BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangKesehatan ibu dan anak (KIA)
di tanah air selalu menjadi masalah pelik yang keadaannya tak
kunjung membaik.1 Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2007 angka kematian ibu di Indonesia masih
berada pada angka 228 per 100.000 kelahiran hidup.1 Pada tahun
2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 per
100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32
per 1000 kelahiran hidup. Melengkapi hal tersebut, data laporan
dari daerah yang diterima Kementerian Kesehatan RI menunjukkan
bahwa jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan
tahun 2013 adalah sebanyak 5019 orang. Sedangkan jumlah bayi yang
meninggal di Indonesia berdasarkan estimasi SDKI 2012 mencapai
160.681 anak.2 Kejadian kematian ibu dan bayi yang terbanyak
terjadi pada saat persalinan, pasca persalinan, dan hari-hari
pertama kehidupan bayi. Untuk menurunkan AKI dan Bayi Baru Lahir
(BBL) diperlukan upaya dan inovasi baru, tidak bisa dengan
cara-cara biasa. Upaya tersebut antara lain melalui penempatan
bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan
menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta
penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.
Dari sekian upaya yang ditawarkan, upaya terobosan yang paling
mutakhir pada tahun 2014 adalah program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).3 Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.4 Jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk
pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif)
berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat JKN antara
lain manfaat medis dan non medis. Manfaat medis berupa pelayanan
kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat
dengan besaran iuran yang dibayarkan.4 Prinsip ini akan
memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti di
puskesmas, klinikatau dokter prakter perseorangan yang akan menjadi
gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan
kesehatan. Untuk itu kualitas fasilitas kesehatan primer ini harus
kita jaga, mengingat efek dari implementasi JKN ke depan, akan
mengakibatkan naiknya permintaan (demand) masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah
didapatkan.5Penurunan kematian ibu dan bayi tidak mungkin dilakukan
dalam pendekatan skala nasional. Penurunan kematian ibu dan bayi
harus dilakukan dengan penguatan fasilitas kesehatan primer sesuai
dengan asas desentralisasi di bidang kesehatan. Salah satu upaya
terhadap penguatan fasilitas kesehatan primer ini, diharapkan
tenaga-tenaga medis yang berada di jenjang FKTP/Faskes Primer ini,
harus memiliki kemampuan danharusmenguasaihal-halterbaru mengenai
prediksi, tanda, gejala, penegakan diagnosis dan penatalaksanaan
komprehensif mengenai berbagai penyakit. Lebih jauh dan yang
terpenting adalah kemampuan dalam hal pencegahan penyakit yang kini
menjadi produk lokal harus dipahami oleh setiap dokter yang bekerja
di tengah masyarakat agar pasien ke depan memperoleh pelayanan.
Inilah yang disebut dengan penguatan FKTP/Faskes Primer melalui
fungsi promotif dan preventif.6 Dalam Undang Undang No.36 tahun
2009 tentang kesehatan telah diamanatkan bahwa untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,
diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam
bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.Promosi kesehatan dalam upaya pelayanan promotif
dan preventif dapat dilakukan dalam berbagai metode. Ada berbagai
metode yang dapat digunakan antara lain kegiatan komunikasi,
pendidikan, modifikasi perilaku, perubahan lingkungan, advokasi
komunitas, dan inovasi teknologi .7 Blended learning merupakan
inovasi pembelajaran yang menggunakan campuran berbagai kegiatan
pemebelajaran konvensional termasuk penyuluhan tatap muka, dengan
kegiatan pembelajaran serba mandiri seperti online learning atau
e-learning dengan berbagai variasinya.8 Inovasi blended learning
yang didefinsikan seperti ini, memiliki potensi untuk meningkatkan
kualitas promosi kesehatan, salah satunya karena mampu mencakup
satu keluarga secara bersamaan, menyediakan fleksibilitas dalam
waktu, tempat, juga komunikasi antara dokter keluarga dengan pasien
lebih mudah.8Saat ini, BPJS masih terus melakukan pembenahan dalam
mengupayakan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan primer.
Mengingat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) yang masih belum optimal dijalankan dalam era JKN
saat ini. Sehingga masukan terkait hal ini masih terus
dibutuhkan.Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka penulis
ingin meninjau secara lebih lanjut apakah .. (lupa rumusan
masalahnya) merupakan upaya pertama dalam menurunkan AKI dan AKA.
Oleh karena itu, dokter umum sebagai dokter pelayanan primer harus
mendukung dan membantu pemerintah untuk melakukan upaya tersebut.
Banyak metode yang sudah digunakan dalam menunaikan upaya promotif
dan preventif khususnya dalam menurunkan AKI dan AKA di Indonesia.
Metode penyuluhan langsung dan tidak langsung adalah salah satu
metode yang sudah digunakan. 1.2. Rumusan Masalah1.3. Tujuan1.4.
Manfaat
1.Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas
Gajah Mada. Implementasi surveilans kesehatan ibu dan anak di
Kabupaten Purworejo. 2013.2.Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia. Jadilah kartini indonesia yang tidak mati muda
(pencanangan kampanye peduli kesehatan ibu 2014). 2014.3.Djaja S,
Afifah T. Pencapaian dan Tantangan Status Kesehatan Maternal di
Indonesia. Jurnal Ekologi Kesehatan. 2011;10(1 Mar).4.Arifin M.
PERAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN JEPARA. Jurnal Dinamika Ekonomi &
Bisnis. 2013;10(1).5.BPJS Kesehatan. Penguatan Faskes Primer
Sebagai Ujung Tombak pelayanan Kesehatan Peserta BPJS kesehatan.
2014.6.Kompasiana. Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan.
2014.7.Hou S-I. Health Education Theoretical Concepts, Effective
Strategies and Core Competencies. Health promotion practice.
2014;15(5):619-621.8.Umoh JB, Akpan ET. Challenges of Blended
E-Learning Tools in Mathematics: Students Perspectives University
of Uyo. Journal of Education and Learning. 2014;3(4):p60.
BAB II
2.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1Jaminan Kesehatan Nasional
yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
merupakan program pemerintah yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di Indonesia demi
mewujudkan komitmen global sebagai amanat resolusi WHA ke 58 tahun
2008 di Geneva yang mengiginkan setiap negara mengembangkan
Universal Health Coverage (UHC). Program JKN yang dikembangkan di
Indonesia merupakan bagian dari System Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang diselenggrakan melalui mekanisme asuransi sosial yang
bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam system
asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan
kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan
kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan diberikan di
fasilitas kesehatan yang telah melakukan perjanjian kerjasama
dengan BPJS Kesehatan atau pada keadaan tertentu (kegawat daruratan
medik atau darurat medik) dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan
yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan
dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien
dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Pelayanan
kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama,kedua dan ketiga. Pelayanan kesehatan
tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan
kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya
dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua
atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat,
kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis,
dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
2.2.1 Peserta JKNPeserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta
program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu: 1. Peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yaitu fakir miskin dan orang
tidak mampu.2. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan
kesehatan yaitu pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya,
Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan
Pekerja dan anggota keluarganya.2.2.3 Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bersifat
nirlaba dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS Kesehatan
berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik
Indonesia, dan mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor
cabang di kabupaten/kota. Fungsi dari BPJS itu sendiri
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan
fungsinya BPJS Kesehatan bertugas melakukan dan/atau menerima
pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta
dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah,
mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta,
mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan social,
membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan program Jaminan Sosial dan memberikan informasi
mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan
masyarakat. 2.2.3.1 Prinsip Prinsip Penyelenggaraan Dalam
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu
pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
yaitu: 1. Kegotongroyongan Prinsip gotong royong berarti peserta
yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat
membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya
bersifat wajib untuk seluruh penduduk. 2. Nirlaba Dana Nirlaba dana
yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS Kesehatan) adalah dana amanah yang dikumpulkan dari
masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit
oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya
kepentingan peserta. 3. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektivitasPrinsip manajemen ini mendasari seluruh
kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil
pengembangannya. 4. Portabilitas Prinsip portabilitas untuk
memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun
mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kepesertaan bersifat wajib,
kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta
sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib
bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan
penyelenggaraan program.
6. Dana Amanah Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan
dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola
sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk
kesejahteraan peserta. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial
Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besar kepentingan peserta.
2.2.4 D ana Kapitasi2Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran
per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.Pengaturan penggunaan dana
kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya
operasional ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran
jasa pelayanan kesehatan tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya
60% dari penerimaan dana kapitasi dan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan. Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk: obat, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kegiatan operasional
pelayanan kesehatan lainnya. Dukungan kegiatan operasional
pelayanan kesehatan lainnya meliputi: a. upaya kesehatan perorangan
berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
lainnya; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan
perorangan; c. operasional untuk puskesmas keliling; d. bahan cetak
atau alat tulis kantor; dan/atau e. administrasi keuangan dan
sistem informasi.2.2.5 Fasilitas Kesehatan JKN1Fasilitas kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN terdiri
atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). FKTP dimaksud adalah:
Puskesmas atau yang setara, Praktik Dokter, Praktik dokter
gigi,Klinik Pratama atau yang setara,Rumah Sakit Kelas D Pratama
atau yang setara. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat
dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan
dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat
lanjutan (FKRTL) berupa: 1. Klinik utama atau yang setara, 2. Rumah
Sakit Umum, 3. Rumah Sakit Khusus. 2.2.6 Manfaat Jaminan
Kesehatan1Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat
medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan
kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat
dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi
akomodasi dan ambulan.2.2.6.1 Manfaat Pelayanan Kebidanan dan
Neonatal dalam JKN 11. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan fisik,
pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah,
pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri,
pemeriksaan denyut jantung janin, pemeriksaan posisi janin,
pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah, tes celup glukoprotein
urin, imunisasi, pemberian suplemen besi dan asam folat, dan
konseling, serta mengonsultasikan ke dokter pada trimester pertama
atau sedini mungkin. 2. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan
dalam bentuk paket minimal 4 (empat) kali pemeriksaan. 3.
Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar diberikan dalam bentuk
paket minimal 3 (tiga) kali kunjungan ibu dan 3 (tiga) kali
kunjungan bayi. 4. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan
oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya.
Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
yang merupakan ujung tombak dalam system rujukan berjenjang era JKN
berfokus pada upaya promotif dan preventif.Pelayanan promotif dan
preventif dalam JKN :1. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi
paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko
penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Imunisasi dasar,
meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan
Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak. 3. Keluarga berencana,
meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi,
termasuk komplikasi KB bekerja sama dengan lembaga yang membidangi
keluarga berencana. 4. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat
kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah. 5. Pelayanan skrining kesehatan tertentu diberikan secara
selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak
lanjutan, yaitu: a) Diabetes mellitus tipe II; b) Hipertensi; c)
Kanker leher rahim; d) Kanker payudara; dan e) Penyakit lain yang
ditetapkan Menteri.
2.4 Promosi KesehatanPromosi kesehatan adalah upaya mempengaruhi
masyarakat agar menghentikan perilaku beresiko tinggi dan
menggantikannya dengan perilaku yang aman atau pelaing tidak
beresiko rendah. Program-program kesehatan, terutama yang terkait
dengan PHBS perlu selalu disosialisasikan secara terus menerus, hal
ini dikarena perubahan tingkah laku kadang-kadang hanya dapat
terjadi dalam kurun waktu yang relative lama. Metode dan media
promosi kesehatan sangatlah penting demi terwujudnya kesadaran akan
pentingnya kesehatan.2.4.1 Metode Promosi Kesehatan3,4,5Metode
Promosi Kesehatan dapat digolongkan berdasarkan Teknik Komunikasi,
Sasaran yang dicapai dan Indera penerima dari sasaran promosi. 1.
Berdasarkan Teknik Komunikasi , dibedakan menjadi :a. Metode
penyuluhan langsung. Dalam hal ini para penyuluh langsung
berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran. Termasuk di sini
antara lain : kunjungan rumah, pertemuan diskusi (FGD), pertemuan
di balai desa, pertemuan di Posyandu, dll. Kelebihan metode ini
adalah : - Mendapat keterangan langsung perihal masalah-masalah
kesehatan - Membina persahabatan - Tumbuhnya kepercayaan pada
penyuluh bila anjuran-anjurannya diterima - Menemukan tokoh-tokoh
masyarakat yang lebih baik - Rintangan-rintangan antara penyuluh
dengan keluarga sasaran menjadi kurang - Mencapai juga petani yang
terpencil, yang terlewat oleh metode lainnya - Tingkat pengadopsian
terhadap perilaku kesehatan yang baru lebih tinggi Keterbatasannya
adalah : - Jumlah kunjungan yang mungkin dilakukan adalah terbatas
- Kunjungan-kunjungan yang cocok bagi keluarga sasaran dan penyuluh
adalah terbatas sekali - Kunjungan yang terlalu sering pada satu
keluarga sasaran akan menimbulkan prasangka pada keluarga
lainnya
b. Metode yang tidak langsung. Dalam hal ini para penyuluh tidak
langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi ia
menyampaikan pesannya dengan perantara (media). Seperti publikasi
dalam bentuk media cetak, melalui pertunjukan film, dsb
2. Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai a. Pendekatan
perorangan Dalam hal ini para penyuluh berhubungan secara langsung
maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan, antara lain
: kunjungan rumah, hubungan telepon, dan lain-lain
b. Pendekatan kelompok dalam pendekatan ini petugas promosi
berhubungan dengan sekolompok sasaran. Beberapa metode penyuluhan
yang masuk dalam ketegori ini antara lain : Pertemuan, Demostrasi,
Diskusi kelompok, Pertemuan FGD, dan lain-lain. Keberhasilan
pertemuan FGD banyak tergantung dari petugas penyuluh. Demonstrasi
memiliki Kelebihan / keuntungan: Cara mengajar ketramilan yang
efekif, merangsasang kegiatan ,menumbuhkan kepercayaan pada diri
sendiri . Kekurangan / keterbatasannya: Memerlukan banyak
persiapan, peralatan dan ketrampilan , merugikan bila demonstrasi
dilaksanakan dengan kualitas yang buruk.
c. Pendekatan masal, petugas promosi kesehatan menyampaikan
pesannya secara sekaligus kepada sasaran yang jumlahnya banyak.
Beberapa metode yang masuk dalam golongan ini adalah : Pertemuan
umum, pertunjukan kesenian, Penyebaran tulisan/poster/media cetak
lainnya, Pemutaran film, dll Kelebihan metode ini adalah : - Banyak
orang yang dicapai - Menjadi tahap persiapan untuk metode lainnya -
Perkenalan pribadi dapat ditingkatkan - Segala macam topik/judul
dapat diajukan - Adopsi suatu anjuran secara murah/sedikit biaya
Kekurangan / keterbatasannya : - Tempat dan sarana pertemuan tidak
selalu cukup - Waktu untuk diskusi biasanya terbatas sekali -
Pembahasan topik sedikit lebih sulit karena peserta yang hadir
adalah campuran - Kejadian-kejadian di luar kekuasaan seperti cuaca
buruk, dsb dapat mengurangi jumlah kehadiran
2.4.3 Media Promosi KesehatanMedia atau alat peraga dalam
promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi
kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium,
untuk memperlancar komunikasi dan penyebar-luasan informasi Jenis /
Macam Media Alat-alat peraga dapat dibagi dalam 4 kelompok besar :
1. Benda asli, yaitu benda yang sesungguhnya baik hidup maupun
mati. Merupakan alat peraga yang paling baik karena mudah serta
cepat dikenal, mempunyai bentuk serta ukuran yang tepat. Tetapi
alat peraga ini kelemahannya tidak selalu mudah dibawa ke mana-mana
sebagai alat bantu mengajar. Termasuk dalam macam alat peraga ini
antara lain : Benda sesungguhnya, misalnya tinja di kebun, lalat di
atas tinja, dsb Spesimen, yaitu benda sesungguhnya yang telah
diawetkan seperti cacing dalam botol pengawet, dll Sample yaitu
contoh benda sesungguhnya untuk diperdagangkan seperti oralit, dll
2. Benda tiruan, yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Benda
tiruan bisa digunakan sebagai media atau alat peraga dalam promosi
kesehatan. Hal ini dikarena menggunakan benda asli tidak
memungkinkan, misal ukuran benda asli yang terlalu besar, terlalu
berat, dll. Benda tiruan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan
seperti tanah, kayu, semen, plastik dan lain-lain. 3. Gambar/Media
grafis, seperti poster, leaflet, gambar karikatur, lukisan, dll.
Poster Adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan
gambar-gambar dengan sedikit kata-kata. Kata-kata dalam poster
harus jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca
pada jarak kurang lebih 6 meter. Poster biasanya ditempelkan pada
suatu tempat yang mudah dilihat dan banyak dilalui orang misalnya
di dinding balai desa, pinggir jalan, papan pengumuman, dan
lain-lain. Gambar dalam poster dapat berupa lukisan, ilustrasi,
kartun, gambar atau photo. Poster terutama dibuat untuk
mempengaruhi orang banyak, memberikan pesan singkat. Karena itu
cara pembuatannya harus menarik, sederhana dan hanya berisikan satu
ide atau satu kenyataan saja. Poster yang baik adalah poster yang
mempunyai daya tinggal lama dalam ingatan orang yang melihatnya
serta dapat mendorong untuk bertindak. Leaflet Leaflet adalah
selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang
singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana.
Ada beberapa yang disajikan secara berlipat. Leaflet digunakan
untuk memberikan keterangan singkat tentan suatu masalah, misalnya
deskripsi pengolahan air di tingkat rumah tangga, deskripsi tentang
diare dan penecegahannya, dan lain-lain. Leaflet dapat diberikan
atau disebarkan pada saat pertemuan- pertemuan dilakukan seperti
pertemuan FGD, pertemuan Posyandu, kunjungan rumah, dan lain-lain.
Leaflet dapat dibuat sendiri dengan perbanyakan sederhana seperti
di photo copy. 4. Gambar alat optik. seperti photo, slide, film,
dll Photo Sebagai bahan untuk alat peraga, photo digunakan dalam
bentuk : a. Album, yaitu merupakan foto-foto yang isinya berurutan,
menggambarkan suatu cerita, kegiatan dan lain-lain. Dikumpulkan
dalam sebuah album. Album ini bisa dibawa dan ditunjukan kepada
masyarakat sesuai dengan topik yang sedang di diskusikan. Misalnya
album photo yang berisi kegiatan-kegiatan suatu desa untuk merubah
kebiasaan BABnya menjadi di jamban dengan CLTS sampai mendapat
pengakuan resmi dari Bupati. b. Dokumentasi lepasan. Yaitu
photo-photo yang berdiri sendiri dan tidak disimpan dalam bentuk
album. Menggambarkan satu pokok persoalan atau titik perhatian.
Photo ini digunakan biasanya untuk bahan brosur, leaflet, dll Slide
Slide pada umumnya digunakan dengan sasaran kelompok atau grup.
Slide ini sangat effektif untuk membahas suatu topic tertentu, dan
peserta dapat mencermati setiap materi dengan cara seksama, karena
slide sifatnya dapat diulang-ulang .Film Film lebih kearah sasaran
secara masal, sifatnya menghibur namun bernuansa edikatif.
DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 tahun
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehtan Nasional.
20142. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 19 tahun
2014 tentang penggunan dana kapitasi jamnian kesehtan nasional
untuk jasa pelayanan kesehtan dan dukungan biaya operasional pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. 20143.
Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pedoman
Pengelolaan Promosi Kesehatan, Dalam Pencapaian PHBS, Jakarta 2008
4. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Panduan
Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku, Untuk KIBBLA, Jakarta 2008
5. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pengembangan
Media Promosi Kesehatan, Jakarta 2004
