PROSIDING CALL FOR PAPER & SEMINAR NASIONAL “ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 : LUST OR TRUST?”

JUMAT, 12 DESEMBER 2014

Desain Cover : Jimmy Angga Ruhiyat Taofik Muhammad Gumelar Editor Ahli : Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si Dr. Vanessa Gaffar, SE, Ak, MBA Dr. H. Nono Supriatna, M.Si Dr. Budi S Purnomo, SE, MM, M.Si Dr. H. Edi Suryadi, M.Siq Dr. Arim, SE, M.Si.,Ak. Dr. Kusnendi, MS Dr. Rasto, M.Pd Dr. Rozmita Dewi YR, M.Si Dr. Hj. Alfira Sofia, ST, MM Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Agus Widarsono, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,QMSA Editor : Anita Khairunnsa Maryam Khoirotunnisa Febia Sayyida Rifina Ridayanti Ghina Lamisa Rika Nurrizkiana Gibran Haeroni Taofik Muhammad Gumelar Gina Mawaddah Tika Rachmatika Luthfi Zahir

Hak Cipta © 2014, Lembaga Penerbitan Laboratorium Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung E-mail : lpla_upi@yahoo.com Telp/Fax : (022) 2002097

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunaan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Topik yang diangkat pada penyelenggaraan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia ke-3 kali ini adalah “ASEAN Economic Community 2015: Lust or Trust”, merupakan kajian yang penting sekaligus hangat dalam masyarakat kita. Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini mewarnai pemberitaan di berbagai media mengenai ASEAN Economic Community 2015. Dalam kajian akademik kajian ini sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan memberikan pandangan dari sudut ilmiah yang dapat melengkapi kajian yang sudah ada.

Program Studi Akuntansi FPEB UPI dalam penilai saya telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, diantaranya melalui penyelenggaraan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia kedua ini. Tema ini tentunya saya rasa sangat menarik untuk diikuti oleh kalangan praktisi maupun akademisi, sebab persoalan keuangan dan bisnis saat ini dan dimasa yang akan datang akan selalu berkaitan dengan bagaimana institusi dapat memaknai ASEAN Economic Community.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan kepada Program Studi Akuntansi yang telah menginisiasi penyelenggaraan Forum keuangan dan Bisnis Indonesia ke-3 ini. Besar harapan kegiatan ini dapat berkesinambungan sebagai upaya memberikan peran nyata Program Studi Akutansi FPEB UPI dalam menerapkan prinsip-prinsip maupun pengembangan keilmuan pengelolaan keuangan. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Bandung, november 2013

Dekan FPEB, Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.

KATA PENGANTAR KETUA PANITIA CALL FOR PAPER & SEMINAR NASIONAL

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada tahun 2014 ini untuk ketiga kalinya, Program Studi akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema “ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 : LUST OR TRUST?”. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya, kegiatan ini akan diselenggarakan secara rutin dan teratur.

Seminar ini diselenggarakan sebagai forum diskusi dan saling tukar informasi penelitian, kajian pemikiran, dan pengalaman diantara akademisi, peneliti dan praktisi di bidang keuangan. Hasil penelitian dan pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk prosiding dengan No. ISBN: 978-602-17225-2-7 dari kegiatan Seminar Nasional dan penyusunan prosiding ini diharapkan terjalin kerjasama yang lebih erat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia.

Setelah melalui tahapan seleksi dari beberapa artikel yang masuk, maka dipilih 122 artikel yang dimuat dalam prosiding yang telah lolos tahapan seleksi oleh reviewer. Keseratus dua puluh dua artikel tersebut kemudian dipresentasikan dalam 9 kelompok panelis.

Panitia menerima artikel, baik dari PTN maupun PTS baik di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan beberapa daerah lain di Indonesia.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya panitia yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya, keynote speaker, para narasumber, dan para mitra kerja (sponsor dan donatur) sehingga acara Seminar Nasional ini dapat diselenggrakan dengan baik. Tentu saja terima kasih dan penghargaan juga kami tunjukkan kepada para peserta baik pemakalah maupun non pemakalah, karena tanpa kesertaan mereka event ini menjadi tidak ada artinya.

Akhirnya, kami berharap semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua dan masyarakat pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 12 Desember 2014 Ketua Panitia,

Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., CA., QMSA

KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung memerlukan partisipasi

dari semua komponen bangsa, baik dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat luas. Keikutsertaan seluruh komponen bangsa dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan penegakan good governance oleh semua pihak, sehingga dapat tercipta masyarakat yang tertib, penyelenggara negara yang dapat mengemban tugasnya dengan baik dan dunia usaha yang berkinerja secara optimal.

Pemberlakuan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 mendatang, sebagai hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dekade lalu harus dipersiapkan secara matang agar forum kerja sama tersebut memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian di Indonesa. Salah satu konsekuensi dari kerjasama tersebut kita harus lebih mempersiapkan produk barang dan jasa yang mampu bersaing bukan saja di dalam negeri, tetapi juga bisa menembus pasar ASEAN. Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mencetak tenaga profesional di berbagai bidang, termasuk tenaga profesional Akuntan, dituntut untuk mempersiapkan lulusannya mampu berkarya di dunia kerja di dalam dan luar negeri.

Merespon pentingnya forum kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan bangga menyelenggarakan Forum Keuangan dan Bisnis III dengan kegiatan berupa Seminar Nasional dan Call For Paper yang melibatkan kalangan praktisi maupun akademisi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbentuk kesadaran para pelaku bisnis dan akademisi dalam upaya meningkatkan profesionalismenya mampu memberikan keunggulan dan membangun standar etika, sikap dan perilaku, komitmen dan kompetensi, serta budaya organisasi yang mendukung, produktivitas, efektivitas, efisiensi dan kreativitas sesuai harapan stakeholder dan shareholder.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah menggagas dan merancang kegiatan ini dengan sangat baik sehingga acara ini berlangsung dengan sukses. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada para peserta, pemakalah, sponsor, dan semua pihak yang telah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik Ibu/Bapak dicatat sebagai ibadah dan mendapat imbalan dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amien.

Bandung, 12 Desember 2015

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. H. Nono Supriatna, M.Si

No Kode Judul Artikel Penulis Hal

I. Accounting Education

1 I.ACED.1 SEBUAH EKSPERIMEN: MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN MAHASISWA AKUNTANSI MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL

Lailah Fujiyanti (Universitas Pancasila)

1-12

2 I.ACED.2 DESIGN THEORY DAN PERANCANGAN MODUL AKUNTANSI BERBASIS STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) UNTUK PENCAPAIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DARI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI AKUNTANSI (LSP-TA)

Hastuti Ira Novianty (Politeknik Negeri Bandung)

13-19

3 I.ACED.3 PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN KURIKULUM CHARTERED ACCOUNTANT (CA) PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Dewi Rejeki Hayuningtyas Pramesti Dewi (Universitas Krisnadwipayana )

20-29

4 I.ACED.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG NIAT MAHASISWA UNTUK MERINGKAS MATERI KULIAH MENGGUNAKAN TEKNIK MIND MAP DI MATA KULIAH PENGAUDITAN

Yanto Darmawan Sururi (Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta)

30-40

5 I.ACED.5 PENGARUH PERSONALITY DAN COGNITIVE TERHADAP INTENTION MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK BASIS DATA PADA MAHASISWA VOKASI KOMPUTERISASI AKUNTANSI

Fikri Hamidy (AMIK Teknokrat Lampung)

41-59

6 I.ACED.6 KONTRIBUSI PENDIDIKAN AKKUNTANSI BERBASIS SYARIAH PADA MINSET ETIKA PROFESIONAL MAHASISWA

Rochania Ayu Yunanda Sulhani Siti Khomsatun (STEI Tazkia)

60-72

7 I.ACED.7 DESAIN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKUNTANSI

Suhendro (Universitas Islam Batik Surakarta)

73-88

DENGAN PENDEKATAN ACCELERATED LEARNING (SURVEI DI FAKULTAS EKONOMI WILAYAH SURAKARTA)

8 I.ACED.8 PENGARUH ETIKA PROFESI AKUNTAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Neneng Salmiah Indarti Inova Fitri Siregar (Universitas Lancang Kuning)

89-97

9 I.ACED.9 PENGARUH METODE PEMBELAJARAN RESITASI TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN

Leni Yuliyanti (Universitas Pendidikan Indonesia)

98-117

II. Auditing and Corporate Governance

10 II.ACG.1 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AUDIT DELAY

A.A Ari Sukmanita I Made Karya Utama (Universitas Udayana)

118-124

11 II.ACG.2 LAPORAN EDUKASI EARLY FRAUD WARNING

Nelly Nur Apandi Rozmita Dewi Yuniarti (Universitas Pendidikan Indonesia)

125-133

12 II.ACG.3 MANAJEMEN LABA DAN FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN BISNIS KELUARGA

Anita Wijayanti (Universitas Islam Batik Surakarta)

134-142

13 II.ACG.4 PENGARUH DISCLOSURE, AUDIT LAG, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN

Ni Nyoman Alit Triani (UNESA Ketintang Surabaya)

143-156

14 II.ACG.5 INTENSITAS MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MELAKUKAN BLOW-UP TERHADAP KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN: SEBUAH EKSPERIMEN

Wiwit Apit Sulistyowati Agung Yulianto Dewi Indriasih (Universitas Swadaya Gunung Jati)

157-165

15 II.ACG.6 PENGARUH DUE PROFESIONAL CARE DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT

Rifki Meirizal Tb. Aman Faturachman (Universitas Pendidikan Indonesia)

166-172

16 II.ACG.7 AUDIT LAYANAN SISTEM INFORMASI PADA UNIVERSITAS XYZ JAKARTA TIMUR UNTUK STRATEGI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM

Robert Porhas L. Tobing John Tampil Purba (Universitas Indonesia)

173-181

MENGHADAPI MASYAKAT EKONOMI ASEAN 2015

17 II.ACG.8 PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEKUATAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Budi S. Purnomo (Universitas Pendidikan Indonesia)

182-191

18 II.ACG.9 MODEL AUDIT INTERNAL SEKOLAH UNTUK MENGEVALUASI DAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS RISK MANAGEMENT, PENGENDALIAN DAN PROSES SCHOOL GOVERNANCE (Studi pada SMK Bersertifikasi ISO 9001:2008 di Bandung dan Cimahi)

Rozmita Dewi Yuniarti (Universitas Pendidikan Indonesia)

192-201

19 II.ACG.10 PENGARUH DEBT DEFAULT, OPINION SHOPPING, KUALITAS AUDIT, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENERIMAAN OPINI MODIFIKASI GOING CONCERN

Winda Ety Hapsari Sri Rahayu (Universitas Telkom)

202-213

20 II.ACG.11 HUBUNGAN ROLE STRESS, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA AUDITOR

Andi Kartika Achmad Badjuri (Unisbank Semarang)

214-224

III. Corporate Social Responsibilty

21 III.CSR.1 PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bei Tahun 2010-2011)

Kartika Hendra Titisari (UNIBA Surakarta)

225-236

22 III.CSR.2 PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP CUMULATIVE ABNORMAL RETURN (CAR)

Restu Cinthya Ayu Istianingsih Sastrodiharjo (Universitas Mercubuana)

237-255

23 III.CSR.3 PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN (Studi Pada Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk)

Laili Nurul Qomariah Fariyana Kusumawati Yuni Rimawati (Universitas Trunojoyo Madura)

256-262

24 III.CSR.4 ANALISIS STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM PROGRAM CSR DI PT. SEJAHTERA USAHA BERSAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP

Dina Eka Shofiana Mokhamad Soni (Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘ulum ( UNIPDU ) Jombang

263-273

KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT DI DUSUN KETANON JOMBANG

25 III.CSR.5 PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Silviana Agustami Tony Aryanto (Universitas Pendidikan Indonesia)

274-280

27 III.CSR.6 PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Adelia Pramita Sari (Univesitas Indonesia)

281-291

28 III.CSR.7 PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PENERBIT STUDI KASUS PADA PENERBIT GAGAS MEDIA BUKU

Mahir Pradana (Univesitas Telkom)

292-298

29 III.CSR.8 TRANSFORMASI SUSTAINABILITY REPORTING MENUJU INTEGRATED REPORTING (IR) SEBAGAI CERMINAN SEMAKIN LUASNYA AKUNTABILITAS DALAM CORPORATE GOVERNANCE

Indah Umiyati (STIE Sutaatmadja Subang)

299-307

30 III.CSR.9 STUDI DESKRIPTIF PROGAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BATIK SEBAGAI IMPLEMENTASI COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. CIREBON ELECTRIC POWER

Agi Syarif Hidayat (Unswagati Cirebon)

308-313

31 III.CSR.10

COUNTRIES- RESEARCH IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) WITH FOREIGN OWNERSHIP,AND INSTITUTIONAL OWNERSHI: A REVIEW AND DISCUSSION FOR FUTURE RESEARCH

Dewi Novita Sitorus (Universitas Indonesia)

314-319

32 III.CSR.11

PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan

Arim Nasim (Universitas Pendidikan Indonesia)

320-325

yang Listing di Jakarta Islamic Indeks Periode 7 Desember 2011 – Mei 2012)

IV. Economic Development and Globalization

33 IV.EDG.1 TANTANGAN DAN PELUANG EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS AEC 2015

R. Roosaleh Laksono T.Y (Universitas Widyatama)

326-336

34 IV.EDG.2 PEMETAAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI STRATEGI DALAM MEYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Regina Niken W. Kusuma Wulandari Ika Barokah S. (Univesitas Jember)

337-349

35 IV.EDG.3 DOES ECONOMIC GLOBALISATION AFFECTS RAGIONAL INEQUALTY IN ASEAN COUNTRIES?

Sugeng Setyadi (Universitas Sultan Ageng Tirtayas)

350-356

V. Entreuprenership&Sme Development

36 V.ESME.1

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT

Yasri Hasim (UNP Padang)

357-367

37 V.ESME.2

PEMAHAMAN PREFERENSI NASABAH DALAM PEMILIHAN PENDANAAN USAHA SEKTOR UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Resanti Lestari Prihartono A.H (Politeknik Piksi Ganesha Bandung)

368-374

39 V.ESME.3

PENGEMBANGAN MODEL KEUNGGULAN BERSAING INDUSTRI KREATIF FASHION PASCA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) MELALUI IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) (Studi Pada Industri Kreatif Fashion di Kota Bandung)

Rofi Rofaida Ayu Krishna (Universitas Pendidikan Indonesia)

375-386

40 V.ESME.4

KARIR PLATEAU DAN INTENSI BERWIRAUSAHA (Kajian Empiris)

Made Wahyu Adhiputra (Universitas Madendradata)

389-401

VI. Financial Accounting

41 VI.FA.1 FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS

Rafaela Pertiwi Sergius (Universitas Trisakti)

402-412

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

42 VI.FA.2 PENGARUH NILAI PERUSAHAAN, KESEMPATAN BERTUMBUH PERUSAHAAN DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM DI MASA YANG AKAN DATANG

Seto Makmur Wibowo Rozmita Dewi Y. (Universitas Trisakti)

413-424

43 VI.FA.3 PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2012

Orlin Cicilia (Universitas Trisakti)

425-441

44 VI.FA.4 PENGARUH RASIO KEUANGAN PADA KECEPATAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Ni Putu Budiadnyani Ni Made Dwi Ratnadi (Universitas Udayana)

442-447

45 VI.FA.5 PENGARUH CONTROL RIGHT, CASH FLOW RIGHT, DAN CASH FLOW RIGHT LEVERAGE YANG DIMODERASI DENGAN KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DALAM MANAJEMEN DAN KEBERADAAN PEMEGANG SAHAM TERBESAR KEDUA TERHADAP DIVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2009-2011.

Vina Florensia Yaputri (Kwik Kian Gie School of Business)

448-457

47 VI.FA.6 PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK UMUM PERSERO (BUMN PEMERINTAH) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011 – 2013.

Budi Rustandi Kartawinata (UniversitasTelkom)

458-469

48 VI.FA.7 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET PERUSAHAAN ASURANSI JIWA NON SYARIAH DI INDONESIA

I Putu Sutama Istianingsih Sastrodiharjo (Universitas Terbuka)

470-486

48 VI.FA.8 PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP TINGKAT LABA DAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DU BURSA EFEK INDONESIA

Agus Arman (STIM Nitro Makassar)

487-496

49 VI.FA.9 ANALISIS PERBANDINGAN Sulhani 497-507

KUALITAS LABA, PAJAK PENDAPATAN DAN INVESTMENTS OPPORTUNITY SET (IOS) SEBELUM DAN SESUDAH ADOPSI IFRS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Rizki Ilham (STEI Tazkia)

50 VI.FA.10 REVIEW OF AGENCY THEORY Farida Titik Kristanti (Universitas Telkom)

508-513

51 VI.FA.11 PERKEMBANGAN KUALITAS AKUNTANSI SELAMA PROSES KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA

Titik Aryati (Universitas Trisakti)

514-525

52 VI.FA.12 PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL EKSTERNAL (INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Kelompok Industri Barang Konsumsi yang di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013)Terdaftar

Rita Zulbetti Perwito (Politeknik Piksi Ganesha Bandung)

526-535

53 VI.FA.13 DETERMINAN HARGA SAHAMPADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERGABUNG DALAM INDEKS KOMPAS 100

Rory Dwiyoga Elis Mediawati (Universitas Pendidikan Indonesia)

536-545

54 VI.FA.14 ANALISIS PEMBALIKAN HARGA SAHAM DI INDONESIA BERBASIS OVERREACTION HYPOTHESIS, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS SAHAM, DAN BID ASK SPREAD

Toni Heryana Her Sugondo (Universitas Pendidikan Indonesia)

546-560

55 VI.FA.15 HUBUNGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN PEMILIHAN METODE AKUNTANSI (ACCOUNTING CHOICES)

Ilham Wahyudi (Universitas Jambi)

561-574

56 VI.FA.16 KAUSALITAS ANTARA KINERJA INVESTASI EMAS DAN INVESTASI SAHAM SETELAH KRISIS YUNANI PERIODE 2011- 2013

Dian Surya Sampurna (Universitas Diponegoro)

575-583

VII. Good Corporate/ Government Governance

57 VII.GCG.1

PENGARUH RASIO KEUANGAN, PREDIKSI KEBANGKRUTAN, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN

Aprilia (Univeristas Trisakti)

584-594

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

58 VII.GCG.2

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tumpuk Priyo (Univeristas Trisakti)

595-607

59 VII.GCG.3

ANALISIS MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KEUANGAN

Debbi Anita (Universitas Indonesia)

608-614

60 VII.GCG.4

REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Prima Monika (Universitas Indonesia)

615-622

61 VII.GCG.5

DAMPAK KONDISI KESULITAN KEUANGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAANTERHADAP MANAJEMEN LABA

Juan Barus Gultom Nurlis Istianingsih (Universitas Mercubuana)

623-638

62 VII.GCG.6

PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Yulistia Devi (AMIK PT Teknokrat)

639-651

63 VII.GCG.7

ANALISA DAMPAK MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KORPORATISASI DAN PRIVATISASI BUMN

Joko Supriyanto (Universitas Indonesia)

652-657

64 VII.GCG.8

ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI WUJUD GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI NIRLABA: STUDI KASUS DI YAYASAN ABC

Ijmal Hanandra Purba (Universitas Indonesia)

658-672

65 VII.GCG.9

ANALISIS SIKAP KEBERTERIMAAN BENDAHARA ATAS KEPMENDAGRI NO 55 TAHUN 2008 TENTANG PERBENDAHARAAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH (Kasus di Tangerang Selatan)

Rini Dwiyani Hadiwidjaja (Universitas Terbuka)

673-683

66 VII.GCG.10

AKUNTABILITAS PENYERAPAN DANA ANGGARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

Resti Jayeng Ramadhanti (Universitas Indonesia)

684-686

MASYARAKAT KELURAHAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DKI JAKARTA

67 VII.GCG.11

ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM ASPEK GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Fajar Hadiyanto (Universitas Indonesia)

687-691

68 VII.GCG.12

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH \PEMERINTAH KOTA CIMAHI (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi Periode 2008-2012)”.

Silviana Eva (Universitas Widyatama)

692-711

69 VII.GCG.13

ANALYSIS BUDGET AS A BASIS FOR PUBLIC SECTOR PERFORMANCE ASSESSMENT INCREASE IN PUBLIC SERVICE At the Bali Provincial Government (Model Approach New Public Management)

Wayan Kandi Wijaya 712-720

70 VII.GCG.14

PENGARUH GAYA KEPEMIMINAN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI SEKTOR PUBLIK

Eunike Johanna Sitorus (Universitas Indonesia)

721-726

71 VII.GCG.15

GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK: TINJAUAN AWAL DALAM PTN-BH

Riana Widiastuti (Universitas Indonesia)

727-729

72 VII.GCG.16

EVALUASI KEPATUHAN SERTA PEMERINGKAT BADAN PUBLIK DI INDONESIA TAHUN 2013

Aris Nurhasan (Universitas Indonesia)

730-733

73 VII.GCG.17

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN

Aristanti Widyaningsih Leni Kania Syarifah (Universitas Pendidikan Indonesia)

734-747

74 VII.GCG.18

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia )

Nono Supriatna (Universitas Pendidikan Indonesia)

748-753

75 VII.GCG.19

PENGARUH PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Aghi Wirawan Nursanita (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)

754-763

KEUANGAN)

76 VII.GCG.20

GOOD PUBLIC GOVERNANCE IN INDONESIA’S MUNICIPALITY. EVIDENCE IN PUBLIC ACCOUNTABILITY AND AUDIT OPINION

Akhmad Hafidzan Adzani (Universitas Indonesia)

764-777

VIII. Reporting And Taxation

77 VIII.RT.1 STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DALAM TRANSAKSI CORPORATE GOVERNANCE

Yuli Chomsatu Samrotun (Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta)

778-785

78 VIII.RT.2 PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Yoanda Adistyaloka Vivi Adeyani Tandean (Kwik Kian Gie School of Business)

786-796

79 VIII.RT.3 PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Islamiah Kamil (Universitas Mercubuana)

797-808

80 VIII.RT.4 OPTIMALISASI PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TAX EVASION (REVIEW)

Ida Farida Adi Prawira (Universitas Pendidikan Indonesia)

809-814

81 VIII.RT.5 ANALISIS PERTUMBUHAN BPHTB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN PADA TAHUN 2011-2013

Tri Harjawati (Universitas Pendidikan Indonesia)

815-821

IX. Sharia Accounting

82 IX.SA.1 COMPARATION PERFORMANCE : OBLIGASI SYARIAH VERSUS OBLIGASI KONVESIONAL DI INDONESIA

Rimi Gusliana Mais Dahlifah (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)

822-836

83 IX.SA.2 DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA

Reza Puji Paramitha Reni Mulianingsih Nanda Trio Santoso (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

837-849

ISLAMIC INDEX TAHUN 2009-2013

84 IX.SA.3 PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PERINGKAT SUKUK

Kumita Ary Fhuspha Elis Mediawati (Universitas Pendidikan Indonesia)

850-859

85 IX.SA.4 PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 45DAN PSAK 109 PADA LAZ BANK SYARIAH X

Erika Amelia Maria Qibtiyah Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

860-868

86 IX.SA.5 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Jajang W. Mahri Neni Sri Wulandari (Universitas Pendidikan Indonesia)

869-875

87 IX.SA.6 STUDI KOMPARASI TENTANG KARAKTERISTIK ONGKOS NAIK HAJI BERBASIS RUPIAH DAN DINAR

Firmansyah Rida Rosida (Universitas Pendidikan Indonesia)

876-889

X. Accounting Information System

88 X.SIA.1 PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA INDUSTRI KECIL KERUPUK KEMPLANG DI KOTA KAYU AGUNG

Rita Martini Maria Meka Wardi Kusuma (Politeknik Negeri Sriwijaya)

890-898

89 X.SIA.2 PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PERHITUNGAN IMBALAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT (PUC) YANG BERBASIS BAHASA PEMROGRAMAN DELPHISERTA PENURUNAN FORMULASI PERSAMAAN MATEMATIK UNTUK MENGHITUNG BESARNYA KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Rahmad Hidayat Yudha Herlambang (Universitas Trunojoyo Madura)

899-910

90 X.SIA.3 ANALISIS PERBEDAAN RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI SEBELUM DAN SETELAH ADOPSI PENUH IFRS (Studi pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013)

Nisa Istiqomah Mimin Widaningsih (Universitas Pendidikan Indonesia)

911-920

91 X.SIA.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PASAR SWALAYAN LUWES GROUP

Istiatin Nia Kustaria (Universitas Islam Batik Surakarta)

921-926

92 X.SIA.5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PT. TIGA SERANGKAI DI SURAKARTA

Muchamad Balya I. Endang Masitoh W (Universitas Islam Batik Surakarta)

927-933

XI. Strategic Management Audit

93 XI.SMA.1 RECRUITMENT AND SELECTION, TRAINING AND DEVELOPMENT, DALAM PERSPEKTIF TALENT MANAGEMENT (Tinjauan Teori dan Aplikasi)

Gugyh Susandy (Stie Sutaatmadja Subang)

934-952

94 XI.SMA.2 PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI SKUTER OTOMATIK SERTA ANALISIS GAYA HIDUP NYA (Studi Pada Konsumen Potensial Motor Vespa)

Erika Nurmartiani (Universitas Padjajaran)

953-962

95 XI.SMA.3 ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PEROLEHAN SERTIFIKAT ISO 9001:2008 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Rissa Fatimah O. Rozmita Dewi Y. (Universitas Trisakti)

963-976

96 XI.SMA.4 PENGARUH KOMPETENSI MANAJER TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN IMPLIKASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SURVEY PADA PT. PINDAD

Ayundari Wisena Bias Haque (Universitas Pembangunan Jaya)

977-986

97 XI.SMA.5 PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Ni Made Mega Cahyani I Made Karya Utama (Universitas Udayana)

987-994

98 XI.SMA.6 STRATEGI BERSAING BADAN KLASIFIKASI KAPAL INDONESIAMENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Aditya Wardhana Syahputra Asta Dipangarso (Univesitas Telkom)

995-1006

99 XI.SMA.7 PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN INDOMIE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas

Hana Rasyida Peggy Hariwan(Univesitas Telkom)

1007-1019

Telkom Bandung Periode Maret – September 2014)

100 XI.SMA.8 THE EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION AND ASYMMETRY INFORMATION TO BUDGETARY SLACK WITH JOB RELEVANT INFORMATION AS AN INTERVENING VARIABLE ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Rosydalina Putri (Universitas Lampung)

1020-1035

101 XI.SMA.9 PENGUKURAN KINERJA: SEBUAH TANTANGAN MASA DEPAN

Muhammad Gowon Her Sugondo (Universitas Diponegoro)

1036-1050

102 XI.SMA.10

PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PERAIH PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU YANG LISTING DI BEI)

Hanifa Zulhaimi (Universitas Pendidikan Indonesia)

1051-1060

103 XI.SMA.11

PENGARUH PENERAPAN CARBON MANAGEMENT ACCOUNTING TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Chyntia Mugi Agus Widarsono (Universitas Pendidikan Indonesia)

1061-1070

104 XI.SMA.12

DYSFUNCTIONAL BEHAVIOUR DALAM PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KONFLIK PERAN

Edi Suryadi Aristanti Widyaningsih Arvian Triantoro (Universitas Pendidikan Indonesia)

1071-1078

105 XI.SMA.13

PLURIFORM MOTIVASI SEBAGAI ANTECEDEN PENGARUH PARTSISPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN

Widi Haryanti (Universitas Setia Budi Surakarta)

1079-1087

Bidang lain-lain

106 XII.BLL.1 ANALISA KELAYAKAN PENGEMBANGAN TOKO CABANG PADA PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.

Nadya Ardia Putri (Universitas Trisakti)

1088-1101

107 XII.BLL.2 PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY COMMUNITY 2015 DALAM BIDANG OTOMOTIF

Sharleen Tjahjadi (Universitas Katholik Parahyangan)

1102-1112

108 XII.BLL.3 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMILIKI KORELASI DENGAN KELELAHAN KERJA

Dade Nurdiniah (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)

1113-1124

MELALUI INSTRUMEN ALAT UKUR KELELAHAN SUBYEKTIF

109 XII.BLL.4 PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL: MANDATORY ATAU VOLUNTARY?

Noorina Hartati (Universitas Terbuka)

1125-1130

110 XII.BLL.5 PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Neri Susanti Ahmad Soleh (Universitas Dehasen Bengkulu)

1131-1140

111 XII.BLL.6 PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2010-2012)

Indah Fitriani Arti Resha Novianti (Universitas Pendidikan Indonesia)

1141-1149

112 XII.BLL.7 PENGARUH PROPORSI JUMLAH DEWAN KOMISARIS PEREMPUAN DAN JUMLAH DEWAN DIREKSI PEREMPUAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Denny Andriana (Universitas Pendidikan Indonesia)

1150-1160

113 XII.BLL.8 MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING SEBAGAI SOLUSI SMK LEBIH PRODUKTIF

Gigin Gantini Putri (Universitas Pendidikan Indonesia)

1161-1167

114 XII.BLL.9 INDUSTRI HIBURAN “DRAMA KOREA” SEBAGAI SOFT POWER DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOREA SELATAN

Siti Nurbayani (Universitas Pendidikan Indonesia)

1168-1172

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU ASEAN ECONOMIC

COMMUNITY 2015

Neri Susantinerrysusanti@yahoo.com

Ahmad Soleh

ahmadsolehse81@yahoo.co.id Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

ABSTRACT

Improving the quality of human capital is an important concern for human agency and critical success in development. Human capital investments directed at the goal of increasing the quality and competitiveness in the economy both nationally and internationally. The implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 also requires each member state to prepare, it can be both opportunities and challenges, including Indonesia.

For the role of humans as agents of development needs to be improved. The purpose of this study is to obtain new ideas and improving the quality of human capital through education, health and income simultaneously in sustainable national development in Indonesia and highly competitive towards the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015. The method used is descriptive analysis. Data collection techniques in this study using a literature study. The results of this study indicate that human resources as development actors have an important role in national and global sustainable development. Improving the quality of human capital can be done through improving the quality and services of education, health and income per capita simultaneously. Keywords: Quality of Human Capital, Sustainable National Development, Education, Health, Income PENDAHULUAN

Peningkatan mutu modal manusia menjadi perhatian penting mengingat manusia sebagai pelaku dan penentu keberhasilan dalam pembangunan. Investasi modal manusia diarahkan pada tujuan peningkatan kualitas dan daya saing dalam perekonomian baik nasional maupun internasional. ASEAN Economic Community (AEC) 2015 diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya. Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut masing-masing negara anggota untuk mempersiapkan diri, hal tersebut dapat menjadi peluang maupun tantangan termasuk Indonesia. Untuk itu peran manusia sebagai pelaku pembangunan perlu ditingkatkan.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perekonomian nasional maupun global diantaranya adalah masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini ditunjukkan dengan masih relatif rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2013 menempati peringkat 108 dari 187 negara yang dinilai. Pada tahun 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang. Untuk kawasan ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di atas Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.

Keberhasilan capaian pembangunan suatu negara diantaranya ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam teori Modern menjelaskan bahwa kualitas tenaga kerja memiliki peran penting dibanding kuantitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari pendidikan namun juga dilihat dari tingkat kesehatannya. Kewirausahaan juga termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi yang merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga faktor manusia yakni tenaga kerja di dalam fungsi produksi tidak lagi merupakan suatu faktor yang eksogen tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (iptek). Kemajuan iptek serta SDM menjadi sumber-sumber penting pertumbuhan yang efeknya lewat peningkatan produktivitas dari input-input yang digunakan dalam proses produksi (Tambunan, 2014).

Pendidikan dan kesehatan dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern sedangkan kesehatan sebagai

1131

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Di negara yang berpendapatan tinggi, tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah. Terdapat hubungan kausalitas yang berlangsung dua arah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan lebih tinggi akan mudah dicapai. Untuk itu kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara bersamaan.

Argumentasi di atas menjadi dasar perumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana peningkatan mutu modal manusia Indonesia dalam pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015 melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara bersamaan. Sedangkan tujuan dalam kajian ini adalah diperolehnya ide dan gagasan dalam peningkatan mutu modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara bersamaan dalam pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015. KAJIAN PUSTAKA Modal Manusia

Menurut Todaro et al. (2011) modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi sering kali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan dan perawatan kesehatan. Pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembangunan manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Menurut Schultz dalam Jhingan (2013) ada lima cara pengembangan sumber daya manusia (i) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; (ii) Latihan jabatan termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; (iii) Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (iv) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; (v) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Teori Human Capital

Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun pendidikan, berarti bahwa di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan, orang yang melanjutkan pendidikan harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan peralatan, tambahan uang transport dan lain-lain. Jumlah penghasilan yang akan diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value. Melalui investasi dirinya sendiri, seseorang dapat memperluas cakrawala berfikirnya dalam rangka memilih profesi, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Human investment merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah “barang atau jasa” yang dihasilkan di kemudian hari dengan mengorbankan kesempatan untuk menikmati konsumsi hari ini. Sesuai prinsip investasi manusia, nilai ekonomisnya dapat berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pertambahan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian dan keterampilan (Muhi, 2014).

Konsep dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan

1132

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004).

Haris (2000) dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu: 1) Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri; 2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; 3) Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan social termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut (UNCED, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992 dalam Mitchell et al., 2003): 1) Prinsip 1: Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam; 2) Prinsip 2: Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa utnuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka; 3) Prinsip 3: Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang; 4) Prinsip 4: Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut; 5) Prinsip 5: Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjut; 6) Prinsip 8: Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai; 7) Prinsip 9: Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adapatasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi; 8) Prinsip 10: Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas; 9) Prinsip 11: Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan; 10) Prinsip 12: Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional; 11) Prinsip 13: Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut; 12) Prinsip 14: Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. ASEAN Economic Community (AEC) 2015

Pertemuan menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara

1133

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama yaitu: 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse; 3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Combodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (Bustami, 2014). METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi, yang dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah konsep, teori serta data yang telah ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara maupun yang diakses melalui internet. Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peningkatan mutu modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara bersamaan. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju Asean Economic Community (AEC) 2015. HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Negara ASEAN

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka indeks pembangunan manusia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 1996-2013

Gambar 1 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

tahun 1996-2013 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terjadi pada tahun 1999. Hal ini tidak terlepas dengan situasi perekonomian negara yang memburuk saat itu sebagai dampak krisis ekonomi Indonesia. Sebelum krisis atau tahun 1996, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai angka 67,6. Angka ini lebih

1134

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak turun menjadi 64,3 pada tahun 1999. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berangsur mulai meningkat pada tahun 2002 yaitu 65,8 dan selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 73,81.

Tuntutan pasar global adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan dalam memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap negara-negara di dunia dan kawasan ASEAN lainnya, yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) kembali merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru untuk tahun 2013. Dalam laporan mereka, Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang dinilai. Pada 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang (http://www.republika.co.id).

Di ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di atas Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara ASEAN ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara ASEAN Tahun 2013

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan ukuran perbandingan yang berasal dari ukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup negara di seluruh dunia. Singapura dan Brunei Darussalam memiliki nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM) masing-masing adalah 0,901 dan 0,857. Singapura menempati peringkat ke-9 dari 187 negara yang dinilai di dunia dan menempati peringkat pertama di kawasan Negara ASEAN selanjutnya Brunei Darussalam menenpati peringkat ke-30 di tingkat dunia dan peringkat ke-2 kawasan negara ASEAN setelah Singapura. Kedua negara tersebut masuk di kategori negara dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi. Selanjutnya Malaysia dan Thailand masuk di kategori negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. Indeks Pembangunan manusia (IPM) masing-masing adalah 0,773 dan 0,722. Dengan nilai tersebut menempatkan Malaysia berada di peringkat ke-62 di tingkat dunia dan peringkat ke-3 untuk kawasan ASEAN, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-89 di tingkat dunia dan peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN.

Indonesia menempati peringkat ke 108 di tingkat dunia dan peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN dengan Indeks Pembangunan manusia (IPM) 0,684. Pembangunan Indonesia relatif tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia dan

1135

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

Thailand. Indonesia pun masuk dalam kategori negara dengan pembangunan manusia yang sedang. Selanjutnya di bawah Indonesia terdapat negara Filipina di peringkat ke-117 dengan nilai 0,660, Vietnam di peringkat ke-121 dengan nilai 0,638 kemudian negara Kamboja, Laos dan Myanmar dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing adalah 0,584, 0,569 dan 0,524. Negara-negara tersebut masuk dalam kategori negara dengan pembangunan manusia yang sedang. Sebagai negara besar di kawasan ASEAN, Indonesia hendaknya dapat melampaui setidaknya Malaysia atau Thailand. Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut Indonesia untuk segera berbenah agar dapat bersaing khususnya di tingkat regional ASEAN.

Kesenjangan IPM di Indonesia

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Selama periode tahun 1996-2013, IPM antar provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pengecualian pada tahun 1999, IPM seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Namun seiring dengan semakin membaiknya perekonomian negara, IPM masing-masing provinsi cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2013. Untuk memudahkan pembahasan dalam kajian ini, analisis Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi menggunakan rata-rata IPM masing-masing provinsi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 selanjutnya membandingkan dengan rata-rata IPM nasional.

Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terjadi baik menurut provinsi, pulau maupun kawasan (Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia). Selama periode tahun 1996-2013, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah 70,1. Terdapat lima belas (44,12%) provinsi memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional sedangkan sembilan belas (55,88%) provinsi lainnya memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Lima provinsi dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi masing-masing adalah DKI Jakarta (76,4), Kalimantan Utara (74,7), Kepulauan Riau (73,9), Sulawesi Utara (73,9), dan Yogyakarta (73,7). Sedangkan lima provinsi dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah masing-masing adalah Nusa Tenggara Barat (62,1), Papua (62,7), Nusa Tenggara Timur (64,5), Kalimantan Barat (66,6), dan Papua Barat (67,5).

Kesenjangan antar pulau diperoleh dengan menggunakan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi yang berada di wilayah (pulau). Pulau dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi hingga terendah masing-masing adalah (1) Pulau Sumatera dengan nilai 71,3. Tingginya nilai tersebut disebabkan oleh hampir seluruh provinsi yang berada di pulau Sumatera memiliki nilai di atas rata-rata nasional, hanya provinsi Lampung dengan nilai di bawah rata-rata nasional yaitu 69,2. (2) Pulau Jawa & Bali dengan nilai 71,2. Provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pulau Jawa & Bali. Selanjutnya provinsi Yogyakarta dan Bali juga memiliki nilai di atas rata-rata nasional sedangkan empat provinsi lainnya memiliki nilai di bawah rata-rata nasional. (3) Pulau Kalimantan dengan nilai 70,9. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pulau Kalimantan relatif merata. Hanya terdapat dua provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dengan nilai di bawah rata-rata nasional. (4) Pulau Sulawesi dengan nilai 69,3 berada di bawah rata-rata nasional. Hampir seluruh provinsi di pulau ini memiliki nilai yang rendah dan berada di bawah rata-rata nasional, hanya provinsi Sulawesi Utara dengan nilai di atas rata-rata nasional yaitu 73,9. (5) Kepulauan Lainnya dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,75. Rendahnya nilai ini disebabkan oleh akumulasi dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pulau tersebut, dimana seluruh provinsi memiliki nilai di bawah rata-rata nasional.

Dengan mengetahui kesenjangan antar provinsi dan pulau di Indonesia, selanjutnya diketahui kesenjangan antar kawasan (Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia). Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 71,26 lebih tinggi dari rata-rata nasional selanjutnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah yaitu 68,52 dan berada di bawah rata-rata nasional. Dari fenomena ini menunjukkan pembangunan manusia di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh

1136

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

banyak faktor diantaranya adalah kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita masyarakat.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam penyerapan teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan menggunakan beberapa indikator, kualitas pendidikan Indonesia dapat dikatakan telah memberikan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2014), periode tahun 2000-2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada partisipasi pendidikan formal menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Selanjutnya ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, diketahui bahwa trend penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak tamat SD dan SD/sederajat cenderung mengalami penurunan. Sedangkan trend penduduk yang tamat SMP/sederajat dan SM+/sederajat cenderung mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan kualitas lulusan, berikut disajikan data trend angka buta huruf penduduk Indonesia tahun 2000-2013.

Gambar 3

Indikator Pendidikan Indonesia Berdasar Angka Buta Huruf Tahun 2000-2013

Berdasar gambar 2 diketahui bahwa persentase angka buta huruf penduduk pada berbagai tingkat usia cenderung mengalami penurunan. Persentase angka buta huruf tertinggi pada tingkat usia 45 tahun ke atas dengan rata-rata mencapai 21,85% selanjutnya persentase penduduk angka buta huruf terendah pada tingkat usia 10-15 tahun yakni dengan persentase rata-rata 2,90%. Perkembangan beberapa indikator pendidikan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Salah satu peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan diantaranya adalah dalam menyediakan anggaran pendidikan (20% dari total belanja Negara). Tahun 2009-2013, total anggaran pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar 208,3 triliun rupiah (20,8%) sedangkan pada tahun 2013 mencapai 345,3 triliun rupian (20%).

Ditengah berbagai peningkatan beberapa indikator pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan bidang pendidikan. Permasalahan terkait bidang pendidikan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja Indonesia hingga Februari 2014 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 55,31 juta orang (46,80%), sekolah menengah pertama sebanyak 21,06 juta orang (17,82%), dan sekolah menengah atas dan kejuruan sebanyak 29,82 juta orang (25,23%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 11,98 juta orang mencakup 3,13 juta orang (2,65%) berpendidikan diploma I/II/III dan sebanyak 8,85 juta orang (7,49%) berpendidikan universitas.

Sebagian besar penduduk masih berpendidikan rendah dan terserap di sektor pertanian. Pada Februari 2014, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 40,83 juta orang

1137

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

(34,55%). Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut tenaga kerja yang berkualitas dengan berbagai keahlian dan keterampilan untuk dapat bersaing di pasar bebas ASEAN. Untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia khususnya bidang pendidikan diantaranya adalah melalui: 1) Peningkatan layanan pendidikan yang memadai, merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Isu dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia hingga saat ini adalah masih tingginya disparitas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, pemerintah hendaknya menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah secara merata diantaranya melalui (a) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal (b) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh daerah (daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan) termasuk dalam peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Penyediaan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi baik di daerah perkotaan, perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan. Penerapan dan penyempurnaan serta pengawasan atas pelaksanaan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang merata antar wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata khususnya di daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan. Hal tersebut juga didukung oleh kemudahan akses dalam memperoleh layanan pendidikan; 3) Sinergi dalam layanan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah diantaranya melalui penyusunan mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah serta peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Selanjutnya peningkatan kerjasama antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan layanan pendidikan yang lebih optimal seperti dengan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan pendidikan yang lebih baik, penyediaan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia cenderung mengalami perbaikan, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup (gambar 4).

Gambar 4 Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 1995-2015

Gambar 4 menunjukkan bahwa periode 1995-2000 angka harapan hidup di Indonesia

adalah usia 66 tahun, periode 2000-2005 mengalami peningkatan menjadi usia 67 tahun, periode 2005-2010 kembali meningkat pada usia 69 tahun dan selanjutnya periode 2010-2015 kembali mengalami peningkatan hingga usia 70 tahun. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan. Selanjutnya, ditinjau dari realisasi rasio maupun total anggaran kesehatan nasional juga cenderung mengalami

1138

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

peningkatan. Tahun 2009 total anggaran kesehatan sebesar 27,8 triliun rupiah (3% terhadap APBN), tahun 2010 meningkat menjadi 31,6 triliun rupiah (3% terhadap APBN), tahun 2011 meningkat menjadi 42,3 triliun rupiah (3,3% terhadap APBN), tahun 2012 meningkat menjadi 46,1 triliun rupiah (3,1% terhadap APBN) dan APBNP tahun 2013 mencapai 58,0 triliun rupiah (3,4% terhadap APBN).

Jika dibandingkan antar negara ASEAN, angka harapan hidup Indonesia berada di atas negara Filipina, Kamboja, dan Myanmar dan berada di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan kesehatan diantaranya adalah masih terbatasnya sarana prasarana serta pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas kesehatan dapat dilakukan diantaranya melalui: 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, klinik maupun puskesmas. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan; 2) Penyediaan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, wilayah kepulauan dan daerah perbatasan; 3) Menyelenggarakan biaya perawatan kesehatan yang rendah serta subsidi dana kesehatan bagi masyarakat miskin; 4) Melibatkan peran pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Dalam kurun waktu 2009-2013, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 23,9 juta, tahun 2010 sebesar Rp 27,0 juta, tahun 2011 sebesar Rp 30,7 juta, pada tahun 2012 mencapai Rp 33,5 juta, dan pada tahun 2013 mencapai Rp 36,5 juta. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak terlepas dari peningkatan perekonomian nasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditunjukkan dengan trend jumlah dan persentase penduduk miskin yang cenderung mengalami penurunan.

Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan penurunan jumlah serta persentase penduduk miskin, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah terkait kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 6,17 juta orang. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi biaya hidup masyarakat.

Langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya adalah: 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal; 2) Memberikan fasilitas bagi dunia usaha dan wirausahawan dalam mengembangkan usahanya seperti dengan memberikan penyuluhan, pendampingan pengembangan keahlian khusus, membantu kegiatan promosi produk, mempermudah dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah, kemudahan perizinan, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi biaya hidup masyarakat diantaranya adalah: 1) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah serta program pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar dan menengah; 2) Perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik seperti penyediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

Dengan peningkatan pendapatan, masyarakat dan pemerintah memiliki dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Demikian halnya dengan pendapatan dan kesehatan yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan dapat dicapai. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan dan menuju persaingan global pada ASEAN Economic Community (AEC) 2015, dituntut tenaga kerja yang berkualitas, memiliki produktivitas dan berdaya saing tinggi. Dalam menjadikan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sebagai peluang bagi Indonesia, perlu upaya dan kebijakan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diantaranya melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat secara bersamaan.

SIMPULAN

Berdasar kan pembahasan yang telah diuraikan, simpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah: 1) Manusia merupakan modal pembangunan. Investasi modal manusia diarahkan pada tujuan peningkatan kualitas dan daya saing dalam perekonomian baik nasional maupun internasional. Peningkatan mutu modal manusia dilakukan dengan peningkatan pendidikan,

1139

Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014

kesehatan dan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju Asean Economic Community (AEC) 2015; 2) Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui (a) Peningkatan layanan pendidikan yang memadai, merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, (b) penyediaan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi baik di daerah perkotaan, perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan, dan (c) Sinergi dalam layanan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 3) Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui (a) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, klinik maupun puskesmas, (b) Penyediaan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, wilayah kepulauan dan daerah perbatasan, (c) Menyelenggarakan biaya perawatan kesehatan yang rendah serta subsidi dana kesehatan bagi masyarakat miskin, (d) Melibatkan peran pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi biaya hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2014. “Statistik Indonesia”. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2014. “Laporan Data Sosial Ekonomi. Katalog BPS: 9199017. Edisi 50 juli

2014”. Jakarta. BPS Jakarta Indonesia. Bustami, Gusmardi. 2014. Menuju ASEAN Economic Community 2015. Departemen

Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 8 November 2014. Form: http:// http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf.

Fauzi, A. 2004. “Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Mitchell, B., B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. “Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muhi, Ali, Hanapiah. 2014. Analisis Investasi Modal Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan. Diakses tanggal 10 November 2014. Form: http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/INVESTASI-MODAL-MANUSIA-jurnal.2010.pdf.

Tambunan, Tulus. T. H. 2014. “Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris”. Bogor. Ghalia Indonesia.

Todaro, Michael, P. dan Smith, Stephen, C. 2011. “Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesebelas Jilid 1”. Jakarta. Erlangga.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/24/n97zl2-undp-ipm-indonesia-di-peringkat-108-dari-187-negara. Diakses pada tanggal 12 November 2014.

1140