PROVINSI KALIMANTAN BARAT...Reennccaana ahuSSttrratteeggiiss TTahunn 22001188--22002233 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang

2018-2023

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss TTaahhuunn 22001188--22002233

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis

tahun 2018 – 2023 ini dapat tersusun. Rencana Strategis adalah dokumen

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk 5 tahun ke

depan.

Penetapan sasaran strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa

diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 5 tahun ke depan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus

spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun ini masih

belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran / masukkan dari berbagai

pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Rencana

Strategis yang disusun dapat memberikan manfaat yang baik dan menjadi

pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan 5 (lima) tahun ke

depan.


Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar ii

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI ................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................ 4

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .................. 7

1.4. Sistematika Penulisan ................................................. 8

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD ............................................. 11

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ............. 11

2.2. Sumber Daya OPD .................................................... 34

2.3. Kinerja Pelayanan OPD ............................................ 36

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 36

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........... 38

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan OPD ............................................. 38

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah …………………………….….....….… 39

3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Provinsi Kalimantan Barat …...................................... 40

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ......................................................... 41


Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar iii

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis …………………..……..… 41

BAB IV Tujuan dan Sasaran ….................................................... 43

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ......... 43

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan ........................................... 49

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ....... 53

6.1. Rencana Program dan Kegiatan ………………......... 51

6.2. Pendanaan Indikatif ………………............................ 72

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .................... 73

7.1. Indikator Kinerja ………………………………….......... 73

BAB VIII Penutup ............................................................................ 75


Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu perencanaan

berbasis kinerja yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan

dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam

implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan

RPJMD tahun 2018 – 2023 yang merupakan dokumen perencanaan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk lima tahun. RPJMD

tersebut merupakan acuan bagi setiap OPD terhadap hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2023. Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun

RENSTRA untuk periode tahun 2018 – 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Barat mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana

terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah,


menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi

dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18

tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi



kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah

mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan

pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan

dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang

diantaranya terdapat urusan, yang diselenggarakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya

diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya

dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas

Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71) sebagai acuan dari Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan yaitu komunikasi dan informatika, diharapkan

memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan

bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi

di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud

penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai

dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula

masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan

informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka

terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan

kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan

kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif,

merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan



pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui

kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan

masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia

(sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya

kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara

luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya

perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah

perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga

mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam

bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi

tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi

kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh

informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan

media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu urusan

persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan

berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni

dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis,

metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini,

terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di

daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim

berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak

hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan

untuk menjaga kerahasiaan (conidentiality), keutuhan (integrity),

keaslian (authentication), dan tidak ada pengingkaran (non

repudiation) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK,

sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan



keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional

dalam menjada kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya

keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi

terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi

dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan

bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi

upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu

statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Berdasarkan tujuan pemanfataannya dari 3 jenis statistik, terdapat

jenis statistik yang penyelenggaraan kewenangannya terdapat di

daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan

oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun

1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi

tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan

dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang

bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat di pandang perlu dilakukan penyusunan

Rencana Strategis tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis ini

merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sampai tahun

2023. Rencana strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja

instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu

organisasi dapat ditentukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3980);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata

Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun

2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun

2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun

2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi,

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

21. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi

Berklasifikasi Milik Pemerintah;

22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015

tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Lembaga

Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian

dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunann Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2005 Nomor 9);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

27. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas

Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71).



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai acuan resmi

bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja OPD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah

perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan

maksud sebagai berikut:

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah

dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang

akan dibiayai dari APBD.

2. Menyediakan satu tolak untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.

3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan

program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kalimantan

Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

3. Dokumen Renstra sebagai tolok ukur atau parameter dalam

menetukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen Laporan

Kinerja Tahunan.

4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam

implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam

menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) OPD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD

ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan OPD, struktur organisasi Perangkat

Daerah, serta uraian tugas fungsi sampai dengan satu

eselon di bawah OPD. Uraian tentang struktur

organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata

laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia,

asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.



2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan

sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya

seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan

Renstra OPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi

publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik,

aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik,

aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik,

komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik,

komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik,

komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi

informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas



12

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi

publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik,

aplikasi informatika serta persandian dan statistik;

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang informasi publik,

komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;

d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik,

komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi

publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik sesuai

dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan

kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi

informatika serta persandian dan statistik;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan

dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi

publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi

kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.



13

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta

pengelolaan keuangan dan aset;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan

keuangan dan aset;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana

kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan

dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum

dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

sekretariat;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika;

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



14

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris

3. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring

dan Evaluasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan

Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring

dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan

evaluasi;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan



15

evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

4. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan

Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;


umum dan aparatur di lingkungan Dinas;


lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di

bidang umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan

Aparatur;


dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang

diserahkan oleh sekretaris.

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan

laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan



16

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan

dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;


pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;


lingkungan Sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub

Bagian Keuangan dan Aset;


dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan

aset;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset

yang diserahkan oleh sekretaris.

➢ Bidang Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta

pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan

informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik;



17

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan informasi publik;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan informasi publik;

e. pengkoordinasian di bidang informasi publik;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang informasi publik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang informasi publik;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang informasi publik;

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang informasi publik;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang informasi publik;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Informasi Publik.

6. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas



18

tersebut, Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi

:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi

Publik;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik, monitoring isu publik di media (media massa dan

media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat),

serta pengolahan aduan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

7. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

informasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Informasi Publik

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;




19

bidang pengelolaan informasi publik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi

publik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan informasi

publik, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data

informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup

nasional dan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pengelolaan informasi publik;


dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan informasi publik yang

diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan

informasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Informasi

Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik;


bidang pelayanan informasi publik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan informasi

publik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan informasi

publik, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi

Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



20

Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


bidang pelayanan informasi publik;


dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi publik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi publik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan informasi publik yang


➢ Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi

publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik

serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan media komunikasi publik;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan

hubungan media;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber

daya komunikasi publik;

e. pengkoordinasian di bidang komunikasi publik;


di bidang komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi publik



komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



21

undangan;


dengan tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik;


bidang komunikasi publik;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud membawahi :

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

b. Seksi Layanan Hubungan Media;

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

9. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

media komunikasi publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi

Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi

Publik;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di

bidang pengelolaan media komunikasi publik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan media

komunikasi publik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media

komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, layanan

perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah,

pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local, pembuatan

konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah

daerah/media internal serta diseminasi informasi kebijakan melalui

media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



22


fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik;


dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi

publik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media

komunikasi publik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan media komunikasi

publik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Seksi Layanan Hubungan Media

Seksi Layanan Hubungan Media tersebut, mempunyai tugas mengumpul

dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang layanan hubungan

media serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Layanan

Hubungan Media mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Layanan Hubungan Media;


bidang layanan hubungan media;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang layanan hubungan

media;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan hubungan

media, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi



fungsi di bidang layanan hubungan media;


dengan tugas dan fungsi di bidang layanan hubungan media;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan hubungan media;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang layanan hubungan media yang




23

11. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas mengumpul

dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya komunikasi

publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sumber Daya

Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;


bidang sumber daya komunikasi publik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya

komunikasi publik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya komunikasi

publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan

pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan

lembaga komunikasi publik sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;


fungsi di bidang sumber daya komunikasi publik;


dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya komunikasi publik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya komunikasi

publik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya komunikasi publik

yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

➢ Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar

pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan

komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan

pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika. Untuk



24

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata

kelola standar pemerintahan berbasis elektronik;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;

e. pengkoordinasian di bidang aplikasi informatika;


di bidang aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika



aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi informatika;


bidang aplikasi informatika;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

aplikasi informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bidang Aplikasi Informatika membawahi :

a. Seksi Aplikasi;

b. Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Elektronik;

c. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

12. Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpul

dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi serta



25

bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Aplikasi

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi;


bidang aplikasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, layanan

pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang

terintegrasi, pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik,

layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan

kepemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API),

serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai dengan



fungsi di bidang aplikasi;


dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang aplikasi yang diserahkan oleh

Kepala Bidang.

13. Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Eletronik

Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah Berbasis Eletronik, mempunyai

tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik serta

bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Kelola

Standar Pemerintah Berbasis Eletronik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Standar Pemerintah

Berbasis Eletronik;




26

bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tata kelola standar

pemerintah berbasis elektronik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata kelola standar

pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK

Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain

lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan

publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-

engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non

pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart

city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana

dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain

terhadap domain yang telah ditetapka oleh pemerintah pusat,

pengembnagn aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website


e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Government Chief

Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK

pemerintahan dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan

terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi

kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah

daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi

pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah

kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang

TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government

dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta

fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan


f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang tata kelola standar pemerintahan berbasis elektronik;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang ata kelola standar pemerintahan

berbasis elektronik;

h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap



27

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ata kelola standar

pemerintahan berbasis elektronik;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang ata kelola standar pemerintahan

berbasis elektronik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta


fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur Teknologi,

Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi

dan Komunikasi;


bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang infrastruktur teknologi,

informasi dan komunikasi;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bidang infrastruktur

teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar data

center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster

recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam

implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan

infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,

pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan

interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan

KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


fungsi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;


dengan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur teknologi, informasi

dan komunikasi;



28


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang infrastruktur teknologi,

informasi dan komunikasi;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan

komunikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

➢ Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan

informasi, pengelolaan data statistik dan analisis data serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata

persandian dan keamanan informasi;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang


d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis

data statistik;

e. pengkoordinasian di bidang persandian dan statistik;


di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang


h. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan data statistik;

i. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis

data statistik;

j. pengkoordinasian di bidang persandian dan statistik;

k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi



29

di bidang persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

l. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan statistik;

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang persandian dan statistik;

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

b. Seksi Pengelolaan Data Statistik;

c. Seksi Analisis Data Statistik.

15. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian

dan kemanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan

Informasi;


bidang persandian dan keamanan informasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan

keamanan informasi;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-



30

government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi,

layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan

informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi,

layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah

daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif

dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi

pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian,

serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan



fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan

keamanan informasi;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan

informasi;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan

informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi

e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi,

layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan

informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi,

layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah

daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif

dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi

pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian,

serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan


j. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang



31

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan

keamanan informasi;

l. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan

informasi;

m. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan

informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

16. Seksi Pengelolaan Data Statistik

Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Data

Statistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik;


bidang pengelolaan data statistik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan data

statistik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan data

statistik, penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi

kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan

implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di

lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi,

penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan

hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi,

wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk

penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam

pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap

penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan

infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan

forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;



32


bidang pengelolaan data statistik;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data

statistik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan data statistik yang


17. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpul dan

mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta


fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data

Statistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;


bidang analisis data statistik;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik



bidang analisis data statistik;


dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang


18. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan



33

peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam

melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang

jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis

jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

SEKSI

KEPALA DINAS

SEKSISEKSI INFRASTRUKTUR

SEKRETARIAT

PENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMBER DAYA

KOMUNIKASI PUBLIK

PELAYANAN

SEKSI

PENGELOLAAN OPINI

DAN ASPIRASI PUBLIK

SEKSI

INFORMASI PUBLIK

ANALISIS

DATA STATISTIK

SEKSI

PENGELOLAAN MEDIA

KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI

LAYANAN

HUBUNGAN MEDIA

SEKSI

BERBASIS ELEKTRONIK

TEKNOLOGI, INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

SEKSI

PERSANDIAN DAN

KEAMANAN INFORMASI

SEKSI

PENGELOLAAN

DATA STATISTIK

APLIKASI

STANDAR PEMERINTAH

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN

ASSETMONEV

SUB BAGIAN

UMUM DAN

SEKSI

SEKSI TATA KELOLA

INFORMATIKA STATISTIK

KOMUNIKASI

PUBLIK

APARATUR

BIDANG

APLIKASI

BIDANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG

PERSANDIAN DAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN

RENJA DAN



34

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan,

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh

kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

2.2. Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber

daya aparatur PNS sebanyak enam puluh (enam puluh) orang dan

23 (dua puluh tiga) orang tenaga non PNSD. Adapun sumber daya

aparatur PNS dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

GOLONGAN JENIS KELAMIN

JUMLAH PRIA WANITA

GolonganIV.e - - -

GolonganIV.d - - -

Golongan IV.c - - -

GolonganIV.b 4 0 4

GolonganIV.a 4 1 5

Golongan III.d 8 9 17

Golongan III.c 7 - 7

Golongan III.b 6 10 16

Golongan III.a 4 2 6

GolonganII.d 1 1 2

Golongan II.c 2 - 2

GolonganII.b - - -

GolonganII.a - - -

GolonganI.d - - -

Golongan I.c - - -

Golongan I.b - - -

GolonganI.a - - -

TOTAL 36 23 59



35

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JENIS KELAMIN

JUMLAH PRIA WANITA

1. Strata 2 10 3 13

2. Strata 1 14 10 24

3. Diploma 3 3 2 5

4. SLTA 9 8 17

TOTAL 36 23 59

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat terhitung Januari hingga Juli

2017

1) Gedung

Lokasi gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat terletak di Jalan Adi Sucipto Pontianak yang

merupakan Eks Gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan gedung berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Barang milik Daerah nomor

028/1237/BPKAD-B tanggal 17 Juli 2017 yang menegaskan

bahwa penggunaan gedung beserta barang inventaris

didalamnya diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kalbar, senilai Rp. 10.432.819.050,98.

2) Peralatan dan mesin

Berdasarkan inventarisasi asset sampai dengan bulan Juli

tahun 2017, peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat,

tercatat 111 (seratus sebelas) buah asset, yang terdiri dari alat

angkutan darat bermotor (motor dan mobil), peralatan kantor,

alat rumah tangga, meja dan kursi kerja dan alat studio dan

komunikasi dengan total senilai

Rp. 960.410.429,-.



36

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Barat berdasarkan Peraturan Gubermur Nomor 109 Tahun 2017.

Berdasarkan fungsinya meliputi :

1. Perumusan program kerja di bidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik;

2. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika,


3. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika,


4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik;

5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik;

7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Gubernur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa

tantangan terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh

terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai

berikut :

1. Peringkat keterbukaan informasi Provinsi Kalimantan Barat perlu

dipertahankan dan ditingkatkan.



37

2. Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi

dan komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum

mencukupi kebutuhan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang

pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK),

terutama lemahnya jaringan informasi.

4. Masih banyak desa yang belum terjangkau sinyal telepon seluler

dan akses internet.

5. Media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan

informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya

dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.

6. Data-data statistik sektoral Kalimantan Barat belum terintegrasi

dalam satu portal.

7. Masih kurangnya tingkat kemutahiran data dan informasi di

lingkungan Pemprov. Kalbar.

8. Adanya ancaman dalam menjaga keamanan informasi.

Ada beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam

mencapai visi dan misi diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah

mendapatkan peringkat 1 (satu) Nasional pada tahun 2017 dan

peringkat 3 (tiga) Nasional pada tahun 2018.

2. Teknologi, Informasi dan Komunikasi berkembang sangat cepat.

3. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan

teknologi dan jejaring sosial.

4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya

kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.

5. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring

berkembangnya TIK.

6. Perkembangan teknologi mempermudah pengintegrasian satu data

statistik.

7. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

Adapun permasalahan yang perlu diantisipasi adalah :

1. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan internet dimana

masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dalam menangkal

informasi hoax. Penyebaran berita melalui media sosial sangat

mudah dan viral, terjadi tanpa memastikan kebenarannya.

2. Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan oleh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk

mengimplentasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

3. Perlu peningkatan sarana maupun prasarana, SDM yang

berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja

khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi

publik.

4. Kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan statistik

sehingga masih kurang personil/tenaga yang menangani statistik.

5. Minimnya jumlah Sumberdaya TIK di lingkungan pemerintah

provinsi Kalimantan Barat.

6. Program dan kegiatan TIK yang dilaksanakan oleh instansi teknis

belum sinergi.

7. Pada wilayah kawasan perbatasan terdapat kesulitan dalam

memperoleh jaringan sinyal telekomunikasi seluler sehingga

menjadi hambatan komunikasi di perbatasan.

8. Wilayah Entikong merupakan salah satu dari 3 Pos Lintas Batas

Negara yang menjadi pintu gerbang utama antara Indonesia dan

Malaysia. Permasalahan yang timbul di wilayah tersebut

diantaranya jaringan lokal Malaysia yang masuk ke wilayah

Entikong dengan radius yang cukup jauh sehingga masyarakat di

wilayah perbatasan cenderung mengakses jaringan dari Malaysia.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan

periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD

dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat

sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”.

Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan

kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi

Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan di atas serta visi, misi,

dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025

menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, dan arah program kerja lima

tahun ke depan (2018-2023).

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah

pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi

pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN

BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan

datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan

fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka

keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan

baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada,

mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong

peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk

menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih,

memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga

akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola

pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan

program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah



peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi

kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang

agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman

dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh

aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang

melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan

Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-

prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik

intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif,

efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti

perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu

beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk

mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan

melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya

Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya

beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan

Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di

bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat

dari pelayanan perangkat daerah, yaitu :

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan

komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum mencukupi

kebutuhan.



2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi,

Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang, terutama lemahnya

jaringan informasi dan telekomunikasi.

3. Pengaruh media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan

informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya dan

nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.

4. Tingkat kemutahiran data dan informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar

masih rendah.

5. Ancaman jaringan keamanan teknologi informasi.

Ada beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.

2. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi

dan jejaring sosial.

3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya

kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.

4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring

berkembangnya TIK.

5. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pemetaan Wilayah Blankspot secara spasial (dalam bentuk peta)

sudah dilakukan namun kompilasi data terkait lokasi BTS di lapangan

(titik koordinat) secara valid belum dilakukan dan di cross-check antara

BP3TI dan Kabupaten di Wilayah 3T dan Perbatasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan pada

subbab 3.1 dan telaahan visi dan misi Gubernur serta Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana

dijelaskan pada subbab 3.2 dan subbab 3.3, berikut dirumuskan isu-isu

strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, adalah :



1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar;

2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

mendukung prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan

Smart Province di Kalimantan Barat;

3. Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa;

4. Peningkatan tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

5. Implementasi Good Governance untuk mewujudkan Smart Province di

Kalimantan Barat;

6. Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN);

7. Kebijakan Satu Data dan Open Govenrment;

8. Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS)

dan Wilayah Blankspot;

9. Diseminasi Informasi dan Literasi;

10. Pembinaan Lembaga Media Lokal.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi

dari misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau

dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Barat dalam jangka waktu 5 tahun (2018 – 2023). Tujuan Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten

dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif

menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan

yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu:

1) Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar.

2) Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk

meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa

Mandiri.

3) Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan

Pemprov Kalbar

4) Pengelolaan data statisitik sektoral provinsi kalimantan barat

dalam KALBAR SATU DATA.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur

yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan

strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Barat, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan



Barat menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan,

sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk

masing-masing tujuan, yaitu:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Sasaran

Indikator

Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar

Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-100

Meningkatkan layanan informasi publik

Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100

60% 70% 80% 90% 100%



Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat

3 rekomen

dasi kebijakan

4 rekomen

dasi kebijakan

6 rekomen

dasi kebijakan

8 rekomen

dasi kebijakan

10 rekomen

dasi kebijakan

Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti

30% 50% 60% 75% 90%

Meningkatkan layanan komunikasii publik

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

21 KIM 38 KIM 38 KIM 38 KIM 39 KIM

Jumlah lembaga media lokal yang dibina

5 Media Lokal

5 Media Lokal

5 Media Lokal

5 Media Lokal

10 Media Lokal

Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas

Indeks SPBE Pemprov Kalbar

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60



infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri

Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknolofi Informasi dan Komunikasi

79 Desa 159 Desa 239 Desa 319 Desa 425 Desa

Meningkatnya pengembangan teknologi informatika

Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)

60% 70% 80% 90% 100%

Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas sinyal telepon selular, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju desa mandiri


Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kalbar

Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

30% 50% 70% 80% 90%



Meningkatkan layanan persandian

Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian

30% 50% 70% 80% 90%

Pengelolaan data statisitik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA

Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi

70% 80% 90% 100% 100%

Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat

Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA

70% 80% 90% 100% 100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan

kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar

tercapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah

agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan

pemerintahan kepada masyarakat.

2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan

diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Mendukung tersedianya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan teknologi

komunikasi dan informasi di desa.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan

komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan

up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah

dan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran sesuai visi yang dituju diperlukan strategi

tertentu. Strategi tersebut secara garis besar berupaya mengatasi

permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi

sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha

mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pemetaan interaksi antar faktor melalui analisis SWOT,

dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat

memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dari sejumlah

isu strategis tersebut, dipilih sejumlah alternatif sebagai sasaran stratejik

setelah mempertimbangkan beberapa faktor baik urgensi, kemampuan,

biaya, kelayakan dan legalitas, maka rumusan strategis yang dapat



diharapkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat

periode 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan

Informasi.

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

3. Dukungan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

di Desa menuju Desa Mandiri.

4. Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan persandian.

5. Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu

Data.



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance

Tujuan Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar

Meningkatnya layanan informasi publik

Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi

Memberikan pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat

Meningkatnya layanan komunikasi publik

Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri

Meningkatnya pengembangan teknologi informatika

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik

Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik



Dukungan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa menuju Desa Mandiri

Mendukung tersedianya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi di desa

Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kalbar

Meningkatnya layanan persandian

Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pengelolaan data statisitik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA

Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral Kalimantan Barat

Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data

Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program kerja prioritas

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Program kerja prioritas

ini terdiri dari :

1. Program Layanan Informasi Publik

2. Program Layanan Komunikasi Publik

3. Program Pengembangan Teknologi Informatika

4. Program Peningkatan Layanan Persandian

5. Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat

Selain program kerja prioritas, terdapat program kerja yang bersifat

menunjang kebutuhan administrasi perkantoran yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Berikut dijelaskan program-program dimaksud beserta kaitannya dengan

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat.



6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif bagi program dan kegiatan Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD Provinsi

Kalimantan Barat.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam

kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023, sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dapat

terlihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat

No Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

1. Kategori keterbukaan informasi perangkat daerah dengan penilaian Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)

Kategori

Informatif

Kategori Informatif

/ Zona Hijau /

nilai 80-

100

Kategori Informat

if / Zona Hijau /

nilai 80-

100

Kategori Informat

if / Zona Hijau /

nilai 80-

100

Kategori Informat

if / Zona Hijau /

nilai 80-

100

Kategori Informat

if / Zona Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif / Zona Hijau /

nilai 80-100

1.1 Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100

22% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

1.2 Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat

1 rekomen

dasi kebijakan

3 rekomen

dasi kebijakan

4 rekomendasi

kebijakan

6 rekomendasi

kebijakan

8 rekomendasi

kebijakan

10 rekomendasi

kebijakan

31 rekomen

dasi kebijakan

1.3 Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti

- 30% 50% 60% 75% 90% 90%

1.4 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- 21 KIM 38 KIM 38 KIM 38 KIM 39 KIM

174 KIM tiap

Kecamatan



1.5 Jumlah lembaga media lokal yang dibina

7 Media Lokal

5 Media Lokal

5 Media Lokal

5 Media Lokal

5 Media Lokal

10 Media Lokal

30 Media Lokal

2. Indeks SPBE Pemprov Kalbar

2,55 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

2.1 Persentase Sistem Informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)

- 60% 70% 80% 90% 100% 100%

3. Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa

- 79 Desa 159

Desa 239

Desa 319

Desa 425

Desa 425

Desa

3.1 Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas sinyal telepon selular, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju desa mandiri

- 79 Desa 87 Desa 87 Desa 86 Desa 86 Desa 425 Desa

4. Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

15% 30% 50% 70% 80% 90% 90%

4.1 Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian

15% 30% 50% 70% 80% 90% 90%

5. Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi

15% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

5.1 Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA

- 70% 80% 90% 100% 100% 100%



75

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 –

2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan

terfokus sebagai agenda kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang

komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik.

Rencana Strategis memuat isu-isu pokok yang penting, mendasar

dan mendesak di bidang komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik.

Renstra sebagai acuan bagi dokumen perencanaan dimana keberhasilan

pelaksanaan RENSTRA diperlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh

dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Pelaksanaan

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta berorientasi pada

peningkatan kinerja sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat

dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Barat dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Kami berharap Renstra yang

disusun ini dapat memberikan daya dan hasil guna baik untuk peningkatan

akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good

Government”.

1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Desa yang

didukung pembangunan

fasilitas infrastruktur

Teknolofi Informasi dan

Komunikasi

Jumlah Desa yang

didukung fasilitas

infrastruktur Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

-

Tahun 2019

sudah

dianggarkan 20

desa di DPA

2019, selanjutnya

akan diusulkan di

APBD-P 2019 dan

tahun selanjutnya

79 Desa 159 Desa 239 Desa 319 Desa 425 Desa 425 Desa

Dukungan Peningkatan

Infrastruktur Teknologi

Informasi dan

Komunikasi di Desa

menuju Desa Mandiri

mendukung tersedianya

fasilitas untuk memenuhi

kebutuhan teknologi

komunikasi dan informasi

di desa

Meningkatkan tingkat

keamanan informasi di

lingkungan Pemprov

Kalbar

Persentase penerapan

pengamanan informasi

dengan pola hubungan

komunikasi sandi antar

Perangkat Daerah

provinsi

Jumlah OPD yang

menerapkan komunikasi

sandi / Total jumlah

OPD X 100%

15%

ada 9 biro di setda

yang rutin

menggunakan

layanan sandi,

artinya 9 / 54

jumlah OPD &

Setda X 100% =

17 %

30% 50% 70% 80% 90% 90%

Peningkatan keamanan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan dengan

persandian

mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi

keamanan informasi dan

komunikasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

2.602.602.60

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Pengembangan

teknologi informasi dan

komunikasi untuk

meningkatkan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

layanan publik

2.60

100%

2021 2022 2023Tujuan

Meningkatkan

keterbukaan informasi

kepada masyarakat

dalam penyelenggaraan

pemerintahan

dilingkungan Pemprov

Kalbar

Mewujudkan tata kelola

pemerintahan

berkualitas dengan

prinsip prinsip Good

Governance

Meningkatkan

kualitas tata kelola

pemerintahan daerah

Indeks

Reformasi

Birokrasi

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

80%70%

Portal / aplikasi

Kalbar Satu Data

sudah

dianggarkan di

DPA 2019, setelah

jadi maka akan

segera

disosialisasikan

ke seluru OPD

untuk digunakan

15%

Persentase OPD yang

data statistik sektoral

terinventarisasi,

terupdate, valid dan

terintegrasi

Jumlah OPD yang data

statistik sektoralnya

terintegrasi / total

jumlah OPD X 100%

2.55Indeks SPBE Pemprov

Kalbar

2019 2020

Kategori

Informatif

Kategori Keterbukaan

Informasi Perangkat

Daerah dengan

penilaian masuk dalam

Kategori Informatif

(Zona Hijau/ nilai 80 -

100)

Kategori

Informatif /

Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Misi

CASCADING

TABEL HUBUNGAN VISI-MISI, TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM RPJMD PROV. KALBAR 2018-2023

NoSasaran RPJMD /

Tujuan OPD

Indikator Sasaran

RPJMD/ Indikator

Tujuan Renstra/

IKU Kepala PD

Target Capaian

Kondisi

AkhirStrategi Arah Kebijakan

Indikator

TujuanRumus

Peringkat Keterbukaan

Informasi hasil penilaian

dari Komisi Informasi

Nasional dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Pemprov

Kalbar dengan kategori

Informatif (Zona Hijau /

nilai 80-100)

Nilai Indeks SPBE

penilaian dari

Kemenpan RB

* Tahun 2017

Peringkat 1

Nasional

* Tahun 2018

Peringkat 3

Nasional

Pengelolaan data

statisitik sektoral provinsi

kalimantan barat dalam

KALBAR SATU DATA

Menerapkan Teknologi

Informasi dan

Komunikasi dalam

penyelenggaraan

pemerintahan serta

Mendukung fasilitas

infrastruktur Teknologi

Informasi dan

Komunikasi di desa untuk

meningkatkan nilai Indeks

Desa Membangun

menuju Desa Mandiri

Peningkatan peran

PPID pembantu seluruh

OPD dalam

Keterbukaan Informasi

Pengintegrasian Data

Statistik Sektoral

Kalimantan Barat dalam

Satu Data

2.602.60Level 2

100%100%90%

Kondisi Awal

9

Memberikan pembinaan

dan mengarahkan seluruh

perangkat daerah agar

informatif dalam

memberikan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan kepada

masyarakat

Mengembangkan inovasi

teknologi informasi dan

komunikasi yang akan

diterapkan oleh seluruh

perangkat daerah untuk

meningkatkan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

mengintegrasikan seluruh

data statistik Kalimantan

Barat yang valid dan up

to date dalam satu portal

yang mudah diakses oleh

perangkat daerah dan

masyarakat

Meningkatnya Layanan

Persandian

Sasaran Program

Meningkatnya layanan

informasi publik


komunikasi publik

Meningkatnya

pengembangan teknologi

informatika

Meningkatnya

Pengelolaan Statistik

Sektoral Kalimantan Barat

CASCADING


Seksi Bidang Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Rekomendasi Kebijakan terkait isu /

informasi yang berkembang di

masyarakat

Seksi pengelolaan opini dan

aspirasi publik

1 rekomendasi

kebijakan

3 rekomendasi

kebijakan400

4 rekomendasi

kebijakan440

6 rekomendasi

kebijakan484

8 rekomendasi

kebijakan532.4

10

rekomendasi

kebijakan

585.64

Persentase aduan dan informasi

dari masyarakat yang ditindaklanjuti

Seksi Pelayanan informasi

publik- 30% 150 50% 180 60% 216 75% 259.2 90% 311.04

Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

seksi pengelolaan media

komunikasi publik- 21 KIM 255 38 KIM 306 38 KIM 368 38 KIM 450 39 KIM 530

seksi layanan hubungan media

Seksi sumber daya

komunikasi publik

Jumlah Desa yang didukung

pembangunan fasilitas sinyal

telepon selular, internet kantor desa

dan akses internet warga desa

menuju desa mandiri

- 79 Desa 1163 87 Desa 3371 87 Desa 3540 86 Desa 3680 86 3864

Program

Peningkatan

Layanan Persandian

Persentase OPD yang

memanfaatkan / menerapkan

layanan persandian

seksi persandian dan

keamanan informasi15% 30% 1000 50% 1200 70% 1440 80% 1728 90% 2073.6

seksi pengelolaan data

statistik

seksi analisis data statistik

Target Capaian

CASCADING


Program Indikator Program 2019 2020 2021 2022 2023

100% 2734.9388

- 60% 3703 70% 7600 80% 6905 90%

0% 70%

Kondisi Awal

Program

Pengembangan

Teknologi Informatika

100% 2486.30890% 2260.28

5 media lokal 500 5 media lokal

Persentase OPD yang data statistik

sektoralnya terintegrasi dalam

KALBAR SATU DATA

Program

Pengelolaan Statistik

Sektoral Kalimantan

Barat

Bidang

Persandian

dan Statistik

22%

Bidang dan Seksi

Bidang

Komunikasi

Publik

Bidang

Aplikasi

Informatika

Program Layanan

Informasi Publik

Program Layanan

Komunikasi PublikJumlah lembaga media lokal yang

dibina

Persentase PPID Pembantu

(Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu) seluruh

OPD dengan Kategori Informatif /

Zona Hijau / Nilai 80-100

Persentase sistem informasi yang

terstandarisasi SPBE (Sistem

Informasi Berbasis Elektronik)

7 media lokal 5 media lokal 380 5 media lokal 440

1868 80% 2054.8

550 10 media lokal 600

* Seksi aplikasi

* Seksi tata kelola standar

pemerintah berbasis elektronik

* Seksi infrastruktur teknologi,

informasi dan komunikasi

100% 2196.151996.5

7070 100% 7076

60% 1500 70% 1650 80% 1815 90%

Bidang

Informasi

publik

Seksi pengelolaan informasi

publik

33 34

31

Rekomendasi

kebijakan

90%

174 KIM di

setiap

kecamatan

425 Desa

90%

CASCADING


Kondisi

Akhir

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

100%

Dinas

Komunikasi

dan Informatika

30 media lokal

100%

100%

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategori Keterbukaan Informasi

Perangkat Daerah dengan

penilaian masuk dalam Kategori

Informatif (Zona Hijau/ nilai 80 -

100)

Kategori

Informatif

/ Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif

/ Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif

/ Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif

/ Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Kategori

Informatif

/ Zona

Hijau /

nilai 80-

100

Meningkatnya layanan informasi

publik

Persentase PPID Pembantu

(Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu) seluruh

OPD dengan Kategori Informatif /

Zona Hijau / Nilai 80-100

60% 70% 80% 90% 100%

Rekomendasi Kebijakan terkait

isu / informasi yang berkembang

di masyarakat

3

rekomen

dasi

kebijakan

4

rekomen

dasi

kebijakan

6

rekomen

dasi

kebijakan

8

rekomen

dasi

kebijakan

10

rekomen

dasi

kebijakan

Persentase aduan dan informasi

dari masyarakat yang

ditindaklanjuti30% 50% 60% 75% 90%


komunikasi publik

Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)21 KIM 38 KIM 38 KIM 38 KIM 39 KIM

Jumlah lembaga media lokal

yang dibina5 Media

Lokal

5 Media

Lokal

5 Media

Lokal

5 Media

Lokal

10

Media

Lokal

Menerapkan Teknologi Informasi

dan Komunikasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan

serta Mendukung fasilitas

infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi di desa untuk

meningkatkan nilai Indeks Desa

Membangun menuju Desa Mandiri

Indeks SPBE Pemprov Kalbar

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60


pembangunan fasilitas

infrastruktur Teknolofi Informasi

dan Komunikasi

79 Desa159

Desa

239

Desa

319

Desa

425

Desa

Meningkatnya pengembangan

teknologi informatika

Persentase sistem informasi yang

terstandarisasi SPBE (Sistem

Informasi Berbasis Elektronik) 60% 70% 80% 90% 100%



telepon selular, internet kantor

desa dan akses internet warga

desa menuju desa mandiri


Persentase penerapan

pengamanan informasi dengan

pola hubungan komunikasi sandi

antar Perangkat Daerah provinsi

30% 50% 70% 80% 90%

Meningkatnya Layanan

PersandianPersentase OPD yang


layanan persandian

30% 50% 70% 80% 90%

Persentase OPD yang data

statistik sektoral terinventarisasi,

terupdate, valid dan terintegrasi

70% 80% 90% 100% 100%

Meningkatnya Pengelolaan

Statistik Sektoral Kalimantan

Barat

Persentase OPD yang data

statistik sektoralnya terintegrasi

dalam KALBAR SATU DATA

70% 80% 90% 100% 100%

Pengelolaan data statisitik

sektoral provinsi kalimantan barat

dalam KALBAR SATU DATA

Meningkatkan keterbukaan

informasi kepada masyarakat

dalam penyelenggaraan

pemerintahan dilingkungan

Pemprov Kalbar

Meningkatkan tingkat keamanan

informasi di lingkungan Pemprov

Kalbar

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARANTARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya layanan informasi publik

Meningkatnya layanan komunikasi publik

Pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan

publik

Mengembangkan inovasi teknologi informasi

dan komunikasi yang akan diterapkan oleh

seluruh perangkat daerah untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik

Dukungan Peningkatan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa

menuju Desa Mandiri

Mendukung tersedianya fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan teknologi komunikasi

dan informasi di desa

Meningkatkan tingkat keamanan informasi di

lingkungan Pemprov Kalbar

Meningkatnya Layanan Persandian Peningkatan keamanan informasi

penyelenggaraan pemerintahan dengan

persandian

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

keamanan informasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan

Pengelolaan data statisitik sektoral provinsi

kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA

Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral

Kalimantan Barat

Pengintegrasian Data Statistik Sektoral

Kalimantan Barat dalam Satu Data

Mengintegrasikan seluruh data statistik

Kalimantan Barat yang valid dan up to date

dalam satu portal yang mudah diakses oleh

perangkat daerah dan masyarakat

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

MISI II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip prinsip Good Governance

Menerapkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta Mendukung fasilitas

infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai

Indeks Desa Membangun menuju Desa

Mandiri

Meningkatnya pengembangan teknologi

informatika

Meningkatkan keterbukaan informasi kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar

Peningkatan peran PPID pembantu seluruh

OPD dalam Keterbukaan Informasi

Memberikan pembinaan dan mengarahkan

seluruh perangkat daerah agar informatif

dalam memberikan informasi

penyelenggaraan pemerintahan kepada

masyarakat

target Rp (juta) Target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) Target Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatkan

keterbukaan

informasi kepada

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dilingkungan

Pemprov Kalbar

Kategori

Keterbukaan

Informasi

Perangkat Daerah

dengan penilaian

masuk dalam

Kategori Informatif

(Zona Hijau/ nilai

80 - 100)

Kategori

Informatif

Kategori

Informatif /

Zona Hijau

/ nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau

/ nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau

/ nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau

/ nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau

/ nilai 80-

100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Meningkatnya

layanan informasi

publik

Program Layanan

Informasi Publik Persentase PPID

Pembantu

(Pejabat

Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi

Pembantu)

seluruh OPD

dengan Kategori

Informatif / Zona

Hijau / Nilai 80-

100

22% 60% 336,988,500 70% 180,000,000 80% 449,000,000 90% 898,000,000 100% 578,000,000 100% 2,441,988,500

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Penerbitan

Buletin Kominfo

Prov. Kalbar

Tersedianya

Informasi Publik

dalam bentuk

Buletin

2 edisi 50,444,400 4 edisi 90,000,000 4 edisi 100,000,000 4 edisi 109,000,000 4 edisi 120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Informasi On Line

Berbasis Web

Terselenggaranya

kegiatan

pengelolaan

website

http://kalbarprov.go

.id

500

postingan

berita

60,573,200

500

postingan

berita

90,000,000

500

postingan

berita

99,000,000

500

postingan

berita

109,000,000

500

postingan

berita

120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengambilan

Sumpah Jabatan

(Pelantikan /

Pengambilan

Sumpah dan

Janji) Anggota KI

Prov. Kalbar

Terlaksananya

Pengambilan

Sumpah Jabatan

(Pelantikan /

Pengambilan

Sumpah dan Janji)

Anggota KI Prov.

Kalbar

1 kegiatan 25,970,900 1 kegiatan 35,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat

Daerah (2023)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Penerimaan dan

Seleksi Calon

Komisioner

Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah

Prov.Kalbar

Terselenggaranya

Seleksi Calon

Komisioner Komisi

Penyiaran

Indonesia Daerah

Prov.Kalbar


Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengambilan

Sumpah Jabatan

(Pelantikan /

Pengambilan

Sumpah dan

Janji) Komisioner

KPID Prov. Kalbar

Terselenggaranya

Pengambilan

Sumpah Jabatan

(Pelantikan /

Pengambilan

Sumpah dan Janji)

Komisioner KPID

Prov. Kalbar


Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penerimaaan dan

Seleksi Calon

Komisioner

Komisi Informasi

Prov.Kalbar

Terselenggaranya

Penerimaaan dan

Seleksi Calon

Komisioner Komisi

Informasi

Prov.Kalbar

1 kegiatan 190,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

Terselenggaranya

Jumlah monev,

bimtek, sosialisasi,

forum

koordinasi,right to

know day terhadap

keterbukaan

informasi publik

dalam rangka

Penguatan SDM

PPID se OPD

Prov. Kalbar

80% dari

seluruh

PPID

Pembantu

masuk

Kategori

Informatif

250,000,000

90% dari

seluruh

PPID

Pembantu

masuk

Kategori

Informatif

275,000,000

100% dari

seluruh

PPID

Pembantu

masuk

Kategori

Informatif

303,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Rekomendasi

Kebijakan terkait

isu / informasi

yang

berkembang di

masyarakat

1

rekomend

asi

kebijakan

3

rekomenda

si kebijakan

756,789,500

4

rekomenda

si kebijakan

750,000,000

6

rekomenda

si kebijakan

902,000,000

8

rekomenda

si kebijakan

1,005,000,000

10

rekomenda

si kebijakan

1,017,000,000

31

rekomendas

i kebijakan

4,430,789,500.00

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Peliputan dan

Dokumentasi

Pembangunan

Kalimantan Barat

Terselenggaranya

peliputan dan

pendokumentasian

Pembangunan

Kalimantan Barat

150 berita 151,787,500 150 berita 150,000,000 150 berita 165,000,000 150 berita 182,000,000 150 berita 200,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Literasi Berita

Hoax

Terselenggaranya

Literasi Berita Hoax

2 kegiatan 116,095,700

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Pengelolaan

Opini Publik

Inventarisasi dan

dokumentasi opini

publik di media

massa

365 opini

publik 239,294,500

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyebaran

Informasi

Pembangunan di

Media

Publikasi Kegiatan

dan Kebijakan

Pembangunan

Pemprov. Kalbar

ke Masyarakat

5 publikasi 75,219,400 5 publikasi 110,000,000 5 publikasi 121,000,000 5 publikasi 134,000,000 5 publikasi 157,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pelayanan Publik

Melalui Media

Center

Tersedianya

pelayanan

informasi publik

melalui Media

Center

120 orang 86,441,700 120 orang 120,000,000 120 orang 132,000,000 120 orang 146,000,000 120 orang 160,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Publikasi

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (ILPPD)

Terpublikasinya

LPPD Provinsi

Kalimantan Barat

kepada masyarakat 1 publikasi 87,950,700 1 publikasi 90,000,000 1 publikasi 99,000,000 1 publikasi 109,000,000 1 publikasi 120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Literasi INCAKAP Terselenggaranya

Literasi INCAKAP

(Internet, Cerdas,

Kreatif dan

Produktif)

100 orang 160,000,000 100 orang 176,000,000 100 orang 192,000,000 100 orang 120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Opini dan

Aspirasi Publik

Inventarisasi dan

dokumentasi opini

dan aspirasi publik

di media massa

300 opini

publik 120,000,000

300 opini

publik 132,000,000

300 opini

publik 159,000,000

300 opini

publik 175,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

NGOPI KABAR

(Ngopi Pintar

Soal Kalbar Baru)

Pemerataan

informasi publik

untuk menjangkau

masyarakat luas

melalui Dialog

Interaktif di Media

Elektronik

5 Dialog 77,000,000 5 Dialog 83,000,000 5 Dialog 85,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Persentase

aduan dan

informasi dari

masyarakat yang

ditindaklanjuti

- 30% 50% 70,000,000 60% 77,000,000 75% 85,000,000 90% 94,000,000 90% 326,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Pengelolaan

Layanan

Pengaduan

Masyarakat

Ditindaklanjutinya

aduan dari

masyarakat50% aduan

di

tindaklanjuti

70,000,000 60% aduan

di

tindaklanjuti

77,000,000 75% aduan

di

tindaklanjuti

85,000,000 90% aduan

di

tindaklanjuti

94,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Meningkatnya

layanan

komunikasi publik

Program Layanan

Komunikasi Publik

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM)

- 21 KIM 456,773,900 38 KIM 580,000,000 38 KIM 690,000,000 38 KIM 760,000,000 39 KIM 830,000,000

174 KIM

tiap

Kecamatan

3,316,773,900

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Festival

Kelompok

Pertunjukan

Rakyat Aksi

Informasi

Komunikasi Publik

Terselenggaranya

Festival Kelompok

Pertunjukan

Rakyat Aksi

Informasi

Komunikasi Publik

(SAIK) Tingkat

Provinsi

14

kelompok

SAIK

161,370,400

14

kelompok

SAIK

180,000,000

14

kelompok

SAIK

220,000,000

14

kelompok

SAIK

240,000,000

14

kelompok

SAIK

260,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan /

Pembinaan

Kampung Media

Terbinanya

Kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM)

di Kalimantan Barat

21 KIM 82,461,300 38 KIM 100,000,000 38 KIM 160,000,000 38 KIM 180,000,000 39 KIM 200,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Literasi Digital Terlaksanaya

Pembinaan

edukasi digital 450 orang 143,418,200 4 kali

kegiatan220,000,000

4 kali

kegiatan 220,000,000

4 kali


4 kali


Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pemanfaatan

Media Sosial

Sebagai Media

Komunikasi Publik

Tersedianya

Informasi publik

melalui media

sosial dalam

bentuk postingan

540 posting 69,524,000 540 posting 80,000,000 540 posting 90,000,000 540 posting 100,000,000 540 posting 110,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Jumlah lembaga

media lokal yang

dibina 7 Media

Lokal

5 Media

Lokal 232,694,900

5 Media

Lokal 420,000,000

5 Media

Lokal 450,000,000

5 Media

Lokal 480,000,000

10 Media

Lokal 520,000,000

30 Media

Lokal2,102,694,900

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Pembinaan dan

Monitoring

Lembaga Media

Terlaksananya

Pembinaan dan

Monitoring

Lembaga Media

2 kab/kota 70,449,800

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Literasi Media Terlaksananya

Pembinaan

lembaga media

Lokal

150 orang 162,245,100 Lembaga

Media Lokal220,000,000

Lembaga

Media Lokal 230,000,000

Lembaga


Lembaga


Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Workshop

Peningkatan

lembaga Media

Terlaksananya

Workshop

Peningkatan

lembaga Media

1 kali 80,000,000 1 kali 90,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pelatihan

Jurnalistik dan

Broadcasting

Terlaksananya

Pelatihan

Jurnalistik dan

Broadcasting

1 kali 120,000,000 1 kali 130,000,000 1 kali 140,000,000 1 kali 150,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Indeks SPBE

Pemprov Kalbar

2.55 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Menerapkan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

serta Mendukung

fasilitas

infrastruktur

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi di

desa untuk

meningkatkan

nilai Indeks Desa

Membangun

menuju Desa

Mandiri


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Jumlah Desa yang

didukung

pembangunan

fasilitas

infrastruktur

Teknolofi Informasi

dan Komunikasi - 79 Desa 159 Desa 239 Desa 319 Desa 425 Desa 425 Desa

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Meningkatnya

pengembangan

teknologi

informatika

Program

Pengembangan

Teknologi

Informatika

Persentase

sistem informasi

yang

terstandarisasi

SPBE (Sistem

Informasi

Berbasis

Elektronik)

- 60% 3,767,180,800 70% 7,920,000,000 80% 6,905,000,000 90% 7,070,000,000 100% 7,076,000,000 100% 32,738,180,800

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Bimtek

Pemanfaatan dan

Instalasi SiCantik

Terselenggaranya

Bimtek

Pemanfaatan dan

Instalasi SICantik

50 orang

peserta87,767,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Bimtek

Pemanfaatan dan

Instalasi Digital

Signature

Terselenggaranya

Bimtek

Pemanfaatan dan

Instalasi Digital

Signature

90 orang

peserta80,895,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyusunan

Pergub

Masterplan

Pembangunan

Smart Province di

Kalimantan Barat

2019-2023

Terselenggaranya

kegiatan

penyusunan

Pergub Masterplan

Pembangunan

Smart Province di

Kalimantan Barat

2019-2023

1 Pergub 35,739,075

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pembangunan

dan

Pengembangan

Sistem Informasi

Jumlah sistem

informasi yang

dibangun/dikemban

gkan

8 Aplikasi

dan 2

Sistem

Infomasi

Daerah

961,205,200 4 Sistem

Informasi400,000,000

4 Sistem

Informasi440,000,000

4 Sistem

Informasi 440,000,000

4 Sistem

Informasi 440,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Integrasi Sistem

Informasi

Jumlah aplikasi

terintegrasi2 sistem

informasi90,836,000 4 aplikasi 90,000,000 4 aplikasi 120,000,000 4 aplikasi 150,000,000 4 aplikasi 150,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Perluasan

Jaringan Intranet

Pemprov. Kalbar

Jumlah OPD

terkoneksi WAN

Pemprov Kalbar3 titik WAN

dan 40 titik

LAN

225,009,425 40

OPD/UPT5,500,000,000

10

OPD/UPT1,000,000,000

10

OPD/UPT 1,000,000,000

10

OPD/UPT 1,000,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Akses Internet

Kapasitas Akses

Internet140 Mbps /

1 Tahun1,746,832,400

160 Mbps /

12 Bulan1,000,000,000

400 Mbps /

12 Bulan /

40 OPD

3,500,000,000

400 Mbps /

12 Bulan /

40 OPD

3,500,000,000

400 Mbps /

12 Bulan /

40 OPD

3,500,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Menerapkan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

serta Mendukung

fasilitas

infrastruktur

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi di

desa untuk

meningkatkan

nilai Indeks Desa

Membangun

menuju Desa

Mandiri


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Pemeliharaan

Jaringan Intranet

Pemprov. Kalbar

WAN Pemprov.

Kalbar 2 Titik

tower, 9

Biro, 1 OPD

60,000,000

9 Titik Biro

dan 2 Titik

Tower

70,000,000 45 OPD 470,000,000 45 OPD 470,000,000 45 OPD 470,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Koordinasi

Pembangunan

Telekomunikasi

Kewajiban

Pelayanan

Universal

(KPU)//Universal

Service Obligation

Terlaksananya

Koordinasi

Pembangunan

Infrastuktur

Telekomunikasi

Kewajiban

Pelayanan

Universal (KPU)

USO

6 Kabupaten 115,519,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Command Center

Beroperasinya

ruang command

center 1 tahun 213,480,700 1 tahun 200,000,000 1 tahun 350,000,000 1 tahun 350,000,000 1 tahun 350,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Bimtek

Pemanfaatan dan

Instalasi MANTRA

Terselenggaranya

Bimtek

pemanfaatan dan

Instalasi MANTRA

3 orang dari

setiap 14

Kab/Kota, 8

orang dari

Diskominfo

Prov.Kalbar

85,380,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Workshop

Manajemen

Layanan Publik

Berbasis

Teknologi

Informatika

Terlaksananya

Kegiatan

Workshop

Manajemen

Layanan Publik

Berbasis

50 orang 64,517,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Pengelolaan

Layanan SPBE

Teknologi

Informatika

45 OPD 100,000,000 45 OPD 120,000,000 45 OPD 150,000,000 45 OPD 150,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Workshop

Penggunaan

Layanan SPBE

dan Aplikasi

Pemerintahan

Jumlah Peserta

116

OPD/UPT80,000,000

116

OPD/UPT 150,000,000

116

OPD/UPT 200,000,000

116

OPD/UPT 200,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyusunan

Pedoman Tata

Kelola SPBE

Pemprov. Kalbar

Tersusunnya

pedoman tata

kelola SPBE

Pemprov. Kalbar

1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 250,000,000 1 dokumen 250,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Identifikasi

Sarana dan

Prasarana

Komunikasi dan

Informatika di

Kalimantan Barat

Terlaksananya

Identifikasi Sarana

dan Prasarana

Komunikasi dan

Informatika pada

wilayah 3T di

Kalimantan Barat

9 Kabupaten 80,000,000 9

Kabupaten 100,000,000

9


9


Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan Data

Center

Jumlah Server

Pemprov. Kalbar14 Unit

Server100,000,000

17 unit

Server 350,000,000

17 unit

Server 350,000,000

17 unit

Server 350,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Inventarisasi

Sistem Informasi

Jumlah OPD

teridentifikasi

45 OPD 100,000,000 45 OPD 105,000,000 45 OPD 110,000,000 45 OPD 116,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Jumlah Desa

yang didukung

pembangunan

fasilitas sinyal

telepon selular,

internet kantor

desa dan akses

internet warga

desa menuju

desa mandiri

- 79 Desa 1,162,082,700 87 Desa 2,790,000,000 87 Desa 3,540,000,000 86 Desa 3,679,000,000 86 Desa 3,865,000,000 425 Desa 15,036,082,700

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Pembangunan /

Peningkatan

Infrastruktur

Telekomunikasi

Desa Pemprov.

Kalbar

Jumlah desa

terlayani

telekomunikasi79 Desa 1,162,082,700 87 desa 2,610,000,000 87 Desa 2,741,000,000 86 Desa 2,844,000,000 86 Desa 2,987,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Workshop

Pemanfaatan

Akses Internet

dan Website Desa

Jumlah peserta

workshop

198 peserta 80,000,000 198 peserta 525,000,000 196 Peserta 551,000,000 196 peserta 579,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Pengembangan

Website Desa

Jumlah website

desa

87 Desa 100,000,000 87 Desa 274,000,000 86 Desa 284,000,000 86 Desa 299,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Meningkatkan

tingkat keamanan

informasi di

lingkungan

Pemprov Kalbar

Persentase

penerapan

pengamanan

informasi dengan

pola hubungan

komunikasi sandi

antar Perangkat

Daerah provinsi

15% 30% 50% 70% 80% 90% 90%

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Meningkatnya

Layanan

Persandian

Program

Peningkatan

Layanan

Persandian

Persentase OPD

yang

memanfaatkan /

menerapkan

layanan

persandian

15% 30% 993,187,900 50% 470,000,000 70% 691,000,000 80% 658,000,000 90% 725,000,000 90% 3,537,187,900.00

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Koordinasi

Penyelenggaraan

Persandian Untuk

Pengamanan

Informasi di

Lingkungan

Pemprov Kalbar

Terlaksananya

koordinasi

penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan

informasi di

lingkungan

Pemprov. Kalbar

44 OPD 97,911,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyusunan

Pergub

Penyelenggaraan

Persandian Untuk

Pengamanan

Informasi di

Lingkungan

Pemerintah

Provinsi dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Mendukung

terwujudnya

Program

Persandian untuk

Pengamanan

Informasi1 Dokumen

Pergub59,235,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengamanan

Persandian

Terlaksananya

penyelenggaraan

dukungan

persandian untuk

informasi daerah

1 Kab/Kota 107,495,900 4 Kab/Kota 80,000,000 4 Kab/Kota 87,000,000 4 Kab/Kota 96,000,000 4 Kab/Kota 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Kontra

Penginderaan

Terlaksananya

penyelenggaraan

sterilisasi tempat

strategis untuk

informasi daerah

2 Ruang

Kerja

Pimpinan

70,211,400 1 kab/kota 70,000,000 1 Kab/Kota 76,000,000 1 kab/Kota 84,000,000 4 Kab/Kota 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Kerjasama

dengan BSRE

Dalam Menjaga

Keamanan

Dokumen/Data

Secara Elektronik

Terselenggaranya

kerjasama dan

penerbitan tanda

tangan digital di

lingkungan

Pemprov. Kalbar

75 Orang 80,205,000 45 OPD 80,000,000 45 OPD 87,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Monitoring dan

Koordinasi Data

Keamanan

Informasi

Pemerintah

Provinsi Kalbar

Terlaksananya

monitoring

pengamanan data

dan informasi di

Kalimantan Barat

45 OPD 156,811,600

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Monitoring dan

Koordinasi Data

Keamanan

Informasi se-

Kalbar

Terlaksananya

monitoring

pengamanan data

dan informasi di

Kalimantan Barat

14 Kab/Kota 162,961,800

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Komunitas

Keamanan

Informasi

Provinsi

Kalimantan Barat

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Komunitas TIK50 Orang/ 1

Komunitas258,356,200

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pembinaan Data

Keamanan

Informasi

Pemprov Kalbar

Terlaksananya

Pembinaan Data

Keamanan

Informasi Pemprov

Kalbar

45 OPD 80,000,000 45 OPD 87,000,000 45 OPD 96,000,000 45 OPD 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pembinaan Data

Keamanan

Informasi se-

Kalbar

Terlaksananya

Pembinaan Data

Keamanan

Informasi se-Kalbar

4 Kab/Kota 80,000,000 4 Kab/Kota 87,000,000 4 Kab/Kota 96,000,000 4 Kab/Kota 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyelenggaraan

Persandian Untuk

Pengamanan

Informasi di

Lingkungan

Pemprov Kalbar

Terlaksannaya

pola hubungn

persandian untuk

pengamanan

informasi di

lingkungan

Pemprov. Kalbar

45 OPD 80,000,000 45 OPD 87,000,000 45 OPD 96,000,000 45 OPD 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Jaring

Komunikasi Sandi

Terlaksananya

Pengelolaan

Jaring Komunikasi

Sandi

45 OPD 95,000,000 45 OPD 100,000,000 45 OPD 105,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengelolaan

Security

Operation Center

Terkelolanya

Security Operation

Center

Tim SOC

(Security

Operation

Center)

85,000,000

Tim SOC

(Security

Operation

Center)

90,000,000

Tim SOC

(Security

Operation

Center)

95,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Pengelolaan data

statisitik sektoral

provinsi

kalimantan barat

dalam KALBAR

SATU DATA

Persentase OPD

yang data statistik

sektoral

terinventarisasi,

terupdate, valid

dan terintegrasi

15% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Meningkatnya

Pengelolaan

Statistik Sektoral

Kalimantan Barat

Program

Pengelolaan

Statistik Sektoral

Kalimantan Barat

Persentase OPD

yang data

statistik

sektoralnya

terintegrasi

dalam KALBAR

SATU DATA

- 70% 887,134,100 80% 730,000,000 90% 760,000,000 100% 808,000,000 100% 825,700,000 100% 4,010,834,100.00

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Penyelenggaraan

Data Statistik

Sektoral di

Lingkungan

Pemda Prov.

Kalbar

Terlaksananya

inventarisasi dan

kompilasi Data

statistik sektoral

pemprov Kalbar

45 OPD 365,184,400

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pembentukan

Forum Satu Data

Statistik Sektoral

Terselenggaranya

forum data di

lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 124,186,300

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyusunan

Pergub Satu Data

Statistik Sektoral

Pemprov Kalbar

Tersusunnya

Peraturan

Gubernur Tentang

Satu Data

1 Dokumen

Pergub76,225,900

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Penyusunan

Profil Prov. Kalbar

Tersedianya Data

Profil Prov.Kalbar

2019Buku Profil

Pemprov

Kalbar

206,217,200

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pencetakan Buku

Kalbar Dalam

Angka

Tersedianya Buku

Kalbar Dalam

Angka

Buka

Kalbar

Dalam

Angka

115,320,300 45 OPD 30,000,000 45 OPD 33,000,000 45 OPD 37,000,000 45 OPD 40,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov.

Kalbar

Pengumpulan

Data Statistik

Sektoral

Terlaksananya

pengumpulan data

statistik sektoral di

lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 55,000,000 45 OPD 61,000,000 45 OPD 67,000,000 45 OPD 74,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pengolahan Data

Statistik Sektoral

Terlaksananya

pengolahan data


lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 90,000,000 45 OPD 99,000,000 45 OPD 109,000,000 45 OPD 120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Analisis Data

Statistik Sektoral

Terlaksananya

analisis data


lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 90,000,000 45 OPD 99,000,000 45 OPD 109,000,000 45 OPD 120,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023



Daerah (2023)


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penang- gung-

jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan,

Sasaran,Program

(outcome ) dan

Kegiatan (output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an (2018)

Membangun

Meta Data

Statistik Sektoral

Tersusunnya meta

data statistik

sektoral di

lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 60,000,000 45 OPD 66,000,000 45 OPD 73,000,000 45 OPD 80,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Diseminasi Data

Statistik Sektoral

Terlaksananya

diseminasi data


lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 80,000,000 45 OPD 88,000,000 45 OPD 97,000,000 45 OPD 10,700,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Peningkatan

Kapasitas SDM

Statistik Sektoral

Terlaksananya

peningkatan

kapasitas

kelembagaan


lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 60,000,000 45 OPD 66,000,000 45 OPD 73,000,000 45 OPD 80,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Pembinaan

Statistik Sektoral

Terselenggaranya

pembinaan

statistik sektoral

pusat/kab/kota

Pusat/Kab/K

ota

120,000,000

Pusat/Kab/K

ota

88,000,000

Pusat/Kab/K

ota

97,000,000

Pusat/Kab/K

ota

107,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Supervisi Statistik

Sektoral

Terselenggaranya

Supervisi Statistik

Sektoral 14

Kab/Kota

14

Kab/Kota 80,000,000

14

Kab/Kota 88,000,000

14

Kab/Kota 97,000,000

14

Kab/Kota 107,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Optimalisasi

Peran dan Fungsi

Walidata

Terselenggaranya

forum Satu Data

Statistik Sektoral

di lingkungan

pemprov Kalbar

45 OPD 65,000,000 45 OPD 72,000,000 45 OPD 49,000,000 45 OPD 87,000,000

Dinas

Komunikasi

dan

Infomatika

Prov. Kalbar

Prov.

Kalbar

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kategori Keterbukaan

Informasi Perangkat Daerah

dengan penilaian masuk

dalam Kategori Informatif

(Zona Hijau/ nilai 80 - 100)

Kategori

Informatif

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

Kategori

Informatif /

Zona Hijau /

nilai 80-100

1.1 Persentase PPID Pembantu

(Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Pembantu)

seluruh OPD dengan Kategori

Informatif / Zona Hijau / Nilai

80-100

22% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

1.2 Rekomendasi Kebijakan

terkait isu / informasi yang

berkembang di masyarakat

1

rekomendasi

kebijakan

3

rekomendasi

kebijakan

4

rekomendasi

kebijakan

6

rekomendasi

kebijakan

8

rekomendasi

kebijakan

10

rekomendasi

kebijakan

31

rekomendasi

kebijakan

1.3 Persentase aduan dan

informasi dari masyarakat

yang ditindaklanjuti- 30% 50% 60% 75% 90% 90%

1.4 Pembinaan dan

Pemberdayaan Masyarakat

dan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

- 21 KIM 38 KIM 38 KIM 38 KIM 39 KIM174 KIM tiap

Kecamatan

1.5 Jumlah lembaga media lokal

yang dibina7 Media Lokal 5 Media Lokal 5 Media Lokal 5 Media Lokal 5 Media Lokal

10 Media

Lokal

30 Media

Lokal

2 Indeks SPBE Pemprov

Kalbar2.55 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

2.1 Persentase Sistem Informasi

yang terstandarisasi SPBE

(Sistem Informasi Berbasis

Elektronik)- 60% 70% 80% 90% 100% 100%

3 Jumlah Desa yang didukung

pembangunan fasilitas

infrastruktur Teknolofi

Informasi dan Komunikasi


3.1 Jumlah Desa yang didukung


telepon selular, internet kantor

desa dan akses internet warga

desa menuju desa mandiri


4 Persentase penerapan

pengamanan informasi

dengan pola hubungan

komunikasi sandi antar

Perangkat Daerah provinsi

15% 30% 50% 70% 80% 90% 90%

4.1 Persentase OPD yang


layanan persandian15% 30% 50% 70% 80% 90% 90%

5 Persentase OPD yang data

statistik sektoral

terinventarisasi, terupdate,

valid dan terintegrasi

15% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

5.1 Persentase OPD yang data

statistik sektoralnya

terintegrasi dalam KALBAR

SATU DATA

- 70% 80% 90% 100% 100% 100%

NO Indikator Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Documents

PROVINSI KALIMANTAN BARAT...Reennccaana ahuSSttrratteeggiiss TTahunn 22001188--22002233 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang