PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN NASIONAL

PROSEDUR REKOMENDASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR REKOMENDASI

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN

JALAN NASIONAL

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman agar seluruh unit kerja

pelaksana di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

(BBPJN) V (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung)

memiliki acuan yang sama dalam kegiatan pemberian rekomendasi

pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional .

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk seluruh unit kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi perizinan bagian-bagian jalan nasional

di lingkungan BBPJN V (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan

Lampung)

3. REFERENSI

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan.

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

2006 tentang Jalan.

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010

tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian

jalan.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

3.5 Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 Tentang

Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

3.6 Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.06/2016 Tentang

Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

3.7 Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.06/2016 tentang

tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara.

3.8 Keputusan Menteri PUPR No. 965/KPTS/M/2016 mengenai

pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam

pengelolaan barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

3.9 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat No. 01/SE/Db/2017 Tentang Prosedur Perizinan

Pemanfaatan Bagian – Bagian jalan Nasional.

4. DEFINISI

4.1 Rekomendasi

Penggunaan Ruwasja agar tidak mengganggu keselamatan

pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah

Daerah.

4.2 Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau

air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi

hunian.

4.3 Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan

dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

4.4 Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang

milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan

agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi

jalan, dan fungsi jalan.

5. KETENTUAN UMUM

5.1 Waktu penyelesaian rekomendasi bagian-bagian jalan nasional

ditetapkan selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

5.2 Pemanfaatan Ruwasja tidak mengganggu keselamatan pengguna

jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka pemberian

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah.

5.3 Permohonan rekomendasi harus memuat hal-hal di bawah ini

yang akan diperiksa oleh penyelenggara jalan sebelum

dikeluarkannya rekomendasi tersebut:

1) Persyaratan administrasi

2) Persyaratan teknis

5.4 Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian

konstruksi jalan dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen

vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian

ruang batas, peningkatan kemampuan struktur jalan,

peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan

lalu lintas, wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh

penyelenggara jalan.

5.5 Susunan Tim Perizinan dan Tim Survei adalah:

1) Tim perizinan terdiri dari pegawai dari Bagian Tata

Usaha/Sub Bagian Tata Usaha dan Bidang Preservasi dan

Peralatan/Seksi Preservasi dan Peralatan/Seksi

Pembangunan dan Preservasi.

2) Tim survei lapangan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima)

orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang perwakilan Balai, 1 (satu)

orang unsur perwakilan P2JN, dan 1 (satu) orang perwakilan

PJN.

5.6 Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam

pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat

dilimpahkan kepada Gubernur selaku pemberi izin sesuai dengan

penetapan Menteri.

5.7 Penguasaan jalan oleh negara, memberi wewenang kepada

Pemerintah dan Pemda untuk melaksanakan Penyelenggaraan

jalan; Pemerintah (Pusat) untuk penyelenggaraan jalan secara

umum dan jalan nasional, Pemerintah Provinsi untuk

penyelenggaraan jalan provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk

penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa serta

Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jalan kota.

5.8 Izin pemanfaatan Ruwasja di wilayah Sumatera Selatan, Bangka

Belitung, dan Lampung, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BBPJN V Sumatera

Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Fungsi Rekomendasi Pemanfaatan Ruwasja

1) Mengajukan Rekomendasi (Pemohon)

Pengajuan Rekomendasi disampaikan oleh Pemohon kepada

Kepala BBPJN V dengan melampirkan persyaratan administrasi

dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi terdiri atas:

a) Surat permohonan form C1;

b) Identitas pemohon;

c) Izin usaha; dan

d) Izin instansi terkait.

Persyaratan teknis terdiri atas:

a) Gambar situasi bangunan;

b) Jenis peruntukan bangunan;

c) Rencana jalan akses;

d) Rencana sistem drainase.

2) Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis

BBPJN V melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan

(persyaratan administrasi dan teknis). Bilamana dokumen

adminitrasi dan teknis masih terdapat kekurangan persyaratan

atau tidak memenuhi syarat, maka akan diterbitkan surat

pengembalian dokumen kepada Pemohon. Untuk selanjutnya

Pemohon dapat mengajukan usulan kembali dengan

menyertakan kelengkapan data yang diperlukan. Proses ini

dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga)

hari.

Bilamana persyaratan telah dipenuhi, maka BBPJN V

memberikan disposisi berkas pada Satuan Kerja Pelaksanaan

Jalan Nasional (Satker PJN).

3) Mengevaluasi Teknis dan Melakukan Peninjauan Lapangan

a) Satker PJN melaksanakan evaluasi pemenuhan evaluasi

persyaratan. Bilamana dokumen teknis masih dapat

kekurangan persyaratan atau tidak memenuhi syarat,

maka akan diterbitkan surat perintah untuk memperbaiki

persyaratan pada pemohon. Untuk selanjutnya pemohon

dapat mengajukan perbaikan dokumen. Proses ini

dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3(tiga)

hari.

b) Satker PJN membuat surat undangan untuk melakukan

peninjauan lapangan yang berisi kesesuaian persyaratan

teknis terhadap kondisi eksisting lapangan, dan

ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

c) Membuat berita acara hasil evaluasi yang berisi antara lain

rekomendasi memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi

persyaratan teknis dan ditandatangani oleh Kepala Balai

Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan

form C2.

d) Menerbitkan surat penolakan permohonan dari Kepala

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional apabila hasil

evaluasi menyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.

e) Menerbitkan Surat Rekomendasi apabila hasil evaluasi

menyatakan memenuhi persyaratan teknis.

6.2 Prosedur Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pemohon Menyerahkan Permohonan

Persyaratan Adminisrasi: - surat permohonan (form C1)

Persyaratan Teknis:- Gambar situasi bangunan- Jenis peruntukan bangunan- Rencana jalan akses- Rencana sistem drainase

PENANGGUNG JAWAB URAIAN PROSES FLOWCHART LAMA PROSES ARSIP

Petugas Loket & BBPJN V

Menerima Permohonan dan memeriksa Dokumen Persyaratan

(Administrasi dan Teknis)

Persyaratan Administrasi & Teknis

lengkap?BBPJN V

BBPJN VMemberikan Disposisi kepada Satker

PJN

Surat Pengembalian Dokumen (bila tidak lengkap)

ya

Disposisi

Satker PJNMelaksanakan Evaluasi Pemenuhan

Persyaratan

tidak

Persyaratan Administrasi & Teknis

dipenuhi?Satker PJN

Surat perintah untuk memperbaiki persyaratan

ya

MULAI

tidak

3 hari

4 hari

A

PENANGGUNG JAWAB URAIAN PROSES FLOWCHART LAMA PROSES ARSIP

Melaksanakan Peninjauan Lapangan bersama

Satker PJN+Kepala

BBPJN V

Surat Undangan peninjauan lapangan

ya

Satker PJN Menerbitkan Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi (Form C2)

Satker PJN Menerbitkan Rekomendasi Surat Rekomendasi

SELESAI

5 hari

5 hari

A

7. BAGIAN – BAGIAN JALAN

8. DAFTAR SIMAK PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pemohon :

Jabatan Pemohon : Kontak Person :

Jenis Kegiatan : Ruas Jalan : Satker / PPK :

Provinsi :

NO URAIAN NO/

TANGGAL KETERANGAN

I PEMOHON IZIN

1. Persyaratan Administrasi :

a. Surat Permohonan yang berisi data identitas pemohon (Formulir C1) (Permen PU No 20 Th 2010)

2. Persyaratan Teknis :

a. Gambar situasi bangunan (Permen PU No 20 Th

2010)

b. Jenis peruntukan bangunan (Permen PU No 20 Th 2010)

c. Rencana jalan akses (Permen PU No 20 Th 2010)

d. Rencana sistem drainase (Permen PU No 20 Th

2010)

II. PEMBERI REKOMENDASI

1. Surat Kelengkapan berkas

2. Surat pemeriksaan berkas dan Instruksi pelaksanaan survey

3. Surat undangan peninjauan lapangan (Permen PU No 20 Th 2010)

4. Surat pemberian rekomendasi penggunaan

ruang pengawasan jalan (Formulir C2) (Permen PU No 20 Th 2010)

Formulir C.1.

PERMOHONAN REKOMENDASI

PENGGUNAAN RUANG

PENGAWASAN JALAN

Nomor:

Lampiran:

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan

Umum/Gubernur....../Bupati...../Walikota.....

C.q. Kepala ……………………………….

Di -

………………………..

Perihal: Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang

Pengawasan Jalan di lokasi...............................

Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang........................................... dari:

N a m a :.…………………………………

A l a m a t :.…………………………………

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;

2. Jenis peruntukan bangunan;

3. Rencana Jalan akses; dan

4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari bapak tentang penggunaan ruang pengawasan

jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima

kasih.

Pemohon Rekomendasi ,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(................................)

Formulir C.2.

PEMBERIAN REKOMENDASI

PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN

JALAN

Nomor:

Lampiran:

Kepada Yth.

...........................................

...........................................

Di -

………………………..

Perihal : Pemberian Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di

lokasi..................................

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor : ..............

tanggal ............... perihal Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang

Pengawasan Jalan di lokasi ....................., setelah kami evaluasi dan melakukan

peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Sempadan pagar : .…………………………………

b. Sempadan Bangunan : .…………………………………

c. Ketentuan Jalan Akses : .…………………………………

d. Ketentuan mengenai sistem drainase : .…………………………………

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan

untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi ,

Jabatan-tanda tangan-cap

(……..…………………)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. ......................

2. ......................

3. ......................