Prosedur Pemasukan Produk Pangan Hewani Dari Luar Negeri Ke Indonesia :

Produk pangan asal Hewan (daging, telur, susu dan produk olahan- nya) mrpkn bahan makanan yg mudah rusak/ mudah tercemar oleh

bakteri yg berbahaya, krnnya diperlukan penanganan khusus, agar produk yg tercemar tidak mengganggu kesehatan konsumen. Prosedur pemasukan produk pangan hewani bertujuan agar aparat pemerintah maupun masyarakat memperhatikan persyaratan teknis kesmavet sesuai peraturan per-uu yang berlaku, khususnya persya- ratan keamanan serta ketentraman batin masyarakat.

Tindakannya antara lain : 1. Mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) yg dpt ditularkan melalui produk yg diimpor, 2. Mencegah peny. Zoonosa

yg dpt menulari konsumen, 3. Menjaga ketentraman batin konsumen dari ancaman residu dan cemaran mikroba dan produk yg tidak halal.

Harus ASUH (aman,sehat,utuh,halal)

Dasar Hukum :

Undang-undang : - No.6 Th1967 tentang Pokok Peternakan & Kesehatan Hewan - No.16 Th 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan & Tumbuhan - No.7 Th1994 tentang Pengesahan Pembentukan Org. Perdaga- ngan Dunia Khususnya Perjanjian SPS - No.7 Th 1996 tentang Pangan - No.22 Th 1999 tentang Otonomi Daerah - No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah : - No.15 Th1977 tentang Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan - No.22 tentang Kesmavet - No.25 Th 2000 tentang Kwng Pemerintah & Kwnng Prop sbg daerah Otnm - No. 82 Th 2000 tentang Karantina Hewan

• Keputusan Menteri Pertanian : - No.284/Kpts/OP/4/1980 tentang penujukan pejabat Penerima Wewe- nang Mengatur Tindakan Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan & Pengobatan Peny.Hewan adalah Dir Jen Peternakan. - No.745/Kpts/TN.220/12/1988 tentang Persyaratan &Pengawasan Pmskn Daging Dari Luar Negeri - No.471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Tempat2 Pemasukan & Pengeluaran Media Pembawa Hama & Peny.Hwn Karantina. - No.445/Kpts/TN.540/7/2001 tentang Pelarangan Pemasukan ternak

Ruminansia dan Produknya dr negara Tertular Penyakit BSE Surat Edaran Menteri Pertanian

- TN.510/94/A/IV/2001,tgl 20-4- 2001 ttg Tindakan Penolakan Peny.PMK

Surat Keputusan Dirjen BP Peternakan - No.71/TN/690/Kpts/DSP/Deptan/2000 tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan - No.49/TN/530/Kpts/DJBPP/12.02 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Per syaratan Kesmavet Thd Pemasukan Daging Unggas dr LN ke dlm NKRI

PERSYARATAN TEKHNIS :

1. Melakukan kajian situasi penyakit calon negara pengeksport bahan asal hewan dg menyimak laporan rutin Office Interna-

tional des Epizooties (OIE). a. Untuk ruminantia, importasi hanya dari negara yg bebas PHMU list A- OIE yaitu : PMK, Rinderpest dan penyakit eksotik lainnya yaitu BSE (Bovine Spongioform Encephalopathy). b. Untuk babi importasi hanya dr negara yg bebas PHMU yaitu : Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, African Swine Fever, Transmisible Gastro Enteritis, Trichinosis dan Cysticercosis. c. Untuk Unggas, importasi hanya dr negara bebas Highly Pathoge- nic Avian Influenza (HPAI), Duck Viral Hepatitis dan Duck Viral Enteritis. d. Informasi tentang kesehatan farm dan lingkungan juga diperlukan sbg bahan evaluasi. 2. Penilaian di negara pengekspor untuk melakukan evaluasi epidemo- logi penyakit di negara pengekspor.

3. Dilakukan kesepakatan bilateral antara kedua negara dalam bentuk kerjasama ( MOU ) dan/ atau Protokol Persyaratan Kesehatan Hwn. , berdasarkan pada keuntungan bersama.4. Importasi dilaksanakan berdasarkan pada kesimpulan teknis dari eva-

luasi yg dilakukan oleh Tim Dirjen BP Peternakan dan perlakuan halal

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Pengawasan Karantina di Indonesia thd Surat Persetujuan Pemasu-

kan (SPP), Sertifikat Kesehatan Hewan dan dokumen lain yg legal yg

memuat tentan negara asal bahan asal hewan, keterangan kesehatan

yg dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang dan sertifikat halal dari

Lembaga Islam di negara pengekspor yg telah disetujui oleh MUI.

6. Pengawasan terhadap distribusi dilakukan oleh Dinas Peternakan

di daerah setempat.

Kelengkapan Administrasi dan Teknis :SIUP, STPD, APIU, NPWP, KTP/ Tanda Pengenal Pimpinan Prshn, Akta Persh,Data Penanggung Jawab Pengawas Cold Storage dan Distribusi, RekomendasiDinas Prop/Kab/Kota, Rekomendasi keanggoutaan ASPIDI, NKV

Prosedur permohonan untuk import :

Membuat permohonan ditujukan ke Dirjen BP Peternakan, dg mencan-

tumkan :

- Negara asal produk asal hewan

- Jenis produk yg dimaksud (daging,telur,susu atau hasil olahannya)

- Jenis kelompok kualitas produk asal hewan

- Jumlah yang akan diimport

- No.Establisment negara asal yg telah disetujui pemerintah RI

- Tempat pelabuhan pengeluaran dan pemasukan

- Alamat Cold storage

-Nomor Kontrol Veteriner dan Rencana distribusi bahan tersebut

Surat Persetujuan Pemasukan ( SPP ) Permohonan yang masuk akan dievaluasi keabsahan dan kelayakan dari

segi tehnis Kesmavet Bila telah memenuhi seluruh persyaratan akan diberikan SPP dalam wkt.

14 hari sejak surat diterima Bila bahan informasi atau data yg diberikan belum lengkap maka diberi –

kan wkt. Selama 14 hr untuk melengkapi, bila tidak terpenuhi maka dibe-

rikan surat penolakan Bila produk yang dimaksud berasal dari negara yg dilarang atau yg mem-

bawa resiko penyakit hewan, maka akan diberikan penolakan.

Pengawasan Pemasukan dan Peredaran :

1. Pengawasan pemasukan BMAH dari luar negeri dilakukan oleh Dirjen

BP Peternakan bersama instansi dan Institusi terkait

2. Setiap BMAH yg tiba dipelabuhan pemasukan wajib dilakukan tindak

karantina hewan oleh petugas bersangkutan bekerja sama dgn pihak

Bea Cukai, dimana dilakukan pemeriksaan pada : SPP, Sertificate Of

Origin, Health Certificate, Halal Certificate, Khusus produk susu ditam-

bah Certificate of Analysis.

3. Setiap pemasukan BMAH dari luar negeri diwajibkan melaporkan pada

Dirjen BP Peternakan cq. Direktorat Kesmavet se lambat2 nya 1 mg se-

telah realisasi.

4. Pengawasan distribusi peredaran BMAH tsb. dilakukan oleh Dinas

Peternakan setempat.

PROSEDUR PEMASUKAN PRODUK PANGAN HEWANI

Impotir/ pemohon

Ditjen BPP Menilai

Diterbitkan SPI

Ditolak : -Tdk sesuai SOP -Wabah

14 hari

Surveilance BPMPP

Pengawasan Dinas

Tempat : Penyimpanan Penjajaan, Alat- angkut, Fisik Produk (organoleptik lab.)

Dikeluarkan Sertifikat

Pembebasan Produk

Ditolak/ di- musnahkan bila menyimpang

Syarat teknis : -Negara asal : bebas PHMU Est A, bebas BSE utk babi, bebas Est B & C tertentu -Est. diakui pemerintah RI (No. NKV) -Pemotongan Syariat Islam & sertfkt. Halal. -Bebas pengawet & bahan2 lain yang berbahaya -Masa simpan tidak lebih dr 3 bln. -Angkut langsung ( kecuali izin Ditjen BPP.

Negara asal : -COH, CO, HC, AC, Tercantum No. NKV Processing Plant, Labeling .

Karantina

Pemeriksaan : Dokumen, No. NKV, organoleptik laboratorium ( Ditjan BPP )

pelaporan