PROVINSI PAPUA TENTANG - hukum.papua.go.idhukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA NO 6 TAHUN...Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan

PROVINSI PAPUA

BUPATI YALIMO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN ( U L P ) PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YALIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 14

ayat (2) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kabupaten Yalimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Unit Layanan Pengadaan ( ULP )

Pemerintah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4884);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;


Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400) ;


Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua


Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4803);


Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Indonesia Nomor 5589 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

daerah;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Unit Layanan Pengadaan;

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Yalimo ( Lembaran Daerah Kabupaten

Yalimo Tahun 2011 Nomor 8 );


Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yalimo

( Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2011

Nomor 9 );


Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Yalimo ( Lembaran Daerah Kabupaten

Yalimo Tahun 2011 Nomor10 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YALIMO

dan

BUPATI YALIMO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UNIT LAYANAN

PENGADAAN ( ULP ) PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yalimo.

2. Bupati adalah Bupati Yalimo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya

disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan

pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Yalimo.

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan

barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik

yang dilaksanakan secara swakelola mapun oleh penyedia barang/jasa.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBN/ APBD.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan

sebagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

barang/jasa.

11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi pemerintah yang bersifat struktural yang bertugas untuk

menangani pekerjaan pengadaaan barang/jasa pemerintah secara

terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

12. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten yang selanjutnya disebut ULP

Kabupaten adalah organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah

dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah

Kabupaten Yalimo atau unit kerja.

13. Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri bersertifikat

keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Bupati.

14. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim

yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai

panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa di dalam ULP.

15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda

bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.

16. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara

sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat.

17. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras

Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai

orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

18. Pengusaha Lokal adalah Penyedia Barang/Jasa yang

merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di

Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan

dengan nama ULP Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 3

ULP sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur

pendukung kelancaran penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Daerah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :

a. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih

terpadu, efektif dan efisien;

b. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

daerah dan unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi;

c. Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia

barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;

d. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan

oleh aparatur yang profesional.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia

melalui proses pelelangan/ seleksi;

(2) Pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat/panitia pengadaan

barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

(1) Tugas dan kewenangan ULP meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

K/L/D/I ULP masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g. menjawab sanggahan;

h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

1) Untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah); atau

2) Untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

i. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan

di Kabupaten Yalimo dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai

berikut:

1) Paket Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya sampai

dengan nilai 1.000.000.000 (satu miliard rupiah) dapat

dilakukan dengan proses pengadaan Langsung.

2) Mekanisme Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada

angka 1, dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau 1

(satu) orang Pejabat Pengadaan, dan hanya diperuntukkan bagi

Pengusaha Lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 2,

penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka

pada laman(website) masing-masing Pemerintah Daerah dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

4) Dalam hal Pengusaha Lokal sebagaimana dimaksud pada angka

2 belum ada yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi,

maka dilakukan metode Pelelangan Umum yang dapat diikuti

oleh semua Penyedia Barang/Jasa, dengan ketentuan Penyedia

Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

harus bermitra dengan Pengusaha Lokal melalui perjanjian

kerja sama operasi/kemitraan.

5) Dalam hal Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah), pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan

dengan Pelelangan Umum, dimana calon Penyedia Barang/Jasa

dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus bermitra

dengan Pengusaha Lokal melalui perjanjian kerja sama

operasi/kemitraan.

6) Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah), Pengusaha Lokal tidak diwajibkan untuk memenuhi

persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar.


bernilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang,

menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia

Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota,

dengan memprioritaskan yang bekerja sama dengan Pengusaha

Lokal.


sebagaimana dimaksud pada angka 7, apabila Penyedia

Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tidak

bermitra dengan Pengusaha Lokal, maka Penyedia

Barang/Jasadimaksud harus mensubkontrakan sebagian

pekerjaan kepada Pengusaha Lokal.

9) Pengusaha Lokal yang mengikuti Pengadaan Langsung tidak

diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai Penyedia

Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik

di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak.

10) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan

untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Panitia/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja ULP, maka

persyaratan memiliki sertifikat keahlian Pengadaan

Barang/Jasa dapat diganti dengan sertifikat mengikuti

pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

j. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PPK;

k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

l. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada

Bupati;

m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA.

(2) Selain tugas dan kewewenangan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/ atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi ULP terdiri atas :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Perencanaan ;

a. Seksi Pengelolaan Dokumen;

b. Seksi Hukum dan Sanggah;

c. Pokja-Pokja terdiri atas:

1. Pokja-pokja Pengadaan Barang;

2. Pokja-pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

3. Pokja-pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengadaan Jasa

lainnya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Yalimo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Yalimo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2)

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala ULP;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP;

BAB V

ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1). Kepala ULP adalah jabatan eselon IIIa

(2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa

(3). Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IVa

(4). Kelompok Kerja adalah Jabatan Fungsional yang diambil dari masing-

masing SKPD dan sewaktu-waktu dikembalikan ke SKPD masing-

masing apabila tugasnya selesai.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan LKPP.

Pasal 11

Hubungan kerja ULP dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :

a. Menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan

pengadaan;

b. Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan

dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses

pengadaan;

c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada satuan kerja perangkat

daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan

pengadaan yang diberikan Bupati.

Pasal 12

Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi :

a. Menyampaikan laporan semester hasil pelaksanaan pengadaan;

b. Mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka

penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;

c. Melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam pengadaan

barang/jasa;

d. Memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan

kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja diatur

lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Yalimo.

Ditetapkan di Elelim

pada tanggal, 2 Desember 2014

BUPATI YALIMO,

CAP/TTD

ER DABI

Diundangkan di Elelim

pada tanggal, 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YALIMO

CAP/TTD

GASPER LIAUW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YALIMO TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA :

14/2014

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SETDA KABUPATEN YALIMO

SIGIT PRASETYO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP ) KABUPATEN YALIMO

POKJA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

POKJA

PENGADAAN BARANG

POKJA PENGADAAN JASA

KONSULTANSI DAN

PENGADAAN JASA LAINNYA

S E K S I

PENGELOLAAN DOKUMEN

S E K S I

HUKUM DAN SANGGAH

SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO NOMOR 6 TAHUN 2014

TANGGAL 2 DESEMBER 2014

S E K S I PERENCANAAN

BUPATI YALIMO, CAP/TTD ER DABI

Documents

PROVINSI PAPUA TENTANG - hukum.papua.go.idhukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA NO 6 TAHUN...Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan