ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN

MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

DI INDONESIA

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :

SEPRIMENDRA

NPM : 0910011111003

Untuk memenuhi sebagai syarat

bimbingan proposal skripsi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi dalam jangka

panjang. Di setiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuan untuk

memproduksi barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan oleh investasi masa lalu yang

akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi masa kini.

Disamping itu investasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat

produksi dan ini akan mempercepat kemampuan memproduksi. Berbagai negara tidak

selalu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan

kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang semakin

meningkat (Sadono Sukirno, 2005).

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat melihat bagaimana peningkatan dan

perkembangan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dapat

bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian

mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di negara tersebut

mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami

pertumbuhan yang negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di negara tersebut

mengalami penurunan.

Hal tersebut pernah terjadi pada negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997

sampai pertengahan tahun 1998 yang mengambarkan keadaan perkembangan ekonomi

Indonesia menurun, hal tersebut yang membuat pembengkakan utang luar negeri

Indonesia. Selain itu penurunan perkembangan ekonomi Indonesia juga disebabkan

2

karena tabungan domestik rendah yang menyebabkan penanaman modal dalam negeri

(PMDN) menurun yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun

satu atau dua tahun setelah krisis ekonomi 1997-1998, ekonomi Indonesia sudah

kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini

pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara

tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh

pemerintahan Orde Baru (ORBA). Salah satu penyebabnya adalah masih belum

intensifnya kegiatan investasi dalam negeri, termasuk arus investasi dari luar terutama

dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Padahal era ORBA membuktikan bahwa

investasi, khususnya PMA, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat

kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural , dan

pertumbuhan ekspor di Indonesia selama ORBA sebagian besar karena kehadiran PMA

di Indonesia (Tulus Tambunan, 2006)

Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya

penanaman modal dalam negeri adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri,

yang umumnya dalam bentuk hibah, utang Luar Negeri, arus modal swasta, seperti

utang bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio investment;

utang bank dan utang komersial lainnya. Modal asing ini dapat diberikan baik kepada

pemerintah maupun kepada pihak swasta (Atmadja, 2000).

3

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal asing

merupakan salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi.

Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia

merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat

adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat

mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan

ekonomi. Namun karena keterbatasan penanaman modal dalam negeri sedangkan

kebutuhan dana untuk pembangunaan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan modal asing. Maupun

dari pemerintah dengan mengandalkan hutang luar negeri (Desmawati Sihombing;

2010).

Utang luar negeri memegang peranan penting dalam membiayai pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 utang luar negeri negara

Indonesia mencapai 150.991 juta US$ dengan pertumbuhan ekonomi 0,79 persen

setelah mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998 yakni sebesar -13,13

persen. Tetapi permintaan utang luar negeri menurun pada tahun 2000 yaitu sebesar

144.407 juta US$ dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 4.92 persen.

Pada tahun 2001 mengalami penurunan utang luar negeri yaitu sebesar 134.044 juta

US$ dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan hingga hanya 3.64

persen. Dari tahun 2002 sampai tahun 2007 perkembangan utang luar negeri pemerintah

maupun swasta mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun pada tahun 2007

samapi tahun 2012 jumlah hutang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,7 persen

4

pertahun. Begitu juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2007

sampai 2012 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan ekonomi senesar 6,17

persen. Hal ini bisa kita lihat pada Tabel 1.1 .

Tabel 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Hutang Luar Negera Indonesia

TahunPertumbuhan Ekonomi (%)

Hutang Luar Negeri

(Juta US$)

Pertumbuhan Hutang Luar Negeri (%)

1990 7,24 69.872 -

1991 6,96 79.548 13,85

1992 6,46 88.002 10,63

1993 6,50 89.172 1,33

1994 7,54 107.824 20,92

1995 8,22 124.398 15,37

1996 7,82 128.941 3,65

1997 4,65 136.173 5,61

1998 -13,13 151.236 11,06

1999 0,79 150.991 -0,16

2000 4,92 144.407 -4,36

2001 3,64 134.044 -7,18

2002 5,00 132.208 -1,37

2003 4,78 135.402 2,42

2004 5,03 141.273 4,34

2005 5,69 134.504 -4,79

2006 5,00 132.633 -1,39

2007 6,35 141.180 6,44

2008 6,01 155.080 9,85

2009 4,58 172.871 11,47

2010 6,10 202.413 17,09

2011 6,51 225.375 11,34Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai edisi

Arus modal asing (capital inflows) juga berperan penting dalam menutup gap

devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi modal (capital account). Selain itu,

5

masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat

kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain

sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran

industrialisasi dan modernisasi. Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikelola

dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang besar (Zulkarnaen Djamin;

1996).

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA)

di Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 1995 mengalami peningkatan dari 706,00

juta Dollar AS menjadi 1.940,90 juta Dollar AS pada tahun 1995 begitu pula dengan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dari tahun 1990-1995 mengalami kenaikan

dari sebesar Rp 2.398,60 Milyar menjadi Rp.11.313,00 Milyar, namun pada tahun

19967 sampai akhir 1998 terjadi penurun Penanaman Modal Asing(PMA) dari

18.629,00 menjadi 16.513,00 juta Dollar AS berbeda hal nya dengan Penanaman Modal

Dalam Negeri(PMDN) dari sebesar Rp.3.473,40 Milyar meningkat menjadi

Rp.4.865,70 Milyar. Namun perkembangan Penanaman Modal Asing(PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) di Indonesia pada tahun 1999 sampai 2010

berfluktuasi, kemudian meningkat tajam pada tahun 2011 yang besar masing-masing

PMA sebesar 19.001,10 juta Dollar AS dan PMDN sebesar Rp.76.001,10 milyar.

Proporsi Penanaman Modal Dalam Negeri di dalam PDB dan pesatnya

pertumbuhan investasi tidak berarti pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dan

begitu pula sebaliknya, karena yang penting bukan besarnya investasi dalam nilai uang

tetapi bagaimana pemanfaatan dari investasi tersebut.

6

Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Tahun

Penanaman Modal Dalam

Negeri (Rp. Milyar)

Pertumbuhan Penanaman

Modal Dalam Negeri (%)

Penanaman Modal Asing (Juta US$ )

Pertumbuhan Penanaman Modal Asing

(%)1990 2.398,60 - 706,00 -

1991 3.666,10 52,84 1.059,00 50,00

1992 5.067,40 38,22 1.940,90 83,28

1993 8.286,00 63,52 5.653,10 191,26

1994 12.787,00 54,32 3.771,20 -33,29

1995 11.313,00 -11,53 6.698,40 77,62

1996 18.610,00 64,50 4.628,20 -30,91

1997 18.628,80 0,10 3.473,40 -24,95

1998 16.512,50 -11,36 4.865,70 40,08

1999 16.286,70 -1,37 8.229,90 69,14

2000 22.038,00 35,31 9.877,40 20,02

2001 9.890,80 -55,12 3.509,40 -64,47

2002 12.500,00 26,38 3.082,60 -12,16

2003 12.247,00 -2,02 5.445,30 76,65

2004 15.409,40 25,82 4.572,70 -16,02

2005 30.724,20 99,39 8.911,00 94,87

2006 20.649,00 -32,79 5.991,70 -32,76

2007 34.878,70 68,91 10.341,40 72,60

2008 20.363,40 -41,62 14.871,40 43,80

2009 37.799,80 85,63 10.815,20 -27,28

2010 60.626,30 60,39 16.214,80 49,93

2011 76.001,10 25,36 19.001,10 17,18

Sumber :BPS, Bank Indonesia.

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial

menjadi kekuatan ekonomi riil. Sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah

diolah dan dimamfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil

dan merata. Namun dalam memanfaatkan sumberdaya alam perlu memperhatikan

kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan. Peranan investasi

7

di indonesia cedung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang di butuhkan untuk

melanjutkan pembangunan nasional. Investasi merupakan suatu faktor bagi proses

pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang pembangunan

ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi (Dadang

Firmansyah, 2008).

Berdasarkan latar belakang yang telah menguraikan fenomena pertumbuhan

ekonomi di Indonesia dalam hubungannya dengan hutang luar negeri, penanaman

modal asing, dan penanaman modal dalam negeri di atas, dengan demikian perlu untuk

melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman

Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Indonesia?

b. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?

c. Seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

8

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Utang luar Negeri terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap

Perumbuhan Ekonomi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperoleh analisis tentang pengaruh hutang luar negeri, penanaman modal

asing, dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi

di Indonesia.

2. Sebagai bahan kajian bagi pengambil kebijakan khususnya analisis hutang

luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia

3. Dapat menjadi dasar penelitian empirik tentang pengaruh hutang luar negeri,

PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.4 Hipotesis

9

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Hutang Luar

Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

2. Diduga terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Penanaman

Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

3. Diduga terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah

yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang

digunakan sebagai acuan penelitian (pengertian pertumbuhan ekonomi,

modal luar, hutang luar negeri, penanaman modal dalam negeri),

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka

pemikiran penelitian.

10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai ruang lingkup penelitian penelitian

dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, serta metode analisis yang digunakan untuk menganalisis utang luar

negeri, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

11

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu

sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai

tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Boediono (1989), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output

per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada

kecenderungan output per kapita untuk naik yang bersumber dari kekuatan yang berada

dalam perekonomian itu sendiri, bukan berasal dari luar atau bersifat sementara.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu

perekonomian dalam memproduksi barang barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi lebih menunjukan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan

biasannya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (GDP), atau

pendapatan perkapita. Produk domestik bruto (GDP) adalah total nilai pasar dari

barang-barang akhir dan jasa-jasa (final good and service) yang dihasilkan di dalam

negeri dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasannya satu tahun).

Konsep lain yang berkaitan dengan GDP adalah produk nasional bruto (GNP) yaitu

total nilai pasar dari barang- barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh penduduk

suatu negara selama kurun waktu tertentu. Jadi, perbedaan antara GDP dan GNP adalah

bahwa GDP mengukur pendapatan dari faktor-faktor produksi di dalam batas teritori

negara (nation’s teritory boundaries), tanpa mempersoalkan siapa yang menerima

pendapatan tersebut; sedangkan GNP mengukur pendapatan dari penduduk suatu negara

atau perekonomian, tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu dihasilkan oleh

12

produksi di dalam negeri ataukah produksi di luar negeri (Sachs and Larrain, 1993

dalam Muana Nanga, 2005).

Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan

mengunakan formula sebagai berikut: (Muana Nanga, 2005)

g=(Y t+Y t−1

Y t−1)∗100 % ................................................................................... (2.1)

dimana:

g = laju pertumbuhan ekonomi.

Yt = produk domestik bruto (GDP) pada tahun t (tahun sekarang).

Yt-1= produk domestik bruto (GDP) pada tahun t-1( tahun sebelumnya).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri

ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian

teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang

ada. Kuznets juga mengemukakan bahwa ada setidaknya enam karakteristik atau ciri

proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui di hampir semua negara yang sekarang telah

menjadi negara maju (developed country) atau wilayah maju apabila berbicara dalam

konteks ekonomi regional. Karakteristik tersebut antara lain :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang

tinggi.

2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.

13

3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.

4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju

perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya

sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar

sepertiga bagian penduduk yang ada.

Sedangkan dalam Sadono Sukirno (2005) dijelaskan bahwa dalam analisis

makroekonomi, “pertumbuhan ekonomi” memiliki dua segi pengertian yang berbeda.

Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan suatu

perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf

kemakmuran yang lebih tinggi. Di segi lain, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk

menggambarkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau suatu

wilayah dalam jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi ini sendiri dibagi

menjadi tiga aspek, yaitu :

a. Aspek yang bersumber dari perbedaan antara tingkat pertumbuhan potensial

yang dapat dicapai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya

tercapai. Investasi yang dilakukan saat ini dapat menambah persediaan barang-

barang modal di masa yang akan datang sehingga potensi suatu negara atau

wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan bertambah pula. Kemajuan

teknologi, pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan produktivitas

mereka juga dapat menambah produksi barang dan jasa. Namun, kenaikan

14

faktor-faktor tersebut tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke taraf

potensialnya. Yang terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang

lambat, pengangguran yang makin besar, serta masalah di luar masalah

ekonomi (sosial, pilitik, pertahanan dan kemanan) yang bertambah rumit pula.

b. Aspek selanjutnya adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri.

Ketika suatu negara atau wilayah memerlukan pertumbuhan GDP sejumlah

tertentu untuk mengurangi permasalahan pengangguran yang terjadi, namun

pada kenyataannya pertumbuhan GDP yang tercapai tidaklah sesuai yang

direncanakan. Akibatnya, permasalahan pengangguran tidak dapat teratasi

sehingga negara atau wilayah tersebut perlu memikirkan cara-cara untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonominya.

c. Aspek yang terakhir adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang

berlaku dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Pergerakan pertumbuhan

ekonomi yang dihadapi suatu negara atau wilayah sifatnya selalu fluktuatif.

Ada akalanya berkembang pesat, dan ada kalanya berjalan lambat bahkan lebih

rendah dari tahun sebelumnya.

2.1.1 Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat

investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa Harrod dan Domar

menetapkan investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi adalah karena investasi

memiliki sifat ganda sebagai berikut (Jhingan, 1990 dalam P. Todaro, 2000) : Pertama,

15

ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia memperbesar kapasitas produksi

perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Bila kita asumsikan bahwa ada

hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal secara keseluruhan, atau K,

dengan GDP, atau Y. Maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto terhadap stok

modal dalam bentuk dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus

output nasional atau GNP (Todaro, 2000). Hubungan tersebut dikenal dengan rasio

modal-output.

Dengan menetapkan k sebagai rasio modal output, s sebagai rasio tabungan

nasional yang menjadi bagian dari output nasional, dan bahwa jumlah investasi (I) baru

yang besarnya ditentukan oleh jumlah tabungan total (S). Maka dapat disusun model

pertumbuhan ekonomi sebagai berikut (Todaro, 2000) :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s, dari pendapatan

nasional (Y). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam

bentuk persamaan yang sederhana :

S = sY ............................................................................................................. (2.2)

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal (K) yang dapat

diwakili oleh ΔK, sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana kedua

sebagai berikut:

I = ΔK ............................................................................................................. (2.3)

Akan tetapi, karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan

jumlah pendapatan nasional atau output Y, seperti telah ditunjukkan oleh rasio

modal-output, k, maka :

16

KY

=K atau∆ K∆ Y

...................................................................................................

(2.4)

atau, akhirnya

ΔK = k. ΔY ..................................................................................................... (2.5)

3. Terakhir, mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional (S) harus sama

dengan keseluruhan investasi (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis

sebagai berikut :

S = I .................................................................................................................. (2.6)

Jadi, jika persamaan-persamaan di atas diringkas akan menjadi :

S = I .................................................................................................................. (2.7)

s.Y = k. ΔY ........................................................................................................ (2.8)

SK

=∆ YY

..............................................................................................................

(2.9)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan nasional yang ditunjukkan oleh

besarnya GNP (ΔY/Y) ditentukan oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio modal-

output nasional (k) secara bersamaan.

2.2 Utang Luar Negeri

Hutang luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban

membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam

Rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri

17

yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri. Pinjaman

luar negeri Indonesia dibedakan dalam 2 kelompok besar, yaitu pinjaman luar negeri

yang diterima Pemerintah (public debt) dan pinjaman luar negeri yang diterima swasta

(private debt). Dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dibedakan ke dalam

pinjaman multilateral, pinjaman bilateral dan pinjaman dindikasi. Sedangkan dilihat dari

segi persyaratan pinjaman, dibedakan dalam pinjaman lunak (concessional loan),

pinjaman setengah lunak (semi concenssional loan) dan pinjaman komersial (Bank

Indonesia, 2005).

Menurut Tribroto (2001) pinjaman luar negeri pada hakekatnya dapat ditelaah

dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang pemberi pinjaman atau

kreditur, penelaahan akan lebih ditekankan pada berbagai faktor yang memungkinkan

pinjaman itu kembali pada waktunya dengan perolehan manfaat tertentu. Sementara itu

penerima pinjaman atau debitur, penelaahan akan ditekankan pada berbagai faktor yang

memungkinkan pemanfaatannya secara maksimal dengan nilai tambah dan kemampuan

pengembalian sekaligus kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian

yang lebih tinggi.

Dari aspek materiil, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke

dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek fomal

mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat

digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan

ekonomi.Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah

satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan.

18

Utang pada dasarnya adalah suatu alternatif yang dilakukan karena berbagai

alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada muatan urgensi dan

adapula muatan ekspansi. Muatan urgensi tersebut maksudnya ialah utang dipilih

mungkin sebagai sumber pembiayaan karena derajat urgensi kebutuhan yang

membutuhkan penyelesaian segera. Sedangkan muatan ekspansi berarti utang dianggap

sebagai alternatif pembiayaan yang melalui berbagai hitungan teknis dan ekonomis

dianggap dapat memberikan keuntungan (dalam Desmawati Sihombing(2010).

Konsep atau pengertian utang luar negeri yang dipakai dan sudah diterima secara

luas ialah utang yang meliputi semua utang konsesional dan utang pemerintah, dalam

bentuk mata uang atau jasa yang benar-benar dimaksudkan untuk memindahkan

sumber-sumber daya dari negara-negara kaya ke negara-negara dunia ketiga (dan dari

negara-negara OPEC ke negara-negara dunia ketiga lainnya), dengan tujuan dasar untuk

pembangunan dan atau pemerataan pendapatan.

Pemikiran yang mengatakan bahwa modal asing berpengaruh positif terhadap

tabungan domestik, pembiayaan impor, dan pertumbuhan ekonomi juga mendapat

tantangan dari kubu ahli ekonomi pembangunan yang lain. Mereka berkesimpulan

bahwa hanya sebagian kecil modal asing berpengaruh positif terhadap tabungan

domestik dan pertumbuhan ekonomi, (Mudrajat Kuncoro, 1997).

Para penganut teori ketergantungan (dependencia) sependapat dengan

kesimpulan para penentang di atas. Samir Amin, Paul Baran, Cardoso, Gunder Frank,

Prebisch, Dos Santos adalah nama-nama yang sering disebut sebagai pendukung utama

teori ketergantungan. Hipotesis utama teori ketergantungan adalah PMA dan utang luar

19

negeri dalam jangka pendek memperbesar pertumbuhan ekonomi namun dalam jangka

panjang (5-20 tahun) menghambat pertumbuhan ekonomi; makin banyak negara

bergantung pada PMA dan utang luar negeri maka makin besar perbedaan penghasilan

dan pada gilirannya tujuan pemerintah tidak tercapai, (Mudrajat Kuncoro, 1997).

Menurut Tribroto (2001), utang luar negeri dapat ditinjau dari berbagai segi,

antara lain:

1. Dari segi jangka waktu, pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman jangka pendek,

yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Pinjaman jangka

menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 5 tahun sampai dengan 15

tahun. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15

tahun.

2. Dari segi status dana pinjaman, terdiri atas pinjaman pemerintah dan pinjaman

swasta.

3. Dari segi sumber dana pinjaman, terdiri atas pinjaman dari negara-negara dalam

kerangka IGGI/CGI berupa pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal

dari badan-badan keuangan internasional dan regional seperti World Bank,

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian

Development Bank (ADB) yang pada dasarnya pinjaman bersyarat ringan.

Pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari pemerintah suatu negara

melalui suatu lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh negara

bersangkutan. Pinjaman dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok non

20

IGGI/CGI berupa pinjaman yang berasal dari negara maupun lembaga atau badan

keuangan internasional dan regional yang bukan anggota CGI, baik dari pinjaman

multilateral maupun pinjaman yang berasal dari pemerintah suatu negara.

4. Dari segi persyaratan pinjaman, terdiri atas:

a. Pinjaman lunak (Concessional Loan) Merupakan pinjaman yang berasal

dari lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari

iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang

bersangkutan (untuk bilateral) dan ditujukan untuk meningkatkan

pembangunan, sehingga tingkat tingkat bunganya rendah (maksimum

3.5%), jangka waktu pengembalian 25 tahun atau lebih, dan masa tenggang

(grace period) cukup panjang (sekurang-kurangnya tujuh tahun). Selain itu,

biasanya pinjaman lunak mengandung hibah (grant) sekurang-kurangnya 35

persen dari total pinjaman.

b. Pinjaman setengah lunak (Semi-concessional Loan) Merupakan pinjaman

yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian lagi

komersial. Bentuk pinjaman yang masuk dalam kategori ini adalah fasilitas

kredit ekspor dan Purchasing and Installment Sales Agreement (PISA).

c. Pinjaman komersial Merupakan pinjaman yang bersumber dari bank atau

lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional

pada umumnya.

21

5. Dari segi bentuk pinjaman yang diterima, terdiri atas bantuan proyek yang

merupakan bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek

pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang, dan jasa. Bantuan

teknik yaitu bantuan luar negeri dalam bentuk penguasaan tenaga-tenaga ahli dari

negara donor ke negara berkembang dalam rangka alih teknologi atau pemberian

peralatan untuk pelaksanaan proyek, juga dalam bentuk pelatihan pendidikan

kepada tenaga domestik di dalam dan di luar negeri. Bantuan program, yaitu

bantuan luar negeri yang berupa devisa kredit, bantuan pangan, dan bantuan non

pangan. Penggunaannya diserahkan kepada pemerintah Indonesia sendiri. Dana

Rupian bantuan program digunakan untuk membiayai proyek-proyek

pembangunan.

2.3 Modal Masuk (Capital Inflow)

Modal masuk adalah dana asing yang mengendap ke suatu negara dalam waktu

tertentu. Modal masuk juga dapat berasal dari pemilik modal domestik yang membawa

kembali uangnya yang ditanamkan di luar negeri. Ada beberapa cara dana asing masuk

ke suatu negara, yaitu: (1) penanaman modal asing langsung, dan (2) penanaman modal

asing tidak langsung (Salvator; 1997)

2.3.1 Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment)

Salvatore (1997) menyatakan bahwa penanaman modal asing langsung meliputi

investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrikpabrik, pengadaan

22

berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi,

pembelanjaan berbagai peralatan inventaris, dan sebagainya. Pengadaan modal asing itu

biasanya dibarengi dengan penyelenggaraan fungsifungsi manajemen, dan pihak

investor sendiri tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah

ditanamkannya.

Penanaman modal langsung, menurut IMF (2003) dan OECD (Organization of

Economic Corporation and Development) dalam Duce dan España (2003)

merefleksikan pada tujuan untuk mempertahankan kepentingan jangka panjang yang

dilakukan oleh kesatuan investor sebagai pelaku ekonomi kepada suatu perusahaan yang

dimiliki penduduk asli dalam ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa investor asing menanam modal secara langsung

di negara lain:

1. Memperoleh keuntungan setinggi mungkin dan mendiversifikasikan atau

memecahkan resiko;

2. Menghindari pajak yang terlalu berat di suatu negara;

3. Mendukung kegiatan bisnis disuatu negara yang sarana infrastrukturnya belum

memadai;

4. Melakukan integrasi horizontal atau perluasan kegiatan produksi ke wilayah yang

lebih luas.

5. Melakukan integrasi vertikal. Integrasi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asing

yang menanam modalnya untuk memperoleh kontrol atas jalur pasokan bahan-

bahan mentah atau komoditi primer yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan agar

23

investor asing memperoleh suplai bahan mentah secara kontinyu dengan harga

yang lebih murah.

2.3.2 Penanaman Modal Asing Tidak Langsung

Penanaman modal asing tidak langsung sering disebut penanaman modal jangka

pendek. Investasi jenis ini berbentuk portofolio (portofolio investment). Mishkin (2001)

mengemukakan teori pilihan portofolio (theory of portofolio choice) yang menjelaskan

faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli aset, yaitu: (1) kekayaan

(wealth), jika kekayaan seseorang semakin meningkat maka ia akan memiliki sumber

yang lebih banyak untuk membeli asetaset; (2) hasil yang diharapkan (expected return),

yaitu hasil yang mungkin didapatkan dengan memegang aset tersebut; (3) risiko (risk),

yaitu derajat ketidakpastian yang dihubungkan dengan suatu aset relatif terhadap aset-

aset lainnya; (4) likuiditas (liquidity), yaitu seberapa cepat dan mudah suatu aset diubah

dalam bentuk uang tunai (cash).

Teori di atas mengisyaratkan bahwa setiap tindakan investor dalam memegang

suatu aset akan didasarkan pada keempat faktor tersebut. Definisi aset di sini ialah

sesuatu yang dimiliki sebagai simpanan kekayaan atau nilai. Aset ini dapat berupa uang,

tanah, bangunan, mesin, valuta asing, obligasi, saham, dan lainnya. Investor asing

menanam modal dengan menguasai saham yang dapat dipindahkan (yang diterbitkan

atau dijamin oleh negara penerima modal). Penguasaan saham ini tidak secara otomatis

memberikan hak investor asing untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang

saham hanya memiliki hak atas dividen perusahaan. (Mishkin; 2001)

24

Penanaman Modal Asing menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan diubah serta

ditambah oleh UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan mencakup

dalam 3 unsur pokok yang isinya :( http://www.jbs.co.id)

1) Penanaman modal secara langsung.

2) Pengunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

3) Resiko ditanggung pemilik modal/ investor( pasal 1).

Dimana pengertian Penanaman Modal Asing(PMA) adalah

1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa

Indonesia dan disetujui pemerintah untuk pembiayaan perusahaan di

Indonesia.

2) Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemn ditambah oleh unn

diubah duan baru milik asing dan bahan-bahan dari luar negeri ke dalam

Wilayah RI yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia.

3) Bagian dari hasil perusahaan yang dapat ditransfer, tetapi digunakan untuk

membiayai perusahaan di Indonesia (pasal 2).

Menurut undang undang No 11 tahun 1970, jenis PMA yang bisa secara

penguasaan penuh atas bidang usaha yang bersangkutan (100 persen asing) ataupun

kerjasama dengan modal Indonesia tersebut terdiri dari; hanya dengan pemerintah

(misalnya pertambangan) atau pemerintah maupun swasta nasional. Jangka waktu PMA

di Indonesia tidak boleh melebihi 30 tahun dan bidang usaha yang terbuka ataupun yang

tertutup ditentukan oleh pemerintah. Contoh bidang usaha yang tertutup adalah;

pelabuhan, listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta

25

umum, pembangkit tenaga atom, media-massa dan bidang usaha yang berkaitan dengan

industri militer.( http://www.jbs.co.id).

2.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang

melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal

dalam negeri dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2005 tentang

Penanaman Modal. Bidang usaha yang dapat menjadi garapan penanaman modal dalam

negeri adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada juga bidang-

bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah .

misalkan: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. Penanaman modal

dalam negeri di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional.

Misalkan seperti: perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum,

perdagangan umum. Penanaman modal dalam negeri dapat merupakan sinergi bisnis

antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misalnya seperti: di bidang

telekomunikasi, perkebunan.

1. Fasilitas yang didapatkan oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri:

a. Pajak penghasilan melalui netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah

penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.

26

b. Pembebesan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor

barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang

belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

c. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,

atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di

dalam negeri.

d. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku dan bahan penolong

untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan

tertentu.

2. Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang mendapatkan

fasilitas antara lain:

a. Menyerap banyak tenaga kerja.

b. Melakukan alih teknologi.

c. Termasuk skala prioritas tertinggi.

d. Melakukan industri pionir.

e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

f. termasuk pembangunan infrastruktur.

g. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau

daerah lain yang dianggap perlu.

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

27

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang

diproduksi didalam negeri.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

a. Potensi dan karakteristik suatu daerah

b. Budaya masyarakat

c. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

d. Peta politik daerah dan nasional

e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan

peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia

bisnis dan investasi

4. Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri.

a. Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat

Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.

b. Pelaku Investasi : Negara dan swasta

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

c. Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina,

dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.

d. Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan,

eksplorasi, hak-hak khusus, dll.

28

e. Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-

masing daerah.

f. Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali

apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa

Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak

dari karyawan).

5. Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri

a. Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam

rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

melalui system pelayanan satu atap.

b. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu

menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal

dengan metode pelayanan satu atap.

c. Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan

otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

d. BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal

dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam

Negeri.

e. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam

rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari

29

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-

bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

f. Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan

kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman

modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;

g. Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap

berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman

modal

h. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan,

perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada

isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

2.4.1 Latar Belakang PMDN

1) Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi

kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan

menentukan .Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam

negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam

bidang produksi barang dan jasa .

2) Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang

mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia .

3) Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta .

30

4) Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat

Indonesia sendiri .

5) Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing .

6) Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu

usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai

wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau

menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif .

7) Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri .

8) Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah

perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang

melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM) .

9) Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha

yang ada di Indonesia .

10) Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib

dilaksanakan oleh pemerintah . misal: yang berkaitan dengan rahasia dan

pertahanan Negara .

11) PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta

nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum,

perdaganagan umum .

31

12) PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta

nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

2.5 Studi Empiris

Beberapa hasil penelitian mengenai utang luar negeri, penanaman modal asing

dan perekonomian Indonesia yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia maupun

yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Novita Linda Sitompul (2007) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa

invesatsi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan

kondisi perkonomian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera

Utara dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 98.39%. Hal ini berarti bahwa

pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan semakin meningkat dengan meningkatnya

investasi dan tenaga kerja.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat yaitu pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan

Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-

investasi baru sebagai stok modal. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah

atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dengan demikian Utang Luar Negeri,

tingkat investasi baik PMA atau PMDN, diharapkan menjadi pendorong dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

32

Penanaman Modal Asing (PMA)

Utang luar Negeri(FDI)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan pernyataan tersebut secara garis besar dapat dijelaskan faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam Penelitian ini

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang

mempengaruhinya dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

33

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam

pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan menguji

hipotesis penelitian.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai utang luar negeri (foreign debt)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN sebagai faktor penentu pertumbuhan

ekonomi di indonesia.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu:

a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan harga konstan 2000

periode 1990-2011. Satuannya adalah persentase.

b. Variabel Utang Luar Negeri periode 1990-2011. Dinyatakan dalam satuan

juta US$.

c. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang telah direalisasikan pada

periode 1990-2011. Satuan nilainya adalah Juta US$.

d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia yang telah

direalisasikan pada periode tahun 1990-2011. Dalam satuan Milyar rupiah.

34

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun

waktu (time series) tahunan selama periode 1990 – 2011 dengan empat

variabel penelitian

b. Data sekunder ini bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan dilengkapi dari

berbagai hasil laporan BPS dan berbagai literatur, referensi, textbook, jurnal

yang ada kaitannya dalam penelitian skripsi ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah melakukan pencatatan langsung mengenai data

yang dipergunakan seperti data pertumbuhan ekonomi Indonesia, jumlah penanaman

modal asing di Indonesia, jumlah penanaman modal dalam negeri di Indonesia dalam

bentuk time series data dari tahun 1990-2011.

3.5 Metode Analisis dan Prosedur Pengujian Statistik

3.5.1 Metode Analisis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Hutang luar negeri (foreign debt),

modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri(PMDN) sebagai variabel

Independen yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai variabel

dependen dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

Y = f(X1, X2,,X3) ........................................................................................................(1)

35

Dengan metode statistik ekonometrika, selanjutnya fungsi diatas secara linear dapat

dibentuk kepersemaan regresi, sehingga fungsi diatas dapat dituliskan persamaanya

sebagai berikut: (J. Suprapto,1992)

Y =b0+b1X1 +b2X2 +b3 X3+ μ.....................................................................................(2)

dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ( Persen)

X1 = Utang luar negeri (jutaan U$)

X2 = Modal asing (jutaan U$)

X3 = Penanaman modal dalam negeri(PMDN) (milyar rupiah)

b0 = koefisien konstanta

b1 = koefisien regresi Utang Luar Negeri

b2 = koefisien regresi Modal asing

b3 = koefisien regresi penanaman modal dalam negeri

u = disturbance terms

Sedangkan untuk mengukur elastisitas dari variabel terikat terhadap variabel

bebas yaitu untuk menunjukan presentase perubahan pada variabel bebas maka dibentuk

logaritma, dari persamaan (2) ditransformasikan dalam bentuk persamaan (3) yang

berbentuk logaritma sebaagi berikut:

Log Y = b0 + b1 Log X1 + b2 Log X2 + b3 Log X3 + U..................................................(3)

36

3.5.2 Prosedur Pengujian Statistik

3.5.2.1 Uji Koefisien Regresi ( t-test)

Uji koefisien regresi (t statistik) melihat pengaruh antara variabel indipenden

secara individual terhadap variabel dependen.

t test = 1+ bise (bi)

dimana:

t test = Nilai t yang dihitung

bi = Elastisitas varibla (i)

se(bi) = Standar error (i)

dengan ketentuan :

1. t hitung < t tabel

hipotesa nol (Ho) diterima dan hipotesa alternatif (Ha) ditolak, artinya tidak ada

hubungan yang berarti antara variable bebas dengan variable terikat.

2. t hitung > t tabel

hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima, artinya terdapat

hubungan yang berarti antara variable bebas dengan variable terikat.

3.5.2.2 Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian R2 atau koefisien detreminasi berguna untuk melihat seberapa besar

proporsi sumbangan seluruh variable bebas terhadap naik turunnya varibla tidak bebas.

R2 = ∑ x1 y 1

∑ x12∑ y12

37

Dimana:

R2 = Koefisien determinasi

Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 1 berarti ada kecocokan

sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel

independen dan dependen.

3.5.2.3 Pengujian F (F-test)

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh seluruh variable bebas terhadap variable

terikat :

F test =R2 (k−1 )

1−R2(n−k )

Dimana ;

F test = Nilai F yang dihitung

R2 = Koefisisien Determinasi

k = Jumlah variable

n = Jumlah tahun pengamatan

dengan ketentuan:

1. F hitung< Ftabel

Hipotesa nol (Ho) diterima dab hipotesa alternatif (Ha) ditolak, artinya tidak

ada hubungan yang berarti antara variable bebas dengan variable terikat.

2. F hitung > F tabel

Hipoteas nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima, artinya

terdapat hubungan yang berarti antara variable bebas dengan variable terikat.

38

3.6. Uji Asumsi Klasik

Analisis data dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) memerlukan

asumsi-asumsi dalam Model Regresi Linear Klasik (MRLK) digunakan dalam penlitian

ini. OLS merupakan model yang paling popular digunakan untuk mempelajari

hubungan di antara variabel ekonomi.

Menurut Thomas (1997) bahwa metode ini dianggap mempunyai sifat-sifat yang

dapat diunggulkan oleh karena secara teknis sangat mudah dalam perhitungan dan

penarikan interpretasinya. Di samping itu, karena sifat penaksir OLS yang Best Linear

Unbiased Estimator (BLUE), di mana nilai penaksir tak bias, mempunyai varians yang

minimum. OLS harus ditunjang oleh seperangkat asumsi yang harus dipenuhi agar

tercapai hasil yang optimum. Menurut Gujarati (2003) bahwa asumsi-asumsi dalam

MRLK yang perlu diuji adalah :

3.6.1. Multikolinearitas

Pendeteksian multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variables). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel

bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel-variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama

dengan nol. Gujarati (2009) bahwa untuk mendeteksi ada atau tidak ada

39

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai

berikut :

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi,

tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan

mempengaruhi variabel terikat.

b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada

korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan

indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel

bebas tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas.

Menurut Gujarati (2009) bahwa pada dasarnya tidak ada alat diagnosa

multikolonieritas yang memberi jawaban lengkap atas masalah kolonieritas. Masalah

multikolonieritas adalah masalah derajat dan merupakan fenomena spesifik sampel.

Dalam beberapa situasi, mungkin multikolonieritas mudah terdiagnosa, tapi dalam

situasi lain tidak.

Dalam penelitian ini diagnosa multikolonieritas akan menggunakan metode

Auxiliary Regressions (AXR). Metode diagnosa AXR pada dasarnya adalah regresi

antar variabel bebas secara bergantian, yang kemudian menurut Gujarati (2009) nilai uji

F dapat dihitung berdasarkan :

F=R j

2 /( k−2 )

(1−R j2) / (N−k+1 )

40

Apabila nilai statistik Fhitung lebih besar daripada Ftabel, maka hipotesis nol

tentang tidak adanya multikolonieritas ditolak, dengan kata lain terjadi gejala

multikolonieritas. Sebaliknya apabila nilai statistik Fhitung lebih kecil daripada Ftabel,

maka hipotesis nol tentang tidak adanya multikolonieritas diterima, dengan kata lain

tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Kesimpulan pendeteksian multikolonieritas dapat juga dilakukan dengan cara

hasil R j2

AXR dibandingkan dengan R2 regresi keseluruhan. Apabila R j2

lebih besar

daripada R2 regresi keseluruhan, maka disimpulkan bahwa terdapat persoalan

multikolonieritas. Tetapi jika R j2

lebih kecil daripada regresi R2 keseluruhan, maka

disimpulkan bahwa tidak terdapat persoalan multikolonieritas yang serius. Kriteria

tersebut berdasarkan pada Klein’s Rule of Thumb.

Apabila terjadi masalah multikolonieritas, maka menurut Gujarati (2009) dapat

diperbaiki dengan beberapa cara sebagai berikut :

1) Mengeluarkan salah satu atau lebih variabel kolonieritas. Namun mengeluarkan

variabel-variabel dari model membawa dampak kesalahan spesifikasi model.

2) Meningkatkan ukuran sampel.

3) Mengkaji ulang modelnya.

4) Memanfaatkan informasi sebelumnya tentang beberapa parameter.

5) Transformasi variabel.

3.6.2. Autokorelasi

41

Pendeteksian autokorelasi bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu tidak

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data

runtun waktu (time series) karena gangguan pada seseorang individu/ kelompok

cenderung mempengaruhi pada gangguan pada individu/kelompok yang sama pada

periode berikutnya.

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi

karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang

berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut

Insukindro (1999) bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi

ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW

Test) atau Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-

Godfrey (BG Test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu ut. Hal ini akan

dilakukan dengan autoregresive model sebagai berikut :

U t= ρ1 ut−1+ρ2ut−2+. . .. ..+ ρnu1−n+ε t

Dengan hipotesis nol (Ho) adalah ρ1 =ρ2 =….= ρn = 0. Koefisien autoregressive

secara simultan sama dengan nol yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi

pada setiap orde.

42

Dasar pengambilan keputusan adalah angka statistik F atau apabila ukuran

sampel besar dapat menggunakan dasar statistik 2 yang diperoleh dari ((n-p)R2)2p.

Secara manual, jika (n-p) * R2 atau χ2 hitung lebih besar dari χ2 tabel, maka hipotesis nol

yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak. Tetapi jika (n-p) *

R2 atau χ2 hitung lebih kecil dari χ2 tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa

tidak ada autokorelasi dalam model diterima. Uji ini menggunakan dasar hipotesis nol

bahwa semua koefisien autoregressive secara simultan sama dengan nol. Dengan kata

lain tidak terdapat autokorelasi pada setiap order pengamatan.

Apabila terjadi autokorelasi, menurut Gujarati (2009) dapat diatasi dengan

beberapa cara yaitu :

1) Metode Cohran-Orcut. Metode ini dilakukan dengan cara mentransformasi

persamaan utama dengan koefisien ρ dari autoregressive dalam error term. Proses

penaksiran dilakukan hingga mendapatkan nilai ρ yang paling baik. Transformasi

model regresi awal dilaksanakan berdasarkan nilai yang terbaik.

2) Metode Hidreth Lu. Metode ini mentransformasi model utama dengan nilai

koefisien ρ mulai dari 0,1 sampai dengan 1,0 untuk mentransformasi modelnya.

Hasil terbaik dipilih dengan melihat sum square terkecil dari regresi-regresi

tersebut.

3) Metode Durbin Watson. Metode ini mentransformasi model utama dengan nilai

koefisien ρ yang dihtung dari 1-d/2 (d adalah DW Statistik).

43

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, Adwin Surya, 2000. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia:

Perkembangan dan Dampaknya, Jakarta: UKP.

Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.

Djamin, Zulkarnain, 1996. Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara Berkembang,

Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Duce, M. dan Banco, E. 2003. “Definition of Foreign Direct Investment (FDI): A

Methodological Note”. Executive Summary

Firmansyah, Dadang. 2008.”Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia

Periode 1985-2004 [Skripsi]”. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta,

Padang.

Gujarati, Damodar N. 2009, Basic Econometrics, Fifth Edition. McGraw Hill, USA.

Insukindro. 1999, Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi

Kesalahan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14

International Monetary Fund (IMF). International Financial Statistics (IFS).

www.imf.org [15 Februari 2006]

Mishkin, F. S. 1999. The Economics of Money, Banking, and Financial Market.

Columbia University, Boston.

Mudrajat, Kuncoro, 2001. Manajemen Keuangan Internasional: Pengatur Ekonomi dan

Bisnis Global, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.

Nanga, Muana. 2000. “ Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Kedua”.

PT RajaGrafindo persada. Jakarta

44

Novita Linda Sitompul, 2007. Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap

PDRB Sumatera Utara, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera

Utara.

Salvatore, D. 1997. Ekonomi Internasional. Haris Munandar [penerjemah]. Erlangga,

Jakarta.

Siahaan, N. 2005. Pengaruh Foreign Direct Invesment terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia [skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor,

Bogor.

Sihombing, Desmawati. 2010. Analisis Pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia [skripsi]. Fakultas Ekonomi,Universitas

Sumatra Utara, Medan.

Sukirno, Sadono. 2005.Makro Ekonomi Modern: Perkembanga Pemikiran Dari Klasik

Hingga Keynesian Baru. PT RajaGrafindo persada. Jakarta

Supranto, J. 1992.”statistik: teoro dan aplokasi edisi kelima”. LPFEUI, Jakarta.

Tambunan, Tulus.2006. Iklim Investasi Di Indonesia : masalah, Tantangan Dan

Potensi :Kadin Indonesia, Jetra.

Todaro, Michael P, alih bahasa oleh Haris Minandar, 2000. Pembangunan Ekonomi di

Dunia Ketiga edisi 8, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tribroto, 2001. “Kebijakan dan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri”. Di dalam:

Sigalingging, Hotbin [editor]. Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan

Permasalahannya. Jakarta: www.google.co.id

www.bi.go.id, Laporan Tahunan Bank Indonesia.

http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menuperijinan-96.html

45