PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16

TAHUN 2011

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

JAKA SUPRALE NIM. 502012155

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Nama : JAKA SUPRALE Nim : 50 2012 155 Program Studi : Ihnu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing, LuU Maknun, SH.MH

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJl: Ketua : Nur Husoi Emilson, SH., Sp.N., 1

Anggota : 1. Burfaanuddin, SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. S R H C A T M I A T I , SH, M.Hum NBM/NIDN 791348/0006046009

II

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PendaHaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : JAKA SUPRALE NIM : 502012155 PRODI : ILMU HUKUM JUDUL : PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN

HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketabui

SURAT P E R N Y A T A A N O R I S I N A L I T A S

Yai^ bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jaka Suprale Tempat dan tgl lahir : Palembang, 24 September 1995 NIM : 502012155 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul: '^PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 201U. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbemya. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila pemyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016 Yang ̂ enyatakan,

l y ^ T E R A.i , i y

J E M P E L

'4^?pSADF898186518

mo # Jaka Suprale

iv

MOTTO " Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil.'*

(Q.S. An-NissaAyat :58)

Ku persembahkan kepada:

• Ayahanda & Ibunda tercinta

• Saudara-Saudaraku tersayang

• Seseorang yang kusayang

• Sahabat-sahabat seperjuangan

• Agama, Nusa & Bangsa,

• Almamater ku

V

JUDUL SKRIPSI: PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Penulis, Pembimbing JAKA SUPRALE Luil Maknun, SH. MH

ABSTRAK Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut: 1. Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ? 2. Apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara

sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur pemberian bantuan secara cuma-cuma terdapat dalam pasal 15

Undang-undang No. 16 tahun 2011 yaitu Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum

vi

diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditoiak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima/meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya.

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahini Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan judul : "PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kakurangan, akan tetapi bcrkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhimya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, 11, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Pit. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Yth. Bapak M. Soleh, SH., MS., selaku Penasehat Akademik penulis.

viii

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah

9. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

10. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan scnang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

2016

JAKA SUPRALE

ix

DAFTAR I S I Halaman

pALAMAN JUDUL i HALAMAN PERSUTUJUAN DAN PENGESAHAN ii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii ABSTRAK iv KATA PENGANTAR vi D A F T A R I S I vii

BAB I PENDAHULUAN A. Tatar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 10

' C. Ruang Lingkup dan Tujuan 11 D. Definisi Operasinal 12

I E. Metodelogi Penelitian 12 F. Sistematika Penulisan 14

B A B II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bantuan Hukum I S B. Penyelenggara Bantuan Hukum 21 C. Pemberi Bantuan Hukum 24 D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 33

I E. Pendanaan Bantuan Hukum 34 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 36

I B. Tanggung Jawab Pemberian Bantuan Hukum

Yang Terbukti Secara Sah Menerima/ Meminta Pembayaran Dari Penerima Bantuan Dukum Yang Terkait Dengan Yang

|i Dibelanya 41 |i

|i

BAB IV PENIITUP I A. KESIMPULAN 45 |i

|i B . SARAN 46 |i

D A F T A R P U S T A K A

L A M P I R A N

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lembaga Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat

sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Lahimya suatu lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi hukum maka dapat menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum. Dengan didirikannya LBH maka dapat memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun peranan dan fungsi LBH dalam melakukan advokasi hukum yaitu dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergoiong tidak mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan khususnya bagi orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang-orang atau kelompok orang miskin, sehingga

1

mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Frans Hendra Winarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menyimpulkan bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin adalah bantuan hukum responsif. Akan tetapi, dalam realitas kekinian Indonesia, bantuan hukum itu terlalu penting untuk hanya diserahkan pada para advokat. Tantangannya adalah bagaimana mencari sinergi dari berbagai pihak. Tantangan itu coba diurai secara implisit oleh tiga pembicara yang mendiskusikan buku baru setebal 221 halaman yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yaitu : Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P Pangaribuan, dan Johnson Panjaitan. Berikut ini petikanny^. Pembicara Abdul Hakim G. Nusantara, menjelaskan, terdapat satu titik yang pelu dikenali sehingga "hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional" dapat dimengerti orang. Titik yang dimaksudnya yaitu, "Dalam upaya memperoleh akses keadilan dan kepastian bantuan hukum dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, tiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dari sektor privat (swasta) atau sektor publik, yaitu negara atau organisasi semi publik yang menyediakan layanan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang miskin.

3

daiam arti tidak mempunyai pendapatan (income) memadai untuk membayar biaya yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum". Sedangkan makna dari "hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional" itu dikatakannya terkandung dalam Pasal 28 D (!) UUD RI 1945 yang merumuskan: "Setiap orang berhak atas kq>astian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya disampaikannya bahwa hak atas bantuan hukum (the right to legal aid) itu termasuk juga sebagai hak asasi manusia (HAM). Ditegaskannya, ketika pemegang kekuasaan eksekutif, legisiatif, dan yudikatif mengabaikan the right to legal aid maka ketika itu pula mereka tersebut melakukan pelanggaran HAM dan inkonstitusional.'

Oleh karena itulah dibentuknya Undang-undang tentang Bantuan Hukum yaitu UU Rl Nomor 16 Tahun 2011. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Sebagaimana sebuah produk hukum yang baru di undangkan, maka memang dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan produk hukum ini. Sebuah produk hukum mesti dilihat dari aspek yuridis.

' http://variaadvokat.awardspace.info/voil l/bantuan hukum.pdFdi akses pada tanggal 25 oktober20l5.

sosiologis dan filosofis. Selain itu mesti juga dilihat watak politis dari kehadiran sebuah produk perundang-undangan.

Tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini selalu merujuk pada PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang merupakan penteijemahan teknis dari UU Advokat.

Jika dalam UU Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat maka dalam UU Bantuan Hukum ini, Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal I ayat (3) yang berbunyi : "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini".

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum.

Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan : (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan

Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

5

a. berbadan hukum, b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki Pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan Hukum dalam UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi:

(l)"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Sehingga yang dititik beratkan dalam UU Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara meialui kementerian terkait (Kemenkumham), namun dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat meialui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang Advokat sebagai Officium Nobille.

Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bemaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk itulah maka diharapkan tidak ada kesalahan penafsiran

6

menyangkut ruang lingkup pemberian bantuan hukum antara seorang Advokat dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam konteks Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Prinsipnya adalah tanpa bemaung dalam lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, seorang Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (miskin).

Dalam konteks UU Bantuan Hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik tainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang Advokat,

Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut Voluntary Lawyer, yaitu advokat yang menjadi relawan (part time) di organisasi bantuan hukum maupun Ghosf Lawyer, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir/menghadap di persidangan adalah pencari keadilan sendiri.

UU Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarican asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berbunyi; 1. Keadilan

2. Pcrsamaan kedudukan di dalam hukum 3. Keterbukaan 4. Efisiensi 5. Efektivitas 6. Akuntabilitas Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu : 1. Asas keadilan :

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum: Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Asas keterbukaan : Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Asas efisiensi: Memaksimalkan pemberian bantuan hukum meialui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Asas efektivitas : Menentukan piencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Asas akuntabilitas : Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung, jawabkan kepada masyarakat.

UU Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni: (1) Mcnjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum (fakir

miskin) untuk mendapatkan akses keadilan, (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan

secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien. dan dapat

dipertanggungjawabkan. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam

Pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa : (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang

menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

9

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penenma Bantuan Hukum.

Dalam UU Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi: (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

( I ) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Menurut penulis rumusan pengertian penerima bantuan hukum ini telah mengalami penyempitan makna dari "orang yang tidak mampu" menjadi "orang yang tidak mampu secara ekonomi". Pertanyaannya adalah b^aimana dengan orang atau kelompok tidak mampu lainnya, antara lain orang atau kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan Iain-lain.

Penyempitan makna ini jelas berbenturan dengan semangat

10

konstitusi, sehingga hal ini mesti di diskusikan kembali oleh para pembuat dan pengambil kebijakan sebelum Undang-Undang ini dibeilakukan.

Penerima bantuan hukum yang diterjem^kan dengan orang-orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan.

Seperti yang telah disebudcan sebelumnya b ^ w a Undang-Undang Bantuan Hukum ini sedikit tidaknya mengadopsi konsep legal aid merujuk pada pengertian ^'state subsidized ", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid)), Sehingga sangat jelas kepentingan negara dalam konteks bantuan hukum ini.

Dari uraian-uraian di atas inilah kiranya penulis tertarik menyusun suatu skripsi dengan judul : "PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011."

B. Rnmusan Masalah Sesuai dengan judul yang penulis rumuskan, maka penulis akan

mencoba menganalisa dan memberikan pendapat tentang beberapa

masalah yang bericenaan dengan undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Palembang yaitu : 1. Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-

cuma ? 2. Apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti

secara sah menenma atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Agar dalam penelitian dan penulisan sekripsi ini dapat terarah

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang lebih relevan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur pemberian

bantuan hukum secara cuma-cuma. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pemberi

bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta

12

pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Operasional 1. Prosedur adalah tata cara pemberian bantuan hukum dari pemberi

bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. 2. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

3. Cuma-cuma artinya dalam memberikan bantuan hukum (jasa hukum) tanpa menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan.

£ . Metode penelitian Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui

prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan

13

perkara yang dibelanya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada

penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji : a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat

mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

2. Teknik pengolahan data Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna

mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

14

3. Analisa data Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan

untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis meialui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifet umum.

F. Sistematika Penulisan Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan

daiam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasinal dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III ; Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV ; Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum. Istilah bantuan hukum terkait dengan profesi advokat. Advokat

dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (noun), berarti orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, kini populer dengan sebutan pengacara (lawyer.

Sedangkan dalam Hukum Islam, advokat berasal dari bahasa Arab, yakni almahamy, yang setara maknanya dengan pengacara (lawyer). Selain itu, dalam bahasa inggris advokat juga terkait dengan kata kerja (verb), advocacy yang berarti suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat tersebut disebut pula al-mahammah yang setara maknanya dengan kata advocacy.

^ http://id-shvoong com/law-and-politics/law/2288124-pengertian-bantuanhukum/#ixzz 2UJMTzV3, diakses pada tanggal 18 Desember 2015

15

16

Berbicara tentang bantuan hukum sebenamya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju k e i ^ a pemerataan keadilan yang penting maksudnya bagi pembangunan hukum, khususnya di Indonesia.

Bantuan hukum merupakan salah satu istilah dalam hukum yang hingga saat ini bagi kita di Indonesia belum mendapatkan pengertian yang pasti. Oleh karena belum adanya pengertian yang pasti mengenai bantuan hukum tersebut, maka kalangan profesi hukum di Indonesia mencoba memberikan pengertian tersendiri mengenai bantuan hukum.

Adapun pengertian bantuan hukum telah dijelaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu pembelaan yang diberikan kepada seseorang terdakwa dari seseorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemmksaan perkaranya dimuka pengadilan.

Disamping itu juga didalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan suatu penjelasan bahwa "bantuan hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu".

Adapun pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi:

^ Ishaq, Pendidikan Kea(h'okatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 5

17

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum."

Selain pengertian bantuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, ada juga pengertian bantuan hukum yang dijelaskan dari kalangan profesi hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Lasdian Walas mengatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan."*

2. Dengan mengutip pendapat dari K.Smith dan D.J Keenan, Santoso Poedjosocbroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid di artikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara."^

3. Frans Hendra Winarta menjelaskan, bahwa bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono

* Ishaq, ihid, hal, 5. ' Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1963. hal, 21,

IS

publico) sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi, prinsif persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk dibela advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.^ Dari beberapa pendapat diatas dapatlah dijelaskan bahwa bantuan

hukum, yaitu adanya pemberian jasa baik yang berbentuk nasehat hukum maupun yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk membela seseorang yang berpekara secara cuma-cuma, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya.

Secara konsepsional, apabila dilihat pada tujuan dan orientasi, silat, cara pendekatan, dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di indonesia. Pada dasamya dapat dikategorikanpada dua konsep pokok, yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional/

^ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum. Suatu Hak Asmi Matmsia Bukan Belas Kasihan, PT EIek Media Komputindo, Jakarta, 2000, vii.

' Bambang Sunggono, Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 26.

19

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat derma (charity).

Konsep bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam dalam kerangka us£dia dan tujuan yang lebih luas, seperti: (a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, (b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia

sebagai sendi utama bagitegaknya negara hukum. Dengan demikian, seorang advokat harus memperhatikan

kliennya yang tidak mampu. Sebab dalam kenyataannya yang terlihat setiap hari di kota-kota besar bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tampaknya hanya berkisar kepada orang-orang yang berada saja. Jarang sekali dilihat seorang advokat di dalam media massa, baik berupa televisi, surat kabar, dan majalah diberitakan memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.

20

Akan tetapi, Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah menetapkan dengan tegas tentang bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan. Hal ini dijelaskan didalam pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan

hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud Pada ayat (I) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ini merupakan sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar daiam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang yang tidak mampu. Pasal ini juga merupakan imbauan moral dan sekaligus mengasah kepekaan sosial.

Menurut Schuyt, Groenendijk dan slooot, Bantuan Hukum dibedakan antara lima jenis yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan hukum preventif (preventif rechtshuip) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.

21

2. Bantuan hukum diagnostik (diagnostik rechtshuip) yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum.

3. Bantuan hukum pengendalian konflik yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif.

4. Bantuan hukum pembentukan hukum (rechtsvormende rechtshuip) yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.

5. Bantuan hukum pembaharuan hukum (rechtsvemiewende rechtshuip) yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan hukum meialui hakim atau pembentuk undang-undang (datam arti materil).

B. Pesyelenggara Bantuan Hukum. Bantuan Hukum mempunyai kedudukan penting dalam setiap

system peradilan (justice system), tidak terkecuali di indonesia. Sub sistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga kemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan tujuan bersama mereka yaitu, antara lain mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke

^ Soerjono Soekanto Op.Cit. hal. 27

22

masyarakat. Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat dapat menjalankan peranannya yang penting dalam membela orang miskin.

Undang-undang Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum berbunyi:

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas : a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan

Bantuan Hukum, b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum

berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum, d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel; dan

23

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perurakifan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh menteri terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi : (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3), Menteri benwenang : a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum

dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kclayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsumya terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia; b. akademisi; c. tokoh masyarakat, dan

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Tata cara mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara

pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan umum agar mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.

C. Pemberi Bantuan Hukum. Lasdian Walas menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum itu

dapat dibedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut: 1. Pemberi Bantuan Hukum yang menjalankan pekerjaan sebagai

mata pencaharian pokok adalah advokat, pengacara dan konsultan hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum yang menjalankan pekerjaan tersebut tidak sebagai mata pencaharian pokok, yakni mereka yang secara

insidentil memberikan bantuan hukum, yaitu pegawai negeri termasuk TNI, setelah mendapat izin lebih dahulu dari pimpinannya, komandan, dan oran-orang swasta/ Jika dalam UU Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi

Bantuan Hukum adalah Advokat maka dalam UU Bantuan Hukum ini, Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

"Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini."

Yang dimaksud dengan Lembaga Bantuan Hukum adaiah lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukumpada organisasi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi/**

Suatu perwujudan dari proses bantuan hukum adalah suatu wadah yang terbentuk di Jakarta dan diberi nama Lembaga Bantuan Hukum. Terbentuknya lembaga tersebut sebenamya merupakan hasil dari gagasan Adnan Buyung Nasution. Di dalam buku yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan judul "Dua Tahun

'lshaq,/i>ic/,hal.7, '** Surat Edaran Mahkama Agung, Ibid, hai, 5.

26

Lembaga Bantuan Hukum" (tahun 1972) tercantum hal-hal, sebagai berikut : setelah bulat dengan pikirannya maka dalam Kongres 111 Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Sdr. Adnan Buyung Nasution dengan resmi mengajukan gagasan dalam bentuk suatu kertas keija, (Working Paper) untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia, dengan permulaan di Jakarta sebagai Pilot Project. Maksudnya jika di Jakarta berhasil, maka lembaga ini akan di perluas ke seluruh Indonesia.' *

Pada tahun 1%9 Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) telah mengadakan kongres di Jakarta yang menghasilkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum bagi kaum miskin di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum ini menurut Adnan buyung Nasution adalah bertujuan (sebagai pilot project peradin) meliputi tiga hal yaitu :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum;

2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum;

3. Mengadakan pembaruan hukum (modemisasi) sesuai dengan tuntutan zaman.

" Soeijono Soekanto, [bid, hal. 32 Adnan Buyung Nasution, fia;;ft/a/i//«^Mm//M/onei7a, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 110.

27

Di dalam buku peringatan dua tahun berdirinya Lembaga Bantuan hukum, dijelaskan mengenai peranan atau fungsi Lembaga Bantuan Hukum, sebagai berikut:

/. Public Service Ini sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis sebagian sudah di uraikan sebelumnya di mana karena sebagian besar dari masyarakat kita tergoiong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dm membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya scara cuma-cuma.

2. Social Education Ini hubungannya dengan kondisi social culttiral, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyaraakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum, sehingga dengan demikian sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perbaikan Tertib Hukum Ini sehubungan dengan kondisi social politic, di mana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan

28

tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan atau pun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Pembaharuan Hukum Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fimgsinya Lembaga Bantuan Hukum menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Berdasarkan pengalaman ini lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam pembangunan masa sekarang ini.

5. Pembukaan Lapangan Pekerjaan (labour market) Sudah menjadi kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum bekerja yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum di setiap ibu kota propinsi atau kabupaten, maka

29

banyak sekali dari tenaga-tenaga sarjana-sarjana hukum ini dapat di tampung dan dimanfaatkan.

6. Practical Training Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentnun ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dengan fakultas-fakultas hukum setempat kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan sekaligus mendapatkan pengalaman.*^

Memmg tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan: (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan

Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal, 123-125

30

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Reydonnizar Moenek mengingatkan, saat itu Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Oleh karena itu, lembaga pemberi bantuan hukum yang berbentuk ormas juga akan tunduk pada UU Ormas kelak. Termasuk masalah transparansi pengelolaan keungan.

Dalam konsep UU Bantuan Hukum, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Dana bantuan hukum adalah dana APBN, sehingga pertanggungjawabannya pun tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. ini

berarti ada resiko hukum yang harus diantisipasi oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Bagi lembaga bantuan hukum yang ada di kampus, status badan hukum bisa saja melekat pada kampusnya. Misalnya, perguruan tinggi swasta berbentuk yayasan yang memiliki biro bantuan hukum. Maka, badan hukum biro bantuan hukum itu melekat langsung pada badan hukum yayasan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal I dan 10 UU Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak ; a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum, b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan

I»'ogram kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

hnpV/www hukumonline corTyberita/baca/lt506927654d640/pernberi-bamuan-hukum-ib-berbadan-hukum. di akses pada tanggal 18 Desember 2015

32

e. mengeluarican pendapat atau pemyataan dalam membela pericara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk : a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum; b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan

untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a,

d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-

33

Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari pasal di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum yaitu perekrutan, pendidikan, perlindungan hukum, dan pelayanan bantuan hukum.

Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum berdasarkan

undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Pasal 11 yaitu sebagai berikut:

Penerima Bantuan Hukum berhak ; a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai

dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :

34

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pendanaan Bantuan Hukum Mengenai pembiyaan penyelenggaraan bantuan hukum di atur

dalam Pasal 16, 17,18 dan 19 UU Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 16 (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan

untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari: a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara.

35

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan asasi manusia. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja Ifeerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang

dicapai setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan menteri. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan umum.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adaiah ruangan yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat piket dalam membenkan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat dan dijelaskan bertujuan

36

37

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perdata. Dan pembebasan biaya perkara terhadap pemohon bantuan hukum karena negara yang menanggung biaya perkara untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum sebagai Berikut;

Pasal 14 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan

Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi

sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan

38

c. melamptrkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun pCTHK^onan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditoiak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

39

Dari hasil wawancara lapangan dengan ibu HJ. Wanida, SH dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, pada tanggal 6 Februari 2013, didapat data bahwa perkara yang masuk di tahun 2012 saja sebanyak 1852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) yang di tangani oleh Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan hampir semua perkara yang di tangani sudah di putus dan masih ada beberapa yang masih menjalani persidangan. Dari data itu menunjukan bahwa pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang sudah sangat bagus banyak masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu terbantu dengan adanya Pos Bantuan Hukum atau yang disingkat dengan "POSBAKUM" ini karena masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu di bantu secara cuma-cuma karena biaya yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (APBN) dan berasal dari hibah atau sumbangan dan atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Akan tetapi tidak jarang pendanaan di berikan dari seorang penerima bantuan kepada pihak Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dengan ikhlas sebagai tanda

40

terima kasih kepada Pihak POSBAKUM atas bantuan yang telah diberikan.

Akan tetapi yang masih menjadi kendala para pihak Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ialah masalah pencairan pendanaan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (APBN) yang lambat dan tidak tentu kapan pencairan dana tersebut.

Jadi Efektifitas undang-undang No. 16 tahun 2011 terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang yang bertujuan meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan dan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum meialui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, sudah terlaksana dengan efektif, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu tidak tentunya pencairan dana yang di anggarkan untuk penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri.

B. Tanggung Jawab Pemberi Bantuan Hukum Yang Terbukti Secara Sah Menerima/meminta Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum Yang Terkait Dengan Perkara Yang Dibelanya.

Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma menyatakan bahwa Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Kalau ada Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai

dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan

42

penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Dapat terlihat bahwa apabila pencari keadilan yang kurang mampu dalam mengajukan permohan untuk memperoleh pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di mintai pembayaran dalam bentuk apapun, pemobon dalam ini penerima bantuan hukum dapat melaporkan kepada organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 16 tabun 2011, di sebutkan babwa Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi yang diberikan menurut pasal ini memang cukup jelas namun menurut penulis harus di kali lebih mendalam karena dalam ketentuan pidana undang-undang bantuan hukum ini di kenakan bagi Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, akan tetapi bagaimana

43

kalau penerima bantuan hukum itu sendiri yang memberi bayaran dengan ikhlas tanpa ada paksaan kepada pemberi bantuan hukum.

Dari hasil wawancara dengan ibu HJ. Wanida, SH dan Advokat anggota, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, pada tanggal 7 Februari 2013 yaitu mereka mempunyai kesamaan pendapat bahwa tidak ada sanksi yang diberikan untuk Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya selagi yang memberi bayaran itu dengan ikhlas dan sukarela tanpa ada paksaan, karena dengan adanya bantuan dana dari si penerima bantuan hukum tersebut sangat membantu kelancaran dan kinerja para advokat yang berada di Posbakum ini untuk menutupi pembiayaan yang belum cair dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (APBN). Lain halnya para advokat yang berada di Posbakum ini dengan sengaja memaksa atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang ini mengatakan itu sudah termasuk unsur pemerasan.

Jadi mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima/meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya memang sudah ada aturan dan ketentuan yang mengatumya namun pada prakteknya ketentuan dan aturan yang mengatur masalah ini belum terlaksana dengan tegas.

BAB iV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-

bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, bahwa: 1. Prosedur pemberian bantuan secara cuma-cuma terdapat dalam

pasal 15 Undang-undang No. 16 tahun 2011 yaitu Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum daiam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditoiak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah

45

46

2. Tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima/meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya

Saran Adapun saran-saran yang dapat kami berikan sebagai berikut:

1. Anggaran dana bantuan hukum alokasi dari negara yang berada di lingkup Peradilan umum yang di biayai oleh Mahkamah Agung meialui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan pada Pengadilan Negeri agar secepatnya disalurkan pada petugas yang ada pada Pos Bantuan Hukum jangan sampai terhambat untuk kelancaran petugas dalam menjalankan Program Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

2. Sebaiknya mengenai aturan ketentuan Pidana Program Bantuan ini harus lebih jelas dan di pertegas agar dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tegas.

47

DAFTAR PUSTAKA

Bakn - Buku Abdul Hakim G. Nusantara, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan

Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural, Alumni, Bandung, 1981.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

Bambang Sunggono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Frans Hendra Winartia, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Jeremias Lemek, Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap

Penegakan Hukum di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, 2007. Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Soejono, Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta,

Jakarta, 1999. Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1983. Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Internet http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288124-pengertian-bantuan

hukum/#ixzz2IJJMTzV3, di akses pada tanggal 18 Desember 2015. h\SpJlvahaadvokat.awardspace.info/vol U/bantuan humkum.pdf d\ akses

pada tanggal 04 Desember 2015. http://www.hukumonline,cam/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-hukum-waiib-berbadan-hukum. di akses pada tanggal 18 Desember 2015.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi Perihal : Penulisan Skripsi Kepada : Yth. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP Di Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIM Program Studi Program Kekhususan

JAKA SUPRALE 50 2012 155 Ilmu Hukum Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS). Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamu^alaikum Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2015 PemohoD, «

JAKA SUPRALE Rekomendasi P.A. Ybs : Pembimbing Akademik,

M. SOLEH, SH., MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : JAKA SUPRALE NIM : 50 2012 155 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : HUKUM PIDANA Judul : PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN

HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

I. Rekomendasi Ketua Bagian : a. Rekomendasi b. Usui Pembimbing : 1. M!lLMf9M^3../^^^^^

Palembang, Oktober 2015 Pit. Ketua Prodi Ilmu Hukum

JUDUL : PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

PERMASALAHAN : 1. Bagaimanakah prosedur dan penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-

cuma? 2. Apakah tujuan penyelenggaraan bantuan hukum ? BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. B. Rumusan Masalah C. Ruang Lingkup dan Tujuan D. Definisi Operasional E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bantuan Hukum B. Penyelenggara Bantuan Hukum C. Pemberi Bantuan Hukum D. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum E. Pendanaan Bantuan Hukum

BAB 111 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Prosedur Dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. B. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB IV PENUTUP A Kesimpulan. B Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

JURirSAN PROG. KEKHUSUSAN

NAMA MAHASISWA : JAKA SUPRALE PEMBIMBING SKRIPSI NOMOR POKOK : 50 2012 155 LUIL MAKNUN, SH. MH

ILMU HUKUM HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011.

KONSULTASI KE- MATERI YANG DIBIMBING PARAF

PEMBIMBING KET i.

f-8-

f^b IT Az 'fi^y^'

6^ Hi

Hi

KONSULTASI KE- MATERI YANG DIBIMBING PARAF

PEMBIMBING KET to .

.

' b ^ ' S - ^ ^ > - P De^wv /kv^ f'^^'T^

A^hi^ l ^ t A ^

r V

A

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG PADA TANGGAL : V - c L o / f e

CATATAN : Pit KETUA PRODI ILMU HUKUM MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI... BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/ DITETAPKAN

MULYADI TANZILL SH. MH