Prosiding Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional (RAN)

1

848

i

Daftar Isi

Rapat Koordinasi Kebijakan 1. Rapat Koordinasi Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria #27-03-201 ................... 2 2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform I)

#2-09-2013 ..................................................................................................................... 7 3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform II)

#30-10-2013 ................................................................................................................... 15 4. Rapat Koordinasi Kegiatan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan #14-11-2013 ................ 26 5. Lokakarya Nasional Reforma Agraria #11-12-2013 .......................................................... 33

Rapat Koordinasi Teknis 1. Konsinyering Pembahasan White Paper #21-05-2013 ..................................................... 42 2. Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker I) #11-06-2013 ... 46 3. Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker II) #26-06-2013 .. 52 4. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RakerIII)

#1-08-2013 ..................................................................................................................... 56 5. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker IV)

#29-10-2013 ................................................................................................................... 62 6. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker V)

#19-12-2013 ................................................................................................................... 78

Kunjungan Lapangan 1. Kunjungan Permohonan Data dan Informasi #31-05-2013 .............................................. 87 2. Rapat Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah (Provinsi Kalimantan Timur)

#11-07-2013 ................................................................................................................... 90 3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform & Sertipikasi Kawasan Hutan

(Provinsi Bangka Belitung) #19-09-2013 .......................................................................... 95 4. Rakor Persiapan Pelaksanaan Sertipikasi Kawan Hutan (Provinsi Bali) #23-09-2013 ........ 101

1

RAPAT KOORDINASI

KEBIJAKAN

1

Kegiatan dilakukan untuk mewujudkan kesepahaman antar sektor

terkait dengan melakukan review terhadap berbagai kebijakan

pertanahan eksisting dalam menemukenali dan melakukan

klarifikasi akar permasalahan bidang pertanahan nasional untuk

selanjutnya bersama-sama membangun konsensus dalam

menentukan arah kebijakan pelaksanaan reforma agraria nasional

2

Rapat Koordinasi Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Permasalahan bidang pertanahan secara umum terjadi karena kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terjamin.

Pemerintah, dalam hal ini mengacu pada amanat konstitusi sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 33, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada dasarnya telah diberikan mandat untuk melakukan Reforma Agraria Nasional. Adapun secara konseptual, reforma agraria sebenarnya dapat mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu: a. Reforma Agraria (land reform) dalam pengertian redistribusi tanah, yang kegiatan

utamanya adalah pembagian tanah untuk petani yang tidak memiliki tanah (landless farmer); dan

b. Reforma agraria dalam pengertian perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional. Pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih kepada pengertian redistribusi tanah yang mempunyai tujuan, antara lain: (i) Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ke arah yang lebih adil; (ii) Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (iii) Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; (iv) Mengurangi kemiskinan; (v) Menciptakan lapangan kerja; (vi) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; (vii) Menguatkan ketahanan pangan dan energi. Akan tetapi, sampai dengan Tahun 2012, masih terdapat berbagai permasalahan pada implementasinya. Secara konseptual, access reform yang juga menjadi tahapan selanjutnya dari reforma agraria yang dilaksanakan oleh BPN juga tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan dan koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lain di luar pemerintah. Terkait dengan fungsi koordinasi yang strategis dan penting dalam menyusun kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria tersebut di atas, maka Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional. Secara lebih teknis, diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan reforma agraria nasional yang melibatkan K/L terkait, Pemerintah Daerah, dan organisasi non pemerintah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga perlu melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaksanaan reforma agraria nasional yang sedang berjalan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPAN dan melaksanakan fungsi koordinasi yang menjadi tugas dan kewenangannya, Kementerian PPN/Bappenas kemudian berinisiatif melakukan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN) .

1. Pendahuluan

3

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk mensosialisasikan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional sebagaimana telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.

1.3 Tempat, Waktu dan Peserta

Pelaksanaan Rakor Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2013 Waktu : 16.00 WIB s/d 17.30 Tempat : Ruang SG-5 Bappenas Peserta : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, perwakilan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan, serta jajaran staff Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Waktu Kegiatan Pelaksana 16.00 – 16.15 Registrasi Panitia 16.15 – 16.40 Pemaparan 1 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

16.40 – 17.00 Pemaparan 2 Kepala Biro Perencanaan dan KLN, BPN 17.00 – 17.30 Diskusi Moderator

2.1 Arahan dan pembukaan

Rapat Koordinasi Konsolidasi Awal Tim Koordinasi Reforma Agraria dibuka oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas.

2.2 Paparan-paparan

Paparan berturut-turut diawali oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN.

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor)

4

a. Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, antara lain adalah :

Latar belakang dari pembentukan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional, antara lain : (i) maraknya kasus pertanahan, terutama pada awal Tahun 2012; (ii) arahan Menteri PPN agar segera dilakukan Rapid Assessment unbtuk menemukenali akar permasalahan dan antisipasi intervensi kebijakan yang diperlukan; dan (iii) kebutuhan aktual berupa pelaksanaan Reforma Agraria baik dalam pengertian Redistribusi Tanah maupun Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan kewenangan lain di luar wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membutuhkan koordinasi strategis lintas kementerian lembaga (sektor).

Tujuan dari pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional adalah : (i) melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria; (ii) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut; dan (iii) melaksanakan diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.

Pada ahirnya, koordinasi strategis reforma agraria nasional diharapkan dapat menghasilkan : (i) kebijakan penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan nasional; (ii) strategi, rencana, program, dan kegiatan (roadmap) pelaksanaan reforma agraria untuk jangka waktu 2013 – 2019; dan (iii) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria.

Ruang lingkup kegiatan koordinasi strategis reforma agraria nasional meliputi 3 komponen utama, yaitu: (i) Redistribusi Tanah dan Access Reform; (ii) Identifikasi Cakupan Peta Dasar Pertanahan dan Wilayah yang Bersertifikat; dan (iii) Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional.

Pada Tahun Anggaran 2013, kegiatan utama yang dilakukan terdiri dari : (i) penyusunan rencana pencapaian target 80% cakupan tanah bersertipikat dan peta dasar pertanahan; (ii) penyusunan rencana jangka menengah penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan; (iii) penyusunan TOR pilot project registrasi wilayah hutan; dan (iv) penyusunan TOR studi pembentukan pengadilan khusus pertanahan.

b. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN, antara lain adalah :

Pada tahun 2007, jumlah kasus yang tercatat di BPN meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4.581 (BPN,2009). Sedangkan data terahir 2012 juga menunjukan peningkatan yang signoficant yaitu tercatat sejumlah 8.307 kasus.

Reforma agraria yang selama ini dilaksanakan di BPN terdiri dari Asset Reform dan Access Reform. Dalam implementasinya, pelaksanaan reforma agraria mengalami pasang surut karena stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Tanah objek reforma agraria terdiri dari : (i) tanah negara bekas kawasan hutan yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan; (ii) tanah-tanah negara bekas HGU atau HGB/HP yang sudah berahir jangka waktu berlakukanya hak atas tanah dan tidah diperpanjang lagi atau diperpanjang sebagian; (iii)tanah-tanah bekas tanah hak (HGU atau HGB/HP yang diterlantarkan; dan (iv) tanah negara

5

Legalisasi asset dapat dilakukan melalui PRONA, UKM, Tanah Petani, Tanah Nelayan, Tanah Transmigrasi, Tanah MBR-Menpera.

Sedangkan penyelenggaraan access reform merupakan kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan pemanfaatan tanah dengan sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBD/APBN, CSR, dan kredit perbankan.

2.3 Diskusi dan Tanya Jawab

Berikut hal-hal penting yang disampaikan pada sesi tanya jawab, antara lain:

a. Badan Pertanahan Nasional

Kegiatan reforma agraria menurut BPN lebih baik dikonsentrasikan terhadap Access Reform sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPN juga meminta Bappenas untuk berkirim surat mengenai pembentukan sekretariat sehingga kemudian dapat disetujui oleh lembaga terkait secara resmi. Selain itu dalam pelaksanaan refoma agraria dalam kaitannya dengan access reform, perlu pelibatan dari BI sebagai lembaga keuangan. BPN dalam hal ini sangat setuju dengan pembentukan sekretariat di Bappenas untuk mengkoordinasikan dan menjembatani program-program yang melibatkan K/L diluar BPN karena keterbatasan kewenangan BPN dalam memecahkan permasalahan pertanahan di Indonesia. b. Kementerian Dalam Negeri Pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan terhadap semua kegiatan terkait reforma agraria. c. Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas Pihak Direktorat Pengembangan Wilayah mendukung hal-hal yang berkaitan dengan reforma agraria. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan access reform diharapkan terdapat koordinasi yang baik antara BPN dengan Kementerian/Lembaga lainnya sehingga program-program selanjutnya dapat dijabarkan.

2.4 Penutupan dan Kesimpulan

Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu instansi yang memiliki fungsi koordinasi telah membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Tim Koordinasi Strategis tersebut beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perwakilan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait kegiatan Pertanahan Nasional. Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dibentuk untuk menjawab kebutuhan koordinasi strategis lintas kementerian/lembaga/ sektor guna melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional; melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reforma Agraria; dan melaksanakan diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.

6

2.5 Dokumentasi

7

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform I)

1.1 Latar Belakang

Reforma agraria merupakan restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut reforma agraria dapat juga disebut dengan land reform, namun dalam skala yang lebih luas Reforma Agraria juga dapat berarti pembaruan aturan hukum pertanahan/penyempurnaan system pengelolaan pertanahan nasional yang selain mengakomodasi kebutuhan dinamis pembangunan, juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pelaksanaan reforma agraria bertujuan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali terbentur dengan masalah mendasar dalam bidang pertanahan yaitu, ketimpangan dalam penguasaan tanah oleh masyarakat dimana sebagian kecil penduduk Indonesia menguasai tanah yang amat luas sedangkan di sisi lain sebagian besar penduduk harus hidup di tanah yang sempit. Sehingga kemudian program Land Reform/Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah berupaya melakukan strukturisasi agar sebagian besar penduduk dapat hidup di tanah yang luasannya layak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Namun pelaksanaan redistribusi tanah juga tidak serta merta menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pelaksanaan redistribusi tanah yang tidak diimbangi dengan pemberian akses (Access Reform) dalam pemanfaatan tanah yang telah diberikan mengakibatkan masyarakat miskin mengalihkan hak atas tanah tesebut karena tidak dapat memanfaatkan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Di sisi lain secara terpisah sampai saat ini sebenarnya telah terdapat upaya pemberian bantuan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh beberapa pihak (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi) dimana pelaksanaannya masih bersifat secara sporadis dan berdasarkan inisiatif masing-masing. Namun hal ini tidak berjalan beriringan dengan kegiatan Redistribusi Tanah oleh BPN dikarenakan terbatasnya kewenangan BPN dalam berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga sehingga belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Menanggapi hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinasi, kemudian berinisiatif untuk melakukan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.55/M.PPN/HK/03/2013, yang akan melakukan upaya koordinasi lintas Kementerian Lembaga pada pelaksanaan reforma agraria secara ideal.

1. Pendahuluan

8


Maksud dan Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: 1. Teridentifikasinya daftar program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang dapat

mendukung pelaksanaan Reforma Agraria; 2. Teridentifikasinya kesepakatan bentuk koordinasi Access Reform yang mungkin

dilakukan untuk dapat melaksanakan reforma agraria secara ideal.


Rapat Koordinasi Reforma Agraria Nasional dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Senin, 2 September 2013 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Subadra- BidakaraHotel Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73,

Pancoran – Jakarta Selatan Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon I /Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Badan Pertanahan Nasional.

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Waktu Acara Pelaksana

09.00-09.30 Registrasi Panitia

09.30-10.00 Paparan Kebijakan Reforma Agraria Nasional

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas

10.00-10.20 Paparan Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas

10.20-10.40 Paparan Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform

Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN

10.40-11.10 Paparan Pengalaman Pelaksanaan Access Reform BPN

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

11.10-12.15 Tanggapan dan Diskusi Seluruh Peserta

12.15-12.30 Penutupan Deputi Bidang Pengembangan Regional

dan Otonomi Daerah, Bappenas

9


Arahan dan pembukaan rapat koordinasi pelaksanaan reforma agraria nasional dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, M. Beberapa hal yang disampaikan dalam pembukaan meliputi: Reforma Agraria adalah restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat (landreform).

Pelaksanaan reforma agraria/landreform yang sebenarnya telah mulai dilaksanakan pada tahun 1961 dengan dasar hukum Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Namun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut.

Pelaksanaan reforma agraria semakin dibutuhkan dikarenakan pertumbuhan penduduk meningkat cepat sedangkan luas tanah tidak mengalami pertambahan sehingga ketimpangan P4T menjadi semakin besar. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya konflik pertanahan yang melibatkan klaim sepihak petani penggarap tak bertanah (landless).

Secara Ideal pelaksanaan reforma agraria memadukan konsep access reform dan asset reform, dimana asset reform merupakan pemberian suatu bidang tanah kepada masyarakat (petani) melalui redistribusi tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset (sertipikasi tanah), sementara access reform merupakan penyediaan input yang dapat berupa modal pinjaman, bantuan pupuk, sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing)

Dalam melaksanakan reforma agraria BPN mengalami banyak permasalahan dikarenakan kewenangan, sehingga perlu pelibatan Bappenas/Kemen PPN untuk kepentingan koordinasi dengan K/L.

Perlu Dilakukan Upaya Koordinasi Penyesuaian Lokasi Kegiatan Legalisasi Aset BPN Dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada K/L dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.

Reforma agraria perlu disosialisasikan lagi kepada publik sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pelaksanaan reforma agraria. Pasca reformasi memang sangat sulit mengintrodusir rencana pembangunan kepada publik sehingga masyarakat yang tidak mengetahui adanya rencana jangka panjang pemeritah atau dikenal dengan RPJPN.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperoleh gambaran, input terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria dan merumuskan bagaimana pelaksanaan pada tahun selanjutnya.

2.2 Paparan-paparan

Paparan dilakukan secara berurutan oleh Plt. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN.


10

a. Plt. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Plt. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan meliputi:

Pelaksanaan Reforma Agraria dalam konteks restrukturisasi P4T (maupun Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional) banyak melibatkan kewenangan lain di luar wilayah kewenangan BPN.

Sesuai dengan Tupoksi, maka Bappenas berinisiatif untuk melakukan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, yang akan melakukan upaya koordinasi lintas K/L (c.q Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan), sehingga dapat melengkapi konsep reforma agraria

Untuk memudahkan pelaksanaan konsep Reforma Agraria tersebut di tahun 2014, disusun 2 skema koordinasi lokasi sebagai berikut: o Mengarahkan pelaksanaan program K/L tahun 2014 yang memberikan bantuan pada

lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat) (access mengikuti asset)

o BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program redistribusi tanah tahun 2014 pada lokasi program K/L tahun 2014 yang memberikan bantuan (asset mengikuti access)

Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional berupaya melakukan koordinasi lintas K/L untuk kegiatan Access Reform melalui pelaksanaan Pilot Project di beberapa lokasi

Bentuk koordinasi awal yang dapat dilakukan adalah berupa koordinasi target lokasi Pilot Project di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah, dengan dasar pemilihan sebagai berikut: o Provinsi Babel dipilih karena memiliki Program Satam Emas o Provinsi Jateng dipilih karena pengalaman pelaksanaan Access Reform sebelumnya

Tindak lanjut dari pertemuan kali ini Akan dilakukan Pertemuan Teknis yang direncanakan dilaksanakan pada akhir September 2013 (tentative), dengan agenda pembahasan program dan kegiatan K/L yang diberikan langsung kepada masyarakat (access) dan kegiatan redistribusi tanah (asset)

Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama dalam pertemuan teknis diharapkan K/L dan BPN dapat mempersiapkan data berikut: o K/L dapat membawa daftar program dan kegiatan pemberian bantuan kepada

masyarakat di Tahun 2014 beserta lokasinya (minimal tingkat kecamatan, diusahakan tingkat desa)

11

o BPN dapat menyiapkan data lokasi pelaksanaan kegiatan redistribusi dan legalisasi aset tahun 2013 (minimal tingkat kecamatan, diusahakan tingkat desa)

o BPN menyiapkan data rencana lokasi program redistribusi tahun 2014 (minimal tingkat kecamatan, diusahakan tingkat desa)

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas akan bersurat ke Unit Kerja Eselon (UKE) II, K/L untuk meminta data-data tersebut. Bila dibutuhkan, sekretariat akan melakukan konfirmasi ke staf teknis terkait di masing-masing UKE II K/L.

Bahan diskusi : o Apakah skema 1 dan 2 mungkin dilakukan untuk Tahun 2014 ? Atau kerangka waktu

kerja BPN dan K/L yang sudah final saat ini, perlu di undur ke 2015. Sehingga 2014 hanya identifikasi lokasi target.

o Untuk permukiman di Bufferzone (kawasan penyangga) apakah dapat disertipikasi, khususnya bila sudah terjadi penerbitan sertipikat ? (Apakah otomatis dilepaskan dari kawasan hutan?)

o Apakah kegiatan dalam list (terlampir) sudah sesuai atau ada yang belum masuk ?

b. Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN:

Reforma Agraria merupakaan salah satu upaya penataan system politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 45, TAP IX/MPR/2011 dan UUPA, serta peraturan lainnya. Reforma Agraria menjadi salah satu rencana BPN yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

Proses penyelenggaran reforma agraria merupakan penggabungan antara landreform dan access reform.

Rencana Reforma Agraria dibagi menjadi 2 skenario, yaitu : (i) Akses reform mengikuti aset reform, di mana kegiatan akses reform dilaksanakan sesudah tersedianya subjek dan objek aset reform; dan (ii) aset reform mengikuti akses reform, di mana kegiatan akses reform dilaksanakan pada lokasi yang akan sudah direncanakan pemberdayaan.

Pada tahun 2010-2014, BPN telah menginisiasi pelaksanaan access reform dan berhasil dilaksanakan dengan sukses di beberapa tempat dengan bekerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.

c. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN:

Beberapa jenis tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria adalah berasal dari kawasan hutan maupun dari obyek land reform, tanah bekas tambang, tanah terlantar, tanah absentee.

Fasilitasi Akses Reform dilakukan melalui 5 kegiatan, yaitu : (i) pembentukan organisasi petani; (ii) penyediaan infrastruktur dan teknologi pendukung; (iii) pembinaan dan pelatihan; (iv) penyediaan permodalan; dan (v) jaringan pemasaran dan tata niaga.

Tugas dan wewenang BPN dan K/L lain dalam Reforma Agraria adalah :

12

Contoh pelaksanaan reforma agraria adalah di Kepulauan Seribu sebagai salah satu daerah tujuan turis backpacker. BPN melaksanakan sertipikasi di tanah rumah-rumah penduduk sehingga dapat mengakses pinjaman kepada lembaga keuangan untuk membeli perabotan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat menyediakan tempat penginapan bagi turis dengan tempat tidur yang bagus dan bersih sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu di Jawa Tengah, petani bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memberikan akses permodalan dalam mengembangkan tanaman obat-obatan. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kendal memanfaatkan Mou dengan pihak terkait untuk membangun home industry.



a. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, BPN BPN telah melaksanakan sertipikasi tanah lintas sektor dengan K/L terkait yang diawali

dengan MoU sertipikasi hak atas tanah dengan K/L (Kemenkop UKM, Kementan, KKP, Kemenpera). Saat ini sudah dibentuk Pokja lintas sektor baik di pusat maupun di daerah. Kegiatanya sertipikasi tersebut sudah dilaksanakan dimana BPN melakukan sertipikasi sedangkan pra dan pasca dilaksanakan oleh K/L.

Pelaksanaan di tahun selanjutnya memerlukan penambahan volume target kegiatan dan mengarahkan berbagai kegiatan K/L tersebut sehingga dapat tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

a. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, BPN Pelaksanaan sertipikasi tanah lintas sektor Kemenkop UKM dan BPN telah dilaksanakan

sejak 2003, namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya : (i) sering terjadi tumpang tindih antara sertipikat lintas sektor satu dan lintas sektor lainnya, hal ini dikarenakan kriteria Kemenkop UKM menyasar usaha mikro yang juga mencakup kriteria kementerian lain (petani, nelayan, dll); (ii) hasil pelaksanaan sertipikasi tidak semuanya layak untuk menjadi jaminan bank maupun lembaga keuangan lainnya karena nilai aset yang diagunkan sangat kecil sehingga tidak dapat didanai oleh lembaga keuangan; dan (iii) tidak ada alokasi anggaran untuk menginventarisasi pelaku UMKM.

Sehingga untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan beberapa hal sebagai berikut : (i) Perlu mengembangkan lembaga penjamin skala daerah sehingga lembaga

13

keuangan dapat menyalurkan kredit kepada UKM melalui lembaga penjamin tersebut; dan (ii) perlu pengadaan data base secara nasional untuk menginventarisasi pelaku UMKM, lokasi pelaku UMKM, dan hasil sertipikasi sehingga perbankan dapat mengakses pelaku usaha tersebut.

b. Direktur Hortikultura, Kementan Saat ini suplai hortikultura seperti cabai dan bawang berkurang sehingga menyebabkan

tingginya harga tanaman hortikultura, salah satu penyebabnya adalah lahan produksi petani yang sangat kecil dan tidak layak dalam skala usaha. Namun disisi lain potensi pasar di Indonesia sangat besar dan permintaan akan produk hortikultura akan terus meningkat.

Kementerian Pertanian sangat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, dan terkait dengan permasalahan pertanian tersebut perlu kiranya untuk diidentifikasi lokasi sertipikasi tanah tahun 2012 dan 2013, sehingga dilokasi tersebut kemudian dapat diidentifikasi tanaman yang sesuai dengan jenias tanah yang ada.

c. Direktur Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementrans Pada pelaksanaan rapat selanjutnya perlu mengundang Direktorat Jenderal

Pembangunan Transmigrasi karena terkait dengan pelaksanaan redorma agraria.

d. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, BPN Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, BPN merupakan instansi yang berada di hulu yakni

sebagai pelaksana proses sertipikasi, untuk itu diharapkan K/L dapat menyediakan data-data lokasi program sehingga dapat dipadukan dengan program BPN menjadi reforma agraria.

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebelum melaksanakan reforma agraria, perlu adanya kesepahaman konsep reforma

agraria yang diinginkan, selain itu untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria diperlukan juga reformasi hukum agraria.

f. Kepala Bappeda Jawa Tengah Pemerintah Daerah Jawa Tengah sangat mendukung program sertipikasi aset dan

penyediaan akses. Sertipikasi untuk lahan pertanian dan hutan lindung tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tetapi juga mampu meningkatkan keperdulian masyarakat untuk menjaga ketersediaan kawasan tersebut.

g. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas Perlu kesepakatan bersama bahwa reforma agraria merupakan sesuatu yang penting dan

memerlukan kerjasama lintas sektor yang terus menerus, selain itu kegiatan ini perlu didorong dan berjalan secara paralel dengan kebijakan lainnya.

Pelaksanaan Reforma Agraria selanjutnya memerlukan pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan yang menaungi dan sosialisasi mengenai pelaksanaannya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan reforma agraria, maka dalam Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional perlu ditambahkan pihak-pihak lain yang terkait

14

dengan pelaksanaan reforma agraria, hal ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi lintas sektor.


Bappenas akan menyempurnakan konsep reforma agraria yang dilengkapi dengan operasional pelaksanaan, indikator, target, dan lokasi. Dalam jangka waktu 1 bulan mendatang akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya guna membahas konsep reforma agraria dan kebijakan yang mampu mendukung pelaksanaan reform agraria.

2.5 Dokumentasi

15

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform II)

1.1 Latar Belakang

Rapat Koordinasi Reforma Agraria dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Pendahuluan tingkat Eselon 1 yang telah dilaksankan pada Senin 2 September 2013. Pada rapat sebelumnya telah disampaikan beberapa hal penting terkait pelaksanaan Koordinasi Reforma Agraria sebagai berikut:

Perlu kesepakatan bersama bahwa Reforma Agraria merupakan sesuatu yang penting dan memerlukan kerjasama lintas sektor yang terus menerus. Selain itu kegiatan ini perlu didorong dan berjalan secara paralel dengan kebijakan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan Reforma Agraria memerlukan kebijakan yang menaungi dan juga memerlukan advokasi mengenai pelaksanaannya kepada semua stakeholders terkait.

Mengingat pentingnya pelaksanaan reforma agraria, maka dalam Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional perlu ditambahkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, hal ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi lintas sektor.

Untuk menindaklanjuti hal di atas, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah melakukan pengumpulan data (ruang lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung) dengan progress pencapaian sebagai berikut:

Data Program Pemberdayaan Masyarakat oleh K/L Tahun 2014 Dari keseluruhan target mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat di 2 Pemda dan 6 K/L (29 UKE II), telah terkumpul data program dari 8 UKE II (4 K/L dan 1 Pemda (beberapa data sampai pada kecamatan).

Data Lokasi Redistribusi Tanah Tahun 2013 Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa dan bidang tanah).

Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014 Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa, jumlah bidang tanah tersedia per kabupaten)

Pengolahan data tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi informasi awal yang mampu memperjelas gambaran rencana koordinasi Reforma Agraria Nasional. Sehingga pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mendasar dan menaungi pelaksanaan Koordinasi Reforma Agraria di masa mendatang.

1. Pendahuluan

16


Pelaksanaan Rapat Lanjutan Persiapan Koordinasi Reforma Agraria ini bertujuan untuk: 1. Melakukan konfirmasi terhadap informasi awal yang telah disusun berupa peta potensi

lokasi pilot project kegiatan Reforma Agraria. 2. Mendapatkan kesepahaman terkait arahan kebijakan dari beberapa probabilitas yang

mungkin terjadi pada pelaksanaan koordinasi Reforma Agraria.


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2013 Waktu : 14.00 WIB s/d 18.00 Tempat : Ballroom Arion Swiss-Belhotel, Kemang, Jakarta Peserta : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan

dan Kerjasama Luar Negeri BPN, serta pejabat Eselon II/Perwakilan dari masing-masing unit kerja di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kanwil BPN Jawa Tengah, dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Lanjutan Persiapan Koordinasi Reforma Agraria ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Waktu Acara Pelaksana 14.00 – 14.30 Registrasi Panitia 14.30 – 15.00 Pembukaan dan Arahan Direktur Tata Ruang

dan Pertanahan Bappenas

15.00 – 16.00 Penyampaian Progres Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agraria oleh Tim Koordinasi RAN

Kasubdit Pertanahan

16.00 – 17.30 Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Moderator 17.30 – 18.00 Penutupan dan Makan Malam Panitia

17


Pembukaan rapat lanjutan persiapan koordinasi reforma agraria dilakukan oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas, Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. Beberapa hal yang disampaikan dalam pengantar dan pembukaan meliputi : Rapat lanjutan persiapan koordinasi reforma agraria merupakan rapat yang dilaksanakan

dalam rangka melanjutkan pertemuan tingkst eselon I sekaligus melaksanakan kegiatan advokasi terkait dengan kegiatan reforma agraria. Terdapat 3 catatan penting dari penyelenggaraan rapat eselon I yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu : (i) pelaksanaan refoma agraria memerlukan koordinasi lintas sektor; (ii) pelaksanaan reforma agraria memerlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pelaksanaannya; dan (iii) kegiatan reforma agraria memerlukan sosialisasi kepada pihak yang terkait.

Tujuan yang akan dicapai dalam rapat koordinasi tersebut adalah : (i) terjemaahan kerjasama dan kebijakan dalam bentuk Grand Design sehingga dapat menjadi panduan dan acuan dalam pelaksanaan Reforma Agraria; dan (ii) kesepakatan konsep Reforma Agraria berupa skema dan lokasi dalam pelaksanaan Pilot Project yang dilakukan untuk memperoleh lesson learned dalam rangka penyusunan Grand Design.

Reforma agraria adalah restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan memanfaatan (P4) sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Saat ini terdapat kesan bahwa reforma agraria hanya dimaknai dengan kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan langsung kepada individu petani maupun secara berkelompok melalui program transmigrasi. Sehingga terdapat beberapa masalah yang ditemui terkait dengan kegiatan redistribusi tanah, yaitu: (i) redistribusi tidak dilengkapi dengan skema pemberdayaan masyarakat dalam mengelola tanah; (ii) peralihan hak pasca redistribusi tanah; dan (iii) redistribusi tanah tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep reforma agraria perlu dilaksanakan secara utuh untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat, tidak hanya menyediakan asset reform tetapi juga access reform. Asset reform dilakukan oleh BPN sedangkan penyediaan access reform dilaksanakan oleh K/L terkait. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga dalam penyediaan access reform, karena Bappenas dan BPN tidak berwenang dalam penyediaan access reform tersebut.

Pelaksanaan reforma agraria direncanakan diawali dengan pelaksanaan pilot project untuk menghubungkan asset reform dengan access reform. Terdapat 3 hal yang perlu disepakati dalam pelaksanaan pilot project yaitu (i) skema koordinasi; (ii) pelaksanaan pilot project; dan (iv) monitoring dan evaluasi.

Proses persiapan pelaksanaan reforma agraria, dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2013 akan disepakati konsep reforma agraria dan rencana pilot project dengan kegiatan advokasi konsep reforma agraria, penentuan skema pilot project dan penentuan lokasi pilot project. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan pemantapan Grand Design Reforma Agraria dengan pelaksanaan pilot project yang dilaksanakan di lokasi


18

yang telah ditentukan. Pelaksanaannya akan dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi guna mengambil pembelajaran untuk masukan dalam penyusunan kebijakan nasional RPJMN 2015-2019. Pada tahun 2015 pelaksanaan reforma agraria akan disusun Grand Design dan Rencana Aksi Reforma Agraria (road map) yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan lainnya. dapat menyepakati konsep, skema, lokasi.

Grand design diharapkan menjadi kesepakatan bersama antara BPN, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan secara berturut-turut oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas diwakili oleh Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D dan Kepala Biro Perencanaan dan KLN-BPN, Ir. Doddy Imron Cholid, MSi. Beberapa hal penting yang disampaikan meliputi :

Kasubdit Pertanahan, Bappenas Lokasi Pilot Project Koordinasi lintas K/L untuk kegiatan Access Reform direncanakan

dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Persiapan pengumpulan data Kegiatan Access Reform meliputi:

o Data Program Pemberdayaan Masyarakat oleh K/L Tahun 2014; Dari keseluruhan target mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat di 2 Pemda dan 6 K/L (29 UKE II), telah terkumpul data program dari 8 UKE II (4 K/L dan 1 Pemda (beberapa data sampai pada kecamatan).

o Data Lokasi Redistribusi Tanah Tahun 2013, provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa dan bidang tanah).

o Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa, jumlah bidang tanah tersedia per kabupaten).

Pengolahan Data terdiri dari 2 tahapan; o Klasifikasi daftar program/kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh K/L dan Pemda

menjadi 3 kategori, yaitu: → Produksi (termasuk Infrastruktur/Teknologi, dan Modal); → Pembinaan/Pelatihan (termasuk Organisasi); dan → Tata Niaga/Pemasaran.

o Penyusunan peta tematik informasi lokasi kegiatan berdasarkan Skema 1 dan Skema 2 untuk setiap kota/kabupaten di lokasi pilot project Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah

Skema Koordinasi o Mengarahkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L

dan Pemda pada lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat).(access mengikuti asset)

o BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program legalisasi aset tahun 2014 pada lokasi program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L dan Pemda (asset mengikuti access). Untuk skema 2, kegiatan legalisasi aset dianggap sebagai asset reform sebagaimana halnya kegiatan redistribusi tanah.

Bahan Kebijakan yang Perlu ditetapkan o Apabila pada 1 lokasi, hanya terdapat 1 atau 2 jenis program pemberdayaan. Apakah

kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan?

19

o Apabila pada 1 lokasi, 3 jenis program dipenuhi oleh program-program yang berasal dari K/L yang berbeda. Apakah kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan?

o Pada skema 1, kemungkinan dibutuhkan fleksibilitas kriteria lokasi oleh K/L. Sehingga K/L dapat dengan leluasa menyesuaikan lokasi program pemberdayaan dengan lokasi redistribusi BPN tahun 2013. Apakah mungkin untuk dilakukan?

o Pada skema 2, kemungkinan dibutuhkan kebijakan penambahan kuota legalisasi aset oleh BPN sehingga bila terjadi lokasi K/L melebihi kuota, tetap bisa dilakukan legalisasi aset seluruh lokasi K/L

o Pada skema 2, diperlukan penjelasan terkait kriteria clean & clear oleh BPN kepada SKPD K/L dan Pemda untuk mempermudah dan mempertajam proses identifikasi target sasaran

Rencana Tindak Lanjut o Informasi spasial dan data tabulasi; o Melengkapi data program pemberdayaan di lokasi pilot melalui kunjungan langsung

ke Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah o Mengolah data hasil kunjungan lapangan dan menyerahkannya pada:

→ Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung → Direktorat Land Reform BPN Pusat → Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung

o Koordinasi persiapan di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah. o Pertemuan Tingkat Eselon 1 pada November 2013 (tentatif), dengan agenda

pembahasan: → Memaparkan hasil Pertemuan Tingkat Eselon 2 → Mendapatkan arahan untuk penyusunan Grand Design Reforma Agraria.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Reforma agraria terdiri dari asset yang didapat melalui legalisasi atau redistribusi tanah,

kemudian diberikan access sebagai bantuan untuk memberdayakan petani. Penyediaan asset dilaksanakan oleh BPN dan penyediaan access dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga. Selama ini pelaksanaan redistribusi tidak efektif dalam mensejahterakan masyarakat

karena banyak tanah yang pada ahirnya dijual. Sementara itu pelaksanaan sertipikasi lintas Kementerian/Lembaga juga belum efektif.

Peranan Kementerian/Lembaga dalam reforma agraria adalah menyediakan modal, sarana produksi, pembinaan, dan pemasaran.

Contoh pelaksanaan reforma agraria adalah Negara Malaysia, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

BPN akan membantu program sertipikasi pada daerah yang telah diberikan program pemberdayaan oleh Kementerian/Lembaga.


Beberapa hal penting yang disampaikan dalam diskusi dan tanya jawab sebagai berikut meliputi :

20

1. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian sangat mendukung adanya inisiatif

untuk melaksanakan reforma agraria, terutama karena lahan untuk pertanian saat ini sangat terbatas.

Sejak tahun 2012 Kementan telah mengusulkan pembangunan yang terintegrasi pada satu kawasan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan reforma agraria perlu disesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2009. Pelaksanaan kegiatan reforma agraria memerlukan assessment menggali potensi

komoditi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut oleh pemerintah daerah setempat.

Terkait dengan rencana pilot project terdapat bantuan prasarana dan sarana pertanian untuk Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 paket.

2. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan reforma agraria telah dimulai dari tahun 2008-2012 dengan skema access

reform mengikuti asset reform, karena pemberian access lebih mudah disesuaikan dibandingkan menyediakan asset tanah.

Reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan PT. Djarum.

Bentuk kegiatan reforma agraria yang dilakukan adalah pembangunan desa minapolitan di kabupaten magelang dan pemberdayaan kegiatan perikanan dan perkebunan palawija di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak erupsi merapi.

3. Direktorat Penyediaan Tanah, Kemenakertrans Direktorat Penyediaan Tanah telah bekerja sama dengan BPN dalam sertipikasi lahan

transmigrasi, namun hingga saat ini Kemenakertras masih mempunyai beban tugas 355.000 bidang untuk disertipikatkan dan diberikan kepada masyarkat.

Kegiatan sertipikasi yang dilaksanakan oleh Kemenakertrans dinilai berjalan lambat karena terkendala dalam penerbitan Hak Pengelolaan (HPL).

Pada kawasan transmigrasi, Kemenaketrans telah memberikan program pemberdayaan. Namun permasalahan yang ditemui adalah tidak adanya sarana prasarana pendukung seperti jaringan jalan dan tempat pemasaran produk.

4. Biro Rencana dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Reforma agraria dapat membantu menyelesaikan permasalahan di Indonesia seperti

banyaknya jumlah pengangguran dan permasalahan ketahanan pangan. Untuk mensukseskan reforma agraria, Kementerian/Lembaga seperti Kementerian

Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan koordinasi yang difasilitasi oleh Sekretariat Nasional Reforma Agraria Nasional (RAN)-Bappenas.

Terkait dengan belum diterbitkan sertipikasi dan HPL, diperlukan peninjauan ulang karena penerbitan sertipikasi dan HPL sangat terkait dengan permasalahan pada lokasi tersebut dan objek tanahnya belum clean and clear.

21

5. Direktorat Landreform, BPN Reforma agraria adalah salah satu program yang dilakukan untuk memperdayakan

petani. Setiap tahun terdapat 150.000 bidang tanah yang diredistribusikan kepada petani. Untuk Tahun 2014 terdapat 155.000 bidang yang diusulkan oleh BPN dan telah disetujui

175.000 bidang oleh DPR. Pelaksanaan reforma agraria memerlukan manajemen resiko berupa asuransi untuk

melindungi petani agar tetap dapat bertahan walaupun terjadi kegagalan panen. Tanah hasil legalisasi aset tidak dapat dibagi ataupun dialihkan haknya selama 10 tahun

kecuali kepada alih warisnya dan harus dengan izin dari kepala kantor pertanahan setempat.

6. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah, Kementan Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah membantu mengembangkan kawasan

produksi dan meningkatkan produktivitas dan mutu. Lokasi pemberdayaan oleh Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah tersebut

merupakan usulan dari provinsi. Terkait dengan lokasi pilot project, tahun 2014 terdapat program untuk pengembangan

buah-buahan di 2 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas antara 20, 50, hingga 100 Ha. Sementara itu di Provinsi Bangka Belitung terdapat program untuk pengembangan sayuran namun belum ditentukan lokasinya.

7. Asisten Deputi Sumberdaya Swadaya, Kemenpera Pelaksanaan legalisasi aset di Kementerian Perumahan Rakyat memiliki kategori yang

berbeda dengan legalisasi aset yang dilaksanakan di kementerian lain karena ketegori bukan dikelompokan berdasarkan mata pencaharian tetapi status sosial (berdasarkan masyarakat berpenghasilan rendah/MBR).

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Raykat berupa stimulan untuk membangun rumah sebelum sertipikasi dilaksanakan.

8. Direktorat Usaha Budidaya, Kementan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melakukan kerja sama dengan BPN dalam

program sertipikasi tanah nelayan. Pada Tahun 2013 dilaksanakan T-1 untuk sertipikasi tanah petani di Tahun 2014 yang mencapai 5000 bidang (belum berkriteria clean and clear), hingga saat ini pelaksanaan pra-sertipikasi dalam proses verifikasi tanah dengan kriteria clean and clear.

Terkait dengan kegiatan reforma agraria, terdapat program pemberdayaan dari perikanan budidaya di semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah.

9. Direktorat Pengembangan Usaha, Kemenakertrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan pembinaan selama 5 tahun

melalui Kota Terpadu Mandiri (KTM). Pembinaan dilakukan dalam skala kawasan dan kelompok (bukan pada individu) dengan mengembangkan komoditas unggulannya. Salah satu contoh lokasi pembinaan adalah di KTM Ratu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan.

22

Pada program Kota Terpadu Mandiri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan modal, teknologi pendukung, dan pembinaan terhadap budidaya tanaman.

Permasalahan yang ditemui saat ini adalah tidak ada fokus kegiatan yang dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga secara bersama-sama, sehingga banyak program K/L yang berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya tidak secara signifikan mensejahterakan masyarakat.

10. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat, Kementan Pemberdayaan yang diberikan oleh Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan

Tanaman Obat adalah peningkatan produksi, pembinaan, dan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat, dengan sasaran pemberdayaan kelompok.

Terkait dengan pelaksanaan pilot project, pada tahun 2013 kegiatan pemberdayaan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2014 dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung dan Bangka Tengah).

Terdapat 3 hal penting disampaikan untuk masukan kegiatan reforma agraria, yaitu : (i) access yang diberikan kepada lokasi reforma agraria harus disesuaikan dengan agroklimatnya; (ii) data lokasi redistribusi dan dilegalisasi perlu disampaikan kepada pemda dan kementerian/lembaga agar dapat disesuaikan pemberian program pemberdayaannya; dan (iii) pada lokasi yang telah di redistribusikan dan dilegalisasi perlu dibentuk kelompok-kelompok untuk penerima program pemberdayaan.

11. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan Terdapat program pemberdayaan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada

tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung dan Bangka Tengah.

Program pemberdayaan yang diberikan oleh Direktorat memiliki konsep pengembangan kawasan dan registrasi kebun (banyak kebun yang belum disertipikatkan)

12. Direktorat Pemasaran Domestik, Kementan Direktorat Pemasaran Domestik memberikan bantuan berupa fasilitas pemasaran yang

diberikan kepada kelompok dalam bentuk pasar ternak dan agribisnis dan sub terminal agribisnis.

Salah satu bentuk bantuan yang berkaitan erat dengan pertanahan adalah pembangunan outlet pemasaran, di mana status tanah yang diusulkan oleh masyarakat harus clean and clear.

Terkait dengan pilot project reforma agraria, pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 kabupaten penerima bantuan pembangun pasar ternak dan terdapat 2 kabupaten untuk sub terminal agribisnis. Pada tahun 2014 terdapat bantuan pasar ternak dan sub terminal agribisnis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan, Kementan Pemberdayaan oleh Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan diberikan untuk

mengamankan mutu produksi tanaman pangan dan ditujukan kepada gapoktan berupa sarana pertanian untuk kegiatan produksi.

Kendala yang selama ini dihadapi terkait masalah pertanahan adalah sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan dryer (alat pengering).

23

Terkait dengan pilot project reforma agraria, pada tahun 2014 sarana pertanian akan diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah (25 Kabupaten) dan Bangka Belitung (3 Kabupaten yang terdiri dari Bangka, Bangka Selatan, dan Belitung Timur).

14. Biro Rencana dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Masing-masing Kementerian/Lembaga dapat mengajukan kelompok pemberdayaan

untuk disertipikatkan tanahnya, dengan persyaratan subjek dan objek jelas.

15. Direktorat Produksi , KKP Bantuan pemberdayaan yang diberikan oleh Direktorat Produksi merupakan stimulan

dan diberikan ke masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya di kolam sendiri maupun di perairan umum di propinsi Jawa Tengah.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Direktorat Produksi, antara lain : (i) apakah sasaran usaha budidaya perairan umum termasuk dalam kegiatan access, mengingat tanah tersebut bukan merupakan milik pengelola?; dan (ii) apakah akses tersebut diberikan setiap tahun ataukah hanya bersifat stimulan?;

16. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementan Bantuan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan bergerak dalam setiap unit kerja

eselon I kementerian pertanian mencakup kegiatan pra dan pasca sertipikasi tanah untuk pengembangan kawasan.

Lokasi kegiatan sertipikasi merupakan usulan dari daerah dan pengusulannya harus sesuai dengan potensi budidaya.

Pemerintah daerah sering tidak berkoordinasi dalam pengusulan bantuan ke pemerintah pusat sehingga sering kali dalam satu kabupaten bantuan yang diterima tidak saling mendukung kegiatan satu sama lain.

17. Direktorat Tanaman Semusim, Kementan Direktorat Tanaman Semusim memiliki program swasembada gula, akan tetapi perluasan

tanaman tebu sangat sulit, padahal membutuhkan lahan sebesar 350.000 Ha. Diharapkan kegiatan reforma agraria juga dapat mendukung program swasembada gula.

18. Direktorat Tanaman Tahunan, Kementan Bantuan yang diberikan Direktorat Tanaman Tahunan terdiri dari pemberian benih,

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian kredit. Kredit yang diberikan mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 7%, termasuk kredit untuk sertipikasi tanah. Realisasi pelaksanaan program tersebut rendah karena bank tidak memberikan kredit.

Terkait dengan sertipikasi, Direktorat Tanaman Tahunan telah mengkomunikasikan dengan BPN namun terdapat beberapa kendala yaitu biaya sertipikasi yang berbeda-beda dan keterbatasan jumlah juru ukur.

19. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Kementan Terkait dengan pilot project reforma agraria, terdapat program pemberdayaan yang

dilakukan oleh Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, yaitu perluasan tanaman penyegar tahun 2014 dikabupaten Bangka selatan mencapai 200 Ha, Bangka 100 Ha, dan Belitung 200 Ha.

24

20. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan memiliki program-

program pemberdayaan yang ditujukan untuk 157 kecamatan di Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan pilot project reforma agraria, dari 157 kecamatan penerima

program pemberdayaan, terdapat 4 kecamatan di 2 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung dan 5 kecamatan di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

21. Direktorat Budidaya Ternak, Kementan Bank Indonesia telah menyiapkan program untuk meningkatkan skala usaha.

Berdasarkan informasi terdapat 6 juta orang yang tergabung dalam kelompok usaha telah difasilitasi sehingga mampu mengembangkan usaha.

22. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Kementan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi memberikan bantuan untuk pengembangan jaringan

irigasi, pengelolaan konservasi air, pemberdayaan kelembagaan, dan pengembangan infrastruktur.

Terkait dengan pilot project reforma agraria, pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 58.589 Ha untuk pengembangan jaringan irigasi, 96 paket untuk pemberdayaan kelembagaan, dan pengelolaan konservasi air di hulu dan hilir yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pengembangan jaringan irigasi mencakup 4920 Ha.

23. Asdep Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi, Kemenkop dan UKM Asdep Pengembangan Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi siap memberikan

dukungan dalam kegiatan reforma agraria dan memberikan bantuan program berupa pengembangan dan pembinaan di lokasi yang telah disertipikasi.

Pelaksanaan reforma agraria memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi.

24. Bappeda Provinsi Jawa Tengah Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengusulkan untuk melaksanakan legalisasi aset terlebih

dahulu untuk mendukung keserasian program kemudian dilanjutkan dengan pemberian access.

SKPD juga mendukung sertipikasi kawasan lindung dan sawah lestari agar tidak terjadi alih fungsi lahan


Berdasarkan ha-hal yang telah dihimpun dari masing-masing unit kerja kementeria/lembaga, berikut beberapa hal yang penting dan perlu ditindaklanjuti.

Diusulkan agar sasaran pelaksanaan reforma agraria adalah kelompok masyarakat bukan indidividu, hal ini agar kegiatan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. Selain itu untuk mempermudah pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran tersebut.

Pelaksanaan reforma agraria dengan skema I lebih banyak dipilih, yaitu access (sarana prasarana yang diberikan oleh kementerian lembaga) mengikuti asset (redistribusi dan

25

legalisasi tanah yang telah dilaksanakan oleh BPN). Dalam pelaksanaan skema I penting adanya penilaian kompetensi masing-masing daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk kemudian ditindak lanjuti (diberikan access) oleh kementerian/lembaga.

Apabila dalam pelaksanaan reforma agraria kementerian/lembaga tidak memungkinkan untuk menggunakan skema I, maka BPN bersedia mendukung program pemberdayaan kementerian/lembaga berupa legalisasi aset, dengan persyaratan program tersebut menyasar kepada kelompok (bukan perorang) dan tanah yang akan dilegalisasi berkriteria clean and clear.

Tindak lanjut jangka pendek dari rapat ini adalah melakukan verifikasi data program pemberdayaan masyarakat dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi pilot project. Untuk jangka menengah akan disusun grand design dan rencana aksi pelaksanaan reforma agraria nasional.

2.5 Dokumentasi

26

Rapat Koordinasi Kegiatan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah perlu dilakukan perubahan sistem pendaftaran tanah dari sistem stelsel negatif menjadi stelsel positif. Untuk itu maka pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Batas kawasan hutan dan non hutan yang belum ditetapkan dalam skala detail dapat mempengaruhi proses pendaftaran tanah (sertipikasi) terutama pada bidang tanah yang berbatasan langsung dengan hutan.

Belum jelasnya batas kawasan hutan dan non hutan seringkali mengakibatkan konflik pertanahan. o Perbedaan skala peta kawasan hutan dengan peta kadastral BPN o Data batas kawasan hutan tidak terpublikasi sehingga memungkinkan penerbitan

sertipikat oleh BPN pada kawasan hutan


Pelaksanaan Rapat Koordinasi Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan ini bertujuan untuk: 1. Mendapatkan kesepahaman antar stakeholder utama (Kementerian Kehutanan dan BPN)

terkait konsep perlunya publikasi tata batas kawasan hutan 2. Menyepakati lokasi pilot project kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Kamis, 14 November 2013 Waktu : 13.30 WIB s/d 16.00 Tempat : Ruang SG 3, Bappenas, Jakarta Peserta : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Direktur Kehutanan dan

Sumber Daya Alam Bappenas, Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Direktorat Pengukuran Dasar BPN, Direktorat Pendaftaran Tanah dan Hak Guna Ruang BPN, Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang BPN, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kemenhut, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Kemenhut.

1. Pendahuluan

27

1.4 Pelaksana


1.5 Agenda

Waktu Acara Pelaksana 13.30 – 14.00 Registrasi Panitia 14.00 – 14.30 Pembukaan dan Arahan Direktur Kehutanan

dan Konservasi SDA Bappenas

14.30 – 15.30 Paparan : Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

15.30 – 16.30 Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Moderator 16.30 – 17.00 Kesimpulan dan Penutup Direktur Kehutanan

dan Konservasi SDA Bappenas


Pembukaan rapat publikasi batas kawasan hutan dilakukan oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Basah Hernowo, MA. Beberapa hal yang disampaikan dalam pengantar dan pembukaan meliputi:

Rapat publikasi batas kawasan hutan merupakan kegiatan kerjasama antara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Kementerian PPN/Bappenas, beserta kementerian/lembaga yang terkait.

Kementerian Kehutanan selaku mitra Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air memiliki tugas besar untuk menentukan batas kehutanan, dengan target mencapai 63.000 Ha pada Tahun 2013. Pekerjaan ini terasa sangat besar karena banyak kawasan hutan yang terganjal oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan dari target 600 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 100 HPH telah terbentuk.

Permasalahan tata batas kawasan hutan sangat kompleks, karena terdapat banyak pihak yang berkepentingan, oleh karena itu diharapkan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan dapat memberikan pandangan dan menyepakati solusi untuk menyelesaikan permasalahan tata batas kawasan hutan.


28

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP. Beberapa hal penting yang disampaikan meliputi:

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional telah menyusun konsep perubahan sistem pendaftaran tanah negatif menjadi sistem pendaftaran tanah positif. Sistem pendaftaran tanah positif mengharuskan pemetaan dan pendaftaran hak atas tanah dilakukan di seluruh Indonesia.

Terkait dengan pendaftaran hak atas tanah yang harus segera dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terdapat isu-isu terkait batas kawasan hutan dan kawasan non-hutan.

Sampai dengan saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum menyelesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) karena permasalahan batas kawasan hutan yang belum terdefinisi dengan baik serta belum ditetapkan perubahan fungsi dan peruntukannya.

Beberapa hal yang melatarbelakangi permasalahan batas kawasan hutan adalah perbedaan skala peta batas kawasan hutan yang menggunakan skala kadastral 1;250.000 dengan peta batas kawasan non-hutan yang menggunakan skala 1:5.000. Skala peta yang digunakan dalam pengukuran batas yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional harus sama sehingga dapat menghasilkan batas yang pasti dan mencegah konflik antar pemerintah, sehingga kemudian diharapkan batas kawasan hutan dapat diakui bersama dan dipublikasikan.

Maanfaat kegiatan publikasi batas kawasan hutan adalah: o Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional dapat mengetahui batas

kawasan hutan dan kawasan non hutan secara mudah, o Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengidentifikasi kawasan hutan dengan

kawasan non hutan secara mudah sehingga mempermudah pelaksanaan perencanaan, penataan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang,

o Masyarakat yang berada di sekitar perbatasan kawasan hutan mendapatkan kepastian batas kawasan hutan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Gambaran awal mengenai kegiatan publikasi batas kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk pilot project. Berdasarkan pilot project tersebut akan disusun modul pelaksanaan kegiatan publikasi batas kawasan hutan.

Terdapat 4 lokasi hutan yang telah ditinjau oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, dengan kriteria: o Kawasan hutan dengan luas wilayah terjangkau untuk membuat polygon tetap (<

1.000 Ha) sehingga pelaksanaan pilot project dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun;

o Kawasan hutan berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan yang beragam sehingga permasalahan penetapan batas untuk berbagai jenis pemanfaatan tanah dapat diidentifikasi;

o Provinsi dengan luas wilayah yang kecil agar penyelesaian pilot project publikasi tata batas kawasan hutan (terhitung 1 provinsi) dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun.

Lokasi hutan yang telah ditinjau berada di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Provinsi Bali, kawasan hutan yang telah ditinjau yaitu Hutan Yeh Ayeh

29

dan Hutan Bunutan, sedangkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan hutan yang telah ditinjau adalah Kawasan Hutan Lindung Pantai Rebo dan Kawasan Hutan Konservasi Gunung Mangkol.

Untuk kemudian dalam rapat ini terdapat beberapa hal yang didiskusikan, yaitu: o Kesepakatan konsep publikasi tata batas kawasan hutan; o Kesepakatan pelaksanaan kegiatan pilot project publikasi batas kawasan hutan; o Kesepakatan teknis pelaksanaan; o Kesepakatan pendanaan; o Kesepakatan bentuk publikasi.


Pokok-pokok diskusi meliputi: 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air dan Kementerian Kehutanan

memiliki keterbatasan dalam mempublikasikan batas kehutanan. Permasalahan batas kehutanan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi

sehingga permasalahan tersebut tidak semakin membersar. Kementerian Kehutanan mengakui bahwa saat ini terdapat perbedaan data-data luasan

kehutanan. Terkait dengan isu one map policy di BIG, Kementerian Kehutanan pernah melakukan

konfirmasi tentang pembuatan peta kerja. Namun saat itu BIG menanggapi bahwa pembuatan peta bergantung pada Kementerian Keuangan, sedangkan pihak Kementerian Keuangan tidak memberikan anggaran sesuai dengan prioritas.

Kementerian Kehutanan merasa kesulitan dengan menggunakan peta kehutanan skala 1:250.000, karena apabila terjadi pergeseran batas hutan maka pergeseran yang terjadi di lapangan akan sangat besar.

Dengan publikasi batas kawasan hutan maka perambahan hutan yang kerap kali terjadi baik oleh masyarakat sekitar maupun oleh pihak lain dapat dicegah.

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas, menyetujui kriteria lokasi pilot project dengan pertimbangan hutan dan provinsi yang memiliki luas yang cukup kecil.

2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN BPN telah menyepakati konsep mengenai publikasi kawasan hutan tersebut, diharapkan

kegiatan ini juga dapat menjadi embrio bagi program KPK. Terkait dengan pendanaan, BPN sepakat untuk menunda pembahasan mengenai

pendanaan karena baik BPN dan Kementerian Kehutanan memiliki keterbatasan mengenai pendanaan tersebut. Namun pihak BPN akan mencari cara untuk dapat membantu pendanaan karena dirasa kegiatan ini sangat penting.

BPN dan Kementerian Kehutanan harus sepakat mengenai batas kawasan hutan karena ketidaksepakatan menyebabkan konflik dalam masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Mengenai nama kegiatan yang akan digunakan, BPN menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secepat mungkin dan memberikan output yang jelas bagi masyarakat.

30

Pemasangan patok hutan oleh Kementerian Kehutanan menjadi sangat penting terutama pada kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan non hutan dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang kompleks. Jenis patok yang akan digunakan sebaiknya patok Kementerian Kehutanan karena masyarakt yang berbatasan dengan kawasan hutan lebih mengenal patok kehutanan.

BPN bersedia mengikuti mekanisme pengukuran dan penetapan tata batas yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kemenhut Kementerian Kehutanan telah melibatkan BPN dalam koordinasi mengenai penataan

batas hutan, namun dalam pelaksanaan di lapangan Kementerian Kehutanan belum melibatkan BPN.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyetujui rencana Bappenas untuk melakukan penetapan batas kawasan hutan secara bersama-sama dalam upaya meminimalisir konflik dan masalah kehutanan dengan non kehutanan.

Permasalahan lain yang terkait dengan batas hutan adalah tanah masyarakat hukum adat.

4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah memberi peringatan untuk segera

menyelesaikan tata batas kawasan hutan. Terkait dengan pelaksanaan pilot project yang akan dilaksanakan pada tahun 2014,

Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Kantor Wilayah BPN diharapkan dapat memberikan data masing-masing kawasan kewenangannya untuk kemudian dilakukan pengukuran dan penetapan batas dengan koordinat yang sama.

5. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang, BPN BPN tidak hanya melayani sertifikasi untuk perorang tetapi juga pemerintah berupa hak

guna pakai dan hak penggunaan lain. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang mendukung kegiatan yang

dicanangkan oleh Bappenas. BPN tidak memiliki kesulitan dalam pengukuran dan sertipikasi kawasan non kehutanan

apabila pemerintah daerah dan dinas kehutanan memiliki data yang jelas mengenai tata batas hutan. Kendala yang dihadapi BPN apabila kawasan non hutan berbatasan dengan kawasan hutan yang tidak memiliki publikasi tata batas. Kendala tersebut diatasi oleh BPN dengan meminta rekomendasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan member buffer zone seluas 30 meter, namun meski demikian BPN masih sering menemui permalahan lain seperti tanah tersebut ternyata masih dalam kawasan hutan.

Terkait dengan patok kehutanan, diharapkan Kementerian Kehutanan dapat mempertegas patok kehutanan.

6. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas Terdapat 2 jenis publikasi yang mendukung tata batas kawasan hutan, yaitu publikasi

secara fisik berupa patok dan publikasi secara digital berupa peta, agar lebih kuat kepastiannya.

31

Sekretariat RAN di Bappenas yang akan menampung dan membantu memecahkan permasalahan di Kementerian Kehutanan terkait dengan tata batas kawasan hutan.

7. Giri Darminto, Kementerian Kehutanan Sepakat dengan konsep pengukuran tata batas yang dikawal oleh Bappenas, sehingga

sasaran publikasinya dapat sampai pada masyarakat. Dokumen tata batas terdiri dari 3 unsur, yaitu peta tata batas, berita acara, dan buku

ukur. 8. Direktorat Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang, BPN Direktorat Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang memberikan apresiasi untuk merubah

sistem pendaftaran tanah negatif menjadi sistem pendaftaran tanah sistem positif, namun terkait dengan hal tersebut BPN perlu mendapat dukungan dari Bappenas baik berupa kelembagaan dan pendanaan baik dalam segi persiapan maupun ganti rugi kepada masyarakat apabila terjadi masalah atas bidang tanahnya.

Perlu kesepakatan mekanisme pendaftaran tanah yang berbatasan dengan hutan oleh BPN dan mekanisme pengukuran batas hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Terkait dengan hutan adat, perlu pembahasan lebih lanjut karena didalam hutan adat terdapat masyarakat dari adat-adat yang telah diakui oleh Indonesia.

9. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Sistem pendaftaran tanah positif akan dilaksanakan dalam 10 tahun mendatang dengan

perkiraan bidang tanah yang telah terdaftar mencapai 80%. Dalam 1 bulan mendatang diharapkan dapat membentuk tim dan rencana kerja untuk

persiapan pilot project tahun 2014. Perlu pertemuan untuk pembahasan hal-hal detail dan bersifat teknis, diharapkan dalam

pertemuan selanjutnya BPN dan Kementerian Kehutanan dapat mempersiapkan data terkait dengan lokasi pilot project tahun 2014.

10. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kemenhut Publikasi batas kawasan hutan telah melibatkan BPN sebagai panitia penentuan batas. Terkait dengan pilot project tahun 2014, kawasan hutan pada Provinsi Bali telah

memiliki batas yang jelas dan hanya perlu dilakukan pemeliharaan setiap 5 tahun sekali, Namun kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kerentanan dalam tata batasnya karena beberapa kawasan non-hutan disekitarnya memiliki jenis penggunaan dan penatagunaan yang komplek.

11. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Terkait dengan pilot project tahun 2014 diperlukan 2 mekanisme pengukuran batas

kawasan hutan: (i) Provinsi Bali, karena menurut Kementerian Kehutanan telah dilakukan pengukuran tapal batas kawasan hutan dan memiliki RTRW yang telah diperdakan maka kegiatan akan difokuskan untuk review dan konfirmasi tapal batas kawasan hutan; dan (ii) pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pengukuran batas kawasan hutan dilakukan dari awal oleh BPN dan Kementerian Kehutanan karena RTRW Kepulauan Bangka Belitung masih terganjal oleh permasalahan hutan.

Kesepakatan publikasi batas kawasan hutan harus memperhatikan kasus-kasus di lapangan karena menyangkut berbagai kepentingan.

12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas Dalam rangka kegiatan pilot project publikasi batas kawasan hutan yang rencananya

akan dilaksanakan tahun 2014, maka diperlukan koordinasi kembali.

32

Untuk kemudian masing-masing Kementerian/Lembaga baik Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Kehutanan mempersiapkan data-data yang terkait dengan lokasi pilot project yang telah ditentukan.

13. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas sangat berterimakasih atas diskusi

dan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan, diharapkan kegiatan ini akan dapat menguntungkan bagi masing-masing pihak dan juga masyarakat.


Publikasi tata batas kawasan hutan yang dimaksud merupakan publikasi tata batas pada skala kadastaral (1:5000) dan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan serta dikoordinasikan dengan BPN untuk meminimalkan konflik dalam penetapan hak milik dan penggunaan tanah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan dan BPN telah setuju dengan pelaksanaan kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan didahului oleh kegiatan pilot project di tiga lokasi kawasan hutan meliputi: i) Kawasan Hutan Yeh Ayah Bali, ii) Kawasan Hutan Gunung Mangkol dan iii) Kawasan hutan Pantai Rebo Propinsi Bangka Belitung pada tahun 2014.

Tindaklanjut pertemuan adalah rapat koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan bersama Kementerian Kehutanan dan BPN.

2.5 Dokumentasi

33

Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Tahun 2013

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Lokakarya Reforma Agraria Nasional dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut: Maraknya kasus pertanahan di Indonesi yang terjadi pada tahun 2012 dan masih terus

berjalan hingga tahun 2013. Direktif presiden untuk menyelesaikan kasus pertanahan sehingga Menteri PPN/Kepala

Bappenas berinisiatif untuk melakukan identifikasi cepat terhadap maraknya kasus pertanahan tersebut.

Sebagai tindaklanjut dibentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 55 Tahun 2013.

Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah melaporkan Rencana Kerja Tim tahun 2013 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

Pelaksanaan Lokakarya dilaksanakan sebagai tindaklanjut pelaporan hasil capaian kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun 2013.


Maksud dan tujuan pelaksanaan lokakarya adalah untuk dapat menampung saran dan masukan pada Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun 2013 yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai laporan pertanggung jawaban kerja tim.


Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Nasional dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2013

Tempat : Ruang Singkarak, Ibis Tamarin Hotek Jakarta

Peserta : Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian, Direktorat Harmonisasi Peraturan perundangan Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Penatagunaan Tanah BPN, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.4 Pelaksana


1. Pendahuluan

34

1.5 Agenda

Waktu Agenda Pelaksana


09.30-10.00 Arahan dan Pembukaan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

10.00-11.00 Paparan Kasubdit Pertanahan

11.00-12.00 Diskusi Moderator

12.00-12.30 Kesimpulan dan Penutup Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

2.1 Arahan dan Pembukaan

Pembukaan Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Nasional dilakukan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku Ketua Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Beberapa hal yang disampaikan dalam pengantar dan pembukaan meliputi:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus pertanahan pada tahun 2012 yang juga masih berjalan pada tahun ini, serta adanya arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dilakukan penilaian cepat dalam menanggapi hal tersebut.

2. Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dibentuk melaui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 55/M.PPN/HK/03/2013 dengan beranggotakan Kementerian Kehutanan, BPN serta Bappenas.

3. Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahun 2013, tujuan dari pertemuan kali ini adalah untuk menyampaikan hasil dan capaian kerja Tim serta menjaring masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan.

4. Pokok kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis melipui: a. Kebijakan Sistem Pendaftaran Tanah Positif b. Kebijakan Reforma Agraria Nasional c. Kebijakan Pembentukan Bank Tanah d. Kebijakan Pembentukan Pengadilan Tanah e. Kebijakan SDM BPN f. Koordinasi Lintas Daerah

2. Pelaksanaan Lokakarya

35

2.2 Paparan

Paparan Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Nasional disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan Bapak Uke Mohammad Hussein. Beberapa hal yang disampaikan dalam paparan meliputi: 1. Paparan yang disampaikan merupakan review laporan hasil kerja Tim Koordinasi

Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun Anggaran 2013. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan terhadap laporan yang telah disusun. Tim penyusun laporan juga mengharapkan masukan secara terlulis hingga tanggal 18 Desember 2013.

2. Beberapa pokok kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 meliputi: a. Kebijakan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Pelaksanaan kebijakan ini ditujukan

untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat. Beberapa hal yang telah dicapai dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi:

i. Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan. Hingga tahun 2013 peta dasar pertanahan Indonesia mencapai 13.31%, atau mengalami penaikan sebanyak 2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ditargetkan pencapaian cakupan peta dasar pertanahan nasional 80% yang meliputi dengan prioritas penyelesaian 65,092 Ha yang berpotensi menjadi peta dasar pertanahan. Berdasarkan peta yang ditampilkan baru sedikit wilayah di Indonesia yang mencapai 80% peta dasarnya.

ii. Pemenuhan jumlah tanah bersertifikat. Hingga tahun 2013 jumlah bidang tanah bersertipikat yang bisa dipetakan mencapai 27 Juta bidang tanah dengan luas keseluruhan 10,5Ha. Data bidang-bidang tanah tersebut telah terkomputerisasi di BPN pusat dan terdigitalisasi pada Sistem Informasi Geografis (Geo-KKP Data Vektor). Ketelitian data mencapai tingkat kabupaten/kota.

iii. Penataan Batas Kawasan Hutan. Salah satu upaya dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif adalah dengan melaksanakan tata batas kawasan hutan dengan non hutan. Pada tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Kehutanan dan BPN yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pilot project pada tahun 2014.

b. Kebijakan Redistribusi Tanah dan Acccess Reform. Dalam upaya pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dan access reform pada tahun 2013, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah mengadakan koordinasi reforma agraria bersama BPN dan Kementerian/Lembaga. Kegiatan Koordinasi Reforma Agraria dimaksudkan untuk memberikan input dalam pemanfaatan lahan (access reform) dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari koordinasi yang dilakukan telah teridentifikasi 10 Kegiatan/Program Pemberdayaan dari 8 UKE II K/L terkait. Identifikasi kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pilot project pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Pelaksanaan kegiatan reforma agraria diharapkan dapat dilakukan secara sistemik sehingga dampak yang dirasakan lebih signifikan. Pada tahun 2013-2016 kegiatan reforma agraria akan berfokus pada rencana peningkatan teknologi pangan.

c. Pengadilan Khusus Pertanahan. Maraknya kasus dan sengketa pertanahan disertai dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah tersebut di Pengadilan Umum maupun Tata Usaha Negara memunculkan ide dalam pembentukan pengadilan khusus

36

pertanahan. Dalam koordinasi dan diskusi yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional terdapat beberapa alternative dalam pembentukan pengadilan tanah yaitu berbentuk lembaga Pengadilan Pertanahan atau merupakan special chamber dalam pengadilan umum. Pada tahun 2014 perlu dilakukan pengkajian lebih jauh dan koordinasi dengan pihak yang lebih mengerti mengenai pembentukan pengadilan tanah.

d. Pembentukan Bank Tanah. Dalam upaya pelaksanaan pencadangan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah maka dikeluarkan Kebijakan Pembentukan Bank Tanah. Pembentukan Bank Tanah juga menanggapi fenomena pencadangan tanah oleh swasta yang melanggar undang-undang. Pada Tahun 2013 Tim Koordinasi telah melakukan identifikasi jenis dan model Bank Tanah di berbagai Negara. Pada tahun 2014-2017 diharapkan telah terbentuk kelembagaan yang mendukung upaya pembentukan Bank Tanah.

e. Perbaikan proporsi SDM di Bidang Pertanahan. Tujuan dari perbaikan proporsi SDM di Bidang Pertanahan adalah untuk mengetahui kebutuhan SDM terutama Juru Ukur BPN dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan yang ada. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kebutuhan SDM BPN. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan koordinasi dengan K/L terkait sehingga dapat dilakukan proporsi PNS BPN dengan skema yang konsep yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan.

f. Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah. Kegiatan koordinasi lintas sector dan daerah pada tahun 2013 meliputi Sertifikasi Tanah Transmigrasi dan Koordinasi Proda Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 telah dilakukan identifikasi jumlah target tanah transmigrasi pada skala provinsi dan faktor penyebab rendahnya capaian pelaksanaan sertifikasi tanah transmigrasi. Sementara untuk kegiatan Koordinasi Proda Kalimantan Timur telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait. Pada pelaksanaan koordinasi tersebut disepakati untuk dilakukan kegiatan prasertifikasi oleh pemerintah daerah sebelum dilakukan kegiatan sertifikasi oleh BPN.


Pokok-pokok yang disampaikan dalam diskusi meliputi:

1. Prof. Budi – Direktur Penatagunaan Tanah BPN a. Perubahan sistem pendaftaran tanah dari negatif menuju positif tidak perlu

digaungkan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pro dan kontra. Perubahan sistem pendaftaran tanah positif sebaiknya diganti menjadi membangun sistem pendaftaran tanah menuju stelsel positif

b. Perubahan sistem pendafataran tanah positif bida dilakukan di Jakarta namun sulit untuk diterapkan di wilayah luar Jakarta dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah.

c. Pembuatan peta dasar hutan dengan skala 1:5000 tidak diperlukan dikarenakan informasi mengenai kehutanan tidak membutuhkan peta dengan skala tersebut.. Namun pembuatan peta dasar pertanahan 1:5000 sangat dibutuhkan untuk wilayah perkotaan.

d. Dalam penetapan batas kehutanan, pihak BPN tidak dapat melakukan protes dalam penentuan batas. Pihak yang berhak melakukan protes adalah masyarakat. Penetapan batas kawasan hutan tidak dapat dilakukan sepihak harus ditentukan subjek dan objeknya secara jelas.

37

e. Penetapan batas yang menjadi penting untuk diperhatikan juga terjadi pada penetapan batas wilayah administrative. Hal ini menjadi sangat penting untuk segera diluruskan terkait dengan pemekaran wilayah.

2. Bapak Uke M. Hussein – Kasubdit Pertanahan Dit. Tata Ruangdan Pertanahan Bappenas a. Niat melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi positif perlu

dideklarasikan sehingga semua pihak peduli terhadap perubahan sistem pendaftaran tanah. Esensi peubahan sistem pendaftaran tanah lebih kepada jaminan kepastian hukum atas tanah yang dijamin dengan pengganti rugian oleh Negara.

b. Perubahan nama dari Kebijakan Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif menjadi Membangun Kebijakan Menuju Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif telah di catat oleh sekretariat.

c. Dalam proses Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan tidak ada proses teknis yang dirubah. Hal ini dilakukan untuk membuka informasi antara data batas kawasan hutan melalui sistem BPN dengan skala 1:5000 sehingga tidak ada konflik dalam proses sertifikasi tanah dengan pihak kehutanan.

d. Permasalahan tata batas wilayah administrasi merupakan kewenangan BIG dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini dimungkinkan BIG melibatkan BPN dalam penentuan batas wilayah tersebut.

3. Bapak Oswar Mungkasa – Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas a. Telah dilakukan Rapat Koordinasi antara Bappenas, BPN dan Kehutanan dalam upaya

pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan. Dalam koordinasi tersebut telkah disepakati bahwa kegiatan publikasi tata batas akan diuji cobakan pada tahun 2014 di 3 lokasi kawasan hutan.

b. Mekanisme teknis pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan akan dibahas lebih lanjut bersama BPN dan Kehutanan sehingga dapat disepakati teknis pelaksanaannya.

4. Prof. Budi – Direktur Penatagunaan Tanah BPN a. Dalam pelaksanaan reforma agraria lebih baik diarahkan pada peningkatan

produktivitas lahan kemudian pengembangan produktivitas dan teknologi pangan. b. Kegiatan Reforma Agraria di Bappenas disarankan mengarah kepada 7 persoalan

Reforma Agraria meliputu kemiskinan, lapangan kerja, sengketa dan konflik, lingkungan, produksi pangan dan energy, ketimpangan P4T serta pertahanan dan keamanan.

c. Kegiatan Reforma Agraria sebaiknya mengadopsi yang telah dilaksanakan oleh BPN. Diupayakan untuk meninjau lokasi yang telah dikenai program reforma agraria di daerah Jawa Tengah.

d. Kegiatan Reforma Agraria harus konsisten dilaksanakan dalam setiap periode pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan dirasakan dampaknya secara signifikan.

e. Praktek Bank Tanah telah dilakukan oleh swasta meskipun hal tersebut menyalahi Undang-Undang, harus ditemukan terminologi yang tepat dalam praktek Bank Tanah sebagai upaya pencadangan tanah bagi kepentingan umum.

5. Bapak Oswar Mungkasa – Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas a. Peningkatan produktivitas pangan merupakan tugas Kementerian Pertanian, kegiatan

serupa harus berada dalam satu paket dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya sehingga dapat secara bersama-sama membangun Reforma Agraria.

38

b. Telah dilakukan diskusi bilateral bersama Direktorat Kemiskinan-Bappenas mengenai konsepsi Reforma Agraria. Terdapat gagasan untuk menjadikan Reforma Agraria sebagai salah satu program pemberantasan kemiskinan pada 2015-2019. Akan dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

c. Akan dilakukan pertemuan bersama Bank Dunia mengenai Bank Tanah, namun pembahasan bank tanah tersebut mengarah kepada bank tanah untuk kebutuhan perumahan. Akan diusahakan agar pembahasan mengenai Bank Tanah tersebut dapat menyangkut seluruh sector.

6. Ibu Nita – Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas a. Kementerian Kehutanan memiliki kegiatan pemberdayaan yang dapat dimasukan

kedalam kegiatan Reforma Agraria. Konsep dari kegiatan pemberdayaan tersebut adalah memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang telah mengokupasi wilayah hutan. Namun realisasi kegiatan ini masih sangat rendah dikarenakan aturan yang kurang realistis.

b. Pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan pada lokasi yang telah disebutkan merupakan hutan lindung dengan kewenangan daerah. Sebaiknya melaksanakan kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang sehingga dalam penyatuan sistem penataan batas antara Kehutanan dengan BPN tidak terlalu panjang.

c. Kelembagaan Bank Tanah sebaiknya dapat menyatu dengan BPN, sehingga lebih kuat dikhawatirkan aka nada serangan swasta terhadap Bank Tanah untuk meningkatkan profit.

7. Bapak Uke M. Hussein – Kasubdit Pertanahan Dit. Tata Ruangdan Pertanahan Bappenas a. Tahun 2013-2016 Sekretariat Reforma Agraria akan banyak bekerja sama dengan

Kementerian/Lembaga dalam upaya peningkatan produktivitas pangan. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 diupayakan kegiatan Reforma Agraria terkoneksi dengan UKM sehingga lebih tangguh dan pada tahun 2018 diharapkan pedoman pelaksanaan reforma agraria dapat selesai sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara serentak.

b. Pada tahun 2015 apabila kegiatan reforma agraria dapat dipercepat proses pelaksanaannya diharapkan dapat tampil di kancah internasional sehingga kegiatan ini dapat terdengungkan secara internasional.

c. Pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan dilaksanakan di 3 lokasi. Dari 3 lokasi tersebut 1 lokasi telah temu gelang sehingga kegiatan penataan batas pada lokasi tersebut lebih diarahkan pada review batas. Hal terpenting dalam pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan adalah terciptanya kesepakatan antara Kehutanan dan BPN dalam penataan batas pada skala 1:5000.

d. Pada rapat koordinasi Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan yang akan datang diharapkan dapat mengundang BIG sehingga dapat mengkonfirmasi keberadaan citra tegak 1:5000 oleh BIG.

e. Keberadaan Bank Tanah memang diarahkan untuk berada di BPN sehingga bisa menambah kewenangan dan kinerja BPN. Penambahan tugas tersebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong BPN menjadi Kementerian.

8. Bapak Hari – Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

39

a. Direktorat penyediaan tanah transmigrasi akan membantu penyediaan data spasial sebaran tanah transmigrasi yang telah dipetakan.

b. Dalam sertifikasi tanah transmigrasi diharapkan ada jalan keluar untuk upaya percepatan sertifikasi tanah transmigrasi.

9. Bapak Bambang – Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN a. Perhitungan proporsi SDM secara ilmiah sulit dilakukan, mengenai perhitungan

proporsi SDM tersebut akan disampaikan kepada LItbang sehingga dapat di perkirakan kebutuhannya.

b. Bappenas diharapkan dapat mengkoordinasikan pertemuan antara Kementerian Transmigrasi dan BPN dalam mencari terobosan Sertifikasi Tanah Transmigrasi.

10. Ibu Nita – Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas

a. Pada dialog Rencana Strategis Kementerian Kehutanan sudah dilakukan pembahasan dan mengenai transmigrasi telah di dorong untuk pemutihan. Namun pelaksanaanya oleh Badan Planologi Kehutanan belum bisa terbuka.

11. Bapak Agus – Kementerian Pertanian a. Terdapat data Peta Sawah seluruh Indonesia dengan skala 1:10.000, Kementerian

Pertanian bersama BPN juga sedang membuat Peta LP2B dengan target penyelesaian akhir Desember 2013 dengan skala 1:250.000.

b. Pada Peta Sebaran Sawah seluruh Indonesia terdeteksi lahan sawah yang berada di kawasan hutan yang kemungkinan merupakan lahan transmigrasi. Kementerian pertanian juga memiliki program sertifikasi lahan pertanian namun belum dapat diinformasikan jumlah bidang yang telah tersertifikasi.

c. Untuk mendukung kegiatan Reforma Agraria dalam hal peningkatan produktivitas agar dapat melibatkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada rapat koordinasi berikutnya.

12. Ibu Mariska – Direktorat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bappenas a. Direktorat KUKM akan bekerjasama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, untuk itu

diperlukan kerangka kebijakan yang lebih spesifik sehingga dapat dipetakan oleh direktorat KUKM.

b. Pada rapat koordinasi Reforma Agraria selanjutnya diharapkan dapat melibatkan Biro Perencanaan Kementerian KUKM

13. Bapak Uke M. Hussein – Kasubdit Pertanahan Dit. Tata Ruangdan Pertanahan Bappenas a. Biro perencanaan agar dapat mengingatkan Litbang untuk perhitungan proporsi SDM

BPN sehingga dapat dilakukan perekrutan CPNS BPN dengan mekanisme baru pada tahun 2015

b. Pelaksanaan Sertifikasi di kawasan transmigrasi harus diberi perlakuan yang berbeda terhadap kawasan transmigrasi di bawah tahun 2000 dan di atas tahun 2000 (Orde Baru dan Reformasi), hal ini perlu didukung ketersediaan data spasial kawasan transmigrasi berdasarkan periode tersebut.

2.4 Penutup dan Kesimpulan

1. Masukan dan saran yang disampaikan dalam Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Nasional akan ditampung sebagai perbaikan serta koreksi dalam laporan akhir kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013.

40

2. Tim Penyusun laporan masih menunggu saran dan masukan secara tertulis yang dapat disampaikan selambat lambatnya tanggal 18 Desember kepada Tim Penyusun.

2.5 Dokumentasi

41

RAPAT KOORDINASI

TEKNIS

2

Kegiatan dilakukan di tingkat tim teknis dan kesekretariatan yang

melibatkan sektor-sektor terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik

didalam Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan K/L dan

Pemerintah Daerah. Secara khusus kegiatan ini dilakukan secara intensif

bersama dengan BPN, terkait dengan sasaran penyusunan informasi

spasial peta dasar pertanahan, bidang tanah yang bersertipikat, serta

potensi sumber tanah obyek reforma agraria (TORA).

42

Konsinyering Pembahasan White Paper

1.1 Latar Belakang

Pada awal Tahun 2012, berbagai media massa nasional banyak memberitakan mengenai kasus pertanahan, beberapa diantaranya adalah yang terjadi di Mesuji-Lampung, Bima-Nusa Tenggara Barat, Harjokuncaran-Jawa Timur, Situbondo-Jawa Timur, dan Pangkalan Udara Atang Sanjaya-Jawa Barat. Berdasarkan data pada Tahun 2011 saja tercatat secara nasional telah terjadi 14.376 kasus sengketa (Tribunnews, Mei 2012). Beberapa kasus bahkan berkembang menjadi skala nasional, menunjukkan bahwa konflik desakan kebutuhan antar pihak semakin meningkat eskalasinya.

Apabila tidak segera diantisipasi akar permasalahannya, maka dikhawatirkan akan banyak kasus lain yang berpotensi besar menjadi konflik yang berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil rapid assessment ditemukenali beberapa hal sebagai berikut:

Akar permasalahan terjadinya kasus pertanahan adalah: (i) Masih belum terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah (ii) Kesejahteraan masyarakat yang masih rendah

Upaya pengelolaan pertanahan nasional yang dilakukan belum sepenuhnya mencakup kebutuhan antisipasi kedua permasalahan dasar diatas terkait dengan pemahaman reforma agraria yang sebatas redistribusi tanah, dimana sedikit kontribusinya secara nasional dalam meningkatkan kepastian hukum dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat

Dokumen White Paper selanjutnya disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai perkembangan terkini bidang pertanahan, serta memberikan ulasan singkat dan usulan kebijakan secara umum kepada pengambil keputusan di tingkat nasional.


Maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk melakukan pembahasan bersama terkait rencana kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Subdit Pertanahan dalam hal ini sedang melakukan penyusunan White Paper bidang pertanahan, sehingga penyelesaian dokumen tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak di tahun 2013.


Pelaksanaan konsinyering pembahasan White Paper ini diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2013 Waktu : 09.00 WIB s/d 15.00

1. Pendahuluan

43

Tempat : Hotel Morrissey Peserta : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

1.4 Pelaksana

Kegiatan konsinyering ini dilaksanakan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

1.5 Agenda

Kegiatan konsinyering dilakukan dengan beberapa agenda meliputi 1) Laporan dan Pembukaan Ketua Panitia; 2) Pengarahan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan; 3) Paparan oleh Subdit Pertanahan (White Paper dan Koordinasi RAN), Subdit Tata Ruang (BKPRN dan Background Study RPJMN), Subdit Infosos (Buletin TRP dan BKPRN), serta; 4) Diskusi dan Tanya Jawab.

2.1 Laporan dan Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Berikut beberapa hal yang disampaikan dalam pembukaan konsinyering Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas :

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi kegiatan bidang tata ruang, bidang pertanahan, serta informasi dan sosialisasi tata ruang pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas.

Terkait bidang pertanahan, kegiatan ini akan membahas penyusunan white paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional.

Penyusunan white paper dilakukan oleh staf sub direktorat pertanahan, dibantu oleh staf pengajar STPN Yogyakarta dan BPN yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang pertanahan. Namun dalam perjalannya penyusunan white paper diselesaikan secara sepihak oleh staf sub direktorat pertanahan karena waktu yang semakin terbatas dan keterbatasan waktu staf pengajar STPN Yogyakarta.


Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Pengembangan Wilayah selaku pelaku tugas (Plt) Direktur Tata Ruang Pertanahan. Beberapa arahan yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

Bapak Deputi memberi arahan untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Dir. TRP khususnya untuk masalah yang terkait dengan substansi. Sementara itu untuk hal-hal yang bersifat non-substansi proses tidak dapat dilakukan karena belum ada penugasan resmi.

Terkait dengan kegiatan konsinyering pembahasan white paper, penting untuk melihat keterkaitan antara tata ruang dan pertanahan.

2. Pelaksanaan Konsinyering

44

2.3 Paparan-paparan

Paparan dilakukan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan Bappenas, antara lain :

Latar belakang penyusunan white paper ini adalah: banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi saat ini. Akar permasalahan kasus pertanahan adalah: (i) normatif, terkait dengan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah; (ii) teknis pengelolaan pertanahan nasional (sistem pendaftaran tanah stelsel negatif, belum adanya bank tanah dan pengadilan tanah); (iii) perbedaan cara pandang hukum pertanahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan subyeknya, kasus pertanahan paling banyak terjadi antar masyarakat, baru kemudian antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang terjadi dan mencegah terjadinya kasus pertanahan di masa yang akan mendatang maka perlu dilakukan program reforma agraria. Pengertian reforma agraria disini disamping redistribusi tanah (bagi-bagi tanah untuk masyarakat miskin) dan juga perbaikan pengelolaan pertanahan nasional.

Usulan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya perbaikan pengelolaan pertanahan nasional antara lain adalah: (i) kebijakan sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan pencadangan dan pembentukan bank tanah; (iii) penyelesaian kasus pertanahan dan pembentukan pengadilan tanah; (iv) redistribusi tanah dan kebijakan access reform; dan (v) sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk perubahan sistem pendaftaran tanah dari stelsel negatif ke stelsel positif, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun, berdasarkan hasil analisis lebih banyak manfaat untuk sistem pendaftaran tanah stelsel positif.

Untuk melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena beberapa kondisi yang mendukungnya belum memadai yaitu cakupan peta dasar pendaftaran tanah, dan cakupan wilayah nasional non hutan yang telah bersertifikat.

Terkait dengan rencana kerja Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN) Tahun 2013, akan dilakukan: (i) Identifikasi dan klarifikasi akar permasalahan pertanahan, dengan sasaran meliputi: cakupan peta dasar pertanahan, cakupan bidang tanah yang telah bersertipikat, dan potensi sumber tanah obyek reforma agraria (TORA); serta (ii) Penyusunan rencana intervensi kebijakan dengan sasaran meliputi: perubahan kebijakan pendaftaran tanah dari stelsel negatif menjadi stelsel positif, kebijakan pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan bank tanah, kebijakan redistribusi tanah dan access reform, serta perbaikan proporsi SDM bidang pertanahan.



a. Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Mengingat pentingnya white paper untuk segera disampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas maka dirasa perlu untuk mengkaji kembali tata bahasa yang digunakan.

45

b. Kasubdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Struktur pembahasan permasalahan dan rencana intervensi kebijakan sebaiknya disederhanakan lagi untuk mempermudah pemahaman substansi.


White paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional merupakan dokumen kebijakan yang mengulas akar-akar permasalahan pertanahan di Indonesia. Selain itu dalam dokumen ini dirumuskan pula intervensi kebijakan guna meminimalisir permasalahan pertanahan yang terus berkembang di Indonesia. White paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional ini kemudian dijabarkan menjadi program/rencana tindak yang akan menjadi dasar rencana kerja Tim Koordinasi Strategi Reforma Agraria Nasional dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

2.6 Dokumentasi

46

Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker I)

1.1 Latar Belakang

Selama Tahun 2012 sampai saat ini seringkali muncul kasus-kasus yang terkait dengan pertanahan. Di berbagai daerah marak terjadi sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan baik itu yang skalanya besar maupun kecil dan yang gencar diberitakan oleh media secara nasional maupun tidak. Data BPN pada Tahun 2012 mencatat terdapat 7.196 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan baik itu yang diselesaikan melalui gelar internal baik internal pusat maupun daerah serta gelar eksternal dengan mengundang berbagai pihak yang berperkara. Dengan mekanisme ini dihasilkan 2 (dua) keputusan yaitu selesai diluar pengadilan (musyawarah) atau selesai melalui pengadilan. Sebagai upaya memperbaiki situasi di atas, maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional sehingga dapat memberikan arah yang lebih baik bagi upaya pencegahan terjadinya kasus pertanahan. Selain itu perbaikan tersebut juga ditujukan agar pengelolaan sumber daya tanah nasional dapat lebih menjamin terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional tersebut di atas memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga, sehingga dengan memperhatikan salah satu tupoksi Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi, maka pada tahun 2013 Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Tim Koordinasi Strategis tersebut beranggotakan Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perwakilan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait kegiatan Pertanahan Nasional.


Maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah melakukan finalisasi terhadap draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun Anggaran 2013.


Pelaksanaan Raker Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional ini diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2013 Waktu : 10.00 WIB s/d 12.30

1. Pendahuluan

47

Tempat : Ruang SS-4 Bappenas Peserta : Direktur Pemetaan Dasar-BPN, perwakilan dari Direktorat Pendaftaran Hak

Tanah dan Guna Ruang-BPN, perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri-BPN, dan staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-Bappenas

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Menindaklanjuti pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional serta upaya inisiasi melalui rapat konsolidasi awal yang telah dilakukan pada 27 maret 2013, Tim Koordinasi pada Rapat Kerja pertama ini selanjutnya memaparkan draf rencana kerja tim di Tahun Anggaran 2013. Untuk dilakukan diskusi setelahnya serta mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota tim koordinasi.


Pembukaan Direktur Tata Ruang Pertanahan diwakili oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Rapat kerja ini merupakan kick-off pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013 dan memiliki tujuan untuk menyepakati rencana kerja Tim Koordinasi Strategis RAN Tahun 2013.

2.2 Paparan-paparan

Paparan berturut-turut diawali oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan yang diwakili oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi TRP, Bappenas, kemudian dilanjutkan oleh Kasubdit Pertanahan TRP, Bappenas.

a. Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Infosos TRP, Bappenas, antara lain adalah :

Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional memerlukan koordinasi lintas sektor, dengan memperhatikan tupoksi Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi maka pada tahun 2013 dibentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.

2. Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker)

48

Terdapat 4 kegiatan prioritas nasional di BPN berdasarkan review RPJMN dan RKP yaitu kegiatan redistribusi tanah, kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (P4T), kegiatan penyusunan peta pertanahan, dan kegiatan legalisasi aset tanah. Beberapa indikator kegiatan terkait PN, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 2010-2012 tidak mencapai target, yaitu : Redistribusi Tanah; Inventarisasi P4T; Legalisasi Aset (sertipikasi). Sedangkan indikator kegiatan terkait PN, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 2010-2012 yang melampaui target, yaitu Penyusunan Peta Pertanahan. Namun angka target tersebut merupakan target gabungan seluruh indikator peta pertanahan termasuk peta dasar dan peta tematik, sedangkan khusus untuk peta dasar pertanahan (Peta Dasar Sertipikasi) yang merupakan dasar kegiatan Sertipikasi Tanah masih sangat rendah yaitu baru sekitar 11% dari wilayah bukan hutan. Dari empat indikator kegiatan strategis tersebut, dua diantaranya perlu perhatian khusus karena Trend Pencapaian RKP di bawah Trend Pencapaian RPJMN, yaitu Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Sertipikasi).

Tim Koordinasi RAN diharapkan dapat memberikan masukan dan menyusun rumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional.

b. Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan TRP, Bappenas, antara lain adalah :

Draf rencana kerja akan segera disampaikan kepada Menteri PPN Akar permasalahan pertanahan terdiri dari faktor kesejahteraan, kepastian hukum hak

atas tanah, dan perbedaan dasar pemahaman atas hukum tanah yang berlaku Terdapat 4 kegiatan strategis bidang pertanahan, yaitu: (i) redistribusi tanah; (ii) IP4T;

(iii) penyusunan peta pertanahan; dan (iv) legalisasi aset tanah. Perlu ada intervensi kebijakan pengelolaan pertanahan nasional, yaitu : (i) perubahan

sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan redistribusi tanah dan access reform; (iii) pembentukan pengadilan khusus pertanahan; (iv) pembentukan bank tanah; dan (v) kebijakan perbaikan proposi SDM bidang pertanahan.

Pokok-pokok rencana kerja tahun anggaran 2013 terdiri dari : (i) identifikasi cakupan wilayah nasional yang sudah di petakan serta perlu dilakukan register dan publikasi wilayah hutan sehingga dapat mengurangi konflik pertanahan di buffer zone; (ii) penyusunan buku pedoman dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dan access reform, selain itu diperlukan pula pemetaan lokasi wilayah yang sudah diredistribusi, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan K/L terkait dalam pelaksanaan access reform seperti misalnya pada Kementerian Pertanian untuk kegiatan pupuk gratis; (iii) pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Saat ini kasus pertanahan dapat masuk kedalam tiga pengadilan yang berbeda dan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda pula sehingga hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum; (iv) pembentukan bank tanah. Kegiatan yang akan dilakukan di tahun ini yaitu mengidentifikasikan model bank tanah di negara lain, untuk selanjutnya dibentuk kesepahaman mengenai model yang sesuai dengan kondisi Indonesia; (v) kebijakan SDM bidang pertanahan. Kegiatan yang dilakukan di tahun ini yaitu menentukan kebutuhan ideal terutama juru ukur dan bagaimana cara penyediaannya misalnya melalui pihak swasta.

Selain pokok rencana kerja, terdapat juga kegiatan tim yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah, meliputi: (i) pengelolaan tanah ulayat Papua (termasuk identifikasi

49

dan penetapan suku-suku); (ii) sertipikasi tanah transmigrasi yang memiliki masalah besar (proses sertipikasi dapat dipercepat untuk tanah program transmigrasi sebelum tahun 1998); (iii) program Agraria Daerah (PRODA) di Kaltim, kemungkinan disebabkan oleh miss komunikasi antara BPN dengan pemda karena sebenarnya telah ada alokasi dari pemda namun tidak ditanggapi oleh BPN



a. Direktorat Pemetaan Dasar-BPN Masalah pertanahan perlu ditata karena tanah merupakan sumber kehidupan dan juga di

sisi lain dapat menjadi sumber malapetaka. Perlu adanya pemilahan kasus tanah yang menjadi kewenangan BPN (internal) dan

bukan kewenangan BPN (eksternal), karena saat ini segala urusan pertanahan selalu dikaitkan dengan BPN. Padahal seperti diketahui sampai saat ini terdapat 10 UU dan 36 PP terkait pertanahan yang saling tumpang tindih dan saling ‘mencekik’.

Permasalahan internal terkait Sumber Daya Manusia BPN terutama mengenai proporsi juru ukur serta keberadaan sarana prasarana penunjang dalam hal ini sistem IT pendaftaran tanah. Menyangkut SDM, selanjutnya akan dilakukan pemetaan terhadap ketersediaan juru ukur. Adapun terkait sistem IT, saat ini pendaftaran tanah telah dapat dimonitoring secara real time dan terpusat. Terkait hal tersebut, telah terdapat beberapa stimulan untuk mempercepat pendaftaran tanah, misalnya pengikutsertaan Kantah yang telah melakukan pemetaan sebesar 90% pada konferensi FIG di Kuala Lumpur. Di sisi lain permasalahan eksternal misalnya meliputi permasalahan hak waris berupa tanah dan permasalahan yang disebabkan oleh mafia tanah.

Terkait pokok rencana kerja sistem pendaftaran tanah stelsel positif, BPN menekankan pentingnya dukungan regulasi, misalnya pada usulan pengenaan asuransi pendaftaran tanah untuk setiap bidang tanah.

BPN utamanya sangat mendukung pokok rencana kerja pembentukan pengadilan khusus pertanahan karena semakin tidak terkendalinya kasus pertanahan saat ini, mekanisme penyelesaian yang tidak optimal, maupun besarnya implikasi yang ditimbulkan.

Pembuatan peta dasar dapat dilakukan melalui pengolahan peta citra. Pengadaan peta citra sesuai dengan UU IG harus dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pelaksanaan pokok rencana kerja lintas sektor dan daerah yaitu pengelolaan tanah ulayat Papua perlu dilakukan secara hati-hati. Permasalahannya yaitu sering munculnya suku-suku baru yang melakukan klaim atas tanah ulayat. Untuk itu pokok rencana kerja ini untuk sementara tidak diikutsertakan pada tahun anggaran 2013.

Pelaksanaan legalisasi aset; redistribusi khusus untuk tanah pertanian masih menemui beberapa hambatan, misalnya terkait pengenaan BPHTB. BPN sendiri pernah meminta keringanan pengenaan BPHTB kepada Menkeu.

Kegiatan redistribusi memang perlu mengikutsertakan pemberian akses (access reform) agar subjek penerima dapat memanfaatkan tanah redistribusi tersebut

BPN akan menyiapkan data berupa peta dasar pertanahan dan peta cakupan wilayah bersertipikat untuk kebutuhan pelaksanaan pokok rencana kerja tim koordinasi

Pembentukan bank tanah perlu didahului oleh ketersediaan data spasial.

50

b. Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri-BPN BPN mendukung dan mendorong pembentukan Sekretariat RAN di BPN; Pelaksanaan pokok rencana kerja pengelolaan tanah ulayat Papua untuk tidak

diikutsertakan terlebih dahulu di tahun anggaran 2013 Pengenalan terhadap Bank Tanah perlu diinisiasi, misalnya melalui penyertaannya pada

RPJMN 2015-2019. Lingkup kegiatan tim koordinasi diusulkan meliputi kegiatan sarasehan, yaitu untuk

menjaring pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan di bidang pertanahan. Selain itu kegiatan rapat kerja agar dilaksanakan secara rutin.

Untuk sertipikasi tanah transmigrasi, sebelumnya tanah tersebut sudah harus memenuhi prasyarat dan prakondisi yaitu keberadaan Hak Penguasaan Lahan (HPL).

c. Direktorat Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang, BPN Kegiatan terkait pemetaan perlu ditambah lebih lagi untuk mendukung upaya percepatan

pendaftaran tanah; Setelah diberikan hak oleh BPN, masyarakat sebenarnya memiliki kewajiban untuk

menjaga tata batas agar kelak tidak diokupansi pihak lain; Pada RUU Pertanahan perlu dibahas lebih lanjut terkait upaya pembatasan hak apabila

bidang tanah tidak diberdayakan atau di kelola; Untuk menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, kelembagaan BPN perlu

ditingkatkan terlebih dahulu. Peraturan yang ada saat ini misalnya tidak memberikan kesempatan BPN untuk meneliti kebenaran berkas.

Banyak kasus pertanahan yang terjadi saat ini, namun sebenarnya banyak juga yang tidak menjadi kewenangan BPN.

d. Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Konsep Bank Tanah saat ini banyak dilakukan oleh developer dan tidak ada kontrol

mengenai berapa yang seharusnya menjadi batas maksimal. Sehingga keberadaan Bank Tanah perlu menjadi prioritas, dimana konsep pembiayaannya dapat dikoneksikan dengan municipal development fund;

Keberjalanan pengadilan terkait kasus pertanahan saat ini adalah ketika banyak dihasilkan keputusan yang berbeda oleh hakim yang tidak berkompeten. Kedepannya perlu disusun langkah-langkah untuk pembentukan pengadilan khusus pertanahan.


Rapat kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional I dihadiri oleh Direktur Pemetaan Dasar-BPN, perwakilan dari Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang-BPN, perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri-BPN, dan staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-Bappenas. Rapat kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional I bertujuan untuk menyepakati draft rencana kerja yang telah disusun. Beberapa hal yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. BPN akan berperan aktif khususnya dalam penyediaan data dan informasi pada pelaksanaan beberapa rencana kerja yang menjadi kewenangan BPN.

51

b. Draft Rencana Kerja yang disampaikan pada rapat kerja ini diharapkan mendapatkan saran dan masukan dari masing-masing anggota tim, dalam kurun waktu satu minggu setelah rapat kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria I.

c. Draft Rencana Kerja yang telah disepakati akan disampaikan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas sebagai Laporan Pendahuluan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dan akan disampaikan kepada Eselon I masing-masing K/L terkait.

2.5 Dokumentasi

52

Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker II)

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional dan Sekretariat Reforma Agraria Nasional telah disepakati dan mulai efektif dijalankan. Rencana kerja terdiri dari rencana kebijakan serta koordinasi lintas sektor dan daerah. Salah satu bagian dari rencana kebijakan adalah rencana Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform yang memiliki sub kegiatan Access Reform. Kegiatan Access Reform merupakan kegiatan pasca redistribusi tanah yang ditujukan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan tanah yang telah dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Hingga saat ini pelaksanaan Access Reform hanya berdasarkan inisiasi masing-masing kepala daerah karena belum terdapat model atau panduan pelaksanaan kegiatan Access Reform. Beberapa daerah seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Access Reform, namun pada beberapa tahun terahir pelaksanaan kegaiatan tersebut sudah tidak lagi dilakukan secara intensif. Sementara itu kegiatan koordinasi lintas sektor dan daerah, memiliki sub kegiatan Program Daerah Agraria (PRODA). Salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan PRODA adalah Provinsi Kalimantan Timur, namun dalam tahun terahir pelaksanaan PRODA terkendala pada kesepahaman antara pihak pelaksana baik Kanwil Provinsi Kalimantan Timur, Kantah Kota/Kabupaten, dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur. Kedua sub kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan daerah sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan kembali.


Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah :

a. Mengidentifikasi pilihan-pilihan bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan untuk dapat menjalankan kembali maupun merumuskan model baku kegiatan Access Reform.

b. Mempersiapkan rapat kerja Tim Koordinasi Strategis RAN di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan PRODA diantaranya : (i) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat; (ii) mengidentifikasi pokok pembahasan rapat kerja; dan (iii) mengidentifikasi bentuk kesepahaman yang diharapkan.


Pelaksanaan Raker Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional ini diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2013 Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00

1. Pendahuluan

53

Tempat : Ruang Rapat 203 Gedung Madiun Bappenas Peserta : Perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Perwakilan Biro

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, perwakilan Kementerian Kehutanan, dan staf di lingkungan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Dengan perkembangan terakhir dimana Rencana Kerja Sekretariat Reforma Agraria Nasional telah efektif berjalan dan mengingat kebutuhan yang sudah mendesak, agenda utama pembahasan adalah: Pembahasan lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Strategis, untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan rencana kerja terkait PRODA dan Access Reform. Melalui pembahasan tersebut diharapkan Tim Koordinasi dapat menyepakati mekanisme pelaksanaan yang lebih detail untuk setiap kegiatan.


Rapat Kerja ini dibuka oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Rapat ini bertujuan untuk koordinasi lintas sektor dan daerah terkait dengan rencana pelaksanaan Program Daerah Agraria dan Access Reform pasca redistribusi tanah.

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, antara lain :

Koordinasi PRODA dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut : o Data BPN menunjukan bahwa jumlah total bidang tanah di Indonesia yang telah

bersertipikat hingga tahun 2012, mencapai 42.754.257 bidang tanah atau sekitar 49,23% dari total 86.845.839 bidang tanah non hutan di Indonesia.

o Keterbatasan alokasi anggaran APBN untuk BPN dalam melaksanakan sertipikasi tanah sehingga jumlah target sertipikasi setiap tahunnya masih terbatas, untuk itu inisiatif kegiatan sertipikasi PRODA yang dilakukan Pemerintah Daerah harus didukung.

o Pada kegiatan Musrenbang 2013 terdapat informasi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur terhenti karena terkendala beberapa permasalahan diantaranya tidak adanya koordinasi

2. Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker)

54

antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPN setempat dan belum adanya pihak yang memediasi pelaksanaan PRODA sehingga menghambat target pencapaian dan output PRODA.

Perlunya koordinasi yang mempertemukan stakeholder dalam pelaksanaan PRODA Kalimantan Timur, sehingga didapatkan kesepakatan pokok dan bentuk kesepahaman dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi PRODA direncanakan pada Kamis, 11 Juli 2013 di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu kegiatan Koordinasi Access Reform dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut : o Terdapat kemungkinan pengalihan hak atas tanah yang telah diredistribusikan

kepada pihak lain karena masyarakat miskin penerima tanah tidak memiliki akses sumberdaya yang cukup untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut.

o Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat teridentifikasi masih dilakukan secara tersebar, sporadis, dan berdasarkan inisiatif masing-masing pihak pelaksana.

o Telah dibentuk Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional (RAN) melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.55/M.PPN/HK/03/2013. Salah satu rencana kerja pada tahun 2013 dalam tim koordinasi tersebut adalah terkait dengan koordinasi kegiatan Redistribusi Tanah oleh BPN dengan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat oleh Pemda maupun Kementerian Lembaga (K/L).

o Kegiatan koordinasi dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan Rencana Kebijakan Redistribusi dan Access Reform

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Access Reform adalah : (i) pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sudah tidak intensif lagi dilakukan oleh beberapa pihak yang telah teridentifikasi seperti Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan K/L; dan (ii) belum terdapat konsep model Access Reform, sehingga belum dapat diarahkan sebagai pelengkap Asset Reform (sertipikat tanah yang diberikan dalam kegiatan redistribusi tanah).

Koordinasi Access Reform dilakukan untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan untuk dapat menjalankan kembali maupun merumuskan konsep model pemberian bantuan pada masyarakat (Access Reform) dan teridentifikasi mekanisme perumusan konsep model Access Reform.



a. Bappenas

Rapat koordinasi terkait kegiatan PRODA akan dilakukan tim koordinasi strategis Reforma Agraria Nasional di Kalimantan Timur pada hari Kamis, 11 Juli 2013. Sementara itu pelaksanaan rapat koordinasi terkait access reform direncanakan antara 22-27 Juli 2013 bertempat di Bappenas dengan mengundang beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki program/ kegiatan yang terkait pelaksanaan access reform pada lokasi yang telah ditentukan (Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah). Dalam rapat koordinasi terkait dengan access reform di atas akan dilakukan pemaparan dari BPN mengenai kriteria clean and clear subyek dan obyek kegiatan redistribusi tanah dan access reform. Selain itu akan diidentifikasi program/kegiatan masing-masing K/L yang terkait dengan redistribusi tanah (Kementan,

55

KKP, Kemenpera, Kemenkop UKM, Kemenakertrans, Kemenhut). b. Badan Pertanahan Nasional Berkenaan dengan rencana rapat koordinasi terkait dengan access reform, BPN akan mengumpulkan data lokasi redistribusi tanah tahun anggaran 2013 dan rencana tahun 2014 dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional di Bappenas. Data tersebut diharapkan dapat disampaikan pada tanggal 15-17 Juli 2013 dan akan disinergikan dengan data program/kegiatan K/L yang terkait dengan access reform.


Menindaklanjuti rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2013, segera akan dilaksanakan kegiatan koordinasi PRODA dan Access Reform. Kegiatan koordinasi PRODA segera dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk kegiatan koordinasi Access Reform masih memerlukan rapat koordinasi dengan K/L terkait dengan data program dan kegiatan K/L, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah.

56

Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker III)

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mendasar bidang pertanahan, dimana sebagian kecil penduduk Indonesia menguasai tanah yang amat luas sedangkan di sisi lain sebagian besar penduduk harus hidup di tanah yang sempit. Sehingga kemudian kegiatan Reforma Agraria (Asset Reform & Access Reform) berupaya melakukan koreksi agar sebagian besar penduduk dapat hidup di tanah yang luasannya layak secara ekonomi dan sosial. Permasalahan muncul ketika terdapat potensi pengalihan hak atas tanah segera setelah bidang tanah yang diserahkan kepada masyarakat miskin melalui program Asset Reform, karena masyarakat miskin bersangkutan tidak memiliki akses sumber daya (termasuk modal usaha) untuk mengolah dan memanfaatkan bidang tanah tersebut. Di sisi lain secara terpisah sampai saat ini sebenarnya telah terdapat upaya pemberian bantuan pada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak dimana pelaksanaannya masih bersifat secara sporadis dan berdasarkan inisiatif masing-masing. Beberapa pihak tersebut misalnya adalah Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Provinsi Bangka Belitung, dan sejumlah K/L. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu instansi yang memiliki fungsi koordinasi telah membentuk tim koordinasi strategis Reforma Agraria Nasional melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.55/M.PPN/HK/03/2013. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah melakukan Koordinasi terhadap Access Reform pasca dilaksanakan Asset Reform. Tujuan kegiatan koordinasi tersebut adalah untuk mewujudkan konsep model pemberian bantuan kepada masyarakat yang menjadi lanjutan dari pelaksanaan Asset Reform. Access reform yang dapat diberikan antara lain: pemberian modal, pendampingan, pemberdayaan dan sebagainya.


Maksud dan Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: 1. Terciptanya kesepahaman konsep pelaksanaan access reform, untuk dapat menjadi

pelengkap kegiatan asset reform 2. Penyusunan status progress report dari pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi

Strategis Reforma Agraria Nasional 3. Pembahasan background study penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Pertanahan

dan White Paper Bidang Pertanahan

1. Pendahuluan

57


Pelaksanaan Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Rapat Kerja) diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 1-2 Agustus 2013 Waktu : 09.30 s/d 23.00 (1 Agustus 2013) dan 08.30 s/d 11.30 (2 Agustus 2013) Tempat : Arion Swiss-Belhotel, Kemang, Jakarta Peserta : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan

dan Kerjasama Luar Negeri BPN, jajaran Eselon 3 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, perwakilan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, serta Subdit Pertanahan Bappenas (Kasubdit dan Staff).

1.4 Pelaksana

Kegiatan Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Waktu Kegiatan

Kamis, 1 Agustus 2013 9.30 – 12.30 Persiapan Rapat Koordinasi Access Reform

12.30 – 13.30 Istirahat, Sholat, Check In 13.30 – 15.30 Penyusunan Status Progress Report 15.30 – 16.00 Sholat 16.00 – 17.00 Penyusunan Status Progress Report (lanjutan) 17.00 – 20.00 Istirahat, Sholat, Makan 20.00 – 23.00 Pembahasan Background Study dan White Paper

Jumat, 2 Agustus 2013 08.30 – 11.00 Pembahasan lanjutan (optional) 11.00 – 12.30 Istirahat, Sholat, Check Out

58


Rapat kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria dibuka oleh Direktur Pengembangan Wilayah selaku Plt. Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Adapun arahan yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah sebagai berikut :

Program Reforma Agraria merupakan program yang diamatkan Presiden di Pidato Kenegaraan Awal Tahun, Sambutan Peresmian Program-Program Strategis Pertanahan untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Arahan Presiden kepada Kepala BPN.

Reforma Agraria tidak hanya penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan nasional, tetapi juga redistribusi tanah untuk memperbaiki proporsi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Salah satu konsep Reforma Agraria di BPN adalah Asset Reform yang dilengkapi dengan Access Reform, namun pelaksanaan access reform tidak dapat hanya dilakukan di BPN karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki sehingga dalam penyediaan akses permodalan, pendampingan, dan pemberdayaan, BPN membutuhkan dukungan berbagai pihak (K/L dan Pemda).

Bappenas bertugas mengkoordinasikan K/L terkait untuk pelaksanaan access reform yang selama ini baru dilaksanakan secara insidental.

Agenda Rapat Kerja ini akan membahas beberapa substansi, antara lain : (i) persiapan rapat koordinasi access reform pasca legalisasi aset; (ii) menyusun progress report Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013; dan (iii) pembahasan white paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional dan background studi RPJMN 2015-2019.

2.2 Paparan-paparan

Paparan berturut-turut diawali oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN dan dilanjutkan oleh 3 paparan yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas.

a. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN, antara lain adalah :

Pelaksanaan Reforma Agraria didasari oleh : (i) Tap IX/MPR/2001; (ii) UU No. 5 Taun 1960 (UUPA); dan (iii) PP 224/1961.

Adapun tujuan Reforma Agraria adalah sebagai berikut : (i) menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah ke arah yang berkeadilan; (ii) mengurangi kemiskinan; (iii) menciptakan lapangan kerja; (iv) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (v) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; (vi) meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga; dan (v) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.


59

Reforma Agraria terdiri dari : (i) Asset Reform + Access Reform; dan (ii) Landrefom + Access Reform.

Salah satu daerah yang telah menerima manfaat dari program Reforma Agraria yang dilakukan oleh BPN adalah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu Tahun 2006-2013.

b. Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, antara lain adalah : Terkait dengan pelaksanaan koordinasi access reform, terdapat beberapa hal penting

sebagai berikut : o Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional berupaya melakukan koordinasi

lintas K/L untuk kegiatan Access Reform melalui pelaksanaan pilot project di beberapa lokasi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah. Dasar pemilihan lokasi tersebut karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Program Satam Emas, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dipilih karena pengalaman pelaksanaan Access Reform sebelumnya.

o Untuk mempermudah pelaksanaan Access Reform di tahun 2014, disusunlah 2 skema koordinasi sebagai berikut : (i) Pelaksanaan program K/L tahun 2014 diarahkan pada lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat), dengan kata lain access mengikuti asset; dan (ii) BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program redistribusi tanah tahun 2014 pada lokasi program K/L tahun 2014, atau dengan kata lain asset mengikuti access.

o Hingga Agustus 2013 proses koordinasi Access Reform yang telah dilakukan adalah : (i) Identifikasi program pemberian bantuan masyarakat oleh K/L tahun 2014 (berdasarkan RKP 2014); dan (ii) identifikasi lokasi redistribusi yang telah dilakukan hingga tahun 2013.

Sementara itu terkait dengan status progress report Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional, beberapa hal penting yang disampaikan sebagai berikut : o Target rencana kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria tahun anggaran 2013 terdiri

dari : (i) rencana intervensi yang terdiri dari perubahan kebijakan pendaftaran tanah dari Stelsel Negatif menjadi Stelsel Positif, kebijakan redistribusi tanah dan access reform, pembentukan pengadilan khusus pertanahan, pembentukan bank tanah, dan kebijakan perbaikan proporsi sumber daya manusia (SDM) bidang pertanahan; dan (ii) koordinasi lintas sektor dan daerah yang terdiri dari program daerah agraria (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur dan sertipikasi tanah transmigrasi.

o Tim koordinasi dalam melaksanakan rencana kerja menemui beberapa tantangan, yang secara garis besar meliputi : (i) Beberapa data berbasis SIG (data peta dasar pertanahan dan wilayah bersertipikat) memiliki sistem koordinat yang berbeda sehingga belum autorectified; (ii) beberapa data spasial berbasis SIG (data redistribusi) yang dibutuhkan masih berbentuk data tabulasi; dan (iii) koordinasi pihak-pihak lainnya diluar tim koordinasi strategis RAN (KKP, Kementan, Kemen KUKM, Kemenpera, dan Kemenakertrans) perlu ditingkatkan terutama untuk kegiatan terkait access reform dan sertipikasi tanah lintas K/L.

Dan terkait dengan white paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional, beberapa hal penting yang disampaikan sebagai berikut : o Latar belakang penyusunan white paper ini adalah: banyaknya kasus-kasus

pertanahan yang terjadi saat ini. Akar permasalahan kasus pertanahan adalah: (i)

60

normatif, terkait dengan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah; (ii) teknis pengelolaan pertanahan nasional (sistem pendaftaran tanah stelsel negatif, belum adanya bank tanah dan pengadilan tanah); (iii) perbedaan cara pandang hukum pertanahan yang ada di masyarakat.

o Berdasarkan identifikasi akar permasalahan tersebut dirumuskan tinjauan dan arahan pengelolaan pertanahan nasional, yang terdiri dari : (i) kebijakan sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan pencadangan dan pembentukan bank tanah; (iii) penyelesaian kasus pertanahan dan pembentukan pengadilan tanah; (iv) redistribusi tanah dan kebijakan access reform; dan (v) sumber daya manusia bidang pertanahan.

o Pelaksanaan rencana tindak yang diusulkan adalah dalam jangka waktu 12 tahun mengikuti waktu masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN), namun untuk mempermudah pembagian tahapan program dan kegiatan maka kemudia rencana kerja dalam white paper dibagi menjadi 3 tahap kerangka waktu, yaitu jangka pendek (1-4 tahun), menengah (5-8 tahun), dan jangka panjang (9-12 tahun).



a. Badan Pertanahan Nasional

Pelaksanaan kegiatan koordinasi access reform memerlukan rapat koordinasi eselon I dengan pembahasan mengenai kebijakan yang mampu menaungi pelaksanaan accesss reform, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi eselon II dengan pembahasan mengenai lokasi program dan pelaksanaan teknis. Terkait dengan white paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional, BPN akan memberikan saran dan masukan dengan jangka waktu seminggu setelah rapat kerja ini dilaksanakan. b. STPN Yogyakarta Pembentukan pengadilan khusus pertanahan dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan dirasa sangat penting dilakukan karena pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama yang selama ini dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa atau permasalahan bidang pertanahan, tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama, selain itu dengan pengadilan yang ada waktu penyelesaian perkara sangat lama dan tidak memiliki kepastian hukum. Sedangkan kebijakan pencadangan dan pembentukan bank tanah juga perlu dilakukan untuk mendukung program pembangunan untuk kepentingan umum, namun perlu dilakukan identifikasi awal bentuk bank tanah yang cocok untuk model pertanahan di Indonesia. c. Bappenas Kegiatan koordinasi access reform selanjutnya akan dilaksanakan dengan kegiatan rapat koordinasi eselon I, yang akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi eselon II, dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut kemudian akan dilakukan rapat koordinasi di pemerintah daerah yang menjadi lokasi pilot project. Kegiatan lain yang menjadi target kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional akan dilakukan secara pararel, seperti mengidentifikasi model bank tanah dan sertipikasi tanah hutan berupa penyusunan draft TOR Pilot Project Sertipikasi Hutan.

61


Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan koordinasi access reform, rapat koordinasi eselon I diharapkan dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 dan kemudian rapat koordinasi eselon II diharapkan dapat dilaksanakan seminggu setelahnya. Status progress report Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria yang telah disusun selanjutnya akan menjadi bahan untuk laporan antara yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2.5 Dokumentasi

62

Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker IV)

1.1 Latar Belakang

Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah menyusun rencana kerja yang disepakati sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tim untuk tahun anggaran 2013. Beberapa hal penting yang menjadi substansi pokok dalam Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional meliputi Kebijakan Pendaftaran Tanah, Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform, Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan, Pembentukan Bank Tanah dan Kebijakan SDM BPN-RI, masing-masing kebijakan tersebut tengah disusun sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2013. Berdasarkan pokok kegiatan dalam rencana kerja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana sehingga memerlukan langkah percepatan agar dapat memenuhi target pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Reforma Agraria yang telah dilaksanakan sampai pada saat ini (per Oktober 2013) juga perlu mendapatkan evaluasi sehingga dapat meningkatkan pencapaian target pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Sebagai bahan pelaksanaan evaluasi tersebut perlu dilakukan penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Reforma Agraria yang memuat capaian kinerja serta hambatan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2013. Dalam rangka penyusunan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan reforma agraria, tim koordinasi strategis reforma agraria memandang perlunya pelaksanaan Konsinyering Pembahasan Progress Pencapaian Rencana Kerja dan Penyusunan Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria.


Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: 1. Tersusunnya strategi percepatan pelaksanaan target kegiatan tim koordinasi reforma

agraria nasional; 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun

2013.


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Selasa-Rabu, 29-30 Oktober 2013 Waktu : 14.00 WIB s/d 20.30 (Selasa) dan 08.30 WIB s/d 12.00 (Rabu) Tempat : Arion Swiss-Belhotel, Kemang, Jakarta

1. Pendahuluan

63

Peserta : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

1.4 Pelaksana


1.5 Agenda


Hari 1, 29 Oktober 2013


14.30-15.00 Pembukaan dan Arahan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas

15.00-15.30 Penyampaian Progres dan Status Kegiatan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional

Kasubdit Pertanahan

15.30-16.30 Penyepakatan Draf TOR Pilot Project Sertipikasi Hutan

Kasubdit Pertanahan

16.30-18.00 Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Moderator 18.00-19.30 Break-Istirahat dan Makan Malam Panitia

19.30-20.30 Paparan Konsep dan Penyepakatan TOR Bank Tanah

Kasubdit Pertanahan

Hari 2, 30 Oktober 2013


09.00-11.30 Penyusunan Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria

Tim koordinasi Strategis RAN

11.30-12.00 Penutupan dan Makan Siang Panitia


Pembukaan Rapat Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria dilakukan oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas selaku Ketua Tim Koordinasi Strategis RAN, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP. Beberapa hal yang disampaikan dalam pembukaan meliputi :


64

Latar belakang pelaksanaan rapat pembahasan progress pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis RAN meliputi : o Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional oleh Menteri

PPN/Bappenas berdasarkan SK No.55/M.PPN/HK/03/2013 o Pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

mengalami beberapa hambatan sehingga memerlukan langkah strategis dalam percepatan pelaksanaannya

o Perlunya penyusunan laporan akhir sebagai bukti pencapaian Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

Tujuan yang akan dicapai dalam rapat koordinasi tersebut adalah : (i) Tersusunnya strategi percepatan pelaksanaan target kegiatan tim koordinasi reforma agraria nasional; dan (ii) Tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013.

Outout yang diharapkan dari pelaksanaan rapat ini adalah: (i) Kesepakatan Outline Laporan Akhir, (ii) Kesepakatan TOR Sertipikasi Hutan, (iii) Kesamaan Pemahaman Konsep Bank Tanah, (iv) Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut meliputi Rapat Koordinasi untuk membahas sertipikasi hutan (Kementerian Kehutanan dan Dit. Kehutanan Bappenas) dan Rapat Koordinasi pembahasan proporsi SDM Juru Ukur (Biro SDM BPN )

Progres pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis RAN terdapat beberapa kegiatan yang belum terselesaikan diantaranya: (i) Tercapainya kesepakatan draft TOR background study pilot project sertipikasi hutan, (ii) Tercapainya kesepakatan draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan, (iii) Terciptanya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah, (iv) Konfirmasi kesepakatan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan.

2.2 Paparan-paparan

Paparan berturut-turut dipaparkan oleh Kasubdit Pertanahan yang diwakili oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi – Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dengan pokok-pokok materi sebagai berikut:

i. Laporan Antara Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional 1. Outline Laporan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

Laporan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional direncanakan memiliki outline sebagai berikut: Bab 1 : Pendahuluan Bab2 : Tujuan dan Sasaran Koordinasi Strategis, (i) Identifikasi Klarifikasi Akar

Permasalahan Pertanahan, (ii) Penyusunan Rencana Intervensi Kebijkan. Bab 3 : Ruang Lingkup Koordinasi Strategis RAN Bab4 : Laporan Kerja Tim koordionasi Strategis RAN, terdiri dari (i) Rencana

Kebijakan, (ii) koordinasi lintas sektor daerah Bab 5 : Rencana Tindak Lanjut

2. Akar Permasalahan Bidang Pertanahan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu i) secara normatif menyangkut kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah, ii) Perbedaan Dasar Pemahaman Atas Hukum Tanah yang Berlaku yaitu Sistem tenurial dan pola kerjasama pemanfaatan berdasarkan hukum pertanahan nasional tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya matrikulasi penyamaan pemahaman

65

konsep terlebih dahulu, iii) Teknis Pengelolaan Pertanahan yang menyangkut penggunaan sistem pendaftaran tanah negatif, cakupan peta dasar pertanahan yang minim, minimnya jumlah tanah tersertipikasi serta penguasaan tanah terlantar.

3. Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional dibutuhkan sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus pertanahan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat lebih menjamin terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun kegiatan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Bappenas sendiri melainkan membutuhkan koordinasi dengan K/L terkait. Oleh karena itu, Bappenas berinisiatif membentuk tim koordinasi strategis reforma agraria nasional dengan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Tim tersebut beranggotakan Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, BPN dan Kementerian kehutanan.

4. Pokok-pokok kegiatan dan capaian tahun 2013 sesuai dengan rencana kerja Tim Koordinasi strategis Reforma Agraria meliputi: a. Kebijakan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Pelaksanaan kebijakan

sistem pendaftaran tanah stelsel positif pada tahun 2013 memiliki beberapa kegiatan dengan capaian sebagai berikut: Identifikasi Cakupan Peta Dasar Pertanahan (output peta). Capaian pada

kegiatan tersebut adalah Penyusunan peta dasar pertanahan per Juli 2013 menghasilkan sekitar 24 juta Ha luas wilayah nasional yang telah tercakup dalam peta dasar pertanahan atau sekitar 12,44% dari luas wilayah nasional secara keseluruhan. Telah mendapat persetujuan akhir substansi maupun ketentuan teknis pihak Badan Pertanahan Nasional (Direktorat Pemetaan Dasar). Tindak lanjut pada kegiatan dengan kegiatan tersebut adalah percepatan penyediaan peta dasar; Penetapan target untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan target keseluruhan 80% secara nasional pada tahun 2025. Terdapat pula opsi untuk melakukan percontohan kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif pada beberapa kota yang telah memiliki cakupan peta dasar pertanahan yang tergolong baik

Identifikasi Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat (outout peta). Capaian dari kegiatan tersebut adalah Penyusunan peta cakupan wilayah bersertipikat per Juli 2013 baru memungkinkan penggunaan data 2 juta bidang tanah dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sekitar 1,5 juta Ha. Jumlah bidang tanah tersebut telah terdigitalisasi serta memiliki referensi koordinat yang sesuai dengan kebutuhan tim koordinasi, sehingga dapat langsung digunakan. Sehingga penyelesaian peta cakupan wilayah bersertipikat oleh tim koordinasi baru mencapai 7%. Tindak lanjut kegiatan tersebut adalah percepatan sertipikasi tanah; Penetapan target untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan target keseluruhan 80% secara nasional pada tahun 2025.

Sertipikasi Tanah Hutan. Capaian dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya draft TOR sertipikasi hutan dan telah dilaksanakan kunjungan lapangan untuk mencari alternatif lokasi pilot projek sertipikasi hutan di Propinsi Bangka Belitung dan Bali. Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan tersebut adalah koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Kehutanan

66

dan BPN terkait pelaksanaan sertipikasi kawasan hutan, penentuan konsep serta pengganggaran dan teknis di lapangan.

b. Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform. Pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dan access reform pada tahun 2013 dilaksanakan sesuai kegiatan berikut: Identifikasi tanah objek landreform (TOL Tahun 1961-2007). Capaian dari

kegiatan tersebut adalah teridentifikasinya lokasi Tanah Objek Landreform melalui data tabulasi dengan skala kawasan secara nasional (tidak teridentifikasi di masing masing propinsi dan kabupaten).

Identifikasi Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA, tahun 2008-saat ini). Capaian dari kegiatan tersebut adalah teridentifikasi potensi TORA berskala propinsi yang berasal dari penetapan SK tanah terlantar dalam bentuk data tabular.

Identifikasi Tanah yang telah diredistribusi. Capaian dari kegiatan tersebut adalah teridentifikasinya tanah yang telah diredistribusi secara nasional pada periode tahun 1961 hingga 2012 namun tidak dapat diketahui tersebar di propinsi mana dikarenakan data berskala nasional.

Teridentifikasinya kegiatan institusi yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Capaian dari kegiatan tersebut adalah Telah teridentifikasi program pemberdayaan dari 8 UKE II K/L dan 1 Pemda (total 29 UKE II K/L dan 2 Pemda). Data bersumber dari RKP 2014 (untuk data K/L) maupun hasil konfirmasi ke masing-masing UKE II K/L dan Pemda. Tindak lanjut pelaksanaan kegiataatan berdasarkan kegiatan ini adalah akan dilaksanakan kegiatan pilot project reforma agraria pada tahun 2014.

Penyusunan draft TOR Background Study pelaksanaan redistribusi tanah dan access reform. Capaian dari kegiatan kegiatan tersebut adalah telah tersusunnya TOR dan telah disepakati oleh seluruh anggota Tim Koordinasi pada tanggal 2 Agustus 2013.

c. Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. Pada tahun 2013 hanya terdapat satu kegiatan untuk pelaksanaan kebijakan pembentukan pengadilan khusus pertanahan yaitu terususunnya draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Draft tor background study tersebut pada telah tersusun dan disepakati pada rapat koordinasi pada tanggal 2 agustus 2013 namun masih memerlukan beberapa masukan khususnya dari segi hukum. Masukan dari segi hukum sangat dibutuhkan karena pelaksanaan kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan bidang hukum sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyepakatan substansi TOR tersebut.

d. Pembentukan Bank Tanah. Kebijakan pembentukan bank tanah memiliki beberapa kegiatan pelaksanaan pada tahun 2013, meliputi: Pengumpulan data dan informasi terkait model bank tanah di negara lain.

Capaian dari kegiatan tersebut adalah telah teridentifikasinya 7 model bank tanah di beberapa negara seperti Amerika (termasuk 5 negara bagiannya), India dan Kolumbia.

Tercapainya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah. Pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan tersebut terkendala dengan

67

kesepahman konsep bank tanah yang masih berbeda dalam tim koordinasi strategis RAN. Untuk itu diperlukan pembahan khusus dengan mengundang narasumber di bidang Bank Tanah.

e. Kebijakan Perbaikan Proporsi SDM Bidang Pertanahan. Pada kebijakan ini terdapat 2 kegiatan pelaksanaan pada tahun 2013, yaitu: Pembahasan Kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan. Capaian dari kegiatan

tersebut adalah telah teridentifikasinya jumlah SDM yang ada saat ini dan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan dengan jenis proporsi antara juru ukur dan non juru ukur. Namun proporsi tersebut belum didiskusikan dengan BPN.

Identifikasi mekanisme pemenuhan kebutuhan ideal SDM pertanahan. Mekanisme pemenuhan kebutuhan ideal SDM pertanahan telah diidentifikasi namun masih perlu dikoordinasikan dengan Biro SDM BPN.

f. Sertipikasi Tanah Transmigrasi. Pada kegiatan ini, capain yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah teridentifikasinya jumlah target tanah transmigrasi yang harus disertipikatkan pada skala propinsi dan faktor penyebab rendahnya capaian pelaksanaan sertipikasi tanah transmigrasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah idak tersedianya data yang akurat yang meliputi data spasial sehingga tidak diketahui dengan pasti lokasi objek sertipikasi tanah transmigrasi. Selain itu beberapa lokasi yang sudah ditempati oleh transmigran merupakan kawasan hutan yang belum dilepaskan menjadi kawasan non hutan.

g. Program Agraria Daerah (PRODA) Propinsi Kalimantan Timur. Pada kegiatan ini capaian yang dihasilkan pada tahun 2013 adalah didapatkan kesepakatan untuk pelaksanaan PRODA di Provinsi Kaltim, yaitu: (i) Pemerintah Kabupaten/Kota menyanggupi dan berkomitmen melanjutkan program sertipikasi tanah pertanian dengan indikator surat gubernur pada tahun 2013, (ii) melakukan kegiatan pra-sertipikasi tanah pertanian pada tahun 2014 dan proses sertipikasi pada tahun 2015.

ii. Pilot Project Sertipikasi Hutan 1. Latar Belakang

a. Perlunya perubahan sistem pendaftarah tanah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah;

b. Belum jelasnya batas kawasan hutan dengan non hutam karena perbedaan skala peta kawasan hutan dengan kadastral BPN dan batas kawasan hutan tidak terpublikasi

c. Kepastian hukum atas tanah tidak dapat dijamin jika batas hutan tidak terpublikasi dengan jelas.

2. Sertipikasi Kawasan Hutan a. publikasi delineasi batas kawasan hutan tanpa mengubah kewenangan

pengelolaan kawasan hutan berdasarkan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. Registrasi dan publikasi delineasi batas kawasan hutan pada skala yang sama

dengan skala kadastral oleh BPN sehingga selain kepastian hukum hak atas tanah lebih terjamin, kawasan hutan menjadi lebih terlindung dari intrusi penggunaan non hutan karena tidak akan diterbitkan sertipikatnya.

3. Lokasi Pilot Project a. Kriteria Lokasi

68

Kawasan hutan dengan luasan wilayah terjangkau ( < 1.000 Ha), agar pelaksanaan pilot project dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun

Kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan beragam; untuk lebih menunjukkan bahwa proses sertipikasi kawasan hutan penting untuk dilakukan

Provinsi dengan luas wilayah yang kecil agar penyelesaian pilot project sertipikasi (terhitung 1 provinsi) dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun

b. Lokasi Pilot Project Hutan Yeh-Ayeuh Provinsi Bali, hutan yeh ayah memiliki luas 702.30 Ha.

Hutan tersebut terletak di kabupaten Tabanan dan berbatasan dengan perkebunan rakyat.

Hutan Lindung Pantai Rebo, Bangka Belitung. Hutan Konservasi Gunung Mangkol, Bangka Belitung.

4. Bahan Diskusi a. Perlu disepakati pentingnya pelaksanaan kegiatan pilot project sertipikasi

kawasan hutan: Kemenhut, BPN, Bappenas b. BPN perlu menyiapkan sistem penomoran bidang yang unik untuk membedakan

dengan bidang tanah milik (HM) c. Perlu koordinasi untuk teknis pelaksaksanaan sertipikasi kawasan hutan yang

melibatkan BPN, Kemenhut, dan Pemda setempat. d. Memastikan jumlah lokasi sesuai kemampuan sumberdaya dan anggaran BPN

untuk pelaksanaan kegiatan

iii. Bank Tanah 1. Bank tanah adalah akuisisi tanah secara sistematis terhadap tanah yang belum

dikembangkan, tanah terlantar atau yang ditinggalkan kosong dan dianggap memiliki potensi untuk pengembangan

2. Tujuan Bank Tanah dari segi pemerintahan adalah untuk i) membentuk pertumbuhan regional masyarakat, ii) menata perkembangan kota, iii) Mengurangi spekulasi tanah, iv) Menurunkan biaya perbaikan oleh masyarakat, v) Menurunkan biaya pelayanan publik akibat pola pembangunan.

3. Manfaat Bank Tanah, i) Selalu tersedianya lahan untuk pembangunan sehingga rencana pembangunan oleh pemerintah dan swasta tidak terhambat, ii) Efisiensi kegiatan pembebasan lahan, iii) Mampu menjaga stabilitas harga tanah, iv) Mampu membantu pengembangan dan peremajaan wilayah perkotaan, v) Mampu mendukung program ketahanan pangan, vi) Mampu menyediakan perumahan bagi rakyat dan Menjamin pelaksanaan reforma agraria dan modernisasi.

4. Bank Tanah Publik a. Bank Tanah Publik merupakan bank tanah yang penyelenggaraannya dijalankan

oleh sebuah lembaga publik atau badan hukum publik. b. Bank Tanah Publik bersifat independen dengan tugas murni bersifat layanan

publik yang tanggung jawabnya sepenuhnya berada di pemerintah Bank Tanah Umum : melayani perolehan yang belum dikembangkan dan

membaginya untuk semua jenis penggunaan lahan

69

Bank Tanah Khusus : membagi tanah yang belum dikembangkan untuk penggunaan lahan tertentu

5. Bank Tanah Swasta a. Bank tanah swasta terbentuk apabila satu atau lenih pelaku swasta mengambil

inisiatif untuk mendanai bank tanah b. Bank tanah swasta dapat dijalankan oleh perorangan maupun perusahaan swasta

6. Bank Tanah Campuran a. Bank tanah campuran adalah bank tanah yang dijalankan secara bersama

sama oleh pemerintah dan swasta. b. Praktek Bank Tanah Campuran dilakukan terutama untuk menyiasati

keterbatasan pembiayaan dalam akuisisi lahan. c. Bank tanah campuran harus tetap berorientasi pada publik sehingga kepemilikan

saham perusahaan harus didominasi pemerintah. 7. Bank Tanah Di Negara Lain

a. Otoritas Pembangunan Delhi, Delhi Land Bank /Otoritas Pembangunan Delhi (Delhi Development Authority

(DDA)) , adalah pemilik tanah terbesar di Delhi, India. Didirikan pada tahun 1950 untuk memastikan bahwa negara India

mampu mengendalikan penggunaan lahan di kota Efisiensi keberadaan DDA dipertanyakan oleh beberapa peneliti maupun

oleh PBB (UNESCAP) karena dianggap malah menaikkan harga tanah secara dramatis.

b. Metro Vivienda, Bogota Didirikan untuk mengatasi masalah kurangnya perumahan yang terjangkau di

kota dan mitigasi terhadap perkembangan informal pasar perumahan. The MetroVivienda melakukan pembelian tanah di pinggiran Bogota dan tidak

pada lokasi yang lebih strategis pada tanah di kota. Kritik Untuk MetroVivienda : Perumahan yang dibuat ditujukan untuk rumah

tangga berpenghasilan rendah, bukan ditujukan pada kaum miskin kota; dan Tanah yang diperoleh dibagi menjadi penggunaan seperti komersial, perumahan, dengan dominasi pembangunan gedung komersil tanpa mempertimbangkan akses dan layanan publik.

c. Genesee Country and City of Flint Land Bank, michigan USA Pembentukan Land Bank Genesee pada tahun 2003 berusaha untuk

mengubah wajah kota. Bank Tanah dengan dukungan legislasi, dengan perubahan legislatif yang

paling berguna adalah kewenangan yang diberikan kepada Bank Tanah untuk mempercepat pembebasan tanah.

Telah mengakuisisi 3600 bidang tanah sebesar 6 % dari Kota tanah Flint , 1004 keluarga telah dibantu saat mengalami masalah penyitaan akibat tunggakan pajak properti melalui intervensi dari Program Pencegahan penyitaan

d. Urban Land Bank Program Pemerintah Kota Dallas mendirikan Urban Land Bank Program dalam

mempercepat akuisisi tanah dan bangunan

70

Tujuan dari Urban Land Bank Program adalah untuk mengembangkan rumah terjangkau untuk keluarga tunggal dengan mengatur penyelesaian tunggakkan pajak properti di Kota Dallas

Urban Land Bank Program diperbolehkan untuk ekspedisi dalam proses penyitaan pajak, dan penjualan kembali properti ini kepada pengembang perumahan untuk perumahan yang terjangkau

e. Cleveland Land Bank, USA Untuk mengatasi masalah properti kosong dan ditinggalkan di Cleveland; dan Untuk mempercepat pembangunan kembali lingkungan. Dapat menjual properti di bawah nilai pasar; Dapat mempercepat proses penyitaan; Dapat tidak mengklaim pajak properti pada property; dan Dapat bekerja langsung dengan anggota masyarakat dan departemen

pemerintah lainnya f. The Philadelphia Land Bank, USA

The Philadelphia Land Bank menggunakan teknologi sebagai alat perencanaan strategis dalam operasinya. Bank Tanah mengidentifikasi lahan strategis melalui proses GIS canggih dan kemudian melalui penggunaan Dukungan Model Keputusan mampu memperoleh, mengelola dan mengembangkan tanah sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang Kota

g. The Atlanta Land Banking Authority, USA Fokus pada pembangunan kembali properti perumahan The Atlanta Land Bank Authority bertemu dengan para anggota komunitas

bulanan melalui forum perumahan, untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Interaksi ini mengarahkan pembangunan kembali sector properti.


i. Laporan Antara Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

25. Kasubdit Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perairan BPN Data jumlah bidang tanah digunakan dalam pembuatan peta dasar pertanahan

dan peta tanah bersertipikasi merupakan data yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2006-2012.

Pihak pemetaan dasar akan melakukan pemeriksaan ulang peta dasar pertanahan dan peta tanah bersertipikat.

Terkait dengan sertipikasi kawasan hutan, terdapat suatu permasalah di Batam, di mana terdapat 1000 hektar kawasan hutan dengan penggunaan sebagai kawasan industry, perdagangan, dan penggunaan lainnya. Hal ini membuktikan pemetaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan tidak berdasarkan kondisi riil. Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran batas kawasan hutan yang tidak dalam status holding zone (status kuo) atau kawasan yang bertumpang tindih antara hutan dan kawasan budidaya.

Maraknya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, sebagian besar diakibatkan tidak tersedianya peta dasar pertanahan.

71

26. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN Penerapan sistem pendaftaran tanah positif diprediksi akan dapat mengurangi

konflik, karena dengan sistem pendaftaran negatif yang sedang digunakan saat ini, BPN mengalami kesulitan untuk mengawasi alas hak dan pengukuran batas wilayah tanah.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila sistem pendaftaran tanah diubah dari negatif menjadi positif adalah ketersediaan peta dasar pertanahan dalam skala koordinat yang sama.

Terkait dengan output tim koordinasi strategis reforma agraria nasional, perlu adanya pemeriksaan ulang peta dasar dan peta tanah bersertipikat karena jumlah bidang tanah yang bersertipikat di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia telah mencapai lebih dari 75 %.

Selain itu perlu adanya konfirmasi kepada Pusat Data dan Informasi, BPN terkait dengan program peng-entrian 50 juta bidang pada tahun 2013.

Terkait dengan pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan, disarankan untuk menggunakan pedoman tata ruang karena pihak BPN telah melaksanakan mediasi dengan pihak dinas kehutanan namun tidak berjalan sesuai dengan harapan. BPN akan membantu melakukan sertipikasi kawasan hutan yang pemanfaatan ruangnya berupa hutan dan dalam status clean and clear.

Terkait dengan pelaksanaan pilot project reforma agraria, diperlukan adanya pemeriksaan ulang data-data redistribusi tanah, karena terdapat bidang tanah yang belum berstatus clean and clear.

Terkait dengan pengadilan khusus pertanahan, diharapkan pengadilan khusus pertanahan tidak dikelola oleh BPN karena rawan menimbulkan korupsi.

Terkait dengan pembentukan bank tanah, prinsip yang akan digunakan adalah nonprofit dengan sumber tanah yang berasal dari tanah objek reforma agraria atau tanah terlantar. Untuk mendukung pembentukan bank tanah maka diperlukan revisi PP No. 40 Tahun 1996.

Terkait dengan kebijakan sumber daya manusia pertanahan, BPN tidak hanya akan meningkatkan kuantitas SDM pertanahan tetapi juga kualitas SDM.

Doddy (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri)

27. Hernawati, Staff Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN Terkait dengan kegiatan reforma agraria (redistribusi dan access reform), tanah

untuk kegiatan redistribusi tanah semakin lama jumlahnya semakin sedikit dan redistribusi tanah tidak dapat dilaksanakan di Pulau Jawa karena tanah objek reforma agraria di Pulau Jawa telah habis, sehingga sebaiknya tanah hasil legalisasi aset dapat digunakan untuk kegiatan reforma agraria dan dapat diberikan access oleh Kementerian/Lembaga.

Terkait dengan pembentukan bank tanah, perlu digali kembali konsep bank tanah di Taiwan.

28. Artha, Hernawati, Staff Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN Terkait dengan kebijakan sumber daya manusia pertanahan, sekretariat perlu

memeriksa kembali data yang telah diterima. BPN saat ini berprioritas pada kualitas sumber daya manusia di BPN. sedangkan untuk menunjang kebutuhan

72

juru ukur, BPN berencana menggunakan surveyor berlisensi yang disahkan oleh BPN sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan juru ukur yang berada di BPN.

29. Kabag Pemantauan dan Evaluasi BPN Terkait dengan pilot project sertipikasi hutan, beberapa contoh kawasan hutan

yang memiliki batas hutan yang jelas adalah kawasan hutan Pantai Rebo di Provinsi Bangka Belitung dan kawasan hutan di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan pelaksaan kegiatan koordinasi di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan sertipikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimatan Barat merupakan sertipikasi lintas sector karena hanya dilakukan untuk lahan pertanian.

Terkait dengan kebijakan sumber daya manusia di bidang pertanahan, BPN saat ini sedang meningkat kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan audit terhadap output.

Terkait dengan landreform dan access reform, perlu dilakukan klarifikasi kembali mengenai jumlah tanah objek landreform.

Terkait dengan 5 kebijakan yang dicanangkan secara keseluruhan, BPN akan menyelenggarakan konsultasi publik untuk memperoleh saran dan masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019

30. Kabag Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah BPN Terkait dengan 5 intervensi kebijakan, terdapat suatu kondisi yang perlu

dipersiapakan yaitu prakondisi dari perubahan kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif karena prakondisi tersebut membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Intervensi kebijakan yang telah dicanangkan tidak akan memberikan dampak langsung hanya dalam 1 RPJM.

Terkait dengan kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif, kebijakan tersebut tidak akan secara langsung menghilangkan konflik, tetapi dengan kebijakan tersebut tingkat jaminan kepemilikan lahan akan lebih tinggi.

31. PLT Kasubdit Pertanahan Bappenas Kegiatan yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat terdiri dari : (i) persiapan

pilot project sertipikasi kawasan hutan; (ii) TOR Pengadilan Khusus Pertanahan; (iii) konsep pembentukan bank tanah; dan (iv) kebijakan sumber daya manusia bidang pertanahan.

Sekretariat Tim Kooordinasi Strategis Reforma Agraria akan melakukan konfirmasi terkait dengan seluruh data-data di dalam draft laporan ahir.

32. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas 5 intervensi kebijakan tidak dapat dikerjakan dalam waktu singkat, bahkan dapat

dilaksanakan dalam beberapa RPJMN, oleh karena itu Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria perlu untuk menyusun roadmap.

ii. Pilot Project Sertipikasi Hutan

73

Diskusi dan tanya jawab yang disampaikan dalam sesi II dengan tema penyepakatan draft TOR Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan adalah :

1. Kabag Pemantauan dan Evaluasi BPN Pelaksanaan sertipikasi kawasan hutan membutuhkan nomor seri khusus yang

berbeda dari nomor seri yang digunakan BPN untuk pendaftaran bidang tanah non hutan.

BPN hanya bersedia membantu kegiatan pengukuran batas hutan hanya apabila kawasan hutan tersebut memiliki batas yang jelas, tidak terdapat sengketa, dan berstatus clean and clear.

Judul kegiatan sertipikasi kawasan hutan dianggap terlalu provokatif, sehingga memerlukan definisi dan batasan proses yang jelas dan disepakati oleh tim koordinasi strategis reforma agraria nasional dan kementerian kehutanan.

Pelaksanaan kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan membutuhkan surat keputusan dari bupati atau gubernur, apabila kawasan hutan hanya dalam satu kabupaten maka hanya membutuhkan SK Bupati tetapi apabila kawasan hutan terdiri dari beberapa kabupaten maka membutuhkan SK Gubernur.

Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan sehingga mengetahui luas hutan di wilayahnya.

BPN perlu mempertimbangkan lokasi sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di BPN.

2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan sebaiknya dilaksanakan di satu

lokasi agar kegiatan dapat difokuskan pada satu lokasi dan pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan konflik dan tata guna lahan didalamnya.

Output kegiatan pilot project kawasan hutan diharapkan tidak hanya terukurnya batas hutan tetapi juga proses-proses pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan.

Bappenas akan memediasi pertemuan antara BPN dan Kementerian Kehutanan, diharapkan pertemuan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Penentuan judul pilot project kawasan hutan untuk sementara disepakati menggunakan yang telah dirumuskan, tetapi definisi pilot project sertipikasi kawasan hutan perlu didasari oleh dasar hukum yang kuat.

3. Kasubdit Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perairan BPN BPN sangat mendukung kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan karena

pada prinsipnya kegiatan ini akan saling menguntungkan pihak BPN dan pihak Kementerian Kehutanan.

Pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan memerlukan penjelasan kawasan hutan yang akan menjadi objek, apakah hutan dalam kawasan lindung atau hutan dalam kawasan budidaya.

Pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan tidak akan mudah dan membutuhkan waktu yang lama karena memerlukan penyepakatan batas hutan yang perlu dilakukan dengan upaya mediasi, diskusi, bahkan mungkin sampai menggunakan jalur hukum.

74

Terkait dengan judul, diharapkan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria dapat merumuskan judul yang lebih netral seperti sertipikasi batas kawasan hutan.

Bila dalam kawasan hutan terdapat suatu permukiman, apakah memungkinkan apabila mekanisme pengukuran dilakukan 2 kali?

Terkait dengan anggaran, perlu adanya komunikasi dan pembahasan bersama Kementerian Kehutanan.

4. PLT Kasubdit Pertanahan Bappenas

Beberapa hal yang berhasil disimpulkan terkait dengan kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan adalah sebagai berikut : (i) Bappenas akan segera menjadwalkan mediasi antara BPN dan Kementerian Kehutanan; (ii) TOR pilot project sertipikasi kawasan hutan akan segera diperbaiki dengan memperhatikan lokasi, pembiayaan, pihak yang terkait, dan output; (iii) kegiatan yang akan dilaksanakan setelah mediasi antara BPN dan Kementerian Kehutanan adalah perhitungan SBK yang akan dilakukan oleh BPN, identifikasi indicator kinerja utama yang akan dilakukan oleh tim koordinasi strategis reforma agraria, koordinasi dengan pemerintah daerah lokasi pilot project sertipikasi kawasan hutan, dan penyusunan SK oleh pemerintah setempat.

iii. Bank Tanah

Diskusi dan tanya jawab yang disampaikan dalam sesi III dengan tema paparan konsep dan penyepakatan bank tanah adalah :

1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Terdapat beberapa konsep yang perlu disepakati terkait dengan pembentukan

bank tanah, antara lain : (i) apakah bank tanah hanya dilaksanakan di kawasan perkotaan; (ii) apakah bank tanah diperbolehkan mengambil keuntungan atau tidak; dan (iii) apakah bank tanah perlu diklasifikasikan sesuai dengan penggunaannya.

Pembentukan bank tanah memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional diharapkan segera membuat roadmap. Kegiatan tahun ini difokuskan pada penggalian konsep dan ide bank tanah, rencana strategis dan rencana aksi untuk pembentukan bank tanah diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019.

Terdapat 6 hal yang perlu disepakati dalam pembentukan bank tanah, yaitu : (i) regulasi; (ii) badan hukum; (iii) kewenangan; (iv) mekanisme kerja; (v) instansi penyelenggara; dan (vi) koordinasi dengan instansi terkait.

Backgorund study RPJMN 2015-2019 yang disusun oleh BPN diharapkan dapat merumuskan kegiatan persiapan dalam rangka pembentukan bank tanah di Indonesia seperti regulasi dan mekanisme pembentukan bank tanah.

2. Kabag Pemantauan dan Evaluasi BPN BPN membentuk tim khusus untuk menyusun background study RPJMN 2015-

2019, di mana terkait dengan pembentukan bank tanah BPN hanya melempar isu tentang pentingnya pembentukan bank tanah.

75

Konsep pembentukan bank tanah memerlukan banyak masukan untuk disempurnakan dan perlu melakukan penggalian mengenai konsep bank tanah yang lebih mendalam.

Bank tanah dan pengadilan khusus pertanahan merupakan suatu alat yang harus disediakan dalam rangka mendukung kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif.

3. Herna, Staff Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN Identifikasi konsep bank tanah harus memperhatikan sisi positif dan negatifnya

sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan di Indonesia Roadmap untuk persiapan pembentukan bank tanah diperlukan untuk

mengalokasikan anggaran dan pendanaan.

4. Kasubdit Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perairan BPN Bank tanah sangat diperlukan karena dengan semakin tingginya harga tanah

semakin banyak kegiatan pembangunan yang terhambat. Bank tanah di Indonesia sebaiknya bekerja sama dengan pihak swasta karena

swasta banyak mempunyai tanah yang kemudian diterlantarkan. Tanah pencabutan hak mempunyai kesamaan dengan tanah terlantar yang

kemudian digunakan sebagai tanah objek reforma agraria, apabila bank tanah ingin menggunakan tanah objek reforma agraria sebagai objek bank tanah maka perlu dilakukan identifikasi prosentase jumlah tanah untuk penggunaan bank tanah dan reforma agraria.

Pembentukan bank tanah harus terikat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

5. Kasubdit Terestris dan Citra Penginderaan Jauh BPN Akuisisi tanah untuk bank tanah melalui mekanisme jual beli membutuhkan

modal yang cukup besar sehingga akan lebih ideal apabila penyediaan tanah untuk bank tanah menggunakan tanah terlantar dan untuk mendukung mekanisme penggunaan tanah terlantar untuk bank tanah diperlukan regulasi yang tegas.

Model bank tanah di Indonesia dapat bersifat campuran, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan lahan, seperti pada kawasan perkotaan dapat diterapkan bank tanah yang bekerja sama dengan swasta karena sebagian besar tanah telah dikuasai oleh swasta, sementara untuk kawasan sub urban dan rural mekanisme bank tanah yang digunakan adalah bank tanah pemerintah karena terdapat banyak tanah yang dikuasai oleh BUMN.

Penerapan bank tanah di kawasan perkotaan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol harga tanah, sedangkan penerapan bank tanah di kawasan rural dapat mengontrol alih fungsi lahan.

6. Ery, Sekretariat RAN Penerapan bank tanah sudah dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam

rangka memenuhi kebutuhan rumah susun di Jakarta, sehingga apabila memungkinkan Jakarta dapat menjadi lokasi percontohan untuk pembentukan bank tanah.

76

7. Idham, Staff Subdit Pertanahan Bappenas Terdapat beberapa prinsip yang harus disepakati dalam pembentukan bank

tanah, antara lain : (i) bank tanah di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan untuk mencegah spekulan; (ii) bank tanah harus memiliki kriteria peruntukan sesuai dengan Rencana Ruang Tata Ruang yang ada; dan (iii) apakah bank tanah sudah sejalan dengan rencana kerja BPN.

8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Bank tanah tidak akan menggunakan seluruh tora (tanah objek reforma agraria) Bank tanah dapat digunakan untuk memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) berjalan Identifikasi konsep bank tanah memerlukan pendalam dan diskusi lebih lanjut

9. PLT Kasubdit Pertanahan Bappenas

Beberapa hal yang berhasil disimpulkan terkait dengan pemaparan dan penyepakatan bank tanah adalah sebagai berikut : (i) hasil tindak lanjut dari background study yang disusun oleh BPN adalah kegiatan background studi tentang regulasi dan mekanisme pembentukan bank tanah dan roadmap; (ii) roadmap terdiri dari materi regulasi dan kelembagaan, pihak-pihak yang terkait, dan output; dan (iv) forum menyepakati usulan pembentukan bank tanah namun perlu dilakukan kajian konsep yang lebih mendalam.


Capaian kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, mengidentifikasi 3 sub kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu: (i) tercapainya kesepakatan draft TOR background study pilot project sertipikasi hutan; (ii) tercapainya kesepakatan draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan; (iii) terciptanya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah; dan (iv) konfirmasi kesepakatan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan. Tindak lanjut yang kemudian akan dilakukan dalam menyelesaikan kegiatan tahun anggaran 2013 tersebut adalah: (i) rapat koordinasi dalam mencapai kesepakatan draft TOR background study pilot project sertipikasi hutan dengan Kementerian Kehutanan, yang difasilitasi oleh Bappenas cq. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air; (ii) forum dan kegiatan diskusi untuk membahas lebih lanjut draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan dengan praktisi hukum dan kementerian/lembaga hukum; (iii) identifikasi model-model bank tanah; dan (iv) rapat koordinasi untuk menyepakati kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan dengan Biro Sumber Daya Manusia,BPN.

Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional menyepakati lokasi Hutan Pantai Rebo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lokasi pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan. Kegiatan pra Pilot Project Sertipikasi Hutan terdiri dari : (i) rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan; (ii) rapat pembahasan TOR Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan; (iii) penyusunan SBK oleh BPN; (iv) identifikasi indicator kinerja utama; (v) rapat koordinasi dengan pemerintah daerah; dan (vi) penyusunan SK oleh pemerintah daerah setempat.

77

Pembentukan Bank Tanah memerlukan persiapan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Background study RPJMN yang disusun oleh BPN diharapkan dapat menghasilkan tindak lanjut berupa : (i) background study mengenai regulasi dan mekanisme bank tanah yang dilaksanakan dalam 2 tahun pertama RPJMN; dan (ii) roadmap persiapan pembentukan bank tanah yang terdiri dari 6 pembahasan, yaitu regulasi bank tanah, bentuk badan hukum, kewenangan, mekanisme kerja, instansi yang berwenang, dan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah : (i) melakukan verifikasi data-data terutama yang terkait dengan peta dasar pertanahan dan peta dasar bersertipikat; (ii) menyelesaikan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2013 sesuai dengan tindak lanjut yang telah disepakati; dan (iii) menyampaikan saran dan perbaikan draft laporan ahir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun Anggaran 2013.

2.5 Dokumentasi

78

Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker V)

1.1 Latar Belakang

Selama Tahun 2012 sampai saat ini seringkali muncul kasus-kasus yang terkait dengan pertanahan. Di berbagai daerah marak terjadi sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan baik itu yang skalanya besar maupun kecil dan yang gencar diberitakan oleh media secara nasional maupun tidak. Data BPN pada Tahun 2012 mencatat terdapat 7.196 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan baik itu yang diselesaikan melalui gelar internal baik internal pusat maupun daerah serta gelar eksternal dengan mengundang berbagai pihak yang berperkara. Sebagai upaya memperbaiki situasi di atas, maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional sehingga dapat memberikan arah yang lebih baik bagi upaya pencegahan terjadinya kasus pertanahan. Selain itu perbaikan tersebut juga ditujukan agar pengelolaan sumber daya tanah nasional dapat lebih menjamin terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga, sehingga dengan memperhatikan salah satu tupoksi Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi, pada tahun 2013 Kementerian PPN/Baappenas melaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Ruang lingkup kegiatan koordinasi strategis reforma agraria nasional terdiri dari intervensi kebijakan dan kegiatan koordinasi. Pada Tahun Anggaran (TA) 2013, kegiatan utama yang dilakukan terdiri dari : (i) Mengkoordinasikan persiapan proses perubahan sistem pendaftaran tanah nasional menuju sistem stelsel positif; (ii) Penyertaan kerangka waktu pada pelaksanaan program redistribusi tanah dan penyediaan input sumberdaya pendamping bagi penerima program redistribusi tanah-access reform; (iii) Finalisasi konsep pembentukan pengadilan khusus pertanahan bersama dengan pihak pelaksana lainnya; (iv) Finalisasi konsep pembentukan bank tanah bersama pihak pelaksana lainnya; (v) Pematangan konsep kebijakan SDM bidang pertanahan; dan (vi) Koordinasi lintas sektor dan daerah. Dalam rangka mencapai kesepahaman output dari kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2013 dan kesepakatan rencana kerja Tim Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014, maka Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan konsinyasi tim koordinasi reforma agraria nasional.

1. Pendahuluan

79


Tujuan pelaksanaan konsinyasi kedua ini adalah untuk mencapai kesepahaman dan masukan bagi penyelesaian output kegiatan tim koordinasi strategis reforma agraria nasional tahun anggaran 2013 serta kesepakatan rencana kerja Tim Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014.


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Kamis-Jumat, 19-20 Desember 2013 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai Tempat : Hotel Morrissey Jalan KH. Wahid Hasyim No.70, Menteng, Jakarta Pusat Peserta : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan

dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

1.4 Pelaksana


1.5 Agenda

Waktu Acara Pelaksana Kamis, 19 Desember 2013 13.00-13.30 Registrasi Panitia

13.30-14.00 Pembukaan dan Arahan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas

14.00-15.00 Penyampaian Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

Kasubdit Pertanahan

15.00-17.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 17.00-19.00 ISHOMA Seluruh Peserta

19.00-20.00 Penyampaian Draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014

Kasubdit Pertanahan

20.00-21.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator Jumat, 20 Desember 2013 09.00-09.30 Registrasi Panitia

09.30-10.30

Diskusi dan Tanya Jawab Lanjutan (Draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014)

Moderator

10.30 – 11.00 Penutupan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas

80


Pembukaan Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Beberapa hal yang disampaikan dalam pembukaan meliputi : 1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan selaku ketua Tim Koordinasi Strategis Reforma

Agraria nasional mengapresiasi agenda pertemuan tim yang dilaksanakan secara rutin dan kesepakatan yang telah dicapai melalui rapat koordinasi selama tahun 2013.

2. Agenda utama konsinyering penyusunan rencana kerja tim koordinasi reforma agraria nasional akan membahas capaian tim koordinasi strategis reforma agraria nasional dan kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2013, perubahan struktur organisasi dan rencana kerja tim koordinasi reforma agraria nasional tahun anggaran 2014.

3. Tim koordinasi strategis reforma agraria nasional perlu mengomunikasikan hal-hal yang menjadi pemikiran tim melalui majalah, situs, dan milis, sehingga pemikiran tim reforma agraria nasional dapat masuk kedalam ranah publik.

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Petanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Uke Mohammad Hussein, SSi. MPP. dengan pokok-pokok materi sebagai berikut:

4. Pada Tahun 2013 Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional memiliki 7 pokok kegiatan, yaitu Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, Kebijakan Redistribusi dan Access Reform, Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan, Pembentukan Bank Tanah, Kebijakan SDM Pertanahan, PRODA Provinsi Kalimantan Timur, dan Sertipikasi Tanah Transmigrasi.

5. Pencapaian pokok kegiatan sistem pendaftaran tanah stelsel positif tahun 2013, yaitu telah teridentifikasi cakupan peta dasar pertanahan, sedangkan identifikasi cakupan bidang tanah bersertipikat mengalami kendala dalam verifikasi peta, dan publikasi tata batas kawasan hutan terkendala pada kesepakatan teknis dan operasional pelaksanaan pilot project.

6. Pencapaian pokok kegiatan kebijakan redistribusi dan access reform tahun 2013, yaitu teridentifikasinya tanah objek landreform dan potensi tanah objek reforma, teridentifikasinya tanah yang telah diredistribusi, teridentifikasinya kegiatan institusi yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan draft TOR background study redistribudi tanah dan access reform. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pokok kegiatan ini adalah data dari berbagai instansi terkait masih berbentuk tabulasi (bukan spasial) dan berskala makro, dan koordinasi dengan K/L masih belum optimal sehingga lokasi dan teknis pilot project masih belum dapat disepakati.

7. Pencapaian pokok kegiatan pengadilan khusus pertanahan tahun 2013 yaitu tersusunnya draft TOR study pembentukan pengadilan khusus pertanahan. kendala yang dihadapi adalah beberapa konteks hukum pada substansi draft TOR belum dapat diverifikasi.


81

8. Pencapaian pokok kegiatan pembentukan bank tanah tahun 2013 yaitu terkumpulnya data dan informasi terkait model bank tanah dan terciptanya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah. Kendala yang dihadapi dalam pencapai pokok kegiatan ini adalah keterbatasan literature yang digunakan.

9. Pencapaian pokok kegiatan kebijakan SDM pertanahan tahun 2013 yaitu pembahasan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan, teridentifikasinya mekanisme pemenuhan kebutuhan ideal SDM pertanahan, dan konfirmasi kesepakatan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan. kendala yang dihadapi adalah Biro SDM BPN belum sepenuhnya dilibatkan dalam rapat koordinasi.

10. Pencapaian pokok kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 yaitu disepakatinya penerima manfaat dan jumlah bidang tanah dengan kriteria clean and clear untuk kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur. Kendala yang dihadapi dalam mencapai pokok kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur adalah sulitnya melakukan komunikasi dan koordinasi antara Pemprov-Pemkab/Pemkot, belum lengkapnya data subjek dan objek sertipikasi tanah yang ‘clean and clear’, kegiatan pra-sertipikasi pada tahun 2014 belum dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

11. Pencapaian pokok kegiatan sertipikasi tanah transmigrasi tahun 2013 yaitu disepakatinya penerima manfaat dan jumlah bidang tanah dengan kriteria clean and celar untuk kegiatan sertipikasi tanah transmigrasi. Kendala yang dihadapi dalam mencapai pokok kegiatan kegiatan ini adalah tidak tersedianya data yang akurat yang meliputi data spasial sehingga tidak diketahui dengan pasti lokasi objek sertipikasi tanah transmigrasi.

12. Secara garis besar berdasarkan evaluasi pelaksanaan koordinasi strategis reforma agraria nasional permasalahan yang dihadapi terdiri dari : (i) kurangnya sosialisasi untuk mendapatkan kesepahaman diluar lingkup tim koordinasi/anggota tim karena belum aktifnya sosialisasi kegiatan pada masing-masing instansi; (ii) belum optimalnya dukungan instansi terkait (termasuk anggota), misal dalam hal penyediaan data dan verifikasi; dan (iii) sulitnya disepakati jadwal pertemuan sehingga pada rapat koordinasi anggota tim sering tidak lengkap.

13. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat rencana antisipasi yang akan dilakukan, yaitu : (i) perlu dilakukan sosialisasi oleh tim kepada seluruh instansi terkait; (ii) perlu lebih sering melibatkan pejabat eselon 1 untuk dapat meningkatkan komitmen instansi; dan (iii) perlu adanya contact person pada setiap UKE II instansi anggota.

14. Program yang akan segera ditindak lanjuti pada tahun 2014 adalah pelaksanaan pilot project reforma agraria dengan pelaksanaan repat koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project dengan kanwil BPN, Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung, dan pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan dengan pelaksanaan rapat pembahasan kesepakatan teknis operasional dan anggaran yang melibatkan BPN dan Kementerian Kehutanan.

15. Pada tahun 2014 terdapat penambahan anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, yaitu : a. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian b. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan c. Direktorat Kawasan dan Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri d. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, BPN

82

e. Direktorat Penatagunaan Tanah, BPN f. Direktorat Landreform, BPN g. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas h. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah i. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat

16. Rencana kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014 terdiri dari : a. Intervensi Kebijakan : kebijakan stelsel positif, kebijakan redistribusi dan access

reform, pembentukan pengadilan khusus pertanahan, pembentukan bank tanah, dan kebijakan SDM pertanahan.

b. Administrasi Manajemen : penyusunan media pelaksanaan publikasi, penyusunan laporan kegiatan, dan penyusunan TOR dan RAB tahun anggaran 2015

c. Koordinasi lintas daerah : pelaksanaan prona daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur


i. Pelaksanaan PRODA Provinsi Kalimantan Timur

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Pelaksanaan PRODA di Provinsi Kalimantan Timur apakah sebaiknya menggunakan

mekanisme pembiayaan PNBP atau SPKS (Surat Perintah Kerja Sama) yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

2. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Pelaksanaan PRODA terkendala karena permasalahan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sepakat untuk menggunakan sistem

PNBP dengan tenggang waktu negosiasi akan selesai pada tahun 2015.

3. Pemetaan Dasar, BPN Sistem PNBP merupakan sistem pembiayaan yang terhubung dengan luasan tanah,

sehingga apabila Pemda Provinsi Kalimatan Timur akan menggunakan PNBP, Pemda harus menentukan luasan lahan yang akan disertifikasi.

Pemda yang menggunakan mekanisme PNBP, akan mengalami kesulitan untuk pengembalian uang kepada negara ketika jumlah target tanah bersertipikat tidak tercapai.

Sistem yang lebih efektif dilaksanakan adalah SPKS (Surat Perintah Kerja Sama) karena tidak perlu menggunakan luasan lahan untuk menentukan biaya dan bersifat massal, seperti PRONA.

4. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Pelaksanaan Proda di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan mekanisme PNBP

dengan kegiatan identifikasi lahan yang sesuai dengan syarat dan standar PNBP. Perlu dilakukan rapat koordinasi di level provinsi hingga kabupaten dan masyarakat

untuk mensosialisasikan syarat clean and clear dan contoh surat-surat yang perlu dilengkapi.

83

Pemda Provinsi Kalimantan Timur perlu mempersiapkan biaya persiapan yaitu kegiatan pra-sertipikasi.

ii. Kebijakan Sistem Stelsel Positif

1. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Kepala Pusat Data dan Informasi tidak bersedia mengkonfirmasi dan menandatangani

peta sebaran sertipikasi tanah karena terdapat keraguan akan data yang telah diberikan kepada Bappenas.

Pada tahun 2014, Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional akan mendesak pusat data dan informasi untuk menerbitkan peta sebaran sertipikat tanah untuk dilaporkan pada Musrenbang RKP tahun 2014 dan Musrenbang RPJMN.

Mengenai Tata Batas Kawasan Hutan, baik BPN dan Kementerian Kehutanan telah menyepakati adanya kerjasama untuk melaksanakan pilot project tata batas kawasan hutan, namun pelaksanaan pilot project terkendala permasalahan pembiayaan sehingga selanjutnya perlu dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pembiayaan.

2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan

Permasalahan kehutanan yang berkaitan dengan agraria adalah seringnya terjadi pergeseran koordinat kehutanan akibat perbedaan skala peta.

Penetapan batas hutan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh BPKH dan Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Kantor Pertanahan (Kabupaten) setempat, namun dalam pelaksanaannya sering kali BPN tidak mengirimkan perwakilannya dikarenakan tidak adanya dana. Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan batas hutan selanjutnya BPN dapat menganggarkan dana untuk kantor wilayah.

Tata batas kawasan hutan telah dipantau oleh KPK sehingga pada tahun 2014, Kementerian Kehutanan harus mempublikasikan tata batas kawasan hutan.

3. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN BPN mempunyai alokasi anggaran untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan,

namun lokasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan sering berbeda dengan lokasi anggaran Kementerian Kehutanan sehingga pada ahir tahun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum pelaksanaan penetapan tata batas kawasan hutan, BPN dan Kementerian Kehutanan perlu mengadakan rapat koordinasi untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehutanan dan keagrariaan.

iii. Kebijakan Redistribusi dan Access Reform

1. Pemetaan Dasar, BPN Untuk mencapai kesepakatan mengenai kebijakan redistribusi dan access reform

diperlukan adanya rapat koordinasi tingkat eselon II dan Sestama, karena kebijkan redistribusi dan access reform melibatkan berbagai pihak.

84

Selain itu perlu dilakukan rapat kecil trilateral dengan direktorat bappenas dan direktorat teknis.

iv. Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan

1. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Pada rapat koordinasi dengan direktorat peraturan perundang-undangan diperlukan

stand point untuk pembentukan pengadilan khusus pertanahan, sehingga untuk merumuskan stand point tersebut BPN dan Bappenas perlu merumuskan kebutuhan dan kriteria bentuk pengadilan khusus pertanahan.

2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN Para pakar kurang setuju terhadap pembentukan pengadilan khusus pertanahan,

sehingga sebaiknya BPN dan Bappenas mempersiapkan model dan mekanisme lain dari pengadilan khusus pertanahan seperti misalnya special chamber dengan hakim khusus.

v. Pembentukan Bank Tanah

1. Direktur Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Bank Dunia bersedia membantu apabila konsep pembiayaan telah siap Bank Tanah yang akan dikelola oleh BPN akan dikembangkan untuk perumahan,

energi, dan ketahanan pangan.

2. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Pedoman bank tanah adalah RTRW, sehingga dalam kegiatan pembentukan bank

tanah perlu diadakan lokakarya untuk memperkenalkan konsep bank tanah yang benar.

Bank tanah dapat diterapkan melalui pembelian tanah langsung oleh pemerintah apabila pemerintah memiliki dana yang cukup. Apabila pemerintah tidak memiliki cukup dana maka dapat diberlakukan regulasi bank tanah yaitu tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum hanya dapat diperjualbelikan kepada pemerintah.

vi. Kebijakan SDM Pertanahan

1. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Biro SDM telah memberikan jumlah proporsi kebutuhan SDM khususnya juru ukur.

BPN tidak dapat menyerahkan tugas pengukuran bidang tanah kepada pihak ketiga, karena perusahaan swasta akan berorientasi pada profit.

Bappenas akan melakukan diskusi dengan Menpan dan BPN untuk menjelaskan minimum essential force sehingga pada pelaksanaan sertipikasi tanah tidak akan ada permasalahan keterbatasan juru ukur.

85

2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN BPN berencana untuk tidak mengejar jumlah juru ukur karena kegiatan pengukuran

akan diserahkan pada pihak ketiga, untuk itu BPN akan melengkapi kegiatan pengukuran dengan regulasi.

Biro perencanaan dan kerjasama luar negeri mendukung Bappenas untuk menjelaskan minimum essential force kepada pihak BPN lainnya.


1. Sekretariat Reforma Agraria Nasional akan menyusun rencana kerja yang telah disepakati oleh Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional dalam bentuk agenda kerja dalam 1 tahun dan agenda kerja setiap bulan

2. Pada awal tahun 2014 akan dilaksanakan lokakarya rencana kerja yang harus disepakati sebelum dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2.5 Dokumentasi

86

KUNJUNGAN INSTANSI/

LAPANGAN

3

Kegiatan berupa kunjungan ke instansi pusat, instansi daerah maupun

masyarakat yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi

yang diperlukan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan reforma agraria nasional maupun dalam menyusun

kebijakan dan rencana di bidang pertanahan. Instansi yang dikunjungi

antara lain Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan BPN

Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) di tingkat provinsi

dan Kabupaten/kota. Melalui kunjungan lapangan, diharapkan dapat

ditarik pembelajaran (lesson learned) untuk menjadi masukan dalam

penyusunan rencana kebijakan.

87

Kunjungan Permohonan Data dan Informasi

1.1 Latar Belakang

Perwujudan Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif melalui upaya-upaya penjaminan atas kepastian hak kepemilikan tanah, pada pelaksanaannya masih memerlukan persiapan panjang yang matang terutama dari kemampuan keuangan negara dalam melakukan ganti rugi pada kasus dimana sertipikat yang telah diterbitkan terbukti oleh Pengadilan sebagai tidak sah. Saat ini, masih besar potensi terjadinya sertipikat ganda mengingat dua faktor yang amat terkait, yaitu : (i) cakupan peta dasar pertanahan yang baru mencapai 11% dari wilayah nasional daratan bukan hutan; serta (ii) cakupan wilayah bidang tanah yang bersertipikat baru mencapai 47% dari wilayah nasional daratan bukan hutan. Untuk itu sebelum dilakukan perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif, perlu dilakukan beberapa langkah teknis meliputi : (i) Percepatan Sertipikasi Tanah; dan (ii) Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pertanahan. Untuk mempercepat pelaksanaan dari kedua hal tersebut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah setidaknya mengetahui secara pasti kondisi eksisting dari 1) Persebaran wilayah yang telah bersertipikat, serta 2) Persebaran peta dasar pertanahan. Agar pada tahap selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan percepatan yang tepat sasaran.


Maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk melakukan konsolidasi awal dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, mengenai permohonan data dan informasi terkait peta dasar pertanahan serta wilayah bersertipikat secara nasional.


Pelaksanaan kunjungan permohonan data dan informasi ini diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2013 Waktu : 09.30 WIB s/d 12.00 Tempat : Badan Pertanahan Nasional Peserta : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN beserta satff,

Direktur Pemetaan Dasar BPN beserta staff, Direktorat Landreform, Subdit Pertanahan Bappenas.

1. Pendahuluan

88

1.4 Pelaksana

Kegiatan kunjungan permohonan data dan informasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Badan Pertanahan Nasional.

1.5 Agenda

Waktu Kegiatan Pelaksana 09.30 – 10.00 Pembukaan Kepala Biro Perencanaan dan KLN BPN 10.00 – 10.30 Pemaparan 1 Kasubdit Pertanahan Bappenas 10.30 – 11.00 Pemaparan 2 Direktur Pemetaan Dasar BPN

11.00 – 12.00 Diskusi & Penutupan Peserta & Moderator


Rapat Kunjungan Permohonan Data dan Informasi dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN. Rapat ini dilaksanakan untuk pengumpulkan data dan informasi dalam mendukung kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.

2.2 Paparan-paparan

Paparan berturut-turut diawali oleh Kasubdit Pertanahan, Bappenas, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Pemetaan Dasar, BPN.

a. Kasubdit Pertanahan, Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, antara lain adalah :

Latar belakang dari pembentukan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional, antara lain : (i) maraknya kasus pertanahan, terutama pada awal Tahun 2012; (ii) arahan Menteri PPN agar segera dilakukan Rapid Assessment unbtuk menemukenali akar permasalahan dan antisipasi intervensi kebijakan yang diperlukan; dan (iii) kebutuhan aktual berupa pelaksanaan Reforma Agraria baik dalam pengertian Redistribusi Tanah maupun Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan kewenangan lain di luar wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membutuhkan koordinasi strategis lintas kementerian lembaga (sektor).

Tujuan dari pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional adalah : (i) melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria; (ii) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut; dan (iii) melaksanakan

2. Pelaksanaan Kunjungan

89

diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.

Terdapat 5 pokok permasalahan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, yaitu : (i) perubahan sistem pendaftaran tanah; (ii) pengadilan khusus pertanahan; (iii) bank tanah; (iv) sumber daya manusia BPN; dan (v) redistribusi tanah.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan peta-peta yang akan sangat penting penggunaannya, yaitu : (i) peta dasar pendaftaran tanah; (ii) peta wilayah bidang tanah bersertipikat; (iii) peta potensi sumber tanah objek reforma agraria; dan (iv) peta lokasi tanah yang telah terredistribusi.

b. Direktur Pemetaan Dasar, BPN Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Direktur Pemetaan Dasar, BPN, antara lain adalah :

BPN selaku instansi pelaksana dari penyelenggaraan pertanahan memiliki beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam melaksanaan fungsinya, beberapa diantaranya adalah : (i) internal berupa teknologi yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang kurang berkompeten; dan (ii) eksternal berupa undang-undang pertanahan yang mencekik, tumpang tindih, dan tidak melengkapi satu sama lain.

BPN mengakui bahwa ketersediaan peta mengenai pertanahan masih sangat minim, hal ini dikarenakan ketersediaan citra satelit yang terbatas yaitu hanya sekitar 76% dari wilayah Indonesia keseluruhan dan minimnya peta yang telah diolah menjadi peta dasar yaitu hanya sekitar 25,5 %.


Ketersediaan data dan informasi di BPN sangat berpengaruh dalam mendukung kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari Bappenas selaku pelaksana sektretariat reforma agraria nasional dengan pihak BPN terutama dengan direktorat pemetaan dasar untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.

90

Rapat Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah

(Provinsi Kalimantan Timur)

1.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah di bidang pertanahan adalah pemberian sertipikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu melalui kegiatan Program Agraria Nasional (PRONA) yang dibiayai melalui APBN. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran APBN, jumlah target sertipikasi melalui PRONA ini masih terbatas sehingga masih banyak tanah masyarakat yang belum bersertipikat. Data secara nasional dari Badan Pertanahan Nasional, menunjukkan bahwa jumlah total bidang tanah yang telah bersertipikat di Indonesia sampai tahun 2012, mencapai 42.754.257 bidang tanah atau sekitar 49,23% dari jumlah total 86.845.839 bidang tanah yang ada di Indonesia. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah secara massal tersebut beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki program seperti PRONA yang dikenal dengan PRODA. Program sertipikat Program Agraria Daerah (PRODA) yang merupakan bantuan pemerintah daerah untuk warga di wilayahnya yang memiliki lahan tetapi belum memiliki sertifikat. Bantuan ini diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu, atau berpenghasilan rendah. Salah satu daerah yang memiliki program tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terungkap pada saat pelaksanaan Pramusrenbangnas tahun 2013 yang lalu. Mengingat pentingnya kegiatan PRODA tersebut selain dalam membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan sertipikat tanah juga meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah maka program ini perlu dikoordinasikan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Beberapa pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan PRODA ini antara lain: (i) BPN Pusat; (ii) BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Timur; (iii) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (iv) BPKP Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur, dan (v) BPN Kantah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program tersebut adalah sulitnya koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN (Kanwil) dan Kantor Pertanahan BPN (Kantah) yang ada di Kalimantan Timur sebagai instansi teknis yang menerbitkan sertipikat. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu instansi yang memiliki fungsi koordinasi telah membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.55/M.PPN/HK/03/2013. Salah satu rencana kerja tim koordinasi pada tahun 2013 tersebut adalah Koordinasi Program Reforma Daerah (PRODA) di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Pendahuluan

91

1.2 Maksud dan Tujuan Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: (i) teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan PRODA Provinsi Kalimantan Timur; dan (ii) disepakatinya upaya tindak lanjut pelaksanaan PRODA Kalimantan Timur.


Pelaksanaan Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2013 Jumat, 19 Juli 2013 Waktu : 10.00 WITA s/d Selesai Tempat : Provinsi Kalimantan Timur Peserta : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Biro

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten/Kota terdekat (Provinsi Kalimantan Timur), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terdekat (Provinsi Kalimantan Timur).

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah di Provinsi Kalimantan Timur ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Waktu Kegiatan Pelaksana 10.00 – 10.30 Registrasi Panitia

10.30 – 11.00 Pemaparan 1 PemerintahKaltim 11.00 – 11.30 Pemaparan 2 Kanwil BPN 11.30 – 13.30 Diskusi Moderator 13.30 – 14.00 Penutupan Bappenas-BPN

92


Rapat Koordinasi Program Agraria Daerah dibuka oleh Asisten Daerah I Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa hal penting yang disampaikan, yaitu :

Program Agraria Daerah (PRODA) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan Sertipikasi Lahan Usaha Petani (SLUP) yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian. Pelaksanaan SLUP telah dimulai sejak tahun 2011 yang dilaksanakan di 9 kabupaten, dan pada tahun 2012 SLUP dilaksanakan di 10 Kabupaten.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Proda/SLUP tersebut, yaitu : (1) Perbedaan sistem pembayaran pembiayaan antara pihak BPN dan Pemda cq Bappeda. Mekanisme sistem pembayaran oleh BPN dibiayakan sebelum pelaksanaan sertifikasi dimulai, sedangkan mekanisme sistem pembayaran oleh Pemda cq Bappeda dianggarkan setelah pelaksanaan selesai; 2) Keterbatasan jumlah juru ukur di jajaran BPN (Kantor Pertanahan) bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat yang secara reguler datang sehingga target proda tidak dapat tercapai; 3) Terdapat permasalahan di kabupaten terkait dengan lokasi Proda/SLUP di mana beberapa lahan yang setelah diukur oleh BPN ternyata masih berstatus diatas HPL sehingga tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena akan terjadi tumpang-tindih hak atas tanah; (4) Adanya biaya retribusi SPT PBB yang belum diatur dalam perda; (5) Tidak adanya MoU; dan (6) Minimnya kelengkapan surat-surat tanah dan data diri pemilik sebelumnya.

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas.

a. Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, antara lain adalah :

Secara nasional berdasarkan data BPN, pada tahun 2012 jumla bidang tanah yang bersertipikat mencapai 42.754.257 bidang atau mencapai 49,23% dari total keseluruhan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan jumlah tanah bersertipikat adalah Program Agraria Nasional yang dibiayai oleh APBN untuk mensertipikatkan tanah masyarakat yang tidak mampu. Keterbatasan APBN menyebabkan jumlah target sertipikasi melalui PRONA masih terbatas. PRODA merupakan bantuan pemerintah daerah untuk masyarakat di wilayahnya yang telah memiliki lahan tetapi belum memiliki sertipikat. Mengingat pentingnya kegiatan PRODA tersebut, maka program ini perlu terkoordinasi dan didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PRODA, antara lain : (i) BPN Pusat; (ii) BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Timur; (iii) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (iv) BPKP Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur; dan (v) BPN Kantah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.


93


Berikut hal-hal penting yang disampaikan pada sesi tanya jawab, antara lain: h. Badan Pertanahan Nasional

Pelaksanaan Prona berbeda dengan SeHAT Lintor seperti SLUP di Kaltim, sebaiknya SLUP dilaksanakan dengan dana bantuan keuangan di Kaltim yang meliputi kegiatan T-1 (satu tahun sebelumnya) berbentuk prasertifikasi untuk memastikan subjek dan objek terkait tanah yang akan disertipikatkan, sehingga saat proses sertipikasi/SLUP berlangsung keadaan bidang tanah sudah clean&clear dan dapat selesai dalam tahun anggaran yang bersangkutan. b. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Selama ini belum pernah dilaksanakan sosialisasi kegiatan SLUP kepada Kab/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memahami dengan jelas pelaksanaan kegiatan tersebut. c. Bappenas

Koordinasi PRODA memerlukan pertemuan lanjutan untuk membahas solusi dari permasalahan yang telah disimpulkan dalam rapat tanggal 11 Juli 2013. Untuk selanjutnya diharapkan setiap permasalahan PRODA dapat diinventarisasi, identifikasi, dan dianalisis sehingga ditemukan alternatif penanganan, rencana kerja, pola pendanaan, jadwal perkerjaan, hingga selesainya kegiatan ini hingga tuntas.


Beberapa daerah Kabupaten/Kota sudah pernah melakukan kegiatan sertifikasi tanah petani pada tahun sebelumnya namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena kendala beberapa hal;

Permasalahan yang umum terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah pertanian adalah keterbatasan juru ukur yang ada di BPN, alokasi dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencukupi untuk biaya sertifikasi sesuai mekanisme dan peratiran yang ada di BPN, kriteria subyek dan obyek sertifikasi tanah tidak jelas (tidak ‘clean and clear’);

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, pemerintah provinsi menyediakan bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk biaya sertifikasi dan juga akan menyusun MoU dengan Kanwil BPN;

Pemerintah Kabupaten/Kota menyanggupi dan berkomitmen melakukan kegiatan pra-sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2014 dan proses sertifikasi di Tahun 2015;

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyiapkan data subyek dan obyek tanah dan juga data yuridis yang valid untuk disertifikatkan;

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi dengan pihak pajak untuk mengurus masalah PBB serta biaya BPHTB;

Kegiatan Pasca sertifikasi juga perlu dipantau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota agar tanah yang sudah disertifikatkan bermanfaat untuk menjadi jaminan di Bank untuk menambah modal usaha tani;

Pihak BPN akan mendukung dan mengimbangi kegiatan ini melalui pelayanan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

94

2.5 Dokumentasi

95

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dan Sertipikasi

Kawasan Hutan (Provinsi Bangka Belitung)

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan salah satu tupoksi Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi, maka pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.

Pada tahun 2013 ini Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dimana salah satu kegiatannya adalah (i) Reforma Agraria yang meliputi asset reform dan access reform; dan (ii) pilot sertipikasi kawasan hutan.

Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam bentuk pilot pada tahun 2014 di Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Bali.

Penentuan provinsi yang menjadi lokasi-lokasi rencana kegiatan asset reform dan access reform dikarenakan di Bangka-Belitung terdapat program unggulan daerah yaitu Program Satam-Emas yang dapat disinergikan dengan kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan BPN. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dipilih karena kegiatan access reform sudah dilaksanakan namun masih bersifat parsial oleh beberapa kantor pertanahan.

Sedangkan untuk pelaksanaan pilot sertipikasi kawasan hutan direncanakan di Provinsi Bangka-Belitung dan Bali.

Kegiatan tersebut memerlukan koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Untuk memastikan provinsi-provinsi tersebut di atas bersedia menjadi lokasi pilot kegiatan reforma agraria dilakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke provinsi tersebut.


Maksud dan tujuan dari penyelengaraan rapat ini adalah:

Meminta konfirmasi tentang komitmen dan kesiapan Pemda Bangka-Belitung untuk menjadi lokasi pilot kegiatan Access Reform dan Asset Reform karena pada rapat tanggal 2 September 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta Bappeda Prov. Bangka-Belitung berhalangan hadir.

Meminta konfirmasi mengenai kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai salah satu lokasi rencana pilot kegiatan sertipikasi kawasan hutan

1. Pendahuluan

96


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2013 Waktu : 10.00 WIB s/d 12.00 dan 14.00 s/d 16.00 Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Bangka Belitung dan Kantor Wilayah BPN

Provinsi Bangka Belitung Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda beserta staff serta Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri-BPN, para Kepala Bidang Kanwil BPN serta staff.

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan di Provinsi Bangka Belitung ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform


10.00-10.30 Pemaparan 1 Bappenas

10.30-11.00 Pemaparan 2 Bappeda


12.00-12.15 Penutupan Bappenas-bappeda

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan


14.00-14.30 Pemaparan 1 Bappenas

14.30-15.00 Tanggapan BPN


16.00-16.15 Penutupan Moderator Agenda dilanjutkan dengan melakukan survey lapangan ke 2 lokasi kawasan hutan terpilih yaitu kawasan hutan Pantai Rebo di Kecamatan Sungailiat dan kawasan hutan Gunung Mangkol di Kecamatan Pangkal Pinang.

97


Rapat Koordinasi Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung. Beberapa hal penting yang disampaikan, yaitu : Bappeda menyambut baik dan dan mendukung rencana pelaksanaan pilot project

Reforma Agraria di Provinsi Bangka Belitung; Selanjutnya mohon informasi terkait apa yang seharusnya disiapkan oleh Pemerintah

Daerah.

Adapun Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan dibuka oleh Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri-BPN. Beberapa hal penting yang disampaikan, yaitu : Perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif perlu dilakukan agar

kepastian hukum hak atas tanah lebih terjamin. Bappenas mencoba membantu BPN dalam upaya tersebut, salah satunya melalui kegiatan

pilot project sertipikasi kawasan hutan. Sekilas kegiatan sertipikasi kawasan hutan selama ini dideskripsikan sebagai suatu hal

yang sulit dilakukan. Akan tetapi kegiatan yang diprakarsai oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional ini adalah suatu hal lain yang berbeda. Sehingga menjadi mungkin untuk dilakukan.

2.2 Paparan-paparan

Pada rapat pertama, paparan dilakukan oleh Kasubdit Pertanahan Bappenas

a. Kasubdit Pertanahan Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan meliputi:

Secara Ideal pelaksanaan reforma agraria memadukan konsep access reform dan asset reform, dimana asset reform merupakan pemberian suatu bidang tanah kepada masyarakat (petani) melalui redistribusi tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset (sertipikasi tanah), sementara access reform merupakan penyediaan input yang dapat berupa modal pinjaman, bantuan pupuk, sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing)

Pelaksanaan Reforma Agraria secara utuh pada dasarnya akan membutuhkan keterlibatan banyak pihak diluar BPN, dalam hal ini K/L serta Pemda. Sehingga dibutuhkan koordinasi diantara pihak terkait tersebut.

Untuk memudahkan pelaksanaan konsep Reforma Agraria tersebut di tahun 2014, disusun 2 skema koordinasi lokasi sebagai berikut: o Mengarahkan pelaksanaan program K/L tahun 2014 yang memberikan bantuan pada

lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat) (access mengikuti asset)


98

o BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program redistribusi tanah tahun 2014 pada lokasi program K/L tahun 2014 yang memberikan bantuan (asset mengikuti access)

Bentuk koordinasi awal yang dapat dilakukan adalah berupa koordinasi target lokasi Pilot Project, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan lokasi Provinsi Bangka Belitung adalah dikarenakan keberadaan program Satam Emas, dimana selanjutnya dapat diikutsertakan sebagai salah satu bentuk access reform.

Pada rapat kedua, paparan dilakukan oleh Kasubdit Pertanahan Bappenas

a. Kasubdit Pertanahan Bappenas Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan meliputi:

Reforma Agraria berarti perbaikan sistem pengelolaan pertanahan. Permasalahan bidang pertanahan adalah masih kurangnya kepastian hukum hak atas

tanah serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah perubahan stelsel publikasi

negatif menjadi positif untuk lebih menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sehingga salah satu implikasi yang muncul adalah pelaksanaan sertipikasi kawasan hutan, dengan didahului kegiatan pilot project di beberapa lokasi terpilih.

Kegiatan pilot project dapat memberikan gambaran pembelajaran mengenai rencana pelaksanaan sertipikasi tanah atas seluruh bidang tanah khususnya pada batas-batas kawasan hutan.


Pada rapat pertama, berikut hal-hal penting yang disampaikan pada sesi tanya jawab:

a. Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung Bappeda Provinsi Bangka Belitung pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Reforma

Agraria di wilayahnya. Pada periode berikutnya perlu diundang lebih banyak lagi pihak-pihak terkait, agar

informasi terkait pelaksanaan Reforma Agraria dapat lebih banyak terkumpul. Permasalahan pertanahan di Provinsi Bangka Belitung sangat kompleks, seperti misalnya

dalam penyusunan RTRW. Pada SK Menhut 756/2012, terdapat overlap kawasan hutan yang telah menjadi kawasan perkantoran, perumahan, persawahan, dan telah diangkat sampai tingkat DPR. Kawasan tersebut selanjutnya akan dikeluarkan dari SK Menhut.

Selain itu terdapat permasalahan sertipikat ganda sehingga menimbulkan konflik, karena tim kelurahan tidak memiliki peta yang akurat/tidak diukur dengan baik. Pilot project ini diharapkan kedepannya dapat menciptakan pengelolaan tanah yang lebih baik.

Terkait ketersediaan anggaran, cost sharing apakah dapat dilakukan.

b. Sekretaris Bappeda Provinsi Bangka Belitung Selama ini program Satam Emas sudah dilaksanakan, sehingga sangat mendukung

program Reforma Agraria ini. Program Satam Emas meliputi beberapa kegiatan: 1) bedah rumah; 2) UMKM (sudah

dibentuk PT. Jamkrida-perusahaan penjaminan daerah), karena masyarakat tidak

99

memiliki agunan berupa sertipikat tanah; 3) revitalisasi lada, dan 4) revitalisasi rumput laut.

Pelaksanaan revitaliasi lada memerlukan biaya tinggi. Terkait kegiatan revitalisasi rumput laut, apakah wilayah pesisir dapat disertipikatkan di luar kawasan hutan lindung pantai? Saat ini target budidaya rumput laut adalah 1 juta ton per tahun.

Pelaksanaan Reforma Agraria sebaiknya didahului access terlebih dahulu sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk mengelola tanah. Namun apabila masyarakat telah memiliki usaha, dapat dilakukan asset terlebih dahulu.

Program Satam Emas memerlukan dukungan kegiatan sertipikasi tanah. Kedepan diperlukan informasi yang sangat jelas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

sertipikasi tanah.

c. Kasubdit Pertanahan Bappenas Tantangan kedepan adalah perlu adanya penjelasan mengenai clean and clear tanah yang

dapat disertipikatkan, untuk dapat menjadi scanning dari pelaksanaan sertipikasi tanah lintas K/L. Sehingga proses clean and clear oleh BPN dapat didefinisikan untuk kemudian dapat disertipikatkan.

Pada program sertipikasi tanah daerah (Proda) diusulkan agar BPHTB untuk masyarakat miskin dapat dibebaskan. Karena saat ini kewenangan penetapan BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

UU 2/2012 mengharuskan adanya ganti kerugian pada proses pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan umum.

Karena Pemda Bangka Belitung telah memiliki PT. Jamkrida, seharusnya dapat mendorong ketersediaan dana collateral untuk masyarakat miskin.

Pada rapat kedua, berikut hal-hal penting yang disampaikan pada sesi tanya jawab:

a. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah-Kanwil BPN Perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif merupakan proses yang

sebenarnya berkelanjutan, dalam artian tidak dibutuhkan intervensi. Karena sampai saat ini BPN masih terus dapat melakukan pembuatan peta dasar dan sertipikasi bidang-bidang tanah secara nasional. Sehingga secara akumulasi pada akhirnya akan terwujud bidang-bidang tanah tersertipikasi serta peta dasar pertanahan yang telah mencakup seluruh wilayah nasional.

b. Kepala Bidang Kanwil BPN Setiap jengkal tanah yang ada pada prinsipnya harus disertipikatkan. Sangat mendukung dilaksanakannya sertipikasi kawasan hutan karena selama ini batas

antara kawasan dengan kawasan non hutan tidak jelas. Selama ini batas kawasan hutan hasil pengukuran Kementerian Kehutanan juga tidak

dipublikasikan, sehingga potensi kemunculan permasalahan pada wilayah-wilayah perbatasan semakin besar.

Rencana pilot project sertipikasi kawasan hutan agar dapat terus dilaksanakan.

100


Kesimpulan Rapat:

Bappeda menyetujui dan siap memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria (asset reform & access reform) di wilayah Provinsi Bangka Belitung

Kanwil BPN mendukung rencana pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan di 2 calon lokasi terpilih.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah : Bappeda akan menyampaikan data target dan lokasi Program Satam-Emas ke Bappenas

yang akan menjadi bahan pelaksanaan asset reform dan access reform. Akan dilaksanakan sosialisasi mengenai rencana kegiatan kepada SKPD dan pihak-pihak

terkait lainnya agar mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan sosialisasi direncanakan pada tanggal 2 Oktober 2013 (tentative).

Bappenas akan terus melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pilot sertipikasi kawasan hutan dengan K/L di tingkat pusat (BPN dan Kementerian Kehutanan).

2.5 Dokumentasi

101

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sertipikasi Kawasan Hutan

(Provinsi Bali)

1.1 Latar Belakang Dalam rangka perubahan kebijakan sistem pendaftaran tanah menjadi sistem

pendaftaran positif, maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti: penyusunan dan percepatan peta dasar pertanahan, percepatan sertipikasi tanah, dan pelaksanaan sertipikasi kawasan hutan;

Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dalam lingkup kewenangan BPN sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama Bappenas serta Kementerian Kehutanan melalui pembentukan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional sesuai SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 55 Tahun 2013;

Salah satu kegiatan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional untuk Tahun Anggaran 2013 adalah pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Hutan;

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Tim Koordinasi Reforma Agraria berinisiatif melakukan kunjungan kerja kepada BPN di daerah untuk mencari calon lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut;

Pelaksanaan kunjungan lapangan dilakukan di Propinsi Bali dan Bangka Belitung dengan pertimbangan keberadaan wilayah hutan dengan luasan yang relatif kecil sehingga dapat dijadikan lokasi pilot project pelaksanaan sertipikasi kawasan hutan.


Maksud dan tujuan kegiatan Kunjungan Lapangan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan, adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan BPN Propinsi Bali dan Kabupaten Tabanan dalam melakukan pilot project sertipikasi kawasan hutan;

2. Melakukan survey dan penilaian terhadap calon lokasi pilot project sertipikasi kawasan hutan di Propinsi Bali.


Rapat Koordinasi dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Selasa-Jumat, 23-27 September 2013 Waktu : 10.00 WITA s/d selesai Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan

1. Pendahuluan

102

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kasubdit Pertanahan Bappenas, Kasubag KOI BPN RI, Kasi PPD Kanwil BPN, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil BPN, Kasi PGT Kanwil BPN, Kasi PRP Kanwil BPN, Kepala Tata Usaha Kantah Tabanan, Kasi SPP Kantah Tabanan, dan jajaran staff di kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantah Kabupaten Tabanan.

1.4 Pelaksana

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan di Provinsi Bangka Belitung ini dilaksanakan oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional Bappenas, dengan dibebankan pada DIPA Bappenas 2013.

1.5 Agenda

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan perjalanan ini adalah sebagai berikut:

Waktu Kegiatan Tempat 24 September 2013

15.00 – 20.00 Koordinasi persiapan pelaksanaan rapat

Kanwil BPN Bali – Denpasar

25 September 2013

10.00 – 12.00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Kwasan Hutan

Kanwil BPN Bali - Denpasar

12.00 – 17.00 Inventarisasi Data Peta Lokasi Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan

26 September 2013

07.00 – 17.00 Survey Calon Lokasi Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan

Hutan Yeh Ayeh dan Hutan Bantiran Kabupatan Tabanan

27 September 2013

07.00 – 12.00 Pengolahan data hasil survey Kantor Pertanahan Kabupaten

Tabanan


Rapat Koordinasi Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project Kawasan Hutan dibuka oleh Kepala Pertanahan Provinsi Bali yang diwakili oleh Kasi PPD Kanwil BPN Bali. Beberapa hal penting yang disampaikan, yaitu : Kanwil Bali menyambut baik dan dan mendukung rencana pelaksanaan pilot project

sertipikasi kawasan hutan di Propinsi Bali; Selanjutnya mohon informasi terkait apa yang seharusnya disiapkan oleh Pemerintah

Daerah.


103

2.2 Paparan-paparan

Paparan disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kasubdit Pertanahan, antara lain :

Kegiatan pilot project sertipikasi hutan dilatarbelakangi salah satu akar permasalahan utama secara normative dari beberapa kasus pertanahan nasional, yaitu tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah, kondisi tersebut dengan kata lain tidak memberikan jaminan terhadap kepemilikan tanah sehingga potensi perselisihan dapat muncul antara pihak yang bersengketa, termasuk salah satunya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Pengelolaan tanah di wilayah nasional Republik Indonesia memiliki dua kewenangan, yaitu tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan tanah hak dan tanah barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pertanahan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, penjaminan kebenaran informasi batas bidang tanah menjadi sangat perlu dilakukan, sehingga berimplikasi pada perlunya pengukuran batas hutan pada skala yang sama dengan batas kawasan budidaya untuk dapat memberikan kepastian hukum atas bidang tanah yang berbatasan dengan hutan.

Sertipikasi kawasan hutan sendiri sesungguhnya dilaksanakan sebagai upaya publikasi batas kawasan dan tanpa memberikan alas hak pada kawasan hutan yang telah tersertipikatkan.

Kriteria lokasi pilot project seripikasi kawasan hutan terdiri dari : (i) kawasan hutan dengan luas wilayah terjangkau (<20.000 Ha) sehingga pelaksanaan pilot project dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun; (ii) kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan beragam; dan (iii) Proponsi dengan luas wilayah kecil agar penyelesaian pilot project sertipikat dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun.



Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil BPN Pada Tahun 2014 BPN Propinsi bali akan melaksanakan legalisasi aset sehingga kegiatan pihak Kanwil BPN Bali belum dapat memastikan kesanggupan pelaksanaan pilot project seripikasi kawasan hutan apabila akan dilaksanakan tahun depan.

Kasubag KOI BPN RI Kegiatan pilot project seripikasi kawasan hutan tidak terikat harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, karena perubahan anggaran yang sudah diajukan akan mengalami kesulitan.

Kasi PGT Kanwil BPN Selama ini terdapat konflik antara pihak dinas kehutanan dan BPN terutama dalam proses menentukan batas hutan dan non hutan, sehingga apabila kegiatan pilot project seripikasi kawasan hutan berjalan maka pihak dinas kehutanan perlu diundang untuk menentukan deliniasi kawasan hutan.

104


Beberapa hal yang selanjutnya dapat disimpulkan dan ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantah Kabupaten Tabanan menyetujui sertipikasi kawasan hutan di dua calon hutan terpilih yaitu Hutan Yeh Ayeh dan Bantiran di Kabupaten Tabanan;

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mempersiapkan kegiatan pilot project seripikasi kawasan hutan adalah identifikasi hutan yang kemudian akan dirumuskan menjadi kerangka kerja sertipikasi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pilot project tersebut kemudian akan dilakukan kerja sama antara Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan masyarakat sekitar;

Bappenas akan terus melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pilot sertipikasi kawasan hutan dengan K/L di tingkat pusat baik BPN maupun Kementerian Kehutanan.

BPN-RI akan melakukan koordinasi terkait dengan anggaran dan pembiayaan pelaksanaan pilot sertipikasi kawasan hutan dengan Bappenas.

2.5 Dokumentasi

Documents

Prosiding Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional (RAN)