23
25 BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG ......25 BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 25

    BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

    PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2016

    TENTANG

    TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI JOMBANG,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  • 2

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

    9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

    10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);

    11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E).

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

    3. Bupati adalah Bupati Jombang.

    4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

    5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

    6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.

  • 3

    7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

    8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

    11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

    12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

    13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

    14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

    15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

    16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

    17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

    18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

  • 4

    19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.

    20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

    21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

    BAB II

    MAKSUD DAN TUJUAN ADD

    Pasal 2

    ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

    Pasal 3

    Tujuan ADD adalah:

    a. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.

    b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

    c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

    d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

    e. Memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

    f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

    BAB III

    PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD

    Pasal 4

    (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

    (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

  • 5

    (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

    BAB IV

    TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

    Pasal 5

    (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap

    tahun anggaran.

    (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

    10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

    diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan

    belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

    (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

    a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan

    Perangkat Desa.

    b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas

    wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

    Pasal 6

    (1) Rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah berdasarkan asas merata dan adil.

    a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

    b. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebagimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf (b) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

    (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

    Pasal 7

    Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dihitung

    berdasarkan rumus sebagai berikut : (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

    ADDx = ADDMx + ADDPx Keterangan: ADDx : Jumlah total Dana ADD yang diterima Desa

    x ADDMx : Jumlah Dana ADD Minimal yang diterima

    Desa x

  • 6

    ADDPx : Jumlah Dana ADD Proporsional yang diterima Desax.

    (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut: ADD X 60% ADDMx = ___________________________ Jumlah desa se-Kabupaten Keterangan : ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

    (3) Rumus besaran Dana ADD Proporsional adalah sebagai berikut: ADDPx = ADD X 40% X BDx Keterangan : ADDPx : Dana ADD Proporsional untuk Desa x BDx : Nilai Bobot Desa x ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

    (4) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) ADD sebagai

    berikut:

    BDx = (a1 X JPDx) + (a2 X LWDx) +(a3 X JPMDx) +

    JPK LWK JPMK

    (a4 X JAPDx) + (a5 X IKGx)

    JAPD K IKGK Keterangan : BDx : Nilai Bobot Desa Dana ADD untuk Desa x a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (6%) a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (2%) a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (2%) a4 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa

    (88%) a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Indeks kesulitan

    geografis (2%) JPDx : Jumlah Penduduk Desa x JPK : Jumlah Penduduk Kabupaten LWDx : Luas Wilayah Desa x LWK : Luas Wilayah Kabupaten JPMDx : Jumlah Kemiskinan Desa x JPMK : Jumlah Kemiskinan Kabupaten JAPDx : Jumlah Aparatur Desa x JAPDK : Jumlah Aparatur Desa Kabupaten IKGx : Jumlah Indeks kesulitan geografis Desa x IKGK : Indeks kesulitan geografis Kabupaten

    BAB V

    MEKANISME PERENCANAAN ADD

    Pasal 8

    (1) Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh Badan.

    (2) Sosialisasi di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan.

  • 7

    Pasal 9

    Sosialisasi ADD di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

    Pasal 10

    (1) Kepala Desa wajib mengadakan Musdes Perencanaan untuk merencanakan penggunaan ADD.

    (2) Mekanisme musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VI PENGGUNAAN ADD

    Bagian Kesatu

    Umum

    Pasal 11

    (1) ADD digunakan untuk :

    a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;

    b. Pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

    c. Pemberdayaan Masyarakat.

    (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

    a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);

    b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

    c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan

    d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

    (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

  • 8

    (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan proporsi belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk :

    a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

    b. operasional Pemerintah Desa;

    c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

    d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

    (5) Penetapan Besaran Perolehan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

    Bagian Kedua

    Penghasilan Tetap

    Pasal 12

    (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.

    (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :

    a. Kepala Desa Non PNS;

    b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan;

    c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

    (4) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

    (5) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

    (6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

  • 9

    Bagian Ketiga

    Tunjangan

    Pasal 13

    (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.

    (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

    a. Tunjangan jabatan;

    b. Tunjangan kesehatan; dan/atau

    c. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (3) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

    (4) Tunjangan untuk Kepala Desa PNS dan Sekretaris Desa PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

    (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga untuk Plt/Pj Kades yang berasal dari PNS dan/atau Plt. Sekretaris Desa PNS.

    (6) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.

    (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

    Bagian Keempat

    Penerimaan Lain Yang Sah

    Pasal 14

    (1) Penerimaan lain yang sah terdiri dari Honorarium kegiatan.

    (2) Anggaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.

    (3) Besaran honorarium kegiatan ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Bagian Kelima

    Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah

    Pasal 15

    (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika :

  • 10

    a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.

    (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

    Pasal 16

    (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

    (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

    BAB VII

    MEKANISME PENGAJUAN ADD

    Pasal 17

    Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

    a. Tahap I

    1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

    2. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;

    3. Surat Pertanggungjawaban dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;

    4. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;

    5. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;

    6. Pakta Integritas dari Kepala Desa; dan

    7. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.

    b. Tahap II

    1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

    2. Laporan realisasi ADD tahap I;

    3. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan

    4. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.

    BAB VIII

    MEKANISME PENYALURAN ADD

    Pasal 18

    (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :

  • 11

    a. Tahap I pada tribulan I, sebesar 50% (lima puluh perseratus).

    b. Tahap II pada tribulan II , sebesar 50% (lima puluh perseratus).

    (2) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

    (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    (4) Camat mengajukan berkas penyaluran ADD ke Dinas dengan tembusan Badan.

    BAB IX

    PEMBINAAN ADD

    Pasal 19

    (1) Pembinaan ADD di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Badan dan/atau Dinas.

    (2) Pembinaan ADD di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

    BAB X

    PERTANGGUNGJAWABAN ADD

    Pasal 20

    (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.

    (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    BAB XI

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 21

    Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

    a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Jombang; dan

    b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  • 12

    Pasal 22

    Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

    Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

    Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 6 Januari 2016

    BUPATI JOMBANG,

    ttd.

    NYONO SUHARLI WIHANDOKO Diundangkan di Jombang pada tanggal 6 Januari 2016

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd. ITA TRIWIBAWATI BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 4/E D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERBUB\PERATURAN BUPATI 2016\LEMTEKDA\BAPEMAS\PENGUNAAN ADD 2016.doc

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    1 PERAK JANTIGANGGONG 361.615.637 45.821.085,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.550.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 180.840.000,00 100.000.000,00 8.954.552,48

    2 PERAK KEPUHKAJANG 431.900.168 39.141.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 242.400.000,00 100.000.000,00 8.359.168,46

    3 PERAK SUMBERAGUNG 362.691.887 39.992.355,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 184.680.000,00 100.000.000,00 11.019.531,87

    4 PERAK PAGERWOJO 382.344.200 54.228.500,00 15.000.000,00 21.000.000,00 2.390.000,00 1.000.000,00 1.245.000,00 190.080.000,00 100.000.000,00 2.035.699,94

    5 PERAK PERAK 360.817.691 59.385.200,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 163.800.000,00 100.000.000,00 8.632.491,19

    6 PERAK SEMBUNG 373.277.115 51.367.366,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 186.000.000,00 100.000.000,00 9.909.749,25

    7 PERAK GLAGAHAN 375.627.643 49.989.734,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 188.400.000,00 100.000.000,00 10.237.909,40

    8 PERAK KALANGSEMANDING 373.681.230 35.943.692,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 196.800.000,00 100.000.000,00 11.437.537,99

    9 PERAK GADINGMANGU 399.935.714 52.299.608,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.440.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 202.320.000,00 100.000.000,00 8.816.105,94

    10 PERAK PLOSOGENUK 366.994.616 51.379.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 173.640.000,00 100.000.000,00 10.475.615,55

    11 PERAK SUKOREJO 385.806.492 46.459.090,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 193.200.000,00 100.000.000,00 10.647.401,68

    12 PERAK TEMUWULAN 371.110.220 58.149.496,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 178.800.000,00 100.000.000,00 8.660.723,81

    13 PERAK CANGKRINGRANDU 367.097.701 60.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 170.400.000,00 100.000.000,00 9.197.701,07

    14 GUDO PUCANGRO 435.995.834 44.781.027,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 245.760.000,00 100.000.000,00 10.454.807,43

    15 GUDO KEDUNGTURI 385.143.350 24.382.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 225.240.000,00 100.000.000,00 12.521.350,45

    16 GUDO JAPANAN 357.391.377 35.999.086,00 15.000.000,00 6.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 187.920.000,00 100.000.000,00 12.472.291,01

    17 GUDO BLIMBING 386.938.786 40.000.000,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 209.640.000,00 100.000.000,00 10.798.786,45

    18 GUDO MENTAOS 384.973.605 38.662.161,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.560.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 211.680.000,00 100.000.000,00 9.631.444,00

    19 GUDO SUKOIBER 376.792.528 35.386.480,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 200.640.000,00 100.000.000,00 10.266.048,01

    20 GUDO SUKOPINGGIR 387.331.787 22.757.397,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.740.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 225.720.000,00 100.000.000,00 11.354.389,77

    21 GUDO BUGASURKEDALEMAN 440.080.569 52.029.206,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.320.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 248.640.000,00 100.000.000,00 8.411.362,84

    22 GUDO GUDO 384.964.812 29.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.580.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 213.240.000,00 100.000.000,00 10.224.811,60

    23 GUDO PESANGGRAHAN 370.444.592 34.248.462,00 15.000.000,00 6.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 202.800.000,00 100.000.000,00 11.896.129,63

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESA

    LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 4 Tahun 2016 TANGGAL : 6 Januari 2016

    PENETAPAN BESARAN PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN ADD

    KABUPATEN JOMBANG

    BESARAN ADDDESA

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    24 GUDO WANGKALKEPUH 371.422.416 26.500.353,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.680.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 204.960.000,00 100.000.000,00 10.962.063,39

    25 GUDO KREMBANGAN 387.582.220 28.381.763,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 218.760.000,00 100.000.000,00 11.940.456,61

    26 GUDO SEPANYUL 414.707.472 42.503.229,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.440.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 231.600.000,00 100.000.000,00 8.604.243,38

    27 GUDO GODONG 375.743.108 35.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 200.640.000,00 100.000.000,00 10.103.107,72

    28 GUDO MEJOYOLOSARI 375.109.266 60.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 2.320.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 179.040.000,00 100.000.000,00 8.069.265,79

    29 GUDO PLUMBONGAMBANG 387.503.398 55.916.477,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.340.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 194.520.000,00 100.000.000,00 8.066.920,76

    30 GUDO GEMPOLLEGUNDI 400.813.251 40.431.973,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 224.880.000,00 100.000.000,00 11.001.278,29

    31 GUDO TANGGUNGAN 374.663.689 34.479.108,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 201.600.000,00 100.000.000,00 12.084.580,73

    32 NGORO JOMBOK 435.804.575 31.371.421,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 252.000.000,00 100.000.000,00 22.933.153,53

    33 NGORO GENUKWATU 444.300.139 40.498.389,00 15.000.000,00 24.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 253.680.000,00 100.000.000,00 11.121.749,75

    34 NGORO REJOAGUNG 460.744.607 56.575.303,00 15.000.000,00 40.500.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 245.400.000,00 100.000.000,00 3.269.304,25

    35 NGORO KAUMAN 394.250.392 49.455.201,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.480.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 205.440.000,00 100.000.000,00 9.355.190,98

    36 NGORO NGORO 413.511.183 60.000.000,00 15.000.000,00 31.000.000,00 2.240.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 204.480.000,00 100.000.000,00 3.031.182,72

    37 NGORO BADANG 427.720.611 30.941.759,00 15.000.000,00 24.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 246.000.000,00 100.000.000,00 11.278.851,69

    38 NGORO PULOREJO 440.283.709 38.591.708,00 15.000.000,00 29.500.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 248.160.000,00 100.000.000,00 9.032.001,35

    39 NGORO BANYUARANG 422.394.047 31.509.513,00 15.000.000,00 27.000.000,00 2.520.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 238.800.000,00 100.000.000,00 10.084.533,53

    40 NGORO SIDOWAREK 440.107.485 43.378.893,00 15.000.000,00 28.500.000,00 2.420.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 244.320.000,00 100.000.000,00 8.908.591,64

    41 NGORO GAJAH 407.644.490 30.127.225,00 15.000.000,00 22.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 230.400.000,00 100.000.000,00 10.117.265,04

    42 NGORO KESAMBEN 447.579.804 33.059.652,00 15.000.000,00 24.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 264.000.000,00 100.000.000,00 11.020.151,67

    43 NGORO KERTOREJO 407.572.567 35.425.923,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.560.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 227.040.000,00 100.000.000,00 10.106.644,37

    44 NGORO SUGIHWARAS 417.589.973 51.001.857,00 15.000.000,00 29.000.000,00 2.260.000,00 1.000.000,00 1.130.000,00 215.400.000,00 100.000.000,00 7.188.116,09

    45 BARENG KEBONDALEM 411.935.714 31.275.053,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 238.800.000,00 100.000.000,00 11.860.661,36

    46 BARENG MUNDUSEWU 424.389.450 28.319.512,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.650.000,00 1.000.000,00 1.325.000,00 250.500.000,00 100.000.000,00 16.069.938,33

    47 BARENG PAKEL 384.954.732 30.800.000,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.780.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 212.160.000,00 100.000.000,00 11.494.732,37

    48 BARENG KARANGAN 412.030.318 27.955.760,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 234.720.000,00 100.000.000,00 12.854.558,35

    49 BARENG NGAMPUNGAN 383.594.323 41.030.000,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.660.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 203.520.000,00 100.000.000,00 10.544.323,40

    50 BARENG JENISGELARAN 382.225.514 16.509.777,00 15.000.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 228.000.000,00 100.000.000,00 14.215.736,89

    51 BARENG BARENG 470.668.461 40.031.255,00 15.000.000,00 36.500.000,00 2.520.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 269.040.000,00 100.000.000,00 10.097.205,61

    52 BARENG TEBEL 395.342.003 29.879.999,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 223.920.000,00 100.000.000,00 12.042.004,22

    53 BARENG MOJOTENGAH 391.955.643 29.961.285,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.440.000,00 100.000.000,00 12.054.358,36

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    54 BARENG BANJARAGUNG 396.675.960 27.805.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.720.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 224.160.000,00 100.000.000,00 11.710.960,28

    55 BARENG NGLEBAK 337.723.931 23.092.321,00 15.000.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 176.520.000,00 100.000.000,00 15.611.610,04

    56 BARENG NGRIMBI 382.529.845 25.708.809,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.430.000,00 217.200.000,00 100.000.000,00 14.121.036,40

    57 BARENG PULOSARI 385.361.497 29.965.666,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 211.200.000,00 100.000.000,00 13.695.831,10

    58 WONOSALAM GALENGDOWO 409.683.561 24.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 243.720.000,00 100.000.000,00 14.463.560,80

    59 WONOSALAM WONOMERTO 408.555.977 23.000.000,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.375.000,00 242.400.000,00 100.000.000,00 17.655.977,35

    60 WONOSALAM JARAK 437.161.403 25.476.496,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 261.600.000,00 100.000.000,00 23.584.907,01

    61 WONOSALAM SAMBIREJO 396.363.919 22.902.711,00 15.000.000,00 8.500.000,00 2.850.000,00 1.000.000,00 1.440.000,00 236.280.000,00 100.000.000,00 13.681.208,45

    62 WONOSALAM WONOSALAM 443.691.897 28.400.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 2.740.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 258.600.000,00 100.000.000,00 11.691.896,81

    63 WONOSALAM CARANGWULUNG 433.280.422 30.637.514,00 15.000.000,00 19.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 256.560.000,00 100.000.000,00 12.082.907,80

    64 WONOSALAM WONOKERTO 391.056.197 23.857.099,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 228.480.000,00 100.000.000,00 12.719.098,17

    65 WONOSALAM SUMBERJO 386.589.768 23.822.328,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.900.000,00 1.000.000,00 1.450.000,00 220.800.000,00 100.000.000,00 13.467.439,88

    66 WONOSALAM PANGLUNGAN 409.998.282 24.000.341,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 1.375.000,00 243.000.000,00 100.000.000,00 16.997.941,41

    67 MOJOAGUNG KEDUNGLUMPANG 398.915.358 39.126.214,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 216.120.000,00 100.000.000,00 11.169.143,51

    68 MOJOAGUNG DUKUHMOJO 411.592.185 33.049.157,00 15.000.000,00 22.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 230.400.000,00 100.000.000,00 11.143.027,52

    69 MOJOAGUNG KARANGWINONGAN 389.567.425 46.875.777,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 207.000.000,00 100.000.000,00 10.191.648,47

    70 MOJOAGUNG KADEMANGAN 380.182.851 59.844.805,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 180.000.000,00 100.000.000,00 9.338.046,12

    71 MOJOAGUNG JANTI 374.932.602 23.567.328,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.820.000,00 1.000.000,00 1.410.000,00 215.040.000,00 100.000.000,00 11.825.273,89

    72 MOJOAGUNG TEJO 410.231.235 29.999.692,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.760.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 243.840.000,00 100.000.000,00 11.891.543,19

    73 MOJOAGUNG GAMBIRAN 372.179.553 36.577.204,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 196.800.000,00 100.000.000,00 11.802.348,71

    74 MOJOAGUNG KAUMAN 343.877.687 27.574.428,00 15.000.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.420.000,00 181.920.000,00 100.000.000,00 13.383.258,88

    75 MOJOAGUNG MOJOTRISNO 376.812.149 45.805.865,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 192.000.000,00 100.000.000,00 9.506.283,81

    76 MOJOAGUNG TANGGALREJO 402.182.665 60.000.000,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.380.000,00 1.000.000,00 1.190.000,00 197.640.000,00 100.000.000,00 8.042.664,80

    77 MOJOAGUNG DUKUHDIMORO 378.601.721 51.350.335,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 184.800.000,00 100.000.000,00 9.451.385,55

    78 MOJOAGUNG MIAGAN 362.488.668 29.045.903,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.740.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 192.840.000,00 100.000.000,00 11.602.765,25

    79 MOJOAGUNG MANCILAN 413.919.363 30.505.690,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 238.800.000,00 100.000.000,00 12.113.673,29

    80 MOJOAGUNG BETEK 394.347.652 50.780.873,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.880.000,00 100.000.000,00 8.686.778,71

    81 MOJOAGUNG KAROBELAH 382.286.661 41.858.322,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 200.400.000,00 100.000.000,00 11.528.338,59

    82 MOJOAGUNG MURUKAN 365.725.785 30.638.139,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 194.520.000,00 100.000.000,00 13.567.645,93

    83 MOJOAGUNG JOHOWINONG 406.429.699 42.047.506,00 15.000.000,00 22.000.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 218.640.000,00 100.000.000,00 8.742.193,44

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    84 MOJOAGUNG SEKETI 345.200.960 35.512.748,00 15.000.000,00 3.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 177.840.000,00 100.000.000,00 13.348.212,29

    85 MOJOWARNO KEDUNGPARI 393.982.571 41.108.906,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 209.640.000,00 100.000.000,00 11.233.665,24

    86 MOJOWARNO KARANGLO 424.486.248 26.956.809,00 15.000.000,00 24.500.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 247.800.000,00 100.000.000,00 10.229.438,67

    87 MOJOWARNO LATSARI 404.565.189 58.644.443,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.360.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 210.240.000,00 100.000.000,00 8.680.745,51

    88 MOJOWARNO MOJOWARNO 384.642.044 30.668.028,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.840.000,00 1.000.000,00 1.420.000,00 216.480.000,00 100.000.000,00 11.994.015,75

    89 MOJOWARNO PENGGARON 369.419.834 24.433.639,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.960.000,00 1.000.000,00 1.480.000,00 207.360.000,00 100.000.000,00 13.126.194,55

    90 MOJOWARNO MOJODUWUR 389.309.442 22.542.855,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.900.000,00 1.000.000,00 1.460.000,00 222.000.000,00 100.000.000,00 14.266.586,87

    91 MOJOWARNO MOJOWANGI 390.521.921 18.044.903,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.820.000,00 1.000.000,00 1.410.000,00 231.960.000,00 100.000.000,00 12.017.017,83

    92 MOJOWARNO GONDEK 399.350.011 23.062.502,00 15.000.000,00 24.000.000,00 2.740.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 225.720.000,00 100.000.000,00 11.567.508,65

    93 MOJOWARNO GEDANGAN 395.078.231 54.561.485,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.880.000,00 100.000.000,00 9.136.746,45

    94 MOJOWARNO MOJOJEJER 379.910.784 37.612.857,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 206.400.000,00 100.000.000,00 11.897.926,90

    95 MOJOWARNO JAPANAN 422.940.984 54.516.035,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 222.000.000,00 100.000.000,00 9.924.949,16

    96 MOJOWARNO MENGANTO 382.218.513 42.605.843,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 202.080.000,00 100.000.000,00 10.532.669,81

    97 MOJOWARNO GROBOGAN 405.148.935 40.501.397,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 222.600.000,00 100.000.000,00 11.047.537,87

    98 MOJOWARNO REJOSLAMET 408.334.557 54.229.132,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 216.480.000,00 100.000.000,00 10.125.424,71

    99 MOJOWARNO SELOREJO 390.602.161 19.341.177,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 227.880.000,00 100.000.000,00 13.880.984,26

    100 MOJOWARNO SIDOKERTO 397.934.159 33.963.644,00 15.000.000,00 21.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 216.120.000,00 100.000.000,00 11.850.515,36

    101 MOJOWARNO SUKOMULYO 386.766.764 48.378.691,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.160.000,00 100.000.000,00 10.728.073,05

    102 MOJOWARNO CATAKGAYAM 393.326.542 43.395.253,00 15.000.000,00 30.000.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 194.880.000,00 100.000.000,00 10.051.289,13

    103 MOJOWARNO WRINGINPITU 393.816.830 34.544.425,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.920.000,00 100.000.000,00 10.852.404,76

    104 DIWEK KERAS 436.023.279 45.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 236.160.000,00 100.000.000,00 9.863.278,62

    105 DIWEK KAYANGAN 386.006.974 45.064.001,00 15.000.000,00 29.000.000,00 2.440.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 187.680.000,00 100.000.000,00 9.262.973,45

    106 DIWEK PUTON 388.973.313 46.400.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.160.000,00 100.000.000,00 10.413.313,45

    107 DIWEK BENDET 350.611.382 28.109.145,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.420.000,00 181.920.000,00 100.000.000,00 13.582.236,62

    108 DIWEK BULUREJO 398.946.704 60.000.000,00 15.000.000,00 29.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 190.200.000,00 100.000.000,00 4.746.704,18

    109 DIWEK GROGOL 428.928.888 37.512.766,00 15.000.000,00 25.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 240.120.000,00 100.000.000,00 11.296.122,14

    110 DIWEK JATIREJO 382.401.773 45.898.303,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 193.200.000,00 100.000.000,00 10.803.470,11

    111 DIWEK CUKIR 385.578.160 42.019.418,00 15.000.000,00 45.500.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.130.000,00 174.000.000,00 100.000.000,00 9.058.741,58

    112 DIWEK KWARON 404.475.921 26.543.000,00 15.000.000,00 25.500.000,00 2.560.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 227.040.000,00 100.000.000,00 10.392.920,63

    113 DIWEK WATUGALUH 391.986.118 41.105.409,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 209.640.000,00 100.000.000,00 11.240.709,30

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    114 DIWEK PUNDONG 421.062.276 60.000.000,00 15.000.000,00 19.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 219.000.000,00 100.000.000,00 8.062.275,88

    115 DIWEK DIWEK 375.499.611 46.400.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 192.000.000,00 100.000.000,00 9.099.611,37

    116 DIWEK BANDUNG 448.343.129 31.094.360,00 15.000.000,00 33.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 257.040.000,00 100.000.000,00 11.708.769,27

    117 DIWEK KEDAWONG 359.028.651 37.784.854,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 184.680.000,00 100.000.000,00 11.063.796,68

    118 DIWEK NGUDIREJO 389.060.375 33.848.735,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 210.960.000,00 100.000.000,00 11.251.639,73

    119 DIWEK CEWENG 374.984.481 47.050.016,00 15.000.000,00 22.500.000,00 2.360.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 181.920.000,00 100.000.000,00 8.514.464,87

    120 DIWEK BALONGBESUK 377.873.947 60.000.000,00 15.000.000,00 18.500.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.140.000,00 175.200.000,00 100.000.000,00 9.173.946,92

    121 DIWEK PANDANWANGI 420.125.489 36.612.725,00 15.000.000,00 18.500.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 240.600.000,00 100.000.000,00 9.412.763,91

    122 DIWEK BRAMBANG 371.129.444 22.885.965,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.760.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 210.720.000,00 100.000.000,00 11.523.479,13

    123 DIWEK JATIPELEM 362.923.838 44.202.268,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 184.680.000,00 100.000.000,00 11.041.570,10

    124 JOMBANG MOJONGAPIT 366.454.304 22.203.078,40 15.000.000,00 17.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.420.000,00 198.960.000,00 100.000.000,00 13.291.225,76

    125 JOMBANG PLANDI 368.685.199 60.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.360.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 167.760.000,00 100.000.000,00 8.425.199,46

    126 JOMBANG KEPATIHAN 335.925.543 60.000.000,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.230.000,00 1.000.000,00 1.175.000,00 137.460.000,00 100.000.000,00 1.965.543,16

    127 JOMBANG PULOLOR 372.227.880 60.000.000,00 15.000.000,00 31.500.000,00 2.220.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 162.840.000,00 100.000.000,00 2.887.880,23

    128 JOMBANG SENGON 345.846.661 60.000.000,00 15.000.000,00 19.500.000,00 2.420.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 142.680.000,00 100.000.000,00 8.666.661,22

    129 JOMBANG TUNGGORONO 406.350.931 28.762.095,00 15.000.000,00 16.500.000,00 2.660.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 235.440.000,00 100.000.000,00 10.648.836,46

    130 JOMBANG DENANYAR 401.250.331 60.000.000,00 15.000.000,00 33.500.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 190.200.000,00 100.000.000,00 2.550.331,40

    131 JOMBANG JOMBANG 375.712.002 41.801.716,02 15.000.000,00 27.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 180.240.000,00 100.000.000,00 11.670.286,39

    132 JOMBANG CANDIMULYO 378.120.206 41.081.218,72 15.000.000,00 32.500.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 179.640.000,00 100.000.000,00 9.898.987,39

    133 JOMBANG TAMBAKREJO 369.004.482 50.730.943,63 15.000.000,00 28.500.000,00 2.340.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 166.440.000,00 100.000.000,00 8.333.537,90

    134 JOMBANG BANJARDOWO 445.303.302 60.000.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 234.480.000,00 100.000.000,00 8.823.301,68

    135 JOMBANG SAMBONGDUKUH 372.432.699 59.254.021,08 15.000.000,00 32.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 162.600.000,00 100.000.000,00 3.578.677,95

    136 JOMBANG DAPURKEJAMBON 379.309.689 57.569.627,58 15.000.000,00 16.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 181.200.000,00 100.000.000,00 9.540.061,42

    137 JOMBANG JABON 401.911.989 26.533.166,08 15.000.000,00 18.000.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 232.080.000,00 100.000.000,00 10.298.823,19

    138 JOMBANG PLOSOGENENG 407.985.025 54.822.827,35 15.000.000,00 22.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 206.640.000,00 100.000.000,00 9.522.197,92

    139 JOMBANG SUMBERJO 322.369.066 39.053.240,61 15.000.000,00 7.000.000,00 2.860.000,00 1.000.000,00 1.430.000,00 149.280.000,00 100.000.000,00 12.035.825,80

    140 PETERONGAN PETERONGAN 391.929.435 32.087.762,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 216.360.000,00 100.000.000,00 10.481.672,51

    141 PETERONGAN KEPLAKSARI 378.466.292 30.300.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 206.400.000,00 100.000.000,00 10.766.291,82

    142 PETERONGAN KEPUHKEMBENG 397.320.079 28.414.957,00 15.000.000,00 25.500.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.920.000,00 100.000.000,00 10.485.122,33

    143 PETERONGAN MANCAR 367.613.722 53.154.920,00 15.000.000,00 18.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 171.480.000,00 100.000.000,00 9.478.801,58

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    144 PETERONGAN TUGUSUMBERJO 414.030.279 27.151.400,00 15.000.000,00 22.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 236.160.000,00 100.000.000,00 13.218.878,53

    145 PETERONGAN MOROSUNGGINGAN 402.009.515 29.297.977,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 232.080.000,00 100.000.000,00 10.131.537,85

    146 PETERONGAN KEBONTEMU 374.239.544 24.426.124,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 210.000.000,00 100.000.000,00 12.813.420,43

    147 PETERONGAN DUKUHKLOPO 395.515.725 32.816.334,00 15.000.000,00 30.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 207.000.000,00 100.000.000,00 10.199.391,30

    148 PETERONGAN TANJUNGGUNUNG 416.245.703 20.700.000,00 15.000.000,00 19.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 249.120.000,00 100.000.000,00 12.425.702,96

    149 PETERONGAN BONGKOT 378.616.670 27.300.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 202.800.000,00 100.000.000,00 12.516.669,97

    150 PETERONGAN SENDEN 373.666.774 29.999.915,00 15.000.000,00 13.000.000,00 2.680.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 204.960.000,00 100.000.000,00 10.706.858,91

    151 PETERONGAN NGRANDULOR 431.269.427 36.598.000,00 15.000.000,00 19.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 249.120.000,00 100.000.000,00 11.551.427,00

    152 PETERONGAN TENGARAN 365.007.947 28.023.815,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.760.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 194.160.000,00 100.000.000,00 11.824.132,32

    153 PETERONGAN SUMBERAGUNG 391.015.651 25.270.476,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 220.080.000,00 100.000.000,00 12.665.174,69

    154 SUMOBITO PLOSOKEREP 364.157.151 47.987.900,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.520.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 178.320.000,00 100.000.000,00 9.349.251,42

    155 SUMOBITO JOGOLOYO 379.116.826 33.435.706,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 206.400.000,00 100.000.000,00 10.781.120,36

    156 SUMOBITO PALREJO 378.149.181 36.776.284,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 196.800.000,00 100.000.000,00 11.572.896,59

    157 SUMOBITO PLEMAHAN 394.397.221 32.226.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 11.371.221,11

    158 SUMOBITO BRUDU 405.738.889 40.847.989,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 223.440.000,00 100.000.000,00 10.950.900,35

    159 SUMOBITO BADAS 392.885.742 40.710.887,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 210.960.000,00 100.000.000,00 11.214.854,89

    160 SUMOBITO NGLELE 362.649.091 39.180.022,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.660.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 187.560.000,00 100.000.000,00 10.909.069,13

    161 SUMOBITO TRAWASAN 376.986.350 37.863.558,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 202.080.000,00 100.000.000,00 10.542.791,51

    162 SUMOBITO SEBANI 379.123.985 32.656.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 208.800.000,00 100.000.000,00 12.667.985,27

    163 SUMOBITO MLARAS 389.922.150 47.224.008,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 204.480.000,00 100.000.000,00 10.718.141,73

    164 SUMOBITO SEGODOREJO 434.861.560 51.559.074,00 15.000.000,00 22.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 236.160.000,00 100.000.000,00 9.642.485,80

    165 SUMOBITO KEDUNGPAPAR 389.064.358 38.181.544,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 212.280.000,00 100.000.000,00 12.102.813,80

    166 SUMOBITO SUMOBITO 390.606.063 47.827.866,00 15.000.000,00 24.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 194.040.000,00 100.000.000,00 9.738.197,34

    167 SUMOBITO CURAHMALANG 415.505.423 49.457.776,00 15.000.000,00 26.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 215.040.000,00 100.000.000,00 10.007.646,96

    168 SUMOBITO BUDUGSIDOREJO 380.018.331 43.070.412,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 194.880.000,00 100.000.000,00 10.067.919,26

    169 SUMOBITO KENDALSARI 392.077.666 40.822.500,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.560.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 211.680.000,00 100.000.000,00 9.575.166,03

    170 SUMOBITO TALUNKIDUL 385.422.550 33.844.286,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 11.278.264,34

    171 SUMOBITO MADIOPURO 385.890.890 30.170.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 218.760.000,00 100.000.000,00 11.960.889,91

    172 SUMOBITO BAKALAN 373.498.278 54.499.190,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.420.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 186.240.000,00 100.000.000,00 8.759.087,62

    173 SUMOBITO GEDANGAN 388.879.619 46.445.796,00 15.000.000,00 7.500.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 210.120.000,00 100.000.000,00 9.813.822,77

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    174 SUMOBITO MENTORO 349.199.486 39.105.750,00 15.000.000,00 10.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 171.840.000,00 100.000.000,00 12.753.735,64

    175 KESAMBEN KEDUNGBETIK 437.450.089 51.151.627,00 15.000.000,00 23.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 237.840.000,00 100.000.000,00 9.958.461,53

    176 KESAMBEN KEDUNGMLATI 403.431.095 28.123.705,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 231.840.000,00 100.000.000,00 11.467.389,82

    177 KESAMBEN WATUDAKON 401.667.029 36.436.184,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.920.000,00 100.000.000,00 10.810.844,89

    178 KESAMBEN CARANGREJO 407.946.905 38.999.999,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 222.000.000,00 100.000.000,00 10.446.905,62

    179 KESAMBEN JOMBOK 377.766.774 15.585.603,00 15.000.000,00 21.000.000,00 3.040.000,00 1.000.000,00 1.520.000,00 212.640.000,00 100.000.000,00 13.541.170,54

    180 KESAMBEN BLIMBING 395.397.448 30.705.436,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 222.600.000,00 100.000.000,00 11.092.011,72

    181 KESAMBEN WULUH 395.215.990 28.579.709,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 218.760.000,00 100.000.000,00 12.376.281,46

    182 KESAMBEN POJOKREJO 395.987.707 34.267.732,00 15.000.000,00 21.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 10.419.974,93

    183 KESAMBEN KESAMBEN 394.910.592 15.027.417,00 15.000.000,00 26.000.000,00 2.760.000,00 1.000.000,00 1.380.000,00 227.280.000,00 100.000.000,00 11.603.175,28

    184 KESAMBEN PODOROTO 406.193.368 33.791.307,00 15.000.000,00 25.000.000,00 2.680.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 221.040.000,00 100.000.000,00 11.362.061,03

    185 KESAMBEN JOMBATAN 439.099.293 48.591.161,00 15.000.000,00 28.500.000,00 2.360.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 238.560.000,00 100.000.000,00 8.448.131,76

    186 KESAMBEN POJOKKULON 377.777.041 42.745.617,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.520.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 193.440.000,00 100.000.000,00 9.591.423,50

    187 KESAMBEN GUMULAN 362.037.770 31.120.879,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.740.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 192.840.000,00 100.000.000,00 11.076.891,05

    188 KESAMBEN JATIDUWUR 363.365.840 41.689.797,00 15.000.000,00 5.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 190.200.000,00 100.000.000,00 11.476.042,69

    189 TEMBELANG MOJOKRAPAK 433.531.987 34.069.124,00 15.000.000,00 39.500.000,00 2.340.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 236.640.000,00 100.000.000,00 8.322.863,43

    190 TEMBELANG PESANTREN 385.208.907 56.097.686,00 15.000.000,00 13.000.000,00 2.320.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 192.960.000,00 100.000.000,00 8.151.220,93

    191 TEMBELANG TAMPINGMOJO 403.973.826 60.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.260.000,00 1.000.000,00 1.130.000,00 201.840.000,00 100.000.000,00 7.133.825,69

    192 TEMBELANG KALIKEJAMBON 375.625.679 43.981.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.440.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 187.680.000,00 100.000.000,00 8.964.678,89

    193 TEMBELANG KEDUNGLOSARI 403.503.541 60.000.000,00 15.000.000,00 24.500.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.125.000,00 200.400.000,00 100.000.000,00 3.603.540,94

    194 TEMBELANG KEDUNGOTOK 387.402.939 42.646.847,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.420.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 200.760.000,00 100.000.000,00 8.496.091,96

    195 TEMBELANG TEMBELANG 385.018.253 56.097.686,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.140.000,00 188.880.000,00 100.000.000,00 9.040.567,30

    196 TEMBELANG SENTUL 366.714.422 60.000.000,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.360.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 167.760.000,00 100.000.000,00 8.454.422,07

    197 TEMBELANG GABUSBANARAN 345.099.060 32.004.437,00 15.000.000,00 9.500.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 175.920.000,00 100.000.000,00 12.674.623,27

    198 TEMBELANG PULOREJO 427.417.971 60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.240.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 232.080.000,00 100.000.000,00 2.337.970,57

    199 TEMBELANG REJOSOPINGGIR 390.979.442 37.354.181,00 15.000.000,00 22.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 207.000.000,00 100.000.000,00 9.125.261,19

    200 TEMBELANG JATIWATES 390.774.235 45.863.213,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.880.000,00 100.000.000,00 9.031.021,53

    201 TEMBELANG KEPUHDOKO 361.015.721 25.238.022,00 15.000.000,00 13.500.000,00 2.780.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 195.480.000,00 100.000.000,00 11.797.699,07

    202 TEMBELANG PULOGEDANG 427.455.587 60.000.000,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.220.000,00 1.000.000,00 1.125.000,00 227.640.000,00 100.000.000,00 4.315.587,08

    203 TEMBELANG BEDAHLAWAK 359.455.989 56.563.582,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 164.880.000,00 100.000.000,00 9.012.406,87

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    204 PLOSO TANGGUNGKRAMAT 372.818.448 42.799.878,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.260.000,00 193.200.000,00 100.000.000,00 10.818.570,46

    205 PLOSO REJOAGUNG 395.160.103 30.030.722,00 15.000.000,00 25.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 10.329.380,70

    206 PLOSO LOSARI 404.953.641 59.081.807,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 205.200.000,00 100.000.000,00 8.671.834,49

    207 PLOSO PLOSO 377.645.275 60.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 177.600.000,00 100.000.000,00 7.545.274,77

    208 PLOSO JATIGEDONG 394.243.499 37.802.707,00 15.000.000,00 16.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 10.140.791,68

    209 PLOSO DADITUNGGAL 372.833.722 46.714.941,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 192.000.000,00 100.000.000,00 9.118.781,47

    210 PLOSO GEDONGOMBO 387.905.766 42.346.754,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 204.480.000,00 100.000.000,00 11.079.011,78

    211 PLOSO JATIBANJAR 402.113.471 60.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.320.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 206.880.000,00 100.000.000,00 8.233.471,04

    212 PLOSO PAGERTANJUNG 376.220.071 34.319.382,00 15.000.000,00 7.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 207.600.000,00 100.000.000,00 12.300.688,78

    213 PLOSO PANDANBLOLE 345.766.067 39.022.722,00 15.000.000,00 7.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.340.000,00 171.840.000,00 100.000.000,00 12.403.344,57

    214 PLOSO KEDUNGDOWO 372.976.913 60.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 177.600.000,00 100.000.000,00 7.876.912,75

    215 PLOSO KEBONAGUNG 360.119.793 56.121.038,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.180.000,00 167.040.000,00 100.000.000,00 9.958.754,73

    216 PLOSO BAWANGAN 384.743.456 45.021.349,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 203.880.000,00 100.000.000,00 9.342.107,25

    217 PLANDAAN KLITIH 444.531.014 26.180.130,00 15.000.000,00 25.000.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 256.800.000,00 100.000.000,00 21.550.883,58

    218 PLANDAAN PLABUHAN 389.962.794 23.037.377,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 223.920.000,00 100.000.000,00 12.005.417,04

    219 PLANDAAN KAMPUNGBARU 388.050.641 31.473.174,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.440.000,00 100.000.000,00 11.637.466,74

    220 PLANDAAN GEBANGBUNDER 387.775.621 36.095.848,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 10.379.772,95

    221 PLANDAAN JATIMLEREK 386.559.991 43.000.760,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 207.000.000,00 100.000.000,00 9.559.231,29

    222 PLANDAAN KARANGMOJO 413.747.541 31.499.706,00 15.000.000,00 16.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 240.120.000,00 100.000.000,00 11.127.834,86

    223 PLANDAAN PLANDAAN 374.140.068 26.180.130,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.390.000,00 211.200.000,00 100.000.000,00 13.759.938,35

    224 PLANDAAN BANGSRI 385.288.173 32.201.002,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 212.280.000,00 100.000.000,00 11.807.170,85

    225 PLANDAAN PURISEMANDING 431.670.117 28.983.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 258.720.000,00 100.000.000,00 12.467.117,03

    226 PLANDAAN TONDOWULAN 393.055.047 28.428.578,00 15.000.000,00 14.500.000,00 2.720.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 224.160.000,00 100.000.000,00 10.966.469,23

    227 PLANDAAN DARUREJO 413.530.988 28.543.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 234.720.000,00 100.000.000,00 12.267.987,81

    228 PLANDAAN SUMBERJO 363.415.236 23.952.619,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.420.000,00 198.960.000,00 100.000.000,00 13.502.617,36

    229 PLANDAAN JIPORAPAH 381.406.057 27.500.515,00 15.000.000,00 9.500.000,00 3.080.000,00 1.000.000,00 1.540.000,00 215.280.000,00 100.000.000,00 14.125.541,52

    230 KABUH MARMOYO 357.637.430 41.243.451,00 15.000.000,00 5.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 184.680.000,00 100.000.000,00 11.213.979,01

    231 KABUH TANJUNGWADUNG 392.570.367 45.203.453,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 210.120.000,00 100.000.000,00 9.746.913,66

    232 KABUH MANGUNAN 404.474.956 41.672.526,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 222.000.000,00 100.000.000,00 10.302.429,64

    233 KABUH KABUH 419.304.016 47.334.664,00 15.000.000,00 16.500.000,00 2.440.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 231.600.000,00 100.000.000,00 8.869.351,77

  • BOP PEMERINTAH

    DESA

    BOP DAN

    TUNJANGAN BPDINSENTIF RT/RW

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    KEPALA DESA

    PERBULAN

    TUNJANGAN

    SEKDES

    PERBULAN

    PENGHASILAN

    TETAP

    DAN/ATAU

    TUNJANGAN

    PERANGKAT

    DESA PERBULAN

    JUMLAH SILTAP

    DAN TUNJANGAN

    TAHUN 2016

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    PEMBERDAYAAN

    MASYARAKATKETKECAMATANNo

    PROPORSI

    INFRASTRUKTUR

    DESABESARAN ADDDESA

    234 KABUH KEDUNGJATI 417.403.180 30.345.693,00 15.000.000,00 15.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 246.000.000,00 100.000.000,00 10.557.487,00

    235 KABUH BANJARDOWO 415.224.444 60.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00 1.140.000,00 216.240.000,00 100.000.000,00 9.984.443,61

    236 KABUH KARANGPAKIS 433.650.575 46.505.362,00 15.000.000,00 30.000.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 232.800.000,00 100.000.000,00 9.345.212,65

    237 KABUH SUMBERINGIN 374.372.171 25.170.583,00 15.000.000,00 8.500.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 213.600.000,00 100.000.000,00 12.101.587,89

    238 KABUH SUMBERGONDANG 374.784.878 41.243.451,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 195.600.000,00 100.000.000,00 11.441.427,34

    239 KABUH KAUMAN 387.097.837 31.723.295,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.640.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 217.920.000,00 100.000.000,00 10.954.541,62

    240 KABUH MUNUNGKEREP 387.548.398 25.170.583,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.360.000,00 223.920.000,00 100.000.000,00 12.457.814,92

    241 KABUH GENENGANJASEM 402.850.958 26.691.713,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 238.800.000,00 100.000.000,00 12.359.244,85

    242 KABUH MANDURO 393.553.291 40.815.906,00 15.000.000,00 17.500.000,00 2.540.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 210.120.000,00 100.000.000,00 10.117.384,84

    243 KABUH SUKODADI 415.890.042 31.723.295,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.290.000,00 243.240.000,00 100.000.000,00 11.926.747,27

    244 KABUH PENGAMPON 380.188.837 39.897.461,00 15.000.000,00 11.000.000,00 2.660.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 203.520.000,00 100.000.000,00 10.771.375,66

    245 KABUH SUMBERAJI 374.383.881 46.720.258,00 15.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.270.000,00 194.400.000,00 100.000.000,00 10.763.623,15

    246 KUDU SIDOKATON 404.288.834 27.031.600,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 233.280.000,00 100.000.000,00 11.977.234,45

    247 KUDU TAPEN 374.160.646 37.463.156,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00 205.200.000,00 100.000.000,00 4.997.490,32

    248 KUDU BAKALANRAYUNG 403.785.341 24.744.504,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 234.720.000,00 100.000.000,00 12.320.837,37

    249 KUDU RANDUWATANG 373.011.177 33.192.801,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.320.000,00 201.600.000,00 100.000.000,00 11.718.376,14

    250 KUDU SUMBERTEGUH 379.029.671 20.006.219,00 15.000.000,00 17.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 1.410.000,00 214.800.000,00 100.000.000,00 12.223.451,83

    251 KUDU MENTURUS 362.144.097 33.497.386,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 1.370.000,00 192.360.000,00 100.000.000,00 12.286.710,59

    252 KUDU KUDUBANJAR 391.273.757 31.883.701,00 15.000.000,00 18.000.000,00 2.620.000,00 1.000.000,00 1.310.000,00 216.360.000,00 100.000.000,00 10.030.056,19

    253 KUDU MADE 363.303.305 56.238.942,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.420.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00 171.720.000,00 100.000.000,00 8.844.363,13

    254 KUDU KEPUHREJO 405.548.071 44.024.385,00 15.000.000,00 19.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 216.480.000,00 100.000.000,00 10.543.685,65

    255 KUDU BENDUNGAN 364.170.792 38.985.836,00 15.000.000,00 11.500.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.330.000,00 186.840.000,00 100.000.000,00 11.844.955,79

    256 KUDU KATEMAS 411.006.115 60.000.000,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 1.160.000,00 206.640.000,00 100.000.000,00 8.866.115,17

    257 BANDAR KM BANDAR KM 408.421.942 43.403.211,00 15.000.000,00 22.000.000,00 2.460.000,00 1.000.000,00 1.230.000,00 218.640.000,00 100.000.000,00 9.378.731,20

    258 BANDAR KM MOJOKAMBANG 387.479.970 34.630.310,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 210.960.000,00 100.000.000,00 11.889.659,61

    259 BANDAR KM BARONGSAWAHAN 376.049.367 49.107.192,00 15.000.000,00 12.000.000,00 2.480.000,00 1.000.000,00 1.240.000,00 190.560.000,00 100.000.000,00 9.382.175,40

    260 BANDAR KM KAYEN 394.830.877 47.582.648,00 15.000.000,00 20.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.220.000,00 201.840.000,00 100.000.000,00 9.908.228,79

    261 BANDAR KM GONDANGMANIS 405.393.909 47.582.235,00 15.000.000,00 19.500.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 213.600.000,00 100.000.000,00 9.711.674,30