PROPOSAL SKRIPSI

“PENGARUH KOMPETENSI AUDIT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA MALANG MALANG”

OLEH:

MUHAMMAD YUSUF SUNARYO PUTRA

1

BAB I

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pihak internal maupun pihak eksternal pemerintah kabupaten

atau kota membutuhkan laporan keuangan untuk mengakomodir rangkaian

informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan

keputusan yang baik. Sedangkan menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting

yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (relevance) dan dapat

diandalkan (reliable). Karena kesulitan pengukuran karakteristik tersebut

dibutuhkanlah jasa pihak lain yaitu auditor independen bisa dari internal kantor

(dalam hal ini APIP) atau bisa juga akuntan publik, yang fungsinya untuk memberi

jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan.

Dibutuhkannya akuntan dimana merupakan profesi yang keprofesionalismenya

sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor internal (dalam hal

ini APIP) harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan

dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi

yang harus dimiliki oleh seorang APIP yang mengharuskan APIP untuk memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit.

Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur APIP

dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama

melakukan audit serta mewajibkan APIP untuk menyusun suatu laporan atas

laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan

serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran

eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk

menegakkan good governance dan clean government. Beberapa hal yang terkait

2

dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik antara

lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan

struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur

tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik,

pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan

eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good

governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena

beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia

ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) dan buruknya

birokrasi.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan

yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu

masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi

kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan

oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen

dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah

daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain

yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan

auditor internal.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang

merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (APIP). Fungsi auditor internal

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi

3

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi

kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula

dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas

dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal

pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses

terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur

dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal

tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan

pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai

berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan

dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Malang

sebagaimana yang diatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok

tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang

pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan;

ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat,

melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Struktur organisasi Inspektorat Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat,

Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional. Namun

demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi

karena masih kurangnya jumlah pegawai yang kompeten pada Inspektorat Kota

Malang. Dengan demikian, audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota

Malang saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang

tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi

ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan

good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang

diharapkan. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit

pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang

memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat

maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output

yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain,

ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kompetensi audit yang dimiliki APIP berfungsi untuk menemukan dan

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi Pemerintah Kota Malang Malang.

Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis

APIP dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi

APIP. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas

audit.

Selain keahlian audit, seorang APIP juga harus memiliki independensi dalam

melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa

adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998).

Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan

dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas

dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi

yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para

pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya

sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi

dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak

memihak oleh pihak manapun. Kompetensi merupakan standar yang harus dipenuhi

oleh seorang APIP untuk dapat melakukan audit dengan baik.

Namun, belum tentu APIP yang memiliki kompetensi akan memiliki

komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Hanya dengan adanya motivasi

5

maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan

dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong

seseorang, termasuk APIP, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta

memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Hal-hal diataslah yang melatarbelakangi

pelaksanakan penelitian dengan judul: “PENGARUH KOMPETENSI AUDIT

TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

MALANG”

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hal-hal yang mendasari

Adapun kesimpulan terdahulu oleh Muhammad Taufiq (2010) menyebutkan:

1. Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap

kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat.

2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin

baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang

dilakukannya.

3. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit,

sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah

yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualistas.

4. Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik

tingkat motivasi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan penelitian yaitu,

kompetensi audit berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja APIP.

Sedangkan Independensi APIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kualitas audit. Namun secara keseluruhan Kompetensi audit dan Independensi APIP

berpengaruh terhadap kualitas hasil kinerja APIP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kompetensi Audit

Arens (2008) mengemukakan bahwa:“Auditing is accumulation and evaluation of

evidence about information to determine andreport on the degree of correspondence

between the information and established criteria. Auditing should be done by a

7

competent, independent person”. Sedangkan menurut Mulyadi (2002) adalah suatu

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-

hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Audit merupakan suatu proses

untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan

para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan

pengesahan terhadap laporan keuangan. Para penggguna laporan keuangan

terutama para pemegang saham (dalam hal ini Pemerintah Kota Malang Malang)

akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh APIP

mengenai pengesahan laporan keuangan Pemerintah Kota Malang. Hal ini berarti

APIP mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan

Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, kompetensi audit merupakan hal penting

yang harus dipertahankan oleh para APIP dalam proses pengauditan.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa APIP dituntut oleh pihak yang

berkepentingan dengan Pemerintah Kota Malang untuk memberikan pendapat

tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan sehingga dapat menjalankan

kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki APIP yaitu kompetensi

(keahlian), independensi, dan due professional care. Tetapi dalam menjalankan

fungsinya, APIP sering mengalami konflik kepentingan dengan SKPD Pemerintah

Kota Malang ataupun pihak-pihak terkait dengan Pemerintah Kota Malang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka APIP memiliki posisi yang strategis baik di mata

pemakai laporan keuangan dalam hal ini Pemerintah Kota Malang. Selain itu

pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil

pekerjaan APIP dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari

pemakai laporan keungan auditan dan jasa yang diberikan APIP mengharuskan

APIP memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Untuk dapat memenuhi

kualitas audit yang baik maka APIP dalam menjalankan profesinya sebagai

pemeriksa internal harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan

standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus

8

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan

bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa

dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan

pribadinya.

Seorang APIP dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi

diantaranya:

1. Tanggung jawab profesi.

Setiap APIP harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua

kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik.

Setiap APIP berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan

kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas

profesionalisme.

3. Integritas.

Setiap APIP harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas

setinggi mungkin.

4. Objektivitas.

Setiap APIP harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan

dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.

Setiap APIP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi

dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan

dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan.

9

Setiap APIP harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama

melakukan audit dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut

tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional.

Setiap APIP harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan

menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis.

Setiap APIP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan

standar profesional yang relevan.

Selain itu APIP juga harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Publik (SAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI), dalam hal ini adalah standar auditing.

2.2.2 Standar Auditing

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan APIP

menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada,

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAI).

Arens (2008) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum

untuk membantu APIP memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas

laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas

professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan

bukti.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

adalah sebagai berikut (IAI) :

10

2.2.2.1 Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis yang cukup sebagai APIP.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam

sikap mental harus dipertahankan oleh APIP.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, APIP wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2.2.2.2 Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus

disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang

akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

2.2.2.3 Standar Pelaporan

1. Laporan APIP harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan APIP harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansidalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi

tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan APIP.

4. Laporan APIP harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian

tidak dapat diberikan.

11

2.2.3 Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif

harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas

pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi

pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan,

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen,

pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk

membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki

kompetensi yang memadai.

Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang

berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan

dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat

kesalahan. Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian

yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara

objektif. Adapun Bedard (1986) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai

seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang

ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi APIP adalah

pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan APIP untuk dapat

melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Dalam standar audit

disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis cukup sebagai APIP. Dengan demikian, APIP belum memenuhi

persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam

bidang audit. Dalam audit pemerintahan, APIP dituntut untuk memiliki dan

meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik

audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi,

fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

12

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan

terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek

audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan

keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi APIP.

2.2.4 Motivasi

Motivasi sebagai keinginan di dalam seseorang yang mendorong untuk bertindak.

Sedangkan atau bisa juga diartikan sebagai proses atau faktor yang mendorong

seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu yang prosesnya

mencakup: pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, penentuan

tujuan yang akan memuaskan kebutuhan, dan penentuan tindakan yang diperlukan

untuk memuaskan kebutuhan.

Dari berbagai jenis teori motivasi, teori yang sekarang banyak dianut adalah teori

kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah

untuk memenuhi kebutuhannya. Ahli yang mencoba merumuskan kebutuhan

manusia, di antaranya adalah Abraham Maslow. Maslow telah menyusun “tingkatan

kebutuhan manusia”, bahwa:

1. Manusia adalah “ binatang yang berkeinginan”;

2. Segera setelah salah satu kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan lainnya akan

muncul;

3. Kebutuhan-kebutuhan manusia nampak diorganisir ke dalam kebutuhan yang

bertingkat- tingkat;

4. Segera setelah kebutuhan itu terpenuhi, maka mereka tidak mempunyai

pengaruh yang dominan, dan kebutuhan lain yang lebih meningkat mulai

mendominasi.

Maslow merumuskan lima jenjang kebutuhan manusia, diantaranya:

1. Kebutuhan mempertahankan hidup (Physiological Needs). Manifestasi kebutuhan

ini tampak pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini

merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis.

13

2. Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain

adalah kebutuhan akan keamanan jiwa, di mana manusia berada, kebutuhan

keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun, dan jaminan hari tua.

3. Kebutuhan social (Social Needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain

tampak pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (sense of

belonging), kebutuhan untuk maju dan tidak gagal (sense of achievement),

kekuatan ikut serta (sense of participation).

4. Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs), semakin tinggi status,

semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam

banyak hal, misalnya mobil mercy, kamar kerja yang full AC, dan lain-lain.

5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization), kebutuhan ini

bermanifestasi pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan kerja

melalui seminar, konferensi, pendidikan akademis, dan lain-lain.

Sehubungan dengan audit pemerintah, terdapat penelitian mandiri mengenai

pengaruh rewards instrumentalities dan environmental risk factors terhadap motivasi

partner APIP untuk melaksanakan audit pemerintah. Penghargaan (rewards) yang

diterima APIP pada saat melakukan audit pemerintah dikelompokkan ke dalam dua

bagian penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik (kenikmatan pribadi dan

kesempatan membantu orang lain) dan penghargaan ekstrinsik (peningkatan karir

dan status). Sedangkan faktor risiko lingkungan environmental risk factors terdiri dari

iklim politik dan perubahan kewenangan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Variabel Kompetensi Terhadap Kinerja APIP

Kualitas audit merupakan kemungkinan APIP menemukan serta melaporkan

pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada

standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan.

Kompetensi Audit adalah kemampuan APIP untuk mengaplikasikan pengetahuan

dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga APIP dapat

melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat

14

dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis cukup sebagai APIP. APIP dituntut untuk memiliki dan

meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik

audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi,

fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

2.3.2 Hubungan Variabel Kompetensi Audit Terhadap Kinerja APIP Yang

Dimediasi Oleh Variabel Motivasi

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan membuat

seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan

memenuhi standar yang ada. Jika kompetensi audit yang cukup telah dimiliki oleh

APIP, harus dijadikan sebagai dorongan atau motivasi dalam memenuhi kualitas

audit. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk APIP yang

memiliki ilmu audit yang kompeten, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok

serta memiliki inisiatif, dan optimisme yang tinggi, akan meningkatkan kinerja secara

pasti. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan

rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk

menjaga kualitas audit. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kompetensi

audit berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja audit APIP

yang di mediasi oleh motivasi.

BAB III

15

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode yang

sistematis untuk memperoleh data yang meliputi pengumpulan data, pengolahan

data, dan analisis data.

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Pemerintah Kota Malang Malang. Pemilihan

Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih

diperlukannya upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat Pemerintah Kota Malang

Malang sehingga dapat berguna untuk membangun Kota Malang yang kebetulan

merupakan kota kelahiran penulis.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang

peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand,

2006). Adapaun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat

Kota Malang yang ikut dalam tugas pemeriksaan. Alasan pemilihan inspektorat Kota

Malang sebagai lokasi penelitian adalah karena kualitas audit yang dilaksanakan

oleh aparat Inspektorat Kota Malang saat ini masih menjadi sorotan masyarakat.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut ( Sugiyono, 2002 ). Karena jumlah populasi kurang dari 100

responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode

sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

16

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif, yaitu data

yang diperoleh dari Inspektorat dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk

angka-angka. Data kualitatif ini seperti sejarah berdirinya dan struktur organisasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data

primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data

primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode

pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini digunakan

kuisioner (angket).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari

sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2002). Data

penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku

referensi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua cara untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk

melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang

17

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk

dijawab. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data primer yang

digunakan dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang

Malang, seperti struktur organisasi dengan cara dokumentasi.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert

adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut

:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Kurang setuju

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

3.5 Metode Analisis

Dalam suatu penelitian, jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam

ketepatan pemilihan metode analisis. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini

maka digunakan beberapa metode analisis data sebagai berikut :

3.5.1 Uji Instrumen

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data.

Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten saat diajukan

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk menguji kualitas data yang

18

diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas, dan uji

reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.5.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuisioner yang

digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui

apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu

mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2006).

Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2008), Masrun menjelaskan bahwa dalam

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, item yang mempunyai korelasi

positif dengan skor total menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas

yang tinggi. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi Pearson Moment antara

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu butir pertanyaan

dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor total signifikan pada tingkat

signifikansi 0,01 dan 0,02.

3.5.3 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas

dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu

konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode internal consistency.

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran

saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan

kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Statistical Product and

Service Solution (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji

statistik Cronbach Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka

disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliable.

19

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. Wahidin., Sriyunianti, F., Septriani, Y. 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, (Online) Vol. 6, Hal. 63-73, (http://ojs.polinpdg.ac.id/index, diakses 6 Juli 2015.

Aji, B. Bayu. 2010. Analisis Dampak dari Locus of Control pada Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Auditor Internal. Skripsi Undip, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/22947, diakses 5 Juli 2015).

Ayuningtyas, Harvita Y. dan Pamudji, S. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit. Diponegoro JournaL of Accounting, (Online), Vol.2, No. 1, (http://eprints.undip.ac.id/36161, diakses 20 Juni 2015)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar.

Ikhsan, Arfan dan Ishak, Muhammad. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.

Irawati, ST. Nur. 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Makassar. Skripsi Unhas. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Kharismatuti, Norma. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi TerhadapKualitas Audit dengan Etka Auditor sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Undip, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/35828, diakses 20 Mei 2015).

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. Standar Profesi Audit Internal. Jakarta: YPIA

Mangkunegara, A. Prabu. 2000. Kinerja. Wikipedia Bahasa Indonesia (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja, diakses 24 Mei 2015).

Mulyadi. (1998). Auditing Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE

Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online), (http://kamusbahasaindonesia.org/pengalaman, diakses 27 Mei 2015)

20

Robbins Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT Indeks.

Sekaran, Uma, dan B. Roger. 2009. Research Methods for Business: a skill building approach.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

PerMenPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008

Albrecht, W.Steve, Fraud Examination,Thomson South‐Western,2002

Arens, Alvin A. dan James K. Loebbecke. 2007. Auditing: Integrated Approach. New Jersey: Prentice Hall.

Association of Certified Fraud Examiners. 2007. Fraud Examiners Manual, The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.

Bologna, Jack. 1993, Handbook of Corporate Fraud.Boston; Butterworth‐Heinemann.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.2003. Kumpulan Modus Operandi Kasus yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi

O’Gara, John D. 2004. Corporate Fraud: Case Studies in Detection and Prevention. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

21