Proposal LMRRI Gowa

Dewan Pimpinan Daerah LMR.RI/LRI-BPH.NMS KAB GOWA Lembaga Misi Rekalasering Republik, Indonesia Lembaga Reklasering Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan MasyarakatAkte Notaris No.20/11/2006.NPWP:02.192.671.2.971000BN No.105/1954,LN No.90/1956 Badan Kesbang DKI Jakarta No.105/STTPKO/111/2006 Departemen Dalam Negeri RI Dirjen Kesbang Dan Politik No.220/1213.d.iii Tgl.14 Agustus 2006 Badan Kesbang Propinsi Sulawesi Selatan No.223/ORMAS/Tahun 2009 Kantor Jl.Cendrawasi V.No.53.B TLP.0411 851629 Badan Kesbang Kab Gowa Nomor:220/04/BKP/2008 Kantor Jl.Rahimi Desa Jenetallasa Gowa TLP.0411 2492331

Nomor Lampiran Sifat Perihal

: 055 / LMR.RI/LRI-DPD.GOWA/ I/2011 : 1 (satu ) Set Berkas : Penting Segera : Permohonan Bantuan dan Rekomendasi Mitra Kerjasama Antara Pemerintah Dengan DPD. LMR.RI Kab. Gowa, untuk Pemantauan, dan Pengawasan Pencegahan KKN dan Penegakan Hukum.

Gowa.10 Januari 2011 Kepada Yth ; Bupati Gowa Di,_ Sungguminasa

Dengan Hormat Berdasarkan : 1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Desa. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR. RI. DPR. RI, DPD, DPRD. Propinsi, Kabupaten/ Kota.Tata Tertib, Sumpah, Janji dan Larangan. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD. Propinsi, Kabupaten Kota. 5. Undang-Undang Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 8 Tentang Penggelapan dalam Jabatan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP RI ) Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo PP Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1985. 9. Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia/Lembaga Reklasering Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat ( LMR.RI/LRI-BPH.NMS) Se-Indonesia. Bahwa kami DPD LMR. RI/ LRI. BPH NMS. Kabupaten Gowa Telah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP. LMR RI/ LRI. BPH NMS Se-Indonesia ( Bapak Muhammad Sya`ari ) didampingi Sekjen dan Koordinator Hukum da HAM Pada Hari selasaq Tanggal 18 November 2008 pukul 14.30 WIT di Makassar. Dalam rangka peran aktif DPD LMR RI/ LRI. BPH NMS untuk mewujudkan implementasi kerja nyata melaksanakan program untuk maksud / tujuan membantu pemerintah untuk Negara dan masyarakat, Pengawasan/ Pemantauan Penegakan Hukum dan Memasyarakatkan Kehidupan ekonomi kerakyatan dalam Demokrasi. Disampaikan kepada bapak perihal isi pokok surat di atas untuk mitra kerjasama menggerakkan Partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi krisis global/ krisis Finansial, krisis moral, kemiskinan dan kebodohan, dengan program sebagai berikut :


1. Pemantauan/ Pengawasan dan pencegahan serta sosialisasi dan turut kerjasama penindakan tegas / penegakan hukum, tindak kejahatan premanisme ( Penyakit Masyarakat ) dan oknum instansi pemerintah yang tidak bertanggung jawab, premanisme oknum instansi yang KKN. dan apabila diduga adanya dilakukan oleh oknun eksekutif, legislative, yudikatif, TNI. POLRI Pusat dan daerah terkait. 2. Peran serta aktif untuk sosialisasi Pancasila, UUD. 1945, Undang-Undang yang berlaku, Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Daerah demi meningkatkan kecerdasan bangsa/ masyarakat dan kompetitif yang sehat dan benar serta kepastian hukum, keadilan Moral, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan Hukum dan upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat yang berkemakmuran dan berkeadilan. Untuk merealisasikan peran aktif DPD LMR RI/ LRI. BPH NMS dan untuk mewujudkan implementasi kerja nyata melaksanakan program Kerja LMR.RI/LRI-BPH.NMS. Se-Indonesia, maka kami Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) LMR.RI/ LRI. BPH NMS. Kabupaten Gowa, memohon kepada bapak / Ibu, agar dapat kiranya membantu kami dalam melengkapi peralatan yang diperlukan , oleh personil kami , adapun peralatan yang kami maksud adalah sebagai berikut : ( Daftar Terlampir ) Demikian disampaikan kepada Bapak semoga dapat kiranya memberikan bantuannya sebagai mitra Kerjasama yang pembiayaannya dalam APBD, APBN, DAK, DAU yang telah ada, atas perhatian dan kerjasama yang baik dikemudian hari diucapkan terima kasih. DPD. LMR. RI/LRI BPH NMS. Kabupaten Gowa Ketua Sekretaris

FIRMAN NO.KTA: DPP-AA.556

MUH. RAMLI NO.KTA: DPP-AA.828

Tembusan disampaikan Kepada YTH: 1. Seluruh Instansi Pemerintah Sipil, TNI, POLRI, Daerah terkait. 2. Ketua Umum DPP. LMR.RI/ LRI.NMS Se-Indonesia 3. Ketua DPW.LMR.RI/ LRI.NMS Propinsi Sulawesi Selatan 4. Pertinggal



: 055 / LMR.RI/LRI-DPD.GOWA/ V/2009 : 1 (satu ) Set Berkas : Penting Segera : Mohon Rekomendasi Mitra Kerjasama Antara Pemerintah; Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI/Polri, Dengan DPD. LMR.RI Kab. Gowa, untuk Pemantauan, dan Pengawasan Pencegahan KKN dan Penegakan Hukum.

Gowa.10 Januari 2011 Kepada Yth ; 1. Bupati Gowa 2. Ketua DPRD Kab. Gowa 3. Kapolres Gowa 4. Dandim Gowa 5. Kajari Gowa 6. Ketua Pengadilan Negeri Gowa 7. Kepala Badan Pertanahan Kab. Gowa. 8. Kepala Bawasda Kab. Gowa



: 056 / LMR.RI/LRI-DPD.GOWA/ I/2011 : 3. Lembar : Penting : Permohonan Bantuan dan Rekomendasi Mitra Kerjasama Antara Pemerintah Dengan DPD. LMR.RI Kab. Gowa, untuk Pemantauan, dan Pengawasan Pencegahan KKN dan Penegakan Hukum.

Gowa.11 Januari 2011 Kepada Yth ;

; Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kab. Gowa Di,- Sunggminasa

Dengan Hormat Berdasarkan : 10. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Desa. 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR. RI. DPR. RI, DPD, DPRD. Propinsi, Kabupaten/ Kota.Tata Tertib, Sumpah, Janji dan Larangan. 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD. Propinsi, Kabupaten Kota. 14. Undang-Undang Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 8 Tentang Penggelapan dalam Jabatan 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP RI ) Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo PP Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1985. 18. Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia/Lembaga Reklasering Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat ( LMR.RI/LRI-BPH.NMS) Se-Indonesia. Bahwa kami DPD LMR. RI/ LRI. BPH NMS. Kabupaten Gowa Telah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP. LMR RI/ LRI. BPH NMS Se-Indonesia ( Bapak Muhammad Sya`ari ) didampingi Sekjen dan Koordinator Hukum da HAM Pada Hari selasaq Tanggal 18 November 2008 pukul 14.30 WIT di Makassar. Dalam rangka peran aktif DPD LMR RI/ LRI. BPH NMS untuk mewujudkan implementasi kerja nyata melaksanakan program untuk maksud / tujuan membantu pemerintah untuk Negara dan masyarakat, Pengawasan/ Pemantauan Penegakan Hukum dan Memasyarakatkan Kehidupan ekonomi kerakyatan dalam Demokrasi. Disampaikan kepada bapak perihal isi pokok surat di atas untuk mitra kerjasama menggerakkan


Partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi krisis global/ krisis Finansial, krisis moral, kemiskinan dan kebodohan, dengan program sebagai berikut : 3. Pemantauan/ Pengawasan dan pencegahan serta sosialisasi dan turut kerjasama penindakan tegas / penegakan hukum, tindak kejahatan premanisme ( Penyakit Masyarakat ) dan oknum instansi pemerintah yang tidak bertanggung jawab, premanisme oknum instansi yang KKN. dan apabila diduga adanya dilakukan oleh oknun eksekutif, legislative, yudikatif, TNI. POLRI Pusat dan daerah terkait. 4. Peran serta aktif untuk sosialisasi Pancasila, UUD. 1945, Undang-Undang yang berlaku, Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Daerah demi meningkatkan kecerdasan bangsa/ masyarakat dan kompetitif yang sehat dan benar serta kepastian hukum, keadilan Moral, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan Hukum dan upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat yang berkemakmuran dan berkeadilan. Untuk merealisasikan peran aktif DPD LMR RI/ LRI. BPH NMS dan untuk mewujudkan implementasi kerja nyata melaksanakan program Kerja LMR.RI/LRI-BPH.NMS. Se-Indonesia, maka kami Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) LMR.RI/ LRI. BPH NMS. Kabupaten Gowa, memohon kepada bapak / Ibu, agar dapat kiranya membantu kami dalam melengkapi peralatan yang diperlukan personil kami , adapun peralatan yang kami maksud daftar Terlampir Demikian disampaikan kepada Bapak semoga dapat kiranya memberikan bantuannya sebagai mitra Kerjasama yang pembiayaannya dalam APBD, APBN, DAK, DAU yang telah ada, atas perhatian dan kerjasama yang baik dikemudian hari diucapkan terima kasih. DPD. LMR. RI/LRI BPH NMS. Kabupaten Gowa Ketua Sekretaris

FIRMAN NO.KTA: DPP-AA.556Tembusan disampaikan Kepada YTH: 5. Seluruh Instansi Pemerintah Sipil, TNI, POLRI, Daerah terkait. 6. Ketua Umum DPP. LMR.RI/ LRI.NMS Se-Indonesia 7. Ketua DPW.LMR.RI/ LRI.NMS Propinsi Sulawesi Selatan 8. Pertinggal



Lampiran :

056 / LMR.RI/LRI-DPD.GOWA/ I/2011 DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DPD LMR. RI/ LRI. BPH NMS. Kabupaten Gowa

No

Nama Barang

1 Komputer Notbook acer 2 Printer Canon 3 Projektor LCD 4 Kamera Nikon 5 Handycam Panasonic 6 Pen Kamera 7 perangkat Lunak Spyware 8 Perangkat Lunak Camfroger

Prakiraan Harga Persatuan 1. unit Rp 25,000,000 1. unit Rp 2,500,000 1. unit Rp 15,000,000 1. unit Rp 6,000,000 1. unit Rp 25,000,000 3.buah Rp 2,500,000 3 unit Program Rp 5,000,000 3 unit Program Rp 2,000,000 Jumlah Kebutuhan

Harga Rp 25,000,000 Rp 2,500,000 Rp 15,000,000 Rp 6,000,000 Rp 25,000,000 Rp 7,500,000 Rp 15,000,000 Rp 6,000,000 Rp 102,000,000

Ket sekretariat sekretariat Sosialiasasi reportase/investigasi reportase/investigasi reportase/investigasi reportase/investigasi reportase/investigasi

DPD. LMR. RI/LRI BPH NMS. Kabupaten Gowa Ketua Sekretaris

FIRMAN NO.KTA: DPP-AA.556


Documents

Proposal LMRRI Gowa