Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong mengeluarkan putusan sehubungan dengan garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). Dalam Garnishee Judgment, High Court Hong Kong memutuskan bahwa garnishee order nisi dijadikan absolut. Pada tanggal 28 November 2013, Perusahaan memberikan Pemberitahuan Banding Garnishee Judgment. Seperti yang dinyatakan dibawah ini. Sidang atas Banding Garnishee Judgment belum dan tidak akan dilaksanakan sampai sidang Permohonan Pengesampingan di HK disidangkan.
On October 31, 2013, the High Court of Hong Kong delivered its decision in respect of the garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). In the Garnishee Judgment, the High Court of Hong Kong ordered that the garnishee order nisi be made absolute. On November 28, 2013, The Company served a Notice of Appeal against the Garnishee Judgment. As set out below, the appeal of the Garnishee Judgment has not and will not be heard until after the hearing of the appeal in the HK Setting Aside Application proceedings.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
89 Paraf :
Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut diatas, Perusahaan mendaftarkan permohonan di High Court of Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan atas HK Judgement, mohon untuk penundaan eksekusi atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan tersebut disidangkan dihadapan Hakim Mimmie Chan pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan pada kesimpulan persidangan, Pengadilan mengabulkan permohonan Perusahaan dan memerintahkan penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada penundaan esekusi dan Pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan dihadapannya (mengenai Permohonan Penyampingan dI HK), dia percaya bahwa Perusahaan memiliki harapan yang bagus didalam persidangan tersebut.
On November 29, 2013, as a result of the Singapore Court of Appeal Judgment referred to above, the Company filed an application in the High Court of Hong Kong seeking an order that pending determination of the HK Setting Aside Application, there be a stay of execution of the Garnishee Order Absolute. The application was heard by the Honourable Mimmie Chan on 23 and 24 January 2014, and at the conclusion of the hearing, the Court acceded to the Company’s application and ordered that there be a stay of execution of the garnishee order absolute pending determination of the HK Setting Aside Application. No conditions were imposed on the stay of execution and the Court stated that on the basis of the matters raised in the hearing before her, she believed that the Company had good prospects of success in the HK Setting Aside Application.
Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan dari Hakim Chan J untuk Pengadilan Banding. Pada tanggal 21 Maret 2014 dilaksanakan persidangan atas banding tersebut dan sidang dipimpin oleh Hakim Chan J, dimana beliau menolak permohonan dari Astro dan menyatakan bahwa beliau tidak setuju (dengan permohonan Astro). Selanjutnya, Hakim Chan J juga menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan permohonan banding Astro dapat berhasil. Sebagai hasil dari putusan Hakim Chan J untuk menolak permohonan banding, pada tanggal 4 April 2014, Astro mengirimkan langsung surat panggilan kepada Court of Appeal (setingkat pengadilan tinggi) untuk mengajukan izin banding atas putusan dari Hakim Chan. Pada tanggal 25 Juni 2014, Perusahaan menerima putusan tertulis dari Court of Appeal yang diputuskan oleh dua hakim tinggi; yang mana menolak permohonan izin banding Astro. Dalam Putusan Court of Appeal dikatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Astro tidak dapat diterima dan tidak terdapat kesuksesan (dalam persidangan). Court of Appeal juga menyatakan bahwa akan tidak baik jika dalam Putusan Singapore Court of Appeal yang menyatakan bahwa arbitration awards sudah tidak berlaku, tapi Astro masih dapat melaksanakan putusan pengadilan Hong Kong dengan dasar atas putusan arbitrase yang sama, yang dibuat tanpa jurisdiksi.
On February 7, 2014, Astro issued a summons seeking leave to appeal the order of Chan J. to the Court of Appeal. On March 21, 2014, Astro’s application for leave to appeal to the Court of Appeal was heard by Chan J who dismissed the application, stating that she was not satisfied that her decision was plainly wrong. Further, Chan J stated that she was not satisfied that Astro’s proposed appeal had reasonable prospects of success. As a result of Chan J decision to refuse leave to appeal, on April 4, 2014, Astro issued a summons seeking leave to appeal directly from the Court of Appeal in Hong Kong. On June 25, 2014, in a written judgment, a two member Court of Appeal refused Astro leave to appeal and dismissed the application, as the Court of Appeal was not satisfied that Astro had a reasonable prospect of success. The Court of Appeal stated that it would be remarkable if, despite the Singapore Court of Appeal judgment on the invalidity of the arbitration awards, Astro was still able to enforce a judgment in Hong Kong based on the same arbitration awards that were made without jurisdiction.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
90 Paraf :
Perusahaan memproses Permohonan Pengesamping di HK dan sidang telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Desember 2014. Dengan tidak mengindahkan Putusan Singapore Court of Appeal atas perkara Civil Appeal Nos. 150 and 151 of 2012, pada 17 Februari 2015, High Court Hong Kong tingkat pertama memutuskan untuk menolak permohonan perpanjangan waktu untuk mengesampingkan perintah dan putusan melaksanakan putusan arbitrase di Hong Kong, selanjutnya Perusahaan tidak dapat mengacu pada Pasal 44 (2) dari Ordonansi Arbitrase untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut (Setting Aside Decision). Pada tanggal 2 Maret 2015, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meminta petunjuk apakah izin permohonan banding diperlukan sehubungan dengan Setting Aside Decision, dan atau tidak diperlukan. Perusahaan telah memohonkan izin permohonan banding kepada Pengadilan. Perusahaan juga telah mohonkan untuk memperpanjang penangguhan eksekusi atas putusan garnishee absolute sampai dengan diputuskannya permohonan HK Setting Aside Decision dan pengurangan pembayaran biaya kepada Astro. Sidang mengenai hal telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015. Karena sidang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari sebagaimana yang telah di alokasikan, Pengadilan menyarankan agar Astro mengajukan permohonan tertulis pada tanggal 23 Oktober 2015 (yang telah dilakukan) dan First Media serta AcrossAsia Ltd pada tanggal 2 November 2015. Pada tanggal 8 Desember 2015, Pengadilan Tinggi memutuskan hal-hal tersebut diatas yaitu meluluskan permohonan izin banding First Media kepada Court of Appeal, memberikan perpanjangan penangguhan eksekusi atas putusan garnishee absolute sampai dengan diputuskannya permohonan HK Setting Aside Decision dan memberikan pengurangan pembayaran biaya kepada Astro. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi berdasarkan peraturan tidak berwenang apapun untuk eksekusi atas putusan Garnishee Order secara mutlak. Pada tanggal 5 Desember 2016, Pengadilan Banding Hongkong menolak permohonan Perusahaan melawan HK Setting Aside. Pada tanggal 3 Januari 2017, Perusahaan mengajukan banding kepada Court of Appeal (mengajukan A Notice of Motion). Pada tanggal 29 Maret 2017, Court of Appeal menolak permohonan banding tersebut. Pada
The Company filed its evidence in the HK Setting Aside Application and the hearing took place between 8 – 10 December 2014. Notwithstanding the decision of the Singapore Court of Appeal in Civil Appeal Nos. 150 and 151 of 2012, on February 17, 2015, the High Court of Hong Kong at first instance decided not to extend the time for the Company to apply to set aside the orders and judgment enforcing the Awards in Hong Kong and, further, that the Company could not rely on Section 44(2) of the Arbitration Ordinance to resist enforcement of the arbitration awards as mentioned above (Setting Aside Decision). On March 2, 2015, the Company applied for a direction from the Court as to whether leave to appeal was required in respect of the Setting Aside Decision and alternatively, for leave to appeal. The Company also applied for an extension of the stay of execution of the garnishee order absolute until the determination of the appeal against the HK Setting Aside Decision and for a reduction of the costs payable to Astro. A hearing was conducted on October 20, 2015 to determine these issues. The parties’ submissions were not completed within the one day allocated to the hearing and the Court directed further written submissions to be filed by Astro by October 23, 2015 and by First Media and AcrossAsia Ltd by November 2, 2015. On December 8, 2015, the High Court handed down its decision, granting First Media leave to appeal to the Court of Appeal, extending the stay of execution of the garnishee order absolute until the determination of the HK Setting Aside Decision and reducing the costs payable by First Media to Astro. Further, the High Court did not impose any conditions on the stay of execution of the Garnishee Order absolute. On December 5, 2016, the Hong Kong Court of Appeal dismissed the Company’s appeal against the HK Setting Aside Decision. On January 3, 2017, the Company applied to the Court of Appeal for leave to Appeal (by way of A Notice of Motion). On March 29, 2017 the Court of Appeal refused to give leave to appeal. On April 24, 2017, the Company applied to
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
91 Paraf :
tanggal 24 April 2017, Perusahaan mengajukan banding kepada Court of Final Appeal (mengajukan Notice of Motion). Pada tanggal 28 April 2017, Panitera Court of Final Appeal memberikan arahan bahwa sidang atas pengajuan banding akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2017 dihadapan Appeal Committee dari Court of Final Appeal. Pada akhir persidangan, Appeal Commitee memberi izin kepada Perusahaan untuk mengajukan Banding ke Court of Final Appeal mengenai dua pertanyaan atas hukum dan atas dasar "atau sebaliknya (“otherwise”). Sidang Court of Final Appeal dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018, dan dalam putusan yang dijatuhkan pada tanggal 11 April 2018, Court of Final Appeal memberikan Perusahaan perpanjangan waktu selama tiga bulan sejak tanggal putusan berlaku untuk memasukan aplikasi pengesampingan perintah dan putusan atas pelaksanaan putusan pelaksanaan (SIAC) awards. Court of Final Appeal juga memberikan order nisi kepada Astro untuk membayar biaya (hukum) banding di Court of Appeal dan Court of Final Appeal dan Perusahaan harus membayar setengah dari biaya (hukum) Astro sehubungan dengan putusan yang dibuat oleh Hong Kong Court of First Instance. Pada tanggal 8 Mei 2018 Perusahaan mengajukan permohonan untuk mengubah biaya order nisi. Astro mengajukan permohonan balasan pada tanggal 5 Juni 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Court of Final Appeal menyampaikan keputusannya, memerintahkan Astro untuk membayar Perusahaan atas biaya banding di Court of Appeal dan Court of Final Appeal yang dinyatakan sah oleh tiga pengacara dan bahwa Perusahaan membayar 50% dari biaya Astro atas pengasampingan pengajuan Perusahaan, termasuk biaya panggilan dan pengadilan dihadapan Burrell J dan Chow J, yang dinyatakan sah oleh tiga pengacara. Pada tanggal 6 Juli 2015, telah dilaksanakan sidang atas permohonan banding dari Putusan Garnishee untuk menentukan apakah sidang atas banding Putusan Garnishee dan banding putusan atas HK Setting Aside Decision akan dilaksanakan secara bersamaan atau tidak. Pada tanggal 2 September 2015, Pengadilan memutuskan bahwa sidang banding atas HK Setting Aside akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang banding atas putusan Garnishee Order Absolute dilaksanakan. Pada 8 Oktober 2015, Astro mengajukan permohonan pengembalian segala biaya yang dikeluarkan terhadap Garnishee Proceedings dan HK
the Court of Final Appeal for leave to appeal (by way of a Notice of Motion). On April 28, 2017, the Registrar of the Court of Final Appeal gave directions directing that the said leave to appeal application be heard by the Appeal Committee of the Court of Final Appeal on August 18, 2017. At the conclusion of the hearing, the Appeal Committee granted the Company leave to appeal to the Court of Final Appeal in respect of two questions of law and on the “or otherwise” ground. The Court of Final Appeal heard the matter on March 12, 2018, and in a judgment handed down on 11 April 2018, the Court of Final Appeal upheld the appeal and granted the Company an extension of time of three months from the date of the judgment to apply to set aside the orders and judgment enforcing the awards. The Court of Final Appeal also granted an order nisi that Astro pay the costs of the Company’s appeals in the Court of Appeal and the Court of Final Appeal and that the Company should pay only half of Astro’s costs in respect of the judgment by the Hong Kong Court of First Instance. On May 8, 2018, the Company filed submissions to vary the costs order nisi. Astro filed submissions in reply on June 5, 2018. On July 18, 2018, the Court of Final Appeal delivered its judgment, ordering Astro to pay the Company the costs of the appeals in the Court of Appeal and the Court of Final Appeal certified fit for three counsel and that the Company pay 50% of Astro’s costs of the Company’s setting aside application, including the costs of the summons and the hearings before Burrell J and Chow J, certified fit for three counsel. On July 6, 2015, there was a hearing to determine whether the appeals against the Garnishee Judgment should be heard before, together with, or after any appeal against the HK Setting Aside Decision. On September 2, 2015, the Court handed down its decision, ordering that the HK Setting Aside appeal be heard before the appeals against the order making the Garnishee Order Absolute. On October 8, 2015, Astro issued an application seeking an order that various reserved costs orders made throughout the Garnishee Proceedings and the
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
92 Paraf :
Setting Aside Proceedings dibayarkan oleh Perusahaan dan AAL secara tanggung renteng. Sidang atas permohonan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 tetapi ditiadakan oleh persetujuan dengan konsekuensi untuk memberikan pengajuan bukti. Bukti sehubungan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Perusahaan dan permohonan tersebut telah dijadwalkan untuk disidangkan pada 13 Juli 2016. Para Pihak sepakat untuk menunda sidang tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pada tanggal 14 Oktober 2016, Astro telah mengajukan permohonan bukti lanjutan terkait dengan banding terhadap putusan Garnishee Judgment. Pada tanggal 25 April 2017, Astro mengajukan permohonan lanjutan untuk memperbaiki pengajuan di tanggal 14 Oktober 2016. Atas proses tersebut, para pihak telah mengajukan bukti masing-masing dan pengajuan tertulis terkait permohonan Astro ini. Pengajuan Astro akan disidangkan pada tanggal 17 Oktober 2017. Namun, atas dasar permintaan dari Perusahaan, Astro dan AcrossAsia telah setuju untuk menunda sidang sampai dengan setelah sidang the Court of Final Appeal pada tanggal 12 dan 13 Maret 2018. Kesepakatan atas hal ini telah ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2017 dan sidang atas pengajuan Astro ini telah ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2018. Sidang tidak dilaksanakan. Setelah Court of Appeal mengeluarkan putusan menolak permohonan banding Perusahaan, pada 16 Februari 2017, Astro mengajukan kepada pengadilan untuk menjadwalkan banding terhadap putusan Garnishee. Perusahaan menentang permohonan ini dan beranggapan bahwa banding atas putusan Garnishee seharusnya belum dapat dijadwalkan hingga putusan atas banding terhadap Court of Appeal diputuskan HK Setting Aside Decision. Sebagaimana Perusahaan telah diijinkan untuk mengajukan banding oleh Appeal Commitee, hal ini tidak akan ditangani hingga setelah Court of Final Appeal mengeluarkan keputusannya. Pada tanggal 10 Mei 2018, Perusahaan mengajukan dan memberikan Surat Panggilan untuk mengesampingkan perintah dan putusan melaksanakan putusan. Sidang Pemanggilan telah ditetapkan untuk tanggal 27 Juni 2018. Pada tanggal 27 Juni 2018, setelah negosiasi antara Perusahaan dan Astro, Pengadilan Tinggi memerintahkan dengan persetujuan bahwa perintah dan putusan melaksanakan putusan dikesampingkan sesuai
HK Setting Aside Proceedings be paid by the Company and AAL on a joint and several basis. The hearing of this application was due to be heard on October 20, 2015 but was vacated by consent with consequential orders for the filing of evidence. Evidence in respect of this application has been filed by the Company and the application has been set down for hearing on July 13, 2016. The Parties agree to postpone the hearing until further notice. On October 14, 2016, Astro issued an application to file further evidence in respect of the appeals against the Garnishee Judgment. On April 25, 2017, Astro issued a further application to amend its application filed on October 14, 2016. The parties to those proceedings have filed their respective evidence and written submissions in respect of Astro’s application. Astro’s application was due to be heard on October 17, 2017. However, at the request of the Company, Astro and AcrossAsia have agreed to adjourn the hearing of Astro’s application until after the hearing before the Court of Final Appeal on March 12 and 13, 2018. A consent summons to this effect was signed on October 9, 2017 and the hearing of Astro’s application has been set down for hearing on May 29, 2018. The hearing was never happened. Following the Court of Appeal’s dismissal of the Company’s appeal against the HK Setting Aside Decision, on February 16, 2017, Astro requested the Court to set down the appeals against the Garnishee Judgment. The Company opposed this request taking the view that the appeals against the Garnishee Judgment ought not be set down until the resolution of any appeal against the Court of Appeal’s refusal to reverse the HK Setting Aside Decision. As the Company has been granted leave to appeal by the Appeal Committee, this matter will not be dealt with until after the Court of Final Appeal delivers its judgment. On May 10, 2018, the Company filed and served a Summons seeking the formal setting aside of the orders and judgment enforcing the awards. The hearing of the Summons was set down for June 27, 2018. On June 27, 2018, following negotiations between the Company and Astro, the High Court ordered by consent that the orders and judgment enforcing the awards be set aside in accordance with Appendix I of the summons; that the garnishee order
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
93 Paraf :
dengan Lampiran I surat panggilan; bahwa putusan garnishee order to show cause yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2011 dibatalkan dengan biaya dicadangkan; dan bahwa pesanan garnishee mutlak dibuat pada tanggal 31 Oktober 2013 diberhentikan dengan biaya dicadangkan; dan bahwa biaya surat panggilan akan dibayarkan oleh Astro kepada Perusahaan, untuk dikenakan pajak jika tidak disetujui. Pada tanggal 27 Juni 2018, setelah negosiasi antara Perusahaan dan Astro, Pengadilan Tinggi memerintahkan dengan persetujuan bahwa perintah dan putusan melaksanakan putusan dikesampingkan sesuai dengan Lampiran I surat panggilan; bahwa putusan garnishee order to show cause yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2011 dibatalkan dengan biaya dicadangkan; dan bahwa putusan garnishee mutlak dibuat pada tanggal 31 Oktober 2013 diberhentikan dengan biaya dicadangkan; dan bahwa biaya surat panggilan akan dibayarkan oleh Astro kepada Perusahaan, jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka akan di putusan oleh pengadilan (to be taxed). Pada saat ini Perusahaan dan Astro sedang bernegosiasi mengenai biaya yang dicadangkan.
to show cause made on 22 July 2011 be discharged with costs reserved; that the garnishee order absolute made on 31 October 2013 be discharged with costs reserved; and that the costs of the summons be paid by Astro to the Company, to be taxed if not agreed. On June 27, 2018, following negotiations between the Company and Astro, the High Court ordered by consent that the orders and judgment enforcing the awards be set aside in accordance with Appendix I of the summons; that the garnishee order to show cause made on July 22, 2011 be discharged with costs reserved; that the garnishee order absolute made on October 31, 2013 be discharged with costs reserved; and that the costs of the summons be paid by Astro to the Company, to be taxed by court if not agreed. Currently, the Company and Astro are negotiating the reserved cost.
Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat:
The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated as follows :
a) Bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada Perusahaan adalah tidak sah karena tidak disampaikan melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Perusahaan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290 Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 September 2011;
a) The service of all documents from the High Court of Hong Kong and Singapore are not valid since not served by the Bailiff in the domicile of the Company (vide Article 388 par. (2) and Article 290 of Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). The said opinion has been affirmed by the General Explanation issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated September 26, 2011;
b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapore tidak dapat dieksekusi di Indonesia;
b) Based on Article 436 par. 1 of Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), the High Court of Singapore and Hong Kong Orders could not be enforced in Indonesia;
c) Bahwa putusan Garnishee Order To Show
Cause High Court of Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL untuk membayar seluruh utangnya kepada Perusahaan.
c) The Garnishee Order To Show Cause as issued by the High Court of Hong Kong had not influenced to the AAL’s obligation to pay all Debts to the Company.
2) Lainnya 2) Others
(a) Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika Memadata telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta
(a) On December 22, 2011, PT Mustika Memadata has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
94 Paraf :
Selatan dengan No. Perkara: 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Gugatan No. 684) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat III. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar USD90 kepada Penggugat. Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 Januari 2013, sementara Tergugat I mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2013 Perusahaan telah mendaftarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa atas pengajuan banding tersebut kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 470/Pdt/2013/PT.DKI yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Penggugat telah mengajukan menyatakan kasasi atas Putusan Banding kepada Mahkamah Agung pada tanggal 8 September 2014 dan pada tanggal 18 September 2014, Penggugat telah menyerahkan Memori Kasasi yang kemudian di tindaklanjuti oleh PT. Ayunda Prima Mitra pada tanggal 7 November 2014 dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi. Pada tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah Agung telah mengirimkan Surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi, yang memberitahukan bahwa berkas perkara perdata tingkat kasasi telah diterima Mahkamah Agung dan diregister pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor Perkara No. 10K/PDT/2016. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung atas upaya kasasi tersebut.
684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Case No. 684) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Third Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for a total amount of the claim is USD90. On January 15, 2013, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, VI, and VII could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is USD90 to the Plaintiff. Toward the Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Plaintiff has filled an appeal on January 28, 2013, while the First Defendant has filled an appeal on January 16, 2013. Furthermore, on September 25, 2013 the Company has registered a Cassation Counter Brief against the Cassation Brief filled by the Plaintiff. In connection with the said appeal proceeding, the Jakarta High Court has rendered its Decision No. 470/Pdt/2013/PT.DKI which in the substance stating that all of Plaintiff’s claim are rejected entirely. Whereas towards Jakarta High Court Verdict the Plaintiff has made petition on the appeal decision to Supreme Court on September 8, 2014 and on September 18, 2014, the Plaintiff has submitted Memory of Cassation which was then followed up by PT. Ayunda Prima Mitra on November 7, 2014, by submitting Contra Memory of Cassation. On February 2, 2016 the Supreme Court had issued an Acceptance and Case Registration Number letter which formally stated that the case files for the cassation has been submitted and registered under Case Number 10K/PDT/2016.as of the date of report, the Company is still waiting desicion of Supreme Court to such cassation.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
95 Paraf :
(b) Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Gugatan No.308) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp428. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Pengugat sebesar Rp428. Terhadap Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut, Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan.
(b) On May 24, 2012, PT Innova Sejahtera has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Case No. 308) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Second Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for in total amount of is Rp428. On October 30, 2012, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision Number 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, and VI could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is Rp428. Toward the Decision No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Party did not file an appeal within the alloted time.
(c) Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap tindakan wanprestasi AcrossAsia Limited (AAL) sehubungan dengan pelaksanaan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“Perkara BANI”).
(c) On August 30, 2012, the Company has submitted petition of arbitration against AcrossAsia Limited (AAL) in respect of the execution of the Facility Agreement dated June 30, 2011 through Indonesian National Board of Arbitration (BANI) with Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“BANI Case”).
Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI telah memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang amarnya antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk membayar hanya kepada FM utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 dan melaksanakan pembayaran tersebut di Republik Indonesia hanya kepada FM selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan”.
With regard to BANI Case, on September 12, 2012, the Arbitral Tribunal has issued a final Award (“BANI Award”) states the following “Punishing AAL to pay only to FM the principal amount of USD46,774 and make such payment in the Republic of Indonesia only to FM at the latest 45 (forty five) days after the award is pronounced”.
Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 September 2012.
The BANI Award has been registered at the Registry Office of Central Jakarta District Court as per Deed of Registration Number: 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST dated September 13, 2012.
Pada tanggal 24 September 2012, Perusahaan telah mendaftarkan Permohonan Teguran (Aanmaning) atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal
On September 24, 2012, the Company has filled an Application for an Official Warning (Aanmaning) to execute the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
96 Paraf :
12 September 2012 untuk melakukan eksekusi Putusan BANI tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan teguran (aanmaning) atas pelaksanaan Putusan BANI dengan memerintahkan AAL melaksanakan Putusan BANI dengan melakukan pembayaran utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 hanya kepada Perusahaan (PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan di Republik Indonesia.
September 12, 2012, at the Central Jakarta District Court. The Company request the Chief Judge of Central Jakarta District Court to issue an official warning (aanmaning) on the enforcement of the BANI Award by oredering AAL to make payment of the principal amount of indebtedness with the interest in the amount of USD46,774 only to the Company (PT First Media Tbk) at the latest on October 25, 2012 and that the payment shall be made in the Republic of Indonesia.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 089/2012/Eks tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan bahwa Putusan BANI dapat dilaksanakan serta Penetapan Nomor : 089/2012.Eks tertanggal 27 September 2012 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil secara resmi AAL supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012.
Whereas the Central Jakarta District Court has rendered a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 26, 2012 stating that the BANI Award may be enforced and a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 27, 2012 ordering the Registrar of the Central Jakarta District Court to officially summon AAL to come to appear the Chief Judge of Central Jakarta District Court on October 16, 2012.
Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2012.
On October 16, 2012, the Central Jakarta District Court during the hearing issued second warning to appear before the Chief of Judge of Central Jakarta District Court on October 30, 2012.
Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga kepada AAL. Terhadap panggilan menghadap tersebut, AAL menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk membayar (kepada Perusahaan), dan bahwa AAL telah mengajukan surat tanggal 16 Oktober 2012 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini sehubungan dengan adanya gugatan AAL pada pengadilan Tinggi Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee Order to Show Cause. AAL juga meminta penangguhan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI karena dapat menyebabkan dualisme hukum.
On October 30, 2012, the Central Jakarta District Court issued the third warning to AAL. AAL responded to such warning was; that AAL would like to pay (to the Company) and AAL has submitted a letter to court October 16, 2012 regarding the objection to execute the decision due to Garnishee Order to Show Cause. AAL also requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award due to double jeopardy.
Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perusahaan dan AAL datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak AAL pada intinya menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, dimana AAL memiliki niat untuk membayar utangnya kepada FM dan meminta penangguhan pelaksanaan Putusan BANI. Sedangkan
On November 27, 2012, the Company and AAL appeared before the Central Jakarta District Court. AAL repeated its request as previously state during hearing dated October 30, 2012, which AAL would like to pay to FM and requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award. However, the Company informed the court that
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
97 Paraf :
Perusahaan menyampaikan kepada Pengadilan agar Putusan BANI tetap dilaksanakan karena apa yang terjadi di Hong Kong tidak ada kaitannya dengan perkara BANI di Indonesia.
the Company was insisted to enforce the BANI Award; since what happen in Hong Kong was not related to BANI case in Indonesia.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan kewajibannya dengan sukarela.
Further the head of the Central Jakarta District Court declared that the warning (aanmaning process) has been completed and instructed AAL voluntarily to comply with its obligation within 8 days after this aanmaning.
(d). Pada tanggal 26 Desember 2012, Perusahaan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 yang diperkuat dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 474/VII/ARB-BANI/2012 tertanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September 2012, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012.
(d). On December 26, 2012, the Company filed a Petition for Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU) against AcrossAsia Limited (AAL) through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The PKPU Petition was filed in connection with AAL’s indebtedness that has been due and payable based on Facility Agreement dated June 30, 2011 which was supported by the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 12, 2012, Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 24, 2012, and Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 27, 2012.
Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perusahaan serta menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan.
Whereas on January 15, 2013, the Panel of Judges has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST stating that the Panel of Judges granting the PKPU Petition as filed by the Company and stipulating the Temporary PKPU shall be at the most 45 (forty five) days as of the a quo Decision was pronounced.
Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL (dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Furthermore, pursuant to the Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated January 21, 2013, the Supervisory Judge has determined the First Meeting of the Creditors, the deadline for filling any claims for the Creditors of AAL (in PKPU), the Debt Verification / Adjustment Meeting against the Creditors of AAL (in PKPU), and the Judge Deliberation Hearing.
Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang
On February 15, 2013, the Supervisory Judge has rendered an Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
98 Paraf :
pada intinya memerintahkan semua pihak yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk pada proses PKPU AAL yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melarang Debitur /AAL (dalam PKPU) untuk melakukan pembayaran kepada pihak manapun, Kreditur dan/atau pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong dan/atau Pengadilan-Pengadilan lainnya serta melarang Debitur/AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan aset, kepemilikan/pengalihan aset, transaksi perbankan/keuangan, pembayaran-pembayaran, peminjaman-peminjaman, penjaminan saham-saham milik AAL dan transaksi lainnya tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus.
essense order all parties related to AAL’s PKPU process to comply with the ongoing AAL’s PKPU process in the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to make a payment to any parties, the Creditor and/or third parties through the High Court of Hong Kong and/or another courts,and prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to perform acts related to management of assets, ownership/transfer of assets, banking transactions/finance, payments, loans, guaranteeing the shares owned by AAL and other transactions without an approval letter from the Administrator Team.
Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan perpanjangan waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 26 Februari 2013.
Whereas AAL then submitted a petition for PKPU extension time on February 26, 2013.
Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada intinya menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
On March 5, 2013, the Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense declaring that the PKPU Petitionee AAL is bankrupt with all its legal consequences.
Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditur. Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan Permohonan dan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Maret 2013. AAL memohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan menyatakan kepailitan AAL dicabut / diangkat. Terhadap permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perusahaan kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2013.
Furthermore, pursuant to Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 7, 2013, the Supervisory Judge has determined the first Creditors meeting, the deadline for submission for the claims of tax and Creditors, and the Verification Meeting of Creditors of AAL.
On March 13, 2013, AAL submitted a Petition for Cassation and a Cassation Brief againts the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 5, 2013. AAL requested the Honorable Panel of Justices at the Cassation Level to cancel the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST and declare the bankruptcy of AAL to be revoked / annulled. Further, on March 22, 2013 the Company then filed a Cassation Counter Brief against the Petition for Cassation and a Cassation Brief.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
99 Paraf :
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No. Register 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tertanggal 31 Juli 2013; Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari AAL. Pada tanggal 8 Maret 2016 Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Maret 2016 bahwa AAL telah memasukkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung tersebut.
Berdasarkan pemberitahuan infomasi perkara Mahkamah Agung yang didapat melalui situs resmi Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id/id, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan AAL dengan No. Register 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah ditolak oleh Mahkamah Agung tertanggal 14 September 2016.
Berdasarkan Pengumuman Pengakhiran Kepailitan AcrossAsia Limited yang dilakukan oleh Tim Kurator AcrossAsia Limited pada surat kabar Media Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 8 Juni 2018, telah diumumkan bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64/Pdt.Sus/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Juni 2018, kepailitan AcrossAsia Limited telah dinyatakan berakhir.
(e). Pada tanggal 6 Maret 2017, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Nomor: 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst atas gugatan yang dilakukan oleh PT I, Entitas Anak, terkait penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz dan tuntutan terkait lainnya, yang diajukan PT I, sebagai Penggugat terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dimana putusan tersebut telah dikuatkan kembali dengan putusan nomor 591/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 November 2017.
Keputusan pengadilan meneguhkan posisi PT I atas hak penuh penggunaan frekuensi sebesar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2,3 Ghz.
Hal ini sejalan dengan dokumen seleksi tahun 2009 dan pandangan manajemen PT I terhadap ketentuan dan syarat dalam dokumen seleksi tersebut yang menjamin penggelaran jaringan (roll out) pada semua zona oleh para operator pemenang seleksi dan kerjasama open access untuk terselenggaranya layanan jasa secara nasional.
Based on Supreme Court Decision No. 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 dated July 31, 2013; the Supreme Court refused AAL’s cassation petition. On March 8, 2016, the Company received a notification letter from Central Jakarta District Court dated March 3, 2016, that AAL has submitted its judicial review petition against such Supreme Court Decision.
Based on the notification on the official website of the Supreme Court www.mahkamahagung.go.id/id, the judicial review petition that submitted by AAL with. Registration No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 has been rejected by Supreme Court dated September 14, 2016.
Based on the Announcement of Termination of Bankruptcy in Media Indonesia and The Jakarta Post newspaper made by Receiver Team of AcrossAsia Limited dated June 8, 2018, it was announced that based on the the Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court Decision No. 64/Pdt.Sus/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dated June 4, 2018, AcrossAsia Limited bankruptcy has been terminated.
(e).On March 6, 2017, the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court rendered a Decision Number: 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, on the lawsuit filed by PT I, Subsidiary, in relation to the utilization of the 2.3 GHz radio frequency and other related claims, filed by PT I, as a plaintiff against the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia where the decision has been reinforced by the decision number 591/PDT/2017/PT.DKI dated November 10, 2017.
The Court judgement secures the PT I position of 30 MHz frequency usage full rights in the 2.3 GHz radio frequency band.
This is in line with the selection documents in 2009 and the views of PT I management on terms and conditions in the selection documents, which guarantee roll out in all zones by the selected and winning operators as well as open access cooperation, to allow nationwide services.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
100 Paraf :
(f). Pada tanggal 23 Agustus 2018, PT I menerima surat panggilan sidang dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, yang diajukan oleh PT Equasel Selaras dan PT Intiusaha Solusindo.
Pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Spt, PT I dinyatakan dalam kondisi PKPU Sementara.
Pada tanggal 14 November 2018, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) antara PT I dengan para krediturnya. Dengan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut, maka status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berakhir.
Pada bulan November 2018, PT I menerima pemberitahuan bahwa PT Huawei Tech Investment, PT Dayamitra Telekomunikasi, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi).
(g). Pada tanggal 17 November 2017, PT I telah
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Huawei Tech Investment dengan nomor perkara 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisi PT I terhadap PT Huawei Tech Investment. Pada tanggal 7 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadlian Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT I ditolak untuk seluruhnya.
Pada tanggal 12 September 2018, PT I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2018.
(f). On August 23, 2018, PT I has received summon letter in the case of Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) from Central Jakarta District/Commercial Court, submitted by PT Equasel Selaras and PT Intiusaha Solusindo.
On September 17, 2018, based on based on Decision of Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court Decision No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Spt PT I has been stated in the condition of Temporary PKPU. On November 14, 2018, Jakarta Commercial Court in Central Jakarta District Court has approve the reconciliation agreement (homologation) between PT I with its creditors. With the approval of the reconciliation agreement, the status of Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) has ended. On November 2018, PT I received notices that PT Huawei Tech Investment, PT Dayamitra Telekomunikasi, and Directorate General of Resources of Post and Informatics (Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia) had submitted appeal to the verdict of homologation.
(g).On November 17, 2017, PT I has filed a lawsuit regarding to the act that against the law in Central Jakarta District Court to PT Huawei Tech Investment with case number 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. In regards to the above matters, on April 10, 2018, Panel of Judges of Central Jakarta District Court has rendered an interlocutory decision that granted the claim provision of PT I to PT Huawei Tech Investment. On August 7, 2018, Panel of Judges of Central Jakarta District Court has rendered a decision number 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst stating that the claim filed by PT I has been rejected entirely.
On September 12, 2018, PT I, through its attorney has filed an appeal towards the decision of Central Jakarta District Court number 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dated August 7, 2018.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
101 Paraf :
(h). Pada tanggal 2 November 2018, Perusahaan telah mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Direktur Operasi Sumber Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Pada tanggal 19 November 2018, Perusahaan mencabut gugatan tata usaha negara yang diajukannya terhadap Direktur Operasi Sumber Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
(i). Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan dan PT I menerima Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menghentikan penggunaan pita frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).
(h).On November 2, 2018, the Company has filed a lawsuit to Operations Director of Resources qq Directorate General of Resources and Post Equipment and Informatics (Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia) in State Administrative Court in Jakarta.
On November 19, 2018, the Company has revoked the lawsuit filed by the Company to Operations Director of Resources qq Directorate General of Resources and Post Equipment and Informatics (Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia) in State Administrative Court in Jakarta.
(i).On December 28, 2018, the Company and PT I has received Decree of Minister of Communication and Informatics and ceased the utilization of the radio frequency band for Implementation of Local Fixed Network Packet Switched using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband.
Per 31 Desember 2018, besarnya utang Perusahan dan PT I (termasuk denda) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp366.366 dan Rp344.737 dan dicatat sebagai utang usaha.
As of December 31, 2018, the amount of of the Company and PT I’s payables (including penalties) to the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia amounted to Rp366,366 and Rp344,737, respectively and recorded as trade payables.
34. Informasi Segmen Operasi 34. Information of Operating Segments
Dalam mengidentifikasi segmen operasi, manajemen melihat dari jenis usaha yang mewakili kegiatan utama usaha Perusahaan yaitu jasa akses internet.
In identifying the operating segments, the management see the business types that represent the main activities of the Company’s business is a internet service provider.
Informasi konsolidasian berdasarkan segmen operasi pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Consolidated information based on operating segments in the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Jasa akses Tidak Teralokasi Jumlah/Internet dan Perangkat dan Lainnya/ Total
Komunikasi/ Unallocated andInternet Services Others
Provider and Devices
Hasil Operasi Operating ResultsPend ap at an 705,110 196,106 901,216 RevenuesBeb an Keuangan (290,068) (6,629) (296,697) Finance Cost Penghasilan Keuangan 2,598 292 2,890 Finance IncomeKeun t ungan (Kerugian ) Selisih Kurs - Net o (88,747) (6,071) (94,818) Gain (Loss) on Foreign Exchange - NetManf aat (Beb an) Pajak Penghasilan (658,292) -- (658,292) Income Tax Benefits (Expenses)Laba (Rugi) Tahun Berjalan (4,154,841) (32,593) (4,187,434) Income (Loss) during Current Year
Informasi Segmen Segment InformationAset Segm en Dilap o rkan 6,032,081 943,645 6,975,726 Segment AssetsLiab ilit as Segm en Dilap o rkan 5,008,983 662,371 5,671,354 Segment Liabilities
31 Desember 2018/December 31 , 2018
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
102 Paraf :
Jasa akses Tidak Teralokasi Jumlah/Internet dan Perangkat dan Lainnya/ Total
Komunikasi/ Unallocated andInternet Services Others
Provider and DevicesHasil Operasi Operating Results
Pend ap at an 782,959 199,504 982,463 RevenuesBeb an Keuangan (412,838) (9,466) (422,304) Finance Cost Penghasilan Keuangan 815 194 1,009 Finance IncomeKeun t ungan (Kerugian ) Selisih Kurs - Net o (14,847) (896) (15,743) Gain (Loss) on Foreign Exchange - NetManf aat (Beb an) Pajak Penghasilan 103,730 (237) 103,493 Income Tax Benefits (Expenses)Laba (Rugi) Tahun Berjalan (1,512,535) 17,647 (1,494,888) Income (Loss) during Current Year
Informasi Segmen Segment InformationAset Segm en Dilap o rkan 11,238,375 851,098 12,089,473 Segment AssetsLiab ilit as Segm en Dilap o rkan 5,790,182 627,280 6,417,462 Segment Liabilities
31 Desember 2017/December 31 , 2017
35. Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai 35. Financial Risks Management and Fair Wajar Instrumen Keuangan Value of Financial Instrument Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas.
The main financial risks facing the Company are credit risk, currency risk, interest rate risk and liquidity risk. Through a risk management approach, the Company has been trying to minimize the potential negative impact of the above risks.
(i) Risiko Kredit (i) Credit Risk Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party suffered financial losses.
Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Eksposur resiko kredit maksimum pada tanggal pelaporan adalah:
The Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents at the bank, trade receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure is equal to the carrying value of these accounts. Total maximum credit risk exposure at reporting date are as follows:
31 Dec/ 31 Dec/Dec 31, Dec 31,
2018 2017
Kas dan Setara Kas 73,075 118,899 Cash and Cash Equivalents
Piutang 236,792 725,109 Receivables
Jumlah 309,867 844,008 Total
Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas dan piutang di berbagai institusi keuangan.
For credit risk associated with banks, only banks with a good predicate are chosen. In addition, Company policy is to not limit the exposure only to one particular institution, so that the Company had cash and cash equivalents and receivables from various financial institutions.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
103 Paraf :
(ii) Risiko Mata Uang (ii) Currency Risk Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.
Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah belanja modal dan transaksi pinjaman Perusahaan. Sehingga Perusahaan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, seperti Dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, jika terjadi penguatan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sebesar 5% pada tanggal pelaporan, dan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka tidak terdapat perubahan terhadap komponen ekuitas lainnya sedangkan perubahan terhadap jumlah laba rugi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, adalah kenaikan rugi sebesar Rp68.764. Kenaikan rugi bersih akibat penguatan 5% mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terutama disebabkan oleh pinjaman jangka panjang dalam dolar Amerika Serikat.
The Company conducts transactions using foreign currencies, including the financing of working capital and Company’s loan. Thus, the Company shall convert the amount into foreign currency, such as US Dollars, to meet obligations denominated in foreign currencies at maturity. Fluctuations in currency exchange rate of Rupiah against the US Dollars may impact the Company's financial condition. For the year ended December 31, 2018, when there was a strengthening exchange rate of the US dollar against the rupiah currency by 5% at the reporting date, and all other variables held constant, then there are no other changes to the equity component, while changes to the Company's profit and loss for the year ended December 31, 2018, was the increase in net loss of Rp68,764. The increase in net loss of 5% due to the strengthening US dollar against the rupiah is mainly caused by long-term loans in US dollars.
Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing.
The Company manages currency risk by conducting surveillance of fluctuations in currency rates continuously so that it can perform the appropriate action as needed to reduce foreign currency risk.
(iii) Risiko Suku Bunga (iii) Interest Rate Risk Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to the changes in market interest rate.
Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.
The Company exposures to interest rate risk mainly due to the loans using floating interest rate. The Company monitor the impact of interest rate movement to minimize negative impact on the Company.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, jika suku bunga pasar naik sebesar 50 basis poin dan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka rugi bersih tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp8.878 yang terjadi sebagai akibat naiknya
For the year ended December 31, 2018, if market interest rates rise by 50 basis points and all other variables held constant, the net loss for the year would be higher amounting to Rp8,878 that occur as a result of higher interest income on cash and cash
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
104 Paraf :
pendapatan bunga atas kas dan setara kas yang dikompensasi dengan naiknya beban bunga atas pinjaman.
equivalents that compensated with higher in finance costs.
Informasi mengenai suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan dijelaskan pada Catatan 15 dan 16.
Information regarding the interest rate of loans bored by the Company was described in Notes 15 and 16.
(iv) Risiko Likuiditas (iv) Liquidity Risk Risiko Likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya. Dibawah ini ringkasan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:
Liquidity risk is the risk where an entity faces difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities which is settled by delivery of cash or other financial assets. Below is a summary of the maturity profile of the Group financial liabilities:
Nilai Tercatat/ Arus Kas Aktual/ < = 1 Tahun/ > 1 Tahun/
Carrying Amount Actual Cash Flow < = 1 Year > 1 Year
31 Desember 2018 December 31, 2018Utang Usaha 2,195,024 2,195,024 2,195,024 -- Trade PayablesBeban Akrual 207,840 207,840 207,840 -- Accrued ExpensesUtang pajak 16,937 16,937 16,937 -- Tax PayablesPinjaman 2,432,844 2,432,844 1,244,291 1,188,553 LoansUtang Sewa Pembiayaan 80,082 80,082 40,395 39,687 Lease PayableLiabilitas Keuangan Lainnya 169,585 169,585 164,658 4,927 Other Financial Liabilities
5,102,312 5,102,312 3,869,145 1,233,167
Nilai Tercatat/ Arus Kas Aktual/ < = 1 Tahun/ > 1 Tahun/Carrying Amount Actual Cash Flow < = 1 Year > 1 Year
31 Desember 2017 December 31, 2017Utang Usaha 1,711,085 1,711,085 1,711,085 -- Trade PayablesBeban Akrual 546,984 546,984 546,984 -- Accrued ExpensesUtang pajak 39,767 39,767 39,767 -- Tax PayablesPinjaman 3,467,149 3,467,149 2,024,792 1,442,357 LoansUtang Sewa Pembiayaan 153,375 153,375 80,777 72,598 Lease PayableLiabilitas Keuangan Lainnya 198,149 198,149 192,376 5,773 Other Financial Liabilities
6,116,509 6,116,509 4,595,781 1,520,728
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan surat berharga yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
The Company manage their liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalent so the Company are able to meet their commitment for the Company normal operation. Other than that, the Company are also continuously keep watch the projection and actual cash flow and the due date of financial assets and liabilities.
Nilai Wajar Instrumen Keuangan Fair Value of Financial Instruments Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan discounted cash flow berdasarkan tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.
Fair value of long-term loans are estimated using discounted cash flow based on effective interest rate charged by the lenders for the last utilization.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
105 Paraf :
Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/Carrying Amount Fair Value Carrying Amount Fair Value
Aset Keuangan Financial AssetsKas dan Setara Kas 73,075 73,075 118,899 118,899 Cash and Cash EquivalentsPiutang Usaha 68,345 68,345 91,409 91,409 Accounts ReceivableAset Keuangan Lancar Lainnya 3,598 3,598 59,987 59,987 Other Current Financial AssetsPiutang Pihak Berelasi 168,447 168,447 633,700 633,700 Due from Related PartiesAset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 149,365 149,365 87,932 87,932 Other Non Current Financial Assets
462,830 462,830 991,927 991,927
Liabilitas Keuangan Financial LiabilitiesUtang Usaha 2,195,024 2,195,024 1,711,085 1,711,085 Bank LoanBeban Akrual 205,717 205,717 546,984 546,984 Accounts PayableUtang Pajak 16,937 16,937 39,767 39,767 Other Current Financial LiabilitiesPinjaman 2,432,844 2,432,844 3,467,149 3,467,149 Due to Related PartiesUtang Sewa Pembiayaan 80,082 80,082 153,375 153,375 Accrued ExpensesLiabilitas Keuangan Lainnya 169,585 169,585 198,149 198,149 Other Non Current Financial Liabilities
5,100,189 5,100,189 6,116,509 6,116,509
December 31, 201731 Desember 2017/31 Desember 2018/
December 31, 2018
Pada 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya.
As of December 31, 2018 and 2017, management estimates that the carrying value of assets and financial liabilities and which maturity is not specified has reflect its fair value.
Hierarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat menggunakan nilai wajar adalah aset tersedia untuk dijual sebesar Rp125.126 per 31 December 2018 pada hierarki tingkat 1.
Fair value hierarchy for financial assets at end of year are recorded using the fair value of assets available for sale of Rp125,126 as of December 31, 2018 at the hierarchy level 1.
36. Pengelolaan Permodalan 36. Capital Management Tujuan utama Perusahaan dalam hal pengelolaan modal adalah mengoptimalisasi saldo utang dan ekuitas Perusahaan dalam rangka mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan tujuan strategis Perusahaan.
The Company's main objectives in managing capital are to optimize the balance of debt and equity in order to maintain the Company's future business growth and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments necessary by considering the changes in economic conditions and the Company's strategic objectives.
Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modal, Perusahaan mungkin menerbitkan saham baru, memperoleh pinjaman baru atau melakukan pelunasan pinjaman.
To maintain and adjust the capital structure, the Company may issue new shares, obtain new loans or repay loans.
37. Laba (Rugi) Per Saham 37. Earning (Loss) Per Share Laba per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan:
Earnings per share is calculated by dividing income (loss) attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period:
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
106 Paraf :
2018 2017 Laba (Rugi) Per Saham Earnings (Loss) Per Share
Rugi yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Jutaan Rupiah) (3,497,424) (1,100,674)
Loss Attributable to the Equity Holders of the Parent Entiity (in
Million Rupiah) Jumlah Rata-rata Tertimbang Weighted Average:
Saham Beredar (Lembar) 1,742,167,907 1,742,167,907 Outstanding Shares (share) Laba (Rugi) Per Saham Dasar Basic Earning (Loss) Per Share (Dalam Rupiah Penuh) (2,008 ) (632) (in Full Rupiah)
38. Informasi Tambahan untuk Arus Kas 38. Supplementary Information for Cash Flows Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan
Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities
Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut:
The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2018 and 2017, as follows:
Saldo Awal/ Arus Kas/ Pengaruh Selisih Kurs/ Saldo Akhir/Beginning Cash Flows Effect of Foreign EndingBalance Exchange Rate Balance
31 Desember 2018 31 December 2018Utang Bank dan Borrowing from Banks
Lembaga Keuangan 3,467,149 (1,066,473) 32,168 2,432,844 and Other Financial InstitutionsUtang Sewa Pembiayaan 153,375 (75,182) 1,889 80,082 Finance Lease PayableJumlah 3,620,524 (1,141,655) 34,057 2,512,926 Total 39. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 39. Events After the Reporting Period a) Pada awal bulan Januari 2019, Perusahaan
telah melakukan pelunasan sebagian atas fasilitas Pinjaman Tetap on Demand dari Bank ICBC sebesar Rp50.000.
b) Pada tanggal 15 Januari 2019 telah ditetapkan
perubahan terhadap izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Perusahaan dan PT I oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sehubungan dengan adanya penyesuaian teknologi penghantar layanan Perusahaan dan PT I.
a) In early January 2019, the Company has made
a repayment of Demand Loan facility from Bank ICBC amounting to Rp50,000.
b) On January 15, 2019, changes has been made
to the implementation license of fixed local Packet Switched of the Company and PT I by the ministry of communication and information regarding to the the adjustment of the delivery method technology of the Company and PT I.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
107 Paraf :
40. Rencana Manajemen dalam Mempertahankan 40. Management’s Plans to Continue as a Kelangsungan Usaha dan Meningkatkan Kinerjanya Going Concern and Improves Performance Terkait penghentian penggunaan pita radio untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis Packet Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband), Perusahaan mencatat kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.373.934 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Perusahaan telah mempersiapkan rencana usaha untuk tahun ke depan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Manajemen Perusahaan telah menyusun rencana untuk tahun mendatang sebagai berikut:
Perusahaan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang telekomunikasi, serta melakukan inkubasi usaha-usaha yang berfokus pada bisnis teknologi, media dan telekomunikasi yang mencakup: (i) jasa internet melalui kabel; (ii) televisi berlangganan melalui kabel; (iii) penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan in-building solution; (iv) jasa nilai tambah kartu panggil (teleponi); (v) penyediaan konten berita; dan (vi) rumah produksi untuk penyediaan iklan dan konten siaran televisi.
Perusahaan merencanakan untuk melakukan pelepasan kepemilikan saham di entitas asosiasi dengan tujuan untuk restrukturisasi utang Perusahaan, mengembangkan usaha-usaha anak perusahaan saat ini dan kemungkinan untuk investasi di usaha yang baru.
Mengupayakan inovasi terus-menerus di sektor telekomunikasi, media dan teknologi, serta membangun sinergi seluruh produk, layanan dan solusi untuk kepuasan pelanggan.
Secara aktif meningkatkan efisiensi dalam biaya operasi sehingga memperbaiki arus kas dan modal kerja Perusahaan.
Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut diatas dan dukungan yang terus menerus dari pemegang saham dapat secara efektif meningkatkan kinerjanya dan Perusahaan dapat terus berkembang serta beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dengan masa mendatang.
In connection with the discontinuance of the utilization of the radio frequency band for implementation of local fixed network packet switched using 2.3 GHz radio frequency band for wireless broadband, the Company recorded comprehensive loss for the year amounting to Rp4,373,934 for the year ended December 31, 2018, respectively. The Company has prepared business plan for the coming year that the business continues to operate as a going concern. The Company’s Management set up plans, as follows:
The Company will continue to carry out its business activities in the field of telecommunications, as well as incubate businesses that focus on technology, media and telecommunications businesses which include: (i) internet services via cable; (ii) subscription television via cable; (iii) provision of telecommunications infrastructure and in-building solutions; (iv) calling card value added services (telephony); (v) provision of news content; and (vi) production houses for the provision of advertisements and television broadcast content.
The Company plans to sell shares ownership in associates with the aim of restructuring the Company's debt, developing the business of its current subsidiaries and the possibility of investing in new businesses.
Strives for continuous innovation in the telecommunications, media and technology sectors, and builds synergies across products, services and solutions for customer satisfaction.
Actively pursue efficiencies in the levels of costs and expenses to improve cash flows and working capital of the Company.
Management believes that the above steps and continuous support from the shareholders can effectively improve the performance and the Company can continue to grow its business and operating in accordance with going concern principle in the future.
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
108 Paraf :
41. Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan Tapi 41. Standards and Interpretations Issued Belum Diterapkan not Yet Adopted
DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2018.
DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2018.
Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu :
Amendment and improvement to standards, and Interpretation of standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2019, with early adoption is permitted, are as follows :
PSAK 22 (Penyesuaian 2018): “Kombinasii Bisnis”
PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”
PSAK 26 (Penyesuaian 2018): “Biaya Pinjaman”
PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”
PSAK 66 (Penyesuaian 2018): “Pengaturan Bersama”
ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
ISAK 34: ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”.
SFAS 22 (Improvement 2018): “Business Combination”
SFAS 24 (Amendment 2018): “Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement,
SFAS 26 (Improvement 2018): “Borrowing Cost”
SFAS 46 (Improvement 2018): “Income Taxes”
SFAS 66 (Improvement 2018): “Joint Arrangement”
SFAS 33: “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”
SFAS 34: “Uncertainty over Income Tax Treatments”.
Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan dan Entitas Anak masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interprestasi standar tersebut. Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 71: “Instrumen Keuangan” PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan” PSAK 73: “Sewa” PSAK 62 (Amandemen 2017): “Kontrak
Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”
PSAK 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Company and Subsidiary are still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards. New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows : SFAS 71: “Financial Instrument” SFAS 72: “Revenue from Contract with
Customer” SFAS 73: “Lease” SFAS 62 (Amendment 2017): “Insurance
Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract”
SFAS 15 (Amendment 2017): “Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”
PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued) Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 As of December 31, 2018 and 2017 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan (Expressed in Millions of Rupiah and Ribuan Mata Uang Asing, Thousands Foreign Currencies, kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
109 Paraf :
PSAK 71 (Amandemen 2018): “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”
Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.
SFAS 71 (Amendment 2018): “Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation”
Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.
42. Tanggung Jawab Manajemen dan 42. Management Responsibility and Penerbitan Laporan Keuangan Issuance of the Consolidated Konsolidasian Financial Statements Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT First Media Tbk dan Entitas Anak diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 26 Maret 2019.
The Company's management is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements. The consolidated financial statements of PT First Media Tbk and Subsidiaries are authorized for publication by the Directors on March 26, 2019.
Approved by :
( Harianda Noerlan) ( Johannes Tong)
312 Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2018
www.firstmedia.com
PT FIRST MEDIA Tbk
BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950, Indonesia
Telp (62-21) 527 8811
Fax (62-21) 527 8833