Upload
hoangnhi
View
288
Download
14
Embed Size (px)
Citation preview
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBKKegiatan Usaha Utama:
Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya
Berkedudukan di Cikarang, BekasiKantor Pusat:
Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa BaratTelp. (021) 89983876, 89844953, Faks. (021) 89844955
Website: www.sariroti.comAlamat e-mail: [email protected]
Pabrik:Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka XII ABlok W No.40-41
Cikarang, Bekasi 17530Jawa Barat
Tel. (021) 8935088Faks. (021) 8935286, 8935473
Kawasan Industri JababekaJl. Jababeka XVII B
Blok U No.33Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat Tel. (021) 89840448
Kawasan Industri PIERJl. Rembang Industri Raya No.28
Pasuruan 67152Jawa Timur
Tel. (0343) 740388Faks. (0343) 740387
Kawasan IndustriWijaya Kusuma
Jl. Tugu Wijaya III No.1Semarang 50153
Jawa TengahTel. (024) 8660545
Faks. (024) 8660874
Kawasan Industri MM2100Jl. Selayar Blok A9Desa Mekarwangi
Cikarang Barat, Bekasi 17520Jawa Barat
Tel. (021) 89983876, 89844953Faks. (021) 89844955
Kawasan Industri Medan StarJl. Pelita Raya I No.8-10
Tanjung Morawa B, Deli Serdang 20362, Medan, Sumatera Utara
Tel. (061) 7945828, 7945829Faks. (061) 7945830
Jl. Krani Ahmad RT. 38 RW. 8Sukamoro, Talang Kelapa
Banyuasin, PalembangSumatra Selatan
Tel. (0711) 5645454
Kawasan Industri MakassarJl. Kima 10 Blok A No. 2BKec. Biringkanaya 90232
Makassar-Sulawesi SelatanTel. (0411) 514711, 515124
Faks. (0411) 513788
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANOBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”)Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2018.
PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, YANG MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT DI BAB I PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I PROSPEKTUS INI PERIHAL PENAWARAN UMUM.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH (BAHAN BAKU), DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DI BAB V PROSPEKTUS INI PERIHAL RISIKO USAHA.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idAA-(Double A minus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI.
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BCA SEKURITAS
PENJAMIN EMISI OBLIGASIAkan Ditentukan Kemudian
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)WALI AMANAT
PT Bank Mega TbkProspektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
Masa Penawaran Awal : 8 – 23 Mei 2013 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 10 Juni 2013Perkiraan Tanggal Efektif : 3 Juni 2013 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 11 Juni 2013Perkiraan Masa Penawaran Obligasi : 5 dan 7 Juni 2013 Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 Juni 2013
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 kepada OJK di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 dengan surat No.16/FCS/III/2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-005/BEI.PPS/03-2003 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi.
PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i
DEFINISI DAN SINGKATAN ...................................................................................................................ii
RINGKASAN ........................................................................................................................................viii
I. PENAWARAN UMUM ................................................................................................................ 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI ............. 17
III. PERNYATAAN LIABILITAS ...................................................................................................... 19
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................ 23
V. RISIKO USAHA ........................................................................................................................ 35
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................ 38
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ............................................................................... 39
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ................................................................ 58
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................. 76
X. EKUITAS .................................................................................................................................. 79
XI. PERPAJAKAN .......................................................................................................................... 80
XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ............................................................................................. 81
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM .............................................................................................................. 82
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................. 85
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ............. 105
XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI ................................................. 177
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ...................................................................................... 180
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI ...................................................... 206
XIX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT ........................................................................... 210
XX. AGEN PEMBAYARAN ............................................................................................................ 219
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .............................................................................................................................. 220
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih
anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran Berarti KSEI, yang menandatangani Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening
Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
iii
Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.
Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2 yaitu :a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :
(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
b. atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi efektif selambatnya tanggal 30 Juni 2013.
Efek Material Yang Merugikan
Berarti efek material yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan dalam menjalankan kewajiban membayarnya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
Emisi Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Hari Bursa Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
iv
Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
KTUR Berarti konfirmasi tertulis untuk RUPO, yaitu surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
MenKumHam Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
Obligasi Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali yang diperlakukan sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
OJK Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pasar Modal Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
v
Pemegang Obligasi Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:(a) Rekening Efek pada KSEI, atau(b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek.
Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengakuan Utang Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.81 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwaklili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No.IX.A.2 Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7 Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.1 Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
Peraturan No.IX.C.11 Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkat atas Efek Bersifat Utang.
Perjanjian Agen Pembayaran
Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.84 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal Pencatatan Efek tanggal 22 Maret 2013.
vi
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.82 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi.
Perjanjian Perwaliamanatan
Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.80 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI
Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0013/PO/KSEI/0313 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Pernyataan Efektif Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1, Peraturan No.IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto Peraturan No.IX.C.1 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan Berarti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Cikarang, Jawa Barat, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pokok Obligasi Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Kepastian Pokok Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan Bapepam No.IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum
Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
vii
Satuan Pemindahbukuan
Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi
Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
UUPM Berarti Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam BNRI No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608, dan peraturan pelaksanaannya.
UUPT Berarti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, dan peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
viii
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Bab XVII Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cikarang, Jawa Barat.
Perseroan didirikan dengan nama PT Nippon Indosari Corporation berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Maret 1995, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari MenKumHam melalui surat keputusan No.C2-6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No.264 dan 265 tanggal 14 September 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 24 November 1995 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.9729/1995 (“Akta Pendirian”). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh MenKumHam, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 19 April 2012, yang dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenKumHam melalui surat keputusan No. AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Untuk melaksanakan usaha serta menunjang kegiatan usaha Perseroan tersebut, Perseroan dapat memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dengan surat No. 74/T/INDUSTRI/1999 tentang Pemberian Usaha Industri tanggal 22 Februari 1999.
Berdasarkan surat keterangan domisili No.503/22/V/Ekbang/2012 tanggal 8 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Perseroan berkedudukan di Kawasan Industri MM2100, jalan Selayar Blok A9, Cikarang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Komposisi struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal 12 Februari 2013, adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp100,- per sahamJumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %
Modal dasar 3.440.000.000 344.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh:- Bonlight Invesments Ltd. 318.893.400 31.889.340.000 31,5- Treasure East Invesments Ltd. 318.893.400 31.889.340.000 31,5- Shikishima Baking Co. Ltd. 86.050.600 8.605.060.000 8,50- Sojitz Corporation 43.025.300 4.302.530.000 4,25- Lain-lain Publik (masing-masing dibawah 5%) 245.497.300 24.549.730.000 24,25Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.012.360.000 101.236.000.000 100,00Saham dalam Portepel 2.427.640.000 242.764.000.000
ix
2. Ikhtisar Data Keuangan
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.
Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010 2009 2008Total aset 1.204.945 759.137 568.265 346.978 308.613Total liabilitas 538.337 212.696 112.813 179.138 177.888Total ekuitas 666.608 546.441 455.452 167.840 130.725
Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010 2009 2008Penjualan Neto 1.190.826 813.342 612.192 485.920 383.553Beban Pokok Penjualan 634.413 433.938 323.167 263.821 222.360Laba Bruto 556.413 379.404 289.025 222.099 161.193Laba komprehensif 149.150 115.933 99.775 57.115 42.412
3. Risiko Usaha
Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dalam industri terkait, begitu pula halnya dengan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha antara lain sebagai berikut:
Risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha:1. Kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan Perseroan2. Umur Produk yang relatif singkat3. Ketersediaan bahan baku4. Ketersediaan pasokan energi5. Pemogokan tenaga kerja6. Fluktuasi mata uang asing7. Persaingan Usaha8. Isu bahan pengawet dan kehalalan9. Bencana alam
Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.
4. Prospek dan Strategi Usaha
Prospek Usaha
Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar. Jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan. Dalam masa krisis ekonomi industri makanan dan minuman tetap bertumbuh. Berita Resmi Biro Pusat Statistik No. 10/02/Th.XIII tanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa industri makanan dan minuman pada tahun 2010 bertumbuh sebesar 11,08%, sedangkan untuk tahun 2011, Berita Resmi Biro Pusat Statistik No.11/02/Th.XV tanggal 1 Februari 2012, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman bertumbuh sebesar 8,34%, dan pada tahun 2012, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th.XVI tanggal 1 Februari 2013, menyatakan bahwa industri makanan bertumbuh sebesar 12,75%.
x
Perusahaan-perusahaan yang berusaha di industri makanan juga terus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar. Dalam hal ini, Perseroan mempunyai peluang yang sama. Sebagai produsen roti yang terkemuka, terbukti dengan adanya pengakuan dan sertifikasi dari berbagai pihak seperti telah dijelaskan pada Bab VIII mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan, sub-bab mengenai Sertifikasi dan Penghargaan, peluang pasar bagi Perseroan menjadi semakin terbuka lebar.
Strategi Usaha
Perseroan menerapkan strategi berikut dalam rangka mengembangkan usahanya :- Menerapkan Supply Chain Management (SCM), sebuah kegiatan (manajemen) yang mengawasi
bahan-bahan informasi dan aspek keuangan dalam proses pergerakkannya dari pemasok, produsen, distributor, pengecer hingga konsumen, dimana kegiatan tersebut meliputi koordinasi, kolaborasi dan integrasi rantai proses di dalam dan di luar Perseroan. Dengan melakukan SCM yang baik, Perseroan semakin efisien dan dapat memenangkan persaingan;
- Melakukan pembangunan pabrik di daerah-daerah lain di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan produk roti yang berkualitas, halal, bersih dan sehat;
- Memproduksi produk-produk baru baik roti maupun kue dan makanan ringan (snack) yang berbasis produk roti;
- Memilih jalur distribusi yang tepat sehingga Perseroan dapat mendistribusikan produknya dengan cepat, tepat dan akurat. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket merupakan jalur distribusi yang sesuai untuk produk Perseroan. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan para pedagang keliling dengan mendanai semua fasilitas gerobak roti, sehingga dapat membantu pendistribusian produk ke konsumen langsung dari rumah ke rumah. Perseroan juga menggunakan toko-toko tradisional lainnya seperti toko P&D, kantin, dan koperasi;
- Perseroan senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dalam posisi win-win. Marjin yang diberikan oleh Perseroan kepada para pelanggan adalah marjin yang kompetitif diantara perusahaan-perusahaan produk konsumen lainnya;
- Dari segi pemasaran, Perseroan secara terus menerus menunjukkan kepada konsumen akan kebersihan fasilitas produksi serta usaha Perseroan untuk menjalankan GMP (Good Manufacturing Practice) dan sanitasi, dengan menerima kegiatan kunjungan pabrik setiap hari Senin – Jumat. Perseroan juga beriklan melalui media seperti TV yang menunjukkan keunggulan produk Perseroan;
- Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di lokasi yang terdekat dengan konsumen. Hal ini untuk mengatasi kendala umur simpan produk yang sangat pendek, yaitu kurang dari 5 hari di pasar.
Prospek dan strategi usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Kegiatan Usaha Perseroan.
5. Rencana Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk ekspansi usaha dan/atau pembayaran utang dan/atau modal kerja Perseroan.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan dipergunakan sebagai berikut:
1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasuk pembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-pabrik baru) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-daerah lain di Indonesia.
2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidak terafiliasi).
Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
xi
6. Keterangan Tentang Obligasi
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013.Jumlah Pokok Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus
miliar Rupiah).
Jangka Waktu : 5 (lima) tahun
Bunga : ●% per tahun
Hasil Pemeringkatan Obligasi : idAA- (Double A minus)
RINGKASAN PERTIMBANGAN (RATIONALE)
Peringkat idAA- mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.
Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
xii
Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus ini perihal Penawaran Umum.
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
7. Hak-hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
xiii
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
xiv
Halaman ini sengaja dikosongkan
1
I. PENAWARAN UMUM
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANOBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUNSEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKANOBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN POKOK OBLIGASISEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2018.
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idAA- (Double A minus)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihalKeterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBKKegiatan Usaha Utama:
Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya
Berkedudukan di Cikarang, Bekasi
Kantor Pusat:Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat
Telp. (021) 89983876, 89844953, Faks. (021) 89844955Website: www.sariroti.com
Alamat e-mail: [email protected]
Pabrik:Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka XII ABlok W No.40-41
Cikarang, Bekasi 17530Jawa Barat
Tel. (021) 8935088Faks. (021) 8935286, 8935473
Kawasan Industri JababekaJl. Jababeka XVII B
Blok U No.33Cikarang, Bekasi 17530
Jawa BaratTel. (021) 89840448
Kawasan Industri PIERJl. Rembang Industri Raya No.28
Pasuruan 67152Jawa Timur
Tel. (0343) 740388Faks. (0343) 740387
Kawasan IndustriWijaya Kusuma
Jl. Tugu Wijaya III No.1Semarang 50153
Jawa TengahTel. (024) 8660545
Faks. (024) 8660874
Kawasan IndustriMM2100
Jl. Selayar Blok A9Desa Mekarwangi
Cikarang, Bekasi 17520Jawa Barat
Tel. (021) 89983876, 89844953Faks. (021) 89844955
Kawasan Industri Medan StarJl. Pelita Raya I No.8-10
Tanjung Morawa B, Deli Serdang 20362, Medan, Sumatera Utara
Tel. (061) 7945828, 7945829Faks. (061) 7945830
Jl. Kerani Ahmad RT. 38 RW. 8Sukamoro, Talang Kelapa
Banyuasin, PalembangSumatra Selatan
Tel. (0711) 5645454
Kawasan Industri MakassarJl. Kima 10 Blok A No. 2BKec. Biringkanaya 90232
Makassar-Sulawesi SelatanTel. (0411) 514711, 515124
Faks. (0411) 513788
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH (BAHAN BAKU), DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DI BAB V PROSPEKTUS INI PERIHAL RISIKO USAHA.
2
KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI
Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
1. SYARAT-SYARAT OBLIGASI
Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
Nama Obligasi:Obligasi diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013”.
Harga Penawaran:Obligasi ditawarkan dengan harga 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.
Utang Pokok Obligasi :1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang kepastian jumlah Pokok Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jatuh Tempo Obligasi :1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi : Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tanggal jatuh tempo Obligasi sesuai
dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.
2) Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3) Tata cara pembayaran Pokok Obligasi : a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi :1) Sifat dan besarnya tingkat bunga : Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya
akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Jadwal dan periode pembayaran : Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.
3
3) Penghitungan bunga : Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
4) Tata cara pembayaran bunga; (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
(ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
(iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
(iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir adalah pada tanggal 11 Juni 2018.
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
No. Tanggal No. Tanggal1 11 September 2013 11 11 Maret 20162 11 Desember 2013 12 11 Juni 2016 3 11 Maret 2014 13 11 September 20164 11 Juni 2014 14 11 Desember 20165 11 September 2014 15 11 Maret 20176 11 Desember 2014 16 11 Juni 2017 7 11 Maret 2015 17 11 September 20178 11 Juni 2015 18 11 Desember 20179 11 September 2015 19 11 Maret 201810 11 Desember 2015 20 11 Juni 2018
Obligasi Merupakan Bukti Hutang : 1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan
bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
4
Pendaftaran Obligasi di KSEI :1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan dibidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Penarikan Obligasi : Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi Sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
Pengalihan Obligasi : Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
Satuan Perdagangan Obligasi : Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
Pembelian Kembali :Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual
kembali dengan harga pasar; 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan
tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2
(dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali
Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang : a) periode penawaran pembelian kembali;b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e) tata cara penyelesaian transaksi; f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
5
10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan :a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-
masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain : a) jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual
kembali; c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
15) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO,
hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
Sanksi :Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.(i) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang akan diberikan Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
Hak Senioritas Atas Utang :Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi :Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Lain-lain :1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan
yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak. 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para
Pemegang Obligasi.
6
3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.
2. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants)
sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. menjaminkan dan atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh Aset Tetap dan/
atau piutang Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam hal Perseroan menjaminkan sebagian atau seluruh Aset Tetap terhadap hutang-hutang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk Pemegang Obligasi. Perseroan berkewajiban menandatangani akta yang diperlukan untuk pengikatan sehubungan pemberian jaminan.
2. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset Tetap, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada). Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1. ini adalah lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari total Aset Tetap per laporan keuangan konsolidasi tahunan (auditan) Perseroan yang terakhir.
3. memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak (jika ada) yang berkaitan dengan kegiatan usaha Entitas Anak (jika ada).
4. melakukan penggabungan, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan atau kegiatan usaha lain terkait yaitu jasa makanan dan minuman, antara lain yang bergerak di bidang usaha Jasaboga Makanan dan Minuman, Jasa Rumah Makan/Restoran, dan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman, yang tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok dan/atau Bunga Obligasi.
5. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 6. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 7. melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen hutang lain sejenis dan/atau hutang bank yang
mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi. 8. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun kecuali :
8.1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan. 8.2. pinjaman yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas
Anak (jika ada). 8.3. pinjaman kepada pegawai, koperasi pegawai, dan/atau yayasan untuk program
kesejahteraan pegawai Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) serta pembinaan usaha kecil.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
7
3. Perseroan berkewajiban untuk : (i) menyetorkan dana (in good fund) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana pada hari yang sama.
Apabila sampai tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda yang dihitung satu Hari Bursa setelah Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
(ii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
(iii) memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK dengan memelihara perbandingan rasio-rasio sebagai berikut : a. utang berbunga berbanding ekuitas tidak lebih dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding
satu); b. utang berbunga berbanding EBITDA (laba usaha ditambah penyusutan dan amortisasi)
tidak lebih dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu); c. EBITDA berbanding beban bunga tidak kurang dari 4 : 1 (empat berbanding satu);
(iv) mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari A (single A minus); (v) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha
dan harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) pada perusahaan asuransi yang mampu untuk menanggung segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);
(vi) mengijinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);
(vii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas : a. laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK;
b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu : 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
c. laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
8
d. laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
e. salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini; dan
f. data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dan data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(viii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
(ix) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);
(x) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
(xi) membayar kewajiban pajak Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
(xii) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; (xiii) memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas :
a. setiap perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS Perseroan.
b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
c. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);
e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
(xiv) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep712/BL/2012 tanggal 26/12/2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan : i. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama kewajiban Perseroan
kepada Pemegang Obligasi belum dilunasi, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, dan dalam hal peringkat yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya Perseroan wajib mengumumkan hasil Pemeringkat dimaksud kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir.
9
ii. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No.IX.C.11.
(xv) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
3. KELALAIAN PERSEROAN
1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini : a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran
Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian, yaitu :
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : a. Angka 1 huruf a dan b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling
lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
b. Angka 1 huruf c dan d Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
10
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam Waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila : a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia; atau b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat
keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan
peradilan yang berwenang; atau d. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan
cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain : a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai
perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor : VI.C.4.
b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
11
d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No.VI.C.4; dan
e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
b) Perseroan; c) Wali Amanat; atau d) OJK.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;(2) agenda RUPO;(3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;(4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6) Tata cara RUPO:a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
12
e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
h) Sebelum pelaksanaan RUPO :- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya
kepada Wali Amanat.- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi
yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban
untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris
untuk membuat berita acara RUPO.l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka
RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut :(1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan
sebagai berikut:(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
13
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
14
11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
5. JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
6. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Para pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, denda, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang disebabkan secara langsung oleh kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak (Force Majeure).
Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Wali Amanat dan Perseroan akan menilai apakah kejadian tersebut benar Force Majeure sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, namun apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah kejadian tersebut termasuk Force Majeure atau bukan, maka Wali Amanat dapat memanggil RUPO sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Kejadian Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban Perseroan untuk tetap melakukan pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang bukan diakibatkan oleh Force Majeure (jika ada) kepada Pemegang Obligasi, serta pembayaran imbalan jasa Wali Amanat dan Denda yang bukan diakibatkan oleh Force Majeure (jika ada).
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan OJK dan para pihak dalam persetujuan ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
15
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan
dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.
Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang timbul karena Obligasi atau karena Emisi atau berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, perjanjian-perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain yang dibuat atau yang diterbitkan dalam hubungan dengan Emisi Obligasi, maka pihak tersebut dianggap lalai melakukan kewajibannya itu dengan lewatnya waktu saja dan karenanya tidak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan lain dalam bentuk apapun.
Cara-cara serta persyaratan-persyaratan lain tentang Emisi Obligasi ditentukan bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya, dan jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
PEMERINGKATAN OBLIGASI
1. Hasil Pemeringkatan
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.C.1 serta Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.496/PEF-Dir/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat:
idAA- (Double A minus)
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas efek tersebut yang diterbitkan oleh perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek Indonesia serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya efek tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.
16
2. Ringkasan Pertimbangan (Rationale)
Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu per seratus) di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
PERPAJAKAN
Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.
17
II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk ekspansi usaha dan/atau pembayaran utang dan/atau modal kerja Perseroan.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:
1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasuk pembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-pabrik baru) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-daerah lain di Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
a. Lokasi : Purwakarta Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make up, oven,
packaging, serta mesin-mesin pendukung lainnya Alokasi biaya : Sekitar 50%
b. Lokasi : Cikande Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make up, oven,
packaging, serta mesin-mesin pendukung lainnya Alokasi biaya : Sekitar 50%
Pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses mencari pemasok untuk pembelian aset-aset tersebut di atas, oleh karenanya belum dapat memastikan apakah terdapat hubungan afiliasi atau tidak.
2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidak terafiliasi), dengan rincian keterangan mengenai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
Jumlah pokok : Rp280.000.000.000,-Tingkat bunga : 8,25% per tahunJangka waktu : 6 tahun sejak tanggal penarikan dana pertama kaliJatuh tempo : 2 November 2017 Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan BCA, tidak ada denda yang wajib dibayarkan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran pokok. Ketentuan pembayaran yang wajib dilakukan adalah penyampaian pemberitahuan kepada pihak BCA secara tertulis paling lambat 2 hari sebelum tanggal pelunasan.
Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini mengandung unsur transaksi Afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No.IX.E.1”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No.IX.E.1 tersebut.
Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No.IX.E.2”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan No.IX.E.2 tersebut..
18
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan Wali Amanat yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi habis digunakan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini juga akan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau disampaikan kepada Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO.
Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah setara dengan ●% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:
• Biaya jasa untuk penjamin emisi efek ●%, yang terdiri dari :- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee ) sebesar ●%- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar ●%- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar ●%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal ●%, yang terdiri dari :- Biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%- Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%- Biaya jasa Notaris sebesar ●%
• Biaya jasa untuk Lembaga Penunjang Pasar Modal ●% dari total biaya, yang terdiri dari :- Biaya jasa Wali Amanat sebesar ●%- Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sebesar ●%- Biaya jasa KSEI sebesar ●%- Biaya jasa BEI sebesar ●%
• Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, dan public expose) ●%.
19
III. PERNYATAAN LIABILITAS
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah Rp538.337 juta, dengan perincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)Keterangan 31 Desember 2012
LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang Usaha: Pihak Ketiga 59.450 Pihak Berelasi 19.583 Utang Lain-lain 86.025 Utang Pajak 6.776 Beban Akrual 17.142 Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 6.073 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 407 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 195.456
LIABILITAS JANGKA PANJANGJaminan Pelanggan 12.641 Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 296.844 Liabilitas Pajak Tangguhan – neto 16.342 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 17.054 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 342.881 TOTAL LIABILITAS 538.337
1. Utang Usaha – Pihak Ketiga
Utang usaha kepada pihak ketiga terdiri dari utang kepada pemasok yang terutama timbul sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan sebesar Rp59.450 juta.
2. Utang Usaha – Pihak Berelasi
Utang usaha kepada pihak berelasi terdiri dari utang kepada pemasok yang terutama timbul sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan sebesar Rp19.583 juta, dengan rincian sebagai berikut :
Keterangan 31 Desember 2012Utang Usaha – Pihak BerelasiPT Indofood Sukses Makmur Tbk. 18.965PT Indomarco Adi Prima 618Total 19.583
Saldo pada 31 Desember 2012 adalah tanpa jaminan, tanpa bunga dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap utang dari pihak-pihak berelasi.
3. Utang Lain-Lain
Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp86.025 juta yang timbul sehubungan dengan utang kepada pemasok/kontraktor yang semuanya merupakan pihak ketiga yang terutama timbul sehubungan dengan jasa transportasi, pembangunan pabrik baru, serta pembelian mesin dan peralatan.
20
Pada tahun 2011, Perseroan menandatangani tiga perjanjian pembelian dengan Oshikiri Machinery Co., Ltd. (Oshikiri) (tidak terafiliasi), dimana Perseroan setuju untuk membeli beberapa unit mesin dari Oshikiri dengan total nilai pembelian JPY542.414.000. Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perseroan kembali menandatangani perjanjian dengan Oshikiri untuk membeli beberapa unit mesin dengan total nilai pembelian sebesar JPY50.196.000.
Pada tanggal 16 Juli 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Kusuma Contractors dengan total nilai kontrak sebesar Rp17.000 juta dimana Perseroan menunjuk PT Wijaya Kusuma Contractors untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Makassar.
4. Utang Pajak
Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.776 juta dengan rincian sebagai berikut :
Keterangan 31 Desember 2012Pajak Penghasilan : Pasal 21 695 Pasal 23 235 Pasal 25 3.817 Pasal 26 98 Pasal 29 1.931Total 6.776
5. Beban Akrual
Beban Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp17.142 juta dengan rincian sebagai berikut :
Keterangan 31 Desember 2012Beban Promosi 5.110Transportasi dan Distribusi 3.729Listrik, gas dan air 2.986Royalti 2.711Bunga 1.854Lain-Lain 752Total 17.142
6. Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.073 juta.
7. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp407 juta, dengan rincian sebagai berikut :
Keterangan 31 Desember 2012Biaya Makan 363Biaya Medis 3Lain-lain 41Total 407
21
8. Jaminan Pelanggan
Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh para distributor dan agen produk-produk Perseroan, yang akan dikembalikan pada akhir perjanjian antara Perseroan dengan masing-masing distributor/agen tersebut. Jaminan pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp12.641 juta.
9. Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun
Pada tanggal 31 Desember 2012, utang bank jangka panjang terdiri dari saldo terhutang dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan 31 Desember 2012Pokok Pinjaman 304.000Dikurangi Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi (1.083)Neto 302.917Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 6.073Bagian Jangka Panjang 296.844
Pada tanggal 14 Desember 2012, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari BCA dengan pagu pinjaman sebesar Rp220.000 juta untuk membiayai pembangunan pabrik baru. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 8,25%. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2014.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga, dan jumlah utang yang memiliki kewajiban untuk membayar bunga terhadap jumlah ekuitas). Tidak ada aset Perseroan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas.
Berdasarkan surat No.10069/DIR/NIC/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Untuk Penerbitan Obligasi, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 kepada BCA, dimana sesuai dengan pasal 10 Huruf (j) Perjanjian Kredit No.18 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa “Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk menawarkan kepada BCA terlebih dahulu, dalam hal DEBITOR bermaksud akan memperoleh pinjaman uang atau kredit baru (First Right of Refusal)”. Berdasarkan surat No.10121/GBK/2013 tanggal 19 Maret 2013, pihak BCA menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi.
Dana yang diterima oleh Perseroan dari penerbitan Obligasi akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas utang kepada BCA. Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan BCA, tidak ada denda yang wajib dibayarkan oleh Perseroan untuk melakukan pelunasan dini
10. Ikatan Lain
Pada tanggal 26 Maret 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Lite Constructions Indonesia (tidak terafiliasi) dengan total nilai kontrak sebesar Rp21.000 juta, dimana Perseroan menunjuk PT Lite Constructions Indonesia untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Palembang.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Tidak terdapat pembatasan (negative covenants) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik atau hak pemegang Obligasi.
22
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki komitmen, kontinjensi, kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.
Setelah tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal laporan auditor independen serta dari tanggal laporan auditor independen hingga tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban baru yang jumlahnya material, selain kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional dan pendanaan Perseroan.
Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.
23
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan-catatan di dalamnya. Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.
1. Umum Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No.11 tanggal 8 Maret 1995, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden No.126/I/PMA/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan saat ini berkedudukan di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi beragam jenis makanan roti dan saat ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri roti yang memiliki skala produksi besar dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan roti.
Pada awal berdirinya, Perseroan mempunyai 2 (dua) line mesin dimana 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti tawar dan 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti manis. Pada tahun 2001, seiring dengan perkembangan penjualan produknya, Perseroan meningkatkan 100% kapasitas produksi, dengan menambah 2 (dua) line mesin yaitu untuk jenis roti tawar dan jenis roti manis.
Pada bulan November 2005, Perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur dengan memasang 2 (dua) line mesin. Hasil produksi dari pabrik ini digunakan untuk memasarkan produk Perseroan ke seluruh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Pada tahun 2009, Perseroan menambah 1 (satu) line mesin jenis roti manis di Pasuruan.
Pada bulan Desember 2008, Perseroan membuka pabrik ketiga dengan 2 (dua) line mesin di Jababeka Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satu line digunakan untuk jenis roti tawar dan 1 (satu) line untuk jenis roti manis. Di samping itu, Perseroan membangun Auditorium di Blok U untuk menerima kunjungan konsumen agar konsumen dapat melihat dari dekat proses produksi yang dilakukan oleh Perseroaan secara higienis dan halal.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI.
Pada tahun 2011, Perseroan membuka tiga pabrik baru di Semarang – Jawa tengah, Medan – Sumatera Utara dan Cibitung – Jawa Barat. Pada tahun 2012, Perseroan membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar dan menambah lini produksi di Pasuruan, Semarang dan Medan, sehingga total menjadi 24 lini produksi di delapan pabrik pada akhir 2012.
Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian tanah di Purwakarta. Serah terima aset tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2013.
Pada tanggal 18 Februari 2013, Perseroan telah membeli sebidang tanah seluas 24.000 m2 yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.320/Nambo Ilir, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.208/Barengkok, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.307/Nambo Ilir.
Merek utama Perseroan adalah Sari Roti yang diluncurkan sejak awal Perseroan beroperasi secara komersial. Segmen pasar Sari Roti ditujukan kepada kelas menengah atas.
24
Masing-masing merek mempunyai beberapa jenis produk yang dibagi dalam dua kategori utama yaitu roti tawar dan roti manis atau roti isi. Jenis roti tawar Sari Roti memiliki 11 ragam (variance) dengan penjualan tertinggi adalah Roti Tawar Special, sementara untuk jenis roti manis memiliki 26 ragam dengan penjualan tertinggi adalah Roti Isi Coklat. Perseroan juga merambah ke variance cake dengan mengeluarkan merek Sari Cake. Saat ini merek Sari Cake telah memiliki tiga variance.
Brand Sari Roti dengan tagline iklan “Makanan Sehat Praktis” mengusung motto 3 H yaitu Hygiene, Healthy, dan Halal serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya Perseroan sangat peduli dengan aktivitas-aktivitasnya untuk mempertahankan motto tersebut.
Semua produk Perseroan memiliki sertifikat halal yang secara berkala diperbaharui. Hal ini penting karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam.
Perseroan ini juga menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) yang mulai diterapkan sejak tahun 1996, Perseroan memperoleh sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis) sebagai standar jaminan keamanan pangan.
2. Keuangan
Tabel berikut menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun/periode berikut:
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010AsetAset Lancar 219.818 190.274 213.030 Aset Tidak Lancar 985.127 568.863 355.235 Total Aset 1.204.945 759.137 568.265 LiabilitasLiabilitas Jangka Pendek 195.456 148.209 92.639 Liabilitas Jangka Panjang 342.881 64.487 20.174 Total Liabilitas 538.337 212.696 112.813 Total Ekuitas 666.608 546.441 455.452 Total Liabilitas dan Ekuitas 1.204.945 759.137 568.265
Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam jutaan Rupiah)
KeteranganTahun yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 31 Desember2012 2011 2010
Penjualan Neto 1.190.826 813.342 612.192 Beban Pokok Penjualan 634.413 433.938 323.167 Laba Bruto 556.413 379.404 289.025 Beban Usaha (370.258) (232.918) (163.333)Pendapatan Operasi Lainnya 13.526 10.143 10.276 Beban Operasi Lainnya (278) (3.402) (310)Laba Usaha 199.403 153.227 135.658 Pendapatan keuangan 390 1.721 4.080 Beban Keuangan - - (5.072)Laba Sebelum Pajak Penghasilan 199.793 154.948 134.666 Beban Pajak Penghasilan 50.643 39.015 34.891 Laba Tahun Berjalan 149.150 115.933 99.775 Pendapatan Komprehensif Lain - - - Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 149.150 115.933 99.775 Laba per Saham 147,33 114,52 106,36
25
2.1. Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Perseroan
Berikut ini adalah perkembangan pendapatan,beban langsung dan laba Perseroan :
Grafik Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba UsahaUntuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010
(dalam jutaan Rupiah)
Secara umum, peningkatan pendapatan dan beban Perseroan terkait dengan meningkatnya permintaan atas produk-produk Perseroan yang diiringi dengan peningkatan kapasitas Perseroan.
Berikut ini pertumbuhan volume penjualan Perseroan selama tiga tahun terakhir:
(dalam pak)Keterangan 2012 2011 2010Roti Manis Sari Roti 146.413.132 116.783.776 92.681.415Roti Tawar Sari Roti 157.809.453 76.053.264 49.473.179Kue Sari 2.113.208 3.076.375 2.449.879Roti Manis Boti - - 3.901.522Roti Tawar Boti - - 1.059.946Lain-lain 1.328.957 1.506.641 655.173Jumlah 307.664.749 197.420.056 150.221.113
26
Guna memenuhi permintaan produk yang besar, Perseroan melakukan peningkatan kapasitas sebagai berikut:
Keterangan 2012 2011 2010Roti Tawar: Kapasitas Terpasang 713.200 497.200 346.000 Kapasitas Terpakai 286.642 198.668 152.556 Kapasitas Produksi 613.393 413.450 282.619Roti Manis: Kapasitas Terpasang 3.083.040 1.533.600 1.188.000 Kapasitas Terpakai 1.178.572 955.606 706.450 Kapasitas Produksi 2.801.975 1.352.017 1.052.747
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
Roti Tawar dan Roti Manis memberikan kontribusi penjualan yang besar bagi pendapatan Perseroan dan menjadi produk-produk utama yang dijual oleh Perseroan pada saat awal pendirian pabrik di daerah yang baru.
Pada tahun 2011, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Tawar secara berturut-turut sebesar 44%, 30% dan 46% dari tahun 2010. Volume penjualan Roti Tawar pada tahun 2011 meningkat 54% dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun yang sama, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Manis secara berturut-turut sebesar 29%, 35% dan 28% dari tahun 2010. Volume penjualan Roti Manis pada tahun 2011 meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2010.
Pada tahun 2012, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Tawar secara berturut-turut sebesar 43%, 44% dan 48% dari tahun 2011. Volume penjualan Roti Tawar pada tahun 2012 meningkat 108% dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Manis secara berturut-turut sebesar 101%, 23% dan 107% dari tahun 2011. Volume penjualan Roti Manis pada tahun 2012 meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2011.
2.1.1. Pendapatan
Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen produk :
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010Roti Manis Sari Roti 862.223 573.705 394.231Roti Tawar Sari Roti 471.367 357.592 271.389 Kue Sari 4.217 7.439 6.812 Roti Manis Boti - - 6.962 Roti Tawar Boti - - 3.955 Lain-lain 5.040 3.692 3.040 Sub Total 1.342.847 942.428 686.389 Pengembalian Penjualan (152.021) (129.086) (74.197)Penjualan Neto 1.190.826 813.342 612.192
27
Perbandingan Penjualan Neto pada tahun 2012 dan tahun 2011
Penjualan Neto Perseroan selama tahun 2012 sebesar Rp1.190.826 juta, meningkat 46,4% dari sebelumnya Rp813.342 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan dan diiringi dengan ekspansi peningkatan kapasitas produksi Perseroan. Berdasarkan kategori produk, roti manis memberikan kontribusi terbesar atas penjualan Perseroan. Total kontribusi roti manis dan roti tawar terhadap total penjualan pada tahun 2012 adalah 53,5% dan 45,7%, dibandingkan tahun 2011 adalah 58,4% dan 40,5%.
Perbandingan Penjualan Neto pada tahun 2011 dan tahun 2010
Penjualan Neto Perseroan selama tahun 2011 sebesar Rp813.342 juta, meningkat 32,9% dari sebelumnya Rp612.192 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan dan diringi dengan ekspansi perluasan wilayah operasi di Semarang dan Medan. Berdasarkan kategori produk, roti manis memberikan kontribusi terbesar atas penjualan Perseroan. Total kontribusi roti manis dan roti tawar terhadap total penjualan pada tahun 2011 adalah 58,4% dan 40,5%, dibandingkan tahun 2010 adalah 57,2% dan 39,8%.
2.1.2. Beban Pokok Penjualan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010Bahan baku dan kemasan yang digunakan 473.280 333.806 248.033 Upah Langsung 42.004 23.964 15.007 Beban Pabrikasi Utilitas 32.518 19.044 13.291 Penyusutan 31.425 19.046 16.951 Jasa Profesional 20.667 15.725 11.088 Perbaikan dan Pemeliharaan 17.512 9.702 8.095 Royalti 10.728 8.133 6.150 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 7.323 4.971 4.515 Total Beban Pabrikasi 120.173 76.621 60.090 Total Beban Produksi 635.457 434.391 323.130 Persediaan Barang Jadi Saldo Awal Tahun 910 457 494 Saldo Akhir Tahun (1.954) (910) (457)Beban Pokok Penjualan 634.413 433.938 323.167
Perbandingan beban pokok penjualan pada tahun 2012 dan tahun 2011
Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp634.413 juta, meningkat 46,2% dari sebelumnya Rp433.938 juta pada tahun 2011. Dari jumlah pokok penjualan tersebut, kontribusi terbesar adalah beban bahan baku dan kemasan yang digunakan sebesar Rp473.280 juta atau 74,6%.
Peningkatan Beban Pokok Penjualan terutama disebabkan oleh volume produksi yang semakin meningkat, karena besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan. Perbandingan beban pokok penjualan pada tahun 2011 dan tahun 2010
Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun 2011 adalah sebesar Rp433.938 juta, meningkat 34,3% dari sebelumnya Rp323.167 juta pada tahun 2010. Dari jumlah beban pokok penjualan tersebut, kontribusi terbesar adalah beban bahan baku dan kemasan yang digunakan sebesar Rp333.806 juta atau 76,9%. Peningkatan Beban Pokok Penjualan terutama disebabkan oleh volume produksi yang semakin meningkat, karena besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan.
28
2.1.3. Beban Usaha
Berikut ini adalah rincian mengenai beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan, yang merupakan komponen dari beban usaha:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010Beban Penjualan Iklan dan Promosi 93.990 50.834 42.309 Persediaan Kadaluarsa/Cacat 70.201 61.173 35.055 Perjalanan Dinas dan Transportasi 64.746 36.269 32.438 Jasa Distribusi 24.702 13.045 8.196 Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 14.840 5.370 2.961 Jasa Profesional 14.293 7.449 4.120 Penyusutan 7.210 2.197 1.903 Utilitas 2.224 359 298 Sewa 2.187 1.662 1.299 Pencetakan dan fotokopi 1.716 616 507 Bahan Bakar 1.074 636 624 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300 juta) 6.293 3.558 4.059 Total Beban Penjualan 303.476 183.168 133.769 Beban Umum dan Administrasi - - Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 36.316 25.414 17.678 Sewa 6.009 3.954 1.538 Perbaikan dan Pemeliharaan 4.595 2.818 1.633 Jasa Profesional 4.417 4.801 1.566 Perjalanan Dinas dan Transportasi 2.968 3.060 1.195 Utilitas 2.946 2.835 2.067 Penyusutan 2.496 2.661 1.384 Perijinan 1.598 805 621 Komunikasi 1.077 861 737 Alat Tulis Kantor 907 851 569 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) 3.453 1.690 576 Total Beban Umum dan Administrasi 66.782 49.750 29.564 Total Beban Usaha 370.258 232.918 163.333
Perbandingan beban usaha pada tahun 2012 dan tahun 2011
Beban Usaha pada periode 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp370.258 juta dan Rp232.918 juta atau 31,1% dan 28,6% terhadap Penjualan Neto. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban iklan dan promosi Rp 43.156 juta dan peningkatan biaya variabel atas peningkatan volume penjualan. Perbandingan beban usaha pada tahun 2011 dan tahun 2010
Beban Usaha pada periode 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 232.918 juta dan Rp163.333 juta atau 28,6% dan 26,7% terhadap Penjualan Neto. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya variabel atas peningkatan volume penjualan.
Pada tahun 2011, Perseroan mengalami peningkatan beban operasional lainnya sebesar 997% disebabkan karena adanya rugi selisih kurs di tahun 2011 sebesar Rp2.995 juta, sedangkan pada tahun 2010 Perseroan mengalami laba selisih kurs sebesar Rp3.337 juta.
2.1.4. Total Laba Komprehensif
Perbandingan total laba komprehensif pada tahun 2012 dan tahun 2011
Total laba komprehensif pada tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp149.150 juta dan Rp115.933 juta atau meningkat 28,7%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kontibusi peningkatan penjualan bersih Perseroan.
29
Perbandingan total laba komprehensif pada tahun 2011 dan tahun 2010
Total laba komprehensif pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp115.933 juta dan Rp99.775 juta atau meningkat 16,2%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kontribusi peningkatan penjualan bersih Perseroan.
2.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Berikut ini adalah perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan :
Grafik Perkembangan Aset, Liabilitas dan EkuitasPada Tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010
(dalam jutaan Rupiah)
2.2.1. Aset
Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010Aset LancarKas dan Setara Kas 37.872 48.397 120.722 Piutang Usaha Pihak Ketiga 133.480 101.501 73.793 Pihak Berelasi 2.723 1.887 1.849 Piutang Lain-lain pihak ketiga 422 263 - Persediaan 22.599 16.306 9.602 Biaya Dibayar Dimuka 4.313 2.891 335 Pajak Dibayar Dimuka 14.110 12.645 2.274 Uang Muka 4.299 6.384 4.455 Total Aset Lancar 219.818 190.274 213.030
30
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010Aset Tidak LancarAset Tetap 893.898 546.099 345.866 Deposito Jaminan 11.214 8.774 6.410 Aset Tak Berwujud 1.426 1.878 - Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 1.954 1.104 797 Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya 76.635 11.008 2.162 Total Aset Tidak Lancar 985.127 568.863 355.235 Total Aset 1.204.945 759.137 568.265
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
Total aset pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.204.945 juta, meningkat sebesar 58,7% dari Rp759.137 juta di tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap. Aset Lancar dan Tidak Lancar pada tahun 2012 masing-masing sebesar 18,2% dan 81,8% dibandingkan dengan 25,1% dan 74,9% pada tahun 2011. Kenaikan Aset Tidak Lancar pada tahun 2012 disebabkan terutama oleh adanya pembangunan pabrik baru di Palembang dan Makassar serta peningkatan kapasitas produksi di Semarang, Pasuruan dan Medan.
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Total aset pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp759.137 juta, meningkat sebesar 33,6% dari Rp568.265 juta di tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap. Aset Lancar dan Tidak Lancar pada tahun 2011 masing-masing sebesar 25,1% dan 74,9% dibandingkan dengan 37,5% dan 62,5% pada tahun 2010. Kenaikan Aset Tidak Lancar pada tahun 2011 disebabkan terutama oleh adanya pembangunan pabrik baru di Semarang, Medan dan Cibitung.
2.2.2. Liabilitas
Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010Liabilitas Jangka PendekUtang Usaha Pihak Ketiga 59.450 47.817 19.164 Pihak Berelasi 19.583 17.737 8.182Utang Lain-lain 86.025 65.877 36.795 Utang Pajak 6.776 6.454 15.605 Beban Akrual 17.142 10.303 12.861 Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 6.073 - - Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 407 21 32 Total Liabilitas Jangka Pendek 195.456 148.209 92.639 Liabilitas Jangka PanjangJaminan Pelanggan 12.641 8.819 6.108 Utang Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 296.844 33.072 - Liabilitas Pajak Tangguhan – neto 16.342 10.989 7.949 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 17.054 11.607 6.117 Total Liabilitas Jangka Panjang 342.881 64.487 20.174 Total Liabilitas 538.337 212.696 112.813
31
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
Total Liabilitas pada tahun 2012 berjumlah Rp538.337 juta, meningkat sebesar 153,1% dari Rp212.696 juta di tahun 2011. Peningkatan total liabilitas tahun 2012 disebabkan oleh pendanaan ekspansi Perseroan dengan menggunakan pinjaman bank. Total penambahan utang bank pada tahun 2012 adalah Rp269.845 juta.
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Total Liabilitas tahun 2011 berjumlah Rp212.696 juta, meningkat sebesar 88,5% dari Rp112.813 juta di tahun 2010. Peningkatan total liabilitas tahun 2011 disebabkan oleh pendanaan ekspansi Perseroan dengan menggunakan pinjaman bank dan peningkatan utang lain-lain. Total penambahan utang bank dan peningkatan utang lain-lain pada tahun 2011 adalah masing-masing sebesar Rp33.072 juta dan Rp29.082 juta.
Untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari aktivitas operasi. Perseroan secara reguler menjaga kecukupan kas dan mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual.
2.2.3. Ekuitas
Berikut ini perincian mengenai akun-akun ekuitas Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010EkuitasModal Saham 101.236 101.236 101.236 Tambahan Modal Disetor – neto 173.001 173.001 173.001 Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya 392.371 272.204 181.215 Total Ekuitas 666.608 546.441 455.452
Perbandingan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
Total Ekuitas pada tahun 2012 meningkat 22,0% menjadi Rp666.608 juta dari Rp546.441 juta di tahun 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo laba yang meningkat sejumlah Rp120.166 juta.
Perbandingan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
Total ekuitas pada tahun 2011 meningkat 20,0% menjadi Rp546.441 juta dari Rp455.452 juta di tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo laba Perseroan yang meningkat sejumlah Rp90.989 juta.
2.3. Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,81 kali, 0,39 kali, dan 0,25 kali. Solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,45 kali, 0,28 kali, dan 0,20 kali.
32
2.4. Kondisi Likuiditas Perseroan
Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010Arus Kas dari Aktivitas Operasi 189.549 148.431 95.378 Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi (430.063) (227.919) (121.025)Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 229.618 7.226 89.016 Pengaruh Neto Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas 371 (63) (592)Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank (10.525) (72.325) 62.777 Kas dan Bank Pada Awal Tahun/Periode 48.397 120.722 57.945 Kas dan Bank Pada Akhir Tahun/Periode 37.872 48.397 120.722
Sumber dana untuk belanja modal berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan dan pendanaan dari pinjaman bank.
2.5. Belanja Modal
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan12 bulan
2012 2011 2010Tanah 1.332 206 15.658 Bangunan dan Pengembangan 60.865 41.298 14.914 Mesin dan Peralatan 87.855 88.689 54.584 Alat Pengangkutan 4.198 3.177 1.606 Perabot dan Peralatan Kantor 21.265 14.940 3.240 Aset Tetap Dalam Pembangunan 213.428 75.914 72.577 Total 388.943 224.224 162.579
Sumber dana untuk belanja modal berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan dan pendanaan dari pinjaman bank.
Berikut ini perjanjian/ikatan yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal investasi barang modal:1. Pada tahun 2011, Perseroan menandatangani tiga perjanjian pembelian dengan Oshikiri Machinery
Co., Ltd. (Oshikiri) (tidak terafiliasi), dimana Perseroan setuju untuk membeli beberapa unit mesin dari Oshikiri dengan total nilai pembelian JPY542.414.000. Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perseroan kembali menandatangani perjanjian dengan Oshikiri untuk membeli beberapa unit mesin dengan total nilai pembelian sebesar JPY50.196.000.
2. Pada tanggal 26 Maret 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Lite Constructions Indonesia (tidak terafiliasi) dengan total nilai kontrak sebesar Rp21.000 juta, dimana Perseroan menunjuk PT Lite Constructions Indonesia untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Palembang.
3. Pada tanggal 16 Juli 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Kusuma Contractors dengan total nilai kontrak sebesar Rp17.000 juta dimana Perseroan menunjuk PT Wijaya Kusuma Contractors untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Makassar.
Seluruh ikatan/perjanjian di atas dilaksanakan oleh Perseroan untuk tujuan ekspansi usaha. Perseroan akan menggunakan hasil dana dari aktivitas operasi dan pinjaman BCA yang telah ada untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. Perseroan juga menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing untuk membatasi risiko mata uang asing.
33
3. Akun Dalam Mata Uang Asing
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan jenis mata uang asing:
Mata Uang Asing Nilai Setara Rupiah (dalam jutaan)
Aset MoneterKas dan Setara Kas EUR 304.293 3.898
AUD 55.148 553Deposito Jaminan USD 117.119 1.133Sub Total 5.584
Liabilitas MoneterUtang Lain-lain JPY 266.545.272 29.853
EUR 264.070 3.383USD 215.510 2.084SGD 74.500 589
Sub Total 35.909Liabilitas Neto (30.325)
Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengatasi risiko pertukaran mata uang asing. Akan tetapi, Perseroan menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing pada tingkat yang minimum untuk membatasi risiko mata uang asing.
4. Manajemen Risiko
Kegiatan bisnis Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki risiko-risiko. Kajian risiko dilakukan oleh Dewan Direksi untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Seperti halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko secara makro maupun mikro. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dibahas lebih lanjut pada Bab V Risiko Usaha.
Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang telah dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko berupa:
1. Kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan PerseroanUntuk mencegah kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan Perseroan, Perseroan menerapkan prosedur GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure).
2. Umur Produk yang relatif singkatUntuk mengantisipasi risiko umur produk yang relatif singkat maka supply chain management terus menerus ditingkatkan.
3. Ketersediaan bahan bakuUntuk mengantisipasi ketersediaan bahan baku, Perseroan melakukan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan yang baik disamping tetap mengusahakan bahan baku substitusi dan pengidentifikasian pemasok alternatif.
4. Ketersediaan pasokan energiUntuk mengantisipasi risiko ketersediaan pasokan energi, Perseroan menggunakan energi alternatif jika terdapat gangguan antara lain dengan menggunakan LPG, CNG dan genset.
5. Pemogokan tenaga kerjaUntuk mengatasi mogok kerja, Perseroan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pihak keamanan serta mengusahakan pasokan produk dari pabrik Perseroan yang lain.
34
6. Fluktuasi mata uang asingAtas beberapa aset yang harus dibeli dengan mata uang asing, Perseroan menerapkan perencanaan pembelian dan pengendalian persediaan.
7. Persaingan UsahaUntuk mengantisipasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan produk roti berkualitas dengan harga yang terjangkau.
8. Isu bahan pengawet dan kehalalanUntuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM dan persyaratan halal yang ditetapkan oleh MUI. Perseroan juga melakukan edukasi proses produksi Sari Roti melalui program “Factory Visit”.
9. Bencana alamUntuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam, Perseroan mengasuransikan aset dan kelangsungan operasi Perseroan.
35
V. RISIKO USAHA
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap usaha Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.
Risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional
(i) Kontaminasi atas produk yang dihasilkan Perseroan baik pada saat sebelum diolah (bahan baku), dalam proses produksi, maupun pada saat didistribusikan
Perseroan menghadapi resiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksinya ataupun selanjutnya pada saat didistribusikan ke outlet-outlet dan konsumen akhir. Apabila produk Perseroan tercemar akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan dan mengakibatkan turunnya pendapatan Perseroan.
(ii) Umur produk yang relatif singkat
Keterlambatan penarikan produk-produk yang kadaluarsa dapat mengakibatkan masih beredarnya produk-produk yang telah rusak dan tidak layak dikonsumsi, mengingat produk yang dihasilkan Perseroan merupakan produk yang tidak tahan lama. Apabila terjadi keterlambatan penarikan produk kadaluarsa, maka kepercayaan pelanggan Perseroan dapat menjadi berkurang dan mengakibatkan turunnya pendapatan Perseroan. Secara rata-rata produk yang harus ditarik dari pasar karena sudah lewat masa waktunya (kadaluarsa) sekitar 10%.
(iii) Ketersediaan gandum sebagai bahan baku tepung terigu
Perseroan menggunakan bahan baku tepung terigu yang diolah dari gandum yang diimpor dan dibeli berdasarkan harga pasar internasional. Sebagai produk pertanian, gandum dihasilkan secara musiman dan tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Selain itu, apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka gandum sebagai sumber bahan baku akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat memproduksi tepung terigu karena kelangkaan tersebut, maka Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya.
Ketersediaan gandum yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku tepung terigu yang digunakan oleh Perseroan. Peningkatan harga bahan baku ini tidak serta merta langsung dibebankan ke harga jual produk Perseroan, karena para pembeli produk Perseroan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi atas harga produk Perseroan. Oleh karena itu, harga gandum yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada meningkatnya biaya pembelian bahan baku Perseroan dan selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan.
(iv) Ketersediaan pasokan energi
Energi yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk menjalankan pabrik dan fasilitas produksi lainnya merupakan salah satu bahan baku yang esensial. Saat ini, dua energi utama yang digunakan oleh Perseroan adalah gas (LNG – Liquified Natural Gas) dan listrik. Perseroan menggunakan pasokan gas dan listrik dari kawasan industri tempat pabrik-pabrik Perseroan berdiri. Ketersediaan pasokan energi yang terhambat akan menyebabkan pabrik dan fasilitas produksi Perseroan tidak dapat berjalan dan menghasilkan volume produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat penjualan Perseroan.
36
(v) Risiko pemogokan tenaga kerja
Tenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi Perseroan mengingat aktivitas operasional Perseroan bergantung pada produktivitas para karyawan. Meskipun manajemen Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan tenaga kerjanya, namun tidak ada kepastian bahwa tidak akan terjadi pemogokan tenaga kerja di kemudian hari. Apabila terjadi pemogokan tenaga kerja, kegiatan operasional Perseroan dapat terganggu dan selanjutnya berakibat pada profitabilitas Perseroan.
Risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar dan penjualan
(i) Fluktuasi mata uang asing
Perseroan membeli beberapa bahan baku utama yang dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing baik langsung maupun tidak langsung, antara lain tepung terigu, gula, dan ragi. Selain itu, suku cadang (spare part) mesin-mesin dan bahan kemasan juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Di lain pihak, Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkannya dalam mata uang Rupiah.
Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara signifikan dapat memberikan dampak kenaikan harga beberapa jenis bahan baku, berbagai bahan kemasan atau beberapa jenis suku cadang (spare part) mesin-mesin produksi. Hal tersebut tidak selalu dapat disertai dengan peningkatan harga jual produk Perseroan dan karenanya akan berdampak negatif terhadap nilai penjualan dan tingkat profitabilitas Perseroan.
(ii) Persaingan usaha
Perseroan melakukan penjualan produk-produknya melalui peritel. Penjualan Perseroan melalui para peritel ini memiliki porsi lebih dari 50% dari total penjualan Perseroan selama tahun 2012. Dengan semakin banyaknya peritel yang memproduksi roti sendiri untuk dijual (private label), maka Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha dari para peritel tersebut. Akibatnya, ada hambatan dalam menjual produk Perseroan di toko-toko peritel karena peritel memaksimumkan penjualan rotinya sendiri.
Selain persaingan usaha dari para peritel, Perseroan juga menghadapi persaingan dari industri toko roti (boutique bakery) dan industri rumah tangga (usaha kecil) yang meskipun memiliki skala usaha lebih kecil dari Perseroan tetapi berjumlah banyak dan memiliki pelanggan tersendiri.
Risiko yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan lingkungan sosial
(i) Kenaikan upah minimum regional/propinsi
Kenaikan upah minimum regional/propinsi yang melebihi tingkat inflasi akan mempengaruhi biaya produksi Perseroan. Kontribusi biaya karyawan produksi terhadap biaya produksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sekitar 6,6%. Hal ini disebabkan karena Perseroan masih mengandalkan tenaga kerja dalam proses produksi.
Selama ini, Perseroan berusaha untuk mengatasi kenaikan upah minimum regional/propinsi dengan meningkatkan harga jual produk Perseroan. Namun, apabila upah minimum regional meningkat dengan tajam dan tidak terkendali dengan baik maka biaya produksi akan meningkat cukup signifikan.
(ii) Kestabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial
Kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan oleh buruh ataupun massa yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat berdampak pula pada daya beli konsumen Perseroan yang selanjutnya dapat menyebabkan penjualan Perseroan menurun. Apabila terjadi kerusuhan ataupun huru hara yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia, maka Perseroan dapat mengalami dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil operasi dan prospek usahanya.
37
(iii) Isu bahan pengawet dan kehalalan
Mengingat produk Perseroan adalah makanan yang memiliki umur lebih dari satu hari, Perseroan menghadapi risiko adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat sehubungan dengan bahan pengawet yang digunakan, yang dapat membuat produk Perseroan bertahan untuk beberapa hari. Isu tersebut dapat memberikan gambaran yang tidak baik atas bahan baku yang digunakan serta proses produksi dan pengolahan yang dilakukan oleh Perseroan.
Selain itu, dapat berkembang pula isu mengenai halal atau tidaknya produk yang dihasilkan Perseroan. Apabila isu-isu tersebut berkembang di tengah masyarakat maka terdapat kemungkinan permintaan pasar atas produk-produk Perseroan menjadi berkurang dan mengakibatkan turunnya penjualan Perseroan.
(iv) Bencana alam
Pabrik-pabrik Perseroan berada di wilayah Indonesia dan pendistribusian produk-produk Perseroan juga ditujukan ke pasar Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir dan lain-lain. Apabila terjadi bencana alam di Indonesia, maka proses produksi Perseroan dapat terganggu. Selain itu, dapat mengganggu pengiriman bahan baku oleh pemasok dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan Perseroan ke tempat peritel ataupun ke stock point. Perseroan menghadapi risiko lamanya proses transportasi tersebut apabila terjadi bencana alam. Hambatan dalam pendistribusian produk akan mengakibatkan umur produk menjadi semakin pendek dan harus segera dapat terjual dan dikonsumsi.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DIMULAI DARI RISIKO UTAMA.
38
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 April 2013 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.
39
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Nippon Indosari Corporation sesuai dengan Akta Pendirian No.11 tanggal 8 Maret 1995 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari MenKumHam sesuai Surat Keputusan No.C2-6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No.264 dan 265 tanggal 14 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 24 November 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.9729/1995.
Pada tanggal 18 Juni 2010, Perseroan memperoleh surat efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, atas 151.854.000 saham biasa atas nama atau 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana, dengan harga penawaran Rp1.275,- setiap saham. Pada tanggal 28 Juni 2010, seluruh saham Perseroan untuk pertama kalinya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 19 April 2012, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenKumHam melalui surat keputusan No. AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012.
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.86 tanggal 24 Februari 2010, dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri roti, kue dan makanan lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :a. Kegiatan usaha utama, yaitu :
Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu :Memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
Perseroan berkantor di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
2. Ijin-ijin Usaha Perseroan
Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :
No. Dokumen Nomor Surat Izin Tanggal Instansi
1 Surat Keringanan Bea Masuk Atas Mesin 2485/KM.4/2008 27 Oktober 2008 Departemen Keuangan
2Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden Atas Pemberian Fasilitas Penambahan Modal Asing
126/I/PMA/1995 27 Febrruari 1995 BKPM
3 Perubahan Pemilikan Saham (Model III.A) 687/III/PMA/1997 30 Mei 1997 BKPM
4
Perubahan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) No. 410/APIT/PMA/1995 tanggal 6 September 1995 juncto perubahan terakhir No. 229/P-APIT/PMA/2005 tanggal 13 April 2005
284/P-APIT/2009/PMA 29 April 2009 BKPM
40
No. Dokumen Nomor Surat Izin Tanggal Instansi
5
Perubahan tentang Ijin Usaha Industri (IUT) No. 74/T/INDUSTRI/1999 tanggal 22 Februari 1999 dan Ijin Perluasan No. 367/T/INDUSTRI/2005 tanggal 11 Mei 2005, No. 962/T/INDUSTRI/2006 tanggal 7 Desember 2006, No. 877/T/INDUSTRI/2008 tanggal 27 Agustus 2008
05/P-IUT/2009 30 Januari 2009 BKPM
6 Ijin Perluasan Kantor Blok W 367/T/INDUSTRI/2005 11 Mei 2005 BKPM7 Ijin Perluasan Kantor Blok C 877/T/INDUSTRI/2008 27 Agustus 2008 BKPM8 Ijin Perluasan Kantor Blok U 8/1/II/PMA/2010 2 Februari 2010 BKPM
9
Ijin Perluasan Kantor Cabang Pasuruan No. 962/T/INDUSTRI/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Izin Usaha Perluasan Kantor Cabang Pasuruan tanggal 19 Februari 2010
16/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 19 Februari 2010 BKPM
10 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Semarang 133/1/IP/II/PMA/2010 30 Juni 2010 BKPM
11 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Medan 133/1/IP/II/PMA/2010 30 Juni 2010 BKPM
12 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Palembang 29B/1/IP/II/PMA/2011 14 September
2011 BKPM
13 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Makassar 179/1/IP/II/PMA/2012 7 Juni 2012 BKPM
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Penawaran Umum Saham Perdana Tahun 2010
Tahun 2010
Struktur permodalan saham Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 115 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada MenKumHam berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18117 tanggal 19 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054000.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010. Dengan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 22 Juni 2010 hingga 23 Juni 2010, Perseroan telah meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetornya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pemegang SahamNilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %Modal dasar 3.440.000.000 344.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh:- Bonlight Invesments Ltd. 344.202.400 34.420.240.000 34,00- Treasure East Invesments Ltd. 344.202.400 34.420.240.000 34,00- Sojitz Corporation 86.050.600 8.605.060.000 8,50- Shikishima Baking Co. Ltd. 86.050.600 8.605.060.000 8,50- Masyarakat 151.854.000 15.185.400.000 15,00Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.012.360.000 101.236.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 2.427.640.000 242.764.000.000
Tahun 2011
Berdasarkan catatan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja tanggal 6 Februari 2013, dinyatakan bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
41
Pemegang SahamNilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %Modal dasar 3.440.000.000 344.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh:- Bonlight Invesments Ltd. 344.202.400 34.420.240.000 34,00- Treasure East Invesments Ltd. 344.202.400 34.420.240.000 34,00- Sojitz Corporation 43.025.300 4.302.530.000 4,25- Shikishima Baking Co. Ltd. 86.050.600 8.605.060.000 8,50- Masyarakat 194.879.300 19.487.930.000 19,25Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.012.360.000 101.236.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 2.427.640.000 242.764.000.000
Tahun 2012
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh Perseroan Periode 31 Desember 2012, Surat Bonlight Investment Limited dan Treasure East Investment Limited yang keduanya tertanggal 9 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bapepam dan LK perihal Shareholdings in PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (“Company”) dan Laporan Auditor Independen No. RPC-3205/PSS2013 dalam Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja tanggal 6 Februari 2013 disebutkan bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Pemegang SahamNilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %Modal dasar 3.440.000.000 344.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh:- Bonlight Invesments Ltd. 318.893.400 31.889.340.000 31,50- Treasure East Invesments Ltd. 318.893.400 31.889.340.000 31,50- Sojitz Corporation 43.025.300 4.302.530.000 4,25- Shikishima Baking Co. Ltd. 86.050.600 8.605.060.000 8,50- Masyarakat 245.497.300 24.549.730.000 24,25Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.012.360.000 101.236.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 2.427.640.000 242.764.000.000
4. Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.36 tanggal 14 April 2010, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Benny Setiawan SantosoKomisaris : Tan Hang HuatKomisaris Independen : Seah Kheng Hong Conrad
DireksiPresiden Direktur : Wendy Sui Cheng YapDirektur : IndrayanaDirektur : Kaneyoshi MoritaDirektur : Takao OkabeDirektur : Yenni HusodoDirektur Tidak Terafiliasi : Chin Yuen Loke
42
Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Benny Setiawan Santoso – Presiden KomisarisWarga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sejak 2010), Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk (sejak 2010), Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (sejak 2004), Direktur/Advisory Board PT Philipines Long Distances Telephone Company (sejak 2003), Non Executive Director First Pasific Co. Ltd. (sejak 2003), Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (sejak 1994), dan Executive Director PT Salim Group (sejak 1994). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Business Studies dari Ngee Ann College, Singapura pada tahun 1981.
Tan Huang Huat - Komisaris Warga Negara Singapura, 57 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Direktur Treasure East Investment Limited, Komisaris PT Agro Green Asia (sejak 2006), Presiden Komisaris PT Panduharapan Nusa (sejak 2003), dan Komisaris PT Ria Bintan (sejak 1997). Meraih gelar Master dalam bidang Business Administration (MBA) dari University of Newcastle, Australia pada tahun 1990.
Seah Kheng Hong Conrad – Komisaris Independen Warga Negara Singapura, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Managing Director Ennea Resources Pte. Ltd. Sebelumnya, menjabat sebagai General Manager Pynacle Pte. Ltd. (2002 – 2008), Vice President Prudential Basche Securities Ltd., Singapura (1999 – 2002), Vice President Banker Trust Company, Singapura (1988 – 2002), dan Merchant Cargill Commodity Trading, Singapura (1987 – 1988). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Science dari University of Singapore.
43
Direksi
Wendy Sui Cheng Yap – Presiden Direktur Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 1998, dimana untuk periode sejak tahun 2010, masa jabatan Direksi akan berlangsung selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Direktur PT Saripuri Permai Hotel (sejak 2009), Direktur PT Nusaplaza Indah (sejak 2005), Direktur PT Sentragraha Sentoso (sejak 2000), Direktur PT Suryamas Dutamakmur (sejak 1994). Sebelumnya, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Wendy Citrarasa (1990 – 1995), Alternate Director Kerry Trading, Hongkong (1988 – 1998), President Wemith Corporation, California, Amerika Serikat (1977 – 1991), dan President Prima Development Company, California, Amerika Serikat (1977 – 1993). Meraih gelar Bachelor di bidang Commerce dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1977.
Indrayana - Direktur Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu menjabat sebagai Business Development Salim Group (sejak 2008). Sebelumnya, menjabat sebagai Marketing Director PT Samsung Electronic Indonesia (2006 – 2008), Regional Director Electrolux East Asia (2004 – 2006), General Manager PT Philips Electronic Indonesia (2001 – 2004), Direktur Eksekutif PT Topjaya Sarana Utama Indonesia (1994 – 2001), Sales Marketing Manager PT Total Thread Indonesia (1992 – 1994), Marketing Manager PT Tempo Scan Pacific (1987 – 1992), dan Produksi PT Makindo Perdana di Verkade Biskuit (1986 – 1987). Meraih gelar Sarjana dalam Bidang Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985 dan Master di bidang Business Administration dari Central Institute of Management, Jakarta pada tahun 1989.
Kaneyoshi Morita - DirekturWarga Negara Jepang, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Senior Managing Director Shikishima Baking Co. Ltd. (sejak 2009). Sebelumnya, menjabat sebagai Managing Director Shikishima Baking Co. Ltd. (2001 – 2009), Director Shikishima Baking Co. Ltd. (1994 – 2001), General Manager Shikishima Baking Co. Ltd. (1991 – 1994), Manager Shikishima Baking Co. Ltd. (1990 – 1991), dan Staff The Fuji Bank, Ltd. (1982 – 1989). Meraih gelar Bachelor di bidang Economics dari College of Economics, Aoyama Gakuin University, pada tahun 1982.
44
Takao Okabe - DirekturWarga Negara Jepang, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pembelian Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai General Manager PT Sojitz Indonesia (2009 – 2010), Assistant Manager Grain Department Sojitz Corporation (2004 – 2009), dan Staff of Finance Department Nissho Iwai Corporation (1992 – 2004). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Foreign Studies (Spanish Department Faculty of Foreign Studies) dari University of Kobe City pada tahun 1992.
Yenni Husodo - Direktur Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2010 untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (Februari – April 2010), Direktur Perseroan (November 2009 – Februari 2010), Presiden Komisaris Perseroan (Mei 2006 – November 2009), Financial Controller PT Trampil Mutiara Rezeki (2003 – 2006), Finance & Accounting Manager PT Nusa Bintang Kirana (1999 – 2002), Finance & Accounting Manager PT Maharani Graha (1997 – 1998), Finance & Accounting Manager PT Planet Dwimas (1994 – 1996), Finance & Accounting Manager PT Wendy Citrarasa (1991 – 1994), Finance & Accounting Manager PT Sinar Dunia Kristal (1988 – 1990), Finance & Accounting Manager PT Tarpintex (1985 – 1987), dan Finance & Accounting Staff PT Atithya Loka (1981 – 1984). Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1988.
Chin Yuen Loke – Direktur Tidak Terafiliasi Warga Negara Singapura, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai President Canexcel International Pte. Ltd. (2000 – 2009), Vice President Union Bancaire Privee (1998 – 1999), Director Credit Suisse Private Banking (1994 – 1998), Senior Manager Standard Chartered Bank (1991 – 1994), General Manager Canadian Imperial Bank of Commerce (1987 – 1991), Manager Banque National De Paris (1985 – 1987), Assistant Vice President First Interstate Bank of California, dan Assistant Manager Industrial Bank of Japan (1981 – 1983). Meraih gelar Barchelor of Arts di bidang Ekonomi dari University of Western Ontario, Kanada pada tahun 1981.
Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah Rp11.127 juta, Rp7.890 juta dan Rp4.198 juta.
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/L/V/2012, Direksi Perseroan telah menunjuk Sri Mulyana sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di:
Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi,Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat
Telepon: (021) 89983876, 89844953, Faksimili: (021) 89844955Email : [email protected]
45
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 November 2010, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:
Ketua : Seah Kheng Hong ConradAnggota : Denny
Warga negara Indonesia, 33 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya bekerja sebagai Senior Associate I di PriceWaterhouse Coopers (2006 – 2010) dan Senior Auditor di Deloitte Touce Tohmatsu (2003 – 2006). Lulus sebagai Sarjana di bidang Akuntansi dari Institut Bisnis Indonesia pada tahun 2003.
Anggota : A. Bayu Purnama IrawanWarga negara Indonesia, 35 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya bekerja sebagai Internal Audit PT Inertia Utama (Januari – Desember 2010), Internal Audit PT Dexa Medica (2009 – 2010), Internal Audit PT Kalbe Farma Tbk. (2002 – 2009). Lulus sebagai Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2002.
5. Sumber Daya Manusia
Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan oleh Perseroan kepada karyawan baik berupa pelatihan di dalam maupun di luar Perseroan adalah:
- GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure)- Keselamatan kerja (K3)- Work Instruction Training (WIT)- TPM (Total Productivity Maintenance)- Baking Training School- HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point)Training- Sosialisasi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) LPPOM MUI- Pelatihan Pajak- Pelatihan Internal Audit- Leadership
Perseroan memiliki karyawan-karyawan yang memiliki keahlian khusus melalui program pelatihan-pelatihan di bidang produksi roti seperti Program Pelatihan bagi Pekerja, Program Pemagangan, Fasilitas Pelatihan, Program Pengindonesiaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan sistem kompensasi kepada karyawan yang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa manfaat karyawan antara lain:
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)- Transportasi- Asuransi kesehatan karyawan beserta keluarga- Poliklinik- P3K- Dokter Pemeriksa- Paramedis- Ahli/Petugas K3- Paramedis- Regu Pemadam Kebakaran- Koperasi Karyawan- Unit KB Perusahaan- Perumahan Karyawan- TPA- Program Pensiun- Klinik
46
- Fasilitas olahraga dan Kesenian- Sarana ibadah- Kantin- Tunjangan Hari Raya- Insentif
Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional yang berlaku berdasarkan:
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1405-Bangsos/2012;- Peraturan Gubernur Jawa timur No.72 Tahun 2012;- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561.4/58/2012;- Keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara No.188.44/647/KPTS/2012 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara No.188.44/711/KPTS/Tahun 2012;- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.745/KPTS/Disnakertrans/2012;- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2550/X/Tahun 2012;- Keputusan Gubernur Lampung No.G/741/III.05/HK/2012.
Dalam hal pengangkatan karyawan baru, Perseroan menerapkan standarisasi rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.
Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, dan usia:
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan
Jabatan 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010Manager 51 27 23Staf 582 309 167Non-Staf 1.501 1.062 879Total 2.134 1.398 1.069
Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan
Jabatan 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010>S1 5 4 2S1 328 164 129Diploma 71 56 40SMA atau sederajat 1.730 1.174 898<SMA - - -Total 2.134 1.398 1.069
Komposisi Karyawan Menurut Usia
Jabatan 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010>50 2 2 241-50 32 28 1931-40 443 239 17221-30 1.657 1.129 876Total 2.134 1.398 1.069
47
Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap dan kontrak per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010:
Status 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010Tetap 1.031 490 426Kontrak 1.103 908 643Total 2.134 1.398 1.069
Berikut ini struktur organisasi Perseroan:
Perseroan telah memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No.KEP 20670/PPTK/PTA/2012 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Nippon Indosari Corpindo PT tanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
Perseroan telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Komisaris dan Direksi, dengan rincian sebagai berikut :
No. Nama Jabatan SK Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Tanggal Pemberian Izin
Masa Berlaku
1 Seah Kheng Hong Conrad
Komisaris 2 0 3 0 4 / M E N / P /IMTA/2012
23 Oktober 2012 9 November 2012 - 30 September 2013
2 Chin Yuen Loke Direktur Business Plan
5 0 7 2 3 / M E N / B /IMTA/2012
6 Desember 2012 6 Desember 2012 - 6 Desember 2013
3 Okabe Takao Direktur Purchasing
0 7 1 2 1 / M E N / P /IMTA/2012
24 April 2012 1 Juni 2012 - 31 Mei 2013
4 Morita Kaneyoshi
Direktur Pengembangan Product Technology
0 4 5 1 3 / M E N / P /IMTA/2012
19 Maret 2012 5 Juli 2012 - 4 Juli 2013
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.
48
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
6.1. Bonlight Investments Limited (“BIL”)
Riwayat Singkat
BIL adalah suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, demikian berdasarkan Memorandum and Article of Association of Bonlight Investments Limited No.211043 pada tanggal 2 Januari 1997 dan didirikan dengan nama Bonlight Investments Limited.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Certificate of Incumbency tertanggal 8 Maret 2010, susunan pengurus BIL saat ini adalah sebagai berikut:1. Wendy Sui Cheng Yap2. Emily Yap Lan Cheng
Permodalan
Berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Bonlight Investments Limited dengan No.211043 pada tanggal 2 Januari 1997, susunan permodalan BIL adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang terdiri atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar USD1 (satu dolar Amerika Serikat).
Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi BIL tanggal 28 Februari 2013, susunan pemegang saham BIL adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai (USD) %The PY Family Foundation, Panama 8 8 80Sari Roti TM Limited, BVI 2 2 20
Bidang Usaha
BIL bergerak dalam bidang investasi.
6.2. Treasure East Investments Limited (“TEIL”)
Riwayat Singkat
TEIL adalah suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, demikian berdasarkan Certificate of Incorporation No.1559126 pada tanggal 3 Desember 2009 dan didirikan dengan nama Treasure East Investments Limited.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Register of Directors tanggal 22 Februari 2010, pengurus TEIL saat ini adalah Tan Hang Huat.
Permodalan
Berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Treasure East Investments Limited dan Surat Pernyataan Direksi TEIL, susunan permodalan dan pemegang saham TEIL adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) Modal Ditempatkan : USD1 (satu dolar Amerika Serikat)dan Disetor
49
Sesuai dengan Register of Members dan Surat Pernyataan Direksi TEIL, susunan pemegang saham TEIL adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai (USD) %Tan Hang Huat 1 1 100
Bidang Usaha
TEIL bergerak dalam bidang investasi.
6.3. Sojitz Corporation (“SC”)
Riwayat Singkat
SC adalah suatu perseroan yang didirikan dengan nama Sojitz Holding Corporation pada tanggal 1 April 2003 menurut dan berdasarkan hukum Jepang berdasarkan Certificate of Commercial Registry, serta berganti nama menjadi Sojitz Corporation sejak tanggal 1 Oktober 2005. Article of Association SC diubah terakhir kali pada tanggal 23 Juni 2009.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Certificate of Commercial Registry & Statement Letter tanggal 15 Januari 2010, yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0139 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada tanggal 19 Februari 2010, dan sesuai dengan Corporate Officers pada Corporate Information SC sebagaimana tertera dalam website www.sojitz.com per tanggal 30 September 2012, Direksi SC adalah sebagai berikut:
Chairman : Yutaka KaseVice Chairman : Takashi HaraPresident : Yoji SatoExecutive Vice President : Shigeki DantaniSenior Managing Executive Officer : Yoshio MogiOutside Director : Yoshikazu SashidaOutside Director : Toru Nagashima
Permodalan
Sesuai dengan data Stock Information pada Shareholder information pada Investor Relations SC sebagaimana tertera dalam website www.sojitz.com per 30 September 2012, struktur permodalan SC menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar : 2.500.000.000 saham (dua miliar lima ratus juta) saham.
Sesuai dengan Stock Information pada Shareholder Information pada Investor Relations SC per 30 September 2012, pemegang saham SC adalah:
Klasifikasi Pemegang Saham (%)Institusi Finansial 0,03Perusahaan Sekuritas 0,04Perusahaan 0,75Individual dan Lainnya 98,95Perusahaan dan Individual asing 0,25Treasury Stock 0,00
50
Pemegang Saham Mayoritas:
Pemegang Saham Jumlah Saham %Japan Trustee Services Bank, Ltd. 152.623 12,20The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 39.654 3,17Trust & Custody Services Bank, Ltd. 25.104 2,01State Street Bank and Trust Company 505225 17.770 1,42SSBT OD05 Omnibus Account – Treaty Clients 16.292 1,30Mellon Bank,N.A. as Agent for its Client Mellon Omnibus US Pension 15.443 1,23State Street Bank-West Pension Fund Clients-Exempt 14.522 1,16Nomura Singapore Limited Customer Segregated A/C FJ-1309 11.353 0,91State Street Bank and Trust Client Omnibus Account OM02 9.397 0,75BBH Boston Custodian for GMO Intl Intrinsic Value Fund 8.491 0,68
Bidang Usaha
SC merupakan perusahaan induk yang memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha.
6.4. Shikishima Baking Co., Ltd. (“SBCL”)
Riwayat Singkat
SBCL adalah suatu perseroan yang didirikan dengan nama Shikishima Baking Co., Ltd. pada bulan Juni 1919, menurut dan berdasarkan hukum Jepang berdasarkan Certificate of All Items that is Currently Effective.Articles Of Incorporation SCBL terakhir kali diubah pada tanggal 20 November 2006.
Pengurusan dan Pengawasan
Sesuai dengan Certificate of All Items that are Currently Effective tanggal 17 Februari 2010, yang telah dilegalisirdengan Nomor Registrasi 0143 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010, dan berdasarkan Corporate Profile SBCL per 31 Agustus 2010, susunan pengurus SBCL adalah sebagai berikut:
President & CEO : Atsuo MoritaExecutive Vice President : Masaki TanakaExecutive Vice President : Hiroshi MoritaSenior Managing Director : Masaaki TsubotaSenior Managing Director : Kaneyoshi MoritaAdvisory Executive : Kazuaki MoritaManaging Director : Atsushi BannoManaging Director : Masayoshi ShibuyaDirector & Officer : Hiroyuki TakahashiDirector & Officer : Shigeru IedaDirector & Officer : Syuji HirataDirector & Officer : Kenji SuzukiDirector & Officer : Chikafumi HoriDirector & Officer : Chikara Nemoto
Permodalan
Sesuai dengan Certificate of All Items that are Currently Effective tanggal 17 Februari 2010, yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0143 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Pernyataan Direksi SBCL, struktur permodalan SBCL menjadi sebagai berikut:
51
Modal Dasar : 40.000.000 (empat puluh juta) sahamModal Disetor : 35.036.400 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu empat ratus) saham
dengan total nominal sebesar Yen 1.799.533.200
Sesuai dengan Shareholders Register/Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0144 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Pernyataan Direksi SBCL, susunan pemegang saham SBCL dengan jumlah saham bernilai lebih dari 10% dari jumlah total saham yang dikeluarkan, adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah SahamMorita Enterprise Co., Ltd. 3.997.223Moritax Co., Ltd. 3.884.559
Bidang Usaha
SBCL bergerak dalam bidang produksi dan penjualan roti, permen/manisan, kue, es krim dan makanan atau minuman lainnya.
7. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
7.1. Hubungan Kepemilikan Saham
Keterangan :BIL : Bonlight Investments LimitedTEIL : Treasure East Investments LimitedSC : Sojitz CorporationSBCL : Shikisima Baking Co., Ltd.
Pemegang saham individu BIL adalah Wendy Yap.
Berdasarkan surat konfirmasi tertanggal 5 Mei 2010, First Pacific Company Limited menyatakan bahwa TEIL merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Anthoni Salim.
52
7.2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan
Nama Perseroan BIL TEIL SC SBCLBenny Setiawan Santoso PK - - - -Tan Hang Huat K - D - -Seah Kheng Hong Conrad KI - - - -Wendy Sui Cheng Yap PD D - - -Indrayana D - - - -Kaneyoshi Morita D - - - DTakao Okabe D - - - -Yenny Husodo D - - - -Chin Yuen Loke DTT - - - -
Keterangan :PK : Presiden Komisaris PD : Presiden DirekturK : Komisaris D : DirekturKI : Komisaris Independen DTT : Direktur Tidak Terafiliasi
8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
Sifat Afiliasi
Hubungan dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
Pihak-pihak Afiliasi Hubungan Sifat saldo akunPT Lion Superindo Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Penjualan barang dagangPT Indofood Sukses Makmur Tbk Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Pembelian bahan bakuPT Indomarco Adi Prima Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Pembelian bahan bakuShikishima Baking Co., Ltd Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap
perusahaanRoyalti
Rincian Transaksi
Penjualan dan pembelian dari pihak-pihak Afiliasi dilakukan pada harga yang disepakati tergantung jenis produk terkait. Saldo terkait pada akhir periode adalah tanpa jaminan, tanpa bunga, dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap piutang atau utang dari pihak-pihak Afiliasi.
53
Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak-pihak Afiliasi adalah sebagai berikut:
No. Nama Perjanjian Pihak yang Menandatangani
Perjanjian
Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi
Tanggal Perjanjian Jangka Waktu
1 Technical Royalty Agreement
P e r s e r o a n d e n g a n Shikishima Baking Co., Ltd dan Nishoo Iwai Corporation (sekarang bernama Sojitz Corporation)
Shikishima Baking Co., Ltd wajib mengemukakan pada Perseroan atas Know How dalam petunjuk teknis dan pelatihan, serta Know How mengenai kendali materi, kual i tas, kuant i tas, sani tas i , keselamatan produksi, kendali peralatan dan konversasi energi dalam petunjuk teknis dan pelatihan tersebut. Sojitz bertindak sebagai intermediary antara Shikishima dan Perseroan.Perseroan semata-mata bertanggung jawab terhadap kualitas dan kemampuan produk untuk dapat diperjualbelikan yang diproduksi oleh Perseroan.
26 Desember 2001, Tangga l perubahan terakhir adalah tanggal 21 April 2011
Berlaku sampai 31 Desember 2016
2 Distribution Fee No. 001/NIC/VI/2005
Perseroan dan PT Indomarco Prismatama
Perseroan sepakat untuk membayar biaya atas jasa distribusi produk dari Distribution Centre (DC) ke semua toko-toko yang menjadi tanggung jawab PT Indomarco Prismatama sebesar 3% dari nilai total produk yang dikirim Perseroan kepada PT Indomarco Prismatama.
Januari 2004 Terhitung sejak Januari 2004 hingga waktu y a n g t i d a k d i t e n t u k a n d a l a m Perjanjian.
3 Nat ional Trading Terms No. 005
Perseroan dengan PT Lion Super Indo
Perseroan sepakat untuk memasok produk dengan perkiraan pembelian tertentu ke toko-toko Superindo dengan area penjualan nasional, ya i t u d i Jaka r ta , Bandung , Yogyakarta, dan Surabaya dengan biaya distribusi sebesar sebesar Rp 18.500.000,00
6 A g u s t u s 2 0 0 9 , kemudian diperpanjang dengan National Trading Terms tanggal 2 Januari 2012 dengan PT Lion Super Indo No. N0062
Sejak Januari sampai dengan D e s e m b e r 2012. 1
9. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga
Berikut ini adalah perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga:
No. Nama Perjanjian Pihak yang Menandatangani
Perjanjian
Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan
Kondisi
Tanggal Perjanjian Jangka Waktu
A. Perjanjian Distribusi dan Agen1 Surat Perjanjian
Kerjasama Perdagangan No. BP/SAT/2011/HO/FD/HDA/017
Perseroan dengan dengan PT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk
Perseroan sepakat untuk memasok produk dengan target pembelian tertentu ke toko-toko Alfamart dengan coverage nasional, yaitu di Jakarta, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah dan JawaTimur.
3 Maret 2011, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Perdagangan No. BP/SAT/2012/HO /FD/HDA/032 tanggal 1 Januari 2012
Terhitung sejak 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dan ketentuan perjanjian masih berlaku meskipun periode perjanjian telah berakhir sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.2
3 Perjanjian Penunjukkan Agent No.051-0910/Agent/SR/I/2009
Perseroan dan Karawang-SR
Perseroan menunjuk Agent Karawang-SR untuk melakukan Penjualan produk Perseroan (merek Sari Roti) dengan armada yang telah disepakati kepada konsumen akhir dengan tanpa perantara di seluruh wilayah yang ditentukan dalam perjanjian.
tanggal 1 Januari 2009, diperpanjang dengan Perjanjian Penunjukan Agent No. 070/Agent/SR/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012,dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.3
54
No. Nama Perjanjian Pihak yang Menandatangani
Perjanjian
Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan
Kondisi
Tanggal Perjanjian Jangka Waktu
B. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang1 Kerjasama
Pengangkutan Barang No.01/Kontrak Transporter/XII/2007
Perseroan dan PT Bangun Putra Karawang
Perseroan menunjuk PT BPK untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Cabang Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.
28 November 2007, diubah dan/atau diperpanjang denganPerjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 01/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 005/ADD-PKS/CKG/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 01/ADD-PKS/CKG/IV/2012 tanggal 9 April 2012
Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
2 Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No.02/Kontrak Transporter/XII/2007
Perseroan dan PT Adi Sarana Armada
Perseroan menunjuk PT Adi Sarana Armada untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Cabang Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.
29 November 2007, diubah dan/atau diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 02/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 002/ADD-PKS/CKG/II/2012 tanggal 1 Februari 2012
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
3 Kerjasama Pengangkutan Barang No.04/Kontrak Transporter/VI/2008
Perseroan dan PT Wira Logitama Saksama
Perseroan menunjuk PT Wira Logitama Saksamauntuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Branch Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.
9 Juni 2008, diubah dan/atau diperpanjang denganPerjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 03/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 006/ADD-PKS/CKG/III/2012 tanggal 1 Maret 2012
berlaku terhitung sejak tanggal 10 Juni 2008sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
4 Kerjasama Pengangkutan Barang No.04/Kontrak Transporter/XII/2010
Perseroan dan PT Balrich Logistics
Perseroan menunjuk PT Balrich Logistics untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Branch Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.
6 Desember 2010, dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 001/ADD-PPKB/NIC-CKG/II/2012 tanggal 14 April 2012 dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 007/ADD-PKS/CKG/V/2012 tanggal 3 Mei 2012
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
Keterangan:1 Jangka waktu National Trading Terms diatas telah berakhir. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013, Perseroan
masih terikat dengan perjanjian dimaksud.2 Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Perdagangan diatas telah berakhir. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari
2013, Perseroan masih terikat dengan perjanjian dimaksud. 3 Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan yang ditandatangani M. Syafei selaku Area Sales Manager dan Richard Panjaitan selaku AGM
Operation tanggal 18 Januari 2013, bahwa perjanjian agen Karawang-SR No. 070/Agent/SR/XII/2010 sedang dalam proses perpanjangan perjanjian untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
55
10. Aset Perseroan
Berikut ini adalah tanah dengan sertifikat HGB yang dimiliki atas nama Perseroan dan dikuasai oleh Perseroan :
No. No. Sertifikat Tanggal Penerbitan
Tanggal Hak Berakhir
Luas Tanah (m2)
Lokasi dan Gambar Situasi
1. HGB No. 24 BPN Bekasi
27 Agustus 1996 29 Juni 2022 5.103 Kavling W 41, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat menurut Gambar Situasi, tanggal 7 Mei 1996 No. 6741/1996 Karang Baru, Bekasi
2. HGB No. 38 BPN Bekasi
27 Agustus 1996 24 September 2023 5.174 Kavling W 40, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Gambar Situasi, tanggal 7 Mei 1996 No. 6651/1996
3. HGB No. 563 BPN Bekasi
5 September 2002 29 Juni 2022 540 Kavling C-45F, Desa Pasirgombong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 1 Agustus 2002 No. 41/2002
4. HGB No. 29 BPN Pasuruan
6 Juni 2005 6 Juni 2035 22.727 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, menurut Surat Ukur, tanggal 23 Mei 2005 No. 2/Pandean/2005
5. HGB No. 227 BPN Bekasi
22 Agustus 2006 24 September 2023 11.900 Kavling U-33, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Juni 2006 No. 89/2006
6. HGB No. 232 BPN Bekasi
30 Mei 2008 24 September 2023 3.596 Kavling U-32, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 2 April 2008 No. 40/Karang Baru/2008
7. HGB No. 137 BPN Kota Semarang
10 Mei 2010 8 April 2034 3.196 Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00276/RANDUGARUT/2010
8. HGB No. 138 BPN Kota Semarang
10 Mei 2010 24 Juni 2035 5.166 Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00277/RANDUGARUT/2010
9. HGB No. 139 BPN Kota Semarang
10 Mei 2010 26 November 2037 577 Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00278/RANDUGARUT/2010
10. HGB No. 140 BPN Kota Semarang
10 Mei 2010 24 September 2027 4.701 Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00278/RANDUGARUT/2010
11. HGB No. 77 BPN Kab. Deli Serdang
4 Agustus 2010 1 Februari 2030 14.016 Desa Tanjung Baru, Tanjung Morawa, Kabupaten DeliSerdang, Provinsi Sumatera Utara, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Agustus 2010 No. 97/Tanjung Baru/2010
12. HGB No. 5 BPN Kota Ujung Pandang
24 Desember 1997
24 Desember 2027 10.372 Desa Daya, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Menurut Surat Ukur, tanggal 12 Desember 1997 No. 661/1997
13. HGB No. 307 BPN Kabupaten Serang
29 Agustus 1998 21 Oktober 2023 6.510 Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.
14. HGB No. 320 BPN Kabupaten Serang
31 Agustus 1998 24 September 2021 1.000 Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.
15. HGB No. 208 BPN Kabupaten Serang
22 September 1999
24 September 2021 16.490 Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.
16. HGB No. 161 BPN Kabupaten Musi Banyuasin
25 Oktober 1999 14 Juli 2036 8.213 Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 06/Sukamoro/1999
17. HGB No. 162 BPN Kabupaten Musi Banyuasin
25 Oktober 1999 14 Juli 2036 8.375 Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 08/Sukamoro/1999
18. HGB No. 163 BPN Kabupaten Musi Banyuasin
25 Oktober 1999 14 Juli 2036 4.525 Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 09/Sukamoro/1999
56
No. No. Sertifikat Tanggal Penerbitan
Tanggal Hak Berakhir
Luas Tanah (m2)
Lokasi dan Gambar Situasi
19. HGB No. 164 BPN Kabupaten Musi Banyuasin
25 Oktober 1999 14 Juli 2036 5.320 Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 10/Sukamoro/1999
20. HGB No. 165 BPN Kabupaten Musi Banyuasin
25 Oktober 1999 14 Juli 2036 7.980 Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 11/Sukamoro/1999
21. HGB No. 00288 24 Februari 2012 24 September 2019 50.000 Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Menurut Surat Ukur 17 Januari 2012 No. 2/Wanakerta/2012
Perseroan memiliki sewa atas bangunan berupa gudang dan rumah untuk kantor dan distribusi sebagai berikut:
No. Keterangan Bangunan
Luas Tanah dan Bangunan (m2) Lokasi dan Gambar Situasi Perjanjian Sewa Berakhirnya
Sewa1 Sebuah bangunan
pabrik berikut tanah dan pekarangannya untuk Keperluan Kantor Distribusi Produk Perseroan
luas bangunan 700m2
Desa Cisarabten Wetan, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat
Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat di hadapan Naris Suchrisna Purwanto, S.H., Notaris di Kota Bandung
24 September 2014
2 Sebuah rumah berikut satu gudang yang berdempetan untuk keperluan Kantor atau Distribusi Produk
Luas tanah 500 m2
Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung atau setempat dikenal sebagai Jalan Cempaka No. 27 Kedaton Bandar Lampung, diuraikan dalam Gambar situasi No. 846 tanggal 28 Juli 1992
Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 01 Juni 2009 yang telah diperpanjang tanggal 1 Mei 2012, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Muhari MZ, Hi
31 Mei 2015
3 Sebuah Ruang Sewa Kantor yang digunakan sebagai Kantor Perwakilan Perseroan di Jakarta
Luas Ruang Sewa Kantor 814,50m2
Wisma GKBI 12th Floor, Suite 1217, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210
Lease Agreement, tanggal 16 Mei 2011, Nomor Ref.: 24/NISC/LA-01/11/00, dibuat di bawah tangan anatar Perseroan dengan PT. MuliaCemerlang DianPersada(Nilai Sewa: +/- Rp 5.747.112.000,- untuk 5 tahun dengan kurs 1 USD = IDR 9.800,-)
31 Mei 2016
Nilai total sewa atas bangunan di atas pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.652 juta.
11. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan
Berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi peradilan yang berwenang, tidak terdapat suatu sengketa atau perkara perdata atau pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pengajuan/diajukan pailit dan/atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta tidak pernah tercatat sebagai pihak, baik dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial, yang melibatkan Perseroan ataupun Direksi dan Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan.
Potensi Perkara Pidana
Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin No. B/14/III/2013/Reskrim tanggal 5 Maret 2013 perihal Permintaan Keterangan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin tengah melakukan pemeriksaan terhadap pabrik Perseroan yang berlokasi di Jl. Krani Ahmad Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Palembang. Kepolisian Resor Banyuasin memberitahukan kepada Perseroan bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 142, 144 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentang Pangan.
57
Perseroan telah menjelaskan kepada penyidik bahwa penggunaan etiket atas beberapa produk Perseroan dengan Nomor registrasi BPOM (No. MD) yang berbeda/tidak sesuai dengan yang tertera di website BPOM, dikarenakan No. MD yang tertera di etiket adalah nomor registrasi lama, dan saat ini sedang dalam masa transisi ke nomor MD baru. Perseroan juga telah menjelaskan bahwa nomor MD atas produk-produk tersebut telah diterbitkan oleh BPOM dan surat penerbitan No. MD baru tersebut telah ditunjukkan dan disampaikan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti. Penggunaan nomor MD lama pada etiket oleh Perseroan masih diperbolehkan oleh pihak BPOM selama maksimal 6 bulan, sebelum akhirnya diganti dengan nomor MD baru, yaitu sesuai surat dari BPOM No. IN.07.06.531.04.13.05611 tanggal 8 April 2013 perihal Penggunaan Label Produk Sari Roti. Dalam surat dimaksud, BPOM telah menegaskan bahwa BPOM menyetujui penggunaan label lama produk roti sebagai berikut dibawah ini sesuai dengan ketentuan yang masih mencantumkan nomor pendaftaran lama sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013.
Saat ini, proses penyidikan terhadap perkara masih berlanjut. Jika ternyata Perseroan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Perseroan tidak akan terkena Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 142, 144 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentang Pangan.
12. Asuransi
a. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya, seperti mesin, bangunan dan prasarananya sebagai berikut :Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000630;
b. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000632;
c. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000631;
d. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000633;
e. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006328;
f. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006326;
g. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006383;
h. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006330;
i. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000266;
j. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000264;
k. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006385
Periode pertanggungan atas polis asuransi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Polis asuransi khusus untuk Makassar sedang dalam proses pengurusan, karena merupakan pabrik baru.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas. Perseroan berpendapat bahwa premi yang telah dibayarkan terhadap aset-aset yang diasuransikan telah mencukupi.
58
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1. Umum
Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No.11 tanggal 8 Maret 1995, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden No.126/I/PMA/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan saat ini berkedudukan di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi beragam jenis makanan roti dan saat ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri roti yang memiliki skala produksi besar dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan roti.
Pada awal berdirinya, Perseroan mempunyai 2 (dua) line mesin dimana 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti tawar dan 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti manis. Pada tahun 2001, seiring dengan perkembangan penjualan produknya, Perseroan meningkatkan 100% kapasitas produksi, dengan menambah 2 (dua) line mesin yaitu untuk jenis roti tawar dan jenis roti manis.
Pada bulan November 2005, Perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur dengan memasang 2 (dua) line mesin. Hasil produksi dari pabrik ini digunakan untuk memasarkan produk Perseroan ke seluruh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Pada tahun 2009, Perseroan menambah 1 (satu) line mesin jenis roti manis di Pasuruan.
Pada bulan Desember 2008, Perseroan membuka pabrik ketiga dengan 2 (dua) line mesin di Jababeka Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satu line digunakan untuk jenis roti tawar dan 1 (satu) line untuk jenis roti manis. Di samping itu, Perseroan membangun Auditorium di Blok U untuk menerima kunjungan konsumen agar konsumen dapat melihat dari dekat proses produksi yang dilakukan oleh Perseroaan secara higienis dan halal.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI.
Pada tahun 2011, Perseroan membuka tiga pabrik baru di Semarang – Jawa tengah, Medan – Sumatera Utara dan Cibitung – Jawa Barat. Pada tahun 2012, Perseroan membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar dan menambah lini produksi di Pasuruan, Semarang dan Medan, sehingga total menjadi 24 lini produksi di delapan pabrik pada akhir 2012.
Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian tanah di Purwakarta. Serah terima aset tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2013. Pada tanggal 18 Februari 2013, Perseroan telah membeli sebidang tanah seluas 24.000 M2 yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.320/Nambo Ilir, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.208/Barengkok, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.307/Nambo Ilir.
Merek utama Perseroan adalah Sari Roti yang diluncurkan sejak awal Perseroan beroperasi secara komersial. Segmen pasar Sari Roti ditujukan kepada kelas menengah atas. Masing-masing merek mempunyai beberapa jenis produk yang dibagi dalam 2 kategori utama yaitu roti tawar dan roti manis atau roti isi. Jenis roti tawar Sari Roti memiliki 11 ragam (variance) dengan penjualan tertinggi adalah Roti Tawar Special, sementara untuk jenis roti manis memiliki 26 ragam dengan penjualan tertinggi adalah Roti Isi Coklat. Perseroan juga merambah ke variance cake dengan mengeluarkan merek Sari Cake. Saat ini merek Sari Cake telah memiliki 3 variance.
Merek Sari Roti dengan tagline iklan “Makanan Sehat Praktis” mengusung motto 3 H yaitu Hygiene, Healthy, dan Halal serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya Perseroan sangat peduli dengan aktivitas-aktivitasnya untuk mempertahankan motto tersebut.
59
Semua produk Perseroan memiliki sertifikat halal yang secara berkala diperbaharui. Hal ini penting karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam.
Perseroan ini juga menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) yang mulai diterapkan sejak tahun 1996, Perseroan memperoleh sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis) sebagai standar jaminan keamanan pangan.
2. Kegiatan Operasional
2.1. Fasilitas Produksi
Perseroan memiliki 8 pabrik yang berlokasi di Cikarang, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang dan Makassar dengan proses produksi sebagai berikut :
Proses Produksi Roti Manis
60
Proses Produksi Roti Tawar
Berikut ini adalah alur proses produksi pembuatan roti dalam Perseroan :1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan roti seperti halnya tepung, ragi, telur, gula, garam,
susu, air dan margarine disiapkan.2. Bahan-bahan ini kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan batch (ukuran untuk produksi). Untuk
tepung penyimpanan dan penimbangan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Mesin Silo (Flour Handling System), sedangkan bahan yang lain ditimbang secara manual, sedangkan air langsung dari mesin WaterMeter.
3. Bahan-bahan tersebut diaduk dengan menggunakan Mesin Mixer (untuk roti manis) atau Mesin Mixer (untuk roti tawar). Kemudian adonan didiamkan beberapa saat (Fermentasi I). Setelah melewati Fermentasi I, bahan tersebut diaduk ulang dengan menambahkan beberapa bahan lainnya dengan menggunakan Mesin Mixer.
61
4. Adonan roti manis setelah diaduk, diistirahatkan, sedangkan adonan roti tawar langsung dilakukan pemotongan dan penimbangan sesuai standarnya dengan menggunakan Mesin Devider. Adonan tersebut, baik roti manis maupun roti tawar, dibuat bulatan sesuai standar berat dan penimbangan dengan menggunakan Mesin Rounder. Setelah dibuat bulatan, adonan tersebut diistirahatkan lagi.
5. Kemudian dilakukan pemipihan atau pengepresan terhadap adonan tersebut dengan menggunakan Mesin Moulder.
6. Setelah adonan roti manis menjadi tipis maka dilakukan pengisian roti dengan isi seperti coklat, keju, kelapa dan strawberry. Sedangkan untuk roti tawar langsung dimasukkan ke dalam loyang.
7. Setelah di dalam loyang, adonan diistirahatkan kembali.8. Setelah itu dilakukan pemanggangan roti menggunakan mesin oven. Dari oven, untuk roti tawar
melalui curve conveyor dan roti dikeluarkan dengan mesin deppanner.9. Baik roti manis maupun roti tawar dilakukan pendinginan.12. Setelah dingin roti tawar dipotong sesuai ukurannya dengan menggunakan mesin band slicer, di-
packaging dan di-seal bagian atas plastik. Kemudian plastik tersebut diikat dengan Kwik Lok.10. Sedangkan roti manis setelah pendinginan langsung masuk ke mesin pengepakan dengan
menggunakan mesin packaging. Khusus untuk produk sandroll diisi filler dengan menggunakan mesin automatic sanding.
11. Setelah itu baik roti manis dan roti tawar melewati mesin metal detector untuk mendeteksi benda logam.
Pabrik Cikarang – Blok W (“PCBW”)
PCBW mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka XII A Blok WNo.40-41 Cikarang, Bekasi.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PCBW adalah sebagai berikut:
Keterangan 2012 2011 2010 2009 2008Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 132.000 132.000 132.000 117.000 117.000 Roti Manis (potong/hari) 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 109.416 109.416 96.484 96.084 97.317 Roti Manis (potong/hari) 318.072 318.072 309.844 272.880 271.872Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 63.556 61.526 49.023 63.635 94.366 Roti Manis (potong/hari) 203.911 222.567 224.426 223.939 266.754
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
PCBW memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari Cikarang Listrindo (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri Jababeka serta pipa gas LNG dari PT PGN. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PCBW berada.
PCBW mempunyai fasilitas untuk pembuatan kue dengan kapasitas terpasang sebesar 37.000 potong per hari. Selain itu, dalam pabrik ini, Perseroan memiliki kantor administrasi.
Pabrik Cikarang – Blok U (“PCBU”)
PCBU mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka XVII B Blok U No.33 Cikarang, Bekasi.
62
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PCBU adalah :
Keterangan 2012 2011 2010 2009Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 144.000 144.000 144.000 70.000 Roti Manis (potong/hari) 540.000 540.000 540.000 172.800Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 131.806 131.806 132.346 54.000 Roti Manis (potong/hari) 520.470 524.700 524.700 172.800 Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 94.071 93.333 73.633 45.911 Roti Manis (potong/hari) 339.094 384.332 268.764 158.266
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
PCBU memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari Cikarang Listrindo (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri Jababeka serta pipa gas LNG dari PT PGN. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PCBU berada.
PCBU memiliki fasilitas berupa auditorium yang digunakan untuk memperkenalkan cara pembuatan produk Perseroan yang higienis dengan memutarkan film company profile Perseroan.
Pabrik Pasuruan (“PP”)
PP mulai beroperasi sejak tahun 2005 dan berlokasi di Kawasan Industri PIER, Jalan Rembang Industri Raya No.28 Pasuruan 67152, Jawa Timur.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PP adalah :
Keterangan 2012 2011 2010 2009 2008Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Roti Manis (potong/hari) 685.440 288.000 288.000 288.000 172.800Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 55.494 54.223 53.789 58.091 58.331 Roti Manis (potong/hari) 638.239 218.203 218.203 218.203 129.387Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 37.315 26.694 29.900 26.501 20.278 Roti Manis (potong/hari) 239.202 214.269 213.260 162.873 109.398
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
PP memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan jasa PDAB Pasuruan. Kebutuhan akan gas diperoleh dari PGN Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PP berada. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan.
63
Pabrik Semarang (“PS”)
PS mulai beroperasi sejak tahun 2011 dan berlokasi di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jalan Tugu Wijaya III No. 1, Semarang 50153, Jawa Tengah.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PS adalah :
Keterangan 2012 2011Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 72.000 72.000 Roti Manis (potong/hari) 345.600 172.800 Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 60.357 60.357 Roti Manis (potong/hari) 303.761 145.602Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 19.192 12.788 Roti Manis (potong/hari) 126.376 90.760
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
PS memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan jasa PDAM . Kebutuhan akan gas PS menggunakan LPG, untuk penyimpanan LPG PS saat ini menggunakan 2 tanki dengan kapasitas masing-masing 8 ton. LPG disuplai dari distributor. Selain itu, dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PS berada. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan.
Pabrik Medan (“PM”)
PM mulai beroperasi sejak tahun 2011 dan berlokasi di Kawasan Industri Medan Star, Jalan Pelita Raya I No. 8-10, Lubuk Pakam KM 19,5, Medan, Sumatera Utara.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PM adalah :
Keterangan 2012 2011Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 79.200 79.200 Roti Manis (potong/hari) 518.400 172.800Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 57.648 57.648 Roti Manis (potong/hari) 449.201 145.440Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 11.298 4.327 Roti Manis (potong/hari) 78.948 43.678
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
64
PM memiliki fasilitas pendukung pabrik listrik dari PLN, air untuk operational diperoleh dari water treatment kawasan industri medan star. Fasilitas bahan bakar gas ( LNG ) disuplay dari PGN dan bahan bakar gas ( LPG ) dari Pertamina.
Pabrik Palembang (“PPa”)
PPa mulai beroperasi sejak tahun 2013 dan berlokasi di Jalan Kerani Ahmad RT.38 RW.8, Sukamoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PPa adalah :
Keterangan 2013Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 36.000 Roti Manis (potong/hari) 144.000Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 34.560 Roti Manis (potong/hari) 129.192Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 4.429 Roti Manis (potong/hari) 27.770
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
PPa memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan Air Tanah dengan menggunakan mesin pompa Deep Well. Kebutuhan akan gas diperoleh dari LPG Pertamina Palembang. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan memiliki fasilitas pengolahan air sendiri (WTP). Selain itu, dalam hal pengelolaan limbah industri, PPa juga memiliki WWTP sendiri. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan.
Pabrik Makassar (“PMa”)
PMa mulai beroperasi sejak tahun 2013 dan berlokasi di Kawasan Industri Makassar, Jl. Kima 10 Blok A No. 2B Kec. Biringkanaya 90232 Makassar, Sulawesi Selatan.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PMa adalah :
Keterangan 2013Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 36.000 Roti Manis (potong/hari) 144.000Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 33.072 Roti Manis (potong/hari) 129.192Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 3.708 Roti Manis (potong/hari) 17.869
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
65
PMa mendapat pasilitas pendukung dari PLN sebagai penyedia tenaga listrik dan PDAM Pemda Makassar sebagai penyedia air bersih dan Gas Elpiji di dapat dari Pertamina melalui Pt. Karya Atma dan juga kebutuhan solar untuk Genset di dapat dari Pertamina melalui PT Karya Atma.
Pabrik MM2100 (“MM”)
MM mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang, Bekasi 17520, Jawa Barat.
Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari MM adalah :
Keterangan 2012Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) 144.000 Roti Manis (potong/hari) 345.600 Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) 131.040 Roti Manis (potong/hari) 313.848Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) 53.073 Roti Manis (potong/hari) 145.402
Keterangan:1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobekKapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesin-
mesin rotiKapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutanKapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan
jumlah jenis roti yang diproduksi
MM memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PT PLN (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri MM2100 serta pipa gas dari PT Cipta Niaga Gas (CNG). Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana MM berada.
MM memiliki kapasitas produksi ganda dan mempunyai fasilitas perkantoran.
Untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar yang ada, Perseroan menerapkan kebijakan bahwa apabila persentase kapasitas terpakai (jumlah output produksi) terhadap kapasitas terpasang telah mencapai 70%, maka Perseroan harus melakukan pembelian mesin baru, sehingga permintaan produk Perseroan yang terus meningkat dapat dipenuhi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekspansi usaha, Perseroan membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan agar mesin/line baru dapat beroperasi secara komersial.
2.2. Pengendalian Mutu
Setiap tahapan produksi, Perseroan memiliki sistem pengawasan. Ada dua bagian di dalam pengawasan mutu yaitu pengawasan yang bersifat Control Point (CP) atau lokasi pengawasan, dan ada yang menjadi Critical Control Point (CCP) atau lokasi pengawasan yang kritis dan penting. Pengawasan CP secara umum dilakukan pada setiap tahapan produksi, tetapi untuk CCP diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut masalah keamanan pangan.
Pada saat penerimaan bahan baku, QC (Quality Control) Incoming akan memeriksa kondisi fisik bahan baku secara acak, meliputi keutuhan kemasan, berat per pak, hingga pemeriksaan organoleptik (khususnya untuk filler) yang merupakan pengujian menggunakan panca indera. Selain itu, bahan baku yang datang harus dilengkapi dengan Certificate of Analysis yang mencantumkan hasil pemeriksaan kimia dan mikrobiologi bahan baku.
66
Selanjutnya, pada saat proses penimbangan, bahan baku harus diperiksa apakah sesuai dengan formula yang ditetapkan karena mempengaruhi kualitas produk. Khusus pada penimbangan terigu yang dilakukan secara otomatis, terdapat sifter yang berfungsi untuk menyaring kemungkinan adanya benda asing yang ada pada terigu. Karena proses ini tidak terlihat oleh mata, maka harus selalu dipastikan bahwa sifter tersebut dalam kondisi baik. Mengingat risiko dan potensi bahayanya, maka tahapan penimbangan terigu ini menjadi CCP pertama pada Sistem HACCP proses pembuatan roti di Perseroan.
Pada proses pengadukan adonan, proses pengadukan kedua (dough mixing) sangat berperan penting terhadap kualitas roti yang dihasilkan. Adonan yang undermixing atau overmixing akan memberikan hasil roti yang kurang baik. Ciri adonan yang bagus secara fisik dapat dilihat dari kondisi adonan yang kalis, serta jika adonan direnggangkan akan terbentuk lapisan film tipis yang halus dan transparan (hampir sama seperti adonan martabak telur).
Tahapan berikutnya yang memerlukan pengawasan yang cukup adalah proses final proofing. Selain suhu dan kelembaban ruangan yang perlu dijaga kestabilannya, volume adonan perlu dikontrol dengan baik. Terlalu cepat mengeluarkan adonan dapat menyebabkan adonan roti kurang mengembang (underproof), tetapi jika terlambat akan menyebabkan adonan terlalu mengembang (overproof), sehingga diperlukan ketepatan kerja dari operator yang bertugas di bagian ini. Pada umumnya proses ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
Proses pemanggangan (baking) akan berpengaruh terhadap penampakan produk jadi, khususnya dari segi warna dan tingkat kematangan. Suhu dan waktu pemanggangan disesuaikan dengan jenis roti yang hendak dipanggang. Perseroan memiliki standar warna, atau disebut colour guide, yang berfungsi untuk menentukan tingkat kematangan produk. Colour guide ini merupakan gradasi dari warna kuning hingga coklat tua. Pada oven terdapat jendela yang dapat digunakan untuk mengamati warna dan tingkat kematangan produk, sehingga dapat diketahui apakah produk tersebut cukup matang atau belum, serta untuk menghindari loss produksi akibat produk yang tidak standar.
Proses pendinginan roti yang sudah matang perlu dilakukan dengan waktu yang tepat. Roti yang masih panas jika langsung dikemas akan terlihat berembun pada kemasannya, akibat uap air yang tertahan di dalam kemasan, sehingga dapat menyebabkan roti berjamur sebelum waktunya. Selain itu untuk roti tawar, roti yang masih panas jika langsung dipotong akan menyebabkan roti menjadi penyok, karena roti yang masih panas umumnya bersifat terlalu lembut/lembek. Umumnya proses pendinginan ini berlangsung selama 2 jam untuk roti tawar dan 30 menit untuk roti manis, dengan suhu produk sekitar 35ºC pada saat dikemas. Pengaturan waktu pendinginan roti juga perlu diperhatikan mengingat roti yang terlalu lama didinginkan dan terbuka akan menyebabkan roti menjadi keras.
Roti yang akan dikemas disortir terlebih dahulu. Roti yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perseroan akan disisihkan sehingga tidak sampai ke tangan konsumen. Contoh roti yang tidak sesuai standar misalnya, roti yang penyok, roti tawar berpinggang (caving), isi roti manis yang keluar dan roti gosong. Selain itu kondisi kemasan juga perlu diperhatikan seperti segel kemasan yang rapat, kesesuaian harga - kode produksi - tanggal kadaluarsa yang tercantum.
Tahapan produksi yang menjadi CCP kedua di Perseroan adalah metal detecting. Seluruh produk yang telah dikemas harus melalui metal detector, untuk memastikan bahwa seluruh produk aman dan bebas dari adanya kontaminasi logam
2.3. Pemasaran dan Penjualan
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk makanan yang sehat dan praktis merupakan sebuah peluang bagi Perseroan. Peluang ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Sebagai produsen roti nasional, Perseroan terus mengembangkan sistem pemasaran dan memperluas area jangkauan distribusi. Berbagai kegiatan promosi pun dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan penjualan produk dan semakin mendekatkan Sari Roti di hati dan pikiran masyarakat.
67
Guna meningkatkan brand awareness produk, Perseroan melakukan aktivitas promosi baik “above the line” maupun “below the line”. Perseroan melakukan pemasaran melalui media televisi, radio, media cetak, dan melakukan kegiatan kegiatan promosi lainnya seperti sponsorship, pameran dan lainnya. Dalam hal ini, Perseroan menitikberatkan kepada aktivitas below the line dimana salah satunya adalah program factory visit yang dilakukan secara rutin dari hari Senin-Jumat.
Factory visit merupakan program edukasi terhadap konsumen mengenai profil Perseroan. Dalam program ini konsumen bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses produksi yang dijalankan. Konsumen juga bisa melihat video company profile di dalam ruangan auditorium yang khusus dibuat untuk program factory visit ini. Sekitar 60% dari konsumen yang datang adalah anak-anak usia Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar.
Pembeli utama produk Perseroan adalah anak-anak dengan usia 2 tahun ke atas dan ibu rumah tangga sebagai salah satu pengambil keputusan dalam membeli produk. Segmen pasar Perseroan ditujukan kepada kelas menengah atas.
Saluran distribusi produk Perseroan dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu :
a. Modern trade, yaitu minimarket, supermarket dan hypermarket.b. General trade, yaitu pedagang roti keliling dari rumah ke rumah serta toko-toko kelontong (toko P&D)c. Institution, yaitu sebagai bahan baku untuk produk makanan lainnya.
Perseroan telah melakukan penjualan ke pulau Jawa, pulau Madura, pulau Bali, Lombok, Medan, Pekan Baru, Padang, Lampung, Palembang, dan Makassar.
Masa berlaku produk Perseroan selama 5 hari. Namun, untuk menjaga kesegaran produk, Perseroan melakukan penarikan atas produk-produk yang telah berumur 4 hari. Produk yang kadaluarsa ditarik oleh Bagian Distribusi dari pelanggan dan diterima di gudang produk kadaluarsa beserta dokumen penarikannya. Kemudian produk tersebut dihancurkan dengan mesin pencacah dan dijual kepada pengumpul untuk digunakan sebagai makanan ternak.
Produk yang cacat dalam produksi dipisahkan dari produk lainnya, kemudian dijual kepada pengumpul bersama dengan produk-produk kadaluarsa yang ditarik oleh Bagian Distribusi.
Kekuatan Perseroan terletak pada keterpaduan (integrasi) operasi dalam cara kerja yang saling melengkapi dalam tiap bagian perusahaan serta bekerja sama dengan pemasok bahan baku dan pelanggan (supply chain management) sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.
Perseroan menerapkan sistem penjualan berupa potongan harga sesuai dengan jenis usaha dan saluran distribusi yg dilakukan oleh mitra usaha Perseroan. Alokasi pemotongan harga adalah pada tingkat distributor sebesar sekitar 40%, tingkat agen sekitar 26,5%, dan tingkat register outlet sebesar 25%. Kebijakan retur penjualan di masing-masing tingkatan adalah non returnable (jual putus sesuai pesanan) pada tingkat distributor dan agen, sedangkan returnable pada tingkat register outlet. Untuk menjalin kerjasama yang baik dan berjangka panjang, Perseroan juga memberikan bonus penjualan kepada para mitra usaha yang diberikan dalam periode waktu/masa penjualan tertentu sesuai kesepakatan atas pencapaian target penjualan tertentu.
Perseroan senantiasa aktif dalam melayani keluhan pelanggan melalui media call center yang dapat dihubungi selama 24 jam, serta melalui situs resmi Perseroan yg dapat diakses oleh publik di www.sariroti.com. Melalui media tersebut, pelanggan dapat menyampaikan masukan/keluhan dengan menuliskan email yg akan direspon langsung oleh petugas Perseroan yg ditunjuk.
68
Berikut ini nilai penjualan bersih Perseroan selama lima tahun terakhir:
(dalam jutaan Rupiah)Keterangan 2012 2011 2010 2009 2008Roti Manis Sari Roti 862.223 573.705 394.231 287.326 210.063Roti Tawar Sari Roti 471.367 357.592 271.389 230.932 193.725Kue Sari 4.217 7.439 6.812 2.614 2.725Roti Manis Boti - - 6.962 8.527 10.291Roti Tawar Boti - - 3.955 4.965 5.019Lain-lain 5.040 3.692 3.040 1.863 673Jumlah 1.342.847 942.428 686.389 536.227 422.496Pengembalian penjualan (152.021) (129.086) (74.197) (50.307) (38.943)Penjualan Bersih 1.190.826 813.342 612.192 485.920 383.553
Berikut ini volume penjualan bersih Perseroan selama lima tahun terakhir:
(dalam pak)Keterangan 2012 2011 2010 2009 2008Roti Manis Sari Roti 146.413.132 116.783.776 92.681.415 71.859.466 54.649.859Roti Tawar Sari Roti 157.809.453 76.053.264 49.473.179 42.077.285 37.021.995Kue Sari 2.113.208 3.076.375 2.449.879 167.990 149.718Roti Manis Boti - - 3.901.522 4.625.817 5.904.271Roti Tawar Boti - - 1.059.946 1.281.906 1.388.776Lain-lain 1.328.957 1.506.641 655.173 790.232 572.485Jumlah 307.664.749 197.420.056 150.221.113 120.802.696 99.687.104
Perseroan merambah pasar roti melalui 69% jaringan distribusi modern yaitu Hypermarket, Supermarket dan Minimarket, sementara jaringan tradisional 30% yaitu P&D dan gerobak roti keliling dan 1% pada jaringan institusi. Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah menyalurkan produk ke 667 supermarket/hypermarket, 14.563 minimarket, 19.639 toko-toko kelontong (P&D), 3.070 gerobak roti keliling dan 56 institusi.
2.4. Sertifikasi dan Penghargaan
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri sebagai berikut :
- Pada tanggal 6 Desember 2012, Perseroan dianugerahi Best of the Best oleh Forbes Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 10 perusahaan terbesar dan 40 perusahaan kecil dan menengah terbaik di Indonesia.
- Investor Award “Best Listed Company 2012” untuk kategori Emiten Terbaik Sektor Makanan dan Minuman dari Majalah Investor.
- ICSA 2012 dari Frontier Consulting Group dan Majalah SWA.- Top Brand 2009 – 2012 dan Top Brand For Kids 2009 – 2012 dari Frontier Consulting Group dan
Majalah Marketing.- “Best Under a Billion” dari majalah Forbes Asia dengan kategori penilaian atas pertumbuhan laba,
pertumbuhan penjualan dan Return on Investment.- Rekor Bisnis (ReBi) pada tahun 2011 sebagai Perseroan dengan kapasitas produksi roti terbesar
di Indonesia.- “Indonesia Original Brands 2010” dari majalah SWA.- “Marketing Award 2010” dari Frontier Consulting Group untuk kategori “the best inovation in marketing”.
Perseroan sebagai perusahaan industri makanan telah menerapkan HACCP sebagai sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis yang merupakan sistem manajemen keamanan pangan, yaitu sebuah upaya untuk mengelola pangan dengan jalan mengurangi resiko kontaminasi mulai dari pemanenan, proses produksi hingga penyajian agar produk aman dikonsumsi. Adanya pengertian tersebut di atas dapat memberikan gambaran bahwa penerapan HACCP itu mengedepankan upaya preventive atau pencegahan. Upaya tersebut dilakukan dengan jalan memperketat pengontrolan pada setiap tahapan titik
69
kritis pada proses pengadaan pangan hingga pangan dinyatakan aman dan terbebas dari kontaminan. Perseroan telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh M-BRIO HACCP Certification Body No.E-HCBSSH 024-IDN tanggal 17 Maret 2010 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013 dan saat ini dalam proses perpanjangan. Dokumen ini menerangkan bahwa Perseroan telah berhasil memenuhi persyaratan Standar Sistem HACCP: SNI 01-4852-1998 dan CAC/RCP 1-1969, Rev.4, 2003, Lingkup Sertifikasi: Roti Tawar dan Roti Manis, Proses Pemanggangan.
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK00/05.12569/2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, Perseroan telah mendaftarkan dan mendapatkan persetujuan BPOM RI atas produk-produk hasil industri Perseroan yang terdapat dalam tabel berikut.
a. Sari Roti
No. Nama Pangan Nomor BPOM RI MD Masa Berlaku1 Sandwich Isi Krim Kacang 228310091374 14 April 2011 - 14 April 20162 Roti Tawar 228310092374 14 April 2011 - 14 April 20163 Roti Sandwich Isi Krim Keju 228310088374 23 Maret 2011 - 23 Maret 20164 Roti Sandwich Isi Bluberry 228310089374 23 Maret 2011 - 23 Maret 20165 Roti Sandwich Isi Coklat 228310090374 23 Maret 2011 - 23 Maret 20166 Roti Isi Daging Ayam Bumbu Teriyaki 228310087374 1 Maret 2011 - 1 Maret 20167 Roti Sobek Isi Coklat Keju 228310024374 23 Februari 2011 - 23 Februari 20168 Roti Sobek Isi Coklat Bluberry 228310085374 29 November 2010 - 29 November 20159 Roti Isi Krim Coklat 228310008374 13 Oktober 2010 - 13 Oktober 2015
10 Roti Isi Krim Coklat Vanila 228310017374 13 Oktober 2010 - 13 Oktober 201511 Roti Isi Krim Moka 228310007374 13 Oktober 2010 - 13 Oktober 201512 Roti Isi Kelapa 228310084374 5 Oktober 2010 - 5 Oktober 201513 Roti Isi Krim Keju 228310083374 5 Oktober 2010 - 5 Oktober 201514 Roti Untuk Burger 228310016374 4 Oktober 2010 - 4 Oktober 201515 Roti Kadet (Rolls) 228310015374 4 Oktober 2010 - 4 Oktober 201516 Roti Sobek Isi Coklat Sarikaya 228310022374 23 Agustus 2010 - 23 Agustus 201517 Roti Sobek Isi Coklat 228310029374 23 Agustus 2010 - 23 Agustus 201518 Roti Isi Selai Srikaya 228310002374 29 Juli 2010 - 29 Juli 201519 Roti Isi Selai Stroberi 228310003374 29 Juli 2010 - 29 Juli 201520 Roti Isi Keju 228310004374 29 Juli 2010 - 29 Juli 201521 Roti Isi Coklat 228310005374 29 Juli 2010 - 29 Juli 201522 Roti Sobek Isi Coklat Nanas 228310078374 17 Maret 2010 - 17 Maret 201523 Roti Isi Krim Stroberi 228310072374 7 Juli 2009 - 7 Juli 201424 Roti Tawar Susu 228310073374 7 Juli 2009 - 7 Juli 201425 Roti Isi Krim Coklat 228310071374 7 Juli 2009 - 7 Juli 201426 Roti Isi Krim Keju 228310070374 7 Juli 2009 - 7 Juli 201427 Roti Burger Bun Wijen 228310057374 24 April 2008 - 24 April 2013*)
28 Roti Isi Coklat Keju 235410050374 6 Februari 2012 - 6 Februari 2017 29 Roti Choco Chips 235410049374 6 Februari 2012 - 6 Februari 2017 30 Roti Umbi 228310068374 6 November 2006 - 6 November 2011 31 Roti Sobek Isi Coklat Strawberry 228310067374 18 Juli 2011 - 18 Juli 2016 32 Roti Kasur Keju 228310066374 18 Juli 2011 - 18 Juli 2016 33 Roti Isi Selai Buah (Mixfruit) 235410099374 12 Juni 2012 - 12 Juni 201734 Roti Isi Daging Sapi Bumbu Barbekyu 228310093374 27 April 2011 - 27 April 201635 Roti Sandwich Isi Sarikaya Ala Medan 235410102374 31 Oktober 2012 - 31 Oktober 201736 Roti Gandum 235410041374 17 Januari 2012 - 17 Januari 201737 Roti Tawar Kupas 235410095374 16 Januari 2012 - 16 Januari 201738 Roti Tawar Rasa Pandan 228310094374 13 Juni 2011 - 13 Juni 201639 Roti Tawar Keju 235410098374 13 Februari 2012 - 13 Februari 201740 Roti Kasur Keju 228310066374 18 Juli 2011 - 18 Juli 2016
Keterangan:*) sedang dalam proses perpanjangan- Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013, sehubungan dengan kurang diminatinya roti merek
Umbi dan Tawar Premium oleh masyarakat maka sejak tahun 2008 Perseroan memutuskan tidak lagi memproduksi roti merek:· Roti Umbi dengan No. BPOM RI MD 228313023578 tanggal 6 November 2006 yang berlaku hingga 6 November 2011;· Roti Tawar Premium dengan No. BPOM RI MD 228313022578 tanggal 30 Juni 2006 yang berlaku hingga 30 Juni 2011
70
c. Sari Cake
No. Nama Pangan Nomor BPOM RI MD Masa Berlaku1 Keik Spon Coklat 228310075374 14 Agustus 2009 - 14 Agustus 20142 Keik Spons Rasa Pandan (Chiffon Cake) 228310074374 14 Agustus 2009 - 14 Agustus 20143 Chiffon Cake Rasa Pandan 227510069374 24 April 2008 - 24 April 20134. Keik Chiffon Rasa Stroberi 227510086374 13 Desember 2009 - 14 Agustus 2014
Perseroan telah memperoleh Sertifikat Halal untuk produk-produk hasil industri Perseroan, yaitu Sari Roti dan Sari Cake berdasarkan Sertifikat Halal No.00200009241298 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 3 Februari 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2012, yang kemudian diperpanjang hingga berlaku sampai dengan 1 Februari 2014, beserta Surat Keterangan No.001d/Ket./LPPOM MUI/IX/2008 tanggal 11 September 2008 untuk melengkapi Sertifikat Halal yang mengacu pada Sertifikat Halal No. 0100009241298 dan Surat Pernyataan No.SP23Dir/LPPOM MUI/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 dan tentang Penambahan Produk Halal Pada Lampiran Sertifikat Halal yang menginduk pada Sertifikat Halal No. 00100009241298. Berikut ini adalah daftar produk Perseroan yang telah memperoleh sertifikasi halal:
Merek : Sari Roti
Roti Tawar1 Roti Tawar Spesial2 Roti Kismis (Raisin)3 Roti Gandum (Whole Wheat)4 Roti Tawar Premium Toast5 Roti Coklat Chip6 Roti Tawar Kupas7 Roti Tawar Pandan8 Roti Marbel
Roti Sandroll1 Roti Isi Krim Mocca2 Roti Isi Krim Coklat3 Roti Isi Krim Coklat Vanila4 Roti Isi Krim Keju5 Roti Isi Krim Bluberry (produk baru)6 Roti Isi Sosis (produk baru)
Roti Sobek1 Roti Sobek Isi Coklat dan Sarikaya2 Roti Sobek Isi Coklat dan Keju3 Roti Sobek Isi Coklat4 Roti Sobek Isi Coklat dan Strawberry5 Roti Sobek Isi Coklat dan Nanas (produk baru)6 Roti Sobek Coklat dan Blueberry
Roti Kasur1 Roti Kasur Susu2 Roti Kasur Keju3 Roti Kasur Kopi (produk baru)4 Roti Kasur Coklat Keju (produk baru)
Roti Sisir1 Roti Sisir Mentega
Roti Plain Rolls1 Roti Plain Rolls (Plain Rolls Bun)2 Roti Plain Rolls Mc. DonaldsRoti Burger1 Roti Burger (Burger Bun)2 Roti Burger Wijen (Burger Bun Wijen)3 Roti Burger Mc. Donalds (Regular Bun)4 Roti Burger Wijen, Mc. Donalds (Quarter Pounder Bun, Big Mac Bun)
71
Snack RollButter RollButter Stick Roll
Merek : Sari Cake
Sari Cake1 Bolu Chiffon Rasa Pandan2 Bolu Chiffon Rasa Coklat3 Bolu Chiffon Rasa Keju4 Keik Spons Coklat (Chiffon Cake Coklat) (produk baru)5 Keik Spons Rasa Pandan (Chiffon Cake Rasa Pandan) (produk baru)6 Keik Pisang (Banana Cake) (produk baru)
3. Prospek Usaha
Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar. Jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan. Dalam masa krisis ekonomi industri makanan dan minuman tetap bertumbuh. Berita Resmi Biro Pusat Statistik No. 10/02/Th.XIII tanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa industri makanan dan minuman pada tahun 2010 bertumbuh sebesar 11,08%, sedangkan untuk tahun 2011, Berita Resmi Biro Pusat Statistik No.11/02/Th.XV tanggal 1 Februari 2012, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman bertumbuh sebesar 8,34%, dan pada tahun 2012, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th.XVI tanggal 1 Februari 2013, menyatakan bahwa industri makanan bertumbuh sebesar 12,75%.
Perusahaan-perusahaan yang berusaha di industri makanan juga terus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar. Dalam hal ini, Perseroan mempunyai peluang yang sama. Sebagai produsen roti yang terkemuka, terbukti dengan adanya pengakuan dan sertifikasi dari berbagai pihak seperti telah dijelaskan pada subbab mengenai Sertifikasi dan Penghargaan di atas, peluang pasar bagi Perseroan menjadi semakin terbuka lebar.
Permintaan
Permintaan akan produk roti di Indonesia dipengaruhi oleh daya beli (pendapatan masyarakat) dan perubahan pola makan. Produk roti merupakan produk makanan yang praktis untuk dikonsumsi dan efisien, serta mengandung gizi yang cukup.
Peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan permintaan akan produk roti. Selain itu, perubahan pola makan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, turut meningkatkan permintaan akan produk roti. Menjalani kehidupan yang serba cepat di perkotaan pada saat ini membutuhkan produk makanan yang praktis.
Bahan Baku dan Pelengkap
Bahan baku utama produk roti adalah tepung terigu yang berasal dari tanaman gandum. Harga gandum/tepung terigu sangat dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing.
Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia mengijinkan impor tepung terigu oleh importir umum, dengan syarat harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tepung terigu. Kebijakan impor tepung terigu dan kemudahan ijin mendirikan pabrik tepung terigu oleh pemerintah Indonesia menjamin ketersediaan bahan baku utama Perseroan.
Perseroan melakukan pembelian bahan baku seluruhnya dari dalam negeri dan karenanya tidak memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku. Selain itu, Perseroan juga tidak tergantung pada satu supplier bahan baku dan senantiasa melakukan riset untuk mencari pemasok-pemasok bahan baku lainnya.
72
Dalam proses produksinya, Perseroan menggunakan bahan pelengkap produk berupa isi roti seperti coklat, keju, srikaya, kelapa, strawberry yang berupa selai. Selain itu, Perseroan juga menggunakan bread improver agar roti yang dihasilkan lebih berkualitas.
Dalam hal pengemasan produk, Perseroan menggunakan kemasan plastik yang dibeli dari pemasok dalam negeri.
Persaingan
Industri roti di Indonesia terdiri dari :(1) industri yang memproduksi secara massal, seperti kegiatan usaha Perseroan;(2) industri rumah tangga (usaha kecil); dan,(3) industri toko roti (boutique bakery).
Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk roti untuk kebutuhan penduduk Indonesia.
Industri roti merupakan industri yang bersaing secara sempurna. Tren industri selama 5 tahun ke depan tetap berpotensi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan jenis makanan yang praktis, serta keanekaragaman makanan.
Sebagai industri yang bersaing secara sempurna, investor dapat masuk dan keluar dengan hambatan yang tidak terlalu tinggi. Investor dapat masuk dengan memproduksi secara masal, melakukan usaha kecil dan menengah atau membuka toko roti antara lain seperti industri toko roti dengan format waralaba (franchising). Dalam hal ini, pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri roti yang diproduksi secara masal dan private label (merk yang diproduksi oleh peritel).
Tantangan dan Tren Industri
Tantangan yang signifikan dalam industri roti, khususnya industri roti yang bersifat massal seperti Perseroan adalah kemampuan untuk mendistribusikan produk roti dengan tepat dan cepat. Dalam hal ini, Perseroan telah menerapkan Supply Chain Management (SCM), mengingat produk roti merupakan produk perishable (tipe makanan dan minuman yang mudah rusak) sehingga memerlukan penanganan distribusi yang baik sampai pada tingkat pengelolaan produk yang kadaluarsa.
Tantangan yang lain adalah produk yang dihasilkan oleh Perseroan harus mempunyai cita rasa yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.
Seperti halnya industri makanan dan minuman, industri roti pun selama 5 tahun ke depan akan mempunyai tren kebutuhan makanan yang bersifat fungsional misalnya roti yang mengandung serat tinggi (dietary fiber), kalsium tinggi, DHA, Omega 3 dan lain-lain untuk kebutuhan kesehatan manusia akan menjadi tren pada 5 tahun ke depan. Kecukupan vitamin dan mineral pada produk roti juga sudah menjadi keharusan.
4. Strategi dan Rencana Pengembangan
Perseroan menerapkan strategi berikut dalam rangka mengembangkan usahanya :- Menerapkan Supply Chain Management (SCM), sebuah kegiatan (manajemen) yang mengawasi
bahan-bahan informasi dan aspek keuangan dalam proses pergerakkannya dari pemasok, produsen, distributor, pengecer hingga konsumen, dimana kegiatan tersebut meliputi koordinasi, kolaborasi dan integrasi rantai proses di dalam dan di luar Perseroan. Dengan melakukan SCM yang baik, Perseroan semakin efisien dan dapat memenangkan persaingan;
- Melakukan pembangunan pabrik di daerah-daerah lain di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan produk roti yang berkualitas, halal, bersih dan sehat;
- Memproduksi produk-produk baru baik roti maupun kue dan makanan ringan (snack) yang berbasis produk roti;
- Memilih jalur distribusi yang tepat sehingga Perseroan dapat mendistribusikan produknya dengan cepat, tepat dan akurat. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket merupakan jalur distribusi yang sesuai untuk produk Perseroan. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan para pedagang
73
keliling dengan mendanai semua fasilitas gerobak roti, sehingga dapat membantu pendistribusian produk ke konsumen langsung dari rumah ke rumah. Perseroan juga menggunakan toko-toko tradisional lainnya seperti toko P&D, kantin, dan koperasi;
- Perseroan senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dalam posisi win-win. Marjin yang diberikan oleh Perseroan kepada para pelanggan adalah marjin yang kompetitif diantara perusahaan-perusahaan produk konsumen lainnya;
- Dari segi pemasaran, Perseroan secara terus menerus menunjukkan kepada konsumen akan kebersihan fasilitas produksi serta usaha Perseroan untuk menjalankan GMP (Good Manufacturing Practice) dan sanitasi, dengan menerima kegiatan kunjungan pabrik setiap hari Senin – Jumat. Perseroan juga beriklan melalui media seperti TV yang menunjukkan keunggulan produk Perseroan;
- Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di lokasi yang terdekat dengan konsumen. Hal ini untuk mengatasi kendala umur simpan produk yang sangat pendek, yaitu kurang dari 5 hari di pasar.
Dalam hal ekspansi usaha, Perseroan melakukan ekspansi dengan mempertimbangkan beberapa aspek tinjauan, antara lain:a. jumlah populasi penduduk, daya beli dan tingkat konsumsi;b. parameter/indikator lain seperti jumlah gerai ritel yang ada, jumlah hotel, jumlah bank, usaha jasa
dan perdagangan yang ada;c. usaha sejenis yang telah ada (tingkat persaingan), jumlah usaha/industri bakery lokal ataupun pemain
regional lainnya yang telah ada terlebih dahulu.
Pendirian pabrik roti yang baru dilakukan dengan tingkat kapasitas yang minimum terlebih dahulu, disesuaikan dengan tingkat produksi dan penjualan terkait prospek konsumsi berdasarkan aspek-aspek tinjauan di atas.
Dalam melakukan ekspansi usaha, Perseroan melakukan persiapan-persiapan di bidang operasional, antara lain:a. Sumber daya manusia: Perseroan menyiapkan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen,
kaderisasi maupun pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan secara berkala untuk keperluan ekspansi usaha;
b. Distribusi: Perseroan membuat peta distribusi dan rencana penyebaran produk secara terintegrasi;c. Mitra bisnis: Perseroan menyiapkan rencana bisnis bersama mitra usaha secara sistematis sebelum
pabrik baru beroperasi;d. Jenis produk: Perseroan melakukan sejumlah riset/survey terhadap kegemaran/kesukaan pelanggan
atas jenis roti dan memahami peta persaingan usaha sejenis.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Dalam hal pengelolaan limbah hasil produksi, Perseroan menggunakan fasilitas yang ada dalam kawasan industri tempat pabrik-pabrik Perseroan berdiri.
Kantor Pusat di Kawasan Industri MM2100 (Cikarang)
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No.74/T/INDUSTRI/1999 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tanggal 22 Februari 1999, Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah tercantum dalam dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM No.367/T/INDUSTRI/2005 tentang Izin Perluasan tanggal 11 Mei 2005, Surat Keputusan Kepala BKPM399/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Perluasan tanggal 30 April 2009, Perseroan diwajibkan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), yaitu antara lain:a. Melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik sesuai dengan jenis limbah/cemarannya;b. Melakukan pemantauan limbah/cemarannya, yang disesuaikan dengan limbah/cemarannya;c. Melakukan monitoring/pemantauan setiap 6 bulan sekali atas limbah-limbah berikut :
- Limbah padat, seperti : bekas kemasan bahan baku dan penolong, ceceran bahan baku, produk reject, lemak, produk kadaluarsa, APD bekas (masker dan sarung tangan), atau limbah domestik (kertas, plastik);
74
- Limbah cair, seperti : limbah cair pabrik, oli bekas, dan limbah cair domestik (toilet, air cuci krat);- Udara, antara lain : kebisingan ruang kerja, kebisingan di luar pabrik;- Gas, antara lain : ruang kerja, emisi dari cerobong asap;- Udara, antara lain : debu di ruang kerja, debu emisi, debu di luar pabrik dan iklim kerja.
Pabrik di Kawasan Industri MM2100 (Cikarang)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No.660.2.1/212/TL&ADL/BPLH tanggal 20 Maret 2012.
Pabrik di Kawasan Industri Jababeka Blok W (Cikarang)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 22 Juni 2007 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi No.660.2.1/09/ADL/DPDLP tanggal 18 Januari 2007.
Pabrik di Kawasan Industri Jababeka Blok U (Cikarang)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 12 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa dokumen UKL & UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No.660.2.1/544/TL&ADL/BPLH tanggal 11 Juni 2010.
Pabrik di Kawasan Industri PIER (Pasuruan)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2006 yang menyatakan bahwa dokumen UKL dan UPL Perseroan telah disesuaikan dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan No.666/195a/424.086/2006 tanggal 10 Maret 2006.
Pabrik di Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Semarang)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No.660.1/475/B.II/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal rekomendasi DPLHyang antara lain menyatakan bahwa DPLH untuk kegiatan Perseroan secara teknis dapat disetujui.
Pabrik di Kawasan Industri Medan Star (Medan)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kode Buku No. 660.P/629/660.1/DS/2011 tanggal disetujui 25 April 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Industri Produk Roti dan Kue Perseroan di Jl. Pelita Raya I No. 8-10 KIM Star, Desa Tanjung Baru, Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
Pabrik di Banyuasin (Palembang)
Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin Kode Buku No. 660/18-1/BLH/XII/2011 tanggal disetujui 9 Desember 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Roti “Sari Roti” PT Nippon Indosari Corpindo,Tbk di Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin.
75
Pabrik di Kawasan Industri Makassar
Berdasarkan Surat Keterangan Direksi tanggal 28 Februari 2013, Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk pabrik di kawasan industri Makassar pada Instansi terkait.
6. Riset dan Pengembangan
Perseroan di dalam usahanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan diminati oleh para konsumen, selain memiliki fasilitas tersendiri untuk riset dan pengembangan, berupa laboratorium riset dan pengembangan yang lengkap untuk roti, tenaga ahli di bidang teknologi pembuatan roti. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh Shikishima Baking Co., Ltd. (Afiliasi) yang memberikan jasa know how.
7. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Dalam hal penerapan Tanggung Jawab Sosial, Perseroan ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan diantaranyasebagai berikut :- mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti donor darah, penyuluhan dalam rangka mensukseskan
program-program Pemerintah, serta pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat;- memberikan santunan, donor dan bantuan sosial bagi masyarakat yang tertimpa musibah ataupun
yang memerlukan; serta- melakukan program mudik bersama bagi para penjaja keliling produk Perseroan dengan menyediakan
fasilitas transportasi ke kampung halaman. Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:
KeteranganTahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember2010 2011 2012
Biaya CSR 133.198.000 342.546.750 331.468.164
8. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholders dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selamaini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperhatikan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan, Departemen Audit Internal, dan Komite Audit.
76
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan pendapat wajar tanpa pengecualian seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN31 Desember
2012 2011 2010 2009 2008ASETAset LancarKas dan Setara Kas 37.872 48.397 120.722 57.945 52.878 Piutang Usaha: Pihak Ketiga 133.480 101.501 73.793 53.135 43.203 Pihak Berelasi 2.723 1.887 1.849 - - Piutang Lain-lain pihak ketiga 422 263 - - 68 Persediaan 22.599 16.306 9.602 9.075 7.279 Biaya Dibayar Dimuka 4.313 2.891 335 315 379 Pajak Dibayar Dimuka 14.110 12.645 2.274 1.300 43 Uang Muka 4.299 6.384 4.455 2.840 393 Total Aset Lancar 219.818 190.274 213.030 124.610 104.243 Aset Tidak LancarAset Tetap 893.898 546.099 345.866 204.681 201.431 Deposito Jaminan 11.214 8.774 6.410 16.975 2.486 Aset Tak Berwujud 1.426 1.878 - - - Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 1.954 1.104 797 389 453 Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya 76.635 11.008 2.162 323 - Total Aset Tidak Lancar 985.127 568.863 355.235 222.368 204.370 Total Aset 1.204.945 759.137 568.265 346.978 308.613
77
(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN31 Desember
2012 2011 2010 2009 2008LIABILITASLiabilitas Jangka PendekUtang Usaha Pihak Ketiga 59.450 47.817 19.164 37.635 24.974 Pihak Berelasi 19.583 17.737 8.182 - - Utang Lain-lain 86.025 65.877 36.795 13.108 34.423 Utang Pajak 6.776 6.454 15.605 12.162 11.857 Beban Akrual 17.142 10.303 12.861 7.375 5.519 Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 6.073 - - 25.000 14.588 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 407 21 32 168 78 Total Liabilitas Jangka Pendek 195.456 148.209 92.639 95.448 91.439 Liabilitas Jangka PanjangJaminan Pelanggan 12.641 8.819 6.108 4.420 2.979 Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 296.844 33.072 - 68.750 75.465 Liabilitas Pajak Tangguhan - neto 16.342 10.989 7.949 6.591 5.195 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 17.054 11.607 6.117 3.929 2.810 Total Liabilitas Jangka Panjang 342.881 64.487 20.174 83.690 86.449 Total Liabilitas 538.337 212.696 112.813 179.138 177.888
EKUITASModal Ditempatkan dan Disetor Penuh 101.236 101.236 101.236 86.051 86.051 Tambahan Modal Disetor - neto 173.001 173.001 173.001 349 349 Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya 392.371 272.204 181.215 81.440 44.325 Total Ekuitas 666.608 546.441 455.452 167.840 130.725 Total Liabilitas dan Ekuitas 1.204.945 759.137 568.265 346.978 308.613
LAPORAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)
UraianTahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember2012 2011 2010 2009 2008
Penjualan Neto 1.190.826 813.342 612.192 485.920 383.553 Beban Pokok Penjualan 634.413 433.938 323.167 263.821 222.360 Laba Bruto
556.413 379.404 289.025 222.099 161.193
Beban Usaha (370.258) (232.918) (163.333) (133.803) (99.526) Pendapatan Operasi Lainnya 13.526 10.143 10.276 5.567 3.981Beban Operasi Lainnya (278) (3.402) (310) (2.344) (616) Laba Usaha 199.403 153.227 135.658 91.519 65.032 Pendapatan keuangan 390 1.721 4.080 1.328 661 Beban Keuangan - - (5.072) (12.356) (5.268) Laba Sebelum Pajak Penghasilan 199.793 154.948 134.666 80.491 60.425 Beban Pajak Penghasilan
50.643 39.015 34.891 23.376 18.013
Laba Tahun Berjalan 149.150 115.933 99.775 57.115 42.412 Pendapatan Komprehensif Lain - - - - - Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 149.150 115.933 99.775 57.115 42.412 Laba per Saham 147,33 114,52 106,36 66,37 49,29
78
RASIO KEUANGAN
URAIANPer 31 Desember
2012 2011 2010 2009 2008PERTUMBUHAN (%)Pendapatan Bersih 46,41 32,86 25,99 26,69 53,11Laba Usaha 30,14 12,95 48,23 40,73 98,45Laba Tahun Berjalan 28,65 16,19 74,69 34,67 138,56Aset 58,73 33,59 63,78 12,43 82,11Ekuitas 21,99 19,98 171,36 28,39 48,02
PROFITABILITAS (%)Laba Usaha / Pendapatan Bersih 16,74 18,84 22,16 18,83 16,96Laba Bersih / Pendapatan Bersih 12,52 14,25 16,30 11,75 11,06Laba Bersih / Jumlah Aset Rata-rata (ROA) 15,19 17,47 21,80 17,42 17,74Laba Bersih / Ekuitas Rata-rata(ROE) 24,59 23,14 32,02 38,26 38,73
SOLVABILITAS (x)DER (Jumlah Liabilitas / Ekuitas) 0,81 0,39 0,25 1,07 1,36DAR (Jumlah Liabilitas / Aset) 0,45 0,28 0,20 0,52 0,58
LIKUIDITAS (x)Assets Turnover 0,99 1,07 1,08 1,40 1,24Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 1,12 1,28 2,30 1,31 1,14
INTEREST COVERAGE RATIO (x)Laba sebelum pajak dan bunga / beban bunga 17,31 171,52 26,75 7,41 12,34
Laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi / beban bunga*) 20,89 198,70 31,73 9,08 14,38
Modal kerja bersih (juta Rupiah) 24.362 42.065 120.391 29.162 12.804Inventory turnover (x) 442,96 634,79 679,31 562,37 602,94Receivable turnover (x) 9,94 9,09 9,51 10,09 10,74Inventory days (hari) 1 1 1 1 1Receivable days (hari) 36 40 38 36 34
Rasio kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terhadap laba bersih (x) 1,27 1,28 0,96 1,31 1,32
Keterangan :*) merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman :- Perbandingan antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek lebih dari 1- Perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga lebih dari 2 kali (untuk pinjaman bank) - Perbandingan antara jumlah utang yang memiliki kewajiban untuk membayar bunga terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari
1 kali.Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit di atas.
79
X. EKUITAS
Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2012 2011 2010
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 101.236 101.236 101.236
Tambahan Modal Disetor - neto 173.001 173.001 173.001
Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya 392.371 272.204 181.215
Total Ekuitas 666.608 546.441 455.452
Setelah tanggal 31 Desember 2013, tidak ada perubahan struktur permodalan dalam Perseroan.
80
XI. PERPAJAKAN
Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi
Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :
a. atas Bunga Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.
b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
c. atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.
Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.
81
XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.82 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual atas Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran Obligasi.
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
No. Penjamin Emisi Obligasi Porsi Penjaminan(dalam Rp )
Persentase(%)
1. PT BCA Sekuritas • •2. • •3. • •4. • •
TOTAL 100
Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.
PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
82
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 STTD No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agutus 2000 atas nama PT Bank
Mega Tbk Pedoman Kerja: UUPM Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.10095/Dir/NIC/
XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.
Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep- 412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:
a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
b. mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3. c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat
selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3.
Notaris : FX Budi Santoso Isbandi, S.H. Jl. Tanah Abang II No.5 Jakarta 10160 STTD: 50/STTD-N/PM/1997 atas nama FX Budi Santoso Isbandi, S.H. Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.10086/DIR/NIC/
III/2013 tanggal 25 Januari 2013.
Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.
Akuntan Publik : Purwantono, Suherman & Surja Gedung BEI Menara II Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
83
STTD No. 259/PM/STTD-AP/2000 atas nama Dra. Feniwati Chendana Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No.AP.0694 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.573 Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.00523/PSS-
AS/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan No.06163/PSS-AS/2012 tanggal 26 November 2012.
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Konsultan Hukum : Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices Gedung Ratu Prabu 1 Lantai 1 Jl. T.B Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 STTD No.541/PM/STTD-KH/2004, yang berlaku sampai dengan tanggal 31
Juli 2013 atas nama Kukuh Komandoko H. Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No.200815 atas nama Kukuh Komandoko H. Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.411/HWMA-
KKO/1212 tanggal 11 Desember 2012.
Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
xiv
Halaman ini sengaja dikosongkan
85
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
xiv
Halaman ini sengaja dikosongkan
No. 171/KKO-‐HWMA/0413 Jakarta, 26 April 2013
Kepada Yth. PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Kawasan Industri MM 2100 Jalan Selayar Blok A9, Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Perihal : PENDAPAT SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI, PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk TAHUN 2013 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini, Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices, berkantor di Gedung Ratu Prabu I Lantai 1, Jl. T.B Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan di bawah pendaftaran No. 541/PM/STTD-‐KH/2004 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200815 dan telah ditunjuk oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk., suatu perseroan terbuka berkantor pusat di Cibitung, Kabupaten-‐Bekasi (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) sesuai dengan surat tanggal 11 Desember 2012 untuk memberikan Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap dalam jumlah pokok sebanyak-‐banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,-‐ (lima ratus miliar rupiah) yang berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Umum Obligasi”). Penawaran Umum Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT BCA Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi (selanjutnya disebut sebagai “Pernyataan Pendaftaran”).
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 yang berdasarkan Surat Keterangan Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta No. 021/II/PT/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah dihadiri atau terwakilkan sebanyak 84,78% (delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-‐ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-‐Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah menyetujui rencana pendanaan ekspansi Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi tersebut.
87
Penawaran Umum Obligasi dilakukan dengan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.15, tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (“Peraturan Bapepam No. IX.A.15”).
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:
1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasukpembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-‐pabrik baru) dengan tujuanuntuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-‐daerah lain diIndonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
a. Lokasi : Purwakarta Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-‐mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make
up, oven, packaging, serta mesin-‐mesin pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 50%.
b. Lokasi : Cikande Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-‐mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make
up, oven, packaging, serta mesin-‐mesin pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 50%
2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidakterafiliasi), dengan rincian keterangan mengenai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
Jumlah pokok : Rp. 280.000.000.000,-‐ Tingkat bunga : 8,25% per tahun. Jangka waktu : 6 tahun sejak tanggal penarikan dana pertama kali. Jatuh tempo : 2 November 2017.
Untuk memberikan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-‐dokumen yang telah kami terima dari Perseroan dalam rangka memberikan Pendapat Hukum yang diungkapkan secara rinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Perseroan yang disiapkan dan ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dengan tembusan kepada OJK dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (Laporan Pemeriksaan Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut “LPH”).
88
DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN
Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-‐asumsi yang kami berikan dalam bagian lain LPH:
1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan DariSegi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalamLPH dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam LPH dan Pendapat Hukum, maka LPH dan PendapatHukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampaidengan tanggal ditandatanganinya LPH dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum PenawaranUmum Obligasi sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yangdikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “StandarHukum”).
3. LPH dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia,sehingga karenanya LPH dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapatditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan LPH dan pembuatan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
a. ketentuan peraturan perundang-‐undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurutpendapat kami berkaitan dengan LPH, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
b. dokumen-‐dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya,maupun dokumen-‐dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurutpernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-‐dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan LPH.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 diatas, LPH kami batasi pada pemeriksaan atau penelitiandokumentasi atas, dan Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-‐aspek hukum dari:
I. Pendirian Perseroan, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-‐perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-‐saham dalam Perseroan.
II. Kelengkapan perijinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yangdiberikan kepada Perseroan dan pendaftaran yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sertaperlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak danmengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2012, (ii) memenuhi persyaratan-‐persyaratan formal dibidang perburuhan, (iii) memenuhi persyaratan-‐persyaratan formal dibidang lingkungan dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perijinan usaha Perseroan.
V. Perjanjian-‐perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga.
89
VI. Tindakan-‐tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran UmumObligasi.
VII. Informasi mengenai perkara-‐perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkinmelibatkan Perseroan dihadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dandihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yangmungkin dillakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atasPerseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-‐Undang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga diPengadilan Negeri/Niaga dan (ii) pembubaran atau likuidasi Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Undang-‐undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut “UUPT”) pada badan peradilan dimana Perseroan bertempatkedudukan dan/atau memiliki fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangkaPenawaran Umum Obligasi sehubungan dengan LPH dan Pendapat Hukum terbatas padatanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-‐Undang No. 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) dan Standar PemeriksaanHukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum PasarModal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18Pebruari 2005 juncto Keputusan HKHPM Nomor: KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember2012 dan ketentuan-‐ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan LPH, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalamStandar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga olehPerseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yangmenyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPH.
8. Walaupun angka 7 tersebut diatas menyatakan demikian, dalam LPH serta Pendapat Hukum,kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansialdari Penawaran Umum Obligasi, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersilatau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisikomersil dan hukum Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi, (iv) memberikan penilaianatau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-‐kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-‐kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, danpemenuhan kewajiban-‐kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lainPerseroan.
9. Didalam LPH serta Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi),yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, LPH danPendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadappemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaikyang kami adopsi dan terapkan didalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukumyang berlaku terhadap kami.
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan danpenafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-‐dokumen yang diberikan kepada kami, tetapijuga didasarkan pada substansi dari dokumen-‐dokumen tersebut, dan jika tidak tersediadokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau hartakekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-‐fakta
90
yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-‐hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-‐konsep, praktek-‐praktek dan kebiasaan-‐kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-‐pernyataan dan penegasan-‐penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-‐pihak lain yang terkait.
DOKUMEN-‐DOKUMEN YANG DIPERIKSA
Pendapat Hukum atas rencana Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diuraikan di atas dibuat dengan memeriksa dan meneliti hukum dan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal, keterangan-‐keterangan dan pernyataan-‐pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pendapat atau laporan pihak konsultan independen lainnya yang diperlukan serta dokumen-‐dokumen yang secara langsung menyangkut segi-‐segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang antara lain meliputi:
1. Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya;
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-‐izin, persetujuan-‐persetujuan,pengesahan-‐pengesahan dan pernyataan-‐pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-‐pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan,dalam hal ini termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal, OJK, Kementerian Perdagangan,KementerianKeuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-‐badan serta instansi-‐instansi pemerintahlainnya, sebagaimana dilampirkan pada LPH (selanjutnya disebut sebagai “Izin-‐Izin”);
3. Transaksi-‐transaksi dan perjanjian-‐perjanjian yang kami anggap penting dan material yangberhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihakdidalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasukperjanjian-‐perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usahanya serta perjanjian-‐perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak yang terafiliasi dengan Perseroan(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian-‐Perjanjian”), sebagaimana terinci dalam LPH;
4. Harta Kekayaan Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, serta harta kekayaanPerseroan lainnya yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam LPH;
5. Polis-‐polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atasrisiko-‐risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting danmaterial sebagaimana dirinci dalam LPH;
6. Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan Tahun Yang berakhir PadaTanggal-‐Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 No. RPC-‐3205/PSS/2013 tanggal 6 Februari2013 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar Purwantono, Suherman, danSurja (selanjutnya disebut “Laporan Keuangan”);
91
7. Perjanjian-‐perjanjian dan pernyataan yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasitermasuk:a. Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagaimana
tertuang dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Roti Tahap ITahun 2013 No. 80 tanggal 22 Maret 2013, dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi,S.H., Notaris di Jakarta;
b. Perjanjian Pengakuan Hutang Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbksebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap ITahun 2013 No. 81 tanggal 22 Maret 2013, dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi,S.H., Notaris di Jakarta;
c. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Roti Tahap ITahun 2013 No. 82 tanggal 22 Maret 2013 dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H.,Notaris di Jakarta ;
d. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap INo. 83 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.,Notaris di Jakarta;
e. Perjanjian Agen Pembayaran antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesiasebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IRoti Tahap I Tahun 2013 No. 84 tanggal 22 Maret 2013 dibuat dihadapan FX Budi SantosoIsbandi, S.H., Notaris di Jakarta;
f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral EfekIndonesia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-‐0013/PO/KSEI/0313 tanggal 22 Maret 2013;
g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesiasebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-‐005/BEI.PPS/03-‐2013 tanggal 22 Maret 2013;
h. Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan Obligasi Tahun 2013 PTNippon Indosari Corpindo Tbk No. 13/PPJP/PEF-‐DIR/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 olehdan antara PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dan PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian-‐Perjanjian Penerbitan Obligasi 2013”.
8. Dokumen-‐dokumen korporasi Perseroan yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan untukmelaksanakan Penawaran Umum Obligasi;
9. Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang akan diajukan olehPerseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-‐dokumen pentinglainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum Obligasi berikut denganlampiran-‐lampirannya;
10. Pemenuhan kewajiban-‐kewajiban formal Perseroan dibidang hukum perburuhan danperpajakan yang berlaku di Indonesia;
11. Pemenuhan kewajiban-‐kewajiban formal Perseroan dibidang hukum lingkungan yang berlaku diIndonesia; dan
12. Dokumen-‐dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungandengan Penawaran Umum Obligasi.
92
Semua dokumen yang menjadi dasar LPH dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-‐lampiran serta dokumen-‐dokumen lain yang diserahkan bersama LPH merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari LPH.
ASUMSI-‐ASUMSI
Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-‐asumsi sebagai berikut:
1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan olehPerseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah asli dan atau sesuai aslinya, dandokumen-‐dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, danbahwa dokumen-‐dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainadalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-‐dokumen, pernyataan-‐pernyataan, data, fakta-‐fakta, informasi-‐informasi danketerangan-‐keterangan serta penegasan-‐penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/ataupihak ketiga lainnya kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuaidengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggalPendapat Hukum ini.
3. Pendapat yang memuat kata-‐kata “berdasarkan pernyataan Perseroan”, telah kami buatberdasarkan pernyataan Perseroan dan/atau keterangan lisan yang diberikan oleh AnggotaDireksi, Dewan Komisaris, wakil-‐wakil dan/atau pegawai Perseroan.
4. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkanoleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukansebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan memintalangsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-‐badan eksekutif danjudikatif untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan danpenegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukumyang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari SegiHukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran,kelengkapan, dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan,persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampaidengan tanggal Pendapat Hukum.
Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau LPH ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-‐asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
PENDAPAT HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-‐dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-‐informasi, fakta-‐fakta dan keterangan-‐keterangan, pernyataan-‐pernyataan, serta penegasan-‐penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-‐pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-‐asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk LPH, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:
93
1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbuka yang didirikandalam rangka penanaman modal asing, berkedudukan di Cibitung, Kabupaten-‐Bekasi, JawaBarat dan berkantor pusat di Jl. Selayar Blok A9 Kawasan Industri MM 2100 Desa Mekarwangi,Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat serta dapat membuka cabang atauperwakilan lain, baik didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia yang telahdidirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-‐undangan negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Maret 1995 yang diperbaikidengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuatdihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, akta-‐akta mana telah mendapat pengesahandari Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai SuratKeputusan No.C2-‐6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam bukuregister di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No. 264 dan 265 tanggal 14 September 1995, sertatelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No.94 tanggal 24 November1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No.9729/1995.
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah sehubungan denganperubahan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan,melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 19April 2012 yang dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta manatelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan No. AHU-‐30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012, dan telah diterima dan dicatat dalam SistemAdministrasi Badan Hukum (“Sisminbakum”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (“Kementerian Hukum dan HAM”) serta telah didaftarkan dalam DaftarPerseroan No. AHU-‐0050446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012.
Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai denganketentuan perundang-‐undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas dan pasar modal.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-‐ketentuan yang terdapat dalamPeraturan BAPEPAM & LK khususnya Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-‐Pokok AnggaranDasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik(“Peraturan Bapepam No. IX.J.1”) dan telah memuat ketentuan yang berkaitan dengan PeraturanBapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan Bapepam No.IX.D.1”), Peraturan Bapepam No.IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan BapepamNo. IX.D.2”), Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan KepentinganTransaksi Tertentu (“Peraturan Bapepam No. IX.E.1”) dan Peraturan Bapepam No.IX.E.2. tentangTransaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Bapepam No. IX.E.2”).Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektifsebagaimana diatur dalam Pasal 56-‐62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.
3. Perseroan berhak serta dapat menjalankan kegiatan-‐kegiatan dan aktivitas-‐aktivitas usaha sesuaiizin-‐izin. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran DasarPerseroan adalah berusaha bidang industri roti, kue dan makanan lainnya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatanusaha sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha utama, yaitu:
94
mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-‐macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-‐macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku.
4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp. 344.000.000.000,-‐ (tiga ratus empat puluh empat miliar rupiah) yang terdiri dari 3.440.000.000 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-‐masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 101.236.000.000,-‐ (seratus satu milyar dua ratus tiga
puluh enam juta Rupiah) yang terdiri dari 1.012.360.000 (satu milyar dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saham.
Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini adalah: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku; dan (ii) yang dimuat dalam Prospektus Awal adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.
Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.
Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal
(Rp 100,-‐)
Persentase
(%)
Bonlight Investment Limited 318.893.400 31.889.340.000 31,50 Treasure East Investment Limited
318.893.400 31.889.340.000 31,50
Sojitz Corporation 43.025.300 4.302.530.000 4,25 Shikishima Baking 86.050.600 8.605.060.000 8,50 Masyarakat 245.497.300 24.549.730.000 24,25
TOTAL 1.012.360.000 101.236.000.000 100,00
95
5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan serta berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 36 tanggal 14 April 2010, dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris diJakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan berdasarkan SuratPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-‐AH.01.10-‐09844 tanggal 23April 2010 telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sertatelah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-‐0030660.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23April 2010 (“Akta No. 36/2010”), susunan dari para anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:
DIREKSIPresiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap Direktur : Indrayana Direktur : Kaneyoshi Morita Direktur : Takao Okabe Direktur : Yenni Husodo Direktur : Chin Yuen Loke (merangkap Direktur Tidak Terafiliasi)
DEWAN KOMISARISPresiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Tan Hang Huat Komisaris : Seah Kheng Hong Conrad (merangkap Komisaris
Independen)
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan No. 36/2010. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-‐5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi Dan Komisaris Perseroan Dan Perusahaan Publik (“Peraturan Bapepam No. IX.I.6”).
Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 November 2010 dengan susunan sebagai berikut:
KOMITE AUDIT Ketua Komite Audit : Seah Kheng Hong Conrad Anggota Komite Audit : Denny Anggota Komite Audit : A. Bayu Purnama Irawan
Atas pembentukan Komite Audit tersebut telah diterbitkan Piagam Komite Audit (Audit Committtee Charter) yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2010. Oleh karenanya, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
96
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/L/V/2012 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tanggal 4 Mei 2012, Perseroan telah mengangkat Sdri. Sri Mulyana sebagai karyawan yang akan melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001-‐SK.Dir/XI/12 tanggal 6 November 2012 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Sdr. Simon Petrus Ketaren selaku Kepala Internal Audit dan membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk memperoleh izin-‐izin, sehubungan dengan kegiatan-‐kegiatan usaha Perseroan. Izin-‐izin yang telah habis masa berlakunya saat ini sedang diproses perpanjangannya oleh Perseroan dan kami tidak mellihat hambatan yang berarti bagi Perseroan untuk memperpanjang atau memperoleh ijin-‐ijin tersebut.
6. Perseroan telah memenuhi ketentuan-‐ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturanperundang-‐undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Perseroan telah memenuhi kewajiban perijinan, pemberitahuan, atau persetujuan terkaitrencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran DasarPerseroan, maupun persetujuan pihak-‐pihak lain yang terkait dengan Perseroan.
8. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-‐perjanjian.Pembuatan dari setiap perjanjian-‐perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-‐ketentuanhukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan dari setiap perjanjian-‐perjanjianyang lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yangpenting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-‐perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-‐pihak didalamnya, serta pada tanggal PendapatHukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-‐kewajibannya yang telah jatuhtempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-‐perjanjian yang timbul karena suatupemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
Terhadap perjanjian jual beli gas dan listrik yang telah habis masa berlakunya, saat ini sedangdalam proses perpanjangan oleh Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Direksi tanggal 25April 2013, sehingga tidak akan mengganggu jalannya produksi dan atau operasional Perseroan.
Penawaran Umum Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan denganperjanjian-‐perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.
9. Pemilikan dan penguasaan Perseroan atas harta kekayaannya, berupa tanah dan bangunan,peralatan, serta harta kekayaan lainnya yang kami anggap penting dan material adalah sah dandilindungi oleh dokumen pemilikan yang sah. Harta kekayaan Perseroan yang dapatdiasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi-‐asuransi untuk risiko-‐risiko yang penting. Bahwaharta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa.
97
Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Dan Penguasaan Sah Atas Tanah Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 20 Maret 2013, menyatakan bahwa Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-‐tanah untuk menjalankan kegiatan usahanya serta tidak terdapat pembebanan penjaminan dan tidak ada sengketa kepemilikan serta penyitaan atas tanah-‐tanah tersebut.
Perseroan telah menutup asuransi Property All Risk untuk melindungi aset milik Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan. Asuransi-‐asuransi tersebut ditutup pada sebuah perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Central Asia (ACA).
Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 20 Maret 2013, masih terdapat proses pengurusan asuransi terhadap aset-‐aset yang telah habis masa berlaku polisnya dan atau aset-‐aset lainnya termasuk terhadap aset-‐aset baru.
10. Perseroan memiliki 38 jenis produk roti yang diproduksi pada kantor pusat Perseroan dankantor cabang Perseroan yang terletak di Medan, Pasuruan, dan Semarang yang telah terdaftardi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan 63 jenis produk roti yang diproduksi padakantor pusat Perseroan dan kantor cabang Perseroan yang terletak di Medan, Pasuruan, danSemarang yang telah memiliki Sertifikat Halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kantor cabang Perseroan Palembang dan Makassar saat ini sedang dalam proses pengurusanPersetujuan Pendaftaran Produk Pangan pada BPOM RI dan Sertifikat Halal sesuai SuratKeterangan Direksi tanggal 28 Februari 2013;
Apabila Perseroan mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalamkeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00/05.1.2569 tentang Kriteriadan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, maka berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut diatas,Perseroan dapat dikenai sanksi administratif berupa :
a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara kegiatan;c. Pembekuan dan / atau pembatalan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan yang
bersangkutan;d. Penarikan produk pangan dari peredaran;e. Sanksi administrative lain sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku.
Selain sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas, apabila terjadi pelanggaran, Perseroan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 142 Undang-‐Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 142 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentang Pangan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pengurusan Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan pada BPOM RI dan Sertifikat Halal di pabrik Palembang dan Makassar tidak akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.
98
Perseroan sebagai perusahaan industri makanan telah menerapkan Sistem Analis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) yang merupakan standar manajemen keamanan pangan berupa Seritifikat Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang diterbitkan oleh M-‐BRIO HACCP Certification Body. Sesuai dengan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 25 April 2013, Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan untuk penerbitan sertifikasi M-‐BRIO HACCP Certification Body untuk periode tahun 2013, dan proses pengurusan ini tidak akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.
11. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku di bidangketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program-‐programjaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero); (ii) telah melakukanpelaporan di bidang ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memperoleh pengesahan atasPeraturan Perusahaan dan berlaku untuk seluruh pabrik milik Perseroan; (iv) Perseroan telahmemenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum yang berlaku di wilayah dimana kantorpusat, kantor cabang, dan kantor distribusi Perseroan berkedudukan sesuai denganKeputusan/Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2013.Hal ini dibuktikan dengan bukti slip gaji terendah karyawan dan pernyataan Direksi tentangpemenuhan upah minimum Perseroan. Perseroan juga telah memenuhi kewajibannya dalampengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yaitu dalam hal penyesuaian upah minimum sesuaidengan Surat Keterangan Direksi tanggal 25 April 2013; (v) Perseroan telah memiliki izin-‐izinkhusus di bidang ketenagakerjaan, antara lain izin mempekerjakan buruh/pekerja perempuanpada malam hari dan izin-‐izin penggunaan alat-‐alat dalam rangka produksi.
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Upah Minimum Direksi Perseroan tanggal 28 Februari2013, menyatakan Perseroan telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturanperundang-‐undangan di bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan Surat Keterangan DireksiPerseroan tanggal 28 Februari 2013, menyatakan Perseroan sedang dalam proses pengurusan: (i)pelaporan ketenagakerjaan atas Kantor Cabang Perseroan yang terletak di Palembang danKantor Distribusi Perseroan yang terletak di Lampung; (ii) Akta Pengawasan Ketenagakerjaanatas Kantor Cabang Perseroan yang terletak di Semarang, Palembang dan Makassar; (iii) Izin-‐izinkhusus di bidang ketenagakerjaan berupa Izin Kerja Malam bagi Tenaga Kerja Wanita atas KantorCabang Perseroan yang terletak di Semarang, Medan, Palembang dan Makassar.
12. Perseroan melaksanakan kewajiban-‐kewajibannya di bidang lingkungan hidup berdasarkanketentuan peraturan perundang-‐undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku di bidanglingkungan hidup, dengan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan UpayaPengendalian Lingkungan (UKL dan UPL) pada pabrik-‐pabrik tempat kantor pusat dan kantorcabang Perseroan berkedudukan. UKL dan UPL tersebut masih berlaku hingga tanggal PendapatHukum ini dikeluarkan.
Sesuai dengan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013: (I) Perseroan tidakmelakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)terhadap Kantor Blok C dan Kantor Blok U-‐32 dikarenakan Kantor Blok C dan Kantor Blok U-‐32 tidakdipergunakan sebagai pabrik melainkan sebagai tempat dan/atau gudang penyimpanan hasilproduksi Perseroan di Kantor Blok MM 2100, Kantor Blok W dan Kantor Blok U-‐33; (ii) Perseroansedang dalam proses pengurusan dokumen UKL-‐UPL atas Kantor Cabang Makassar.
Sehubungan dengan penyambungan air bersih dan air limbah di pabrik Palembang dan Makassar,Perseroan saat ini sedang dalam pengurusan, sebagaimana dinyatakan oleh Direksi Perseroan
99
melalui surat keterangan tanggal 25 April 2013. Pengurusan penyambungan air bersih dan air limbah di pabrik Palembang dan Makassar tidak akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.
13. Perseroan melakukan Technical Royalty Agreement atau Perjanjian Teknis (selanjutnya disebutsebagai “Perjanjian Teknis”) dengan Shikishima Baking Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai“SBC”), dan Nishoo Iwai Corporation (sekarang bernama Sojitz Corporation selanjutnya disebutsebagai “Sojitz”), pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 1995, dimana SBCmenyetujui untuk menyediakan pengarahan teknik, pengetahuan dan pelatihan dalam halproduksi roti dan Sojitz bertindak sebagai penengah antara keduanya. Perjanjian tersebutberakhir pada tahun 2000 dan telah diperpanjang beberapa kali pada tanggal 26 April 2011 danberlaku hingga 31 Desember 2016. Berdasarkan Perjanjian Teknis tersebut, Perseroanmenyetujui untuk membayar biaya royalti (untuk tiap periode akuntansi) berdasarkanpersentase tertentu dari penjualan bersih.
Perjanjian Teknis tersebut termasuk dalam Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajibanpengumuman dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf c ayat (1) PeraturanBapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
14. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana telah diubah duakali dan terakhir dengan Akta Perubahan Kedua Atas Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 19Juli 2011 Pada tanggal 19 Juli 2011 No. 10 tanggal 11 Desember 2012 yang ketiganya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, Perseroanmemperoleh fasilitas dana talangan dari PT Bank Central Asia Tbk (“Bank BCA”) dengan pagupinjaman sebesar Rp 100.000.000.000,-‐ (seratus miliar Rupiah) dan pada tanggal 2 November2011 fasilitas tersebut dikonversi menjadi fasilitas kredit investasi untuk membiayaipembangunan pabrik baru dengan pagu pinjaman sebesar Rp 280.000.000.000,-‐ (dua ratusdelapan puluh miliar Rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Perseroanmemperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Bank BCA dengan pagu pinjaman sebesarRp 220.000.000.000,-‐ (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) untuk membiayai pembangunanpabrik baru.
Sehubungan dengan hak first right of refusal dari Bank BCA sebagaimana di atur Akta PerjanjianKredit No. 18 tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan:(i) Akta PerubahanPertama Atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 November 2011; (ii) Akta Perubahan Kedua AtasPerjanjian Kredit No. 10 tanggal 11 Desember 2012 yang ketiganya dibuat dihadapan VeronicaSandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dariBank BCA terkait dengan penerbitan Obligasi sesuai Surat No. 10121/GBK/2013 tanggal 19Maret 2013.
15. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanserta atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Negeri dimana kantor pusat Perseroanberkedudukan dan kantor cabang Perseroan berkedudukan, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri dimana kantor pusat Perseroan berkedudukan dan kantor cabangPerseroan berkedudukan, Pengadilan Tata Usaha Negara dimana kantor pusat Perseroanberkedudukan dan kantor cabang Perseroan berkedudukan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dimana kantor pusat Perseroan berkedudukan dan kantor cabang Perseroanberkedudukan, dan Pengadilan Pajak di Departemen Keuangan, Perseroan, Dewan Komisarisdan Direksi tidak terlibat perkara-‐perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapanperadilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di
100
Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan.
16. Atas dasar pemeriksaan kami di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dimanakantor pusat dan kantor cabang Perseroan berkedudukan, Perseroan tidak terdaftar sebagaitermohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Undang-‐Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan UUPT.
Perseroan juga tidak terdaftar sebagai tergugat atau termohon dalam perkara perdata ataupidana di Pengadilan Negeri dimana kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berkedudukan.Namun demikian, saat ini Perseroan tengah menghadapi penyidikan dugaan tindak pidanamemproduksi dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundang-‐undangan, menawarkan, mempromosikan,mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah-‐olah barangtersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentangPerlindungan Konsumen dan Pasal 142, 144 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentangPangan. Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap jalannyausaha dan/atau tidak secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan.Perseroan juga tidak menerima somasi yang berdampak terhadap kelangsungan usahaPerseroan.
17. Berdasarkan Surat Pernyataan Mengenai Rencana Penggunaan Dana Direksi Perseroan tanggal29 April 2013, Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasilPenawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum PemegangSaham dan melaporkan kepada BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-‐27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang LaporanRealisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam No. X.K.4”).
18. Berdasarkan Surat Penyataan Mengenai Rencana Penggunaan Dana Direksi Perseroan tanggal29 April 2013, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-‐biayaemisi akan digunakan untuk:
1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasukpembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-‐pabrik baru) dengantujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-‐daerahlain di Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
a. Lokasi : Purwakarta Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-‐mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make
up, oven, packaging, serta mesin-‐mesin pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 50%.
101
b. Lokasi : Cikande Aset yang akan dibeli : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru Spesifikasi mesin : Mesin-‐mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make
up, oven, packaging, serta mesin-‐mesin pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 50%
2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidakterafiliasi), dengan rincian keterangan mengenai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
Jumlah pokok : Rp. 280.000.000.000,-‐ Tingkat bunga : 8,25% per tahun. Jangka waktu : 6 tahun sejak tanggal penarikan dana pertama kali. Jatuh tempo : 2 November 2017.
Pada saat ini Perseroan sedang dalam proses mencari pemasok untuk pembelian aset-‐aset tersebut diatas, oleh karenanya belum dapat memastikan apakah terdapat hubungan afiliasi atau tidak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1.
Penggunaan dana untuk membangun pabrik-‐pabrik baru termasuk kategori Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a Angka 6) Peraturan Bapepam No. IX.E.2.
Perluasan usaha dan pembangunan pabrik-‐pabrik baru dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi, merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a Angka 6) Peraturan Bapepam No. IX.E.2, dengan demikian Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan diatas merupakan transaksi material dan/atau yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Perseroan wajib memenuhi ketentuan-‐ketentuan tersebut.
102
19. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroantelah membuat dan menandatangani secara sah Perjanjian-‐Perjanjian Penerbitan Obligasi 2013dan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana disebutkan dalam Angka 7 huruf a. di atas telahsesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI. C.4 tentang Ketentuan Umum danKontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
20. Perseroan telah menjadi Perusahaan Publik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalpenawaran umum perdana, tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar, dan rencanapenawaran umum obligasi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan merupakan penerbitan efekyang bersifat utang, dengan demikian sesuai Peraturan IX.A.15.
21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek danWaliamanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
22. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaankami.
Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.
Hormat kami, Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices
Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn STTD Nomor: 541/PM/STTD-‐KH/2004
Anggota HKHPM Nomor: 200815
Tembusan:
1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan;2. Yth. PT Bursa Efek Indonesia;3. Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT BCA Sekuritas.
103
xiv
Halaman ini sengaja dikosongkan
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORANKEUANGAN PERSEROAN
105
Halaman ini sengaja dikosongkan
SURAT PERNYATAAN DI REKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS IAPORAN KEUANGANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (DIAUD|T)
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk ("Perseroan")
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
7, Nama
Alamat Kantor
Alamat Domisili
Nomor TeleponJabatan
: Wendy Sui Cheng Yap
: Kasawan lndustri MM2100,Jl. Selayar Blok A9
Cibitung Bekasi Jawa Barat 17520: Apartemen Four Season RT 007/RW 03Kel.Setia budi, Jakarta Selatan
: (021) 8935088: Presiden Direktur Perseroan
2. Nama : Yenni Husodo
Alamat Kantor : Kasawan lndustri MM2100,
.A. Jl. Selayar Blok A9
Cibitung Bekasi Jawa Barat 17520Alamat Domisili : Jl. Pemuda TBS Blok C.2 No.10
RT 004/RW 009 Kel.Jati,Kec. Pulo Gadung, Jakarta
NomorTelepon : (021) 8935088Jabatan : Direktur Perseroan
Dalam hal ini bertindak bersama-sama untuk dan atas namaPerseroan, berkedudukan di Cibitung, Bekasi, Kasawan lndustriMM2100, Jl. Selayar Blok 49, Cibitung, Jawa Barat dengan inimenyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajianLaporan Keuangan Perseroan tahunan yang berakhir pada tanggal 31Desember 2012 dan20lL;
2. Bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disusun dan disajikansesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, peraturan BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) danBursa, serta pedoman penyajian dan pengungkapan LaporanKeuangan emiten atau perusahaan publik yang dikeluarkan olehBAPEPAM-LK dan Bursa;
3. a. Bahwa semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaantelah dimuat secara lengkap dan benar;
b.Bahwa Laporan Keuangan Perseroan tidak mengandung informasiatau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkaninformasi atau fakta material;
4. Bahwa kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internaldalam Perseroan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta,?J+ April 2013
Wendv Sui Cheng YapPresiden Direktur/
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
CONCERNING THE RESPONSIB'LIrY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FORTHE YEARS ENDED
DECEMBER 37,2072 AND 2077 (AUDiTED)PT NIPPON INDOSARI CORPINDOTbk ("Compony')
We, the undersigned:
7. Nome
Office Address
Domicile Address
Telephone
Position
2. Nome
Office Address
Domicile Address
TelephonePosition
: Wendy Sui Cheng Yop
: Kosowon lndustri MM270011. Seloyor Blok A9Cibitung Bekosi lowo Borot 77520
.'Apartemen Four Season RT 07/RW 03Kel.Setia budi Jaka rta Selata n
: (021) 8935088: President Direaor of the Compony
: Yenni Husodo
: Kosowon lndustri MM270011. Seloyor Blok A9Cibitung Bekosi Jowo Borot 1-7520
: Jl. Pemudo TBS Blok C.2 No.70Rt.004/ RW 009 Kel. JotiKec. Pulo Godung, Jokorto
: (021) 893s088: Director of the Company
ln this motter octing jointly for ond on beholf of the Compony hovingits domiciled in Cibitung, Bekosi, Kosowon lndustri MM2100, Jl.
S.eloyor Blok 49, Cibitung, Jowo Borot, hereinofter declore os follows
7. That we ore responsible for the preporotion ond presentotionof the Compony's Finonciol Stotement for the yeors endedDecember 31, 2012 ond 2011;
2. That the Finonciol Stotement of the Company is prepored andpresented in occordonce with the generol occepted occountingprinciples, The Copitol Morket Supervisory Agency ond StockExchonge Regulotions, ond guidelines for Finoncial Stotementpresentotions ond disclosures for public listed componies issuedby BAPEPAM-LK ond Stock Exchonges;
3. o. Thot oll informotion in the Finonciol Stotement of theCompany ore complete ond correct;
b. Thot the Finonciol Stotements of the Compony does notcontoin incorrect inlormotion ond mdterial foct, ond doesnot omit ony informotion or moteriol foct;
4. Thot we ore responsible for the internol control system in theCompany.
The obove stotement is mode truthfully.
karta,Apiil 24, 2Ol3
Yenni HusodoDirektu r/
President Director DirectoPT.NipponlndosariCorpindo,Tbk Jl.SelayarBlok49KawasanIndustriMM2l00,DesaMekarwangi,CikarangBarat,Bekasi,JawaBaratlT520
Telp.(021)89983876,89844953 Fax.(021)89844955Website:www,sariroti.com
l!!Ll-r!!
,lq
ZEnrust *YouNc Purwantono, Suherman & Surja
Laporan Auditor lndependen
Laporan No. RPC-39021 PSSI 2073
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan DireksiPT Nippon lndosari Corpindo Tbk
Kami telah mengaudit laporan posisi keuanganPT Nippon lndosari Corpindo Tbk ("Perusahaan")tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, sertalaporan laba rugi komprehensif, laporan perubahanekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhirpada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuanganadalah tanggung jawab manajemen Perusahaan.Tanggung jawab kami terletak pada pernyataanpendapat atas laporan keuangan berdasarkan auditkami.
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditingyang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia.Standar tersebut mengharuskan kami merencanakandan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinanmemadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah sajimaterial. Suatu audit meliputi pemeriksaan. atas dasarpengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlahdan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit jugameliputi penilaian atas prinsip akuntansi yangdigunakan dan estimasi signifikan yang dibuat olehmanajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporankeuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa auditkami memberikan dasar memadai untuk menyatakanpendapat.
lndonesia Stock Exchange BuildingTourer 2, 7th FloorJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5289 5000fax: -62 2L 5289 47OOwww.ey com/id
The original report included herein is in lndonesian language.
lndependent Auditors' Report
R eport No. R PC'3902 /PSS/ZO 1 3
The Stockholders, Boards of Commissioners andDirectorsPT Nippon lndosari Corpindo Tbk
We have audited fhe statements of financial positionof PT Nippon lndosari Corpindo Tbk (the "Company")as of December 37, 2012,2O11 and 2O1O, and therelated staternents of comprehensive income,changes in equity and cash flows for the years thenended. fhese financial statements are theresponsibility of the Company's management. Ourresponsibility is to express an opinion on fhesefinancial staternents based on our audits.
We conducted our audits in accordance with auditingstandards estab/lshed by the lndonesian lnstitute ofCertified Public Accountants. fhose standards requirethat we plan and perform the audit to obtainreasonab/e assurance about whether the financialstatements are free of material misstatement. Anaudit includes examining, on a test basis, eyidencesupporting the amounts and disclosures in thefinanciat sfatements. An audit also includes assessinglthe accountinq principles used and significantestimates made by management, as well asevaluating the overall financial sfatementpresentation. We believe that our audits provide areasonable basis for our opinion.
P!rwantono, Suherman & SurjaRegistered Public Accountants K[1K i'.]o 131/KNI 1/20i0A m:mber firm of Ernst & Young Glabal Limited
lllllllllllllllllrrrr
lltt
108
iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr
" zEnrusr&youNc
Laporan Auditor lndependen (lanjutan)
Laporan No. RPC-3902lPSSl2013 (lanjutan)
Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kamisebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua halyang material, posisi keuangan PT Nippon lndosariCorpindo Tbk tanggal 31 Desember 2012,2011 dan2010, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yangberakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan di lndonesia.
Kami telah menerbitkan Laporan Auditor lndependenNo. RPC-3205/PSS/2013 tanggal 6 Februari 2013 ataslaporan posisi keuangan PT Nippon lndosari CorpindoTbk tanggal 31 Desember 2OL2,ZOLL dan 2010, sertalaporan laba rugi komprehensif , laporan perubahanekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhirpada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan denganrencana penawaran umum obligasi Perusahaan sepertidiungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan,Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangantersebut diatas untuk mencakup perubahan dan/ataupenambahan pengungkapan pada laporan keuangan.
The original report included herein is in lndonesian language.
lndependent Auditors' Report (continued)
Report No. RPC-3902/PSS/201 3 (continued)
ln our opinion, the financial statements referred toabove present fairly, in all material respects, thefinancial position of PT Nippon lndosari Corpindo Tbkas of December 31, 2012, 2O11 and 2010, and theresu/ts of its operations and its cash flows for theyears then ended in conformity with lndonesianF i na nci a I Accou nti nq Sfandards.
We have previously rssued lndependent Auditors'Report No. RPC-3205/PSS/2O13 datedFebruary 6, 2073 on the sfatemenfs of financialposition of PT Nippon lndosari Corpindo Tbk as ofDecember 31, 2012, 2O71 and 2O7O, and the relatedstatements of comprehensive income, changes inequity and cash f/ows for the years then ended. lnrelation with the Company's plan to offer bonds to thepublic as disc/osed in Nofe 36 to the financialstatemenfs, the Company reissued ifs financialstatemenfs to include revision and/or additionaldisc/osures in the financial statemenfs.
The accompanying linancial statements are not intended to presentthe financial position, results of operations and cash llows inaccordance with accounting principles and practices generallyaccepted in countries and jurisdictions other than lndonesia. Thestandards, procedures and practices applied to audit such financialstatements are those generally accepted and applied in lndonesia.
Purwantono, Suherman & Surja
Feniwati Chendana, CPARegistrasiAkuntan Publik No. AP.0694lPublic Accountant Registration No. AP.0694
24 April 2Ot3l April 24, 2073
109
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkLAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkSTATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)
Catatan/ Notes 2012 2011 2010
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 2b,2j,4,31 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 Cash and cash equivalents Piutang usaha 2j,5,31 Trade receivables
Pihak ketiga 133.480.005.931 101.501.209.883 73.792.955.578 Third parties Pihak berelasi 2k,28 2.723.400.542 1.886.686.454 1.848.684.827 Related party Piutang lain-lain pihak ketiga 2j,31 421.608.083 262.603.539 - Other third party receivablesPersediaan 2c,6 22.598.712.855 16.305.869.407 9.602.287.926 Inventories Biaya dibayar dimuka 2d,7 4.312.875.374 2.891.390.294 335.481.876 Prepaid expenses Pajak dibayar dimuka 2h,15a 14.110.226.836 12.645.442.465 2.273.816.569 Prepaid taxesUang muka 4.299.564.922 6.383.688.610 4.455.099.046 Advances
TOTAL ASET LANCAR 219.818.034.145 190.274.251.538 213.030.020.197 TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETSAset tetap 2e,2f,8 893.898.142.271 546.098.568.681 345.865.687.828 Fixed assets
2b,2j,9, Deposito jaminan 29c,29e,31 11.213.320.997 8.774.420.148 6.410.058.069 Guarantee deposits Aset takberwujud 2f,2p,10 1.426.300.220 1.878.008.379 - Intangible assets Aset keuangan tidak lancar lainnya 2j,11,31 1.954.286.254 1.103.771.236 796.908.031 Other non-current financial assetsAset non-keuangan tidak Other non-current
lancar lainnya 12 76.634.597.336 11.007.898.518 2.162.667.701 non-financial assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 985.126.647.078 568.862.666.962 355.235.321.629 TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET 1.204.944.681.223 759.136.918.500 568.265.341.826 TOTAL ASSETS
110
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkLAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkSTATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)
Catatan/ Notes 2012 2011 2010
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang usaha 2j,13,31 Trade payables Pihak ketiga 59.450.463.974 47.816.645.361 19.163.747.303 Third parties Pihak berelasi 2k,28 19.582.888.186 17.736.833.011 8.182.605.840 Related parties Utang lain-lain 2j,14,31 86.024.594.555 65.876.802.143 36.795.135.335 Other payables Utang pajak 2h,15b 6.775.419.619 6.454.184.728 15.604.637.383 Taxes payable
2j,2k,16, Beban akrual 28,31 17.142.497.535 10.303.026.712 12.860.937.645 Accrued expenses Utang bank jangka panjang
yang jatuh tempo dalam waktu Current maturities of long-term satu tahun 2j,18,31 6.072.955.763 - - bank loansLiabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee benefits
pendek 2i,17 406.748.140 21.626.000 32.058.500 liability
TOTAL LIABILITAS TOTAL CURRENTJANGKA PENDEK 195.455.567.772 148.209.117.955 92.639.122.006 LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESJaminan pelanggan 2j,29c,31 12.641.292.315 8.819.229.298 6.107.613.361 Customers’ deposits Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh Long-term bank loans - net of tempo dalam waktu satu tahun 2j,18,31 296.844.192.237 33.071.521.262 - current maturities Liabilitas pajak tangguhan - neto 2h,15g 16.341.933.308 10.989.153.322 7.948.815.578 Deferred tax liability - netLiabilitas imbalan kerja jangka Long-term employee benefits
panjang 2i,19 17.054.098.041 11.606.713.877 6.117.360.043 liability
TOTAL LIABILITAS JANGKA TOTAL NON-CURRENTPANJANG 342.881.515.901 64.486.617.759 20.173.788.982 LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS 538.337.083.673 212.695.735.714 112.812.910.988 TOTAL LIABILITIES
EKUITAS EQUITY Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp100 par value Rp100 per saham per share Modal dasar - 3.440.000.000 saham Authorized - 3,440,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid -
penuh - 1.012.360.000 saham 20 101.236.000.000 101.236.000.000 101.236.000.000 1,012,360,000 shares
Tambahan modal disetor - neto 21 173.001.428.035 173.001.428.035 173.001.428.035 Additional paid-in capital - net
Saldo laba - belum ditentukan Retained earnings -penggunaannya 392.370.169.515 272.203.754.751 181.215.002.803 unappropriated
TOTAL EKUITAS 666.607.597.550 546.441.182.786 455.452.430.838 TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.204.944.681.223 759.136.918.500 568.265.341.826 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
111
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkLAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkSTATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)
Catatan/ Notes 2012 2011 2010
PENJUALAN NETO 2g,2k,23,28 1.190.825.893.340 813.342.078.952 612.192.357.641 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN 2g,2k,24,28 634.412.985.295 433.938.241.819 323.167.484.228 COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO 556.412.908.045 379.403.837.133 289.024.873.413 GROSS PROFIT
Beban usaha 2g,25 (370.258.127.976) (232.917.644.587) (163.333.078.937) Operating expensesPendapatan operasi lainnya 2g,26 13.526.100.737 10.143.298.576 10.276.233.341 Other operating incomeBeban operasi lainnya 2g,27 (277.561.322) (3.402.636.391) (310.122.795) Other operating expenses
LABA USAHA 199.403.319.484 153.226.854.731 135.657.905.022 INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan 2g,4 389.661.277 1.721.179.555 4.079.913.333 Finance incomeBiaya keuangan 2g,18 - - (5.071.844.926) Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE PENGHASILAN 199.792.980.761 154.948.034.286 134.665.973.429 INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2h,15d 50.643.432.736 39.015.501.244 34.890.849.054 INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN 149.149.548.025 115.932.533.042 99.775.124.375 INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN OTHER COMPREHENSIVEKOMPREHENSIF LAIN - - - INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVETAHUN BERJALAN 149.149.548.025 115.932.533.042 99.775.124.375 INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM 2n 147,33 114,52 106,38 EARNINGS PER SHARE
112
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkSTATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)
Modal saham ditempatkan Saldo laba - dan disetor Tambahan belum ditentukan
penuh/ modal disetor - penggunaannya / Total Issued and neto/ Retained ekuitas/
Catatan/ fully paid Additional paid- earnings - TotalNotes capital stock in capital - net unappropriated equity
Saldo, 31 Desember 2009 86.050.600.000 349.534.267 81.439.878.428 167.840.012.695 Balance, December 31, 2009
Penambahan modal saham Additional capital stock from melalui Penawaran Initial Public Offering
Umum Perdana (IPO) 20,21 15.185.400.000 178.428.450.000 - 193.613.850.000 (IPO)
Biaya penerbitan saham 21 - (5.776.556.232) - (5.776.556.232) Stock issuance costs
Total laba komprehensif untuk Total comprehensive incometahun berjalan - - 99.775.124.375 99.775.124.375 for the year
Saldo, 31 Desember 2010 101.236.000.000 173.001.428.035 181.215.002.803 455.452.430.838 Balance, December 31, 2010
Total laba komprehensif untuk Total comprehensive incometahun berjalan - - 115.932.533.042 115.932.533.042 for the year
Dividen 20 - - (24.943.781.094) (24.943.781.094) Dividend
Saldo, 31 Desember 2011 101.236.000.000 173.001.428.035 272.203.754.751 546.441.182.786 Balance, December 31, 2011
Total laba komprehensif untuk Total comprehensive incometahun berjalan - - 149.149.548.025 149.149.548.025 for the year
Dividen 20 - - (28.983.133.261) (28.983.133.261) Dividend
Saldo, 31 Desember 2012 101.236.000.000 173.001.428.035 392.370.169.515 666.607.597.550 Balance, December 31, 2012
113
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkLAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkSTATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)
Catatan/ Notes 2012 2011 2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERASI OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 1.173.402.656.222 796.101.771.127 596.590.101.410 Collections from customersPenerimaan dari pendapatan Cash received from interest bunga 389.661.277 1.721.179.555 4.079.913.333 income Pembayaran kepada pemasok Payments to suppliers and dan kontraktor (452.947.710.565) (280.982.126.088) (321.095.749.582) contractors Pembayaran untuk beban Payments for operational operasional (385.243.141.309) (260.960.498.446) (113.583.928.948) expensesPembayaran untuk gaji dan Payments of salaries and imbalan kerja karyawan (93.272.545.990) (54.487.230.120) (33.458.264.517) employee benefitsPembayaran pajak penghasilan (42.483.323.209) (45.458.674.270) (31.063.427.202) Payments of income taxes Pembayaran royalti (10.297.053.613) (7.503.211.021) (6.090.820.998) Payments of royalty
Kas neto diperoleh dari Net cash provided byaktivitas operasi 189.548.542.813 148.431.210.737 95.377.823.496 operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Penerimaan dari penjualan Proceeds from sale of aset tetap 8 24.877.388 20.882.409 1.345.273.228 fixed assetsPerolehan aset tetap (352.773.992.131) (217.674.494.859) (135.388.412.922) Acquisitions of fixed assetsPembayaran uang muka Payments of advances for pembelian aset tetap (76.634.597.336) (10.265.534.203) - purchase of fixed assetsPerolehan aset takberwujud (679.411.674) - - Acquisitions of intangible assetsPenebusan deposito berjangka Redemption of
yang dibatasi penggunaannya - - 13.018.150.400 restricted time deposits
Kas neto digunakan untuk Net cash used in investingaktivitas investasi (430.063.123.753) (227.919.146.653) (121.024.989.294) activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES Penerimaan dari pinjaman bank Proceeds of long-term jangka panjang 269.456.048.599 33.039.417.684 - bank loansPembayaran dividen 20 (28.983.133.261) (24.943.781.094) - Dividend payment Pembayaran beban bunga (10.855.305.418) (869.362.972) (5.071.844.926) Payments of interest expense Perolehan dari IPO setelah Proceeds from IPO, dikurangi biaya penerbitan net of stock saham 1b,21 - - 187.837.293.768 issuance costs Pembayaran pinjaman bank Payments of long-term
jangka panjang - - (93.750.000.000) bank loans
Kas neto diperoleh dari Net cash provided by aktivitas pendanaan 229.617.609.920 7.226.273.618 89.015.448.842 financing activities
NET EFFECT OF CHANGES PENGARUH NETO IN EXCHANGE RATESPERUBAHAN KURS PADA ON CASH AND CASHKAS DAN SETARA KAS 371.249.736 (62.671.191) (591.886.281) EQUIVALENTS
NET INCREASE KENAIKAN (PENURUNAN) NETO (DECREASE) IN CASH AND KAS DAN SETARA KAS (10.525.721.284) (72.324.333.489) 62.776.396.763 CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTS AT AWAL TAHUN 4 48.397.360.886 120.721.694.375 57.945.297.612 BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS EQUIVALENTSAKHIR TAHUN 4 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 AT END OF YEAR
Informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 33.
Information on non-cash activities is presented in Note 33.
114
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
1. UMUM 1. GENERAL
a. Pendirian Perusahaan a. Establishment of the Company
PT Nippon Indosari Corpindo (“Perusahaan”)didirikan dalam kerangka Undang-undangPenanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967,yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970, berdasarkan aktanotaris No. 11 tanggal 8 Maret 1995 dariBenny Kristianto, S.H. Akta pendirianPerusahaan telah disahkan oleh MenteriKehakiman dalam Surat KeputusanNo. C2-6209 HT.01.01.TH.95 tanggal18 Mei 1995 dan diumumkan dalamTambahan No. 9729 dari Berita NegaraRepublik Indonesia No. 94 tanggal24 November 1995.
PT Nippon Indosari Corpindo (the “Company”)was established within the framework of theForeign Investment Law No. 1 of 1967, asamended by Law No. 11 of 1970, based onnotarial deed No. 11 dated March 8, 1995 ofBenny Kristianto, S.H. The deed ofestablishment was approved by the Ministry ofJustice in its decision letter No. C2-6209 HT.01.01.TH.95 dated May 18, 1995 and was published inSupplement No. 9729 of State Gazette No. 94dated November 24, 1995.
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalamibeberapa kali perubahan, yang terakhirberdasarkan akta notaris No. 48 tanggal19 April 2012 dari F.X. Budi Santoso Isbandi,S.H., mengenai perubahan tempat kedudukanPerusahaan dari sebelumnya Cikarang -Bekasi menjadi berkedudukan di Cibitung -Bekasi. Perubahan ini telah dicatat dalamdatabase Sistem Administrasi Badan HukumDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan surat No. AHU-30282.A.H.01.02tanggal 6 Juni 2012.
The Company’s articles of association has been amended from time to time, the latest amendment of which was notarized under deed No. 48 dated April 19, 2012 of F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., concerning the change of the Company's domicile from Cikarang - Bekasi to become Cibitung - Bekasi. The amendment has been recorded in the database of the Administration System of the Law and Human Rights Department based on letter No. AHU-30282.A.H.01.02 dated June 6, 2012.
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarPerusahaan, ruang lingkup usaha utamaPerusahaan yang sedang dijalankan adalah dibidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti.Kantor pusat Perusahaan berkedudukan diKawasan Industri MM2100 Cibitung - Bekasi.Pabrik Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:
In accordance with Article 3 of its articles of association, the Company is currently engaged in the manufacture, sale and distribution of bread. The Company’s head office is located at MM2100 industrial estate Cibitung - Bekasi. The Company’s production plants consist of the following:
Kapasitas (ptg/hari)/ Mulai Beroperasi/ Lokasi/Location Capacity (pcs/day) Start of Operations
Cikarang Blok U/Block U 650.617 Desember/December 2008
Cikarang Blok W/Block W 455.088 September 1996
Cibitung MM2100 441.504 Januari/January 2012
Pasuruan 702.691 November 2005
Semarang 362.854 Februari/February 2011
Medan 313.179 April 2011
Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1996.
The Company started its commercial operations in 1996.
115
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
a. Pendirian Perusahaan (lanjutan) a. Establishment of the Company (continued)
Perusahaan tidak mempunyai entitas induk oleh karena tidak ada pemegang saham Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan efektif atau hak suara diatas 50%.
The Company does not have a parent entity since none of the Company’s stockholders has effective ownership or voting rights above 50%.
Laporan keuangan ini diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 April 2013.
The accompanying financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on April 24, 2013.
b. Penawaran Umum Efek Perusahaan
Berdasarkan Surat Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-5479/BL/2010 tanggal 18 Juni 2010,Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalamrangka Penawaran Umum Perdana151.854.000 lembar saham dengan nilainominal sebesar Rp100 per lembar sahamdengan harga penawaran sebesar Rp1.275per saham telah dinyatakan efektif. Padatanggal 28 Juni 2010, Perusahaanmencatatkan seluruh sahamnya di Bursa EfekIndonesia.
b. Company’s Public Offering
Based on the letter No. S-5479/BL/2010 dated June 18, 2010 of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Company’s Registration Statement on its Initial Public Offering of 151,854,000 shares with nominal value of Rp100 per share at Rp1,275 per share was declared effective. On June 28, 2010, the Company listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange.
c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Auditdan Karyawan
c. Boards of Commissioners and Directors,Audit Committee and Employees
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut:
The composition of the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Komisaris Benny Setiawan Santoso President Commissioner
Komisaris Tan Hang Huat CommissionerKomisaris (Independen) Seah Kheng Hong Conrad Commissioner (Independent)
Direksi Board of Directors Presiden Direktur Wendy Sui Cheng Yap President Director Direktur Indrayana Director Direktur Kaneyoshi Morita Director Direktur Takao Okabe Director Direktur Yenni Husodo Director
Direktur (Tidak Terafiliasi) Chin Yuen Loke Director (Not Affiliated)
Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
The composition of the Company’s Audit Committee as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:
Ketua Seah Kheng Hong Conrad Chairman Anggota Denny Member
Anggota A. Bayu Purnama Irawan Member
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki 1.031, 490 dan 426 karyawan tetap (tidak diaudit).
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company had 1,031, 490 and 426 permanent employees, respectively, (unaudited).
116
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan a. Basis of Preparation of the FinancialStatements
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (‘’DSAK’’) serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Perusahaan menerapkan Pernyataan-pernyataan Standar Akuntasi Keuangan tertentu yang baru atau telah direvisi dan diterbitkan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.
The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by BAPEPAM-LK. As disclosed further in the relevant succeeding notes, the Company implemented certain Statements of Financial Accounting Standards, which are either new or amended and published, applied effective January 1, 2012, either prospectively or retrospectively.
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”.
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) No. 1 (Revised 2009), “Presentation of Financial Statements”.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kecuali untuk pengaruh atas penerapan beberapa PSAK baru atau revisian efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti diungkapkan pada catatan ini.
The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Company’s financial statements for the years ended December 31, 2011 and 2010 except for the effects of adoption of several new and amended PSAKs effective January 1, 2012, as disclosed in this note.
Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, dengan menggunakan dasar pengukuran biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
Except for the statements of cash flows, the financial statements have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.
117
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan(lanjutan)
a. Basis of Preparation of the FinancialStatements (continued)
Laporan arus kas, menyajikan penerimaan danpengeluaran kas dan bank yangdiklasifikasikan menjadi aktivitas operasi,investasi dan pendanaan. Arus kas dariaktivitas operasi disajikan denganmenggunakan metode langsung.
The statements of cash flows present cashreceipts and payments classified intooperating, investing and financing activities.Cash flows from operating activities arepresented using the direct method.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalamlaporan keuangan adalah rupiah, yang jugamerupakan mata uang fungsional Perusahaan.
The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Company.
b. Setara Kas b. Cash Equivalents
Deposito berjangka dengan masa jatuh tempotiga bulan atau kurang dari tanggalpenempatannya dan tidak digunakan sebagaijaminan atau yang tidak dibatasipenggunaannya sehingga dapat segeradijadikan kas dalam jumlah yang telahdiketahui dengan risiko perubahan nilai yangtidak signifikan diklasifikasikan sebagai “SetaraKas”.
Time deposits with maturities of three monthsor less at the time of placement and notpledged as collateral or restricted as to use,and, therefore, readily convertible to knownamount of cash and subject to insignificant riskof changes in value are classified as “CashEquivalents”.
Uang jaminan yang diterima dari pelangganyang dibatasi penggunaannya danditempatkan pada deposito berjangka disajikansebagai “Deposito Jaminan” pada bagian "AsetTidak Lancar”.
Guarantees received from customers which are restricted and placed in time deposits are presented as “Guarantee Deposits” under “Non-current Assets”.
c. Persediaan c. Inventories
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yanglebih rendah antara nilai perolehan atau nilairealisasi neto. Nilai perolehan ditentukandengan menggunakan metode rata-ratabergerak. Nilai realisasi neto adalah estimasiharga penjualan dalam kegiatan usaha normalsetelah dikurangi estimasi biaya penyelesaiandan estimasi biaya yang diperlukan untukmelaksanakan penjualan.
Inventories are stated at the lower of cost ornet realizable value. Cost is determined usingthe moving average method. Net realizablevalue is the estimated selling price in theordinary course of business, less theestimated cost of completion and theestimated cost necessary to make the sale.
Cadangan atas penurunan nilai persediaanditetapkan untuk menurunkan nilai tercatatpersediaan ke nilai realisasi netonya.
Allowance for inventory losses is provided to reduce the carrying values of inventories to their net realizable values.
d. Biaya dibayar dimuka d. Prepaid Expenses
Biaya dibayar di muka diamortisasi selamamasa manfaat dengan menggunakan metodegaris lurus.
Prepaid expenses are amortized over theperiods benefited using the straight-linemethod.
118
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
e. Aset Tetap e. Fixed Assets
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan mengadopsi secara prospektif PSAK No. 16 (Revisi 2011), “ Aset Tetap”.
Effective January 1, 2012, the Company has prospectively adopted PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed Assets”.
ISAK No. 25, “Hak Atas Tanah“, yang merupakan interpretasi dari PSAK No. 16 (Revisi 2011) menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) yang dikeluarkan pada saat tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi. Sementara itu, biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut diatas diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.
ISAK No. 25, “Land Rights”, which is an interpretation of PSAK No. 16 (Revised 2011), prescribes that the costs incurred in order to acquire legal rights over land in form of “Hak Guna Usaha” (HGU), “Hak Guna Bangunan” (HGB) and “Hak Pakai” (HP) upon initial acquisition of land be recognized as part of the acquisition cost of the land and are not amortized. Meanwhile, costs incurred in connection with the extension or renewal of the above rights are recognized as intangible asset and are amortized throughout the validity period of the rights or the economic useful life of the land, whichever is shorter.
Sehubungan dengan perubahan diatas, pada tanggal 1 Januari 2012 saldo beban tangguhan yang berasal dari biaya pengurusan legal hak atas tanah awal sebesar Rp815.585.000 direklasifikasi ke akun ”Aset Tetap” dan amortisasinya dihentikan.
In connection with the above changes, on January 1, 2012, deferred charges arising from the initial acquisition of legal rights over land amounting to Rp815,585,000 were reclassified to “Fixed Assets” and no longer amortized.
Selain yang telah dijelaskan diatas, penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.
Other than as described above, the adoption of PSAK No. 16 (Revised 2011) has no significant impact on the Company’s financial statements.
Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.
Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes: (a) purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of an item of fixed assets with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.
Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.
At the end of each reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by management and adjusted prospectively, if appropriate.
119
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
e. Aset Tetap (lanjutan) e. Fixed Assets (continued)
Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yangsignifikan dilakukan, biaya tersebut diakui kedalam nilai buku (carrying amount) aset tetapsebagai suatu penggantian jika memenuhikriteria pengakuan. Semua biayapemeliharaan dan perbaikan lainnya yangtidak memenuhi kriteria pengakuandibebankan langsung pada operasi berjalan.
When significant renewals and betterments areperformed, their costs are recognized in thecarrying amount of the fixed assets as areplacement if the recognition criteria aresatisfied. All other repairs and maintenancecosts that do not meet the recognition criteriaare charged directly to current operations.
Penyusutan dimulai saat aset tetap tersediauntuk digunakan dan dihitung denganmenggunakan metode garis lurus selamataksiran masa manfaat ekonomis aset sebagaiberikut:
Depreciation commences once the fixed assets are available for their intended use and is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:
Tahun/Years
Bangunan dan pengembangan 20 Buildings and improvements Mesin dan peralatan 25 Machinery and equipment Alat pengangkutan 5 Transportation equipment Perabot dan peralatan kantor 2 - 5 Furniture, fixtures and office equipment
Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen Perusahaan, sejak 1 Januari 2011, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat ekonomis mesin dan peralatan dari 15 tahun menjadi 25 tahun dan perabot dan peralatan kantor dari 5 tahun menjadi 2 sampai dengan 5 tahun. Perubahan taksiran masa manfaat ekonomis ini dilakukan setelah mempertimbangkan kapasitas, kondisi fisik dan semakin banyaknya variasi aset tetap yang dimiliki Perusahaan.
Based on the Company’s management review and assessment, starting January 1, 2011, the Company changed the estimated useful lives of its machinery and equipment from 15 years to become 25 years and furniture, fixtures and office equipment from 5 years to become 2 to 5 years. The change in the estimated useful lives was made after considering the capacity, physical condition and the increase in variation of the Company’s fixed assets.
Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.
Land is stated at cost and is not depreciated.
Aset tetap dalam pembangunanmencerminkan akumulasi biaya material dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembangunan aset. Biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan tersebut akan dialihkan ke akun aset tetap yang bersangkutan apabila telah selesai dan siap untuk digunakan.
Fixed assets under construction represent the accumulated cost of materials and other costs related to the assets under construction. The accumulated cost is reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction is completed and the constructed assets are ready for their intended use.
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.
An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is credited or charged to operations in the period the asset is derecognized.
120
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
f. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan f. Impairment of Non-financial Assets
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Perusahaan menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup (aset dari UPK).
The Company assesses at each end ofreporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, recoverable amount shall be estimated for the individual asset. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, the Company determines the recoverable amount of the Cash- Generating Unit (CGU) to which the asset belongs (the asset’s CGU).
Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi sebagai “rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.
An asset’s (either individual asset or CGU) recoverable amount is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in profit or loss as “impairment losses”. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.
Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga transaksi pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.
In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.
Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.
Impairment losses, if any, are recognized in profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.
Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.
An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized.
121
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
f. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan(lanjutan)
f. Impairment of Non-financial Assets(continued)
Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlahtercatat aset tidak melebihi jumlahterpulihkannya maupun jumlah tercatat, netosetelah penyusutan, seandainya tidak ada rugiyang telah diakui untuk aset tersebut padaperiode sebelumnya. Pembalikan rugipenurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelahpembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi,penyusutan aset tersebut disesuaikan diperiode mendatang untuk mengalokasikanjumlah tercatat aset yang direvisi, dikuranginilai sisanya, dengan dasar yang sistematisselama sisa umur manfaatnya.
The reversal is limited so that the carryingamount of the asset does not exceed itsrecoverable amount, nor exceeds the carryingamount that would have been determined, netof depreciation, had no impairment loss beenrecognized for the asset in prior periods.Reversal of an impairment loss is recognizedin profit or loss. After such a reversal isrecognized in profit or loss, the depreciationcharge on the said asset is adjusted in futureperiods to allocate the asset’s revised carryingamount, less any residual value, on asystematic basis over its remaining useful life.
g. Pengakuan Pendapatan dan Beban g. Revenue and Expense Recognition
Penjualan Barang Sale of Goods
Pendapatan dari penjualan diakui pada saatseluruh risiko dan manfaat yang signifikan atasbarang telah dipindahkan kepada pembeli,umumnya pada saat pengiriman barang sesuaipersyaratan penjualan.
Revenue from sale of goods is recognizedwhen the significant risks and rewards ofownership of the goods have been passed tothe buyer, usually on delivery of goods inaccordance with the terms of the sales.
Pendapatan/Beban Bunga Interest Income/Expense
Untuk semua instrumen keuangan yang diukurpada biaya perolehan diamortisasi,pendapatan atau biaya bunga dicatat denganmenggunakan metode Suku Bunga Efektif(SBE), yaitu suku bunga yang secara tepatmendiskontokan estimasi pembayaran ataupenerimaan kas di masa yang akan datangselama perkiraan umur dari instrumenkeuangan, atau jika lebih tepat, selama periodeyang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersihdari aset keuangan atau liabilitas keuangan.
For all financial instruments measured atamortized cost, interest income or expense isrecorded using the Effective Interest Rate(EIR), which is the rate that exactly discountsthe estimated future cash payments or receiptsover the expected life of the financialinstrument or a shorter period, whereappropriate, to the net carrying amount of thefinancial asset or liability.
Pengakuan Beban Expense Recognition
Beban diakui pada saat terjadinya. Expenses are recognized as incurred.
122
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
h. Pajak Penghasilan h. Income Tax
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmengadopsi PSAK No.46 (Revisi 2010), “PajakPenghasilan”.
Effective January 1, 2012, the Companyadopted PSAK No. 46 (Revised 2010),“Income Taxes”.
Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2010) tidakmemberikan pengaruh yang signifikanterhadap laporan keuangan Perusahaan.
The adoption of PSAK No. 46 (Revised 2010)did not have significant impact on theCompany's financial statements.
Pajak penghasilan kini Current income tax
Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yangberasal dari periode berjalan dan periode laludicatat sebesar jumlah ekspektasi direstitusidari atau dibayarkan kepada kantor pajak yangbesarnya ditentukan berdasarkan tarif pajakdan peraturan perpajakan yang berlaku atausecara substantif telah berlaku.
Current income tax assets and liabilities for thecurrent and prior periods are measured at theamount expected to be recovered from or paidto the Tax Office based on the tax rates andtax laws that are enacted or substantivelyenacted.
Pajak penghasilan kini terkait dengan transaksiyang dibebankan atau dikreditkan ke ekuitasdiakui pada ekuitas. Manajemen secaraperiodik mengevaluasi posisi yang diambilPerusahaan sehubungan dengan situasidimana interpretasi diperlukan untuk peraturanperpajakan yang terkait dan menetapkanprovisi jika diperlukan.
Current income tax relating to items debited or credited to equity is recognized in equity. Management periodically evaluates positions taken by the Company with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.
Pajak tangguhan Deferred tax
Pajak tangguhan diakui menggunakan metodeliabilitas atas perbedaan temporer antara dasarpengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilaitercatatnya dalam laporan keuangan padaakhir periode pelaporan.
Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period.
Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiapperbedaan temporer kena pajak.
Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.
Aset pajak tangguhan diakui untuk semuaperbedaan temporer yang dapat dikurangkandan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauhterdapat kemungkinan besar bahwa laba kenapajak akan tersedia untuk dimanfaatkandengan perbedaan temporer yang dapatdikurangkan dan rugi fiskal belumdikompensasi.
Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry-forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry-forward of unused tax losses can be utilized.
123
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
h. Pajak Penghasilan (lanjutan) h. Income Tax (continued)
Pajak tangguhan (lanjutan) Deferred tax (continued)
Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviupada setiap akhir periode pelaporan danditurunkan ketika tidak lagi terdapatkemungkinan bahwa akan terdapat laba kenapajak yang memungkinkan semua atausebagian dari aset pajak tangguhan tersebutuntuk direalisasi. Penelaahan dilakukan padasetiap akhir periode pelaporan atas aset pajaktangguhan yang tidak diakui sebelumnya danaset pajak tangguhan tersebut diakuisepanjang kemungkinan besar laba kena pajakmendatang akan tersedia sehingga aset pajaktangguhan tersebut dipulihkan.
The carrying amount of deferred tax assets isreviewed at the end of each reporting periodand reduced to the extent that it is no longerprobable that sufficient taxable profit will beavailable to allow all or part of the deferred taxassets to be utilized. Unrecognized deferredtax assets are reassessed at the end of eachreporting period and are recognized to theextent that it has become probable that futuretaxable profits will allow the deferred taxassets to be recovered.
Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-posyang diakui diluar laba rugi diakui diluar labarugi. Pos pajak tangguhan diakui terkaitdengan transaksi yang mendasarinya baikdalam pendapatan komprehensif lain ataulangsung ke ekuitas.
Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside of profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan salinghapus ketika terdapat hak yang dapatdipaksakan secara hukum untuk melakukansaling hapus aset pajak kini terhadap liabilitaspajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkaitdengan entitas kena pajak yang sama danotoritas perpajakan yang sama.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.
Pajak penjualan Sales tax
Pendapatan, beban dan aset diakui setelahdikurangi dengan jumlah pajak penjualan,kecuali:
Ketika pajak penjualan yang terjadisehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dimana pajak penjualan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.
Piutang dan utang yang dinyatakan dengan termasuk pajak penjualan.
Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of sales tax except:
Where the sales tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the Tax Offce, in which case the sales tax is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable
Receivables and payables that are stated with the amount of sales tax included.
i. Imbalan Kerja Karyawan i. Employee Benefits
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmenerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010),”Imbalan Kerja”.
Effective January 1, 2012, the Companyimplemented PSAK No. 24 (Revised 2010),“Employee Benefits”.
124
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
i. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan) i. Employee Benefits (continued)
PSAK No. 24 (Revisi 2010) memperbolehkanentitas untuk menerapkan metode yangsistematis atas pengakuan yang lebih cepatdari kerugian/keuntungan aktuarial, yangantara lain adalah pengakuan langsung dariseluruh keuntungan/kerugian aktuarial. KarenaPerusahaan tidak memilih metode ini namuntetap menggunakan metode pengakuankeuntungan/kerugian sebelumnya sepertidiuraikan lebih lanjut berikut ini, makapenerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2010)tersebut tidak memberikan pengaruh yangsignifikan atas laporan keuangan kecualipengungkapan terkait.
PSAK No. 24 (Revised 2010) permits entitiesto adopt certain systematic methods of fasterrecognition, which include, among others,immediate recognition of all actuarial gainsand losses. Since the Company opted not toapply this method but to continuously use theprevious actuarial gain/loss recognitionmethod as further disclosed below, the initialadoption of PSAK No. 24 (Revised 2010) didnot have significant impact on the Company’sfinancial statements except for the relateddisclosures.
Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits
Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.
The Company recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after the rendering of such services.
Imbalan pascakerja Post-employment benefits
Perusahaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan atas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial projected-unit-credit.
The Company provides post-employment benefits to its employees in conformity with the requirements of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The provision for post-employment benefits is determined using the projected-unit-credit actuarial valuation method.
Penyisihan biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian yang melebihi batas 10% ini diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan dengan metode garis lurus. Selanjutnya, biaya jasa masa lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan dari liabilitas imbalan pada program imbalan pasti yang telah ada, ditangguhkan dan diamortisasi sampai dengan periode dimana imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan.
Provisions for current service costs are charged directly to current operations. Actuarial gains or losses are recognized as income or expenses when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses in excess of the 10% threshold are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.
125
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan j. Financial Instruments
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmenerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010),“Instrumen Keuangan: Penyajian” (PSAKNo. 50), PSAK No. 55 (Revisi 2011),“Instrumen Keuangan: Pengakuan danPengukuran” (PSAK No. 55) dan PSAKNo. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”(PSAK No. 60).
Effective January 1, 2012, the Companyadopted PSAK No. 50 (Revised 2010),“Financial Instruments: Presentation andDisclosures” (PSAK No. 50), PSAK No. 55(Revised 2011), “Financial Instruments:Recognition and Measurement” (PSAKNo. 55), and PSAK No. 60, “FinancialInstruments: Disclosures” (PSAK No. 60).
Penerapan PSAK No. 60 memberikan dampakyang signifikan pada pengungkapan dalamlaporan keuangan sedangkan penerapanPSAK No.50 dan PSAK No. 55 tidakmemberikan dampak signifikan pada laporankeuangan.
The implementation of PSAK No. 60 hassignificant impact on the disclosures in thefinancial statements while the implementationof PSAK No. 50 and PSAK No. 55 did nothave significant impact on the financialstatements.
i. Aset keuangan i. Financial assets
Pengakuan awal Initial recognition
Aset keuangan dalam ruang lingkupPSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai asetkeuangan yang diukur pada nilai wajarmelalui laba rugi, pinjaman yang diberikandan piutang, investasi dimiliki hingga jatuhtempo dan aset keuangan tersedia untukdijual. Perusahaan menentukan klasifikasiaset keuangan pada saat pengakuan awaldan, jika diperbolehkan dan sesuai, akandievaluasi kembali setiap akhir periodepelaporan.
Financial assets within the scope of PSAKNo. 55 are classified as financial assets atfair value through profit or loss, loans andreceivables, held-to-maturity investmentsand available-for-sale financial assets.The Company determines theclassification of its financial assets atinitial recognition and, where allowed andappropriate, re-evaluates this designationat the end of each reporting period.
Pada saat pengakuan awal, asetkeuangan diukur pada nilai wajar. Dalamhal investasi tidak diukur pada nilai wajarmelalui laporan laba rugi, nilai wajartersebut ditambah dengan biaya transaksiyang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial assets are recognized initially at fair value. In the case of investments not recognized at fair value through profit or loss, the fair value is added with directly attributable transaction costs.
Aset keuangan Perusahaan mencakupkas dan setara kas, piutang usaha,piutang lain-lain pihak ketiga, depositojaminan dan aset keuangan tidak lancarlainnya (uang jaminan dan piutang jangkapanjang).
The Company’s financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other third party receivables, guarantee deposits and other non-current financial assets (security deposits and long-term receivables).
Perusahaan menetapkan bahwa semuaaset keuangan tersebut dikategorikansebagai pinjaman yang diberikan danpiutang.
The Company has determined that all of those financial assets are categorized as loans and receivables.
126
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
i. Aset keuangan (lanjutan) i. Financial assets (continued)
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement
Pinjaman yang diberikan dan piutangadalah aset keuangan non derivatifdengan pembayaran tetap atau telahditentukan dan tidak mempunyai kuotasidi pasar aktif. Aset keuangan tersebutdicatat pada biaya perolehan yangdiamortisasi menggunakan metode tingkatbunga efektif. Keuntungan atau kerugiandiakui dalam laba rugi pada saat pinjamandan piutang dihentikan pengakuannyaatau mengalami penurunan nilai, sertamelalui proses amortisasi.
Loans and receivables are non-derivativefinancial assets with fixed or determinablepayments that are not quoted in an activemarket. Such financial assets are carriedat amortized cost using the effectiveinterest rate method. Gains or losses arerecognized in profit or loss when the loansand receivables are derecognized orimpaired, as well as through theamortization process.
ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities
Pengakuan awal Initial recognition
Liabilitas keuangan dalam ruang lingkupPSAK No. 55 diklasifikasikan sebagailiabilitas keuangan yang diukur pada nilaiwajar melalui laba rugi, liabilitas keuanganyang diukur dengan biaya perolehandiamortisasi atau derivatif yang telahditetapkan sebagai instrumen lindung nilaiyang efektif, jika sesuai. Perusahaanmenentukan klasifikasi liabilitas keuanganpada saat pengakuan awal.
Financial liabilities within the scope ofPSAK No. 55 are classified as financialliabilities at fair value through profit orloss, financial liabilities measured atamortized cost, or as derivativesdesignated as hedging instruments in aneffective hedge, as appropriate. TheCompany determines the classification ofits financial liabilities at initial recognition.
Saat pengakuan awal, liabilitas keuangandiukur pada nilai wajar dan, dalam halliabilitas keuangan yang diukur denganbiaya perolehan amortisasi, termasukbiaya transaksi yang dapat diatribusikansecara langsung.
Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, include directly attributable transaction costs.
Liabilitas keuangan Perusahaanmencakup utang usaha, utang lain-lain,beban akrual, jaminan pelanggan danutang bank jangka panjang.
The Company’s financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, customers’ deposits and long-term bank loans.
Perusahaan menetapkan bahwa semualiabilitas keuangan tersebut dikategorikansebagai liabilitas keuangan yang diukurdengan biaya perolehan diamortisasi.
The Company has determined that all of those financial liabilities are categorized as financial liabilities measured at amortized cost.
127
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
ii. Liabilitas keuangan (lanjutan) ii. Financial liabilities (continued)
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement
Setelah pengakuan awal, liabilitaskeuangan yang diukur dengan biayaperolehan diamortisasi yang dikenakanbunga diukur pada biaya perolehandiamortisasi dengan menggunakanmetode suku bunga efektif.
After initial recognition, interest-bearingloans and borrowings are subsequentlymeasured at amortized cost using theeffective interest rate method.
Keuntungan atau kerugian harus diakuidalam laba rugi ketika liabilitas tersebutdihentikan pengakuannya serta melaluiproses amortisasinya.
Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.
iii. Saling hapus instrumen keuangan iii. Offsetting of financial instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangansaling hapus dan nilai netonya disajikandalam laporan posisi keuangan jika, danhanya jika, terdapat hak yang berkekuatanhukum untuk melakukan saling hapusatas jumlah yang telah diakui dari asetkeuangan dan liabilitas keuangan tersebutdan terdapat maksud untukmenyelesaikan secara neto, atau untukmerealisasikan aset dan menyelesaikanliabilitasnya secara bersamaan.
Financial assets and financial liabilitiesare offset and the net amount reported inthe statements of financial position if, andonly if, there is a currently enforceablelegal right to offset the recognizedamounts and there is an intention to settleon a net basis, or to realize the assets andsettle the liabilities simultaneously.
iv. Nilai wajar instrumen keuangan iv. Fair value of financial instruments
Nilai wajar instrumen keuangan yangdiperdagangkan di pasar aktif ditentukandengan mengacu pada kuotasi hargapasar atau kuotasi harga pedagang efek(harga penawaran untuk posisi beli danharga permintaan untuk posisi jual), tidaktermasuk pengurangan apapun untukbiaya transaksi. Untuk instrumenkeuangan yang tidak memiliki pasar aktif,nilai wajar ditentukan denganmenggunakan teknik penilaian. Teknikpenilaian tersebut meliputi penggunaantransaksi pasar terkini yang dilakukansecara wajar (arm’s-length markettransactions), referensi atas nilai wajarterkini dari instrumen lain yang secarasubstantial sama, analisis arus kas yangdidiskonto, atau model penilaian lainnya.
The fair value of financial instruments thatare traded in active markets is determinedby reference to quoted market prices ordealer price quotations (bid price for longposition and ask price for short position),without any deduction for transactioncosts. For financial instruments wherethere is no active market, fair value isdetermined using valuation techniques.Such techniques may include using recentarm’s length market transaction, referenceto the current fair value of anotherinstrument that is substantially the same,discounted cash flow analysis, or othervaluation models.
128
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
iv. Nilai wajar instrumen keuangan(lanjutan)
iv. Fair value of financial instruments(continued)
Penyesuaian risiko kredit Credit risk adjustment
Perusahaan menyesuaikan harga di pasaryang lebih menguntungkan untukmencerminkan adanya perbedaan risikokredit pihak yang bertransaksi antarainstrumen yang diperdagangkan di pasartersebut dengan instrumen yang dinilaiuntuk posisi aset keuangan. Dalampenentuan nilai wajar posisi liabilitaskeuangan, risiko kredit Perusahaan terkaitdengan instrumen keuangan tersebut ikutdiperhitungkan.
The Company adjusts the price in theobservable market to reflect anydifferences in counterparty credit riskbetween instruments traded in that marketand the ones being valued for financialasset positions. In determining the fairvalue of financial liability positions, theCompany's own credit risk associated withthe instrument is taken into account.
v. Biaya perolehan diamortisasi dariinstrumen keuangan
v. Amortized cost of financial instruments
Biaya perolehan diamortisasi dihitungdengan menggunakan metode sukubunga efektif dikurangi cadanganpenurunan nilai dan pembayaran ataupengurangan pokok. Perhitungan inimencakup seluruh premi atau diskontopada saat akuisisi dan mencakup biayatransaksi serta fee yang merupakanbagian tak terpisahkan dari suku bungaefektif.
Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.
vi. Penurunan nilai aset keuangan vi. Impairment of financial assets
Pada setiap akhir periode pelaporan,Perusahaan mengevaluasi apakahterdapat bukti yang obyektif bahwa asetkeuangan atau kelompok aset keuanganmengalami penurunan nilai.
The Company assesses at the end ofeach reporting period whether there is anyobjective evidence that a financial asset ora group of financial assets is impaired.
Untuk pinjaman yang diberikan danpiutang yang dicatat pada biaya perolehandiamortisasi, Perusahaan terlebih dahulumenentukan apakah terdapat buktiobyektif mengenai penurunan nilai secaraindividual atas aset keuangan yangsignifikan secara individual, atau secarakolektif untuk aset keuangan yang tidaksignifikan secara individual.
For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.
129
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
vi. Penurunan nilai aset keuangan(lanjutan)
vi. Impairment of financial assets(continued)
Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan penurunan nilai kelompok tersebut ditelaah secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya telah dinilai secara individual dan kerugian atas penurunan nilai aset tersebut telah atau tetap diakui tidak diikutsertakan dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.
Jika terdapat bukti obyektif bahwakerugian penurunan nilai telah terjadi, total kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.
If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.
Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan total kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.
The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset.
Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan.
Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company.
130
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
vi. Penurunan nilai aset keuangan(lanjutan)
vi. Impairment of financial assets(continued)
Jika pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.
If in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in profit or loss.
vii. Penghentian pengakuan aset danliabilitas keuangan
vii. Derecognition of financial assets andliabilities
Aset keuangan Financial assets
Suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan yang sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir; atau (2) Perusahaan mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau telah memperoleh kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan; dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah menstransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.
A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks; and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.
131
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
j. Instrumen Keuangan (lanjutan) j. Financial Instruments (continued)
vii. Penghentian pengakuan aset danliabilitas keuangan (lanjutan)
vii. Derecognition of financial assets andliabilities (continued)
Liabilitas keuangan Financial liabilities
Liabilitas keuangan dihentikanpengakuannya ketika liabilitas tersebutdilepaskan atau dibatalkan ataukadaluwarsa.
A financial liability is derecognized whenthe obligation under the liability isdischarged or cancelled or has expired.
Ketika liabilitas keuangan digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara atas substansial persyaratan dari suatu liabilitas keuangan, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as an extinguishment of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.
k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi k. Transactions with Related Parties
Transaksi dengan pihak-pihak berelasidilakukan berdasarkan persyaratan yangdisetujui oleh kedua belah pihak, dimanapersyaratan tersebut mungkin tidak samadengan transaksi lain yang dilakukan denganpihak-pihak yang tidak berelasi.
Transactions with related parties are made onthe basis of terms agreed by the parties,whereas such terms may not be the same asthose for transactions with unrelated parties.
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.
All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.
l. Pelaporan Segmen l. Segment Reporting
Segmen adalah bagian khusus dariPerusahaan yang terlibat baik dalammenyediakan produk (segmen usaha),maupun dalam menyediakan produk dalamlingkungan ekonomi tertentu (segmengeografis), yang memiliki risiko dan imbalanyang berbeda dari segmen lainnya.
A segment is a distinguishable component ofthe Company that is engaged either inproviding certain products (business segment),or in providing products within a particulareconomic environment (geographicalsegment), which is subject to risks andrewards that are different from those of othersegments.
Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.
The amount of each segment item reported isthe measure reported to the chief operatingdecision-maker for the purposes of makingdecisions about allocating resources to thesegment and assessing its performance.
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.
Segment revenue, expenses, results, assetsand liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.
132
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
m. Transaksi dan Saldo dalam Mata UangAsing
m. Foreign Currency Transactions andBalances
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmenerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010),“Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.Penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010) tidakmemberikan pengaruh signifikan terhadaplaporan keuangan Perusahaan.
Effective January 1, 2012, the Companyadopted PSAK No. 10 (Revised 2010), “TheEffects of Changes in Foreign ExchangeRates”. The adoption of PSAK No. 10 (Revised2010) did not have significant impact on theCompany’s financial statements.
Transaksi dalam mata uang asing dicatatberdasarkan kurs yang berlaku pada saattransaksi dilakukan. Pada setiap akhir periodepelaporan, aset dan liabilitas moneter dalammata uang asing dijabarkan sesuai denganrata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkanoleh Bank Indonesia pada tanggal terakhirtransaksi perbankan untuk periode yangbersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul,dikreditkan atau dibebankan pada operasiperiode berjalan.
Transactions involving foreign currencies arerecorded at the rates of exchange prevailing atthe time the transactions are made. At the endof each reporting period, monetary assets andliabilities denominated in foreign currencies areadjusted to reflect the average buying andselling rates of exchange quoted by BankIndonesia at the last banking transaction dateof the year. The resulting gains or losses arecredited or charged to current operations.
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan2010, nilai tukar yang digunakan adalahsebagai berikut:
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the exchange rates used were as follows:
2012 2011 2010
1 Euro Eropa 12.810 11.739 11.956 1 European euro 1 Dolar Australia 10.026 9.203 9.143 1 Australian dollar1 Dolar Amerika Serikat 9.670 9.068 8.991 1 United States dollar1 Dolar Singapura 7.907 6.974 6.981 1 Singapore dollar 1 Yen Jepang 112 117 110 1 Japanese yen
n. Laba per Saham n. Earnings per Share
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmenerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011),“Laba per Saham”. Penerapan PSAK No. 56(Revisi 2011) tidak memberikan pengaruhyang signifikan terhadap laporan keuanganPerusahaan.
Effective January 1, 2012, the Companyadopted PSAK No. 56 (Revised 2011),“Earnings per Share”. The adoption of PSAKNo. 56 (Revised 2011) did not have significantimpact on the Company’s financial statements.
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan2010, Perusahaan tidak mempunyai efekberpotensi saham biasa yang bersifat dilutif,oleh karena itu, laba per saham dilusian tidakdihitung dan disajikan pada laporan laba rugikomprehensif.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares, accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the statements of comprehensive income.
Berdasarkan PSAK No. 56, “Laba per Saham”laba per saham dasar dihitung denganmembagi laba neto tahun berjalan dengan totalrata-rata tertimbang saham yang beredardalam tahun yang bersangkutan sebanyak1.012.360.000 saham pada tahun 2012 dan2011 dan 937.889.134 saham pada tahun2010.
In accordance with PSAK No. 56, “Earnings per Share”, basic earnings per share amount is computed by dividing net income for the year by the weighted average number of shares outstanding of 1,012,360,000 shares in 2012 and 2011 and 937,889,134 shares in 2010.
133
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
o. Biaya Pinjaman o. Borrowing Costs
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), “Biaya Pinjaman”. Penerapan PSAK revisi tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.
Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 26 (Revised 2011), “Borrowing Costs”. The adoption of this revised PSAK did not have significant impact on the Company’s financial statements.
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.
Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, if any, are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.
Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya seluruh aktivitas yang diperlukan secara substansial untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.
Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress, and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.
p. Aset Takberwujud p. Intangible Assets
Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan.
Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. They are amortized on a straight-line basis over their useful economic lives and assessed for impairment whenever there is an indication that they may be impaired. The amortization period and method are reviewed at least at the end of each reporting period.
Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: (a) dijual; atau (b) ketika tidak ada manfaat ekonomis di
masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.
An intangible asset shall be derecognized:
(a) on disposal; or (b) when no future economic benefits are
expected from its use or disposal.
Aset takberwujud yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari lisensi atas peranti lunak dan hak atas tanah yang memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis masing-masing 5 dan 20 tahun.
The Company’s intangible assets consist of license for softwares and land rights which have estimated useful lives of 5 years and 20 years, respectively.
134
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING(lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTINGPOLICIES (continued)
q. Provisi q. Provisions
Provisi diakui jika Perusahaan memilikikewajiban kini (baik secara hukum maupunbersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwamasa lalu dimana ada kemungkinan bahwauntuk penyelesaian kewajiban tersebutdiperlukan arus keluar sumber daya yangmengandung manfaat ekonomi dan totalkewajiban tersebut dapat diestimasi secaraandal.
Provisions are recognized when the Companyhas a present obligation (legal or constructive)where, as a result of a past event, it isprobable that an outflow of resourcesembodying economic benefits will be requiredto settle the obligation and a reliable estimatecan be made of the amount of the obligation.
Provisi ditelaah pada setiap akhir periodepelaporan dan disesuaikan untukmencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidaklagi terdapat kemungkinan arus keluar sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomiuntuk menyelesaikan kewajiban tersebut,provisi dibatalkan.
Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.
r. Sewa r. Leases
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaanmenerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011),“Sewa”. Penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011)tidak memberikan dampak yang signifikanterhadap laporan keuangan Perusahaan.
Effective January 1, 2012, the Companyadopted PSAK No. 30 (Revised 2011),“Lease”. The adoption of PSAK No. 30(Revised 2011) did not have significant impacton the Company’s financial statements.
Perusahaan mengklasifikasikan sewaberdasarkan sejauh mana risiko dan manfaatyang terkait dengan kepemilikan aset sewaanberada pada lessor atau lessee, dan padasubstansi transaksi daripada bentukkontraknya, pada tanggal pengakuan awal.
The Company classifies leases based on theextent to which risks and rewards incidental tothe ownership of a leased asset are vestedupon the lessor or the lessee, and thesubstance of the transaction rather than theform of the contract, at inception date.
Sewa Pembiayaan Finance Lease
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewapembiayaan jika sewa tersebut mengalihkansecara substansial seluruh risiko dan manfaatyang terkait dengan kepemilikan suatu aset.Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan2010 Perusahaan tidak mempunyai transaksisewa pembiayaan.
A lease is classified as a finance lease if ittransfers substantially all the risks and rewardsincidental to ownership of an asset. As ofDecember 31, 2012, 2011 and 2010, the Company does not have any finance leasetransaction.
Sewa Operasi Operating Lease
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewaoperasi jika sewa tidak mengalihkan secarasubstansial seluruh risiko dan manfaat yangterkait dengan kepemilikan aset. Dengandemikian, pembayaran sewa yang dilakukanoleh Perusahaan sebagai lessee diakuisebagai beban dengan metode garis lurus(straight-line method) selama masa sewa.
A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the lease payments made by the Company as a lessee are recognized as expense using the straight-line method over the lease term.
135
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASIDAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN
3. MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS,ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS
Penyusunan laporan keuangan Perusahaanmengharuskan manajemen untuk membuatpertimbangan, estimasi dan asumsi yangmempengaruhi jumlah yang dilaporkan daripendapatan, beban, aset dan liabilitas, danpengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhirperiode pelaporan. Ketidakpastian mengenaiasumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkanpenyesuaian material di periode yang akan datangterhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yangterkait.
The preparation of the Company’s financialstatements requires management to makejudgments, estimates and assumptions that affectthe reported amounts of revenues, expenses,assets and liabilities, and the disclosure ofcontingent liabilities, at the end of the reportingperiod. Uncertainty about these assumptions andestimates could result in outcomes in future periodsthat require material adjustment to the carryingamounts of the assets or liabilities affected.
Pertimbangan Judgments
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemendalam rangka penerapan kebijakan akuntansiPerusahaan yang memiliki pengaruh palingsignifikan atas jumlah yang diakui dalam laporankeuangan:
The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:
Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Classification of Financial Assets and Financial Liabilities
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2j.
The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2j.
Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha Allowance for Impairment of Trade Receivables
Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi adanya pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.
The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations.
Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga (jika tersedia) dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan penurunan nilai spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang pelanggan guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Cadangan penurunan nilai spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi total cadangan untuk penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.
In these cases, the Company uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers’ current credit status based on any third-party credit reports (if available) and known market factors, to record specific allowance for impairment for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect. These specific allowances for impairment are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are disclosed in Note 5.
136
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASIDAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN(lanjutan)
3. MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS,ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS(continued)
Estimasi dan Asumsi Estimates and Assumptions
Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian dari estimasi pada akhir periode pelaporan yang dapat mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may cause a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in future periods are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.
Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits
Penentuan liabilitas dan beban Perusahaan sehubungan dengan imbalan pascakerja karyawan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh lebih dari 10% liabilitas imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan pascakerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 19.
The determination of the Company’s obligations and cost for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company’s assumptions which are more than 10% of the defined benefit obligations are deferred and amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company’s actual results or significant changes in the Company’s assumptions may materially affect its liabilities for post-employment benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Note 19.
Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets
Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 8.
Fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 2 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 8.
137
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASIDAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN(lanjutan)
3. MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS,ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS(continued)
Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimates and Assumptions (continued)
Liabilitas Pajak Tax Liabilities
Dalam menentukan jumlah yang harus diakuidimana terdapat ketidakpastian sehubungandengan suatu liabilitias pajak, Perusahaanmenerapkan pertimbangan yang sama denganyang digunakan dalam menentukan jumlahpenyisihan yang diakui sesuai dengan PSAKNo. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan AsetKontinjensi”. Perusahaan membuat analisamengenai posisi yang diambil Perusahaansehubungan dengan pajak penghasilan untukmenentukan perlunya pengakuan liabilitas pajak.
In determining the amount to be recognized inrespect of an uncertain tax liability, the Companyapplies similar considerations as it would use indetermining the amount of a provision to berecognized in accordance with PSAK No. 57,“Provisions, Contingent Liabilities and ContingentAsset”. The Company makes an analysis of all taxpositions related to income taxes to determine if atax liability should be recognized.
Cadangan Penurunan Nilai Pasar Persediaan Allowance for Decline in Market Value of Inventories
Cadangan penurunan nilai pasar, jika ada, dari persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang akan timbul untuk menjual persediaan tersebut.
Allowance for decline in market value, if any, of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including, but not limited to, the inventories’ own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred to sell them.
Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.
The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Note 6.
Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan
Determination of fair values of financial assets and financial liabilities
Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan atau diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.
When the fair value of financial assets and financial liabilities presented in the statements of financial position or disclosed in the notes to the financial statements cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.
138
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Kas 42.000.000 33.000.000 27.000.000 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 21.941.606.212 34.481.782.374 6.878.843.055 PT Bank Central Asia TbkPT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 7.868.231.275 7.512.324.219 5.833.292.161 (Persero) Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 2.927.030.988 1.667.630.119 420.291.916 (Persero) TbkPT Bank Permata Tbk 365.288.020 365.505.989 515.845.323 PT Bank Permata Tbk PT Bank Resona Perdania 56.326.820 56.089.725 55.590.982 PT Bank Resona Perdania
Sub-total 33.158.483.315 44.083.332.426 13.703.863.437 Sub-total
Deposito berjangka Time depositsEuro Eropa European euro
PT Bank Central Asia Tbk (EUR304.293 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk 2012, EUR304.020 pada (EUR304,293 in 2012, tahun 2011 dan EUR303.591 EUR304,020 in 2011 and pada tahun 2010) 3.897.946.122 3.568.882.321 3.629.667.950 EUR303,591 in 2010)
Dolar Australia Australian dollarPT Bank Central Asia Tbk
(AU$55.148 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk 2012, AU$53.852 pada (AU$55,148 in 2012, tahun 2011 dan AU$52.208 AU$53,852 in 2011 andpada tahun 2010) 552.879.876 495.578.149 477.309.992 AU$52,208 in 2010)
Rupiah RupiahPT Bank Central Asia Tbk 110.210.289 106.447.990 105.663.924 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 110.120.000 110.120.000 38.699.764.295 (Persero) TbkPT Bank Permata Tbk - - 50.000.000.000 PT Bank Permata TbkPT Bank Danamon PT Bank Danamon
Indonesia Tbk - - 3.308.168.069 Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk - - 1.075.944.547 (Persero) Tbk
Dolar Amerika U.S. dollarPT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
(US$810.821) - - 7.290.093.711 (US$810,821)
Yen Jepang Japanese yen PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
(JPY21.800.000) - - 2.404.218.450 (JPY21,800,000)
Sub-total 4.671.156.287 4.281.028.460 106.990.830.938 Sub-total
Total 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 Total
139
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yangdibatasi penggunaannya atau ditempatkan padapihak berelasi.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, none ofthe Company’s cash and cash equivalents arerestricted in use or held by a related party.
Pendapatan bunga yang berasal dari depositoberjangka disajikan pada laporan laba rugikomprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”.
Interest income from time deposits is presented in the statements of comprehensive income as “Finance Income”.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan depositoberjangka adalah sebagai berikut:
The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows:
2012 2011 2010
Rupiah 3,25% - 5,00% 5,00% - 7,25% 5,00% - 7,00% RupiahDolar Amerika 0,20% - 0,75% 0,20% - 0,40% 0,20% - 0,65% U.S. dollarEuro Eropa 0,10% - 0,25% 0,10% - 0,25% 0,10% European euroDolar Australia 2,80% - 3,30% 3,80% 2,50% - 3,80% Australian dollar
Deposito berjangka dalam mata uang Yen Jepang merupakan deposito berjangka tanpa bunga.
The time deposits denominated in Japanese yen did not bear interest.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Pihak berelasi Related party PT Lion Superindo PT Lion Superindo
(Catatan 28) 2.723.400.542 1.886.686.454 1.848.684.827 (Note 28)
Pihak ketiga Third parties PT Indomarco Prismatama 56.448.364.726 42.064.314.993 30.257.516.417 PT Indomarco Prismatama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 43.879.257.309 35.838.176.964 24.783.270.817 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Midi Utama Indonesia Tbk 8.376.112.169 2.837.853.554 3.214.779.592 PT Midi Utama Indonesia TbkPT Hero Supermarket Tbk 6.093.376.267 4.586.512.644 3.746.032.976 PT Hero Supermarket TbkPT Trans Retail Indonesia PT Trans Retail Indonesia
(sebelumnya PT Carrefour Indonesia) 2.208.335.937 2.563.579.085 3.118.483.043 (formerly PT Carrefour Indonesia) I Gusti Anom 1.045.506.574 756.356.706 500.306.803 I Gusti AnomPT Modern Putra Indonesia 980.819.748 669.111.200 145.112.299 PT Modern Putra Indonesia CV Agung 624.683.814 390.434.528 118.740.992 CV AgungPT Essei Perbama 573.483.141 282.163.627 101.130.129 PT Essei PerbamaPT Bangun Putra Karawang 529.420.857 319.414.981 183.053.225 PT Bangun Putra KarawangPT Sinar Sahabat Inti Makmur 518.952.453 488.290.064 446.432.625 PT Sinar Sahabat Inti Makmur PT Supra Boga Lestari 500.874.787 244.568.987 281.470.959 PT Supra Boga LestariLain-lain (masing-masing
dibawah Rp500 juta) 11.700.818.149 10.460.432.550 6.896.625.701 Others (below Rp500 million each)
Sub-total pihak ketiga 133.480.005.931 101.501.209.883 73.792.955.578 Sub-total third parties
Total 136.203.406.473 103.387.896.337 75.641.640.405 Total
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua piutang usaha Perusahaan dalam mata uang rupiah.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, all of the Company’s trade receivables are denominated in rupiah.
Pada akhir periode pelaporan tidak ada piutang usaha Perusahaan yang dijaminkan sehubungan dengan kewajiban apapun.
At the end of the reporting period, there are no trade receivables used as collateral for any obligations.
140
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
5. PIUTANG USAHA (lanjutan) 5. TRADE RECEIVABLES (continued)
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutangusaha pada akhir periode pelaporan, manajemenberpendapat bahwa tidak diperlukan cadanganpenurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012,2011 dan 2010.
Based on the review of trade receivables at the end of the reporting period, management believes that no allowance for impairment need to be provided as of December 31, 2012, 2011 and 2010.
Analisa umur piutang usaha pada tanggal31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagaiberikut:
The aging of trade receivables as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:
2012 2011 2010
Lancar 93.269.514.573 69.830.975.357 51.723.354.379 Current Jatuh tempo: Overdue:
1 - 30 hari 42.443.206.895 32.558.185.387 23.154.098.936 1 - 30 days31 - 60 hari 343.670.386 574.834.871 427.770.759 31 - 60 days61 - 90 hari 86.112.232 60.229.145 163.456.329 61 - 90 daysLebih dari 90 hari 60.902.387 363.671.577 172.960.002 Over 90 days
Total 136.203.406.473 103.387.896.337 75.641.640.405 Total
6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Bahan baku 10.847.526.601 9.083.672.114 5.621.390.800 Raw materials Suku cadang dan sebagainya 5.620.396.720 2.709.340.229 1.678.905.732 Spare parts and othersBahan kemasan 4.176.455.682 3.602.776.090 1.844.883.877 Packaging materials Barang jadi 1.954.333.852 910.080.974 457.107.517 Finished goods
Total 22.598.712.855 16.305.869.407 9.602.287.926 Total
Pada akhir periode pelaporan, tidak ada persediaan Perusahaan yang dijaminkan sehubungan dengan kewajiban apapun.
At the end of the reporting period, there are no inventories used as collateral for any obligations.
Pada tanggal 31 Desember 2012, persediaan diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp13.667.457.291 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.
As of December 31, 2012, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with a total coverage of Rp13,667,457,291 which, in management’s opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.
Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan di atas pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa nilai neto persediaan tersebut di atas dapat direalisasi sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.
Based on the results of the review of the physical condition and net realizable values of the above inventories at the end of the reporting period, management believes that the carrying values of the above inventories are fully realizable and hence, no allowance for impairment of inventory is necessary as of December 31, 2012, 2011 and 2010.
141
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 7. PREPAID EXPENSES
Akun ini terdiri dari pembayaran dimuka untuk: This account consists of prepayments for thefollowing:
2012 2011 2010
Iklan dan promosi 3.648.868.861 1.529.055.761 20.416.667 Advertising and promotion Asuransi 347.152.897 178.563.296 178.179.069 Insurance Sewa 249.666.667 2.500.000 - Rental Lain-lain 67.186.949 1.181.271.237 136.886.140 Others
Total 4.312.875.374 2.891.390.294 335.481.876 Total
8. ASET TETAP 8. FIXED ASSETS
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: The details of fixed assets are as follows:
1 Januari 2012/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2012/January 1, 2012 Additions Deductions Reclassifications December 31, 2012
Biaya Perolehan CostTanah 34.172.153.008 1.331.495.074 - 17.001.109.109 52.504.757.191 LandBangunan dan pengembangan 165.149.188.507 60.864.530.100 - 27.695.555.524 253.709.274.131 Buildings and improvements Mesin dan peralatan 311.846.852.123 87.855.267.016 - 78.202.143.947 477.904.263.086 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 14.166.889.371 4.198.444.650 228.550.000 144.350.000 18.281.134.021 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 29.994.780.600 21.264.609.199 81.600.795 5.503.316.372 56.681.105.376 Furniture, fixtures and office equipmentAset tetap dalam pembangunan 99.733.585.385 213.428.278.623 - (128.546.474.952) 184.615.389.056 Fixed assets under construction
Total 655.063.448.994 388.942.624.662 310.150.795 - 1.043.695.922.861 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated DepreciationBangunan dan pengembangan 27.083.052.707 10.917.308.534 - 2.816.667 38.003.177.908 Buildings and improvementsMesin dan peralatan 59.906.275.170 15.097.454.625 - (36.872.423) 74.966.857.372 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 8.879.558.312 2.235.477.303 227.576.668 17.703.334 10.905.162.281 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 13.095.994.124 12.879.845.606 69.609.123 16.352.422 25.922.583.029 Furniture, fixtures and office equipment
Total 108.964.880.313 41.130.086.068 297.185.791 - 149.797.780.590 Total
Nilai Buku 546.098.568.681 893.898.142.271 Net Book Value
1 Januari 2011/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2011/January 1, 2011 Additions Deductions Reclassifications December 31, 2011
Biaya Perolehan CostTanah 30.010.416.216 206.136.792 - 3.955.600.000 34.172.153.008 LandBangunan dan pengembangan 98.649.370.363 41.298.017.643 - 25.201.800.501 165.149.188.507 Buildings and improvements Mesin dan peralatan 204.748.391.468 88.688.741.198 - 18.409.719.457 311.846.852.123 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 11.391.121.371 3.177.018.000 401.250.000 - 14.166.889.371 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 15.917.619.105 14.940.303.093 865.341.598 2.200.000 29.994.780.600 Furniture, fixtures and office equipmentAset tetap dalam pembangunan 71.389.082.347 75.913.822.996 - (47.569.319.958) 99.733.585.385 Fixed assets under construction
Total 432.106.000.870 224.224.039.722 1.266.591.598 - 655.063.448.994 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated DepreciationBangunan dan pengembangan 19.654.767.265 7.428.285.442 - - 27.083.052.707 Buildings and improvementsMesin dan peralatan 49.868.891.288 10.037.383.882 - - 59.906.275.170 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 7.544.041.058 1.733.717.254 398.200.000 - 8.879.558.312 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 9.172.613.431 4.705.027.141 781.646.448 - 13.095.994.124 Furniture, fixtures and office equipment
Total 86.240.313.042 23.904.413.719 1.179.846.448 - 108.964.880.313 Total
Nilai Buku 345.865.687.828 546.098.568.681 Net Book Value
142
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
8. ASET TETAP (lanjutan) 8. FIXED ASSETS (continued)
1 Januari 2010/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2010/January 1, 2010 Additions Deductions Reclassifications December 31, 2010
Biaya Perolehan CostTanah 14.262.560.216 15.658.380.000 1.080.976.000 1.170.452.000 30.010.416.216 LandBangunan dan pengembangan 80.504.278.612 14.914.175.438 - 3.230.916.313 98.649.370.363 Buildings and improvements Mesin dan peralatan 148.940.589.015 54.584.216.384 76.500.000 1.300.086.069 204.748.391.468 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 10.552.311.826 1.605.915.909 778.806.364 11.700.000 11.391.121.371 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 12.252.329.103 3.239.824.077 165.839.875 591.305.800 15.917.619.105 Furniture, fixtures and office equipmentAset tetap dalam pembangunan 5.116.062.183 72.577.480.346 - (6.304.460.182) 71.389.082.347 Fixed assets under construction
Total 271.628.130.955 162.579.992.154 2.102.122.239 - 432.106.000.870 Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated DepreciationBangunan dan pengembangan 15.079.231.267 4.575.535.998 - - 19.654.767.265 Buildings and improvementsMesin dan peralatan 38.027.116.755 11.850.582.866 8.808.333 - 49.868.891.288 Machinery and equipmentAlat pengangkutan 6.705.917.302 1.612.100.120 773.976.364 - 7.544.041.058 Transportation equipmentPerabot dan peralatan kantor 7.134.996.397 2.199.661.491 162.044.457 - 9.172.613.431 Furniture, fixtures and office equipment
Total 66.947.261.721 20.237.880.475 944.829.154 - 86.240.313.042 Total
Nilai Buku 204.680.869.234 345.865.687.828 Net Book Value
Mulai tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat atas mesin dan peralatan dan perabot dan peralatan kantor (Catatan 2e).
Starting January 1, 2011, the Company changed the estimated useful lives of machinery and equipment and furniture, fixtures and office equipment (Note 2e).
Sebagai dampak dari perubahan tersebut, laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan meningkat masing-masing sebesar Rp9.008.174.897 dan Rp12.098.363.461 untuk tahun 2012 dan 2011. Sebagai tambahan, perubahan tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan yang berkisar antara Rp222.879.238 sampai dengan Rp9.003.774.054 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dan mengakibatkan penurunan yang berkisar antara Rp1.051.771.393 sampai denganRp10.961.391.328 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2036.
As a result from the change, the Company’s income before tax has increased by Rp9,008,174,897 and Rp12,098,363,461 in 2012 and 2011, respectively. Additionally, the change will result in the increase ranging from Rp222,879,238 to Rp9,003,774,054 to the Company’s income before income tax for each year starting from 2013 to 2024 and a decrease ranging from Rp1,051,771,393 to Rp10,961,391,328 to the Company’s income before income tax for each year starting from 2025 to 2036.
Pada tanggal 31 Desember 2012, tanah yang dimiliki Perusahaan dilindungi oleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai berikut:
As of December 31, 2012, the Company’s land properties are covered by the following landright ownership titles or Hak Guna Bangunan (HGB) certificates:
Berlaku sampai dengan/Valid up to HGB No. 24/Karang Baru/Bekasi Juni/June 29, 2022 HGB No. 563/Pasirgombong/Bekasi Juni/June 29, 2022 HGB No. 38/Karang Baru/Bekasi September 24, 2023 HGB No. 227/Karang Baru/Bekasi September 24, 2023HGB No. 5/Ujung Pandang/Makassar Desember/December 24, 2027 HGB No. 29/Pandean/Pasuruan Juni/June 6, 2035 HGB No. 77/Deli Serdang/Medan Februari/February 1, 2030 HGB No. 137/Tugu/Semarang April 8, 2034HGB No. 138/Tugu/Semarang Juni/June 24, 2035 HGB No. 161/Banyuasin/Palembang Juli/July 14, 2036 HGB No. 162/Banyuasin/Palembang Juli/July 14, 2036 HGB No. 163/Banyuasin/Palembang Juli/July 14, 2036 HGB No. 164/Banyuasin/Palembang Juli/July 14, 2036 HGB No. 165/Banyuasin/Palembang Juli/July 14, 2036 HGB No. 139/Tugu/Semarang November 26, 2037HGB No. 140/Tugu/Semarang September 24, 2037
143
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
8. ASET TETAP (lanjutan) 8. FIXED ASSETS (continued)
Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanahtersebut dapat diperpanjang pada saat masaberlakunya berakhir.
Management is of the opinion that such landrightscan be extended upon their expiration.
Rincian aset tetap dalam pembangunan adalahsebagai berikut:
The details of fixed assets under construction are as follows:
Persentase Taksiran waktu penyelesaian/ Biaya penyelesaian/
Jenis aset/ Percentage of perolehan/ Estimated timeType of assets completion Cost of completion
2012Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements 75% 98.820.437.584 Januari/January 2013
Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment 75% 78.089.133.343 Januari/January 2013
Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment 75% 7.705.818.129 Januari/January 2013
Total 184.615.389.056
2011Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements 90% 68.438.928.443 Februari/February 2012
Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment 90% 25.104.003.312 Februari/February 2012
Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment 90% 6.190.653.630 Februari/February 2012
Total 99.733.585.385
2010Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements 90% 29.717.147.701 Februari/February 2011
Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment 90% 40.453.997.146 Februari/February 2011
Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment 90% 1.217.937.500 Februari/February 2011
Total 71.389.082.347
Penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp41.130.086.068, Rp23.904.413.719 dan Rp20.237.880.475 masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 (Catatan 24 dan 25).
Depreciation charged to operations amounted to Rp41,130,086,068, Rp23,904,413,719 and Rp20,237,880,475 in 2012, 2011 and 2010, respectively (Notes 24 and 25).
Pada tahun 2012 dan 2011, biaya pinjaman sebesar Rp12.836.709.867 dan Rp925.756.323 telah dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi karena pinjaman terkait secara khusus diperoleh Perusahaan untuk membiayai pembangunan pabrik. Pada tahun 2010 Perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman.
In 2012 and 2011, borrowing costs amounting to Rp12,836,709,867 and Rp925,756,323, respectively, were capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets. Those borrowing costs are capitalized because the related loans were specifically obtained by the Company to finance the construction of new plants. In 2010, the Company did not capitalize any borrowing costs.
144
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
8. ASET TETAP (lanjutan) 8. FIXED ASSETS (continued)
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapatpenurunan nilai aset tetap pada tanggal31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagaimanadimaksud dalam PSAK No. 48.
Management believes that there is no impairmentin asset values as of December 31, 2012, 2011and 2010 as contemplated in PSAK No. 48.
Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh asettetap Perusahaan kecuali aset tetap dalampembangunan diasuransikan terhadap risikokerugian atas kebakaran dan risiko lainnyaberdasarkan paket polis dengan nilaipertanggungan sebesar Rp250.949.537.120 danUS$41.960.812, yang menurut pendapatmanajemen cukup untuk menutup kemungkinankerugian yang timbul dari risiko yangdipertanggungkan.
As of December 31, 2012, all of the Company’s fixed assets expect for fixed assets under construction are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with a total coverage of Rp250,949,537,120 and US$41,960,812, which, in management’s opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.
Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada asettetap yang tidak dipakai sementara atau dihentikandari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikansebagai tersedia untuk dijual.
As of December 31, 2012, there are no fixed assets that are temporarily out of use or retired from use but not classified as held for sale.
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaanmempunyai komitmen kontraktual untuk pembelianaset tetap yang belum diselesaikan dengan totalnilai kontrak sebesar Rp138.911.415.597,US$3.122.700, JPY229.507.012, EUR168.758 danSGD407.950.
As of December 31, 2012, the Company has outstanding contractual commitments for the purchase of fixed assets with total contract value of Rp138,911,415,597, US$3,122,700, JPY229,507,012, EUR168,758 and SGD407,950.
Rincian dari penjualan aset tetap pada tahun 2012,2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
The details of sales of fixed assets in 2012, 2011 and 2010 are as follows:
2012 2011 2010
Penerimaan dari penjualan 24.877.388 20.882.409 1.345.273.228 Proceeds from sales Nilai buku 12.965.004 86.745.150 1.157.293.085 Net book value
Laba (rugi) 11.912.384 (65.862.741) 187.980.143 Gain (loss)
9. DEPOSITO JAMINAN 9. GUARANTEE DEPOSITS
Akun ini terdiri dari deposito berjangka rupiahdengan masa jatuh tempo 1 bulan yangditempatkan oleh Perusahaan dalam banksehubungan dengan uang jaminan yang diterimadari distributor dan agen. Deposito berjangka inidibatasi penggunaannya (Catatan 29c dan 29e).Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:
This account consists of rupiah time deposits withmaturities of 1 month placed by the Company inbanks in relation to the guarantee depositsreceived from distributors and agents. These timedeposits are restricted in use (Notes 29c and29e). The details of this account are as follows:
2012 2011 2010
PT Bank Central Asia Tbk 7.995.920.997 7.222.020.148 5.605.658.069 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 2.099.900.000 1.127.400.000 804.400.000 (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.117.500.000 425.000.000 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total 11.213.320.997 8.774.420.148 6.410.058.069 Total
Semua bank yang disebutkan diatas merupakan pihak ketiga.
All of the above banks are third parties.
145
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
10. ASET TAKBERWUJUD 10. INTANGIBLE ASSETS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:1 Januari 2012/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2012/
January 1, 2012 Additions Deductions Reclassifications December 31, 2012
Biaya Perolehan CostLisensi atas peranti lunak 1.155.473.845 674.486.674 - - 1.829.960.519 Software lincenseHak atas tanah 815.585.000 - - (815.585.000)* - Land rights Lain-lain - 4.925.000 - - 4.925.000 Others
Total 1.971.058.845 679.411.674 - (815.585.000) 1.834.885.519 Total
Akumulasi amortisasi Accumulated amortizationLisensi atas peranti lunak 78.342.315 329.832.567 - - 408.174.882 Software lincenseHak atas tanah 14.708.151 - (14.708.151) - - Land rightsLain-lain - 410.417 - - 410.417 Others
Total 93.050.466 330.242.984 (14.708.151) - 408.585.299 Total
Neto 1.878.008.379 1.426.300.220 Net
1 Januari 2011/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2011/January 1, 2011 Additions Deductions Reclassifications December 31, 2011
Biaya Perolehan CostLisensi atas peranti lunak - 1.155.473.845 - - 1.155.473.845 Software lincenseHak atas tanah - 815.585.000 - - 815.585.000 Land rights Lain-lain - - - - - Others
Total - 1.971.058.845 - - 1.971.058.845 Total
Akumulasi amortisasi Accumulated amortizationLisensi atas peranti lunak - 78.342.315 - - 78.342.315 Software lincenseHak atas tanah - 14.708.151 - - 14.708.151 Land rights Lain-lain - - - - - Others
Total - 93.050.466 - - 93.050.466 Total
Neto - 1.878.008.379 Net
* direklasifikasi ke aset tetap sehubungan dengan penerapan ISAK No.25, ‘’Hakatas Tanah’’ (Catatan 2e)
* reclassified to fixed assets in connection with the adoption of ISAK No.25, “LandRights” (Note 2e)
Pada tahun 2012 dan 2011, amortisasi dari aset takberwujud sebesar Rp420.406.149 dan Rp93.050.466 dibebankan kepada operasi sebagai bagian dari beban pokok penjualan dan beban usaha.
In 2012 and 2011, amortization of intangible assets amounting to Rp420,406,149 and Rp93,050,466 was charged to operations as part of cost of goods sold and operating expenses.
Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada aset takberwujud Perusahaan yang kepemilikannya dibatasi atau digunakan sebagai jaminan. Pada tanggal yang sama, Perusahaan tidak mempunyai komitmen kontraktual untuk pembelian aset takberwujud yang belum diselesaikan.
As of December 31, 2012, none of the Company’s intangible assets are restricted or used as collateral. At the same date, the Company does not have any outstanding contractual commitment for the purchase of intangible assets.
11. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA 11. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Uang jaminan 1.954.286.254 919.734.958 558.122.511 Security deposits Piutang jangka panjang - 184.036.278 238.785.520 Long-term receivables
Total 1.954.286.254 1.103.771.236 796.908.031 Total
Semua saldo diatas adalah dengan pihak ketiga. All of the above balances are with third parties
146
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
12. ASET NON-KEUANGAN TIDAK LANCARLAINNYA
12. OTHER NON-CURRENT NON-FINANCIALASSETS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Uang muka pembelian aset tetap 76.634.597.336 10.265.534.203 - Advances for purchase of fixed assets Lain-lain - 742.364.315 2.162.667.701 Others
Total 76.634.597.336 11.007.898.518 2.162.667.701 Total
Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka yang dibayarkan kepada pemasok/kontraktor sehubungan dengan pembelian aset tetap.
Advances for purchase of fixed assets represent the advances paid to suppliers/contractors in relation to the purchase of fixed assets.
13. UTANG USAHA 13. TRADE PAYABLES
Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok yangterutama timbul sehubungan dengan pembelianbahan baku dan kemasan, dengan rincian sebagaiberikut:
This account consists of payables to suppliersmainly arising from purchases of raw materialsand packaging materials, with details as follows:
2012 2011 2010
Pihak ketiga Third parties PT Freyabadi Indotama 6.490.486.150 10.800.191.708 4.220.428.000 PT Freyabadi Indotama
PT Kevin Persada Mandiri 5.477.183.186 800.174.000 581.754.600 PT Kevin Persada MandiriPT Asta Guna Wisesa 3.871.799.956 4.305.288.096 1.342.350.000 PT Asta Guna WisesaPT Federal Food Internusa 3.754.520.550 - - PT Federal Food InternusaPT Nusa Indah 3.556.472.915 3.502.769.724 1.647.230.837 PT Nusa IndahPT Surya Kemasindo Sejati 3.002.547.109 1.537.002.000 590.108.500 PT Surya Kemasindo SejatiPT Adyaceda Amandelis 2.787.230.135 1.224.064.086 1.324.045.003 PT Adyaceda AmandelisPT Triokusuma Adisari 2.551.000.000 - - PT Triokusuma AdisariPT Supernova 2.545.462.103 1.114.208.300 795.444.900 PT SupernovaPT Super Makmur 2.068.084.140 121.623.600 1.363.529.931 PT Super MakmurPT Elfrida Plastik Industri 1.981.449.960 3.019.431.320 220.223.680 PT Elfrida Plastik IndustriPT Kraft Ultrajaya Indonesia 1.745.679.404 3.392.558.331 1.812.782.175 PT Kraft Ultrajaya Indonesia PT Jutarasa Abadi 1.620.603.668 205.107.750 165.171.296 PT Jutarasa Abadi PT Jaya Fermex 1.247.742.870 2.121.097.000 823.362.000 PT Jaya FermexPT Nusa Inti Perkasa 1.155.607.397 397.716.800 491.958.700 PT Nusa Inti PerkasaPT Sinar Meadow Int. Indonesia 1.095.571.866 1.413.376.752 137.152.350 PT Sinar Meadow Int. IndonesiaPT Kabulinco Jaya 1.015.877.500 - - PT Kabulinco JayaUD Perkasa Teknik 876.918.000 - 21.113.870 UD Perkasa Teknik PT Nirwana Lestari 862.413.954 380.640.300 95.373.000 PT Nirwana LestariPT Puratos Indonesia 848.911.971 131.640.000 355.572.000 PT Puratos IndonesiaPT Wira Mandiri Makmur 795.927.425 249.585.900 150.206.380 PT Wira Mandiri MakmurPT Siwani Makmur 604.646.520 - - PT Siwani MakmurPT Trisha Sejati 600.127.080 - - PT Trisha SejatiPT Aries Centaurus 590.760.673 870.104.982 580.524.576 PT Aries CentaurusPT Sinar Pelangi Kemasindo 515.250.500 670.906.000 181.665.000 PT Sinar Pelangi KemasindoPT Mulia Boga Raya 502.090.688 292.432.000 - PT Mulia Boga RayaPT Sukanda Djaya 444.152.500 1.810.848.500 - PT Sukanda Djaya PT San Miguel Pure Foods Indonesia 412.983.503 780.136.553 - PT San Miguel Pure Foods IndonesiaUD Luciana Jaya 410.056.746 531.527.187 - UD Luciana Jaya PT Anta Tirta Kirana 255.890.458 788.581.250 275.087.500 PT Anta Tirta KiranaCV Sumber Roso - 1.614.103.541 880.665.306 CV Sumber RosoCV Multi Prima Abadi - 540.093.750 945.075.500 CV Multi Prima Abadi
Lain-lain (masing-masing Others (belowdibawah Rp500 juta) 5.763.015.047 5.201.435.931 162.922.199 Rp500 million each)
Total 59.450.463.974 47.816.645.361 19.163.747.303 Total
Pihak berelasi (Catatan 28) Related parties (Note 28)PT Indofood Sukses Makmur Tbk 18.964.743.186 16.685.003.700 7.897.018.340 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima 618.145.000 1.051.829.311 285.587.500 PT Indomarco Adi Prima
Total 19.582.888.186 17.736.833.011 8.182.605.840 Total
147
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
13. UTANG USAHA (lanjutan) 13. TRADE PAYABLES (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua utang usaha Perusahaan dalam mata uang rupiah.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, all of the Company’s trade payables are denominated in rupiah.
Analisa umur utang usaha pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
The aging of trade payables as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:
2012 2011 2010
Lancar 73.603.978.954 54.857.916.884 26.579.274.496 Current Jatuh tempo 1 - 30 hari 5.429.373.206 10.695.561.488 767.078.647 Overdue 1 - 30 days
Total 79.033.352.160 65.553.478.372 27.346.353.143 Total
14. UTANG LAIN-LAIN 14. OTHER PAYABLES
Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok/kontraktor yang semuanya merupakan pihak ketiga yang terutama timbul sehubungan dengan jasa transportasi, pembangunan pabrik baru, serta pembelian mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:
This account consists of payables to third-party suppliers/contractors mainly arising from transportation services, construction of new plants and purchases of machinery and equipment, with details as follows:
2012 2011 2010
Oshikiri Machinery Co., Ltd (Catatan 29f) 29.829.068.864 6.915.151.138 17.314.784.250 Oshikiri Machinery Co., Ltd (Note 29f) PT Adi Sarana Armada Tbk 3.725.065.788 3.110.524.301 1.970.854.565 PT Adi Sarana Armada TbkPT Bangun Putra Karawang 2.943.719.667 1.294.505.600 859.805.500 PT Bangun Putra KarawangPT Ometraco Arya Samanta 2.786.100.706 24.463.454 - PT Ometraco Arya Samanta PT Sekawan Triasa 2.667.600.009 2.667.600.009 5.621.725.432 PT Sekawan TriasaPT Indragraha Nusaplasindo 2.226.067.346 589.052.000 - PT Indragraha NusaplasindoPT Multi Mekanika Serasi 2.217.131.281 27.500.000 1.046.725.000 PT Multi Mekanika SerasiPT Wijaya Kusuma Contractors PT Wijaya Kusuma Contractors
(Catatan 29h) 2.182.618.100 - - (Note 29h)PT Dwi Sapta Pratama 2.082.315.607 1.124.216.748 - PT Dwi Sapta PratamaPT Nusa Raya Cipta 1.809.880.030 7.106.255.842 - PT Nusa Raya CiptaPackagers Pte Ltd 1.726.095.000 1.735.113.120 - Packagers Pte LtdPT Alun Megah Prima 1.722.376.000 - - PT Alun Megah PrimaPT Indomarco Prismatama 1.689.592.974 1.375.084.139 - PT Indomarco PrismatamaPT Pangestu Daya Sari 1.667.188.965 - - PT Pangestu Daya SariPT Mega Persada Indonesia 1.327.148.614 546.999.999 2.086.500.000 PT Mega Persada Indonesia PT Yanasurya Bhakti Persada 1.131.561.200 84.562.500 - PT Yanasurya Bhakti PersadaCV Praktis 1.118.213.000 - - CV PraktisPT Libra Emas Permata 879.555.000 7.128.000 - PT Libra Emas PermataPT Zeppelin Systems Singapore 832.650.000 - - PT Zeppelin Systems SingaporePT Langgeng Makmur Industri Tbk 775.994.902 - 17.373.512 PT Langgeng Makmur Industri TbkPT Nexgindo Infotek Solusitama 768.872.035 - - PT Nexgindo Infotek Solusitama CV Abadi Bersama 713.670.358 - - CV Abadi BersamaPT Jatim Mustika Sarana Steel 615.776.700 - - PT Jatim Mustika Sarana Steel Gericke Pte., Ltd 591.069.378 1.997.878 - Gericke Pte., Ltd
PT Cakra Inti Agung 580.000.000 3.692.284.524 - PT Cakra Inti Agung PD Denni 515.611.170 989.810.000 - PD DenniPT Indo Kompresigma 298.924.250 - 563.769.991 PT Indo KompresigmaPT Balrich Logistic 281.637.000 1.340.416.200 - PT Balrich LogisticPT Ridar Esindo 153.048.000 989.185.998 4.479.300.000 PT Ridar EsindoPD Alpine Cool Utama 107.000.000 1.017.220.000 - PT Alpine Cool UtamaPT Bekasi Fajar Industrial Estate - 16.308.971.250 - PD Bekasi Fajar Industrial EstateMackies Asia Pacific Pte Ltd - 2.441.052.313 - Mackies Asia Pacific Pte LtdPT Wira Logitama Saksama - 1.069.061.880 373.176.000 PT Wira Logitama Saksama
PT Tamoratama Prakarsa - 827.666.200 - PT Tamoratama Prakarsa PT Indonakano - - 947.920.000 PT Indonakano Lain-lain (masing-masing
dibawah Rp500 juta) 16.059.042.611 10.590.979.050 1.513.201.085 Others (below Rp500 million each)
Total 86.024.594.555 65.876.802.143 36.795.135.335 Total
148
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
15. PERPAJAKAN 15. TAXATION
a. Pajak dibayar dimuka terdiri dari: a. Prepaid taxes consist of the following:
2012 2011 2010
Pajak pertambahan nilai 14.066.928.056 12.602.143.685 2.230.542.789 Value added taxes Tagihan pengembalian pajak 43.298.780 43.298.780 43.273.780 Claims for tax refund
Total 14.110.226.836 12.645.442.465 2.273.816.569 Total
b. Utang pajak terdiri dari: b. Taxes payable consist of the following:
2012 2011 2010
Pajak penghasilan: Income taxes:Pasal 21 694.940.766 601.254.508 369.111.761 Article 21Pasal 23 234.583.669 182.405.201 109.577.974 Article 23Pasal 25 3.816.867.586 2.639.795.157 1.812.113.909 Article 25Pasal 26 97.744.497 89.908.716 61.820.575 Article 26 Pasal 29 1.931.283.101 2.940.821.146 13.252.013.164 Article 29
Total 6.775.419.619 6.454.184.728 15.604.637.383 Total
c. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilansebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugikomprehensif dan taksiran penghasilan kena pajakuntuk tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagaiberikut:
c. The reconciliation between income beforeincome tax as shown in the statements ofcomprehensive income and estimated taxableincome in 2012, 2011 and 2010 is as follows:
2012 2011 2010
Laba sebelum pajak Income before income taxpenghasilan per laporan per statements oflaba rugi komprehensif 199.792.980.761 154.948.034.286 134.665.973.429 comprehensive income
Beda temporer: Temporary differences:Penyisihan imbalan kerja - neto 5.447.384.164 5.489.353.834 2.188.374.386 Provision for employee benefits - net Penyusutan aset tetap (26.858.504.108) (17.650.704.813) (7.621.680.609) Depreciation of fixed assets
Beda tetap: Permanent differences:Beban yang tidak dapat
dikurangkan 3.170.411.460 2.835.150.718 8.977.336.968 Non-deductible expensesPendapatan bunga yang Interest income already
dikenakan pajak final (389.661.277) (1.721.179.555) (4.079.913.333) subjected to final tax
Taksiran penghasilan kena pajak 181.162.611.000 143.900.654.470 134.130.090.841 Estimated taxable income
Perusahaan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan tahun 2012 berdasarkan perhitungan diatas.
The Company will file its 2012 annual income tax return (SPT) based on the above calculations.
d. Rincian beban pajak penghasilan adalahsebagai berikut:
d. The details of income tax expense are asfollows:
2012 2011 2010
Beban pajak penghasilan - kini 45.290.652.750 35.975.163.500 33.532.522.500 Income tax expense - current
Beban pajak tangguhan: Deferred income tax expense:Penyusutan aset tetap 6.714.626.027 4.412.676.203 1.905.420.151 Depreciation of fixed assets Penyisihan imbalan
kerja - neto (1.361.846.041) (1.372.338.459) (547.093.597) Provision for employee benefits - net
Neto 5.352.779.986 3.040.337.744 1.358.326.554 Net
Total beban pajak penghasilan 50.643.432.736 39.015.501.244 34.890.849.054 Total income tax expense
149
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
15. PERPAJAKAN (lanjutan) 15. TAXATION (continued)
e. Perhitungan taksiran utang pajak penghasilanadalah sebagai berikut:
e. The computation of estimated income taxpayable is as follows:
2012 2011 2010
Beban pajak penghasilan - kini 45.290.652.750 35.975.163.500 33.532.522.500 Income tax expense - current
Dikurangi pajak penghasilan Less prepayments ofdibayar dimuka income taxesPasal 22 4.212.875.503 3.455.060.278 1.085.412.746 Article 22 Pasal 25 39.146.494.146 29.579.282.076 19.195.096.590 Article 25
Total pajak penghasilan Total prepaymentsdibayar dimuka 43.359.369.649 33.034.342.354 20.280.509.336 of income taxes
Taksiran utang pajak Estimated income tax penghasilan 1.931.283.101 2.940.821.146 13.252.013.164 payable
f. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilanyang dihitung dengan menggunakan tarif pajakyang berlaku sebesar 25% atas laba sebelumpajak penghasilan dengan beban pajakpenghasilan sebagaimana yang disajikandalam laporan laba rugi komprehensif untuktahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagaiberikut:
f. The reconciliation between income taxexpense calculated by applying the applicabletax rate of 25% to the income before incometax and the income tax expense as shown inthe 2012, 2011 and 2010 statements ofcomprehensive is as follows:
2012 2011 2010
Laba sebelum pajak penghasilan per Income before incomelaporan laba rugi tax per statements of komprehensif 199.792.980.761 154.948.034.286 134.665.973.429 comprehensive income
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang Income tax expense at theberlaku 49.948.245.190 38.737.008.453 33.666.493.144 applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap: Tax effects on permanent differences:Beban yang tidak dapat
dikurangkan 792.602.865 708.787.680 2.244.334.243 Non-deductible expensesPendapatan bunga yang Interest income already
dikenakan pajak final (97.415.319) (430.294.889) (1.019.978.333) subjected to final tax
Beban pajak penghasilan 50.643.432.736 39.015.501.244 34.890.849.054 Income tax expense
g. Liabilitas pajak tangguhan - neto terdiri dari: g. Deferred tax liability - net consists of thefollowing:
2012 2011 2010
Aset pajak tangguhan Deferred tax assetLiabilitas imbalan kerja Liability for employee
karyawan 4.263.524.511 2.901.678.470 1.529.340.011 benefits
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilityAset tetap (20.605.457.819) (13.890.831.792) (9.478.155.589) Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan - neto (16.341.933.308) (10.989.153.322) (7.948.815.578) Deferred tax liability - net
150
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
16. BEBAN AKRUAL 16. ACCRUED EXPENSES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Beban promosi 5.109.768.914 2.939.456.772 6.947.776.435 Promotion expenses Transportasi dan distribusi 3.728.528.607 2.493.322.924 2.190.917.154 Transportation and distribution Listrik, gas dan air 2.986.472.734 2.232.718.589 1.731.373.977 Electricity, gas and waterRoyalti (Catatan 28 dan 29a) 2.711.428.847 2.280.388.198 1.650.117.475 Royalty (Notes 28 and 29a) Bunga 1.854.472.595 - - InterestLain-lain 751.825.838 357.140.229 340.752.604 Others
Total 17.142.497.535 10.303.026.712 12.860.937.645 Total
17. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKAPENDEK
17. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Biaya makan 363.162.000 - - Catering expensesBiaya medis 2.776.140 - - Medical expensesLain-lain 40.810.000 21.626.000 32.058.500 Others
Total 406.748.140 21.626.000 32.058.500 Total
18. UTANG BANK JANGKA PANJANG 18. LONG-TERM BANK LOANS
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, utangbank jangka panjang terdiri dari saldo terhutangdari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT BankCentral Asia Tbk (BCA) dengan rincian sebagaiberikut:
As of December 31, 2012 and 2011, long-termbank loans consist of outstanding drawdowns froma loan facility provided by PT Bank Central AsiaTbk (BCA) with details as follows:
2012 2011
Pokok Pinjaman 304.000.000.000 33.203.820.504 PrincipalDikurangi biaya pinjaman yang belum
diamortisasi (1.082.852.000) (132.299.242) Less unamortized debt transaction costs
Neto 302.917.148.000 33.071.521.262 Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 6.072.955.763 - Less current maturity
Bagian jangka panjang 296.844.192.237 33.071.521.262 Long-term portion
Pada tahun 2010, beban bunga atas utang bank jangka panjang disajikan di laporan laba rugi komprehensif sebagai “Biaya Keuangan”. Pada tahun 2012 dan 2011 semua beban bunga atas utang bank jangka panjang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (Catatan 8).
In 2010, interest expense arising from long-term bank loans was presented in the statement of comprehensive income as ”Finance Costs”. In 2012 and 2011, all interests on long-term bank loans were capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets (Note 8).
Pada tanggal 19 Juli 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas dana talangan dari BCA dengan pagu pinjaman sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal2 November 2011, fasilitas tersebut dikonversi menjadi fasilitas kredit investasi untuk membiayai pembangunan pabrik baru dengan pagu pinjaman sebesar Rp280.000.000.000. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 9%. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2013.
On July 19, 2011, the Company obtained a bridging loan facility from BCA with a maximum drawable amount of Rp100,000,000,000. On November 2, 2011, the facility was converted into an investment credit facility to finance the construction of new plants with a maximum drawable amount of Rp280,000,000,000. The loans withdrawn from this facility bear interest at the annual rate of 9%. The repayment of the loan will be made in 48 consecutive monthly installments starting on December 2, 2013.
151
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)
Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaanmemperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dariBCA dengan pagu pinjaman sebesarRp220.000.000.000 untuk membiayaipembangunan pabrik baru. Pinjaman yang ditarikdari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunansebesar 8,25%. Pembayaran dari pinjaman iniakan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilanbulanan yang dimulai pada tanggal 14 Desember2014.
On December 14, 2012, the Company obtained anadditional investment credit facility from BCA with amaximum drawable amount of Rp220,000,000,000to finance the construction of new plants. Theloans withdrawn from this facility bear interest atthe annual rate of 8.25%. The repayment of theloan will be made in 48 consecutive monthlyinstallments starting on December 14, 2014.
Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (current ratio, EBITDA to interest ratio dan debt to equity ratio). Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas.
In relation to the above facility, the Company is required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios (current ratio, EBITDA to interest ratio and debt to equity ratio). None of the Company’s assets are pledged as collateral in respect of the above facility.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit diatas.
As of December 31, 2012, the Company has complied with all the covenants of the above credit facility.
Pada bulan Juni dan Juli 2010, Perusahaan melunasi semua utang-utangnya kepada BCA dan PT Bank Resona Perdania (BRP) yang diperolehnya pada tahun 2008 dan 2007.
In June and July 2010, the Company settled all its outstanding loans payable to BCA and PT Bank Resona Perdania (BRP) that were obtained in 2008 and 2007, respectively.
19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKAPANJANG
19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaanhanya berhubungan dengan liabilitas imbalanpascakerja. Imbalan ini tidak didanakan.
The Company’s long-term employee benefits liability relates only to post-employment benefits. These benefits are unfunded.
Komponen beban imbalan pascakerja yang diakuidalam laba rugi dan jumlah liabilitas imbalanpascakerja yang diakui dalam laporan posisikeuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011,dan 2010 sesuai dengan perhitungan PT BumiDharma Aktuaria, aktuaris independen, dalamlaporannya tertanggal 25 Januari 2013, 25 Januari2012 dan 25 Januari 2011, dengan menggunakanmetode “projected-unit-credit” adalah sebagaiberikut:
The components of post-employment benefits expense recognized in profit or loss and post-employment benefits liability recognized in the statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and 2010 as determined by PT Bumi Dharma Aktuaria, an independent actuary, in its reports dated January 25 2013, January 25, 2012 and January 25, 2011, using the “projected-unit-credit” method are as follows:
a. Rincian liabilitas imbalan pascakerja adalahsebagai berikut:
a. Details of post-employment benefits liability areas follows:
2012 2011 2010
Nilai kini dari liabilitas Present value of defined benefitsimbalan pasti 25.823.451.616 17.701.525.251 7.927.366.529 obligation
Biaya jasa lalu yang belum diakui (277.861.476) (347.187.114) (392.426.786) Unrecognized past service cost
Kerugian aktuarial yang belum diakui (8.491.492.099) (5.747.624.260) (1.417.579.700) Unrecognized actuarial loss
Total liabilitas imbalan Total post-employment benefitspascakerja 17.054.098.041 11.606.713.877 6.117.360.043 liability
152
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKAPANJANG (lanjutan)
19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY(continued)
b. Rincian beban imbalan pascakerja adalah: b. Details of post-employment benefits expense:2012 2011 2010
Biaya jasa kini 4.789.195.775 3.267.312.508 1.333.427.465 Current service costsBiaya bunga 1.069.829.463 707.923.673 571.964.982 Interest costsAmortisasi biaya jasa lalu 69.325.639 45.239.673 61.090.942 Amortization of past service costs Kerugian aktuarial yang diakui (480.966.713) 1.628.412.420 707.851.297 Recognized actuarial loss
Total beban imbalan Total post-employment pascakerja 5.447.384.164 5.648.888.274 2.674.334.686 benefits expense
c. Perubahan liabilitas imbalan pascakerjaadalah:
c. Movements in post-employment benefitsliability:
2012 2011 2010
Saldo pada awal tahun 11.606.713.877 6.117.360.043 3.928.985.657 Balance at beginning of yearTotal beban imbalan Total post-employment pascakerja (Catatan 19b) 5.447.384.164 5.648.888.274 2.674.334.686 benefits expense (Note 19b)Pembayaran - (159.534.440) (485.960.300) Payment
Saldo pada akhir tahun 17.054.098.041 11.606.713.877 6.117.360.043 Balance at the end of year
Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
The key assumptions used in determining the post-employment benefits liability as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:
Asumsi-asumsi utama/ Key assumptions
Usia pensiun normal 55 tahun/years Normal retirement age
Tingkat diskonto tahunan 6% pada tahun 2012, 7% pada tahun 2011, Annual discount ratedan 9,5% pada tahun 2010/
6% in 2012, 7% in 2011 and 9.5% in 2010
Tingkat kenaikan gaji tahunan 8% pada tahun 2012, 2011 dan 2010/ Annual salary increment rate8% in 2012, 2011 and 2010
Tabel mortalitas CSO’80 Mortality table
Jumlah nilai kini liabilitas imbalan pasti dan penyesuaian liabilitas program pada tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :
The present value of defined benefits obligation and experience adjustment on plan liability in 2012, 2011 and 2010 are as follows :
2012 2011 2010
Nilai kini dari liabilitas Present value of employee benefits imbalan pasti 25.823.451.616 17.701.525.251 7.927.366.529 obligation
Penyesuaian liabilitas Experience adjustment onimbalan program 2.262.901.127 5.958.456.979 659.884.520 plan liability
Beban Imbalan pascakerja telah dibebankan pada operasi (sebagai bagian dari beban pabrikasi, beban pokok penjualan dan beban usaha) pada tahun 2012, 2011 dan 2010.
The costs of post-employment benefits were charged to operations (as part of production expenses, cost of goods sold and operating expenses) in 2012, 2011 and 2010.
153
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKAPANJANG (lanjutan)
19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY(continued)
Pada tanggal 31 Desember 2012, jika tingkatdiskonto tahunan dinaikan/diturunkan sebesar 1%dengan semua variabel lain dianggap konstan,liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal31 Desember 2012 akan lebih rendah/tinggisebesar Rp371.821.864/Rp451.202.875.
As at December 31, 2012, had the annual discountrate depreciated/appreciated by 1% with all othervariables held constant, post-employment benefitsliability as of December 31, 2012 would have beenlower/higher by Rp371,821,864/Rp451,202,875.
20. MODAL SAHAM 20. CAPITAL STOCK
Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
The Company’s stockholders as ofDecember 31, 2012, 2011 and 2010 are asfollows:
2012
Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Persentase
Number of Kepemilikan/ Shares Issued Percentage
Pemegang saham and Fully Paid of Ownership Total Stockholders
Bonlight Investments Ltd. (BIL) 318.893.400 31,50% 31.889.340.000 Bonlight Investments Ltd. (BIL) Treasure East Investments Ltd. (TEI) 318.893.400 31,50% 31.889.340.000 Treasure East Investments Ltd. (TEI)Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC) 86.050.600 8,50% 8.605.060.000 Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC)Sojitz Corporation (Sojitz) 43.025.300 4,25% 4.302.530.000 Sojitz Corporation (Sojitz) Lain-lain - Publik (masing-masing
dibawah 5%) 245.497.300 24,25% 24.549.730.000 Others - Public (below 5% each)
Total 1.012.360.000 100,00% 101.236.000.000 Total
2011
Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Persentase
Number of Kepemilikan/ Shares Issued Percentage
Pemegang saham and Fully Paid of Ownership Total Stockholders
BIL 344.202.400 34,00% 34.420.240.000 BIL TEI 344.202.400 34,00% 34.420.240.000 TEISBC 86.050.600 8,50% 8.605.060.000 SBCSojitz 43.025.300 4,25% 4.302.530.000 Sojitz Lain-lain - Publik (masing-masing
dibawah 5%) 194.879.300 19,25% 19.487.930.000 Others - Public (below 5% each)
Total 1.012.360.000 100,00% 101.236.000.000 Total
2010
Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Persentase
Number of Kepemilikan/ Shares Issued Percentage
Pemegang saham and Fully Paid of Ownership Total Stockholders
BIL 344.202.400 34,00% 34.420.240.000 BIL TEI 344.202.400 34,00% 34.420.240.000 TEISojitz 86.050.600 8,50% 8.605.060.000 Sojitz SBC 86.050.600 8,50% 8.605.060.000 SBCLain-lain - Publik (masing-masing
dibawah 5%) 151.854.000 15,00% 15.185.400.000 Others - Public (below 5% each)
Total 1.012.360.000 100,00% 101.236.000.000 Total
154
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
20. MODAL SAHAM (lanjutan) 20. CAPITAL STOCK (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,tidak ada direktur dan komisaris dari Perusahaanyang memiliki saham Perusahaan.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, nodirectors and commissioners of the Companyhave any shares ownership in the Company.
Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal24 Februari 2010 yang diaktakan dalam aktanotaris No. 86 dari F. X. Budi Santoso Isbandi,S.H., para pemegang saham menyetujui, antaralain:
Based on the resolutions dated February 24, 2010of the stockholders, which were covered bynotarial deed No. 86 of F. X. Budi SantosoIsbandi, S.H., the stockholders approved thefollowing, among others:
a. Perubahan status Perusahaan dariperusahaan perorangan menjadi perusahaanterbuka
a. Change of the Company’s status from aprivate company to a public company
b. Perubahan nilai nominal saham Perusahaandari semula sebesar Rp1.000 per sahammenjadi Rp100 per saham
b. Change of par value of the Company’s sharesfrom Rp1,000 per share to Rp100 per share
c. Penawaran umum saham Perusahaansebanyak 151.854.000 lembar kepada publik
c. Offering of up to 151,854,000 Companyshares to the public
d. Perubahan modal dasar Perusahaan menjadisejumlah Rp344.000.000.000 yang terbagiatas 3.440.000.000 lembar saham.
d. Change of the Company’s authorized capitalstock to become Rp344,000,000,000 which isdivided into 3,440,000,000 shares.
Keputusan pemegang saham ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-12936.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
The resolutions of the stockholders have been approved by the Minister of Law and Human Rights based on decreeNo.AHU-12936.AH.01.02.Year 2010 dated March 12, 2010 and recorded in the database of the Administration System of the Law and Human Rights Department.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan 19 April 2012, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2011 sejumlah Rp28.983.133.261 atau Rp28,63 per saham yang telah dibayarkan secara penuh pada bulan Juni 2012.
In the stockholders’ annual meeting held on April 19, 2012, the Company’s stockholders approved the distribution of dividend for financial year 2011 totaling Rp28,983,133,261 or Rp28.63 per share which was fully paid in June 2012.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2011, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2010 sejumlah Rp24.943.781.094 atau Rp24,64 per saham yang telah dibayarkan secara penuh pada bulan Mei 2011.
In the stockholders’ annual general meeting meeting held on March 23, 2011, the Company’s stockholders approved the distribution of dividend for financial year 2010 totaling Rp24,943,781,094 or Rp24.64 per share which was fully paid in May 2011.
Pengelolaan Modal Capital Management
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, memenuhi persyaratan perjanjian utang (Catatan 18) dan memaksimalkan nilai bagi pemegangsaham.
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business, comply with loan covenants (Note 18) and maximize stockholder value.
155
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
20. MODAL SAHAM (lanjutan) 20. CAPITAL STOCK (continued)
Pengelolaan Modal (lanjutan) Capital Management (continued)
Perusahaan mengelola struktur permodalan danmelakukan penyesuaian, berdasarkan perubahankondisi ekonomi. Untuk memelihara danmenyesuaikan struktur permodalan, Perusahaanmungkin menyesuaikan pembayaran dividenkepada pemegang saham, imbalan modal ataumenerbitkan saham baru.
The Company manages its capital structure andmakes adjustments to it, in light of changes ineconomic conditions. To maintain or adjust thecapital structure, the Company may adjustdividend payments to stockholders, return capitalor issue new shares.
Perusahaan dipersyaratkan untuk memeliharatingkat permodalan tertentu sehubungan denganfasilitas kredit yang diperolehnya dari BCA(Catatan 18).
The Company is required to maintain a certain level of capital in connection with the credit facility obtained from BCA (Note 18).
Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan olehUndang-undang Perseroan yang berlaku efektifsejak tanggal 16 Agustus 2007 untukmengalokasikan dana cadangan yang tidak bolehdidistribusikan sampai dengan 20% dari modalsaham ditempatkan dan disetor penuh. Pada akhirperiode pelaporan, persyaratan ini belum dipenuhioleh Perusahaan. Persyaratan permodalaneksternal tersebut akan dipertimbangkan olehPerusahaan dalam Rapat Umum PemegangSaham Tahunan berikutnya.
In addition, the Company is also required by the Corporation Law which was effective on August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. As of the end of the reporting period, this requirement was not yet fulfilled by the Company. This externally imposed capital requirement will be considered by the Company in the next Stockholders’ Annual General Meeting.
Perusahaan mengawasi permodalannya denganmenggunakan net gearing ratio, yang dihitungdengan membagi utang neto dengan total ekuitas.Kebijakan Perusahaan adalah menjaga gearingratio dalam batas yang dapat diterima untukmengamankan akses terhadap pendanaan padabiaya yang rasional. Utang neto Perusahaan terdiridari utang bank jangka panjang, utang usaha danutang lain-lain dikurangi kas dan setara kas.
The Company monitors its capital using net gearing ratio, computed by dividing net debt by total equity. The Company’s policy is to maintain the gearing ratio within an acceptable level in order to secure access to finance at a reasonable cost. The Company’s net debt consists of long-term bank loans, trade payables and other payables less cash and cash equivalents.
31 Desember 2012/December 31, 2012
Utang bank jangka panjang 302.917.148.000 Long-term bank loansUtang usaha dan lain-lain 165.057.946.715 Trade and other payables
Kas dan setara kas (37.871.639.602) Cash and cash equivalents
Utang neto 430.103.455.113 Net debt
Total ekuitas 666.607.597.550 Total equity
Gearing ratio 64.52% Gearing ratio
156
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
21. TAMBAHAN MODAL DISETOR 21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
Rincian tambahan modal disetor pada tanggal31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagaiberikut:
The details of additional paid-in capital as ofDecember 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:
Jumlah/Total Agio saham 178.428.450.000 Premium on capital stock
Selisih kurs atas modal Foreign exchange rate differencedisetor 349.534.267 on paid-in capital
Biaya penerbitan saham dalam Stock issuance costsrangka penawaran umum perdana (5.776.556.232) related to initial public offering
Neto 173.001.428.035 Net
Pada tanggal 28 Juni 2010, Perusahaan mencatatkan 151.854.000 sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp1.275 per saham di Bursa Efek Indonesia, yang menghasilkan agio saham sebesar Rp178.428.450.000. Biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum tersebut adalah sebesar Rp5.776.556.232.
On June 28, 2010, the Company listed 151,854,000 shares out of its issued and fully paid shares with nominal value of Rp100 at Rp1,275 per share on the Indonesia Stock Exchange, resulting in premium on capital stock totalling Rp178,428,450,000. The costs incurred in relation to the public offering amounted to Rp5,776,556,232.
Selisih kurs atas modal disetor merupakan selisih antara kurs pada saat setoran modal diterima dari pemegang saham dengan kurs yang digunakan untuk menentukan nilai nominal saham dalam rupiah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.
Foreign exchange rate difference on paid-in capital represents the difference between the exchange rates prevailing at the time the actual capital contributions were received from the stockholders and the exchange rate used to determine the rupiah par value per share as stipulated in the Company’s articles of association.
22. INFORMASI SEGMEN 22. SEGMENT INFORMATION
Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasiusahanya secara geografis, yang terdiri dari:
The Company manages and evaluates itsoperations geographically, which consist of thefollowing:
Bekasi (terdiri dari Cikarang dan Cibitung)
Pasuruan
Semarang
Medan
Bekasi (consists of Cikarang and Cibitung)
Pasuruan
Semarang
Medan
157
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
22. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 22. SEGMENT INFORMATION (continued)
Manajemen memantau hasil operasi dari setiapwilayah diatas secara terpisah untuk keperluanpengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu,penentuan segmen operasi Perusahaan konsistendengan klasifikasi diatas.
Management monitors the operating results ofeach of the above areas separately for thepurpose of making decisions about resourceallocation and performance assessment.Therefore, the determination of the Company’soperating segments is consistent with the aboveclassification.
Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.
Segment performance is evaluated on the basis ofoperating profit or loss and is measuredconsistently with operating profit or loss in thefinancial statements.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:
The following table presents information regardingoperating results, assets and liabilities of theCompany’s operating segments:
Total Segmen/ Bekasi Pasuruan Semarang Medan Segment Total
2012 2012
Penjualan neto 809.906.583.179 203.585.865.068 107.521.031.255 69.812.413.838 1.190.825.893.340 Net sales
Laba segmen 116.939.519.351 57.335.461.925 19.017.353.629 6.500.645.856 199.792.980.761 Segment results
Beban pajak penghasilan (50.643.432.736) Income tax expense
Laba tahun berjalan 149.149.548.025 Income for the year
Aset dan liabilitas Assets and liabilities
Aset segmen 930.636.773.820 236.036.891.881 293.036.059.347 175.981.840.429 1.635.691.565.477 Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan 129.425.247.511 Unallocated assets
Eliminasi aset antar segmen (560.172.131.765) Inter-segment assets elimination
Total aset 1.204.944.681.223 Total assets
Liabilitas segmen 482.260.253.583 68.218.213.384 265.904.610.969 173.848.736.153 990.231.814.089 Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan 108.277.401.349 Unallocated liabilities
Inter-segment liabilities Eliminasi liabilitas antar segmen (560.172.131.765 ) elimination
Total liabilitas 538.337.083.673 Total liabilities
Informasi segmen lainnya Other segment information Pengeluaran modal 222.715.378.814 61.817.486.355 73.686.964.836 30.722.794.657 388.942.624.662 Capital expenditurePenyusutan (23.551.809.749) (6.537.104.377) (7.792.283.524) (3.248.888.418) (41.130.086.068) Depreciation
158
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
22. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 22. SEGMENT INFORMATION (continued)
Total Segmen/ Bekasi Pasuruan Semarang Medan Segment Total
2011 2011
Penjualan neto 580.999.863.728 150.304.868.817 62.440.731.872 19.596.614.535 813.342.078.952 Net sales
Laba segmen 107.615.707.506 45.739.134.878 7.114.872.523 (5.521.680.621) 154.948.034.286 Segment results
Beban pajak penghasilan (39.015.501.244 ) Income tax expense
Laba tahun berjalan 115.932.533.042 Income for the year
Aset dan liabilitas Assets and liabilities
Aset segmen 587.168.182.363 210.088.169.261 137.676.585.215 103.813.541.546 1.038.746.478.385 Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan 258.531.246 Unallocated assets
Eliminasi aset antar segmen (279.868.091.131) Inter-segment assets elimination
Total aset 759.136.918.500 Total assets
Liabilitas segmen 194.095.456.150 73.745.974.508 120.402.542.466 104.319.768.393 492.563.741.517 Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan - Unallocated liabilities
Eliminasi liabilitas antar segmen (279.868.005.803 ) Inter-segment liabilities elimination
Total liabilitas 212.695.735.714 Total liabilities
Informasi segmen lainnya Other segment information Pengeluaran modal 115.974.063.620 992.852.172 38.572.228.030 68.684.895.900 224.224.039.722 Capital expenditurePenyusutan 15.268.820.223 3.128.660.247 3.150.185.439 2.356.747.810 23.904.413.719 Depreciation
Total Segmen/ Bekasi Pasuruan Segment Total
2010 2010
Penjualan neto 452.003.380.461 160.188.977.180 612.192.357.641 Net sales
Laba segmen 94.278.523.130 40.387.450.299 134.665.973.429 Segment results
Beban pajak penghasilan (34.890.849.054) Income tax expense
Laba tahun berjalan 99.775.124.375 Income for the year
Aset dan liabilitas Assets and liabilities
Aset segmen 493.945.758.050 90.041.231.487 583.986.989.537 Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan 595.273.201 Unallocated assets
Eliminasi aset antar segmen 5.961.229.826 (22.278.150.738) (16.316.920.912) Inter-segment assets elimination
Total aset 568.265.341.826 Total assets
Liabilitas segmen 89.154.666.374 10.304.352.522 99.459.018.896 Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan 29.670.813.004 Unallocated liabilities
Eliminasi liabilitas antar segmen (24.287.599.927) 7.970.679.015 (16.316.920.912) Inter-segment liabilities elimination
Total liabilitas 112.812.910.988 Total liabilities
Informasi segmen lainnya Other segment information Pengeluaran modal 161.572.056.927 1.007.935.227 162.579.992.154 Capital expenditure Penyusutan 15.207.976.228 5.029.904.247 20.237.880.475 Depreciation
159
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
23. PENJUALAN NETO 23. NET SALES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Roti Manis Sari Roti 862.222.194.778 573.705.087.765 394.231.055.511 Sweet Bread Sari RotiRoti Tawar Sari Roti 471.367.169.796 357.592.398.806 271.388.860.976 White Bread Sari RotiKue Sari 4.217.189.980 7.438.416.159 6.812.453.493 Sari Cake Roti Manis Boti - - 6.962.460.933 Sweet Bread Boti Roti Tawar Boti - - 3.954.561.748 White Bread Boti Lain-lain 5.040.019.237 3.692.250.102 3.039.585.544 Others
Sub-total 1.342.846.573.791 942.428.152.832 686.388.978.205 Sub-total Pengembalian penjualan (152.020.680.451) (129.086.073.880) (74.196.620.564) Sales returns
Penjualan Neto 1.190.825.893.340 813.342.078.952 612.192.357.641 Net Sales
Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan tidak lagi memproduksi salah satu jenis produknya yang bernama Boti.
Effective January 1, 2011, the Company has decided to discontinue the production of one of its bread products known as Boti.
Untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 terdapat pembelian dari distributor/agen yang melebihi 10% dari penjualan neto sebagai berikut:
There are aggregate purchases from individual distributors/agents which exceeded 10% of net sales in 2012, 2011 and 2010 as follows:
2012 2011 2010
PT Indomarco Prismatama PT Indomarco Prismatama Penjualan neto 379.638.746.898 272.404.655.992 197.299.578.307 Net salesPersentase 31,88% 33,49% 32,23% Percentage
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Penjualan neto 276.436.734.620 187.552.531.011 126.753.151.227 Net salesPersentase 23,21% 23,06% 20,70% Percentage
Total Total Penjualan neto 656.075.481.518 459.957.187.003 324.052.729.534 Net sales Persentase 55,09% 56,55% 52,93% Percentage
Penjualan terhadap distributor/agen di atas terdapat di semua segmen operasi Perusahaan.
Sales to the above distributors/agents occur in each of the Company’s operating segments.
160
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2012 2011 2010
Saldo awal tahun 12.686.448.204 7.466.274.677 7.330.566.871 Balance at beginning of yearPembelian 475.617.940.812 339.026.015.781 248.168.848.575 PurchasesSaldo akhir tahun (15.023.982.283) (12.686.448.204) (7.466.274.677) Balance at end of year
Bahan baku dan kemasan yang Raw materials and packaging digunakan 473.280.406.733 333.805.842.254 248.033.140.769 materials used
Upah langsung 42.004.111.226 23.963.486.108 15.007.196.293 Direct labor
Beban pabrikasi Manufacturing overhead Utilitas 32.517.611.961 19.044.117.118 13.290.515.483 Utilities Penyusutan (Catatan 8) 31.424.570.622 19.046.042.139 16.951.309.638 Depreciation (Note 8) Jasa profesional 20.667.499.936 15.725.318.619 11.088.157.039 Professional fees
Perbaikan dan pemeliharaan 17.511.970.151 9.701.625.358 8.094.902.131 Repairs and maintenance Royalti (Catatan 28 dan 29a) 10.728.094.262 8.133.481.744 6.150.112.291 Royalty (Notes 28 and 29a)Lain-lain (masing-masing Others (below
di bawah Rp1 milyar) 7.322.973.282 4.971.301.936 4.514.909.051 Rp1 billion each)
Total beban pabrikasi 120.172.720.214 76.621.886.914 60.089.905.633 Total manufacturing overhead
Total Beban Produksi 635.457.238.173 434.391.215.276 323.130.242.695 Total Manufacturing CostPersediaan Barang Jadi Finished Goods Inventory Saldo awal tahun 910.080.974 457.107.517 494.349.050 Balance at beginning of yearSaldo akhir tahun (1.954.333.852) (910.080.974) (457.107.517) Balance at end of year
Beban Pokok Penjualan 634.412.985.295 433.938.241.819 323.167.484.228 Cost of Goods Sold
Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari penjualan bersih pada tahun 2012, 2011 dan 2010 berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 28):
The following aggregate purchases from an individual supplier which exceeded 10% of net sales in 2012, 2011 and 2010 were made from PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 28):
2012 2011 2010
Total pembelian 189.570.502.887 134.664.916.000 95.651.297.000 Amount of aggregate purchasesPersentase terhadap penjualan
bersih 15,92% 16,56% 15,62% Percentage to net sales
25. BEBAN USAHA 25. OPERATING EXPENSES
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: The details of this account are as follows:
2012 2011 2010
Beban Penjualan Selling ExpensesIklan dan promosi 93.989.952.453 50.834.091.871 42.308.793.244 Advertising and promotionPersediaan kadaluarsa/cacat 70.201.388.662 61.172.991.120 35.055.014.196 Expired/defective inventoryPerjalanan dinas dan Travel and transportation transportasi (Catatan 29d) 64.745.836.826 36.268.760.408 32.437.678.283 (Note 29d)Jasa distribusi (Catatan 29b) 24.702.354.119 13.044.788.446 8.196.046.004 Distribution fees (Note 29b) Gaji dan kesejahteraan karyawan 14.839.598.630 5.369.950.997 2.960.948.475 Salaries and employee benefitsJasa profesional 14.292.654.488 7.448.509.218 4.119.704.547 Professional fees Penyusutan (Catatan 8) 7.209.546.781 2.197.251.332 1.902.998.723 Depreciation (Note 8)Utilitas 2.223.816.773 359.501.583 297.909.287 UtilitiesSewa 2.186.832.746 1.661.994.725 1.299.460.733 RentalPencetakan dan fotokopi 1.716.441.620 615.884.443 507.363.028 Printing and photocopyingBahan bakar 1.073.807.914 635.915.225 623.978.896 FuelLain-lain (masing-masing Others (below
dibawah Rp300 juta) 6.293.069.002 3.558.356.790 4.059.210.705 Rp300 million each)
Total Beban Penjualan 303.475.300.014 183.167.996.158 133.769.106.121 Total Selling Expenses
24. BEBAN POKOK PENJUALAN 24. COST OF GOODS SOLD
161
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
25. BEBAN USAHA (lanjutan) 25. OPERATING EXPENSES (continued)
2012 2011 2010
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative ExpensesGaji dan kesejahteraan karyawan 36.316.497.949 25.414.023.903 17.678.494.135 Salaries and employee benefits Sewa 6.008.607.061 3.953.640.266 1.538.357.256 Rental Perbaikan dan pemeliharan 4.595.462.646 2.818.245.054 1.632.925.589 Repairs and maintenanceJasa profesional 4.417.498.963 4.801.088.252 1.565.996.238 Professional fees
Business travel and Perjalanan dinas dan transportasi 2.967.566.941 3.060.224.767 1.195.219.739 transportationUtilitas 2.946.127.254 2.834.965.480 2.067.347.745 UtilitiesPenyusutan (Catatan 8) 2.495.968.665 2.661.120.248 1.383.572.114 Depreciation (Note 8) Perijinan 1.598.017.787 804.628.891 620.720.919 LicenseKomunikasi 1.077.198.152 861.050.215 737.174.553 Communication Alat tulis kantor 907.002.249 850.869.513 568.600.689 Stationeries Lain-lain (masing-masing Others (below
di bawah Rp500 juta) 3.452.880.295 1.689.791.840 575.563.839 Rp500 million each)
Total Beban Umum dan Total General andAdministrasi 66.782.827.962 49.749.648.429 29.563.972.816 Administrative Expenses
Total Beban Usaha 370.258.127.976 232.917.644.587 163.333.078.937 Total Operating Expenses
26. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA 26. OTHER OPERATING INCOME
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: The details of this account are as follows:
2012 2011 2010
Penjualan barang usang 13.438.287.772 10.143.298.576 6.750.535.327 Sales of scrap Laba selisih kurs - bersih 75.900.581 - 3.337.717.871 Gain on foreign exchange - net Laba penjualan aset tetap (Catatan 8) 11.912.384 - 187.980.143 Gain on sale of fixed assets (Note 8)
Total 13.526.100.737 10.143.298.576 10.276.233.341 Total
27. BEBAN OPERASI LAINNYA 27. OTHER OPERATING EXPENSES
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: The details of this account are as follows:
2012 2011 2010
Rugi selisih kurs - bersih - 2.995.175.384 - Loss on foreign exchange - net Rugi penjualan aset tetap - 65.862.741 - Loss on sale of fixed assets Lain-lain 277.561.322 341.598.266 310.122.795 Others
Total 277.561.322 3.402.636.391 310.122.795 Total
162
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITHRELATED PARTIES
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukantransaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincianakun dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
In the normal course of business, the Companyentered into certain transactions with relatedparties. The details of the accounts and thesignificant transactions entered into with relatedparties are as follows:
Jumlah/Amount
2012 2011 2010
Pihak-pihak berelasi lainnya Other related parties Piutang usaha (Catatan 5) Trade receivables (Note 5)
PT Lion Superindo 2.723.400.542 1.886.686.454 1.848.684.827 PT Lion Superindo
Utang usaha (Catatan 13) Trade payables (Note 13)PT Indofood Sukses Makmur Tbk 18.964.743.186 16.685.003.700 7.897.018.340 PT Indofood Sukses Makmur TbkPT Indomarco Adi Prima 618.145.000 1.051.829.311 285.587.500 PT Indomarco Adi Prima
Total utang usaha 19.582.888.186 17.736.833.011 8.182.605.840 Total trade payables
Entitas dengan pengaruh Entities with significant signifikan terhadap Perusahaan influence over the Company
Beban akrual (Catatan 16) Accrued expenses (Note 16)Shikishima Baking Co.,Ltd. Shikishima Baking Co.,Ltd.
2.711.428.847 2.280.388.198 1.650.117.475
Persentase terhadap total aset atau liabilitas/ Percentage to total assets or liabilities
2012 2011 2010
Pihak-pihak berelasi lainnya Other related parties Piutang usaha (Catatan 5) Trade receivables (Note 5)
PT Lion Superindo 0,23% 0,25% 0,33% PT Lion Superindo
Utang usaha (Catatan 13) Trade payables (Note 13)PT Indofood Sukses Makmur Tbk 3,52% 7,84% 7,00% PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima 0,11% 0,49% 0,25% PT Indomarco Adi Prima
Total utang usaha 3,64% 8,34% 7,25% Total trade payables
Entitas dengan pengaruh Entities with significantsignifikan terhadap Perusahaan influence over the CompanyBeban akrual (Catatan 16) Accrued expenses (Note 16)
Shikishima Baking Co.,Ltd. 0,50% 1,07% 1,46% Shikishima Baking Co.,Ltd.
163
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITHRELATED PARTIES (continued)
Jumlah/Amount
2012 2011 2010
Pihak-pihak berelasi lainnya Other related partiesTransaksi penjualan Sales transactions
PT Lion Superindo 18.038.227.367 14.149.736.465 14.649.375.065 PT Lion Superindo
Transaksi pembelian Purchase transactionsPT Indofood Sukses
Makmur Tbk 189.570.502.887 134.664.916.000 95.651.297.000 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima 6.908.241.885 6.310.975.554 1.384.569.427 PT Indomarco Adi Prima
Total pembelian 196.478.744.772 140.975.891.554 97.035.866.427 Total purchases
Entitas dengan pengaruh Entities with significantsignifikan terhadap Perusahaan influence over the Company
Royalti (Catatan 24) Royalty (Note 24)Shikishima Baking Co., Ltd. 10.728.094.262 8.133.481.744 6.150.112.291 Shikishima Baking Co., Ltd.
Persentase terhadap total penjualan bersih/beban pokok penjualan/ Percentage to net sales/cost of goods sold
2012 2011 2010
Pihak-pihak berelasi lainnya Other related partiesTransaksi penjualan Sales transactions
PT Lion Superindo 1,51% 1,74% 2,39% PT Lion Superindo
Transaksi pembelian Purchase transactionsPT Indofood Sukses
Makmur Tbk 29,88% 31,03% 29,60% PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima 1,09% 1,45% 0,43% PT Indomarco Adi Prima
Total pembelian 30.97% 32,49% 30.03% Total purchases
Entitas dengan pengaruh Entities with significantsignifikan terhadap Perusahaan influence over the Company
Royalti (Catatan 24) Royalty (Note 24)Shikishima Baking Co., Ltd. 1,69% 1,87% 1,90% Shikishima Baking Co., Ltd.
Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.
Transactions with related parties were conducted under terms and conditions agreed between the parties, which may not be the same as those of the transaction with unrelated parties.
164
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITHRELATED PARTIES (continued)
Hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalahsebagai berikut:
The nature of the related party relationships andtransactions is as follows:
Pihak-pihak berelasi/ Sifat saldo akun/transaksi/ Related parties Hubungan/Relationship Nature of account/transaction
PT Lion Superindo Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence Penjualan barang dagang/Sales of inventories
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence Pembelian bahan baku/Purchases of raw materials
PT Indomarco Adi Prima Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence Pembelian bahan baku/Purchases of raw materials
Shikishima Baking Co.,Ltd. Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap perusahaan/Entity with significant influence over the Company Royalti/Royalty
Penjualan dan pembelian dari pihak-pihak berelasi dilakukan pada harga yang disepakati tergantung jenis produk terkait. Saldo terkait pada akhir periode adalah tanpa jaminan, tanpa bunga dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap piutang atau utang dari pihak-pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Perusahaan tidak membuat cadangan atas penurunan nilai piutang dari pihak-pihak berelasi, dikarenakan manajemen berpendapat bahwa, berdasarkan hasil penilaian, seluruh piutang usaha dari pihak-pihak berelasi dapat ditagih.
Sales to and purchases from related parties are made at agreed prices depending on the types of product involved. The related outstanding balances at the end of the year are unsecured, interest-free and to be settled in cash. There have been no guarantees provided or received for any related party receivables or payables. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company has not made any allowance for impairment relating to the amounts due from related parties, since management believes, based on its assessment, that all trade receivables from related parties are fully collectible.
Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, jumlah beban yang diakui Perusahaan sehubungan dengan kompensasi bruto bagi manajemen kunci adalah sebagai berikut:
In 2012, 2011 and 2010, the total amount of expenses recognized by the Company relating to gross compensation for the key management is as follows:
2012 2011 2010
Imbalan kerja jangka pendek 17.037.861.044 14.201.209.930 8.854.777.686 Short-term benefits Imbalan pascakerja 3.680.325.256 2.124.107.249 843.875.671 Post-employment benefits
Total 13.782.187.736 12.602.647.215 5.100.024.477 Total
Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari semua anggota dewan komisaris, direksi dan semua kepala divisi.
The Company’s key management consists of all members of the boards of commissioners and directors and all division heads.
165
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 29. SIGNIFICANT AGREEMENTS
a. Perusahaan mempunyai Perjanjian Teknikdengan Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC),pemegang saham, di mana SBC menyetujuiuntuk menyediakan pengetahuan, pengarahanteknik dan pelatihan dalam hal produksi roti.Perjanjian tersebut telah diperpanjangbeberapa kali, yang terakhir pada tanggal21 April 2011 telah diperpanjang untuk periode5 tahun berikutnya yang berakhir pada tanggal31 Desember 2016.
a. The Company has entered into a TechnicalAgreement with Shikishima Baking Co., Ltd.(SBC), a stockholder, whereby SBC agreed toprovide know-how, technical guidance andtraining in the manufacture of bread. Theagreement has been renewed several timeswith the latest renewal being made onApril 21, 2011 for another 5 years endingDecember 31, 2016.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menyetujui untuk membayar royalti kepada SBC (dibayarkan secara triwulanan) berdasarkan persentase tertentu dari penjualan neto (Catatan 24 dan 28).
Based on the agreement, the Company agreed to pay royalty (on a quarterly basis) to SBC at a certain percentage of net sales (Notes 24 and 28).
b. Perusahaan mempunyai Perjanjian Distribusidengan PT Indomarco Prismatama (IP) danPT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfa), di mana IP dan Alfa menyetujui untuk mendistribusikanproduk Perusahaan melalui toko-tokonya danmenerima biaya distribusi sebagaikompensasi.
b. The Company has a Distribution Agreementwith each of PT Indomarco Prismatama (IP)and PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfa),whereby IP and Alfa agreed to distribute theCompany’s products in their outlets andreceive distribution fees as compensation.
Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, biaya distribusi yang telah terjadi sehubungan dengan perjanjian di atas disajikan sebagai “Jasa Distribusi” di Catatan 25 dan pada bagian beban usaha di laporan laba rugi komprehensif.
In 2012, 2011 and 2010, distribution fees incurred in relation to the above agreement are presented as “Distribution Fees” in Note 25 and under operating expenses in the statements of comprehensive income.
c. Perusahaan mempunyai Perjanjian dengandistributor dan agen untuk mendistribusikanproduk Perusahaan ke toko-toko di berbagaiwilayah di Indonesia.
c. The Company has agreements withdistributors and agents, whereby the latteragreed to distribute the Company’s products tostores in various areas in Indonesia.
Berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas, distributor dan agen tersebut harus memberikan uang jaminan kepada Perusahaan yang akan dikembalikan pada akhir perjanjian. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, uang jaminan yang diterima Perusahaan dari distributor dan agen disajikan sebagai “Jaminan Pelanggan” pada laporan posisi keuangan.
Based on the above agreements, the distributors and agents should provide the Company guarantee deposits which will be returned upon the end of their respective agreements. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the outstanding guarantee deposits received by the Company from distributors and agents are presented as “Customers’ Deposits” in the statements of financial position.
Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan2010, deposito berjangka yang ditempatkan Perusahaan sehubungan dengan uang jaminan yang berasal dari distributor dan agen disajikan sebagai bagian dari “Deposito Jaminan” pada laporan posisi keuangan.
Bunga atas deposito jaminan tersebut dibayarkan kepada agen dan distributor yang bersangkutan.
As of December 31, 2012, 2011 and 2010, time deposits placed by the Company in relation to the guarantee deposits received from distributors and agents are presented as part of “Guarantee Deposits” in the statements of financial position.
Interest for the above guarantee deposits are paid to the agents and distributors.
166
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, total penjualan yang timbul sehubungan dengan perjanjian tersebut diatas masing-masing sebesar Rp363.344.883.395,Rp211.304.504.465 dan Rp170.957.754.688.
In 2012, 2011 and 2010, sales arising from the above-mentioned agreements amounted to Rp363,344,883,395, Rp211,304,504,465 and Rp170,957,754,688, respectively.
d. Perusahaan mempunyai Perjanjian KerjasamaPengangkutan Barang dengan beberapaperusahaan transportasi untuk mengangkut,mengirim dan mendistribusikan produkPerusahaan. Pada tahun 2012, 2011 dan2010, total beban transportasi sehubungandengan perjanjian dengan perusahaantransportasi tersebut diatas masing-masingsebesar Rp64.745.836.826, Rp36.268.760.408dan Rp32.437.678.283, masing-masingdisajikan sebagai “Perjalanan Dinas danTransportasi” di Catatan 25 dan pada bagianbeban usaha di laporan laba rugikomprehensif. Pada tanggal 31 Desember2012, 2011 dan 2010, utang yang timbul daritransaksi ini disajikan sebagai bagian dari“Utang Lain-lain” pada laporan posisikeuangan.
d. The Company has Transportation Agreementswith several transporter companies, totransport, deliver and distribute the Company’sproducts. In 2012, 2011 and 2010, transportation expenses incurred in relation to the above-mentioned agreements amounting to Rp64,745,836,826, Rp36,268,760,408 and Rp32,437,678,283, respectively, are presented as “Travel and Transportation” in Note 25 and under operating expenses in the statements of comprehensive income. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the payables arising from these transactions are presented as part of “Other Payables” in the statements of financial position.
e. Pada tanggal 24 Maret 2010, Perusahaanmelakukan Perjanjian Jual Beli denganPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sehubungan dengan penggunaan gas.Berdasarkan perjanjian, Perusahaandiwajibkan untuk menyediakan jaminan dalambentuk deposito berjangka. Pada tanggal31 Desember 2012, 2011 dan 2010, depositoberjangka sehubungan dengan hal tersebutdiatas sebesar Rp1.520.621.197,Rp935.065.175 dan Rp919.669.502 disajikansebagai bagian dari “Deposito Jaminan” dalamlaporan posisi keuangan.
e. On March 24, 2010, the Company entered intoSale and Purchase Agreement withPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ongas usage. Based on the agreement, theCompany is required to provide a guarantee inthe form of time deposits. As ofDecember 31, 2012, 2011 and 2010, such timedeposits amounting to Rp1,520,621,197,Rp935,065,175 and Rp919,669,502,respectively, are presented as part of“Guarantee Deposits” in the statements offinancial position.
f. Pada tahun 2011, Perusahaan menandatangani tiga perjanjian pembeliandengan Oshikiri Machinery Co., Ltd (Oshikiri)dimana Perusahaan setuju untuk membelibeberapa unit mesin dari Oshikiri dengan totalnilai pembelian sebesar JPY542.414.000.Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perusahaankembali menandatangani perjanjian denganOshikiri untuk membeli beberapa unit mesindengan total nilai pembelian sebesarJPY50.196.000. Pada tanggal31 Desember 2012 and 2011, utang yangtimbul dari transaksi pembelian dari Oshikiridisajikan sebagai bagian dari “Utang lain-lain”pada laporan posisi keuangan (Catatan 14).
f. In 2011, the Company entered into threepurchase agreements with Oshikiri MachineryCo., Ltd (Oshikiri), whereby the Companyagreed to purchase several units ofmachineries from Oshikiri with a total purchaseprice of JPY542,414,000. On August 27, 2012,the Company entered into another purchaseagreement with Oshikiri for the purchase ofseveral units of machineries with a totalpurchase price of JPY50,196,000. As ofDecember 31, 2012 and 2011, the payablesarising from purchase transactions withOshikiri are presented as part of “OtherPayables” in the statements of financialposition (Note 14).
167
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
g. Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaanmenandatangani perjanjian dengan PT LiteConstructions Indonesia dengan total nilaikontrak sebesar Rp21.000.000.000 dimanaPerusahaan menunjuk PT Lite ConstructionsIndonesia untuk melakukan pekerjaanpembangunan pabrik di Palembang. Padatanggal 31 Desember 2012, tidak terdapatutang yang timbul dari tagihan terhadappekerjaan konstruksi tersebut.
g. On March 26, 2012, the Company entered intoan agreement with PT Lite ConstructionsIndonesia with a total contract value ofRp21,000,000,000, wherein the Companyappointed PT Lite Constructions Indonesia toconstruct a production plant in Palembang. Asof December 31, 2012, there is no outstandingpayable arising from billings on theconstruction work.
h. Pada tanggal 16 Juli 2012, Perusahaanmenandatangani perjanjian dengan PT WijayaKusuma Contractors dengan total nilai kontraksebesar Rp17.000.000.000 dimanaPerusahaan menunjuk PT Wijaya KusumaContractors untuk melakukan pekerjaanpembangunan pabrik di Makassar. Padatanggal 31 Desember 2012, utang yang timbuldari tagihan terhadap pekerjaan konstruksitersebut disajikan sebagai bagian dari “UtangLain-lain” pada laporan posisi keuangan(Catatan 14).
h. On July 16, 2012, the Company entered intoan agreement with PT Wijaya KusumaContractors with a total contract value ofRp17,000,000,000, wherein the Companyappointed PT Wijaya Kusuma Contractors toconstruct a production plant in Makassar. As ofDecember 31, 2012, the payable arising frombillings on the construction work is presentedas part of “Other Payables” in the statement offinancial position (Note 14).
30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAMMATA UANG ASING
30. MONETARY ASSETS AND LIABILITIESDENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
Informasi mengenai aset dan liabilitas moneterdalam mata uang asing pada tanggal31 Desember 2012 dan nilai setara dalam rupiahyang dijabarkan dengan menggunakan rata-ratakurs jual dan beli yang diterbitkan oleh BankIndonesia sebagai berikut:
Information concerning monetary assets andliabilities denominated in foreign currencies as ofDecember 31, 2012 and their rupiah equivalentsconverted using the middle exchange rates thatwere published by Bank Indonesia follows:
Nilai Setara Rupiah/ Rupiah Equivalents
Mata Uang Asing/ 31 Desember 2012/ Penjelasan Foreign Currency December 31, 2012 Description
Aset moneter: Monetary assets:Kas dan setara kas EUR304.293 3.897.946.122 Cash and cash equivalents
AU$55.148 552.879.876Deposito jaminan US$117.119 1.132.541.196 Guarantee deposits
Sub-total 5.583.367.194 Sub-total
Liabilitas moneter: Monetary liabilities: Utang lain-lain JPY266.545.272 29.853.070.464 Other payables
EUR264.070 3.382.736.700 US$215.510 2.083.984.601 SGD74.500 589.071.500
Sub-total 35.908.863.265 Sub-total
Liabilitas neto (30.325.496.071) Net liabilities
168
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasinilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaanpada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.
The following table presents the carrying amountsand the estimated fair values of the Company’sfinancial instruments as of December 31, 2012,2011 and 2010.
2012 2011 2010
Nilai Tercatat Carrying AmountsAset keuangan - Pinjaman yang Financial assets - Loans and
diberikan dan piutang receivablesKas dan setara kas 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 136.203.406.473 103.387.896.337 75.641.640.405 Trade receivablesPiutang lain-lain pihak ketiga 421.608.083 262.603.539 - Other third party receivables Deposito jaminan 11.213.320.997 8.774.420.148 6.410.058.069 Guarantee depositsAset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets
(uang jaminan dan piutang (security deposits and jangka panjang) 1.954.286.254 1.103.771.236 796.908.031 long-term receivables)
Total Aset Keuangan 187.664.261.409 161.926.052.146 203.570.300.880 Total Financial Assets
Liabilitas keuangan - Liabilitas Financial liabilities - Financial keuangan yang diukur dengan liabilities measured at biaya perolehan diamortisasi amortized cost
Utang usaha 79.033.352.160 65.553.478.372 27.346.353.143 Trade payablesUtang lain-lain 86.024.594.555 65.876.802.143 36.795.135.335 Other payablesBeban akrual 17.142.497.535 10.303.026.712 12.860.937.645 Accrued expensesJaminan pelanggan 12.641.292.315 8.819.229.298 6.107.613.361 Customers’ deposits Utang bank jangka panjang 302.917.148.000 33.071.521.262 - Long-term bank loans
Total Liabilitas Keuangan 497.758.884.565 183.624.057.787 83.110.039.484 Total Financial Liabilities
2012 2011 2010
Nilai Wajar Fair ValuesAset keuangan - Pinjaman yang Financial assets - Loans and
diberikan dan piutang receivablesKas dan setara kas 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 136.203.406.473 103.387.896.337 75.641.640.405 Trade receivablesPiutang lain-lain pihak ketiga 421.608.083 262.603.539 - Other third party receivables Deposito jaminan 11.213.320.997 8.774.420.148 6.410.058.069 Guarantee depositsAset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets
(uang jaminan dan pinjaman (security deposits and karyawan) 1.954.286.254 1.103.771.236 796.908.031 employee loans)
Total Aset Keuangan 187.664.261.409 161.926.052.146 203.570.300.880 Total Financial Assets
Liabilitas keuangan - Liabilitas Financial liabilities - Financial keuangan yang diukur dengan liabilities measured at biaya perolehan diamortisasi amortized cost
Utang usaha 79.033.352.160 65.553.478.372 27.346.353.143 Trade payablesUtang lain-lain 86.024.594.555 65.876.802.143 36.795.135.335 Other payablesBiaya masih harus dibayar 17.142.497.535 10.303.026.712 12.860.937.645 Accrued expensesJaminan pelanggan 12.641.292.315 8.819.229.298 6.107.613.361 Customers’ depositsUtang bank jangka panjang 303.921.926.985 33.703.957.913 - Long-term bank loans
Total Liabilitas Keuangan 498.763.663.550 184.256.494.438 83.110.039.484 Total Financial Liabilities
169
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES(continued)
Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.
Fair value is defined as the amount at which theinstrument could be exchanged in a current arm’slength transaction between knowledgeable willingparties, other than in a forced or liquidation sale.
Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan: Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada
harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung .
The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial instruments: • Level 1: Fair values measured based on
quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
• Level 2: Fair values measured based onvaluation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
• Level 3: Fair value measured based onvaluation techniques for which inputs which have a significant effect on the recorded fair value are not based on observable market data.
Semua instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:
All financial instruments presented in the statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are carried at amortized cost. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:
a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek a. Short-term financial assets and liabilities
Nilai wajar dari instrumen keuangan jangkapendek yang akan jatuh tempo dalam waktusatu tahun atau kurang (kas dan setara kas,piutang usaha, piutang lain-lain pihak ketiga,utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual)diasumsikan sama dengan nilai tercatatnyakarena bersifat jangka pendek.
The fair value of short-term financialinstruments with maturities of one year or less(cash and cash equivalents, trade receivables,other third party receivables, trade payables,other payables and accrued expenses) areassumed to be the same as their carryingamounts due to their short-term nature.
170
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) 31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES(continued)
b. Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang b. Long-term financial assets and liabilities
Nilai wajar dari instrumen keuangan jangka panjang (deposito jaminan, uang jaminan, pinjaman karyawan dan jaminan pelanggan) diasumsikan sama dengan jumlah terutangnya karena instrumen keuangan tersebut tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nilai wajar dari utang bank jangka panjang ditentukan dengan mendiskonto arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto yang berasal dari transaksi pasar yang dapat diobservasi yang mempunyai syarat, risiko kredit dan periode jatuh tempo yang sama.
The fair values of long-term financial instruments (guarantee deposits, security deposits, employee loans and customers’ deposits) are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period. The fair value of long-term bank loans is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar term, credit risk and remaining maturities.
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMENRISIKO KEUANGAN
32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVESAND POLICIES
Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaanadalah risiko pasar (termasuk risiko mata uangasing dan risiko harga komoditas), risiko kredit danrisiko likuiditas. Direksi Perusahaan menelaah danmenyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko ini, seperti dijelaskan lebih lanjutsebagai berikut:
The main risks arising from the Company'sfinancial instruments are market risk (includingforeign currency risk and commodity price risk),credit risk and liquidity risk. The Board of Directorsreviews and approves policies for managing eachof these risks, as further described as follows:
a. Risiko mata uang asing a. Foreign currency risk
Mata uang pelaporan Perusahaan adalah rupiah. Perusahaan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena harga beberapa pembelian utamanya ditentukan dalam mata uang asing atau harganya secara signifikan dipengaruhi oleh pergerakan dari harga acuan dalam mata uang asing (terutama dolar AS dan yen Jepang) seperti kuotasi dari pasar internasional. Apabila terdapat pembelian oleh Perusahaan dalam mata uang selain rupiah, maka Perusahaan menghadapi risiko mata uang asing.
The Company’s reporting currency is the rupiah. The Company faces foreign exchange risk as the costs of certain key purchases are either denominated in foreign currencies or whose price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies (mainly U.S. dollar and Japanese yen) as quoted in the international markets. To the extent that the purchases of the Company are denominated in currencies other than rupiah, the Company will have an exposure to foreign currency risk.
Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengatasi risiko pertukaran mata uang asing. Akan tetapi, Perusahaan menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing pada tingkat yang minimum untuk membatasi risiko mata uang asing.
The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, the Company maintains transactions and balances in foreign currencies at a minimum level in order to minimize foreign currencies exposure.
171
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMENRISIKO KEUANGAN (lanjutan)
32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVESAND POLICIES (continued)
a. Risiko mata uang asing (lanjutan) a. Foreign currency risk (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2012, jika nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang melemah/menguat sebanyak 10% dengan semua variable lain dianggap konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2012 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp2.985.307.046, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi utang lain-lain.
As at December 31, 2012, had the exchange rate of the rupiah against the Japanese yen depreciated/appreciated by 10% with all other variables held constant, income before income tax in 2012 would have been Rp2,985,307,046 lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of other payables.
b. Risiko harga komoditas b. Commodity price risk
Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Perusahaan terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti tepung terigu dan coklat. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.
The Company’s exposure to commodity price risk relates primarily to the purchase of major raw materials, such as wheat flour and chocolate. The prices of these raw materials are directly affected by commodity price fluctuations and the level of demand and supply in the market.
Kebijakan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga komoditas adalah dengan menjaga tingkat persediaan tepung terigu dan coklat secara optimal untuk menjamin kelanjutan produksi. Selain itu, Perusahaan juga dapat mengurangi risiko tersebut dengan cara mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggannya.
The Company’s policy is to minimize the risks arising from the fluctuations in commodity prices by maintaining the optimum inventory level of wheat flour and chocolate to ensure continuous production. In addition, the Company may seek to mitigate its risks by passing on the price increases to its customers.
c. Risiko kredit c. Credit risk
Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, Perusahaan menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perusahaan memiliki kebijakan yang membatasi total kredit untuk setiap pelanggan, seperti, mengharuskan distributor dan agen untuk memberikan uang jaminan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.
The Company is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers. To mitigate this risk, it has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. The Company has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer, such as requiring distributors and agents to provide guarantee deposits. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.
172
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMENRISIKO KEUANGAN (lanjutan)
32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVESAND POLICIES (continued)
c. Risiko kredit (lanjutan) c. Credit risk (continued)
Ketika pelanggan tidak mampu melakukanpembayaran dalam jangka waktu yang telahdiberikan, Perusahaan akan menghubungipelanggan untuk menindaklanjuti piutang yangtelah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidakmelunasi piutang yang telah jatuh tempodalam jangka waktu yang telah ditentukan,maka Perusahaan dapat melakukan pencairanuang jaminan pelanggan untuk menyelesaikanpiutang yang telah lewat jatuh tempo.Perusahaan akan menindaklanjuti melalui jalurhukum jika dianggap perlu. Tergantung padapenilaian Perusahaan, cadangan khususmungkin dibuat jika utang dianggap tidaktertagih. Untuk mengurangi risiko kredit,Perusahaan akan menghentikan penyaluransemua produk kepada pelanggan jika terjadiketerlambatan pembayaran.
When a customer fails to make payment withinthe credit term granted, the Company contactsthe customer to act on the overduereceivables. If the customer does not settle theoverdue receivable within a reasonable time,the Company applies the customer’sguarantee deposit against the overduereceivable. The Company may proceed tocommence legal proceedings, if deemednecessary. Depending on the Company'sassessment, specific allowance may beprovided if the debt is deemed uncollectible.To mitigate credit risk, the Company ceasesthe supply of all products to the customer inthe event of late payment.
Perusahaan juga menghadapi risiko kredityang berasal dari penempatan dana di bankdalam bentuk rekening lancar maupun depositoberjangka. Untuk mengatasi risiko ini,Perusahaan memiliki kebijakan untukmenempatkan dananya hanya di bank-bankyang mempunyai reputasi yang baik.
The Company is also exposed to credit risk arising from the funds placed by the Company in banks in the form of current accounts and time deposits. To mitigate this risk, the Company has a policy to place its funds only in banks that have good reputation.
Risiko kredit dari aset keuangan lainnyadianggap tidak signifikan.
Credit risk from other financial assets is not considered significant.
d. Risiko likuiditas d. Liquidity risk
Perusahaan mengelola profil likuiditasnyauntuk dapat mendanai pengeluaran modalnyadan membayar utang yang jatuh tempodengan menjaga kecukupan kas danketersediaan pendanaan.
The Company manages its liquidity profile tobe able to finance its capital expenditures andservice its maturing debts by maintainingsufficient cash and the availability of funding.
Perusahaan secara regular mengevaluasiproyeksi arus kas dan arus kas aktual danterus menerus memantau kondisi pasarkeuangan untuk mencari kesempatanmelakukan penggalangan dana, sepertidengan memperoleh pinjaman dari bank danmelakukan penerbitan tambahan modalsaham.
The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously monitors conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives, such as through obtaining bank loans and additional capital stock issuance.
173
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMENRISIKO KEUANGAN (lanjutan)
32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVESAND POLICIES (continued)
d. Risiko likuiditas (lanjutan) d. Liquidity risk (continued)
Rincian mengenai waktu jatuh tempo dariliabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal31 Desember 2012 berdasarkan skedulpembayaran yang terdapat dalam kontrakadalah sebagai berikut:
The details of the maturity profile of theCompany’s financial liabilities as ofDecember 31, 2012 based on contractualundiscounted payments are as follows:
Dalam waktu Dalam waktu Dalam waktu lebih dari 1 tahun/ 1-5 tahun/ 5 tahun/
Within Within Within moreTotal 1 year 1-5 years than 5 years
Utang bank jangka panjang 304.000.000.000 5.833.333.333 298.166.666.667 - Long-term bank loansUtang lain-lain 86.024.594.555 86.024.594.555 - - Other payablesUtang usaha 79.033.352.160 79.033.352.160 - - Trade payablesBeban akrual 17.142.497.535 17.142.497.535 - - Accrued expensesJaminan pelanggan 12.641.292.315 12.641.292.315 - - Customers’ deposits
Total 498.841.736.565 200.675.069.898 298.166.666.667 - Total
33. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHIARUS KAS
33. NON-CASH ACTIVITIES
Informasi pendukung laporan arus kassehubungan dengan aktivitas yang tidakmempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:
Supplementary information to the statements of cash flows relating to non-cash activities follows:
2012 2011 2010
Penambahan aset tetap dengan Additions to fixed assets mengkreditkan utang lain-lain 36.078.518.141 15.734.262.739 29.724.034.682 credited to other payables
34. REKLASIFIKASI AKUN 34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Akun berikut ini dalam laporan keuangan tahun2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuaidengan penyajian laporan keuangan untuk tahunyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012:
Certain accounts in the 2011 and 2010 financialstatements have been reclassified to conform withthe presentation of accounts in the financialstatements for the year ended December 31, 2012:
Dari/from Menjadi/to Jumlah/amount
2011
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset non-keuangan tidak lancar lainnya/Othernon-current non-financial assets 11.007.898.518
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset takberwujud/Intangible assets 1.878.008.379
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset keuangan tidak lancar lainnya/Othernon-current financial assets 1.103.771.236
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Pajak dibayar dimuka/Prepaid taxes 43.298.780
Beban akrual/Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/Short-term employee benefits liability 21.626.000
174
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TbkNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
34. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)
Dari/from Menjadi/to Jumlah/amount
2010
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset non-keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current non-financial assets 2.162.667.701
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset keuangan tidak lancar lainnya/Othernon-current financial assets 796.908.031
Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Pajak dibayar dimuka/Prepaid taxes 43.298.780
Beban akrual/Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/Short-term employee benefits liability 32.058.500
Sehubungan dengan reklasifikasi akun diatas, Perusahaan tidak menyajikan laporan posisi keuangan permulaan dari periode komparatif terawal karena dampaknya dianggap tidak material.
In connection with the above reclassification of accounts, the Company does not present the opening statement of financial position of the earliest comparative period presented since the impact is considered immaterial.
35. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN 35. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
Pada beberapa tanggal setelah tanggal31 Desember 2012 hingga April 2013, Perusahaanmelakukan penarikan dengan jumlah total sebesarRp103.625.800.000 atas fasilitas pinjaman yangdiperoleh dari BCA (Catatan 18).
On various dates after December 31, 2012 untilApril 2013, the Company made drawdowns with atotal amount of Rp103,625,800,000 from the loanfacility that was provided by BCA (Note 18).
36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
36. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS
Perusahaan sebelumnya telah menerbitkanlaporan keuangan untuk tahun yang berakhirpada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011dan 2010 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman &Surja dengan Laporan Auditor IndependenNo. RPC-3205/PSS/2013 tertanggal6 Februari 2013. Sehubungan dengan rencanaPenawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTITahap I Tahun 2013, Perusahaan menerbitkankembali laporan keuangan tersebut diatas untukmencakup perubahan dan/atau penambahanpengungkapan pada laporan keuangan.
The Company has previously issued the financialstatements for the years ended December 31,2012, 2011 and 2010, which have been audited byPublic Accounting Firm Purwantono, Suherman &Surja with Independent Auditors’ reportNo. RPC-3205/PSS/2013 dated February 6, 2013.In connection with the Company’s plan to makepublic offering of “Obligasi Berkelanjutan I ROTITahap I Tahun 2013”, the Company has re-issuedthe abovementioned financial statements toinclude revision and/or additional disclosures in thefinancial statements.
175
xiv
Halaman ini sengaja dikosongkan
177
XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI
HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.C.1 serta ketentuan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.496/PEF-Dir/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat:
idAA- (Double A minus)
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas efek tersebut yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya efek tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek.
PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO
Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti.
Faktor-faktor pendukung peringkat adalah: Posisi pasar yang kuat sebagai produsen massal roti. Perseroan mendominasi pasar produksi massal roti dengan pangsa pasar sekitar 18% dari total industri roti. Kuatnya posisi Perseroan dicerminkan oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dengan CAGR lima tahun (2008-2012) sebesar 32,7%. Di tahun 2012, Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat yakni meningkat 46,4% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp1,2 triliun sebagai hasil dari ekspansi bisnisnya. Posisi pasar Perseroan di jangka menengah diharapkan akan tetap kuat dengan rencana ekspansi yang agresif untuk menangkap potensial bisnis di pasar yang belum digarap.
Proteksi arus kas yang kuat. Pada akhir tahun 2012, proteksi arus kas Perseroan dianggap kuat dengan EBITDA terhadap hutang dan EBITDA terhadap IFCCI (beban bunga, beban keuangan, dan bunga yang dikapitalisasi) masing-masing sebesar 0,8x dan 16,5x. Proteksi arus kas Perseroan akan tetap kuat walaupun struktur modal Perseroan akan kurang konservatif karena Perseroan akan menerbitkan obligasi baru untuk membiayai belanja modalnya. Pada jangka pendek dan menengah, rasio EBITDA terhadap hutang dan EBITDA terhadap bunga diharapkan tetap kuat masing-masing di atas 0,5x dan 6x.
Dukungan operasional dari pemegang saham. Aktivitas operasional Perseroan mendapat dukungan kuat dari mitra strategis yang merupakan pemegang sahamnya. Perseroan mendapatkan bantuan teknis dan teknologi pengetahuan dari Shikishima Baking Co. Ltd., produsen roti kedua terbesar di Jepang, untuk pengembangan produk dan pengawasan mutu. Melalui Treasure East Investment Ltd., Perseroan memiliki hubungan tidak langsung dengan Grup Salim, yang memiliki pabrik tepung terbesar di Indonesia sehingga Perseroan dapat mengamankan pasokan bahan bakunya. Grup Salim juga memiliki salah satu jaringan minimarket terbesar yang merupakan distributor utama Perseroan.
178
Faktor yang membatasi peringkat di atas adalah: Eksposur terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan. Walaupun Perseroan memiliki margin keuntungan yang tinggi jika dibandingkan dengan produsen makanan dan minuman lainnya, Perseroan masih terekspos pada fluktuasi harga bahan baku dan kemasan, yang sebagian besar terkait dengan harga komoditas. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi margin keuntungan karena bahan baku dan kemasan merupakan komponen terbesar biaya produksi yakni sebesar 75%. Walaupun Perseroan dapat mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada pelanggan, penyesuaian harga tidak dapat langsung dilakukan karena Perseroan harus memperhatikan daya beli pelanggan dan keterjangkauan produk.
Kompetisi yang ketat di industri roti. Kompetisi di industri roti diyakini cukup ketat dengan karakter banyaknya pemain yang terlibat karena rendahnya hambatan masuk (barrier to entry). Sebagian besar pemain di industri ini merupakan industri rumah tangga, yang mencapai sekitar 5.000 pemain. Potensi bisnis yang luas juga dapat menarik pemain baru berskala besar yang dapat menjadi kompetitor langsung Perseroan.
SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG
Id AAA Efek hutang dengan peringkat Id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Id AA Efek hutang dengan peringkat Id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
Id A Efek hutang dengan peringkat Id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
Id BBB Efek hutang dengan peringkat Id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
Id BB Efek hutang dengan peringkat Id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
Id B Efek hutang dengan peringkat Id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walalupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
Id CCC Efek hutang dengan peringkat Id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal.
Id D Efek hutang dengan peringkat Id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.
Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “IdAA” hingga “IdCCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.
179
RATING OUTLOOK
Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.
Positive Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.
Negative Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.
Stable Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.
Developing Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.
Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan Rating Outlook, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Credit Watch di masa yang akan datang.
180
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan telah disesuaikan dengan UUPT, yang diambil dari Akta No. 86 tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 30 Juni 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 19 April 2012, yang ketiganya dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Mkn Notaris di Jakarta. Akta-akta mana telah telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan No. AHU-12936.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18117 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan No. AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
1. Perseroan terbatas ini diberi nama : “PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk” (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan dan berkantor pusat di Cibitung-Kabupaten Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan didirikan pada tanggal 08-03-1995 (delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 18-05-1995 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), dengan ketentuan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berlaku bagi Perseroan ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali jika ijin Penanaman Modal Asing tersebut diperbaharui oleh pihak yang berwenang.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATANUSAHA Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri roti, kue dan makanan lainnya.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:a. Kegiatan usaha utama, yaitu mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk
tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
b. Kegiatan usaha penunjang yaitu memasarkan dan menjual segaia jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
MODALPasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp344.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat miliar rupiah) terbagi atas 3.440.000.000 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1.012.360.000 (satu miliar dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 101.236.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah diambil bagian dan disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut:
181
a. Sebesar 86.050.600.000,- (delapan puluh enam miliar lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan setoran lama; dan
b. Sebesar Rp 15.185.400.000,- (lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;
dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 Anggaran Dasar ini.3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas.
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang
memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Penambahan Modal Dasar Perseroan.a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
i. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
ii. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
182
iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dan angka ii Pasal ini;
iv. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka iii Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf b angka iii Pasal ini tidak terpenuhi;
v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka i Pasal ini, termasuk juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah kembali Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka iv Pasal ini.
c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam
dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. a. Pemegang Saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
i. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
ii. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
iii. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.
c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
183
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal ini:a. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut
tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor; ataub. jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk
memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: i. Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang
jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang; atau
ii. Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
8. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:a. Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan : i. dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan
penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; atau
ii. dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
b. harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak dibawah harga pari);
c. pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini;
d. ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;e. Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
184
f. jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir,yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
g. jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
SAHAM Pasal 5
1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik atau lebih, yaitu orang
atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
SURAT SAHAM Pasal 6
1. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
2. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat saham;c. nomor urut saham;d. tanggal pengeluaran surat saham;e. nilai nominal saham;f. tanda pengenal (logo) Perseroan.
185
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat saham;c. nomor urut saham;d. tanggal pengeluaran surat saham;e. nilai nominal setiap saham;f. jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;g. tanda pengenal (logo) Perseroan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
danb. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas
hilangnya surat saham tersebut;c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang
cukup oleh Direksi Perseroand. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8
1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham,dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya :a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan Iebih dari satu klasifikasi saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
186
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerimaan jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tunai;f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan Dewan
Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham Wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Setiap catatan dalam daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar khusus harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
6. Direksi menyediakan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus yang berkenan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Pendaftaran nama Iebih dari 1(satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada Iebih dari 1 (satu)orang tidak diperkenankan.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9
1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu :a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahan Efek tersebut.
c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
187
d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahan Efek wajib menerbitkan konfimasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.
j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
k. Bank Kustodian dan perusahan efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemangilan Rapat Umum Pemegang Saham.
l. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan ofeh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang
188
rnenjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang rnenjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPasal 10
1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
c. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
d. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
e. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
189
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 11
1. Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut “RUPS”) dalam Perseroan terdiri dari:a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar ini;b. RUPS lainnya (selanjutnya disebut “RUPS Luar Biasa”), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Anggaran Dasar ini.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
RUPS TAHUNAN Pasal 12
1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) serta Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
yang memuat sekurang-kurangnya :i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan;v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
b. diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut;
d. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
e. ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
f. bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan
g. dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5),Pasal 75 ayat (3) dan (4), Pasal 76 ayat (3), ayat(4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
190
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka atas permintaan 1 (satu)orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam Pasal75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
RUPS LUAR BIASA Pasal 13
1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5), Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPSPasal 14
1. RUPS dapat diadakan di:a. tempat kedudukan Perseroan;b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atauc. tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
191
3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Kecuali pemanggilan untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
5. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
7. Dalam hal pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS, pemanggilan RUPS, dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
8. RUPS dalam mata acara Iain-Iain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Usul dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, apabila :a. usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris;
b. telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumtanggal pernanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan
c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dandengan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 ayat4 dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPSPasal 15
1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
192
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara, dan keputusan yang diambil dalam RUPS.
KUORUM KEHADIRAN, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPSPasal 16
1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba dapat dilangsungkan ;a. jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadiratau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, danPasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan. Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pernanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini, penambahan modal dasar, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dapat dilangsungkan:a. jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan ke putusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia;
193
b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
d. pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
e. pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
f. keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, atau pembubaran dapat dilangsungkan :a. jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara nadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar
194
dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
d. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaraan nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat dilangsungkan :a. jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75,Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan Ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
195
a. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
b. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS.
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
DIREKSI Pasal 17
1. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:(a) 1 (satu) orang Presiden Direktur;(b) 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
dan salah seorang dari mereka, kecuali Presiden Direktur, ditugasi sebagai Direktur tidak terafiliasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditehmanya surat pengunduran diri.
c. Dalam hak Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabiia telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.
196
b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
ataub. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atauc. meninggal dunia; ataud. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ataue. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan/atau ayat (2)
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga)
orang, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
10. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 hurufe Anggaran Dasar ini.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18
1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Pembatasan dan persyaratan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dapat ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :a. i. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, dalam
jumlah kurangdari 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan dan dalam jangka waktu melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
ii. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
iii. memberi jaminan atau penggantian kerugian atas hutang untuk kepentingan seseorang, badan hukum, atau perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
197
iv. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (preemptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan modal atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
v. membuat perjanjian sewa barang bergerak (termasuk operating dan finance lease agreement) apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.b. i. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut
melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
ii. memberikan pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris harus dengan persetujuan dari RUPS.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
7. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
b. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
8. a. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
b. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
d. Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. a. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Direksi wajib membuat dan memelihara kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
198
RAPAT DIREKSIPasal 19
1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
3. a. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).
b. Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
c. Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur.d. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.
5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama ataudi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuksetiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
199
e. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.
11. a. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita Acara tersebut.
b. Dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi.
12. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikattanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARISPasal 20
1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:(a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris;(b) 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;
yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (5) dan Pasal 119 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit (30) tiga puluh hari sebelumnya.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
200
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
6. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.
b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
ataub. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; atauc. meninggal dunia; ataud. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ataue. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau ayat
(2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka
anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 117 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang hams diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARISPasal 21
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
201
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. a. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
c. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
e. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 17 ayat 10 dan/atau Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dalam hal semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 107 huruf c, dan Pasal 118 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit serta dapat membentuk Komite Pemantau Risiko atau/dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, dan melaporkan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
RAPAT DEWAN KOMISARISPasal 22
1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 1 (satu) orang anggota Komisaris.
3. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).
b. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3(tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
c. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris,
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun danberhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
202
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.
5. a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak.10. a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung
maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
e. Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. a. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut.
b. Dalam hal Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris.
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
203
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang
diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris;b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan
Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
c. jika selama berlangsungnya Rapat Dewan Komisaris terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
d. berita acara dari Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, untuk ditandatangani.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNANPasal 23
1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.2. Rencana kerja tahunan yang membuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus disampaikan paling lambat
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.
8. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi (i) paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan (ii) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan
204
b. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIMPasal 24
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaraan nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
9. Dari Laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIBPasal 25
1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
205
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUMPasal 26
1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan,
likuidator wajib memberitahukan :a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran
Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
b. pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1)huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses iikuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia,satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertangungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertangungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
7. Sisa kekayaan setelah Iikuidasi dibagi diantara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.
TEMPAT TINGGAL Pasal 27
Untuk hal-hal ini yang mengenai Perseron, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Perseroan dicatatkan.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
206
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan apabila pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli dan pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek.
Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan FPPO. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Obligasi
Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 5 dan 7 Juni 2013 pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 11 Juni 2012.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
207
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Juni 2013.
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Obligasi.
208
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:
PT Bank Central Asia TbkKantor Cabang Korporasi Menara BCA
Nomor rekening: 2050007068Atas nama: PT BCA Sekuritas
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2013, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama
3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atauc. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir IX.A.2-11 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
209
c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Obligasi atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:1. dalam hal penundaan Masa Penawaran Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Obligasi;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Obligasi. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka:1. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi
atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
2. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
3. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
4. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
210
XIX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.80 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat.
Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat No.317/CAMR-WA/13 tanggal 21 Maret 2013.
1. Riwayat Singkat
PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Oe Siang Djie, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.
PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. SH., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No.2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.
Anggaran Dasar PT Mega Bank telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk.
211
Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No.3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No.16490.
Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.8 tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.1026346 tertanggal 12 September 2011.
2. Permodalan
Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Maret 2012 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk. berdasarkan surat No DE/IV/2013-0314 tanggal 4 April 2013 adalah sebagai berikut:
KeteranganNilai Nominal Rp500,- setiap saham
Jumlah Saham Nilai Saham (Rp) (%)Modal Dasar 6.400.000.000 3.200.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:- PT Mega Corpora 2.108.167.412 1.054.083.706.000 57,82- Publik (masing-masing di bawah 5%) 1.537.788.638 768.894.319.000 42,18Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.645.956.050 1.822.978.025.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 2.754.043.950 1.377.021.975.000
3. Pengurusan Dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Mega Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mega Tbk No.10 tanggal 17 April 2013, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
KomisarisKomisaris Utama : Chairul TanjungKomisaris/Komisaris Independen : Achjadi RanuwisastraKomisaris/Komisaris Independen : Rachmat MaulanaKomisaris : Johanes Bambang Kendarto
DireksiDirektur Utama : Kostaman ThayibDirektur : Joseph Georgino GodongDirektur : SugihartoDirektur : Max KembuanDirektur : Yuni LastiantoDirektur : Dony OskariaDirektur : Cosmas Setiawan SuwonoDirektur : Madi Darmadi LazuardiDirektur : Tati Hartawan
4. Kegiatan Usaha
Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.
212
Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.
5. Kantor Cabang PT Bank Mega Tbk
Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2012 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 325 Cabang.
6. Pengalaman Wali Amanat
Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 Tahun terakhir (2003-2013), PT Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai :
A. Wali Amanat (Trustee) :• Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003• Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003• Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003• Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003• Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003• Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003• Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003• Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003• Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004• Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004• Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004• Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004• Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004• Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004• Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002• Obligasi Great River International I Tahun 2003• Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004• Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004• Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005• Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005• Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005• Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005• Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005• Obligasi PLN VIII Tahun 2006• Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006• Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006• Obligasi BCA Finance II Tahun 2007• Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002• Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007• Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
213
• Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007• Obligasi I BNI Securities Tahun 2007• Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007• Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007• Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007• Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007• Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007• Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007• Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007• Obligasi IV Adhi Tahun 2007• Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007• Obligasi Japfa I Tahun 2007• Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000• Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002• Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003• Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007• Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007• Obligasi II Danareksa Tahun 2007• Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007• Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008• Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008• Obligasi V Bank DKI Tahun 2008• Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008• Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004• Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008• Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008• Obligasi III Danareksa Tahun 2008• Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008• Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008• Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009• Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009• Obligasi IV Danareksa Tahun 2009• Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009• Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009• Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009• Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009• Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009• Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009• Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009• Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009• Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009• Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006• Obligasi SMS Finance I Tahun 2009• Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009• Obligasi BCA Finance III Tahun 2010• Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010• Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002• Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003• Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006• Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007• Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010• Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010• Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010• Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010• Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010• Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 • Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
214
• Obligasi V Danareksa Tahun 2010• Obligasi VII bank bjb Tahun 2011• Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011• Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011• Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011• Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011• Obligasi MNC Securities II Tahun 2011• Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011• Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011• Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011• Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011• Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012• Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap• Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 • Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012• Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012• Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 • Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 • Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012• Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012• Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012• Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012• Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012• Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap• Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012• Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013• Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013• Obligasi TPS Food I Tahun 2013• Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
B. Agen Jaminan (Security Agent) :• Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005• Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004• Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002• Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004• Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007• Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008• Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
215
7. Tugas Pokok Wali Amanat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi /Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah : a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk; dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penggantian Wali Amanat
Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut :a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan/atau keputusan RUPO/RUPsu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk.h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam
dan LK No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
9. Laporan Keuangan Wali Amanat
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 6 Maret 2013, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2012.
216
PT BANK MEGA TbkNERACA
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)Pos-Pos 31 Desember
201231 Desember
2011ASETKas 1.355..207 1.159.680 Giro pada Bank Indonesia 4.666.818 4.176.631 Giro pada bank lain Pihak ketiga 920.372 651.037 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pihak ketiga 8.493.576 10.281.928 Efek-efek Pihak berelasi 20.964 18.870 Pihak ketiga 17.454.798 10.640.762 Tagihan derivatifPihak ketiga 19.987 85.342 Kredit yang diberikan Pihak berelasi 358.911 344.600 Pihak ketiga 26.627.284 31.453.057 Tagihan akseptasiPihak ketiga Pihak berelasi - 831 Pihak ketiga 321.252 351.884 Aktiva pajak tangguhan 58.527 18.628Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.019.576 dan Rp858.772 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 1.887.302 1.846.483Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp24.023 dan Rp22.051 Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Pihak berelasi 3.933 2.689 Pihak ketiga 1.341.582 1.264.071 JUMLAH ASET 65.219.108 61.909.027
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITASLiabilitas segera 366.984 194.395 SimpananGiro Pihak berelasi 345.093 304.327 Pihak ketiga 7.133.936 8.836.634 Tabungan Pihak berelasi 130.026 102.591 Pihak ketiga 13.268.580 13.746.648 Deposito berjangka Pihak berelasi 2.154.992 1.238.239 Pihak ketiga 27.232.768 24.910.248
Simpanan dari bank lain Pihak berelasi 56.498 7.737 Pihak ketiga 5.468.525 5.378.949 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 640.146 -Liabilitas derivatif Pihak ketiga 1.424 10.974 Utang pajak penghasilan 18.255 59.081 Utang akseptasiPihak ketiga 321.252 352.715 Pinjaman yang diterimaPihak ketiga 192.750 344.565
217
Pos-Pos 31 Desember 2012
31 Desember 2011
Obligasi subordinasi Pihak Ketiga 999.942 998.164 Liabilitas imbalan pascakerja 291.067 198.103 Beban yang masih harus di bayar dan Liabilitas lain-lain Pihak berelasi 17.971 11.175 Pihak ketiga 316.078 338.094 TOTAL LIABILITAS 58.956.287 57.032.639 EKUITASModal saham - nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 6.400.000.000 saham Modal saham ditempatkan dan disetor penuh 3.645,956,050 saham 1.822.978 1.822.978Tambahan modal disetor 1.374.627 1.374.627 Cadangan umum 881 828 Saldo laba 3.043.108 1.665.749 Pendapatan komprehensif lain 21.227 12.206 TOTAL EKUITAS 6.262.821 4.876.388 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 65.219.108 61.909.027
218
PT BANK MEGA Tbk.LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)
Pos-Pos 31 Desember 2012
31 Desember 2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALPendapatan bunga 5.581.049 5.191.379Beban bunga (2.238.937) (2.485.184)PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.342.112 2.706.195PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi 881.710 630.983 Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 36.217 31.271 Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek - neto 68.711 50.095 Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen Keuangan - neto (46.987) 225.590 Lain lain 27.911 25.884Total pendapatan operasional lainnya 967.562 963.823BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi (25.424) (17.797) Beban cadangan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan dan asset non-keuangan (207.856) (296.448) Pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administrasif - 14.209 Beban Umum dan administrasi (1.373.710) (1.173.491) Beban karyawan (1.164.165) (1.066.037)Total beban operasional lainnya (2.771.155) (2.539.564)PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.538.519 1.130.454PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO 27.495 60.862LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 1.566.014 1.191.316BEBAN PAJAK- NETO (188.602) (117.964)LABA TAHUN BERJALAN 1.377.412 1.073.352Pendapatan komprehensif lain:Keuntungan / (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek
yang tersedia untuk dijual - neto 9.021 (63.095)TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.386.433 1.010.257LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 378 294
Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790Telepon : (021) 79175000Faksimili : (021) 7990720
Up. : Capital Market Services
219
XX. AGEN PEMBAYARAN
Agen Pembayaran adalah KSEI, yang telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.84 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi, untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099Faksimili : (021) 5299 1199
220
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di Indonesia berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Menara BCA – Grand IndonesiaLantai 41
Jalan M.H. Thamrin No. 1Jakarta 10310
Penjamin Emisi ObligasiAkan ditentukan kemudian