Program Terpadu lintas SKPD LAPORAN · PDF fileLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 PROGRAM TERPADU SESUAI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012

PROGRAM TERPADU SESUAI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010

Bappeda dan

PM:

CBD

P2KP

Kantor PMD:Dana Bergulir

BUMDes

TTG

Ket.Pangan

Posyandu

Dinas

Dikmudoraparbud

Beasiswa

BOSS

Dik Non formal

Dinas KessosPakan tambahan

Penyandang cacat

Kes Ibu dan anak

JKJ/JKBM

Dinas PU:

Perumahan

Air bersih

Listrik

Dinas PKL

P2WKSS

LUEP

Dan talangan

Dinas

Perindagkop

UMKM

Koperasi wanita

Dinas

Dapduknaker

Tenaga kerja

Pemagangan

SKPD Lainnya:Program Terpadu lintas SKPD

Pnpm Mandiri Pedesaan

SKPD Lainnya:Program Dukungan pada Penegakan hukum

Program Pencapaian MDGs

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

2012

Jalan Surapati No.1 Telp. (0365) 41210 Fax (0365) 41010

Negara - Bali

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten. Jembrana Tahun 2012

ii

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana Tahun

2012, merupakan laporan tahun kedua dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jembrana 2011-2016. LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012 memuat capaian

kinerja tahun 2012.

Maksud penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012 untuk menggambarkan

program-program prioritas mana yang telah tercapai dengan baik dan program-program prioritas

mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam lima tahun yang akan

datang. Tujuan penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012, untuk :1). Mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance. 2). Mengukur capaian kinerja

visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana sebagai Renstrada, dan

3). Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Recana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 sebagaimana amanat pasal 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 8 thun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun

2012 merupakan tekad Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas menuju Good

Governance sebagaimana amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No.

28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Intruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, . Intruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Semoga LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012 ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.

Negara, 20 Maret 2013 Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA


xvii


RINGKASAN EKSKUTIF

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, selanjutnay dijabarkan menjadi Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016. Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 s/d 2014.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan Kabupaten Jembrana, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi , Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2012 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Bappeda dan PM tahun 2012.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi


xviii


pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ditetapkan sebanyak 50(Lima Puluh) Tujuan dan 92( sembilan Puluh Dua) Program Strategis, 206 ( Dua Ratus Enam )Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2012. Dari 206 ( Dua Ratus Enam ) ada sebuah kegiatan yaitu : Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan yang capaian kinerjanya sangat tinggi, target sasaran 10 bh Ranperda, yang dapat diajukan sebanyak 15 ranperda, sehingga capaian kinerjanya 150%.Disamping keberhasilan, masi hada kegiatan yang tidak berjalan, seperti : a). Program Pembinaan Dan Pengembangan aparatur , dengan kegiatan seleksi penerimaan

CPNS tidak terlaksana karena adanya moratorium CPNS , target 89 orang realisasi nol. b). Pada Bagian Umum ada sasaran tidak tercapai 100%, seperti : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , target 8 jenis, realisasi 7 jenis sehingga capaian

kinerja 87,5% Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional target 22 unit/bulan

realisasi 19 unit/bulan capaian kinerja 86,36%. Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan

ditetapkan tujuan pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 Di dalam Tahun 2012 untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan dan kegiatan ditetapkan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dari tahun ketahun senantiasa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 anggaran belanja daerah realisasinya meningkat sebesar Rp. 117.874.584.259,86 atau meningkat sebesar 21,56% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan realisasi belanja mencapai 91,21%, naik dibandingkan realisasi tahun 2011 dimana realisasinya sebesar 88,85% sebagaimana disajikan pada table berikut :Berdasarkan hasil perhitungan APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

SiLPA pada tahun 2012 mencapai Rp. 61.063.989.381,99 mengalami penurunan sebesar Rp.16.219.949.949,68 atau 20,99% apabila dibandingkan dengan SiLPA tahun 2011. Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 393.191.105.318,04 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp. 32.214.486.720,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 360.976.618.598,04 atau mencapai 59,99% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2012 sebagian besar masih dipergunakan untuk Belanja Aparatur/Pegawai.


I-1


BAB I

P E N D A H U L U A N A. Umum

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011- 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016. Sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat 2 undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionl, RPJMD adalah renstrada yang berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat

Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan


I-2


manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis urusan dan Bupati bertaggungjawab pada Kebijakan Umum APBD. Sebagai pengelola APBD dan meneapkan kinerja, Bupati Jembrana wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). B. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012

LAKIP Kabupaten Jembrana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2012 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ) Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ) Landasan Operasional: a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


I-3


e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentuka Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 );

C. Profil Kabupaten Kabupaten Jembrana

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


I-4


Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka profil layanan Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana pada intinya dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu: a). Layanan yang terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, b).Peningkatan Layanan Umum dan c). Layanan terkait dengan Peningkatan Daya saing Daerah.

Peningkatan Kesejahteraan masayarakat diukur dengan tiga fokus yaitu : a).Focus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, b).Fokus Kesejahtraan Masyarakat dan c).Fokus Seni budaya dan Olahraga.Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dengan indicator kinerja: 1).Pertumbuhan PDRB, 2).Laju Inflasi, 3).PDRB Perkapita, 4).Indeks Gini, 5).Pemerataan Pendapatan Vrsi Bank Dunia, 6).Indeks Ketimpangan Wilayah dan 7). Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan.Fokus Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan capaian kinerja indicator pada: 1).Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pertanahan dan 4) Ketenagakerjaan. Fokus Seni Budaya dan Olahraga diukur dengan capaian kinerja indikator: 1).Kebudayaan dan 2).Pemuda Olahraga.

Peningkatan layanan umum terdiri atas dua urusan yaitu; (1) Urusan Wajib dan (2) Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdaayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Urusan Pilihan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Peningkatan layanan daya saing daerah merupakan kemampuan ekonomi daerah. Daya saing Kabupaten Jembrana diukur dengan : 1). Kemampuan ekonomi daerah, 2) Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, 3) Iklim berinvestasi.

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh Indikator: 1).Pengeluaran rumah tangga perkapita, 2).Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan 3).Nilai tukar petani. Capaian Kinerja fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2005-2010 ditunjukan oleh :1). Ketaatan terhadap Rencana tata ruang Wilayah, dan 2).Luas wilayah Produktif. Capaian kinerja focus iklim berinvestasi ditunjukan oleh : 1). Angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3). Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa bersetatus swasembada.

Untuk melaksanakan layanan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dalam profil layanan di atas, Kabupaten Jembrana terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Pekebunan 2. Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. 3. Dinas Pekerjaan Umum. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 6. Dinas Kesejahtraan Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 8. Dinas Kesehatan 9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.


I-5


10. Dinas Pendapatan Daerah d. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. 2. Badan Kepegawaian Daerahl. 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

e.Inspektorat. f.Kantor terdiri dari : Kantor Kesatuan Bangsa dan , Politik.

1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. 3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Rumah Sakit Umum e. Kecamatan; f. Kelurahan; g. Staf Ahli.


I-6


Skema 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana

Keterangan : Garis Komando Garis Pertanggungjawaban Garis Koordinasi

Sumber : Perda Kab. Jembrana No. 15 tahun 2011

Berdasarkan Data Badan Kepegawaian Daeraah Kabupaten Jembrana, Tahun 2012 jumlah aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 5.202 orang yang meliputi: PNS golongan I sebanyak 156 orang, PNS Golongan II sebanyak 1.017 orang, PNS Golongan III sebanyak 1.734 orang, dan PNS Golongan IV sebanyak 2.155 .orang. Sedangkan pejabat struktural mulai dari eselon tertinggi yaitu Eselon IIa sebanyak 1 orang, Eselon IIb sebanyak 13 orang, Eselon IIIa sebanyak 35 orang dan Eselon Eselon IIIb sebanyak 40 orang, Eselon IVa sebanyak 208 orang, Eselon IVb sebanyak 68 orang dan Eselon Va sebanyak 19 orang Jumlah pejabat fungsional di Kabupaten Jembrana pada

SEKRETARIS DAERAH

SET DPPRD (Unsur Pelayanan)

INSPEKTORAT ( Unsur Pengawas)

BAPPEDA dan PM ( Unsur Perencana)

KECAMATAN

LEMBAGA LAIN (Pelaks. Per.UU)

DINAS DAERAH (Unsur Pelaksana)

LTD (BADAN,KANT.RSD)

(Unsur Penunjang)

BUPATI

WAKIL

BUPATI DPRD

STAF AHLI

KELURAHAN


I-7


bulan Desember 2012 adalah sebanyak 2933 orang yang terdiri atas: guru sebanyak 2386. orang, Pengawas Pendidikan 35 orang, arsiparis 3 orang, Pustakawan 2 orang, dokter umum dan dokter ahli sebanyak 48 orang, Dokter Gigi 11 orang, Entomolog Kesehatan 1 orang, Fisioterapis 1 orang, Perawat 198 orang, Perawat Gigi 16 orang, fungsional perencana 2 orang, fungsional lingklup pertanian 71 orang dan lain sebagainya.

Kondisi umum kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat selengkapnya berdasarkan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1

Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Tingkat Pendidikan

No PENDIDIKAN JUMLAH No PENDI

DIKAN JUMLAH

LK Peremp. Total LK P Total

1 SD 137 51 188 6 DIII 164 132 296

2 SMP 162 29 191 7 DIV 13 9 22

3 SMA 967 579 1.546 8 S1 1.378 838 4

4 DI 21 36 57 9 S2 97 13 110

5 DII 283 295 578 10 S3 0 0 0

Jumlah total 3.222 1.982 5.202

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Desember 2012. Berdasarkan golongan, PNS golongan IV pada Pemerintah Kabupaten Jembrana

menempati posisi jumlah tertinggi, hal ini disebabkan karena sebagian besar PNS Golongan IV tersebut adalah pejabat fungsional seperti fungsional guru, pengawas sekolah, dokter, serta pejabat struktural eselon III ke atas. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa gol IV pada hakekatnya dilihat dari tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Jembrana sudah mencukupi akan tetapi golongan II yang berada pada peringkat ketiga dipandang masih dibutuhkan.

Tabel 1.2.

Jumlah PNS Menurut Golongan

No GOLONGAN JUMLAH

L P TOTAL

1 Golongan I 115 41 156

2 Golongan II 651 366 1.017

3 Golongan III 1.076 658 1.734

4 Golongan IV 1.275 880 2.155

JUMLAH 3.117 1.945 5.062

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Desember 2012. Berdasarkan pada eselon, komposisi pejabat structural pada Pemerintah Kabupaten

Jembrana dapat dilihat pada tabel 3.

http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawai.php?pencarian=yes&sex=L&id_pddkn=1&id_satuan=%25%25%25&id_unit=%25%25%25

http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawai.php?pencarian=yes&sex=P&id_pddkn=1&id_satuan=%25%25%25&id_unit=%25%25%25

http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawai.php?pencarian=yes&id_pddkn=1&id_satuan=%25%25%25&id_unit=%25%25%25




























http://localhost/sipeg/pegawai.php?pencarian=yes&id_gol=14&id_satuan=%25%25%25&id_unit=%25%25%25










http://localhost/sipeg/pegawai.php?pencarian=yes&sex=P&id_gol=14&id_satuan=%25%25%25&id_unit=%25%25%25


I-8


Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2012

No JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH

L P TOTAL

1 Eselon II.a 1 - 1

2 Eselon II.b 13 - 13

3 Eselon III.a 29 6 35

4 Eselon III.b 33 7 40

5 Eselon IV.a 165 43 208

6 Eselon IV.b 47 21 68

7 Eselon V.a 13 6 19

JUMLAH 301 83 384

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Desember 2012. Berdasarkan jenis pejabat fungsional dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.

Tabel 1.4

Jumlah Pejabat Fungsional Tahun 2010

NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

L P TOTAL

1 Apoteker 1 - 1

2 Arsiparis 3 - 3

3 Asisten Apoteker 2 11 13

4 Auditor 5 3 8

5 Bidan 1 55 56

6 Dokter Gigi 3 8 11

7 Dokter 28 20 48

8 Entomolog Kesehatan - 1 1

9 Fisioterapis 1 - 1

10 Guru 1313 1073 2.386

11 Instruktur 8 - 8

12 Nutrisionis 1 8 9

13 Pengawas Benih Tanaman 1 - 1

14 Pengawas Sekolah 33 2 35

15 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 4 - 4

16 Penyuluh Kehutanan 3 - 3

17 Penyuluh Keluarga Berencana 15 5 20

18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3 - 3

19 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 5 - 5

20 Penyuluh Pertanian 64 7 71

21 Perawat 50 148 198

22 Perawat Gigi 6 10 16

http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawaieselon.php?ideselon=3&sex=L



http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawaieselon.php?ideselon=5&sex=P









http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawaifungsional.php?sex=L&idfung=6



http://simpeg.jembranakab.go.id/pegawaifungsional.php?sex=P&idfung=8
































I-9


NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

L P TOTAL

23 Perencana 4 - 4

24 Pranata Laboratorium Kesehatan 1 5 6

25 Pustakawan 1 1 2

26 Radiografer 4 - 4

27 Sanitarian 5 4 9

28 Widyaiswara 8 1 9

Jumlah 1.573 1.362 2.935

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Desember 2012. D. Kondisi Umum Kabupaten Jembrana

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng.

Tabel 1.5

Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2012

No Kabupaten/Kota Luas

Km2 %

1 Jembrana 841,80 14,93

2 Buleleng 1.365,88 24,23

3 Krangasem 839,54 14,89

4 Tabanan 839,33 14,89

5 Bangli 520,81 9,24

6 Badung 418,52 7,42

7 Gianyar 368,00 6,53

8 Klungkung 315,00 5,59

9 Kota Denpasar 127,78 2,27

Provinsi Bali 5.636,66 100,00

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2012

Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2












I-10


d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,87 km2

Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51

desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah.

Tabel 1.6

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011

No. Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah

1 Jumlah Kecamatan 5

2 Jumlah Desa/Kelurahan 41/10

3 Jumlah Dusun/Lingkungan 207/43

4 Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) 64

5 Jumlah Banjar Adat 232

6 Jumlah Rumah Tangga 85.025

7 Jumlah Penduduk 311.573

8 Kepadatan Jiwa Per Km2 262,68.

9 Luas Wilayah 841,80 Km2

10 Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio) . 99,81 %

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2012

Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%.

Dengan pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut.

Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April.

Kondisi topografis (permukaan bumi) Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer.

Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut :


I-11


Wilayah datar : 25,00 % wilayah landai : 10,16 % wilayah berbukit : 25,24 % wilayah curam : 39,60 %

Gambar 1.1

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2012

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar

diseluruh kecamatan Se-Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman.

2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air.

3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung.

4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39% Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung.


I-12


Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu: Formasi Gamping Agung Batuan Gunung Api Jembrana Formasi Palasari Formasi Alluvium Alluvium Formasi Sorga

Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : a) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol)

Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5.

b) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha).

c) Tanah Alluvial Coklat Kelabu Jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha).

d) Tanah Regosol Cokelat Kelabu Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha..

e) Tanah Alluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha.

Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbeda-

beda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi).


I-13


Gambar 1.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana


Di daerah ini terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai. Semua sungai-sungai ini mempunyai arah aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi: 1. Air permukaan : air sungai, bendung Palasari 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det

Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang terberbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan di sebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil.

Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is

intergranular)


I-14


Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk.

Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.

Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.

b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater).

Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan.

Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang

bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Di samping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut:

1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan

Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur.

Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air yang dapat difungsikan sebagai daerah resapan.

b. Daerah Resapan

Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan.

2. Daerah bukan cekungan air tanah

Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur, dapat difungsikan sebagai daerah resapan.


I-15


Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan pergantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau masing-masing selama 5 dan 7 bulan setiap tahunnya. Curah hujan di Kabupaten Jembrana hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan April. Kondisi curah hujan tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Disamping didukung oleh curah hujan yang merata tersebut, juga ditinjau dari topografi rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana 306,84 meter di atas permukaan laut dan dengan titik tertinggi hanya 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kecamatan Mendoyo. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Musim penghujan berkisar antara bulan Nopember - Maret dan musim kemarau antara bulan April - Oktober. Temparatur rata-rata di daerah ini berkisar antara 25,4 sampai 28,4 C.

Ditinjau dari penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budi daya nonpertanian, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertanian dan kehutanan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 1.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2012

No Keca matan

Penggunaan Lahan (HA)

Sawah Tegal/ Huma

Per kebunan

Peka rangan

Jumlah (4+5+6)

Tam bak

Lain nya

Jumlah Luar

Kawasan (7+8+9)

Hutan Jumlah (10+11)

1 Melaya 1.242 1.281 2.916

1.085

5.282

32

456

5.770

12.707

18.277

2 Negara 1.805 1.932 3.020

1.872

6.824

100

1.121

8.045

2.800

10.845

3 Jembrana 994 1.610 1.899

1.560

5.069

80

429

5.578

2.704

8.282

4 Mendoyo 2.241 136 6.289 1.090 7.515 37 118 7.670 18.568 26.238

5 Pekutatan 554 2.358 3.198

598

6.154

12,00 89

6.255

6.156

12.411

Jumlah 6.836 7.317 17.322 6.205 30.844 261 2.213 33.318 42.935 76.053

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, 2012

Dari tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak daratan dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:


I-16


Tabel 1.8 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana Tahun 2012

No Kawasan Luas (Ha) 1.

2.

3.

Kawasan Non Budi daya - Hutan Lindung - Hutan swadaya marga satwa - Hutan Produk Terbatas - Hutan Produk Kawasan Budidaya Pertanian -Tanaman lahan basah/sawah - Tanaman lahan kering -Tanaman Tahunan/Perkebunan - Perikanan Kawasan Budidaya Non Pertanian - Pariwisata - Industri - Pelabuhan - Bendungan - Pemukiman

34.312.80

4.502.90 2.616.20

383.10

6.836. 30.844.

23.192.03 367.53

33.318 625,00

9.,80 87,00

4.700,11

Sumber :Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana, 2012

Penggunaan lahan Tahun 2011 didominasi oleh kawasan budidaya pertanian,

yaitu seluas 6.836 Ha, dan untuk kawasan Nonbudidaya yaitu seluas 30.844 Ha dan untuk kawasan kawasan budidaya non pertanian yaitu seluas 34.312.80 Ha.

b) Kawasan Lindung Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana adalah 41.164,70 Ha atau 7, 48 % dari Luas Pulau Bali atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali atau 48,90 % dari luas Wilayah Kabupaten Jembrana. Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Yeh Leh, Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.587,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 30.387,97 Ha. Kawasan Hutan hampir 80,471 % berupa Kawasan fungsi Lindung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan Wilayah Bawahan. Dalam Pembangunan sektor ekonomi , Bidang Pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta Ekosistem Wilayah Hulu sebagai sarana pendukung Produksi. Oleh sebab itu kondisi Lingkungan di Wilayah Hulu Jembrana mutlak dipertahankan . Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan diwilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagaian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana.

c) Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih

didominasi oleh kawasan nonterbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah


I-17


menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan.

Gambar 1.3

Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2012


I-18


Gambar 1.3 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2012

Untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu: a) Potensi Kawasan Lindung

Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat.

Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, tangi, Burahol, Cendana, Sonokeling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intaran, bunut, dan pohon serut serta satwa


I-19


langka antara lain jalak bali, blibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, ikan hiu, ikan bendera, kima raksasa serta pelestarian penyu dan lain-lain.

Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Non terbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya. Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Palungan Batu yang terletak di Kecamatan Jembrana, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya dan Pura Perapat Agung. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan.

Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura, adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Potensi Kawasan Sumber Daya Air; potensi kawasan sumber daya air menyebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, namun pada saat ini berada di wilayah kecamatan Melaya, Desa Palasari ( Bendungan ) dan Desa Manistutu ( Bendungan benel ).

b) Potensi Kawasan Budidaya Potensi Budidaya terdiri atas:

Potensi Hutan produksi; selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati.


I-20


Pengembangan lahan pertanian;dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor.

Potensi perikanan, budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen.

Potensi Peternakan, ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta.

Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami diantaranya Potensi air terjun di Desa Manggissasi, Dusun Juwukmanis, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini.

Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.

Potensi pengembangan Industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kawasan peruntukan industri khusus industri menengah dan besar berbasis sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di Desa Pengambengan, Desa


I-21


Tegalbadengbarat dan Desa Cupel Kecamatan Negara seluas ± 951,95 Ha. Pengembangan sentra-sentra industri usaha mikro, kecil nonpolutif yang potensial dan sebarannya meliputi : industri kecil kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan di Desa Perancak dan industri kecil diluar industri kecil kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan dengan sebaran terdistribusi di seluruh Kabupaten Jembrana.

Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Kawasan peruntukan pertambangan yang meliputi lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi kegiatan pertambangan sekala kecil terbatas berupa pertambangan batuan, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan sesuai ketentuan.

Potensi Perdagangan; pemberdayaan sektor perdagangan dalam sekala luas dapat diketahui melalui harga yang tersaji dalam informasi pasar, didukung dengan kegiatan promosi dan penyaluran, menyiapkan sarana prasarana pasar serta revitalisasi pasar sesuai kondisi yang ada, mengentensipkan kegiatan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku serta mewujudkan keseimbangan pelaku, ekonomi dengan kegiatan pengawasan barang beredar dalam upaya melindungi konsumen melalui program peningkatan efesiensi dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Potensi Koperasi dan UMKM; Berkembangnya kwalitas kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ( K-UMKM ) yang mampu bertahan saat menghadapi krisis ekonomi global dan sangat potensi dalam pengembangan menanggulangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana.

Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.

c) Potensi Kawasan Strategis

Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum.

d) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan


I-22


Kawasan pesisir di kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di kecamatan Melaya sampai desa Pengeragoan di kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas.

e) Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, longsor, abrasi pantai dan rawan air pasang. 1. Wilayah Rawan Banjir

Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Jembrana yaitu di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah, dan Lingkungan Koprahan dan di Kecamatan Negara mulai Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan di Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya. Luas keseluruhan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana hampir mencapai ± 200 Hektar.

2. Wilayah Rawan Longsor Di Kabupaten Jembrana kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosi terutama di Desa Berangbang Kecamatan Negara yang letak lokasinya yaitu di Dusun Pengajaran Kaler, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma yang luasnya yaitu sekitar ± 1 hektar, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan lokasinya di permukiman penduduk yang luasnya sekitar ± 2 hektar dan yang ketiga di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo lokasinya terdapat di Pangkung Languan Mekar, di Pemukiman penduduk yang luasnya yaitu ± 3 hektar.

3. Wilayah Rawan Air Pasang Laut Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikesuma, Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Bandeng Barat, Desa Tegal Bandeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan, Desa Pulukan dan Desa Yeh sumbul.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada

Gambar 2.6 berikut :


I-23


Gambar 1.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana


Pada tahun 2012 BPS, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 273.918

jiwa terdiri dari laki-laki 136.685 jiwa, perempuan 137.233 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2012 mencapai 100 yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 100 orang perempuan.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jml Penduduk Sek rasio Kepadatan / Km2

Negara 38.489 38.363 76.852 100 608

Mendoyo 30.838 31.727 62.565 97 212

Pekutatan 14.406 14.105 28.511 102 220

Melaya 27.246 26.919 54.165 101 275

Jembrana 25.706 26.119 53.825 98 552

Total 136.685 137.233 273.918 100 325

Sumber : BPS Tahun 2012 Perkembangan penduduk Kabupaten Jembrana selama lima tahun dapat dilihat pada

tabel 1.10 Tabel 1.10

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2010 – 2012 Tahun Laki-Laki Perempuan

Jml Pddk Sek rasio Kepadatan /

Km2

Tahun 2012 136.685 137.233 273.918 100 325

Tahun 2011 136.069 136.759 272.828 99 324

Tahun 2010 134.339 135.520 269.859 99 321

Sumber : BPS Tahun 2012


I-24


Dengan jumlah penduduk sebesar 273.918 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 325 jiwa/km2.

Tabel 1.11

Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan Dan Usia Produktif

KECAMATAN 0-4 th 5-6 th 7-12 th 13-15 th 16-18 th

NEGARA 6.134 2.954 9.998 4.559 4.351

MENDOYO 4.325 2.040 7.103 3.331 3.173

PEKUTATAN 1.991 984 3.139 1.365 1.397

MELAYA 3.912 2.104 6.729 3.059 2.937

JEMBRANA 3.821 1.886 6.169 2.887 2.775

TOTAL 20.183 9.968 33.138 15.201 14.633

Tabel 1.12 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan

Dan Usia Produktif

KECAMATAN 19-25 th 26-45 th 46-55 th >= 56 th JML PDDK

NEGARA 9.879 30.470 10.537 10.342 89.224

MENDOYO 6.868 22.756 9.212 10.727 69.535

PEKUTATAN 3.124 10.176 4.028 4.554 30.758

MELAYA 6.518 20.460 7.322 7.890 60.931

JEMBRANA 6.399 20.881 8.133 8.174 61.125

TOTAL 32.788 104.743 39.232 41.687 311.573

Sumber data : SIAK Kabupaten Jembrana per Desember 2011. Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16

s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 188.985 orang mencapai 62,06%, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13

Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian

KECAMATAN Belum/Tidak

Bekerja

Mengurus Rumah Tangga

Pelajar/Mahasiswa pensiunan PNS

NEGARA 24.990 14.285 11.502 509 1.740

MENDOYO 15.864 6.312 9.511 351 1.287

PEKUTATAN 7.211 2.467 3.866 102 449

MELAYA 16.356 8.631 7.473 234 962

JEMBRANA 15.856 9.057 8.086 465 1.725

TOTAL 80.277 40.752 40.438 1.661 6.163

Komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 2.14


I-25


Tabel 1.14 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama

KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU ALIRAN KEPER- CAYAAN

NEGARA 3.816 1.063 620 48.092 516 13 4

MENDOYO 4.812 159 33 64.483 44 0 4

PEKUTATAN 5.199 61 308 24.375 3 0 2

MELAYA 16.361 2.146 1.372 40.965 85 1 1

JEMBRANA 12.354 503 335 47.522 407 0 4

TOTAL 42.482 3.933 2.671 226.303 1.055 14 15

Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 32,11%, pertambangan 0,59%, industri pengolahan 18,13%, bangunan 8,22%, pedagang 22,84%, transportasi/ komunikasi 4,09%, keuangan 1,38%, jasa 11,92%, lainnya 0,78%.

E Kinerja Kabupaten Jembrana 2007-2011 1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas:

1). Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.

2) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana

Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2009 – 2011, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut :


I-26


Tabel 1.15 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana

Tahun 2010 - 2012

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 % kenaikan

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa

857.113,42 15.849,51

244.703,82 54.449,25

211.532,26 802.114,91 528.851,81 158.883,19 403.766,27

903.027,21 17.685,84

280.344,61 62.017,73

237.085,91 899.558,40 582.575,18 175.114,91 446.728,59

1.045.290,00 20.000,00

323.050,00 73.110,00

273.840,00 948.210,00 628.740,00 206.120,00 520.680,00

15,75 13,08 15,23 17,88 15,50 5,41 7,92

17,71 16,55

Total 3.277.309,44 3.604.138,38 4.039.040,00 12,07

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian dan perdagangan masih

dominan menyusul, bidang pengangkutan dan bidang Jasa, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas.

Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2005 – 2012 (proyeksi) sebagai berikut :

Tabel 1.16

PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2008 – 2012

Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(dalam jutaan Rp)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(dalam jutaan Rp)

2008 2009 2010 2011 2012

1.510.512,67 1.586.805,71 1.663.345,43 1.752.327,67 1.857.510,00

2.475.347,22 2.891.658,80 3.277.309,44 3.604.138,38 4.039.040,00

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2012

3) Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan,

dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 4,82 %, pada tahun 2011 sebesar 5,35 % kemudian tahun 2012 mencapai 5,62%.


I-27


Laju inflasi tahun 2010 sebesar 5,57 %, pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 4,37 % kemudian tahun 2012 mencapai 4,70%.

4) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2012

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2011-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Jembrana baru mencapai Rp. 14.165.861,28 meningkat menjadi Rp 14.963.382,58 pada tahun 2012.

5) Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2005 – 2009 pada tabel berikut :

Tabel 1.17

Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 No Tahun Gini Ratio

1 2007 0,2385

2 2008 0,2583

3 2009 0,2370

4 2010 0,2575

5 2011 0,4020

Sumber data : BPS Provinsi Bali

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2007 – 2011 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor).Pada tahun 2011 ketimpangan Gini Ratio meningkat sehingga perlu diupayakan rendah kembali.

6) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.


I-28


Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 5,7% meningkat menjadi 5,6 % pada tahun 2011. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin P = 100% - % KK mikin. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 93,00% meningkat menjadi 94,00 % pada tahun 2011, dan 94,30% pada tahun 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten. Jembrana Tahun 2012

II-1


BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis A.1. VISI Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -2025 sebagai berikut : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. A.2. MISI

Dalam mewujukan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan

masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.



II-2


Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi peotensi basis dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sector-sektor yang lain.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu mengahadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.



II-3


A.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Misi Pertama: Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Kabupaten Jembrana 2011-2016

Misi Pertama

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

- Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan.

- Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan.

- Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

- Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

- Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi.

- Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya.

- Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

- Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

2 Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif.

- Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan



II-4


pembangunan daerah. - Tersalurkannya aspirasi masyarakat

melalui lembaga perwakilan rakyat.

3 Meningkatkan layanan kepada kepala/ wakil kepala daerah.

Meningkatnya koordinasi antar pemerintah.

4 Meningkatkan kinerja peyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

5 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

- Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah.

- Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah.

- Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah.

- Meningkatnya pendapatan asli daerah.

6 Meningkatkan pengawasan kebijakan kepala daerah.

- Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah.

- Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

- Meningkatnya disiplin kerja aparatur.

7 Meningkatkan penataan peraturan perundang – undangan.

- Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang – undangan di daerah.

- Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang – undangan daerah dengan peraturan perundang – undangan diatasnya.

- Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.

8 Meningkatkan penataan kelembagaan. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat.

9 Meningkatkan pengelolaan aparatur daerah.

- Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur.

- Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.

10 Meningkatkan pelayanan umum perijinan.

- Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan.

- Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin.

11 Meningkatkan sistem Pengelolaan pertanahan.

Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah.



II-5


Misi Kedua: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.


Misi Kedua

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

- Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi.

- Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas.

- Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2 Meningkatkan iklim investasi daerah.

- Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah.

- Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi.

3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.

- Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. - Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.

4 Meningkatkan akses ketahanan pangan.

- Meningkatnya ketersediaan pangan. - Meningkatnya keanekaragaman sumber daya

pangan.

5 Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.

- Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.

6 Meningkatkan ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan.

Meningkatnya ketersediaan data/ informasi.

7 Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informatika.

- Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

- Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika.

- Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa.

8 Meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis.

- Meningkatnya produktivitas pertanian. - Meningkatnya produktivitas perkebunan. - Meningkatnya produktivitas peternakan.

9 Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan.

- Meningkatnya pelestarian hutan. - Berkurangnya rasio hutan yang rusak.

10 Melaksanakan pengembangan pariwisata budaya.

- Terwujudnya promosi pariwisata. - Terwujudnya penataan obyek wisata. - Terwujudnya pengembangan obyek wisata



II-6


baru.

11 Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan.

- Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. - Meningkatnya produktivitas perikanan

budidaya.

12 Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.

- Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jembrana.

- Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana.

- Berkembangnya sentra-sentra industri potensial.

13 Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.

- Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa.

- Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan.

- Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.


Misi Ketiga

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

- Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar

- Meningkatnya APK dan APM - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pendidikan

2 Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional da berdaya saing

- Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil.

- Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat.

- Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

- Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

- Meningkatnya upaya pengkajian dan



II-7


pengembangan sumber daya kesehatan.

4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI.

- Meningkatkan kepuasan pelanggan.

5 Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan.

- Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Terkendalinya mobilitas penduduk.

6 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamakan gender dan anak.

- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

- Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina.

7 Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan sejahtera.

- Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

KB.

8 Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial.

- Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil.

- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

- Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat.

9 Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan.

- Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

- Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing.

10 Meningkatkan pengembangan kebudayaan.

- Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya.

- Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya.

- Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya.

11 Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga.

- Meningkatnya peran serta kepemudaan. - Meningkatnya kompetensi da kemampuan

pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup.

- Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. - Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana olahraga.

12 Menigkatnya pengolahan kearsipan daerah

- Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. - Meningkatnya SDM dalam pengelolaan

kearsipan

13 Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab.

- Meningkatnya minat baca. - Meningkatnya perpustakaan keliling.



II-8


Jembrana. - Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.

14 Menigkatkan pengelolaan data elektronik

- Meningkatnya kualitas data elektronik - Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM

pengelolaan data elektronik

15 Meningkatkan kualitas ketransmigrasian.

- Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.


Misi Keempat

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik.

- Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. - Meningkatnya saluran drainase/ gorong-

gorong yang baik. - Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana Kebina Margaan. - Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. - Meningkatnya penyediaan air baku. - Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. - Meningkatnya pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh. - Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan.

2 Meningkatkan pengelolaan perumahan.

Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat.

3 Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah.

- Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang.

- Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. - Meningkatnya kualitas pengendalian

pemanfaatan ruang.

4 Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan.

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C.

5 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

- Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.

- Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.



II-9


Misi Kelima: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.


Misi Kelima

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap.

- Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar.

2 Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas.

- Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas.

- Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik.

3 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisifasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi.

- Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam.

- Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.

4 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5 Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan



II-10


kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor.16. Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan oleh Bupati Jembrana sebagai berikut :

BUPATI JEMBRANA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Putu Artha Jabatan : Bupati Jembrana Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Negara, 12 Maret 2012 Bupati Jembrana I PUTU ARTHA



II-11


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA

No SasaranStrategis Indikator kineja Target

Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

I.I. SEKRETARIAT DAERAH

1). BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Terwujudnya tertib admnistrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Prosentase sertifikat dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah

100%

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

283.535.000

Jumlah sertifikat dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah

1 Kegiatan

Kegiatan Penataaan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

2 Tersusunnya Laporan Kinerja ( Buku LKPJ dan LPPD ) tepat waktu

Jumlah buku LKPJ dan LPPD 120 buku

Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

69.352.000

Jumlah buku LKPJ dan LPPD

120 buku

Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Meningkatnya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Cakupan pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana

90%

Program Pembinaan Masyarakat

669.661.000

Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional di Kabupaten Jembrana

20 kegiatan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

669.661.000

4 Tersosialisasi, terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota

Persentase ketersediaan MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama 80%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

33.135.000

Jumlah MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama

2 bh

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota

5 Tertatanya Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan

Persentase Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan 90%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

75.001.000

Jumlah Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan

1 paket kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

2) BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

1

Cakupan penataan peraturan perundang - undangan

Persentase penataan peraturan perundang - undangan

1 Paket

Program Penataan perundang-undangan ISO 9001-2000

40.000.000

jumlah paket pemeliharaan sertifikasi ISO/SNI

1 Paket

Penataan perundang-undangan ISO 9001-2000

2 Cakupan Peningkatan Pembinaan dan

Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

90% Program Pembinaan dan Pengembangan

75.001.000



II-12



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Pengembangan Aparatur Aparatur Aparatur

Jumlah buku perencanaan 3 Buku

a) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

15.000.000

Jumlah dokumen pelaporan kinerja aparatur

(RKT,IKU, LAKIP)

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah SKPD yang terbina penyusunan prosedur kerja dan 5 SKPD

c) Pembinaan dan Pengembangan Prosedur kerja

3 Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

90% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

302.900.000

jumlah laporan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja

2 Laporan Penyusunan analisis beban kerja

4 Frekuensi penataan/evaluasi 12 Kali

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengembangan Aparatur

organisasi dan tugas pokok dan fungsi SKPD

a) Penataan Organisasi dan tugas pokok dan fungsi SKPD

75.000.000

Jumlah pembinaan lomba Citra Pelayan Prima (CPP) dan Lomba Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

1 Kegiatan (CPP/CBAN)

b) Pengembangan Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

60.000.000

3) BAGIAN HUKUM

1 Cakupan penataan peraturan perundang-undangan

Prosentase Produk hukum Produk Hukum Daerah yang tertata 80%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

265.000.000

Jumlah Produk hukum Produk Hukum Daerah 10 Ranperda

a) Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan

200.000.000

Frekuensi fasilitasi masalah-masalah hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Jembrana

3 Kasus

b) Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM

200.000.000

4) BAGIAN UMUM

1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

95% Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ketersediaan sedianya bahan pembersih dan jasa untuk kebersihan

35 buah a) Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 1.909.737.000

Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan 23 jenis

b) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

175.846.000

Jumlah jenis kebutuhan peralatan rumah tangga

8 jenis c) Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 54.090.000

Jumlah ketersediaan surat kabar dan majalah 12 bulan

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

268.400.000

Jumlah bulan jasa sewa kendaraan dinas operasional

12 bulan e) Pengadaan Penyediaan

Jasa Sewa Kendaraan 1.482.800.000



II-13



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Dinas Operasional

5) BAGIAN PERLENGKAPAN

1 Meningkatnya layanan admnistrasi perkantoran

Persentase peningatan layanan admnistrasi perkantoran 90%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuinya Kebutuhan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.055.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Banyak Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 21 jenis

b) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

618.040.550

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor

15 Jenis a) Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 578.728.900

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeleur

Jumlah jenis Kebutuhan Meubeleur

5 Jenis b) Pengadaan Meubeleur 329.169.600

2 Jumlah jenis suku cadang dan jasa service

5 Jjenis Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2 paket

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

267.200.000

3 Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2 paket

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Barang

200 buku a) Penyusunan Standard

Satuan Harga 34.671.600

Terlaksananya tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

120 orang

b) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.090.349.460

6) BAGIAN EKBANGSOSBUD

1 Cakupan penyiapan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana

Prosentase ketersediaan penyiapan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana

100% Pengembangan Nilai Budaya/Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

777.000.000

Jumlah paket Bahan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana

31 Paket

Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana

7) BAGIAN KEUANGAN

1. Cakupan SKPD Kabupaten Jembrana menyusun Lap. Prognosis Realisasi

Persentase Lap. Prognosis Realisasi

100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran masing-masing SKPD

100 buku

a) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan

91.590.300

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD TA. 2013

100 buku b) Penyusunan

Rancangan Peraturan 106.222.500



II-14



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Daerah tentang APBD

tentang APBD TA. 2013 Jumlah buku Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2013

100 buku

c) Peraturan Daerah tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

110.963.500

Jumlah buku Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2012

100 buku

d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

220.172.500

Jumlah buku Ranc. Perbup tentang Perub. Penjabaran APBD TA 2012

100 buku

e) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

167.825.628

Jumlah buku Ranc. Perda ttg. Pertanggung- jawaban APBD TA 2011

100 buku

f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

124.874.400

Jumlah buku Ranc. Perbup ttg. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011

100 buku

g) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

118.115.837

8) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1 Cakupan kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Cakupan kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

90%

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

Frekuensi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah lainnya.

71 Kali

a) Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah lainnya.

1.000.000.000

Frekuensi penerima kunjungan kerja pejabat negara

24 kali

b) Kegiatan penerimaan kunjungan pejabat negara /Departemen/Lembaga pemerintahan non Departemen/luar negeri.

78.412.000

Frekuensi Kursus singkat/pelatihan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Paket

c) Kegiatan peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Waki Kepala Daerah

55.000.000

2 Meningkatnya kerjasama informasi dan media masa

Frekuensi kerjasama informasi dan media masa 33490 Kali

Program kerjasama informasi dan media masa

Frekuensi kerjasama informasi dan media masa

33490 Kali

a) kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan

564.348.300

Jumlah pakaian Dinas lapangan 20 Orang

b) Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan

14.000.000

II BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



II-15



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

I

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.551.510.125

-Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

75 Orang

a) -Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

271.478.000

-Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural

91 Orang

b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil

1.546.597.500

-Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kompetensi

1 Tahun c) Pendidikan dan

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

203.500.000

2 Persentase Pegawai Yang Mendapatkan pembinaan 100%

Program Pembinaan Dan Pengembangan aparatur

-Jumlah Calon PNS yang Diseleksi

1 Tahun a) Seleksi Penerimaan

Calon PNS 51.043.300

-Jumlah PNS yang Diberikan Peng hargaan 1 Tahun

b) Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berpresyasi

93.800.000

-Jumlah Formasi PNS Tersusun 1 Tahun

c) Penyusunan Formasi PNS

19.820.000

-Jumlah Pegawai yang Tertata Sebagai Pejabat dan staf

12 Kali d) Penataan Pegawai

dalam Jabatan dan Staf 52.050.000

-Jumlah Simpeg yang Terpelihara

1 Paket

e) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

40.360.000

III SEKRETARIAT DPRD

1 Cakupan Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

Persentase Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD 95%

Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

1 Frekuensi rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.513 kali a) Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

880.130.000

2 Jumlah pelaksanaan Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

360 kali b) Reses 360.000.000

3 Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

115 kali c) Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

1.512.000.000

4 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

20 kali d) Sosialisasi peraturan

perundang-undangan 350.000.000

5 Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 193 kali

e) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

1.008.800.000

6 Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD

858 kali

f) Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan

2.823.900.000

7 Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan

3 kali g) Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan 135.000.000



II-16



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

pemerintah lainnya pemerintah lainnya

IV DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Meningkatnya Pelayanan PAUDNI

Persentase Pelayanan PAUDNI 45%

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

5.000.000.00

Jumlah Publikasi dan Sosialisasi PAUDNI

49 Lembaga Publikasi dan Sosialisasi PAUD

5.000.000.00

2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar

Jumlah Peserta Paket A Setara SD

150 orang PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

24.325.721.500,00


150 orang a) Penyelenggaraan Paket

A Setara SD 69.949.900

Jumlah sekolah terrehab dan peningkatan sarana dan prasrana pendidikan 60 sekolah

b) Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

7.512.453.000,00

Jumlah sarana prasarana yang dibangun

41 sekolah

c) Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar

11.865.970.000,00

Jumlah sarana prasarana yang dibeli/dibangun

1 Paket1 thn

d) Peningkatan sarana Prasarana dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2.832.180.000,00

3 Cakupan pelayanan Pendidikan Menengah

Prosentase layanan Pendidikan Menengah 90%

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

10.861.133.550,00

Jumlah pembangunan gedung sekolah

SMP, SMA, SMK

a) Pembangunan Gedung Sekolah

4.335.152.000,00

Meningkatnya mutu pendidikan menengah

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Paket C setara SMA

1 Kegiatan b) Penyelenggaraan Paket

C setara SMA 160.000.000,00

Terwujudnya Rehabilitasi dan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Jumlah Sekolah yang terrehab

4 sekolah

c) Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

2.069.727.000,00

Terwujudnya Peningkatan Prestasi Siswa

Jumlah kegiatan pemantapan dan try out ujian akhir 1 kegiatan

d) Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK

152.143.300,00

Meningkatnya kegiatan UKS untuk SMP SMA/SMK

Jumlah Kegiatan Limba UKS SMP, SMA/SMK 1 Kegiatan

e) Lomba Usaha Kesehatan Sekolah

24.800.000,00

4 Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

Persentase Pelaksanaan Pendidikan Non Formal 80%

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

308.465.000,00

Jumlah Warga Belajar yang ikut pendidikan keaksaraan

120 orang a) Pengembangan

Pendidikan Keaksaraan 37.980.000,00

Jumlah warga masyarakat yang ikut kursus dan pelatihan 100 orang

b) Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup (PKH)

90.867.500,00

Jumlah Outdoor dan APE yang dibeli

99 Outdoor dan APE

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

48.700.000,00



II-17



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Jumlah peserta Hari Anak Nasional

275 anak didik d) Hari Anak Nasional

(HAN) 7.687.500,00

Jumlah peserta Hari Anak Internasional

22 warga belajar

e) Hari Aksara Internasional (HAI)

5.325.500,00

5 Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Persentase Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

90% Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

42.060.000,00

Jumlah penilaian kinerja kepala sekolah SD

1 keg Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD

33.260.000,00

6 Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan manajemen Kependidikan

Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan manajemen Kependidikan

90%

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

45.500.000,00

Terwujudnyaa Sertifikasi ISO / SNI 9001-2008

Lama pemeliharaan sertifikasi ISO

1 thn ISO/SNI 9001-2008 45.500.000,00

V DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Meningkatnya Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase lanjut usia/jompo,keluarga miskin yang diberikan bantuan sosial.

90% Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial/kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial.

1.396.000.000

Jumlah lanjut usia/jompo,keluarga miskin yang diberikan bantuan sosial.

1500 Orang/ 51 Desa

a) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Anak terlantar dalam panti asuhan yang diberikan bantuan sosial.

80 Orang/ 16 panti

b) Santunan pada Anak terlantar dalam panti asuhan

Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan sosial kursi roda dan paket sembako

70 Orang c) Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

84.499.000

Jumlah pemulangan WTS dan gepeng.

12 Kali

Jumlah orang terlantar yang dipulangkan secara estafet

120 Orang

2 Cakupan Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial

5 Unit

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial/Kegiatan Peningkatan kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

313.596.000

Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan sosial UEP 5 Unit

Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah pantia asuhan yang diberikan bantuan sosial UEP

5 Unit

Jumlah Karang Taruna, PSM dan Orsos yang berprestari

3 Unit

Jumlah kegiatan PKKT Kabupaten tersedianya data

1 Kegiatan



II-18



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

PMKS dan PSKS di Kabupaten

Jumlah Sulinggih, Pemangku dan Veteran yang diasuransikan

794 Orang

3 Cakupan Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

Prosentase Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. 90%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1.920.065.000

. 1. Jumlah korban bencana yang diberikan Bansos

260 Orang

Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

2. Jumlah KUBE PACA yang diberikan bantuan sosial UEP

3 Kelompok

3. Jumlah Anggota Veteran yang diberikanBantuan Sosial

120 Orang

4. Jumlah keluarga miskin yang diberikan bantuansosial bedah rumah dan paket sembako

4 Cakkupan Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

Prosentase Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

90%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

3.355.500

Jumlah Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industri,SP APINDO<LKS Bipartit, Tripartit

20 Perusahaan 400 orang

a) Kegiatan Pembinaan koordinasi dan pengembangan Tripartit

2.315.000

Jumlah pemenuhan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja

40 Perudsahaan

800 orang

b) Kegiatan Pelaksanaan Pendataan syarat kerja dan kesejahteraan sosial

2.553.500

5 jumlah tenaga masyarakat yang terampil

40 orang

Program peningkatan kwalitas dan Produksitivitas kegiatan Diklat otomotiv

56.354.750

jumlah tenaga masyarakat yang terampil

40 orang Peningkatan kualitas dan Produktivitas kerja

6 Meningkatnya minat masyarakat bertranmigrasi

Jumah KK pengelolaaan ketransmigrasian

25 KK

Program Transmigrasi Regional kegiatan penyuluhan transmigrasi regional

3.480.000


25 KK penyuluhan transmigrasi regional

V DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Cakupan ketersediaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun

2 Unit a) Kegiatan Pembangunan

Rumah Jabatan 1.764.020.000

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 3 paket

b) Kegiatan PembangunanGedung Kantor

1.758.647.226

2 Cakupan Rehabilitasi / Prosentase Rehabilitasi / 40% Program



II-19



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehab

Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

38 Km Kegiatan Rehab / Pemeliharaan Jalan

14.907.103.363

3 Cakupan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 20%

Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

15 Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi

4.450.644.140

VI DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Cakupan penataan

peraturan perundang-undangan

Prosentase penataan peraturan perundang-undangan

90%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah himpunan peraturan perundang-undangan

3 Himpunan Produk Hukum

Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

74.000.000

Terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan 9 jenis

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

97.075.000

Cakupan Pelayanan Perhubungan

Prosentase Pelayanan Perhubungan 90%

Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

- Jumlah traffic light yang dipelihara

Traffic light : 7 unit

a) Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light

111.675.000

- Jumlah warning light yang dipelihara

Warning Light : 22 unit

- Jumlah counter down yang dipelihara

Counter Down : 8 unit

3 Jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan

5 jenis

b) Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

6.752.000

4 - Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan

- 6 jenis c) Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan

71.254.000

- Jumlah blangko yang dicetak - 4 jenis

5 Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan

12 paket

d) Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

381.090.000

VII. INSPEKTORAT 1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Frekuensi pengawasan internal secara berkala

38 LHP

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

115.200.000

Meningkatnya aparatur Jumlah pemeriksaan khusus 72 LHP b) Penanganan kasus 91.200.000



II-20



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

yang bersih dan bebas KKN

dan kasus pengaduan masyarakat

pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah termasuk asyarakat

Menurunnya temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas

Jumlah tindah lanjut laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

12 laporan c) Tindak lanjut hasil

pemeriksaan 62.120.000

Meningkatnya aparatur yang bersih dan bebas KKN

Jumlah Kormonev APBD Tahun 2012

12 Laporan

d) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

110.460.000


Jumlah Kormonev Inpres No. 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

2 Laporan

e) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

119.460.000

2


Laporan keuangan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006

Laporan Keuangan

a) Review laporan keuangan

20.050.000

Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Julah Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP

2 paket

b) Evaluasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah dan LAKIP

40.100.000

VIII. DINAS KESEHATAN

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase Upaya Kesehatan Masyarakat

90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah

Persentase Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan wabah

100% Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

1.743.583.500

a. Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria.

96 kali

b. Jumlah Bahan Penunjang Laborat

1 paket

c. Jumlah sarana SKD penyakit menular

1 paket

d. Jumlah Desa yang diimunisasi 51 Desa

e. Jumlah Pemeriksaan Sampel kesling

270 sampel

f. Jumlah Pengendalian DBD 300 kali

2

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Prosentase cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95%

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

a. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu

8 Puskesmas

b. Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi

8 Puskesmas

c. Jumlah Penyuluhan Pola Hidup

51 Desa



II-21



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Sehat

d. Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu

328 Posyandu

e. Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK

24 TK

f. Jumlah Pelayanan UKS 195 sekolah

g. Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di sekolah

32

3

Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

a. Jumlah tenaga kontrak : Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

4.964.414.500

- Dokter 22 orang

- Dokter gigi 3 orang

- Apoteker 3 orang

- Teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi

4orang

- Analis kesehatan/laboratorium

4 orang

- Perawat gigi (D3) 4 orang

- Gizi (D3) 4 orang

- Perawat (D3) 5 orang

b. Jumlah Pengadaan bahan praktek kedokteran

7 orang

c. Jumlah Pengadaan bahan praktek laboratorium

11 jenis

d. Jumlah Pengawasan ke Sarana Kesehatan dan Praktik Swasta

80 kali

e. Jumlah lomba nakes teladan 4 kali

f. Jumlah Bintek Napza ke sekolah

20 kali

g. Jumlah pengadaan almari obat

4 buah

h. Jumlah pengadaan jaringan sistem

4 jenis

SIKDA 2 paket

4 Cakupan Peningkatan Gizi masyarakat

Prosentase Peningkatan Gizi masyarakat

90% Peningkatan Gizi masyarakat

5

Menurunnya prevalensi gizi kurang

a. Jumlah balita kurang gizi yang diberi PMT

85 Balita Pemberian makanan tambahan dan vitamin

135.630.000

b. Jumlah Desa yang dilacak Kasus Balita Kurang Gizi

51 Desa

c. Jumlah puskesmas yang dibina

8 Puskesmas

IX DINAS PERINDUSTUAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1

Masyarakat Jembrana yang berminat membentuk usaha baru

- Frekuensi bintek produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana 4 kali

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

- Jumlah komoditas hasil pertanian 3 Komoditas

Kegiatan : Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap memanfaatan Sumber Daya

89.600.000

2 -Sosialisasinya standar harga 80%

Program Peningkatan Efeseinsi

Masyarakat di lingkungan sembilan bahan pokok a) kegiatan :Perdagangan 13.008.000



II-22



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Jembrana. Dalam Negeri

b) Monitoring dan publikasi harga

3 Meningkatnya Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah

Cakupan Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah

70%

Program Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah

Semua Usaha Mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana.

- Jumlah kegiatan pendampingan pembekalan kewirausahaan UMKM

250 UMKM dan 225

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah

76.800.000

- terpenuhi kegiatan pengembangan dalam kualitas dan pemasaran produk UMKM

UMKM

4 Cakupan Pengembangan Koperasi

Prosentase Pengembangan Koperasi 80%

Program Pengembangan Koperasi

Jumlah Koperasi yang Berkualitas

160 Koperasi a) Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi 116.675.000

Semua Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi di kabupaten Jembrana.

dan Koperasi Berprestasi.

b) Kegiatan :Pembinaan, pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1

Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil 50.000 KK

Program : Penataan Administrasi Kependudukan

- Jumlah Kartu KK yang diterbitkan

50.000 KK a) Penerbitan Kartu KK

-jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan

27.600 akte b) Kegiatan : Peningkatan

pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.176.216.500

- Jumlah Polis Asuransi 224.823 Lbr

- Jumlah KTP Electronik yang diterbitkan

67.630 KTP

Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan 90%


- Jumlah Kecamatan yang diberikan sosialisasi

5 Kecamatan Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Kependudukan

262.910.000

-Jumlah Kelian Banjar yang diberikan sosialisasi

250 Orang

-Jumlah Orang terlibat dalam tim terpadu

50 Orang

XI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1

Cakupan Partisipasmai syarakat dalam pembangunan

Prosentase kecamatan mengikuti kemandirian masyarakat

100% Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri



II-23



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

melalui PNPM-MPd

perdesaan dalam pembangunan melalui PNPM-MPd

Perdesaan (PNPM-MPd)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kecamatan kemandirian masyarakat perdesaan

5 Kecamatan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

5.470.000.000

2

Cakupan masyarakat dalam pembangunan

Prosentase kecamatan mengikuti kemandirian masyarakat perdesaan dalam pembangunan melalui PNPM-Integrasi

100%

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi (PNPM-Integrasi)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PNPM-Integrasi

Jumlah kecamatan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pembangunan melalui PNPM-Integrasi

5 Kecamatan

Pemberdayaan Masyarakat Integrasi (PNPM-Integrasi)

6.250.000.000

XII DINAS PENDAPATAN

1 Meningkatnya Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan derah

12% Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah

12 Bulan

a) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah

2.077.307.500


Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

12 Bulan

b) Kegiatan Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran.

21.275.000

Meningkatnya Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Persentase pendapatan PBB meningkat 1 kali

c) Kegiatan gebyar PBB 20.990.000

Meningkatnya Pendapatan dari Pajak Daerah

Persentase peningkatan Pendapatan Pajak Daerah 5 lokasi

d) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

61.604.500

Tersusunnya Laporan Bulanan PAD

Jumlah bulan laporan bulanan PAD 12 Bulan

e) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

28.760.000

Meningkatnya Target Pendapatan Asli Daerah

Jumlah bulan proyeksi Pendapatan Asli Daerah 1 Bulan

f) Kegiatan Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD

9.340.000


Persentase meningkatnya Retribusi Daerah 12 Bulan

g) Kegiatan penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD )

8.995.000


Persentase meningkatnya Retribusi Daerah 1 Tahun

h) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak

7.627.500

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Persentase meningkatnya PAD 1 Tahun

i) Kegiatan Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

19.500.000

XIII DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1. Meningkatnya produktivitas pertanian

Prosentase Peningkatan produktivitas pertanian

10% Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Meningkatnya produktivitas perkebunan

Kontribusi perkebunan terhadap PDRB

10% Kegiatan Pekan Daerah KTNA Provinsi Bali

47.500.000,00

- Meningkatnya Kontribusi peternakan terhadap 10%



II-24



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

produktivitas peternakan PDRB

2 Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Cakupan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 90%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 6%

Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

249.803.450,00

3 Meningatnya Produksi Petanian/Perkebunan

Cakupan Produksi Petanian/Perkebunan 90%

Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan

Jumlah kelompok tani/subak yg mendapat pembinaan Good Agriculture Practice (GAP)

18 klp tani/ subak abian

a) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

194.000.000,00

Jumlah kelompok tani/subak abian yg mendapat kegiatan Gertakdal OPT/hama penyakit


b) -Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama/ Penyakit Perkebunan

50.000.000,00

4 Meningatnya hasil Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

90%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

30%

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

65.000.000,00

5 Meningatnya Produksi Hasil Peternakan

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 18.65%

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

400 Ekor

a) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

10.000.000,00

Jumlah Kelompok ternak yang mendapat bantuan sarana peternakan

3 kelompok b) Kegiatan

Pengembangan Agribisnis Peternakan

15.000.000,00

6 Meningatnya Penerapan Teknologi Peternakan T

Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan 60%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah Kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan

3 kelompok -Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

10.000.000,00

XIV DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1 Meningkatnya pelestarian hutan

Cakupan pelestarian hutan 40%

. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan 1 DOK

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

413.675.300

Jumlah luas hutan dan lahan yang dikelola 300 Ha

b) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2 Berkurangnya rasio hutan yang rusak

rasio hutan yang rusak 20%

Program Rehabilitasi hutan dan Lahan

Jumlah luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

400 Ha Kegiatan DAK Peningkatan Peran

1.397.721.500



II-25



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap

Ketersediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan

20%

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan

30% Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

184.197.500

4 Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya

Prosentase Peningkatan produktivitas perikanan budidaya

30% Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan


30% Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

80.957.000

5 Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

40% 40%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 40%

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

1.734.458.672

6 Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap

Cakupan pemeliharaan TPI 1 Unit

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan 1 Unit

a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

69.651.900

Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

50%

b) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

997.777.520

7 Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan 40%

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan 20%

a) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan

152.000.000

Ketersediaan data statistik perikanan 1 Dok.

b) Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

45.000.000

XV KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan

21% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

22.265.700

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam

102 kali a) Sosialisasi/ Penyuluhan

Kearsipan di lingkungan 7.200.000



II-26



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

setahun instansi pemerintah/ swasta

Jumlah sasaran SDM yang di-bintek

51 orang b) Bintek Pengelolaan

Kearsipan 15.065.700

2 Meningkatnya minat baca Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat

47%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

28.685.700

Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun

144 kali a) Pembinaan

Perpustakaan 5.850.000

Jumlah peserta lomba-lomba TK, SD, SMP dan SMA

160 orang b) Lomba-lomba minat

baca 16.085.700

3 Meningkatnya layanan perpustakaan keliling

Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun

144 kali

c) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

6.750.000

XVI KANTOR PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1

Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Persentase Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan 8 kegiatan

Program Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

perempuan dan anak

Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

65.189.700

2

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Cakupan peserta KB aktif

- 304 kelompok - 6 jenis

Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dam bentuk KB/ KR yang mandiri




Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

161.922.500

3

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

- Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak 294 kelompok

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak


- Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak

294 kelompok

-Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang

95.751.500



II-27



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Anak

XVII KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Peningkatan Kerjasama

Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

12 bulan

- Waktu Pelaksanaan kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah / KOMINDA

278.000.000

2 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

12 bulan

Waktu Pelaksanaan PeningkatanToleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

7.888.000

Pembinaan Idiologi dan wawasan kebangsaan

3 Koordinasi pengamanan dan Ketertiban Daerah

Terwujudnya Pembudayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban daerah

12 bulan - Waktu Pelaksanaan koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah

406.663.000

4 Pendidikan Politik Dalam Negeri

Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat 12 bulan

- Waktu Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri

32.991.000

XVIII KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Meningkatnya layanan perijinan yang cepat,tepat,benar dan transparan

Prosentase layanan perijinan

82%

Program peningkatan pelayanan umum

1.Meningkatnya pengecekan ijin dilapangan

Jumlah pengecekan ijin di lapangan 147 kali

Peningkatan Pelayanan perijinan

39.250.000

2.Meningkatnya penertiban reklame

Jumlah pengawasan dan pemertiban reklame 98 Kali

Peningkatan pengawasan dan penertiban reklame

5.196.000

3.Meningkatnya pendataan ijin di lapangan

Jumlah pendataan ijin di lapangan

170 kali Peningkatan pendataan ijin

3.520.000

4.Meningkatnya verifikasi permohonan ijin yang masuk

Jumlah permohonan ijin yang di verifikasi 9010 Bh

Peningkatan Verifikasi Perijinan

15.010.000

XIX RUMAH SAKIT UMUM NEGARA 1 Meningkatnya Pelayanan

Rumah Sakit Umum Negara

Terpenuhinya standart pelayanan RSU Negara

100%

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Umum Negara


100%

Evaluasi dan pengembangan standart Pelayanan Kesehatan

200.000.000

2 Meningkatnya Pelayanan PONEK

Terselenggaranya Pelayanan Ibu dan Anak

100%

PROGRAM PENGADAAN SARAMNA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU /RUMAH SAKIT MATA

Meningkatnya Pelayanan PONEK


100%

Pengadaan gedung pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (PONEK)

3.156.641.000



II-28



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

3 Meningkatnya perluasan areal Rumah Sakit

Dimilikinya tanah untuk pengembangan rumah sakit 100%

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya perluasan areal Rumah Sakit

Dimilikinya tanah untuk pengembangan rumah sakit

100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.232.288.000

XX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1

Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

85%

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

47.000.000

Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

24 kali Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

47.000.000

2

Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

85%

Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

23.400.000

Jumlah Kegiatan yang tersedia

2 jenis

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

23.400.000

3

Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan

80%

Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan

1.064.538.000

Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda

96 kali

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati

71.580.000

Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan

120 Berkas Penyidikan Pelanggaran Perda

60.000.000


360 kali

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

900.918.000

Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan

365 kali Patroli Gangguan Trantibum

32.040.000

XXI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1 Meningkatnya persentaase ketersediaan dokumen Tata ruang

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang 100%

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

22.000.000

Frekuensi sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang Tata ruang

5 kali

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang Rencana Tata Ruang

20.000.000

Jumlah CD yang di buat 10 buah Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

200.000.000

Jumalh Buku yang di cetak 80 Buku

2

Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/ informasi untuk perencanaan

Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan pembangunan

50%

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI

395.767.610



II-29



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

pembangunan

- Jumlah data yang terkumpul

200 lembar

Kegiatan pengumpulan ,updating dan Analisa Data ,informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan

10.000.000

- Jumlah CD yang di buat Soft Copy laporan

- Jumlah buku yang di cetak

buku

Penyusunan dan pengumpulan /data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile Daerah

167.632.810


- Jumlah buku yang di cetak 75 buku


- Jumlah buku yang di cetak 100 Buku

Kajian pelaksanaan MDGs di kabupaten Jembrana

120.000.000

3 Meningkatnya Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan

Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan

100%

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH

592.955.535

- Jumlah buku yang dicetak 100 Buku Penetapan RPJPD 75.040.000

- Jumlah indikator Kinerja 50 Buku

Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah daerah

69.742.000

- Jumlah Buku Lakip Bapedda dan PM

100 Buku

- Jumlah Buku Lakip Kabupaten Th.2011

100 Buku

- Jumlah Buku yang dicetak

150 Buku

Monitoring Evaluasi,pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

61.150.000


3000 Lbr

Penyusunan KUA.PPAS.KUA perubahan dan PPAS perubahan

11.390.000

- Jumlah Buku KUA Perubahan Th 2012

100 Buku

Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS perubahan

24.190.000

- Jumlah Buku KUA Tahun 2013 100 Buku

- Jumlah Buku PPAS Perubahan Th 2012

100 Buku

- Jumlah Buku PPAS Tahun 2013 100 Buku

- Jumlah buku yang dicetak 100 Buku

Penetapan Revisi RPJMD

21.040.000

5 Meningkatnya Persentase 100% PROGRAM 818.065.000



II-30



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI


Koordinasi dan penyusunan kajian Masterplan Miapolitan

426.713.500


Survey Potensi lahan pertanian

250.000.000


Kajian Pengembangan Pasar Tradisional

141.351.500

6 Meningkatnya persentase ketersediaan

Jumlah keluarga miskin yang terentaskan 100%

PROGRAN PERENCANAAN SOSILA BUDAYA

64.075.000

dokumen Perencanaan Sosial Budaya

200 KK

Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana

64.075.000


7 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen promosi dan kerjasama investasi

90%

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERKJASAMA INVESTASI

100.235.000

- Jumlah buku yang dicetak

150 Buku

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman Modal

77.311.000

- Jumlah CD yang di buat 25 CD

1 Paket

Penyelenggaraan Pameran Investasi

22.924.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Kabupaten Jembrana Tahun 2012

III-1


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2012. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja .Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal.

Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Bappeda dan PM dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). Sasaran Kabupaten Jembrana yang hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari capaian sasaran kegiatan. 2) Sasaran Kabupaten Jembrana yang didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama.


III-2


Skema 3.1

Sasaran Kabupaten Jembrana sama dengan sasaran Kegiatan

Skema 3.1 Pengukuran kinerja daerah

RPJMD

Sasaran: “Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah”

Indikator Kinerja :

Persentase peningkatan kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran : “Meningkatnya Persentase Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah”

Indikator Kinerja :

Persentase peningkatan kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah.


III-3


Skema 3.2 Sasaran Kabupaten Jembrana didukung oleh beberapa sasaran Kegiatan Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin

tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian = Realisasai X 100%

Rencana Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat

capaian = Rencana – ( Realisasai –Rencan ) X 100%

Rencana

Sasaran : Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Indikator Kinerja :

Persentase kersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran Kegiatan: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan dengan Perda

Sasaran Kegiatan: Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD

yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

Sasaran Kegiatan: Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Indikator Kinerja : Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD


III-4


B. Analisis Pencapaian Kinerja B.1 Misi I. Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan.

Misi Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan dilaksanakan melalui urusan : 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan 3) Pertanahan.

B.1.1 Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2012

No Indikator Capaian Kinerja

1 2 3

1. Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 1

2. Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada 1

3. Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 5

4. Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100

Sasaran pada urusan Perencanaan Pembangunan yang terkait dengan misi Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan sesuai dengan peranjian Bupati Jembrana pada tahun 2012 adalah: 1). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan 2). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan ekonomi 3). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

Untuk mencapai sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dengan indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan dokumen, dengan target 100%. Pada Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dilaksanakan melalui kegiatan : a) Penetapan RPJPD. b) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.


III-5


d) Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. e) Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. f) Penetapan Revisi RPJMD g) Penetapan RKPD

Realisasi Pelaksanaan keempat belas kegiatan secara fisik pada tahun 2012 mencapai 92, 86 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 434.219.900,00 atau 75,93 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012

No Prongarm / Kegiatan Pagu

Anggaran ( Rp )

Realisasi

Fisik % Keuangan

Jumlah ( Rp ) %

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penetapan RPJPD. - Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan.

- Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Th 2013.

- Penetapan Revisi RPJMD - Penetapan RKPD

.

75.040.000,00 69.742.000,00

61.150.000,00

11.390.000.00

24.190.000,00 21.040.000,00 22.085.000,00

100% 100%

100%

100%

100% 100 % 100%

61.705.600,00 63.870.000,00

50.585.000,00

6.631.950,00

17.836.250,00 16.540.000,00 13.506.500,00

82,23 % 91,58 %

82.72 %

58,51 %

55,03 % 97,57 % 61,00%

Kegiatan penetapan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 dialokasikan

anggaran dalam APBD sebesar Rp. 14.764.000,00 dan terserap Rp. 10.944.000,00, sehingga capaian fisik 100% dan keuangan (74,72%). Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 3.770.000,00 atau (25,57%).

Keluaran dari kegiatan penetapan RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 adalah jumlah dokumen penetapan revisi RPJPD Kabupaten Jembrana rencana 100 buku dan realisasi 100 buku, dan hasil kegiatan penetapan RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 adalah persentase cakupan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan 100 buku sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan adalah : - Kerjasama yang baik antar Tim, - Petunjuk pelaksanaan tersedia lengkap - Kontrol yang ketat dari tim pengawas.

Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP) Tahun 2012. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun secara bertahap mulai dari : a. Penyusunan rencana kerja tahunan SKPD dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah

Kabupaten Jembrana. b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Jembrana


III-6


c. Penysunan Lakip SKPD d. Penyampaian bahan kontribusi untuk Lakip Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Bulan

Pebruari setiap tahun e. Penyampaian laporan capaian kinerja oleh SKPD f. Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana pada Bulan Maret dan sampai

di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) paling lambat 31 Maret setiap tahun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun pada Bulan januari dimulai dari pembuatan LAKIP SKPD dan atau Pejabat Eselon II sampai pertengahan Pebruari dan penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah (LAKIP Kabupaten) berdasarkan bahan kontribusi LAKIP dari SKPD dengan batas waktu sampai akhir Maret dan disampaiakn ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) paling lambat 31 Maret.

Rencana 100 buah buku LAKIP Kabupaten Tahun 2012, realisasi 100 buah buku (100%), rencana 100 buah buku LAKIP Bappeda dan PM Tahun 2012 realisasi 100 buah buku (100%), rencana 50 buah buku Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2016, realisasi 50 buah buku (100%).

Alokasi dana untuk penyusunan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah sebesar Rp. 69.742.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 63.870.000,00 (91,58%), sisa anggaran sebesar Rp. 5.872.000,00 (8,41%).

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan adalah : - Kerjasama yang baik antar Tim, - Petunjuk pelaksanaan tersedia lengkap, - Kontrol yang ketat oleh Tiem pengawas.

Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dietapkannya RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 maka dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Diawali dengan Rapat yang dilaksanakan oleh Tim TAPD Kabupaten Jembrana untuk

menentukan proyeksi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2013 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan pembiayaan.

b. Dilanjutkan dengan Menyusun rancangan KUA, dan PPAS sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat Kerja dengan DPRD Kabupaten Jembrana.

c. Dengan telah dilaksanakannya Audit oleh BPKP dan diterimanya LPPD dan LKPJ Kabupaten Jembrana oleh DPRD Kabupaten Jembrana maka ditetapkanlah SILPA APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012.

d. Atas dasar tersebut disusunlah rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun kembali rancangan anggaran Kabupaten, disesuaikan dengan komosisi keuangan yang baru.

Dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 alokasi dana untuk penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp. 41.390.000,00 dan terserap sebesar Rp. 6.631.950,00 sehingga capaian fisik 100 % dan Keuangan Rp. 6.631.950,00 atau (16,02 %). Dari data tersebut ternyata pada kegiatan ini terdapat sisa dana sebesar Rp. 30.825.000,00 atau (83,98 %). Hal ini disebabkan karena biaya cetak buku KUA, PPAS tidak dapat dicairkan karena dianggarkan di perubahan.


III-7


Kegiatan Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dilaksanakannya pembahasan dalam rapat kerja bersama dengan DPRD Kabupaten Jembrana dilanjutkan dengan penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Jembrana dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana. Selanjutnya setelah ditetapkan dilanjutkan dengan mencetak KUA dan PPAS untuk diedarkan kepada seluruh SKPD yang dipakai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Jembrana.

Dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 alokasi dana untuk penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan diangarkan sebesar Rp. 24.190.000,00 secara fisik realisasi sebesar 100 % dan Keuangan Rp. 17.836.250,00 atau (73,73 %). Dari data tersebut ternyata pada kegiatan ini terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.353.750,00 atau (26,27 %). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 28.270.000,00 dan terserap Rp. 16.540.000,00 sehingga capaian fisik 100% dan keuangan (58,51%) dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 11.730.000,00 (41,49%).

Kegiatan penetapan revisi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 21.040.000,00 dan terserap Rp. 13.683.000,00, sehingga capaian fisik 100% dan keuangan (65,03%). Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 7.357.000,00 atau (34,97%).

Keluaran dari kegiatan penetapan revisi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 adalah jumlah penetapan revisi RPJMD, rencana 100 buah buku dan terealisasi 100 buah buku, sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan adalah : 1. Kerjasama yang baik antar Tim. 2. Petunjuk pelaksanaan tersedia lengkap, 3. Kontrol yang ketat oleh Tiem pengawas.

Untuk mempermudah dalam penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Jembrana pada Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana telah menggunakan Aplikasi Perencanaan. Untuk menjamin kelancaran operasional aplikasi tersebut setiap tahun anggaran dilaksanakan pemeliharaan terhadap aplikasi tersebut. Untuk pelaksanaan pemeliharaan aplikasi ini dikerjasamakan dengan jasa konsultansi yaitu Pihak ketiga yaitu Iswara Media Computer.

Dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 alokasi dana untuk pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah diangarkan sebesar Rp. 31.121.535,00 secara fisik realisasi sebesar 100 % dan Keuangan Rp. 30.364.000,00 atau (97,57 %). Dari data tersebut ternyata pada kegiatan ini terdapat sisa dana sebesar Rp. 757.535,00 atau (2,43 %). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.

Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh SKPD.

Penyusuan rancangan, musrenbang, dan penetapan revisi RPJMD adalah kegiatan untuk merevisi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Hal ini dilaksanakan sebagai akibat dengan adanya refisi RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025. Dalam pelaksanaannya Tim


III-8


sudah bekerja dengan baik, walaupun demikian karena masih kurangnya informasi tentang program – program prioritas masing – masing SKPD maka RPJMD yang dihasilkan belum sempurna.

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )

Kabupaten Jembrana Tahun 2012 adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun rancangan

dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2013 yang diawali dengan Pembentukan

Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang bertugas

untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), Kebijakan

Umum APBD ( KUA ) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten

Jembrana Tahun Anggaran 2014, serta dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Bupati

Jembrana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2012. Kegiatan

Penetapan RKPD Tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 22.085.000,00

dan terserap Rp. 13.506.500,00, sehingga capaian fisik 100% dan keuangan 61 %. Dari data

tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 7.074.000,00 atau 39 %.

Keluaran dan hasil dari Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2012 yang penyusunan

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dilaksanakan Bulan Mei- Juni setiap tahun

adalah jumlah penetapan dokumen RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan yaitu sebanyak 1

dokumen rancangan RKPD yang dihasilkan sebagai bahan untuk menyusun KUA dan PPAS.

Capaian kinerja Outcome program dan output kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Berdasrkan Input , Out Put dan Out Comes

No Prongarm / Kegiatan Rencana Realisasi

Capaian Kinerja

%

1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH 100% 100% 100%

Penetapan RPJPD 100 Buku 100 Buku 100%

Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah daerah 50 Buku 50 Buku 100%


150 buku 150 buku

100%


100 Buku 100 Buku 100%


100 Buku 100 Buku

100%

Penetapan Revisi RPJMD 50 Buku 50 Buku 100%


III-9


2). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan ekonomi,

dengan indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan ekonomi Pada Tahun 2012 ditargetkan 100%. Untuk melaksaakan sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan ekonomi Bappeda dan PM melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima ) kegiatan yaitu : a) Koordinasi dan Penyusunan Kajian Masterplan Minapolitan. b) Survey Potensi Lahan Pertanian. c) Kajian Pengembangan Pasar Tradisional.

Realisasi Pelaksanaan program perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan setabel tabel berikut :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan ekonomi Tahun 2012


Anggaran ( Rp )

Realisasi

Fisik % Keuangan

Jumlah ( Rp ) % 1. Program Perencanaan Pembangunan

Ekonimi. - Koordinasi dan Penyusunan Kajian

Masterplan Minapolitan. - Survey Potensi Lahan Pertanian. - Kajian Pengembangan Pasar

Tradisional.

426.713.500,00 250.000.000,00 141.351.500,00

100 % 100 % 100 %

398.540.455,00 209.827.000,00 101.726.750,00

93,40 % 83.93 % 71.97 %

Urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sub bidang ekonomi dan penanaman modal pada bidang Ekonomi dan Penanaman Modal tahun anggaran 2012 melaksanakan kajian: a. Koordinasi dan Penyusunan Kajian Masaterplan Minapolitan.

Pengembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Jembrana dalam upaya menjadikan sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, baik menyangkut aspek produksi maupun pasca produksi. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya sumberdaya ikan secara optimal dalam suatu sistem agribisnis terpadu diperlukan suatu perencanaan melalui pendekatan terpadu yang berbasis kawasan yaitu dalam konsep Kawasan Minapolitan. Untuk mengembangkan suatu kawasan minapolitan diperlukan pemilihan lokasi yang potensial dan strategis serta penyiapan penyusunan program-program pembangunan yang dituangkan di dalam masterplan Minapolitan. Untuk mengarahkan pembangunan kawasan Minapolitan yang saling mendukung antar bagian kawasan maupun antara kondisi kawasan dengan kebutuhan program pembangunan kawasan maka diperlukan Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan.

Pencapaian kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kajian Masaterplan Minapolitan untuk Tahun 2012 adalah menyusun Kajian Masterplan Minapolitan di Kabupaten Jembrana, dengan target kuantitatif kegiatan sebanyak 1 paket kegiatan dengan lokasi kawasan minapolitan se Kabupaten Jembrana. Dalam penyusunan kajian ini dikerjasamakan dengan


III-10


Pihak Ketiga melalui Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung dengan PT. Wartha Bakti Mandala dengan nilai kontrak sebesar Rp. 375.870.000,00. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Buku Kajian Mansterplan Minapolitan di Kabupaten Jembrana dan Soft Copy. Secara keseluruhan kegiatan ini Secara Fisik terealisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan yang terserap sebesar Rp. 398.540.455,00 atau 93,40 %.

b. Kegiatan Kajian Survey Potensi Lahan Pertanian

Kegiatan Kajian Survey Potensi Lahan Pertanian di Kec. Jembrana, Kec Mendoyo dan Kec. Pekutatan dianggarkan pada APBD kab. Jembrana tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 250.000.000,-. Adapun realisasi anggaran terhadap kegiatan dimaksud sebesar Rp. 209.827.000,- atau 83,93% yang berarti terdapat anggaran sebesar Rp. 40.173.000,- atau 16,07% yang tidak direalisasikan. Dalam pelaksanaan kegiatan kajian survey melibatkan pihak ketiga yaitu CV Permata Konsultan yang beralamatkan di jalan Dipenogoro No 204 Denpasar yang dibantu oleh tenaga ahli Tanah, tenaga ahli Remote Sensing, tenaga ahli Agronomist, tenaga ahli Hidrologi/Sumber Daya Air dan tenaga ahli Ekonomi. Capaian kinerja tim ahli untuk kegiatan kajian dimaksud 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, input dari kegiatan ini adalah SDM, alat dan dana yang dianggarkan pada APBD TA 2012 sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil dari kegiatan direncanakan 20 buku, dan 10 keping CD back up. Hasil kajian berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Perencanaan Pembangunan di bidang Pertanian.

Keluaran dari kajian survey potensi lahan pertanian di kec. Jembrana, kec Mendoyo dan Kec. Pekutatan adalah buku Laporan Kajian Survey Potensi Lahan Pertanian di Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan di Kecamatan Pekutatan. Buku hasil kajian rencana 20 buah terealisasi 20 buah sehingga capaiannya 100%, dan CD rencana 10 keping terealisasi 10 keping sehingga capaiannya 100%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian Survey Potensi Lahan Pertanian di Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan adalah terjalinnya hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara SKPD terkait, bidang-bidang lingkup Bappeda dan PM dalam penyediaan data-data pendukung dan pihak ketiga yang telah melakukan survey lapangan dalam rangka pengolahan data-data yang dibutuhkan.

c.Kegiatan Kajian Pasar Tradisional

Kegiatan Kajian Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana dan Kec. Pekutatan dianggarkan pada APBD kab. Jembrana tahun anggaran 2012 sebesar Rp.141.351.500,-. Adapun realisasi anggaran terhadap kegiatan dimaksud sebesar Rp. 101.726.750,- atau 71,96% yang berarti terdapat anggaran sebesar Rp. 39.624.750,- atau 28,04% yang tidak direalisasikan. Dalam pelaksanaan kegiatan kajian survey melibatkan pihak ketiga yaitu PT Surveyor Indonesia yang beralamatkan di jalan Comal Surabaya yang dibantu oleh tenaga ahli Ekonomi Pembangunan, tenaga ahli Sosial Budaya, dan tenaga ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Capaian kinerja tim ahli untuk kegiatan kajian dimaksud 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, input dari kegiatan ini adalah SDM, alat dan dana yang dianggarkan pada APBD TA 2012 sebesar Rp.141.351.500,-. Hasil dari kegiatan direncanakan 25 buku, dan 10 keping CD back up. Hasil


III-11


kajian berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Perencanaan Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana distribusi perdagangan.

Keluaran dari kajian Pasar Tradisional di kec. Jembrana, dan Kec. Pekutatan adalah buku Laporan Kajian Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana, dan di Kecamatan Pekutatan. Buku hasil kajian rencana 25 buah terealisasi 25 buah sehingga capaiannya 100%, dan CD rencana 10 keping terealisasi 10 keping sehingga capaiannya 100%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan Kajian Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana, dan Kecamatan Pekutatan adalah terjalinnya hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara SKPD terkait, bidang-bidang lingkup Bappeda dan PM dalam penyediaan data-data pendukung dan pihak ketiga yang telah melakukan survey lapangan dalam rangka pengolahan data-data yang dibutuhkan.

Memperhatikan luasan lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di kabupaten Jembrana seluas 32.702 ha ( 38,87 % ) dari luas Kabupaten Jembrana seluas 84.140 ha yang terdiri dari lahan sawah 8. 432 ha, tegal/kebun 9.477 ha, perkebunan 15.162 ha dan pekarangan 6.205 ha dan dengan memperhatikan PDRB Kabupaten Jembrana dan kontribusi sector pertanian adalah tertinggi diantara sector – sector lainnya mencirikan bahwa sector pertanian adalah merupakan sector basis. Namun demikian perbandingan anatara luas lahan pertanian dengan PDRB dan kontribusi sector pertanian dipandang belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi – informasi terkait dengan potensi pertanian Kabupaten Jembrana. Berdasarkan dari permasalahan – permasalah tersebut maka melalui evaluasi lahan pertanian secara komprehensif dan menjadi bagian kajian wilayah pertanian dalam arti luas untuk memperoleh potensi pengembangan lahan potensial maka dipandang perlu untuk melaksanakan survey potensi lahan pertanian.

Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan fasilitas umum berupa pasar sebagai tempat jual beli yang nyaman, aman dan representative adalah dengan menyiapkan tempat/ pasar baru yang relative berlokasi tidak jauh dari lokasi semula, dengan daya tampung lebih besar terhadap jumlah pedagang yang ada termasuk pengembangan sarana dan prasarana umum lainnya. Memperhatikan tujuan tersebut maka untuk melaksanakan kebijakan tersebut dipandang perlu untuk melalukan kajian atau studi kelayakan untuk menilai kegiatan pengembangan pasar tradisional dan memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan yang lagi dinilai layak untuk dikerjakan atau ditunda.

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Kinerja Berdasrkan Input , Out Put dan Out Comes


Capaian Kinerja

%

1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

100% 100% 100%


100 Buku 100 Buku 100%

Survey Potensi lahan pertanian 150 Buku 150 Buku 100%

Kajian Pengembangan Pasar Tradisional 100 Buku 100 Buku 100%

3). Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya


III-12


Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya dengan indicator kinerja utama Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya dengan target 100%. Pada Tahun 2012 sasaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya dilaksanakan dengan Program Perencanaan Sosial Budaya.

Realisasi Pelaksanaan program perencanaan sosial budaya yang dilaksanakan melalui 1 ( satu ) kegiatan secara fisik pada tahun 2012 mencapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.118.960,00 atau 82,90 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Sosial Budaya Tahun 2012


Anggaran ( Rp )

Realisasi

Fisik % Keuangan

Jumlah ( Rp ) %

1. Program Perencanaan Sosial Budaya. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.

64.075.000,00

100 %

53.118.960,00

82,90 %

Jumlah 64.075.000,00

100 % 53.118.960,00

82,90 %

Sasaran Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten jembrana tahun 2012

adalah mengetahui prosentase keluarga miskin yang tertanggulangi sebanyak (3,5 %) . Indikator kerja Utama adalah Jumlah Kemiskinan yang Terentaskan, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Program Perencanaan Sosial Budaya dengan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2012, input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp 64.075.000. Hasil dari kegiatan ini adalah berkurangnya KK miskin dikabupaten jembrana.

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 64.075.000,00 realisasi sebesar Rp 53.118.960,00 (82,90%), dengan demikian maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.956.040 (17,10 %).

Angka kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 masih di atas rata – rata kemiskinan Propinsi Bali. Melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana dengan sekretariat Tim berada pada Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana bertekad untuk mengurangi kemiskinan melalui program prioritas Kabupaten Jembrana. Memperhatikan permasalahan tersbut di atas maka dipandang perlu mengakuratkan data kemiskinan, mengefektifkan fungsi tim dan seluruh program kegiatan bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

Hasil akhir dari capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

No Indikator Capaian

Kinerja 2011 Capaian

Kinerja 2012

1 2 3 4

1. Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

1 1

2. Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

1 1


III-13


3. Jumlah Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

5 5

4. Rasio Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100 100

Dari tabel 3.7 di atas terlihat bahwa capaian akhir Perencanaan Pembangunan teap optimal, kemampuan menyiapkan dokumen perencanaan sudah sangat optimal.

B.1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah,

Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian ( Kepegawaian) sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

B.1.2.1 Sekretariat Daerah B.1.2.1.1 Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan selaku bagan di bawah Sekretariat Daerah memiliki beberapa kegiatan tahun 2012 Sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Terwujudnya Tertib Adminitrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan

Pemanfaatan Tanah. Sasaran Terwujudnya Tertib Adminitrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan

Pemanfaatan Tanah, menetapkan Indikator kinerja utama yaitu : Prosentase sertifikat dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah Prosentase sertifikat dan surat rekomendasi pemanfaatan tanah, dengan target 100%.Dalam rangka merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator keluaran kegiatan dengan target 35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 283.535.000,00.

Capaian sasaran ini sampai akhir Tahun 2012; target 35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi, dengan prosentasi keberhasilan pencapaian target fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.925.000,00 (25,01%). Dengan keberhasilan realiasasi target 100 %, maka terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 212.610.000,00. (74,99%), yang menunjukkan dalam perencanaan anggaran kurang mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan biaya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya pencapaian sasaran ini, di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya tertib administrasi penguasaan , pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah Sasaran IKU Target

fisik/Anggaran Realisasi

Fisik/anggaran % Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5

Terwujudnya tertib administrasi penguasaan ,

Jumlah pemrosesan pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten

35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi

35 sertifikat dan 22 surat rekomendasi

100%


III-14


pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

dan rekomendasi pemanfaatan tanah

Rp. 283.535.000 Rp. 70.925.000 25,01%

2.Ketersediaan buku LKPJ dan LPPD.

Untuk merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja “jumlah buku LKPJ dan LPPD yang disusun”. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, ditempuh melalui kegiatan penyusunan buku LKPJ dan LPPD dengan target 120 buku, didukung anggaran APBD Tahun 2012 sebesar Rp 69.352.000,00. Pencapaian target dalam Tahun 2012 adalah 120 buku dengan prosentase pencapaian target fisik 100 %, dan realisasi anggaran Rp. 69.142.000,00 (99,70 %). Dengan tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 210.000,00 (0,30 %). Faktor penunjang keberhasilan sasaran adalah didukung staf 2 orang, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen seluruh SKPD dalam memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penyusunan LKPJ dan LPPD. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada penyelesaian buku LKPJ dan LPPD tepat waktu serta hasil peneliaan dan reveu Provinsi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Terselesaikannya

penyusunan buku LPPD dan LKPJ Bupati tepat waktu

Sasaran IKU Target fisik/Anggaran

Realisasi Fisik/anggaran

% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Terselesaikannya penyusunan buku LPPD dan LKPJ Bupati tepat waktu

jumlah buku LKPJ dan LPPD

120 buku

120 buku

100%

Rp. 69.352.000 Rp. 69.142.000 99,70 %

3.Meningkatnya Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah. Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah : jumlah pelaksanaan peringatan hari-

hari besar dan bersejarah nasional. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut diatas, melalui kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional, dengan target 20 kali kegiatan dan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 669.661.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2012 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 20 kali kegiatan, dengan prosentasi keberhasilan realisasi target sebesar 100%. Realiasi anggaran sebesar Rp. 627.278.500,00 (93,67%). Dengan capaian target fisiknya 100% maka terjadi


III-15


penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 42.382.500 (6,33 %). Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah 1 orang staf sesuai

kompetensi bidang tugasnya, hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan SKPD berjalan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian target sasaran ini memberikan dampak meningkatnya rasa kebangsaan dan penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesai. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Terlaksananya peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasioanal.

Sasaran IKU Target fisik/Anggaran Realisasi Fisik/anggaran

% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Terlaksananya peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasioanal.

Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

20 kegiatan 20 kegiatan 100%

Rp. 669.661.000 Rp. 627.278.500 (93,67%).

4.Meningkatnya Kerja Sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah Persentase ketersediaan

MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dengan target 80%. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini, melalui kegiatan fasilitasi kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, dengan target 10 MoU kegiatan yang didukung anggaran APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 52.635.000,00.

Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2012, pencapaian target sasaran ini fisiknya sebesar 10 MoU, dengan prosentase pencapaian/realisasi target (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.135.000,00 (87,65%). Dengan tercapai/realisasinya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 6.500.00,00 (12,35 %),

Adapun pencapaian target sasaran disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran pelaksanaan sosialisasi peraturan terkait kerja sama dan terbentuknya dokumentasi kerja sama,

Sasaran Kegiatan IKU Target fisik/Anggaran Realisasi Fisik/anggaran

% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

pelaksanaan sosialisasi peraturan terkait kerja sama dan terbentuknya dokumentasi kerja sama,

jumlah kegiatan sosialisasi peraturan kerja sama dan fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama

10 MoU 10 MoU 100 %

Rp. 52.635.000 Rp. 46.135.000 87,65%

5.Tertatanya Wilayah administrasi Desa/Kelurahan. Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah Persentase Tapal Batas Wilayah

Desa/Kelurahan, dengan target 90%. Indikato keluaran kegiatan adalah Jumlah Tapal Batas


III-16


Wilayah Desa/Kelurahan, dengan target 1 paket. Kegiatan ini didukungan anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 75.001.000,00.Dalam pelaksanaan sampai akhir Tahun 2012, pencapaian target sasaran ini fisiknya sebesar 1 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.615.611,00 (95,49%). Dengan tercapainya target fisik 100%, maka terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 3.385.389,00 (4,51 %),

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran ini adalah dukungan staf sebanyak 3 orang dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, hubungan kerja yang harmonis, dan komitmen Kelurahan/Desa untuk menyukseskan kegiatan ini. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada semakin jelasnya batas-batas wilayah Desa/Kelurahan. Adapun pencapaian target sasaran kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Tertatanya Wilayah administrasi Desa/Kelurahan

Sasaran Kegiatan IKU Target fisik/Anggaran


% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Tertatanya Wilayah administrasi Desa/Kelurahan

Jumlah kegiatan penetapan batas wilayah.

1 paket 1 paket 100%

Rp. 75.001.000 Rp. 71.615.611 95,49%

Capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2012 adalah :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Tata Pemerintahan

No Program/Kegiatan Sasaran IKU Rencana Realisasi %

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

Terwujudnya tertib admnistrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


100% 100% 100%



1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

2 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Kinerja ( Buku LKPJ dan LPPD ) tepat waktu


120 buku 120 buku 100%



120 buku 120 buku 100%


III-17


3 Program Pembinaan Masyarakat

Meningkatnya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional



Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional



4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tersosialisasi, terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota

Persentase ketersediaan MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama

80% 80% 100%



10 MoU/Kesepakatan/Perjanjian

10 MoU/Kesepakatan/Perjanjian

100%

5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tertatanya Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan

Persentase Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan

90% 90% 100%



1 paket kegiatan

1 paket kegiatan

100%

Apabila kita bandingkan antara capaian kineja Bagian Tata Pemerintahan pada

tahun 2011 dengan 2012, ternyata ada kemajuan yang signifikan. Semua rencana yan ditargetkan dapat tercapai secara optima, bahkan tahun 2012 dapat diselesaikan sesuatu yan krusial yaitu masalah batas wilayah kelurahan.

B.1.2.1.2 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Derah tahun 2012 memiliki

beberapa kegiatan dengan keluaran yaitu :

1) Jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara. Merealisasi sasaran Terciptanya organisasi yang efektif dan efisien dengan Indikator

kinerja utama (IKU) jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara, strategi ditempuh melalui kegiatan ISO 9001-2000 dengan target realiasi fisiknya 1 Paket, didukung anggaran dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 44.450.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012, realisasi target sebanyak 1 Paket atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.035.700,00 (96,82%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 1.414.300,00 (3,18%).


III-18


Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya organisasi yang efektif dan efisien



% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Terciptanya organisasi yang efektif dan efisien

jumlah sertifikasi ISO yang dipelihara

1 Paket 1Paket 100%

Rp 44.450.000 Rp. 43.035.700 96,82%

2). Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN.

Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

a.Jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun.

Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penyusunan prosedur kerja (SOP) dengan target realiasi fisiknya 5 SKPD, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 65.000.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012, anggaran sebesar Rp. 52.863.250,00 (81,33%) dan realisasi target fisik sebanyak 5 SKPD atau prosentase pencapaian target 100%. Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 12.136.750,00 (18,67%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan 5 (lima) serta terbentuknya Tim penyusunan SOP.

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada efektif, efisien, mudah dan kejelasan tahapan-tahapan dalam melaksana tugas pokok dan fungsi dari SKPD. b.Jumlah laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan target realiasi fisiknya 2 Laporan (Anjab dan ABK), didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 302.900.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 2 Laporan (Anjab dan ABK) atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 105.753.900,00 (34,91%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya sisa anggaran sebesar Rp. 197.146.100,00 (65,09%). Sisa anggaran dari kegiatan ini cukup besar, hal ini desebabkan oleh pelaksanaan evaluasi jabatan tidak dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan perencanaan, namun kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri sehingga anggaran untuk pihak ketiga tidak terealisasi. Agar tidak terjadinya permasalahan seperti ini ditahun-tahun


III-19


berikutnya dalam menyusun perencanaan perlu dipertimbangkan baik waktu pelaksanaan maupun besaran penganggaran biaya.

Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dlingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersusunnya anjab dan ABK seluruh SKPD yang memberikan gambaran menganai kejelasan tugas, beban kerja, kebutuhan pegawai dan kelas jabatan masing-masing Pegawai.

c.Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan evaluasi TUPOKSI

Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi,

Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan evaluasi TUPOKSI. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Penataan Organisasi dan Tugaspokok dan Fungsi SKPD dengan target 12 kali kegiatan, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 75.000.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 12 kali kegiatan atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 65.550.600,00 (92,91%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya sisa anggaran sebesar Rp. 4.999.400,00 (7,09%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terlaksananya evaluasi organisasi dan TUPOKSI SKPD, yang menyebabkan perubahan terhadap beberapa Rician Tugas Pokok dan Fungís SKPD. Perubahan itu disebabkan dari hasil evaluasi ditemukan adanya tumpang tindih TUPOKSI antar SKPD, dengan perubahan diharapkan kedepannya semakin berkurangnya ketumpang didihan Tugas Pokok dan Fungsi antar SKPD.

d Jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN

Merealisasi sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi,

Pembinaan CPP dan CBAN dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN. Strategi untuk mencapai sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Pembinaan Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan target 1 SKPD, yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 60.000.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 1 SKPD atau prosentase pencapaian target fisik 100% dan anggaran sebesar Rp. 41.851.750,00 (69,75%). Dari keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya efesiensi anggaran sebesar Rp. 18.148,250,00 (30.25%). Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan SKPD yang ditunjuk dalam rangka persiapan lomba CPP sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Jembrana serta terbentuknya Tim.


III-20


Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada terlaksananya pembinaan CPP, yang memberikan pengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesiapan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mengikuti penilaian di tahun 2013.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Sasaran Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN



% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Adanya SOP, Anjab, ABK, hasil Evaluasi Organisasi, Tupoksi, Pembinaan CPP dan CBAN

jumlah prosedur kerja SKPD yang disusun

5 SKPD 5 SKPD 100%

Rp 65.000.000

Rp. 52.863.250 81,33%

jumlah laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja

2 Laporan (Anjab dan ABK).

2 Laporan (Anjab dan ABK).

100%

Rp 302.900.000 Rp.105.753.900 34,91%

jumlah laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja

12 kegiatan. 12 kegiatan. 100%

Rp 75.000.000 Rp. 65.550.600 92,91%

jumlah SKPD yang di bina CPP dan CBAN

1 SKPD 1 SKPD 100%

Rp 60.000.000

Rp. 41.851.750

69,75%

Prosentasi Pencapaian Target 100%

Prosentase Realisasi Keuangan 69,72 %

Capaian Kinerja Bagian Organisasi Dan Tatalaksana dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Bagian Organisasi Dan Tatalaksana

No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %

1 Program Penataan perundang-undangan(ISO 9001-2000)

Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan


1 Paket 1 Paket 100%

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Pembinaan dan

Jumlah buku perencanaan 3 Buku 3 Buku

100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengembangan Aparatur.

dan pelaporan kinerja aparatur

(RKT,IKU,LAKIP)

(RKT,IKU,LAKIP)



Jumlah SKPD yang terbina penyusunan prosedur kerja dan 5 SKPD 5 SKPD

100%

Prosedur kerja dan tata naskah Dinas


tata naskah dinas di lingkungan

Pemerintahan


III-21


Kabupaten

Jembrana



jumlah laporan hasil analisis jabatan dan 2 Laporan 2 Laporan

100%

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pengembangan Aparatur analisis beban kerja

(Anjab dan ABK)

(Anjab dan ABK)



Frekuensi penataan/evaluasi 12 Kali 12 Kali 100%

Penataan Organisasi dan tugas pokok


organisasi dan tugas pokok dan

dan fungsi SKPD fungsi SKPD



Jumlah pembinaan lomba 1 Kegiatan

1 Kegiatan 100%

Citra Pelayanan Prima (CPP) dan


Citra Pelayan Prima (CPP) dan

(CPP/CBAN)

(CPP/CBAN)

Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

Lomba Citra Bhakti Abdi Negara

(CBAN)

Merperhatikan hasil capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, kinerjanya

sangat baik, dan mampu mempertahan kinerja tahun 2011 pada tahun 2012 ini.

B.1.2.1.3 BAGIAN HUKUM DAN HAM

Bagian Hukum dan HAM pada tahun 2012 meetapkan sasaran sebagai berikut :

1)Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa

indikator kinerja utama, sebagai berikut :

a).Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD

Merealisasi sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan Indikator kinerja utama jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD,strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyusunan produk hukum daerah, dengan target 10 Ranperda.yang didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 381.790.700,00.

Sampai akhir Tahun 2012 realisasi anggaran sebesar Rp. 359.562.650,00 (94,18%) dan realisasi target sebanyak 15 Ranperda dengan prosentasi pencapaian target fisik sebesar 150%. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan kegiatan ini melewati target, hal ini menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TUPOKSI dan efektifnya pelaksanaan koordinasi


III-22


dengan SKPD di lingkungan Pemkab. Dari keberhasilan pencapaian target fisik, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 22.228.050 (5,82%).

Faktor penunjang keberhasilan merealisasikan Indikator kinerja utama ini, disamping hal tersebut diatas, juga peran aktifnya Tim Pembahasan Ranperda Kabupaten Jembrana serta dukungan staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen dalam merealisasikan target sesuai dengan perencanaan.

b).Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM

Merealisasi sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM, strategi untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan kegiatan penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM, dengan target realiasi fisiknya 1 Paket (3 kasus), didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 300.000.000,00.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sampai akhir Tahun 2012, target sebanyak 1 paket atau pencapaian target 100%, anggaran sebesar Rp. 140.023.000,00 (46,67%). Dengan keberhasilan pencapaian target fisik 100 %, adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 159.977.000 (53,33%). Penghematan anggaran dalam kegiatan ini cukup besar dikarenakan biaya dalam penyelesaian kasus tidak dapat ditentukan atau tidak adanya standar yang jelas, untuk tahun berikutnya penganggaran biaya khususnya dalam kegiatan ini perlu direncanakan dengan pertimbangan yang lebih baik. Keberhasilan pencapaian target IKU ini berdampak pada terselesaikannya kasusu-kasus hukum pemerintah Kabupaten Jembrana.

Faktor penunjang keberhasilan target fisik kinerja IKU ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen dalam untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya dukungan data atau dokumen yang berkekuatan hukum.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Meningakatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

Sasaran IKU Target fisik/Anggaran Realisasi Fisik/anggaran

% Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Meningakatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD

10 buah 15 buah 150%

Rp 381.790.700 Rp. 359.562.650 94,18%

jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM

1 paket (3 kasus) 1 paket (3 kasus) 100%

Rp 300.000.000 Rp. 140.023.000 46,67%

Capaian kinerja Bagian hukum Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.18 Capaian kinerja Bagian hukum Tahun 2012


III-23



1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah


Jumlah Produk hukum Produk Hukum Daerah

10 Ranperda 10 Ranperda

!00%

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-Masalah Hukum dan HAM



3 Kasus 3 Kasus 100%

B.1.2.1.4 BAGIAN UMUM

Sasaran yang ditetapkan oleh Bagian Umum Tahun 2012 adalah : 1.Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran.

Dalam meralisasikan sasaran ini, telah ditetapkan dalam penetapan kinerja beberapa indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

a. Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan. Strategi yang ditempuh merealisasi sasaran kegiatan ini melalui kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan target realiasi fisiknya 23 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 361.330.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 11 jenis atau prosentase pencapaian target 47,83 % dan anggaran sebesar Rp. 152.852.600,00 (42,30 %). Dengan keberhasilan capaian target fisik sebesar 47,83 % hal ini menunjukkan tidak tercapainya target sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Ketidak tercapaian target bukan merupakan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan, namun kegiatan ini mempertimbangkan kebutuhan riil dalam memberikan pelayanan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana.

Faktor penunjang sasaran kegiatan ini disamping dukungan oleh staf yang sesuai dengan kompetensinya dan berkomitmen untuk melaksanakan TUPOKSI juga adanya koordinasi yang baik dengan pihak ketiga penyedia jasa perbaikan peralatan kerja. Pencapaian target sasaran kegiatan ini berdampak pada tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja di lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana. b. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan


III-24


peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target realiasi fisiknya 24 jenis dan didukung anggaran dalam APBD Induk dan Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 231.300.000,00.

Realisasi sasaran kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 24 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 100 %,dan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.267.000 (92,25 %). Keberhasil pencapaian target 100%, terjadi efisien dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.033.000 (7,75%), faktor penunjang kinerja sasaran kegiatan, dukungan oleh staf sebanyak 1 orang yang mempunyai komitmen pada TUPOKSInya dan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pencapaian sasaran kegiatan ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Jumlah jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga

Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah jenis penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga, strategi yang ditempuh melalui kegiatan penyediaan kebutuhan peralatan rumah tanggar, dengan target realiasi 8 jenis dan didukung anggaran dalam APBD induk dan perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 175.906.000,00.

Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 7 jenis atau prosentase pencapaian target fisik 87,50 % dan anggaran sebesar Rp. 66.225.000 (37,65 %). Ketidak berhasil pencapaian target 100% hal ini disebabkan oleh 1 jenis patung belum dapat direalisasikan dalam tahun ini. dengan tidak teralisasinya rencana pengadaan patung lagi 1 jenis, maka anggaran tersisa sebesar Rp. 109.681.000,00 (62,35%). Untuk menghindari ketidak berhasil pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, peyusunan perencanaan kegiatan pengadaan patung tidak pada anggaran perubahan.

Penunjang kinerja kegiatan ini dukungan oleh staf sebanyak 2 orang dan pihak ketiga dalam pengadaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian IKU dimaksud, berdampak pada kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang berupa patung mekepung sesuai dengan perencanaan. d. Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas oprasional.

Merealisasi sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan dengan Indikator kinerja utama (IKU) jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, strategi yang ditempuh melalui kegiatan pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional, dengan target 22 Unit/buah kegiatan dan didukung anggaran dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 1.482.800.000,00.

Realisasi kegiatan ini sampai akhir Tahun 2012; realisasi target sebanyak 19 Unit/buah kegiatan atau prosentase pencapaian target fisik 86,36 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.340.450.000 (90,40 %). Ketidak berhasilan pencapaian target 100% hal ini disebabkan adanya beberapa 3 pejabat staf ahli yang pensiun sehingga sewa kendaraan opersional menjadi berkurang. Dengan tidak teralisasinya target fisik, maka anggaran yang tersisa sebesar Rp. 142.350.000 (9,60%). Untuk menghindari ketidak berhasilan pencapaian target seperti ini pada tahun-tahun berikutnya, aga segejabatan Eselon II yang kosong karena pensiun sehingga fasilitas untuk eselon II dapat direalisasikan 100%.

Kegiatan ini didukung staf sejumlah 1 orang dan keterlibatan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sewa kendaraan, pencapaian target kegiatan ini berdampak terpenuhinya kebutuhan kendaraan opersional sesuai dengan kebutuhan riil.


III-25


Lebih jelasnya pencapaian target sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat dan relevan dengan kebutuhan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana Sekretariat Daerah yang cepat, tepat

dan relevan dengan kebutuhan

Sasaran IKU Target

fisik/Anggaran Realisasi

Fisik/anggaran % Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran.

jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

23 jenis

11 jenis 47,83 %)

Rp 361.330.000

Rp. 152.852.600

47,83 %.

jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

24 jenis

24 jenis

100 %.

Rp 231.300.000

Rp. 213.267.000

(92,25 %)

jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis

7 jenis

87,50 %.

Rp 175.906.000

Rp. 66.225.000

(37,65 %)

Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional

22 unit/buah 19 unit/buah 86,36 %

Rp 1.482.800.000,00 Rp. 1.340.450.000 (90,40 %)

Capaian kinerja bagian umum tahun 2012 adalah :

Tabel 3.20 Capaian kinerja bagian umum tahun 2012

NO Program/kegiatan sasaran IKU Target Realisasi %

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran

Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan

23 jenis 23 jenis 100%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Banyak jenis peralatan dan perlengkapan kantor

24 jenis peralatan

24 jenis peralatan

100%

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga




4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Jumlah ketersediaan surat kabar dan majalah

12 bulan 12 bulan 100%


III-26


B.1.2.1.5 BAGIAN PERLENGKAPAN

Sasaran yang ditetapkan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten

Jembrana pada Tahun 2012 adalah :

1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan

prasarana aparatur dimana di tahun 2012 ini secara rata-rata telah tercapai sebesar 92,40% dimana program ini terbagi menjadi 8 kegiatan untuk mendukung pencapain sasaran tersebut.

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.1.046.755.050,00 yang direncanakan untuk pemeliharaan kendaraan Dinas. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pemeliharaan terhadap kendaraan Dinas, sedangkan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan ini mencapai Rp.859.814.835,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 82,14%. b.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp.11.078.000,00 yang direncanakan untuk memenuhi perlengkapan gedung kantor di tahun 2012. Dalam pelaksanaannya berhasil dipenuhi perlengkapan gedung kantor sehingga prosentase tingkat capaiannya mencapai 100%, sedangkan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini mencapai Rp.9.878.400,00 dengan prosentase tingkat capaian 89.17%.

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Untuk memenuhi pengadaan peralatan gedung kantor di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp.940.314.100,00 yang direncanakan untuk memenuhi peralatan gedung kantor di Tahun 2012 ini. Dalam pelaksanaannya telah berhasil merealisasikan peralatan gedung kantor yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.889.966.450,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 94,65%.

c. Pengadaan Meubeler

Untuk memenuhi kebutuhan meubeler di tahun 2012 dianggarkan dana sebesar Rp.363.537.850,00 yang direncanakan untuk mengadakan barang meubeler di Tahun 2012 ini. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan barang meubeler sehingga prosentase tingkat capaiannya 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai Rp.341.714.500,00 dengan prosentase penyerapan dana sebeasr 94,00%.


III-27


2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk memenuhi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dianggarkan dana sebesar Rp.499.044.000,00 yang rencananya digunakan untuk mengadakan pakaian dinas di Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya berhasil terealisasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, sehingga prosentase tingkat capaian kegiatannya mencapai 100%, sedangkan dana yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini mencapai Rp.483.146.100,00 dengan prosentase penyerapan dana 96,81%. Dengan terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya dapat diharapkan dapat menambah rasa percaya diri, kewibawaan, dan keseragaman pakaian aparatur sehingga tidak ada lagi aparatur yang memakai pakaian yang kurang layak.

Capaian kinerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2012 :

Tabel 3.21

Capaian kinerja bagian Perlengkapan


1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik

90% 90% 100%

a Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


Banyak Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor


c Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



15 Jenis 15 Jenis 100%

d Pengadaan Meubeleur




2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah jenis suku cadang dan jasa service

5 Jjenis 5 Jjenis 100%

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


B.1.2.1.6 BAGIAN KEUANGAN

Program /kegiatan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 adalah:


III-28


1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya perkembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator meningkatnya pelayanan terhadap penyediaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana aparatur diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan antara lain:

a.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya ketersediaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2012. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebesar Rp.115.852.500,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisai sebesar Rp.111.280.000,00 dengan prosentase penyerapan dana dan realisasi kegiatannya mencapai 96,05%.

b.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD tahun 2012. Realisasi kegiatannya berhasil menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.132.590.600,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.115.272.000,00 dengan prosentase tingkat capaian 86,94%. c.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.220.172.500,00 dimana hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2012. Dalam pelaksanaan kegiatannya terealisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2012 dengan prosentase tingkat capaian 100%. Sedangkan realisasi dana yang digunakan sebesar Rp.200.260.500,00 dengan prosentase tingkat capaian 90,96%. d.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.172.943.628,00 dengan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2012. Dalam pelaksanaannya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2012 berhasil disusun sehingga prosentase tingkat capaian sasaran maupun kegiatan mencapai 100%. Sedangkan dana yang terealisasi untuk melaksanakan kegiatan sebear Rp.158.853.000,00 dengan prosentase pencapaian 91,85%.

e.Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel direncanakan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMAKDA dan SIADINDA dimana hasil yang diharapkan adalah tersedianya jaringan sistem pengelolaan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 jaringan.


III-29


Dana yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 untuk SIMAKDA dan Rp.350.000.000,00 untuk SIADINDA dimana dalam pelaksanaanya terealisasi sebesar Rp.172.980.500,00 untuk SIMAKDA dan Rp.349.074.000,00 untuk SIADINDA dengan prosentase capaian kegiatan dan sasaran mencapai 100%.

f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah TentangPenjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya Peraturan Bupati Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011 dan tersedia dalam bentuk buku. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 109.043.837,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.107.880.400,00 dengan prosentase capaian 98,93%. Sedangkan hasil yang dapat direalisasika adalah tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011 dan telah tercetak berupa buku dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%. f.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.124.874.400,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011 serta laporan keuangan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011. Setelah dilaksanakan terealisasi laporan keuangan daerah dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.117.536.100,00 dengan prosentase capaian 94,12%. g. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.74.160.500,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Setelah dilaksanakan terealisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.69.007.500,00 dengan prosentase capaian 93,05%. h.Pengelolaan Gaji PNSD

Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.76.378.748,00 sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terkelolanya Gaji PNSD. Setelah dilaksanakan terealisasi terkelolanya Gaji PNSD dengan prosentase tingkat pencapaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan yang gunakan sebesar Rp.74.741.500,00 dengan prosentase capaian 97,86%. 2. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

a.Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya penatausahaan keuangan daerah. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.568.049.826,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.530.637.050,00 dengan prosentase capaian 93,41%. Sedangkan secara fisik dengan prosentase tingkat capaian sasaran dan kegiatan mencapai 100%.


III-30


3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan a.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.83.454.300,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi Rp.80.341.700,00 dengan prosentase capaian secara fisik mencapai 100% dan keuangan sebesar 96,27%.

Capaian kinerja bagia Keuangan :

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Bagian Keuangan

No Program/kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %

1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningatnya SKPD Kabupaten Jembrana menyusun Lap. Prognosis Realisasi

Persentase Lap. Prognosis Realisasi Semesteran Pemkab.Jembrana 100% 100%

100%

a.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran

Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran masing-masing SKPD daerah secara efektif dan efisien

100 buku

100 buku 100%

2.

Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan daerah

SKPD Kabupaten Jembrana

jumlah tahun pengelolaan keuangan

1 tahun 1 tahun

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2013

100 buku

100 buku 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah buku Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2013

100 buku

100 buku

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2012


100 buku

100 buku 100%


III-31


Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD


100 buku

100 buku 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


100 buku

100 buku 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


100 buku

100 buku 100%

B.1.2.1.7 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah a. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Untuk kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp.1.300.000.000,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.1.215.902.800,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 93,53%.

b.Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dianggarkan dana sebesar Rp.78.412.000,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.63.763.000,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 81,32%. c..Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.55.000.000,00. Kegiatan dimaksud adalah merupakan biaya kontribusi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam Tahun 2012 kegiatan tersebut tidak terealisasi karena tidak adanya undangan untuk mengikuti Diklat dari Institusi resmi. 2.Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a.Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


III-32


Untuk kegiatan Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarkan dana sebesar Rp.1.225.878.300,00. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Penyebaranluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.974.219.250,00 dengan prosentase penyerapan dana sebesar 79,47%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Analisis dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, kinerja instansi yang dibawahi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Sekda Kabupaten Jembrana secara umum telah mencapai sasaran walaupun ada beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal karena berbagai permasalahan dan kendala. Namun hal tersebut akan menjadi catatan dan dicarikan solusi untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.

Capaian kinerja Bagian humas Protokol : Tabel 3.23

Capaian kinerja Bagian humas Protokol


1


Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Frekuensi koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya

40 kali 40 kali 100%

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah lainnya.

71 Kali 71 Kali

100%

Kegiatan penerimaan kunjungan pejabat negara /Departemen/Lembaga pemerintahan non Departemen/luar negeri.

Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah


24 kali 24 kali

100%

.Kegiatan peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Waki Kepala Daerah

Terlaksananya peningkatan kapasitas kepala sumberdaya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


1 Paket 1 Paket

100%

2

.Program kerjasama informasi dan media masa

Meningkatnya kerjasama informasi dan media masa


33490 Kali 33490 Kali

100%

kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan


33490 Kali 33490 Kali

100%

3

Program peningkataan Disiplin aparatur

Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja

Jumlah pakaian Dinas lapangan

20 Orang 20 Orang

100%

Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan


20 Orang 20 Orang

100%


III-33


B.1.2.1.8 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun

2012 adalah : 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, dengan kegiatan : a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Indikator kinerja utama dari terselenggaranya diklat prajabatan adalah jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 75 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 261.141.925,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.841.925 (99%) terdapat penghematan sebesar Rp. 3.300.000 (1%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan CPNS untuk melaksanakan tugas secara profesional. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24 Capaian kinerja sasaran Terselenggaranya diklat prajabatan

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian

targen

1 2 3 4 5

Terselenggaranya diklat prajabatan

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan

75 Orang 75 Orang 100%


Indikator kinerja utama dari terselenggaranya diklat struktural adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 91 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.379.752.525,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.287.525.243,00 (93 %) terdapat penghematan sebesar Rp. 92.227.282,00 (7%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak meningkatnya kemampuan menajerial PNS. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25 Capaian kinerja sasaran Terselenggaranya diklat struktural

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian

targen

1 2 3 4 5

Terselenggaranya diklat struktural

Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural



III-34


c) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Indikator kinerja utama dari terselengaranya diklat kompetensi adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 1 tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 203.500.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.790.000,00 (59%) terdapat penghematan sebesar Rp. 83.710.000 (41%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak meningkatnya kemampuan teknis PNS untuk menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian kinerja sasaran Terselenggaranya diklat kompetensi

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen 1 2 3 4 5

Terselenggaranya diklat kompetensi

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi

1 tahun 1 tahun 100%

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan aparatur, dengan kegiatan a) Seleksi Penerimaan Calon PNS

Indikator kinerja utama dari terlaksananya seleksi CPNS adalah jumlah pelamar CPNS yang diseleksi, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 89 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 123.043.300,00 dalam pelaksanaan kegiatan target tidak terealisasi karena kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium ( penghentian sementara ) penerimaan CPNS . Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.858.750,00 (9%) hanya untuk kegiatan administrasi , terdapat sisa sebesar Rp. 112.184.550,00 (91%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak terlaksananya tugas tugas dengan baik pada setiap SKPD apabila rasio jumlah pegawai dapat dipenuhi.


Tabel 3.27 Capaian kinerja sasaran Terlaksananya seleksi CPNS

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen

1 2 3 4 5

Terlaksananya seleksi CPNS

Jumlah Pelamar CPNS yang terseleksi

89 Orang 0 0%

b) Terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS Indikator kinerja utama dari terlaksananya pemberian penghargaan Bagi PNS adalah

jumlah PNS yang diberikan penghargaan, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 1 tahun


III-35


dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.800.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.93.800.000,00 (97%) terdapat penghematan sebesar Rp.2.420.500,00 (3%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak semangat kepada PNS untuk melaksanakan tugas dengan baik Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28

Capaian kinerja sasaran Terlaksananya pemberian penghargaan Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen

1 2 3 4 5

Terlaksananya pemberian penghargaan

Jumlah PNS yang diberikan penghargaan

1 Tahun 1 Tahun 100%

c) Tersusunnya formasi PNS Indikator kinerja utama dari tersusunnya formasi PNS adalah jumlah formasi yang

disusun, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 1 tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.820.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.224.000,00 (72%) terdapat penghematan sebesar Rp.5.596.,00 (28%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak tersedianya data kebutuhan pegawai.


Tabel 3.29

Capaian kinerja sasaran Tersusunnya formasi PNS Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen

1 2 3 4 5

Tersusunnya formasi PNS

Jumlah Formasi PNS yang tersusun


d) Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf Indikator kinerja utama dari tertatanya pegawai dalam jabatan dan staf adalah jumlah

PNS yang tertata dalam jabatan dan staf, target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 1 tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 82.050.000,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.274.100,00 (84%) terdapat penghematan sebesar Rp. 12.775.900,00 (16%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak


III-36


terisinya jabatan struktural, fungsional dan staf pada setiap SKPD. Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut : Tabel 3.30

Capaian kinerja sasaran Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen

1 2 3 4 5

Tertatanya Pegawai dalam jabatan dan staf

Jumlah PNS yang tertata dalam jabatan dan staf


e) Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawain Indikator kinerja utama dari terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian

adalah jumlah administrasi PNS yang terselesaikan , target kinerja sasaran kegiatan ini adalah 1 tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 87.170.780,00 dalam pelaksanaan kegiatan target terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.423.495,00 (82%) terdapat penghematan sebesar Rp. 15.747.285,00 (18%). Faktor penunjang kegiatan ini adalah tenaga sebanyak 5 orang hubungan kerja yang harmonis, komitmen dan hubungan koordinasi dengan pihak yang terkait berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target kegiatan ini memberikan dampak lengkapnya administrasi PNS seperti karis/karsu, karpeg dan sebagainya.


Tabel 3.31

Capaian kinerja sasaran Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian

Sasaran kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian targen 1 2 3 4 5

Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian

Jumlah administrasi PNS yang terselesaikan


Capaian kinerja Badan Kepegawian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 3.32

Capaian kinerja Badan Kepegawian Daerah No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas

Persentase Sumber daya aparatur yang

100% 100% 100%

Aparatur Sumber Daya Aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan

-Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon

-Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan

-Jumlah Calon PNS yang mengikuti

75 Orang 75 Orang

100%

Pegawai Negeri Sipil prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Prajabatan


III-37


-Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi

-Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan -Jumlah PNS yang mengikuti

91 Orang 91 Orang

100%

Pegawai Negeri Sipil Struktural Diklat Struktural

-Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

-Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan

-Jumlah Aparatur yang mengikuti

1 Tahun 1 Tahun

100%

Kompetensi Aparatur Peningkatan Kompetensi Aparatur Diklat Kompetensi


Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pegawai Yang Mendapatkan pembinaan

100% 100% 100%

-Seleksi Penerimaan Calon PNS

-Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS



-Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berpresyasi

-Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

-Jumlah PNS yang Diberikan Peng hargaan


-Penyusunan Formasi PNS

Tersusunnya Formasi PNS

-Jumlah Formasi PNS Tersusun


-Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf

Tertatanya Pegawai, Jabatan dan Staf


12 Kali 12 Kali 100%

-Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Administrasi PNS

-Jumlah Administrasi Keegawaian PNS


B.1.2.1.9 Sekretaris DPRD Urusan Otonomi daerah juga dilaksanaka oleh Sekretariat DPRD. Sasaran yang

ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Tahun 2012 adalah : 1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur Setwan 2. Terjaringnya aspirasi masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat 5. Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD 6. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan DPRD 7. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan DPRD

Tabel 3.33 Analisa Keuangan, Program, Pembiayaan Dan Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2012

NO URAIAN BIAYA

Rp. REALISASI

KEUANGAN % FISIK %

1 2 3 4 5 6 1 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

1) Reses. 250.000.000 62.900.000 25,16 25,16


III-38


2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.393.100.000 2.343.331.100 97,92 100

3) Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan.

350.000.000 238.000.000 68,00 68,00

4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.

1.862.000.000 1.712.596.000 91,98 100

5) Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan.

3.940.300.000 3.887.445.600 98,66 100

6) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya.

135.000.000 74.285.870 55,03 55,03

Indikator kinerja utama dan target kinerja masing-masing sasaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.34 Sasaran,Indikator kinerja utama dan target kinerja

No Sasaran IKU Target

1 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur Setwan

Frekuensi rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.513 kali

2 Terjaringnya aspirasi masyarakat Jumlah pelaksanaan Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

360 kali

3 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

115 kali

4 Meningkatnya pemahaman masyarakat

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

20 kali

5 Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

193 kali

6 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan DPRD

Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD

858 kali


Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya

3 kali

a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah

pertemuan / rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang yang dilaksanakan, jumlah Perda yang dihasilkan,sedangkan Out Come yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan / rapat yang dilaksanakan,kegiatan sidang yang dilaksanakan, Jumlah Perda yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan dan keputusan yang dihasilkan.

Dari 112 kali pertemuan / rapat yang direncanakan telah direalisasikan sebanyak 127 kali pertemuan / rapat dapat digambarkan sebagai berikut : a.Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat pimpinan mencapai 12 kali pertemuan dari 12 kali terget pertemuan

atau 100 %. 2. Melakasanakan rapat musyawarah mencapai 14 kali pertemuan dari 12 kali terget

pertemuan atau 116,6 % 3. Melaksanakan rapat komisi mencapai 29 kali pertemuan dari 29 kali target pertemuan atau

100 % 4. Melaksanakan rapat Anggaran mencapai 15 kali pertemuan dari 17 kali target pertemuan

atau 71,04 %


III-39


5. Melaksanakan rapat panitia khusus mencapai 19 kali pertemuan dari 12 kali pertemuan atau 158,03 %.

6. Melaksanakan rapat kerja antara pihak Dewan dengan pihak Pemda mencapai 31 kali pertemuan dari 16 kali target pertemuan atau 193,07 %.

b. Rapat Paripurna dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna masa Persidangan sebanyak 13 kali dari 12 kali target sidang atau

108,03 %. 2. Rapat paripurna sebanyak 21 kali 3. Rapat Kerja sebanyak 31 kali 4. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 3 kali

Rapat yang dilaksanakan telah memenuhi syarat target dari 112 kegiatan pertemuan telah tercapai 127 kali pertemuan atau 113,03% secara keseluruhan beberapa Perda, Kebijakan, Kesepakatan dan Surat keputusan telah berhasil diselesaikan. b. Sasaran terciptanya kondisi daerah yang stabil

Indikator utama atas keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah jumlah kunjungan kerja dilaksanakan, jumlah pengaduan masyarakat, jumlah laporan yang dibuat sedangkan Out Come dan hasil kunjungan kerja dari pengaduan, dan hasil laporan yang dibuat dan jumlah pokok pikiran.

Dari Indikator utama tersebut diatas dihasilkan Kunjungan Kerja, Pengaduan dan Buku yang dibuat sebagai berikut dibawah ini : 1. Melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 28 kali dari 12 kali target kunjungan atau

233,03 % 2. Melaksanakan kunjungan kerja dalam Propinsi mencapai 13 kali dari 13 kali target

kunjungan atau 100 % 3. Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Propinsi mencapai 313 kali dari target 313 kali atau

100 % 4. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat mencapai 3 kali dari 3 kali

target pertemuan atau 100 %. 5. Melaksanakan Bintek / Workshop / Seminar mencapai 175 kali dari target 175 kali atau

100 % 6. Mengikuti Program Forum Sekwan se Bali mencapai 1 kali dari 1 kali target pertemuan

atau 100%

Dari uraian diatas keseluruhan paket terealisasi sebagai berikut : 1. Jumlah kunjungan 21 kali. 2. Jumlah pengaduan masyarakat 6 paket. 3. Jumlah laporan yang dibuat 375 buku. 4. Jumlah laporan hasil kunjungan 21 paket.

Tabel 3.35 Sasaran,Indikator kinerja utama dan target kinerja dan Capaian Kinerja

No Sasaran IKU Target Realisasi Capaian Kinerja

1 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur Setwan


1.513 kali 1.513 kali 100%


III-40


2 Terjaringnya aspirasi masyarakat Jumlah pelaksanaan Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

360 kali 360 kali 100%

3 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


115 kali 115 kali 100%

4 Meningkatnya pemahaman masyarakat



5 Meningkatnya wawasan pimpinan dan anggota DPRD


193 kali 193 kali 100%



858 kali 858 kali 100%



3 kali 3 kali 100%

Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain : a. Kwantitas dan kwalitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Jembrana yang belum memadai. b. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan menyebabkan

penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat. c. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal sehingga mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. d. Kurang refrensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala.

2. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat pelaksanaan teknis administrasi.

3. Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sering berubah-ubah dapat menghambat pelaksanaan teknis Administrasi.

B.1.2.1.10 INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai pelaksana Urusan Otonomi Daerah yang terkait dengan kepengawasan pada tahun 2012 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 38 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.115.200.000,- sumber daya sebanyak 21 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 38 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 38 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun.


III-41


2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 72 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan ini menyangkut didalamnya adalah pemeriksaan aparatur/personil/lembaga yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada perintah atasan, pengaduan masyarakat dan penilaian khusus suatu kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.91.200.000,- sumber daya sebanyak 20 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 72 buah Laporan Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 72 buah Laporan Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat dalam 1 tahun. 3.Kegiatan Tindaklanjut Temuan Pengawasan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 12 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Tindak lanjut pengawasan ini meliputi : tindak lanjut pengawasan internal : Inspektorat Kabupaten Jembrana, dan juga tindak lanjut pengawasan eksternal : Inspektorat Propinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Inspektur Jenderal (ITJEN) Departemen/Non Departemen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 62.120.000,-, sumber daya sebanyak 18 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 12 buah Laporan Tindak Lanjut Pengawasan dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 12 buah Laporan Tindak Lanjut Pengawasan dalam 1 tahun.

4.Kegiatan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 30 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.47.280.000,- sumber daya sebanyak 38 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 24 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 24 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam 1 tahun. 5.Kegiatan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 12 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.110.460.000,- sumber daya sebanyak 23 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 12 buah Laporan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012. Outcome, tersedianya 12 buah Laporan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011.

6. Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor

5 Tahun 2004


III-42


Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 2 paket kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 124.800.000,-, sumber daya sebanyak 29 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 2 paket Laporan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004. Outcome, tersedianya 2 paket Laporan semesteran Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004. 7.Kegiatan Orientasi Sistem Pengendalian Internal.

Kegiatan ini merupakan bagian program peningkatan sistem pengawasan Internal dan kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 1 paket dalam 1 (satu) tahun.Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu dana sebesar Rp. 16.368.000,- sumber daya sebanyak 50 orang peserta. Output, berupa laporan orientasi sistem pengendalian Internal. Outcome, Meningkatnya sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah. 8.Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan target 1 (satu) laporan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 20.050.000,-, sumber dana sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Tim.

Output, berupa 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam 1 (satu) tahun.Outcome, tersedianya 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan yang berlaku dalam 1 tahun. 9.Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target 1 (satu) laporan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 20.050.000,-, sumber daya sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Tim.

Output, berupa 1 buah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam 1 (satu) tahun. Outcome, tersedianya 1 buah Laporan yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun.

. Tabel 3.36

Capaian Kinerja Kepengawasan No sasaran IKU Target Realisasi Caapaian

kinerja (%) 1 Meningkatnya

pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN


38 LHP 38 LHP 100%

2 Meningkatnya aparatur yang bersih dan bebas KKN

Jumlah pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan masyarakat

72 LHP

72 LHP

100%


III-43


3 Menurunnya temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas


12 laporan

12 laporan

100%



12 Laporan

12 Laporan

100%



2 Laporan

2 Laporan

100%

7 Laporan keuangan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006

Laporan Keuangan

1 paket

1 paket

100%

8 Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah


2 paket

2 paket

100%

B.1.2.1.11 KANTOR PERIJINAN TERPADU

Kantor Perijinan Terpadu sebagai pelaksana urusan otonomi daerah pada tahun 2012 melaksanakan sebuah program dalam perjanjian kinerja yaitu : Program peningkatan pelayanan umum. Program peningkatan pelayanan umum dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu : 1. Peningkatan Pelayanan perijinan 2. Peningkatan pengawasan dan penertiban reklame 3. Peningkatan pendataan ijin 4. Peningkatan Verifikasi Perijinan 1. Meningkatnya pelayanan perijinan.

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : Jumlah pelayanan perijinan Capaian Kinerja dari Indikator pemberian pelayanan yang optimal dan sederhana kepada para pemohon ijin pada tahun 2012 adalah jumlah pemeriksaan perijinan / cek lapangan, dan administrasi pelayanan masyarakat pada unit pelayanan terpadu, sedangkan hasil ( outcome) yang diharapkan adalah jumlah cek Perijinan di lapangan. Dalam kegiatan pelayanan perijinan disediakan anggaran dana sejumlah Rp. 43.250.000,-

Kendala yang di hadapi di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus ijin, terlambatnya proses terbitnya ijin-ijin, karena pemohon ijin kurang melengkapi persyaratan perijinan yang telah ditentukan, dan setelah cek lapangan pemohon lambat membayar retribusi. Pelaksanaan pengecekan permohonan ijin dilapangan tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 147 kali.

Dalam tahun 2012 jumlah permohonan ijin yang masuk adalah sebanyak 11.293 buah, dan jumlah permohonan ijin tahun 2011 yang diterbitkan tahun 2012 sebanyak 146 buah,


III-44


dan permohonan tahun 2012 yang terbit tahun 2012 sebanya 10.770 buah. Total perijinan yang diterbitkan tahun 2012 adalah 10.916 buah. 2. Meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah Jumlah penertiban reklame. Capaian Kinerja dari Indikator penertiban reklame dimana hasil (outcome) yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah reklame yang sesuai aturan dengan indikator kinerja (output) jumlah terlaksanaanya penertiban reklame . Kendala yang dihadapi diantaranya masih dirasakan rendahnya kesadaran pemasang reklame dalam menata, estetika, etika dan pemanfaatan ruang.

Capaian kinerja dari indicator penertiban dan pemasangan reklame dengan melakukan monitoring pengawasan reklame dan operasional penertiban reklame sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah termonitornya reklame serta terlaksananya operasional penertiban reklame.. Dalam kegiatan pengawasan dan penertiban reklame disediakan anggaran dana sejumlah Rp.5.196.000,- dengan jumlah pengecekan dilapangan sebanyak 98 kali. 3. Meningkatnya pendataan perijinan

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah jumlah pendataan perijinan. Capaian kinerja dari indicator pendataan perijinan, dimana hasil ( Out come ) yang diharapkan adalah adalah meningkatnya pencari ijin.. Pendataan perijinan disediakan anggaran dana sejumlah Rp. 3.520.000,- dengan jumlah pelaksanaan pendataan ijin dilapangan sebanyak 170 kali Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih banyak pengusaha yang tidak mengurus/mencari ijin. Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/ sasaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 disediakan anggaran dana sebesar Rp 2.447.215.900,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.963.436.300,- dan Belanja Langsung sejumlah 483.779.600,-

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Kantor Layanan Perijinan terpadu

N0 Program/Kegiatan Sasaran Iku Target Realisasi Capaian Kineja

1 Program peningkatan pelayanan umum



82% 82% 100%

2 Peningkatan Pelayanan perijinan


Jumlah pengecekan ijin di lapangan

147 kali 147 kali 100%

3 Peningkatan pengawasan dan penertiban reklame


Jumlah pengawasan dan pemertiban reklame


4 Peningkatan pendataan ijin



170 kali 170 kali 100%


III-45


5 Peningkatan Verifikasi Perijinan


Jumlah permohonan ijin yang di verifikasi

9010 Bh 9010 Bh 100%

B.1.2.1.12 DINAS PENDAPATAN

Dinas Pendapatan sebagai pelaksana Urusan Otonomi Daerah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1.Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD ,

Indikator Kinerja utama Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD adalah jumlah regulasi pengelolaan PAD dan sasaran :

- Meningkatnya peraturan daerah : 12 Perda Pajak Daerah, 3 Perda Retribusi Daerah, 4 Perbup Pajak Daerah, dan 2 Perbub Retribusi Daerah.

- Jumlah penyusunan proyeksi PAD 2 kali Laporan. Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan penyusunan proyeksi PAD dialokasikan dana

Rp. 9.340.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.575.000,- atau 70,40% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 2.765.000,- atau 29,60%. Hasil kegiatan penyusunan proyeksi PAD adalah meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah.

2.Meningkatnya potensi pajak daerah yang tergali .

Indikator Kinerja Utama sasaran Meningkatnya potensi pajak daerah yang tergali adalah Presentase pajak daerah yang tergali terhadap potensi pajak yang tersedia dan sasaran :

- Jumlah terdatanya subjek dan objek pajak daerah 111.281 wajib pajak - Jumlah terdatanya retribusi daerah 2116 WR. - Terwujudnya penatausahaan PAD.

Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 2.761.649.003,- dan telah terlealisasi sebesar Rp.2.247.660.061,90 atau 81,39% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 513.988.941,10 atau 18,61%.

Hasil kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah meningkatkan penerimaan PAD. Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran dialokasikan dana sebesar Rp. 21.275.000,- dan telah terlealisasi sebesar Rp. 2.614.000 atau 12,29 maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 18.661.000,- atau 87,71%.

Hasil kegiatan pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran adalah meningkatnya target pencapaian PAD 3.Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah.

Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah Rasio PAD Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah dan sasaran adalah, - Meningkatnya penyebaran SKPS dan SKRS ke masing-masing wajib pajak daerah. - Meningkatnya pajak bumi dan bangunan. - Meningkatnya pajak daerah. - Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan Gebyar PBB dengan indikator kinerja jumlah

terselenggaranya gebyar pajak daerah dengan target 5 kali dialokasikan dana sebesar Rp.


III-46


136.219.103,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 106.021.920,- atau 77,83% maka terdapat penghematan dan sebesar Rp. 30.197.183,- atau 22,17%.

Hasil kegiatan gebyar adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah. Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan sosialisasi pajak daerah dengan indikator kinerja jumlah terselenggaranya sosialisasi pajak daerah dengan target 3 kali dialokasikan dana sebesar Rp. 151.604.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 98.461.000,- atau 64,95% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 53.143.500,- atau 35,05% Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendapatan asli daerah

Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan pembelian sistem aplikasi dengan indikator kinerja tersedianya sistem pengelolaan PAD dengan target 1 paket dialokasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%. Disebabkan karena prasarana pendukung seperti berdirinya bangunan kurang mendukung maka pelaksanaan pengadaan sistem aplikasi ditunda.

4.Meningkatnya rasio PAD dari Non Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya rasio PAD dari Non Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah.adalah Rasio PAD Non Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah dan sasaran adalah: - Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor retribusi Daerah. - Meningkatnya penerimaan PAD dari lain-lain PAD yang sah. - Tercatatnya penerimaan PAD dari transfer-transfer Dana Perimbangan. - Tersusunnya laporan PAD dari non pajak daerah.

Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah penyebaran surat ketetapan retribusi daerah dengan target 5 kali dengan dialokasikan dana Rp. 8.995.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.560.000,00 atau 84,05% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.1.435.000.- atau 15,95% . Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendapatan asli daerah.

Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan monitoring dan evaluasi retribusi daerah dan pajak dengan indikator kinerja jumlah terselenggaranya monitoring retribusi daerah dengan target 6 kali dengan dialokasikan dana sebesar Rp. 7.627.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.717.340,- atau 61,85% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 2.910.070,- Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 5.Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah adalah Rasio wajib pajak membayar pajak terhadap keseluruhan wajib pajak dan sasaran adalah : - Meningkatnya pendapatan asli daerah. - Meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. - Meningkatnya penerimaan pajak daerah. - Meningkatnya penyusunan laporan pendapatan asli daerah.

Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan penyusunan evaluasi PAD dengan indikator kinerja jumlah penyusunan laporan PAD dengan target 12 laporan dengan dialokasikan dana


III-47


sebesar Rp. 28.760.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.612.000,- atau 96,01% maka terdapat penghematan sebesar Rp. 1.148.000,- atau 3,99%.

Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendapatan asli daerah. Dalam tahun anggaran 2012 kegiatan pembinaan pengawasan pendapatan daerah

dengan indikator kinerja jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pajak daerah dengan target 4 kali dengan dialokasikan dana sebesar Rp. 19.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.724.700,- atau 49,87% maka terdapat penghematan sebesar Rp. 9.775.300,- atau 50,13%. Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendpatan asli daerah.

Tabel 3.38 Capaian Kinerja dinas Pendapatan

No Kegiatan Sasaran IKU Rencana Realisasi %

1 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah



12 Bulan 12 Bulan 100%

2 Kegiatan Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran.




3 Kegiatan gebyar PBB Meningkatnya Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Persentase pendapatan PBB meningkat

1 kali 1 kali 100%

4 Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah


Persentase peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

5 lokasi 5 lokasi 100%

5 Pembelian Sistem Aplikasi

Terwujudnya Penatausahaan PAD yang baik

Jumlah Sistem Pengelolaan PAD yang Berbasis IT

1 Kali 1 Kali 100%

6 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah


Jumlah bulan laporan bulanan PAD


7 Kegiatan Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD


Jumlah bulan proyeksi Pendapatan Asli Daerah


8 Kegiatan penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD )


Persentase meningkatnya Retribusi Daerah


9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak




10 Kegiatan Bimbingan Teknisi Pajak dan Restoran

Meningkatnya penerimaan Pajak

Persentase meningkatnya Penerimaan Pajak

1 Kali 1 Kali 100%


III-48


11 Kegiatan Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah


Persentase meningkatnya PAD


B.2 Misi II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan Pemberdayaan masyarakat.

Misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 dilaksanakan melalui urusan: 1). Perhubungan, 2). Penanaman Modal, 3). Koperasi dan UKM, 4). Ketahanan Pangan, 5). Pemberdayaan Masyarakat desa, 6). Statistik, 7). Komunikasi dan Informatika, 8). Pertanian, 9). Kehutanan, 10). Pariwista,11). Perikanan dan Kelautan, 12). Perindustrian, dan 13). Perdagangan.

B.2.1 PERHUBUNGAN

Dalam melaksanakan misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Hubkominfo menetapkan beberapa sasaran yaitu :

1. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

Untuk merealisasikan sararan ini dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light dengan indicator kinerja yaitu jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipeliharan. Strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah melalui kegiatan pemeliharaan : traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit, didukung dengan anggaran sebesar Rp.111.675.000,-.

Pencapaian target fisik untuk tahun 2012 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.412.500,- (97,08%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.262.500,-. Adapun factor penunjang keberhasilan sasaran adalah staf/tenaga sebanyak 10 orang guna melakukan pemeliharaan traffic light dan warning light. Dari keberhasilan pencapaian target sasaran ini berdampak pada mampu berkurangnya kerusakan pada traffic light dan warning light sehingga mendukung kelancaran transportasi.

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

Sasaran Kegiatan

IKU Target fisik/anggaran Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

jumlah traffic light, warning light dan counter down yang dipelihara.

1 paket (traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit)

1 paket (traffic light 7 unit, warning light 22 unit, serta counter down sebanyak 8 unit)

100%

Rp. 111.675.000

Rp.108.412.500 97,08%


III-49


2. Terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Terlaksananya sasaran yang hendak dicapai ini mengacu pada meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, ditempuh melalui kegiatan berupa cetak blangko-blangko dan pembelian bahan baku bangunan berupa cat dan tiner untuk kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Jembrana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada petunjuk teknis pengujian kendaraan bermotor.

Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan. Target untuk tahun 2012 adalah sebanyak 9 jenis yaitu buku uji, plat uji dan perlengkapan, kertas filter tes asap, kartu pemeriksaan mobil, surat tanda pemeriksaan mobil, formulir pendaftaran pengujian kendaraan bermotor, map kartu induk kendaraan bermotor, buku tabelaris, blangko bukti pembayaran retribusi PKB. Dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 100%. Dari anggaran sebesar Rp.97.075.000,- telah terealisasi sebesar Rp.95.285.375,- atau sebesar 98,16% sehingga ada sisa dana sebesar Rp.1.789.625,-

Lebih jelasnya keberhasilan pencapaian rencana/target, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Sasaran Kegiatan


1 2 3 4 5

terlaksananya fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Jumlah bahan baku dan blangko penunjang kegiatan perijinan yang dilaksanakan


Rp. 97.075.000

Rp. 95.285.375 98,16%

3. Terlaksananya pengumpulan dan analisis database Terlaksananya sasaran ini mengacu pada terlaksananya survey manajemen rekayasa

lalu lintas di Kabupaten Jembrana sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tersedianya sarana transportasi yang berkualitas dan terjangkau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini melalui pelaksanaan survey lalu lintas dengan target di 5 Kecamatan se-Kabupaten Jembrana.

Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dengan target sebanyak 5 jenis. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.752.000,- dan terealisasi sebanyak Rp.5.024.000,- (74,41%) sehingga dapat dihemat Rp.1.728.000. Survey yang dilakukan merupakan survey jenis dan posisi rambu yang tersebar di seluruh Kabupaten Jembrana dengan target di 5 Kecamatan (Kecamatan Negara, Jembrana, Mendoyo, Pekutatan dan Melaya). Tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui posisi rambu, kesesuaian dengan kebutuhan serta untuk pengecekan kekurangan dan kehilangan rambu.


III-50



Table 3.41

Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya pengumpulan dan analisis database Sasaran Kegiatan


1 2 3 4 5

terlaksananya pengumpulan dan analisis database

Jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan

1 paket (di 5 Kecamatan)

1 paket (di 5 Kecamatan) 100%

Rp. 6.752.000

Rp. 5.024.000 74,41%

4. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Untuk merealisai sasaran yang hendak dicapai mengacu pada kegiatan

sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan sehingga tercipta jaringan transportasi yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan di bidang angkutan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan yang diadakan sebanyak 6 jenis serta jumlah blangko yang dicetak sebanyak 4 jenis (blangko pelanggaran lalu lintas, blangko dokumen/sertifikat pas kecil kapal, blangko permohonan dokumen/sertifikat pas kecil kapal, blangko verifikasi kelengkapan dokumen/sertifikat pas kecil kapal). Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas yang dimaksud antara lain pengawasan untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengawasan dalam rangka HUT Kota, Wasdal Gabungan, Hunting (pengawasan hingga ke jalan-jalan kabupaten), kegiatan dalam rangka pengawalan kepala daerah serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Car Free Day (di Hari Minggu). Pada tahun 2012, dari target tersebut telah terealisasi sebanyak 99,89% dan dari anggaran Rp.71.254.000,-telah terealisasi sebesar Rp.71.174.300,- (99,89%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.79.700,-.


Tabel 3.42 Capaian Kinerja Sasaran terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan Sasaran Kegiatan


1 2 3 4 5

terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan yang diadakan


Rp. 71.254.000

Rp. 71.174.300 99,89%

Capaian kinerja Urusan Perhubungan pada Dinas Hubkominfo dapat diuraikan sebagai berikut:


III-51


Tabel 3.43 Capaian kinerja Dinas Hubkominfo


1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan





100%

2

Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light




100%







2 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan


Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan


3 Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

Terlaksananya pengumpulan dan analisis database



4 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

- Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan

- 6 jenis - 6 jenis 100%

- Jumlah blangko yang dicetak

- 4 jenis - 4 jenis

B.2.2 PENANAMAN MODAL Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) yang salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana. Untuk menumbuhkan minat investasi perlu didukung dengan memantapkan sistem administrasi pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan terciptanya lingkungan yang kondusif.

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui satu program dan dua kegiatan yaitu melalui program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari dua kegiatan yaitu : a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman modal . b. Penyelenggaraan pameran investasi

Anggaran yang terasedia pada Program penanaman modal tahun anggaran 2012 sejumlah Rp.144.035.000,- dengan capaian fisik 44,13% dan Capaian Keuangan 44,13 %,Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana yang melaksanakan dua kegiatan yang seluruhnya


III-52


telah dapat dituntaskan sesuai target. Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44 Alokasi dan realisasi anggaran urusan Penanaman Modal

No. Kegiatan Angaran Realisasi

Fisik(% ) Keu.(Rp) %

1 Koordinasi Perenc dan Pengembangan Penanaman Modal

80.571.000 100 47.865.000 59

2 Penyelenggaraan Pameran Investasi 63.464.000 50 15.704.200 25

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal adalah disepakatinya oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal/Inventasi Kabupaten Jembrana Tahun 2012 mengenai penerimaan / penolakan realisasi penanaman modal baik PMA/PMDN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi potensi daerah serta disepakatinya penyusunan kebijakan pengembangan dan pelayanan serta dievaluasi/dikendalikannya pelaksanaan pengembangan dan pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana. Untuk mencapai sasaran yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jembrana yang dilakukan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investsi dengan kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat – rapat oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal / Investasi Kabupaten Jembrana dengan dunia Investan, Konsultan / pakar di bidangnya dan konsultasi/koordinasi dengan SKPD terkait di Pemerintah Propinsi dan Pemkab/Pemkot lainnya serta dengan secara periodic melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan investasi.

Sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal / Investasi Kabupaten Jembrana Tahun 2012 bahawa Pertumbuhan investasi di Kabupaten Jembrana dari tahun 2008-2012 seperti table berikut dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar 167,8%

Tabel 3.45

Investasi Dalam dan Luar Negeri

No Tahun Jumlah Naik/Turun %

1 2008 53.603.976.541,- -

2 2009 41.674.820.428,- (11.929.156.113,-) (22,25)

3 2010 111.619.200.000,- 69.944.379.572 167,8

4 2011 142.363.955.925,80 30.744.755.825 27,54

5 2012 101.646.637.254,88 (40.717.318.671,-) (28,6)

Pencapaian kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Tahun 2012 dianggarkan pada APBD Kabupetan Jembrana Tahun 2012 sebesar Rp. 80.571.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.865.000,- atau 59 %. Hal ini terjadi efisiensi sebesar Rp. 32.706.000,- atau 41 %. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam Tim yang tidak memanfaatkan tenaga ahli, bahan bakar minyak, dan perjalanan dinas.


III-53


2. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan / realisasi Penanaman Modal sebagai sarana utama peningkatan perekonomian suatu daerah, diperlakukan penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya untuk terciptanya iklim Penanaman Modal yang terpadu adalah Penyelenggaraan Pameran Investasi. Indikator kinerja utama yang diharapkan dari program ini adalah tersebarnya potensi penanaman modal / investasi secara nasional yang dilaksanakan melalui pelaksanaan / penyelenggaraan pameran investasi baik secara nasional maupun regional dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah penanaman modal/ investasi di Kabupaten Jembrana.

Capaian program / kegiatan penyelenggaraan pameran investasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dianggarkan pada APBD Kabupetan Jembrana Tahun 2012 sebesar Rp. 63.464.000,- dengan realisasi fisik sebesar 50 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.704.200,- atau 25 %. Hal ini terjadi efisiensi sebesar Rp. 17.001.800,- atau 75 %. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam bahan bakar minyak, dan perjalanan dinas, dan hal yang terpenting tidak adanya undangan dari pusat untuk penyelenggaraan pameran investasi dari pusat.

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Penanaman Modal

No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target realisasi %

1


Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen promosi dan kerjasama investasi

persentase ketersediaan dokumen promosi dan kerjasama investasi

90% 90% 100%



150 Buku 150 Buku

100%

- Jumlah CD yang di buat

25 CD 25 CD 100%



Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelayanan penanaman

modal adalah : 1. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi, negosiasi, penyebar luasan

informasi potensi penanaman modal baik pada event nasional maupun internasional dan kegiatan-kegiatan yang bersifat penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran.

2. Unit organisasi penanganan Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana, masih pada level eselon III/b di bawah Bappeda dan PM, hal ini menjadi kendala pelaksanaan optimalisasi urusan penanaman modal di Kabupaten Jembrana, mengingat Penanaman Modal adalah motor penggerak utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah.

Solusi yang diperlukan dalam meningkatkan realisasi penanam modal adalah Perlu


III-54


ditingkatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jembrana atau dana Pemerintah lainnya untuk aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk menarik investasi. B.2.3 KOPERASI DAN UKM

Dalam melaksanakan misi Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat dinas Perindagkop melaksanakan program dan kegiatan :

Pada tahun 2012 bidang Koprasi melaksanakan 2 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya koperasi aktif dan berkualitas. Indikator Kinerja Persentase Koperasi aktif dan berkualitas. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koperasi berprestasi, Koperasi berkualitas, Kesehatan Koperasi, Koperasi aktif berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Adapun Jenis kegiatannya antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Sistem informasi Perencanaan Pengembangan

Perkoperasian. Indikator Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang menerima barang.

Sumber dana kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat puluh Juta rupiah ), realisasinya sebesar Rp.40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah ) atau 100 % dari Anggara. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %

2. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. Kegiatan tersebut menyangkut

- Kegiatan Bimbingan teknis Kelembagaan, Bintek bagi Pengawaskoperasi , Bintek

Administrasi dan Akuntansi Koperasi.

- Penyuluhan dan pembentukan Koperasi

Realisasi Kegiatan ini sebesar Rp. 55.407.880,- (Lima puluh Lima juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh rupiah). Dari Anggaran Rp. 59.800.000,- (Lima puluh sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Atau sebesar 92,66 % dari total Anggaran. Sedangkan realisasi fisik mencapai

3. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jmlah Koperasi yang tangguh, mantap dan mandiri sebanyak 3 %, sedangkan Indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang aktif, berkualitas dan Koperasi berprestasi.

Realiasasi utnuk kegiatan ini sebesar Rp. 114.360.700,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari Total Anggaran sebesar Rp. 116.675.000,- (Seratus Enam Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,02 % dari Total Anggaran .


III-55


Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor untuk Biaya Pemeringkatan Koperasi sebanyak 25 Koperasi serta pemberian hadiah dan Belanja Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi guna terwujudnya koperasi yang berprestasi dan berkualitas.

Program inovatif Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa pemberian bantuan dana talangan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) senilai Rp. 5.000.000.000,- untuk pembelian gabah petani dan penyediaan serta penyaluran beras kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2012, telah dapat berjalan dengan baik dan berorientasi pada konsep “Tri Sukses“ yaitu sukses realisasi, sukses pemanfaatan/penggunaan dan sukses pengembalian.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 telah mampu berpartisipasi melalui penyertaan Modal kepada PT. Jaminan Perkreditan Daerah ( Jamkrida ) Bali Mandara sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) sebagai wujud Kepedulian terhadap K-UMKM dalam akses Pembiayaan.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) sehingga mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi. Kegiatan ini menyangkut : o Lomba Koperasi dalam rangka HUT Koperasi ke – 65 o Kegiatan Pemeringkatan Koperasi o Kegiatan Audit Koperasi 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengelola usahanya dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga kerja lokal. Adapun Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga. Kegiatan tersebut

menyangkut antara lain :

Bintek peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha produktif/sentra UMKM Pendampingan dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan Peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah Kegiatan Peningkatan Jaringan kerjaama antar lembaga dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.672.323,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), dari anggaraan sebesar Rp. 46.935.000,- (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 86,65 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini adalah mencapai 95 % Penggunaan anggaran ini adalan untuk pembayaraan Belanja Pengawai sebanayak 10 orang, yaitu untuk pembayaran Honorarium instruktur peningkatan usaha UMKM, dan Belanja Transportasi dan Akomudasi peserta


III-56


sebanyak 50 orang dan pembimbing sebanyak 25 orang, Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalan untuk terwujudnya peningkatan permodalan UMKM dan Pemasaran Produk UMKM KUKM.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain :

Bintek Peningkatan Kualitas Produk UMKM dan terwujudnya showroom atau outlet produk

Jembrana Pendampingan Pengembangan dan Pemasaran Produk Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.800.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 76.800.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik juga mencapai 100 %. Peruntukan anggaran ini adalah digunakan untuk Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran honorarium instruktur sebanyak 2 orang, dan belanja bahan dan material. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UKM dan pemasaran produk UMKM.

3. Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Kegiatan tersebut menyangkut antara lain :

Pameran di luar daerah provinsi dan Promosi produk UMKM di dalam daerah Provinsi Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. Relaisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.940.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat puluh Ribu Rupiah). Dari Anggaran Rp. 47.940.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 85,40 % dari total Anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 %. Peruntukkan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Belanja Transportasi Akomodasi 6 KUKM, Belanja Sewa Rumah Gedung/Kantor/ Tempat untuk Sewa Tempat Pameran sebanyak 2 paket yang bertujuan untuk penyelenggaraan pameran produk-produk UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan pemasaran produk UMKM.

Capaian kinerja Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindagkop dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Koperasi dan UMKM Pada Dinas Peindagkop


1 Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah


Pembekalan kewirausahaan UMKM- terpenuhi kegiatan pengembangan 225 UMKM

225 UMKM

100%

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Semua Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi di kabupaten Jembrana

Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Koperasi Berprestasi

160 Koperasi

160 Koperasi

100%


III-57


B. 2.4 KETAHANAN PANGAN B. 2.4.1 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan Urusan Ketahaan pangan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Peternakan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dilakukan dengan Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 3.885.114.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.857.260.000,00 (99,27%). Rencana target subak. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis.

Indikator Kinerja Utama sasaran Meningkatnya DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan adalah Rasio terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), rencana 11 paket, realisasi 11 paket capaian kinerja 100%. , rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), rencana 8 paket, realisasi 8 paket capaian kinerja 100%., pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) capaian kinerja 100%., rencana 2 unit , realisasi 2 unit capaian kinerja 100%., dan pembangunan Lumbung Pangan rencana 1 unit, realisasi 1 unit capaian kinerja 100 %

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok tani dalam terlaksananya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT) serta pihak ketiga yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah, sehingga masih banyak usulan dari daerah belum bisa terpenuhi tahun 2012 dan solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani (JUT) serta prasarana dan sarana pertanian lainnya. B.2.4.2 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa dalam Urusan Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :


III-58


1. Kegiatan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Kegiatan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat di Kabupaten Jembrana

didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2012 sebesar 100% atau Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan/ pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif .

Bentuk kegiatan ini pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita di 5 Kelompok Posyandu di masing – masing kecamatan. Adapun hasil kegiatan yaitu terealisasinya pemberian makanan tambahan di masing – masing kecamatan.

2. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Jembrana didukung

dengan dana APBD II sebesar Rp. 27.624.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2012 sebesar 100% atau Rp. 27.624.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, bentuk kegiatan ini adalah pemberian bantuan bibit lele dan bibit tanaman sayuran kepada lima kelompok keluarga miskin. Adapun hasil kegiatan yaitu terealisasinya bantuan bibit lele dan bibit tanaman sayuran kepada lima kelompok keluarga miskin. 3. Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

Kegiatan Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 19.986.600,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2012 adalah 99,8% atau sebesar Rp. 19.961.600,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan UPGK dengan target


III-59


5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dilaksanakannya Dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. B.2.5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

1.Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kegiatan ini dialokasikan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 54.911.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 86 % atau sebesar Rp. 47.491.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan target 249 banjar/lingkungan dan terealisasi (100%). Alat yaang digunakan kendaraan roda 4 dan 2 dengan realisasi 100%, serta melibatkan 54 orang tim penilai dan 5 orang tim pemantau kegiatan dengan realisasi 100%

Dengan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai tahun 2007 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan Gerakan Gotong Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu I setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak tahun pertama dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2012 partisipasi masyarakat terus bertambah, baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong (mendapat bendera putih) terus meningkat seperti tabel berikut :

Tabel 3.48

Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat dari tahun 2011 s/d 2012

No Tahun Bendera Putih Bendera Merah Bendera Hitam Jumlah

1 2

2011 2012

43 42

8 9

0 0

51 51

Keterangan : - bendera putih : desa/kelurahan gotong royong - bendera merah : desa/kelurahan harapan


III-60


- bendera hitam : desa/kelurahan binaan

Faktor penghambat : Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari

hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan. Secara fisik gotong royong sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan

dan Belum menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Solusi : Melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dangan membentuk Tim

Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap bulan. Melakukan pembinaan ke Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan gotong

royong

2.Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, dimana dalam pelaksanaan nya secara penuh terjadi pembelajaran dan berpihak kepada keluarga miskin. Untuk pelaksanaan kegiatan dialokasikan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 100 % atau sebesar Rp. 170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan dengan target 5 Kecamatan dan terealisasi (100%). Jumlah tenaga yang dilibatkan yaitu sebanyak 10 orang Pembina dan 1530 orang dari tenaga KPMD dan 5 orang Pendamping Lokal dengan realisasi 100%. Adapun perkembangan/pencapaian pembangunan yang telah dilakukan melalui Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya telah menunjukan kemajuan signifikan yang dapat diukur dari tingkat partisipasi, kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam melaksanakan program sebagai berikut :

Tabel 3.49 Perkembangan partisipasi masyarakat dalam musyawarah

No Tahun Musdes (kali) MAD (kali)

Jumlah Pelaku (orang) Masyarakat yang terlibat (orang)

1 2

2011 2012

204 204

40 40

165 165

26.023 26.023

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :


III-61


Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa.

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa masih relatif rendah

Upaya pemecahannya antara lain : Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten secara

berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Memantapkan komitmen, bahwa untuk Tahun 2012 keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan menyentuh langsung lepada KK Miskin.

3. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung

dengan dana APBD II Tahun 2011 sebesar Rp. 78.099.950,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Rratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 98% atau sebesar Rp. 76.151.950,- (Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%, terjadi efisiensi sebesar Rp. 1.948.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebanyak 43 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan.

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2000 yang semula 12.206 KK sampai dengan Tahun 2011 telah dapat diturunkan menjadi 5.935 KK

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu : Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan. Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih

adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin

Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin

Upaya pemecahannya antara lain : Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh

masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan.


III-62


Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten.

Membimbing dan pendampingan terhadap KK Miskin secara berkelanjutan 4. Kegiatan PAP PNPM - Integrasi

Kegiatan PAP-PNPM Integrasi di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 98% atau sebesar Rp. 68.514.500,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%, terjadi efisiensi sebesar Rp. 1.485.500,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebanyak 5 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan. Bentuk dan hasil kegiatan PAP-PNPM Integrasi tahun 2012 yaitu: Terlaksananya pelatihan (PJOK, BKAD dan Setrawan) Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelatih masyarakat Terlaksananya monev kegiatan se kabupaten jembrana Diterbitkannya Petunjuk Operasional PNPM Integrasi Terlaksananya Rakor dengan pelaku PNPM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terlaksananya workshop PNPM Integrasi Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rakornas PNPM, Bintek SAI, Konsultasi dan

Rekonsiliasi laporan SAI. 5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2012 sebesar Rp. 8.791.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan penyusunan APBDes sebanyak 3 kali dalam setahun ke masing – masing Desa se Kabupaten Jembrana

B. 2.6 STATISTIK


III-63


Urusan statistik dilakukan oleh Bappeda an PM melalui sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan Pembangunan, Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan Pembangunan pada Tahun 2012 dilakukan dengan Program Pengembangan Data/ Informasi. Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/informasi untuk perencanaan Pembangunan, dengan target 50%.

Program Pengembangan Data/ Informasi dijabarkan dalam kegiatan: a) Kegiatan pengumpulan ,updating dan Analisa Data ,informasi capaian target kinerja Program

dan kegiatan b) Penyusunan dan pengumpulan /data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan c) Penyusunan Profile Daerah d) Kajian pelaksanaan MDGs di kabupaten Jembrana

Realisasi Pelaksanaan program pengembangan data/ informasi yang dilaksanakan melalui 5 ( lima ) kegiatan secara fisik pada tahun 2012 mencapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 465.019.000,00 atau sebesar 90,10 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50 Alokasi dan Realisasi Anggaran ProgramPengembangan Data/ Informasi Tahun 2012


Anggaran ( Rp )

Realisasi

Fisik % Keuangan

Jumlah ( Rp ) %

1. Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan dan Pengumpulan /data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

- Penyusunan Profil daerah. - Kajian Kepuasan Pelayanan Publik. - Kajian Pelaksanaan MDGs di Kabupaten

Jembrana. - Penyusunan dan Pengumpulan

Data/Informasi Berbasis WEB

167.632.810,00

54.075.000,00

54.334.800,00 99.500.000,00

120.000.000,00

25.000.000,00

100 %

100 %

100% 100% 100%

100%

150.329.000,00

51.310.000,00

47.352.000,00 93.739.000,00

105.869.000,00

16.420.000,00

89,68 %

94,89 %

87,15 % 94,21 % 88,22 %

65,68 %

Jumlah 520.542.610,00 100% 465.019.000,00 90,10 %

Realisasi capaian kinerja Input, Output untuk kegiatan dan Outcome untuk program

dapat disajikan sebagai berikut :Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012, indikator kinerja utama dari sasaran adalah tambahan jumlah data/informasi yang dimuat dalam profile daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dan inovasi pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Kegiatan penyusunan Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 54.334.800,00 dan terserap Rp. 47.350.000,00, sehingga capaian fisik 100% dan keuangan (87,00%). Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp. 6.984.800,00 atau (12,00%).

Proses pengerjaan kegiatan penyusunan Profile Daerah bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT Survreyor Indonesia (SI), Denpasar. Input dari kegiatan ini adalah


III-64


dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 48.834.800,00, realisasi sebesar Rp. 46.282.500,00. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp. 2.552.300,00 (5,00%).Keluaran dari kegiatan penyusunan Profile Daerah adalah buku 75 buah buku, realisasi 75 buku, sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antar bidang, SKPD/Instansi lain dalam hal penyedia data dan pihak penyedia jasa pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Sasaran tersedianya buku kajian Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana , Indikator kinerja utama dari sasaran adalah tersusunnya kajian pencapaian target MDGs di kabupatrn Jembrana. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.

Kegiatan kajian Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 120.000.000,00 realisasi sebesar Rp 105.869.000 (88,22%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 14.131.000 (11,78%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan Tenaga Administrasi, Tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.

Keluaran dari Kegiatan Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana adalah Buku Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan Pelaksanaa MDGs dikabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 100 buah, sehingga capaian kinerja 100%. sehingga capaian kinerja 100%.

Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Permata Konsultan, d/a Jln Diponogoro 204 Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 120.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 100 buah buku,. Hasil ini berisi analisis dan data terkait dengan Pencapaian Target MDGs di Kabupaten Jembrana

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Kegiatan Kajian Pelaksanaa MDGs di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Dalam rangka penyusunan, pengumpulan dan pembangunan system perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana berbasis Web ( website ) yang akan dikelola langsung oleh Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana dipandang perlu untuk membangun Website Bappeda dan PM Kabupaten sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Dalam pengerjaannya dilaksanakan melalui jasa konsultansi yaitu dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yaitu Iswara Media Computer.

Kegiatan penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Berbasis WEB pada APBD Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Realisasi Fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.420.000,00 atau 65,68 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.580.000,00 atau 34,32 %. Hal ini terdapat efisiensi karena belanja modal pengadaan kelengkapan computer tidak jadi karena barang yang lama masih bisa dipelihara.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD salah satu syarat yang dipersyaratkan adalah Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Analisis Standar Belanja Daerah.


III-65


Permasalahan yang ditemukan dilapangan bahwa masih adanya kesulitan dari masing – masing SKPD baik dalam perencanaan penyusunan APBD karena belum adanya standar baku dalam menentukan besaran nilai dari masing – masing kegiatan.

Tabel 3.51 Realisasi Capaian Kinerja Berdasrkan Input , Out Put dan Out Comes


Capaian Kinerja

%

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI

50% 50% 100%

a) Kegiatan pengumpulan ,updating dan

Analisa Data ,informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan

200 lembar 200 lembar 100%

b) Penyusunan dan pengumpulan /data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

12 buku 12 buku 100%

c) Penyusunan Profile Daerah 75 buku 75 buku 100%

d) Kajian pelaksanaan MDGs di kabupaten

Jembrana 100 buku 100 buku 100%

B.2.7 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tercapainya sasaran Terlaksananya sosialisasi pembangunan dan kebijakan

pemerintah daerah yang hendak dicapai adalah meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, komunikasi dan informatika melalui sasaran kegiatan sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Penyediaan bahan dan media informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah sangatlah diperlukan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.

Indikator yang digunakan berupa jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan target 12 paket. Untuk tahun 2012 dianggaran sebesar Rp.456.274.000,- dengan realisasi keuangan Rp.439.672.260,- (96,37%) sehingga terdapat sisa dana Rp.16.601.740,-.. Realisasi kegiatan tersebut adalah sosialisasi berupa baliho (sebanyak 3.370 meter), spanduk (sebanyak 600 meter), lambang daerah (sebanyak 1 paket), billboard (sebanyak 1 buah), neonbox screen (sebanyak 300 meter), pembuatan profil dan program kabupaten Jembrana (sebanyak 8 paket), leaflet (sebanyak 1.000 lembar), poster (sebanyak 700 lembar), sticker (sebanyak 700 lembar), pementasan hiburan rakyat sebanyak 2 kali, serta calling sebanyak 41 kali.



III-66


Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Terlaksananya sosialisasi pembangunan dan kebijakan

pemerintah daerah

Sasaran Kegiatan IKU Target fisik/anggaran

Realisasi fisik/anggaran % Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Terlaksananya sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Jumlah sosialisasi informasi dan kebijakan pemkab yang dilaksanakan


Rp.456.274.000 Rp.439.672.260 96,37%

Capaian kinerja Ururan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Hubkominfo dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.53

Capaian kinerja Komunikasi dan informatika Dinas Hubkominfo


1 Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Terlaksananya sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan


B.2.8.PERTANIAN. Sasaran Urusan Pertanian yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan adalah :

1.Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian

Terpadu, dialokasikan dana sebesar Rp. 450.00.000,00 realisasi sebesar Rp. 432.200.508,00 (96,05%) tenaga yang bertugas 2 Orang PNS dan 14 Orang tenaga Outsoursing. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Output dari kegiatan Meningkatnya Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu :

Tersedianya benih dasar (BD) Padi, rencana target 40 kg, realisasi 40 kg.

Jumlah bahan obat-obatan rencana target 1 paket, realisasi 1 paket.

Jumlah bahan pakan ternak target 1 paket, realisasi 1 paket. Indikator Kinerja Utama Sasaran ini adalah adalah jumlah sarana dan prasarana

pengembangan balai benih/bibit terpadu. Rencana target 1 paket dan telah terealisasi 1 paket (100%).

2. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik


III-67


Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik dilakukan melalui Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik dialokasikan dana sebesar Rp. 868.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 860.115.000,00 (99,01%).

Output dari Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik adalah jumlah pupuk organik padat, rencana target 200.000 kg, realisasi 200.000 kg, hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa jasa operasional kepada pengurus subak rencana target 233 subak realisasi 233 subak dan hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa sepeda motor target 30 subak realisasi 30 subak.

Hasil dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik adalah meningkatnya ketersediaan humus dan kesuburan tanah pada lahan sawah seluas 130 Ha pada 3 subak yaitu Subak Semanggong, Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo, Subak Pangkung Jelepung II dan Subak Pangkung Jelepung III desa Berangbang, Kecamatan Negara. 3. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis Organik

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik, pada Anggaran Perubahan APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 987.717.800,00 (98,77 %)

Output dari Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik adalah jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendapat bantuan hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga rencana target 5 gapoktan realisasi 5 gapoktan, berupa bantuan Sapi sebanyak 100 ekor, 5 unit kandang koloni, rumah pakan 5 paket, rumah kompos 5 paket, obat-obatan 5 paket, bibit jagung hibrida 250 kg ,bibit durian 250 pohon, bibit kelapa genjah 1.000 pohon ,berkembangnya sistem pertanian terpadu/terintegrasi

4. Meningkatnya Pekan Daerah KTNA Provinsi Bali

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta KTNA dan petugas pendamping melalui Kegiatan Peda KTNA Provinsi Bali bagian dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, dialokasikan dana sebesar Rp. 47.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.171.000 ,00 (95,10 %) , Target peserta KTNA dan pendamping PEDA sebanyak 25 orang realisasinya 25 orang yaitu 100%.

Output dari Kegiatan Peda KTNA Provinsi Bali adalah terealisasinya keberangkatan kontingen PEDA sebanyak 25 orang.

5. Meningkatnya Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

Untuk mencapai sasaran meningkatnya demonstrasi pengembangan tanaman tembakau melaui Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau merupakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Anggaran Perubahan APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 305.180.107,00 realisasi sebesar Rp. 302.874.050,00 (99,25%) .

Output Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau :Terpeliharanya demplot pengembangan tanaman tembakau seluas 3 Ha di 2 lokasi


III-68


6. Meningkatnya Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dilakukan dengan Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan merupakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Anggaran Perubahan APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 294.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 290.552.650,00 (98,83%)

Output Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan :

Tersedianya sarana produksi berupa pupuk organik dan obat-obatan rencana 1 paket, realisasi 1 paket.

Tersedianya solar dryer untuk peningkatan mutu kakao fermentasi rencana 10 unit, realisasi 10 unit.

7. Terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK

Kakao) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK

Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dilakukan melalui Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.879.500,00 (97,76 %)

Output dari Kegiatan Meningkatnya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) adalah jumlah bahan obat-obatan (Matador dan Amis Startop) yang tersedia, rencana target 90 liter paket, realisasi 90 liter, Hasil dari Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) adalah jumlah kelompok tani/subak abian yang telah melaksanakan gerakan serentak pengendalian hama PBK Kakao. Rencana target 6 kelompok tani/subak abian (250 orang), realisasi 6 kelompok tani (100%). Dengan adanya kegiatan ini terjadi penurunan serangan hama PBK dari 80 % menjadi 50 %

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok tani/Subak Abian, dalam terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan faktor penghambat masih adanya keterbatasan gerakan ini pada beberapa subak abian. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk dilakukan gerakan serentak pada seluruh wilayah subak abian yang ada sehingga hasilnya lebih efektif.

8. Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dilakukan melalui Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak merupakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dialokasikan dana sebesar


III-69


Rp. 65.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 64.867.000,00 (99,80 %) tenaga yang bertugas 10 orang realisasinya 10 orang yaitu 100%. Sasaran Utama Program ini adalah masyarakat pemilik hewan . Indikator kerja utama sasaran ini adalah meningkatkan kesehatan ternak. Rencana Target 5 Kecamatan dari 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 Kecamatan (100%).

Ouput dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah tersedianya bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket (100%).

Hasil dari Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah rasio ketersediaan bahan obat-obatan pencegahan penyakit menular ternak, rencana target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain meningkatnya kesehatan ternak dan adanya dukungan dari masyarakat pemilik hewan , dalam terlaksananya Peningkatan kesehatan ternak dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana menyediakan obat-obatan untuk ternak. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk mencegah penyakit menular dan harus melibatkan pihak ketiga yang berkaitan dengan terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ternak.

9. Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dilakukan dengan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat merupakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.600.000,00 (56,00 %) , tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%.

Output Kegiatan Pendistribusian Kepada Masyarakat :Tersedianya bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat/kelompok ternak , rencana target 100 ekor ternak, realisasi 87 ekor.

Outcomes sasaran ini adalah cakupan pemberian bibit ternak, rencana target 100%, realisasi 100% paket capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan.

10. Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan merupakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.205.000,00 (94,70%) tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%.


III-70


Output Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan : Mantapnya manajemen kelompok ternak , rencana target 3 kelompok ternak, realisasi 3 kelompok ternak.

Outcomes sasaran ini adalah Rasio ketersediaan bahan terhadap kebutuhan bahan Pengembangan Agribisnis Peternakan, rencana target 100%, realisasi 100% paket capaian kinerja 100%

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan.

11. Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dilakukan dengan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknolog Peternakan Tepat Guna. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknolog Peternakan Tepat Guna merupakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknolog Peternakan Tepat Guna dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 8.167.450,00 (81,68 %) tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%.

Output Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknolog Peternakan Tepat Guna : Frekwensi penyuluhan teknologi peternakan , rencana target 63 kali, realisasi 63 kali ternak.

Outcomes sasaran ini adalah Rasio Frekwensi penyuluhan teknologi peternakan, rencana target 100%, realisasi 100% paket capaian kinerja 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan. B.2.9 KEHUTANAN

Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan sebagai pelaksana urusan kehutanan, mentapkan beberapa sasaran yaitu :

1.Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dilakukan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 413.675.300,00, dimana realisasinya sebesar Rp. 312.873.000,00 (75,63%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah meningkatnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Rencana target lokasi sebanyak 4 desa, dan telah terealisasi 4 desa (100%).


III-71


Output Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Jembrana. Rencana target 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan Kelompok Subak Abian di Kabupaten Jembrana dalam penurunan degradasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah serta masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok Subak Abian di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 2. Meningkatnya Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa

Sasaran Meningkatnya Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa dilakukan melalui Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 42.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.294.000,00 (99,52%) Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan sasaran adalah meningkatnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Rencana target lokasi sebanyak 4 desa, dan telah terealisasi 4 desa (100%).

Output Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa adalah jumlah tersusunnya kajian rencana pengelolaan hutan desa seluas 1.000 hektar dan telah terealisasi 100%. Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan Kelompok Subak Abian di Kabupaten Jembrana dalam penurunan degradasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah serta masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dilakukan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.466.335.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.462.765.000,00 (99,76%). Tenaga yang bertugas sebanyak 15 orang, realisasinya 15 orang (100%). Lokasi kegiatan di 5 subak abian dengan realisasinya 5 subak abian (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Indikator kerja utama sasaran ini adalah rasio tersusunnya rancangan teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta tersedianya bahan/bibit tanaman hutan rakyat dan penghijauan lingkungan. Rencana Target Lokasi 400 hektar di 5 lokasi dan telah terealisasi 100%. Output Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah :


III-72


Jumlah tersusunnya rancangan teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, rencana target 400 hektar dan telah terealisasi 100%. Jumlah ketersediaan bahan/bibit tanaman hutan rakyat, rencana target 88.910 batang di 5 subak abian dan telah terealisasi 100%. Jumlah ketersediaan bahan/bibit penghijauan lingkungan, rencana target 5.265 batang di 4 lokasi dan telah terealisasi 100%. Jumlah ketersediaan mobil pick up, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan Kelompok Subak Abian di Kabupaten Jembrana dalam penurunan degradasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antar lain yaitu, masih adanya pencurian kayu (illegal logging), keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah serta masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok tani di Kabupaten Jembrana. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk penghijauan serta pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok tani di Kabupaten Jembrana dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

B.2.10 PARIWISATA

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada sektor pariwisata dengan penjabaran sebagai berikut :

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 1 (satu) Kegiatan yang terdiri dari : 1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata dilaksanakan dengan

sasaran : - Teruna-teruni jembrana untuk pemilihan jegeg bagus Bali Kabupaten Jembrana yang

nantinya akan mewakili Jembrana dalam kegiatan serupa di Tingkat Provinsi Bali. Untuk Tahun 2012, bagus jembrana berhasil terpilih menjadi peserta terbaik pria

- Media Cetak dan elektronik serta penerbitan artikel/booklet, Cetak Spanduk dan Pembuatan Video/DVD Pariwisata untuk menunjang kegiatan promosi kepariwisataan.

- Pameran promosi wisata yang digunakan sebagai ajang promosi potensi obyek dan daya tarik wisata di jembrana

Sedangkan hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatnya prosentase kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 76.500.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 75.500.000 atau 99% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 1.000.000, namun dari pelaksanaan kegiatan tercapai 100% Sedangkan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2012, dengan 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari : 1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, dengan sasaran

adalah hasil kegiatan adalah : Terbangunnya 1 (satu) paket warung wisata dan tertatanya obyek wisata Delod Brawah, di Kecamatan Mendoyo yang nantinya diharapkan mampu memancing kedatangan wisatawan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Delod Brawah. Pembangunan Prasarana


III-73


Pariwisata/warung wisata delodbrawah serta penataan obyek wisata Dlodbrawah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.193.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.164.719.000 atau 97,63% dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 28.281.000 (2,37) dengan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

2. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dengan sasaran Sekaa Makepung di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya even Lomba Makepung Bupati Cup dan Jembrana Cup yang telah menjadi kegiatan rutin tahunan/ agenda tahunan Pemkab Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp. 149.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.500.000 atau 100% capaian kinerja kegiatan 100%.

Dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan Pariwisata tahun 2012 capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.54

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Tahun 2008 – 2012

No Indikator Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1. 2.

Kunjungan wisata (orang/Tahun) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

39.578

24,4

62.805

24,4

87.220

6,25

89.474

0,012

98.421

91,49 %

B. 2.11 PERIKANAN DAN KELAUTAN

Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan sebagai pelaksana urusan Perikanan dan Kelautan, mentapkan beberapa sasaran yaitu : 1.Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan (DAK)

Dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan dengan anggaran sebesar Rp. 9.197.500,00 dan realisasinya sebesar Rp. 9.100.000,00 (98,94%) serta Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) dengan dana sebesar Rp. 42.500.000,00 dimana realisasinya sebesar Rp. 42.350.000,00 (99,65%). Output dari meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan adalah sebagai berikut : a. Jumlah papan informasi sebanyak 4 buah di 4 lokasi, sudah terealisasi 100%. b. Jumlah Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RS-WP3K) sebanyak 1 dokumen, telah terealisasi 100%.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah rasio terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana. Rencana target pelaksanaannya di 3 kecamatan dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.


III-74


Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan serta adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait lainnya. Sedangkan faktor penghambat keberhasilannya antara lain, masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan dan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir tentang konservasi perairan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran untuk perencanaan zonasi wilayah pesisir dan sosialisasi serta pembinaan tentang konservasi perairan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan.

2.Meningkatnya Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan (DAK)

Sasaran meningkatnya penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana pengawasan kelautan dan perikanan dilakukan dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan (DAK). Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 80.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 78.533.930,00 (97,01%). Output dari Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan adalah :

Jumlah meja rapat untuk pos pengawas yang tersedia, rencana target 5 buah, realisasi 100% .

Jumlah kursi rapat untuk pos pengawas yang tersedia, rencana target 10 buah, realisasi 100%.

Jumlah kamera digital yang tersedia, rencana target 1 buah, realisasi 1 buah (100%).

Jumlah radio VHF yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit (100%).

Jumlah GPS yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit (100%).

Jumlah peralatan kompas/navigasi yang tersedia, rencana target 1 buah compass dan 1 buah teropong marine, realisasi 100%.

Jumlah life jacket yang tersedia, rencana target 20 buah, realisasi 20 buah (100%) Indikator kerja utama sasaran ini adalah ketersediaan sarana/prasarana

pengawasan. Kelompok Sasaran Utama Program ini adalah kelompok nelayan. Rencana Target 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 Kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan illegal fishing (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Jembrana serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan. 3.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)

Dilakukan dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) dengan dana sebesar Rp. 1.734.458.672,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.715.276.000,00 (98,89%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Output dari Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya adalah :

Jumlah bahan pakan ikan untuk BBI yang tersedia, rencana target 5.000 kg, terealisasi 100%.


III-75


Jumlah hibah barang kepada Pokdakan berupa pakan dan benih ikan, rencana target 25 paket, realisasi 25 paket (100%).

Jumlah mobil pengangkut induk / benih BBI yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit (100%).

Jumlah rehabilitasi saluran tambak, rencana target 1 paket (1.105 meter), terealisasi 100%.

Jumlah kolam percontohan yang tersedia, rencana target 25 paket, realisasi 25 paket (100%).

Jumlah Pembangunan Rumah jaga di BBI, rencana target 1 paket, terealisasi 100%.

Jumlah Pembangunan pagar keliling di BBI, rencana target 1 paket, terealisasi 100%.

Jumlah induk / calon induk untuk BBI yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 1 paket (100%). Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya. Kelompok sasaran utama adalah kelompok budidaya ikan (Pokdakan) dan petani tambak. Rencana target 5 kecamatan dan telah terealisasi 5 kecamatan (100%).

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok budidaya ikan (Pokdakan) dan petani tambak di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kegiatan illegal fishing (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan) dan adanya serangan hama penyakit ikan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pengawasan sumberdaya perikanan dan penanggulangan penyakit ikan serta harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. 4. Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

Sasaran meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan dicapai melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 69.651.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.517.215,00 (99,81%). Output dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan adalah jumlah terpeliharanya Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan dengan baik, rencananya 1 unit dan realisasi 1 unit (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Sasaran utama program ini adalah masyarakat pesisir dan nelayan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kegiatan penimbangan ikan diluar TPI Pengambengan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pembangunan pos timbang ikan dan operasional TPI serta harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. 5. Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)

Dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.530.481.520,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.458.252.000,00 (95,28 %). Output dari Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

Jumlah pembangunan pos timbang ikan, rencana target 1 paket (70m2), realisasi 1 paket (100%).

Jumlah mesin tempel yang tersedia, rencana target 100 unit, realisasi 100 unit.


III-76


Jumlah mesin tempel (as panjang) yang tersedia, rencana target 39 unit, realisasi 39 unit (100%).

Jumlah mesin tempel (out boat) 15 PK yang tersedia, rencana target 7 unit, realisasi 7 unit (100%).

Jumlah mesin tempel (out boat) 25 PK yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 1 unit (100%).

Indikator kerja utama sasaran ini adalah ketersediaan sarana/prasarana perikanan tangkap dengan kelompok sasaran utama adalah masyarakat pesisir / kelompok nelayan. Rencana target 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan illegal fishing (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh nelayan di Kabupaten Jembrana serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan.

6. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

Sasaran ,eningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dicapai melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 152.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 150.940.000,00 (99,30 %). Output dari Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan adalah jumlah sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang tersedia, yaitu berupa sepeda motor sebanyak 8 unit dan laptop/notebook sebanyak 2 unit dan sudah terealisasi semuanya (100%).

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok nelayan pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan illegal fishing (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana penyuluhan perikanan di Kabupaten Jembrana serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyuluhan. 7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Statistik

Sasaran ini dicapai melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 43.720.000,00 (97,16%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Output dari Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah jumlah sarana statistik yang tersedia, berupa sepeda motor sebanyak 2 unit dan laptop/notebook sebanyak 2 unit dan sudah terealisasi semuanya. Sedangkan Outcomes Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah


III-77


jumlah data statistik yang tersedia. Rencana target 100% dan telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok nelayan pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Faktor penunjang, penghambat dan solusi pemecahannya pada kegiatan ini sama dengan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. Hal ini disebabkan karena menjadi satu program, yaitu Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 8. Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu

dan Pemasaran Hasil Perikanan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 186.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 184.000.000,00 (98,92%). Output dari kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Jumlah alat pengolahan bakso ikan yang tersedia, rencana target 4 unit, realisasi 4 unit (100%).

Jumlah alat pemisah daging dan tulang ikan yang tersedia, rencana target 4 unit, realisasi 4 unit (100%).

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan. Sasaran utama program ini adalah usaha masyarakat pesisir/kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kekurangan bahan baku perikanan dan permodalan serta masih adanya kegiatan illegal fishing (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Jembrana serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. B.2.12 PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilakukan oleh Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Program-program dalam uruan perindustrian adalah :

1.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri adalah:

a.Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.


III-78


Yang mana sasaran dari pada kegiatan ini adalah : Meningkatnya kualitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana, dengan Indikator Kinerja adalah : Jumlah IKM yang mendapat Pembinaan Teknologi Industri dengan target Kinerja 60 IKM. Adapun Sumber Dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.146.556.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Dan realisasinya adalah Rp.135.038.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh delapan Ribu Lima ratus Rupiah).

Kegiatan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan teknologi dibidang produksi (pembuatan kain tenun ATBM) dan peningkatan kemampuan perajin tenun ATBM dalam hal pembuatan motif-motif tenun ATBM dengan pelaksanaan bintek ikat pakan, dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efisiensi maupun diversifikasi produk industri.

Kegiatan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan teknologi dibidang produksi ( Pembuatan kain tenun ATBM ) dan peningkatan kemampuan perajin tenun ATBM dengan pelaksanaan Bintek Ikat pakan dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efesiensi maupun diversifikasi produk industri.

Sub. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 ( Tiga ) yaitu : a. Bintek Dasar Tenun Ikat (ATBM) b. Bintek Ikat Pakan c. Melaksanakan Kegiatan magang di Perusahaan Tenun Putri Ayu Gianyar Kegiatan ini difokuskan pada upaya untuk membina para pemula (dasar) bagi pengrajin

alat tenun bukan mesin (ATBM) yakni dengan membina kemampuan dasarnya melalui bintek dasar tenun ikat.

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ikat pakan kelanjutan pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan cara pembuatan motif dan desain tenun serta prosespewarnaan atau pencelupan.

Terakhir, kepada peserta pelatihan mengikuti magang ke industri tenun Putri Ayu di Gianyar.

Outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas, kualitas dan utilitas teknologi yang diterapkan pada sektor industri di Kabupaten Jembrana.

Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri secara fisik kegiatan ini dapat direalisasikan sebesar 99,85 %, dan Keuangan Terealisasi 92,14 % (Rp 135,038.500,- ) dari Pagu Sebesar Rp. 146,556,000,- dan terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 11,517,500,- Sisa anggaran ini merupakan efisiensi dari pembelian bahan dan alat – alat yang dipakai pada saat bimbingan teknis tenun ikat (ATBM).

2.Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial.

Kegiatan Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial adalah :

a. Penyediaan Sarana informasi yang dapat diakses masyarakat. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah : Meningkatnya cakupan pembinaan perajin

Sentra, dengan Indikator Kinerja adalah Jumlah terlaksananya pemetaan dan publikasi / promosi potensi Sentra IKM di Kabupaten Jembrana dengan target 1 paket ”Sumber Dana


III-79


kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.286.500,- ( Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 91.940.900 ( Sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) atau 79,74 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 98,42 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu : Keikutsertaan dalam Pameran tingkat nasional yaitu Pameran Inacraft yang dilaksanakan

di Jakarta dan Yogyakarta .Dengan keikutsertaan pada pameran yang berskala nasional ini diharapkan mampu mengkomunikasikan keberadaan usaha industri Kabupaten Jembrana baik lokasi, jenis produk, harga, disain maupun informasi lain yang diperlukan untuk memasarkan/promosi produk.

Kegiatan kedua, berupa kegiatan Bimbingan Teknis Ukiran Kayu peruntukannya adalah kepada Perajin Ukiran Kayu di Kabupaten Jembrana. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu membuat disain motif ukiran yang lebih baik, menarik, dinamis dan sesuai selera konsumen.

b. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri . Indikator dari pada kegiatan ini adalah Jumlah Berkembangnya sentra-sentra Industri

Potensial di Kabupaten Jembrana dengan Target kinerja 3 Kali Bimbingan Teknis. Adapun Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pagu sebesar Rp. 43.800.000 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Realisasinya mencapai Rp. 43. 200.000,- ( Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisassi fisik mencapai 90 % sedangkan presentase realisasi keuangannya adalah mencapai 98,63 %. Kegiatannya difokuskan pada bimbingan teknis untuk pengembangan dan desain produk pande besi.

Bidang Perdagangan merupakan salah satu bidang dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang pada tahun 2012 telah melaksanakan 2 Program yang terdiri dari 5 kegiatan . Adapun Indikator Kinerja bidang kegiatan adalah sebagai berikut : - Cakupan Bina Kelompok pedagang Usaha Pormal. - Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB. Adapun Sasaran dari Bidang Perdagangan adalah : - Meningkatnya pengawasan Peredaran Barang dan Jasa - Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. - Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam Negeri. - Jumlah pengembangan Pasar dan distribusi barang dan produk. -

Tabel 3.55 Capaian Kinerja Dinas Peindagkop

No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi

1 Program Pengembangan Industri

- Frekuensi bintek produksi bagi 4 kali 4 kali 100%

Kecil dan Menengah. Kegiatan : Fasilitasi bagi Industri

Masyarakat Jembrana yang berminat

IKM di Kabupaten Jembrana

3 Komoditas

3 Komoditas 100%


III-80


Kecil dan Menengah terhadap memanfaatan Sumber Daya

membentuk usaha baru

B.2.13 PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan memiliki total anggaran sebesar Rp.9.181.903.600,- (Sembilan Miliar Seratus delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah ). Dari anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.9.106.069.300,- (Sembilan Miliar Seratus Enam Juta Enam Puluh Sembilan ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 99,17% dari total anggaran. Sedangkan realisasi pisik mencapai 99,17 %. Realisasi tersebut diperuntukkan antara lain untuk : a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ada 2 kegiatan yang termasuk dalam Program ini, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan Indikator Kinerja

terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang kegiatanya meliputi : - Pengawasan Barang strategis - Pengawasan Gas Elpiji - Pengawasan Mikol - Pengawasan SPBU - Pengawasan Kantin Sehat.

Dengan sasaran meningkatnya frekuensi pengamanan Peredaran Barang dan Jasa, dalam upaya perlindungan kepada Konsumen. Realisasi keuangan sebesar Rp.21.682.300,- ( Dua Puluh satu Juta Enam Ratus delapan puluh dua ribu Tiga Ratus Rupiah) dari anggaran Rp.29.314.500,- (Dua puluh Sembilan Juta Tiga Ratus empat belas ribu lima Ratus Rupiah) atau sebesar 73,96 % dari total anggaran, Sedangkan Realisasi pisik mencapai 92,17 %. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran. Indikator Kinerja Kegiatan

ini adalah Jumlah terlaksananya Pengawasan pelaksanaan Tera Ulang dengan sasaran meningkatnya frekuensi Alat Ukur Takaran dan Timbangan yang ditera. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.706.700,- ( Sebelas Juta tujuh ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) dari Anggaran Rp.13.640.000,- ( Tiga belas Juta Enam ratus Empat puluh Ribu Rupiah ) atau sebesar 85,83 % dari total Anggaran, Sedangkan Realisasi pisik mencapai 85,93 %.

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Pembayaran Uang Lembur PNS, Belanja Bahan Percontohan (Sampel Produk), Uang Jasa Pihak ke-3 tim MIKOL dari Kepolisian, dan Uji Laboratorium.

Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan, ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembelian Bahan Percontohan dan Uji Laboratorium karena belum ada MoU dengan Laboratorium yang sanggup melakukan tes untuk Sampel bahan yang akan diuji. Sehingga dana yang telah dianggarkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun bentuk kegiatan dari program tersebut adalah sebagai berikut:


III-81


a. Bekerjasama dengan Kantor UPTD Metereologi Provinsi Bali melakukan kegiatan Peningkatan Legalitas Alat UTTP dan Jumlah Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) yang diawasi berupa Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Jembrana (5 Kecamatan).

b. Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jembrana.

Kegiatan tersebut meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Wisata, Warung Tradisional, Super Market, Hotel dan Restaurant yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Jembrana. Dari kegiatan tersebut diharapkan tingkat kerawanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin dan juga menghindari adanya peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal/palsu.

c. Pengawasan Terhadap Penjualan dan Peredaran Barang di Pasar. Kegiatan tersebut meliputi antara lain : Pengawasan peredaran barang/makanan kadaluarsa, Barang Melamin berformalin, barang

palsu, kosmetik yang mengandung mercury, obat-obatan ilegal, Makanan berformalin dan lain-lainnya. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari kegiatan diharapkan para pihak distributor semakin meningkat kesadaran untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian barang-barang bersubsidi termasuk pupuk, gula pasir, dan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting untuk dilaksanakan,dan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan adanya kelancaran arus distribusi barang-barang dan ketersediaan barang yang stabil serta harga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2012 dalam kegiatan Pengawasan, pembinaan bekerjasama dengan BB POM Denpasar ditemukan barang atau Produk yang tidak layak edar. Barang/Produk tersebut telah diamankan oleh BB POM. Jenis Barang?produk yang dimaksud antara lain : Obat tradisional dengan pendaftaran Pikxiy, Obat Tradisional mengandung BKO, Obat tradisional tanpa ijin edar, Obat Keras daftar G yang dijual diwarung, Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan Kosmetik tanpa ijin edar.

b. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Ada 3 Kegiatan yang termasuk dalam Program ini, yaitu : Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk. Indikator dari pada kegiatan ini adalah Jumlah pengembangan pasar dan distribusi barang / produk, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya jumlah pasar dan lancarnya distribusi barang. Yang mana pada tahun 2012 memiliki target kinerja 5 pasar .

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.655.913.200,- ( Delapan Miliyar Enam Ratus Lima Puluh Lima juta Sembilan Ratus Tiga belas Ribu Dua Ratus rupiah ) dari Anggaran Rp. 8.685.751.600,- ( Delapan Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam ratus rupian ) atau sebesar 99,65 % dari total Anggaran. Edangkan Realisasi pisik mencapai 100 %

Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : - Perencanaan Pembangunan Pasar di Kecamatan Pekutatan - Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Pekutatan.


III-82


- Pengawasan Pembangunan Pasar di Kecamatan Pekutatan. - Perencanaan Pembangunan Pasar di Kecamatan Jembrana. - Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana Tahap I. - Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana Tahap I - Perencanaan Revitalisasi Pasar Gilimanuk - Perencanaan Revitalisasi Pasar Dauhwaru - Perencanaan Revitalisasi Pasar Yeh Yehembang. - Penataan areal Parkir Pasar Pekutatan. Kegiatan Promosi Produk Jembrana.

Indikato Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pameran Industri Kecil dan Menengah

di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya. Dengan sasaran terlaksanya Pameran di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya. Sedangkan Target Kinerja adalah 9 Kali mengikuti pameran. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 401.354.900,- (Empat ratus Satu juta tiga Ratus Lima puluh Empat ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari anggaran Rp. 440.189.500,- (Empat Ratus Empat Puluh juta Seratus Delapan puluh Sembilan Ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 91,18% dari total anggaran.Sedangkan realisasi fisik mencapai 87 %.

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Biaya Keikutsertaan Pameran beserta biaya–biaya penunjang pameran yang lainnya, uang jasa untuk 2 orang Petugas PIPJ, dan biaya modal pengadaan Printer Multifungsi. Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi yang dapat dilakukan dalam pendanaan kegiatan tersebut.

Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, Bidang Perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengerajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2012 ini yaitu :

1. Pameran Otonomi Expo dan Forum 2013 di Jakarta 2. Pameran Indonesia Taurisn and craft 3. Pameran Parekraft di Mataram - NTB 2013 di Yogyakarta

Pasar Lelang di Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi petani/pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual. Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya frekuensi monitoring dan publikasi harga. Sedangkan Indikator Kinerja adalah Jumlah kegiatan monitoring dan publikasi harga dan target kinerja kegiatan ini adalah 96 Kali melaksanakan monitoring dan Publikasi harga. Sumber dana Anggaran ini dari APBD, Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.785.400,- ( Sebelas Juta tujuh Ratus delapan Puluh lima Ribu Empat ratus Rupiah) dari anggaran Rp. 13.008.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ribu Rupiah) atau tepatnya 90,60 % dari total anggaran, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,94 %.


III-83


Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Biaya Penyiaran Harga Bahan Pokok dan Barang strategis di radio yang telah ditunjuk. Disamping itu juga jenis kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting lainya. Pendataan dilakukan 2 x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya. Data harga yang didapat tersebut di kirimkan ke Radio untuk disiarkan supaya masyarakat Kabupaten Jembrana bisa mengetahui harga–harga di pasar Negara dan pasar Melaya. Selain itu data tersebut dikirimkan juga ke Kabupaten – Kabupaten di seluruh Bali sebagai sarana tukar informasi.

Selain rincian tugas – tugas tersebut, tahun 2012 ini juga telah dilaksanakan kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBD 2012 dan tidak tercantum dalam DPA Bidang Perdagangan, yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan perijinan dilakukan untuk memantau serta mensosialisasikan perlunya kepemilikan Dokumen perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk salah satu anggota tim perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan izin yang berkaitan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Capaian kinerja Perdagangan pada Dinas Perindagkop dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.56

Capaian Kinerja Perdagangan Dinas Peindagkop No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi

1 Program Peningkatan Efeseinsi :Perdagangan Dalam Negeri

Masyarakat di lingkungan Kabupaten Jembrana.

-Sosialisasinya standar harga sembilan bahan pokok

80%

80% 100%

Kegiatan Penyelenggaraan pendampingan

- Jumlah kegiatan pendampingan 250 UMKM

250 UMKM

100%

Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah


pembekalan kewirausahaan UMKM - terpenuhi kegiatan pengembangan dalam kualitas dan pemasaran produk UMKM

dan 225 UMKM

dan 225 UMKM

100%

2 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Semua Koperasi simpan pinjam dan


160 Koperasi

160 Koperasi

100%

- Kegiatan :Pembinaan, pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Semua Koperasi simpan pinjam dan


160 Koperasi

160 Koperasi

100%


III-84


B.3 Misi III. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Misi Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial

dasar lainnya dilakukan melalui urusan : 1) Pendidikan, 2) Otonomi Daerah,3).Kesehatan, 4).Kependudukan Dan Catatan Sipil, 5).Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 6). Keluarga Berencana Dan Sejahtera.7).Sosial, 8). Ketenagakerjaan, 8). Kebudayaan, 9). Kepemudaan Dan Olahraga, 10). Kearsipan, 11). Perpustakaan, Dan 12).Transmigrasi B.3.1 PENDIDIKAN

Kemajuan pendidikan di kabupaten/kota Jembrana cukup menggembirakan, pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana yang tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, dan meningkatkan Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik berat/sedang sekolah tahun 2012 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan khususnya untuk Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan di Kabupaten Jembrana dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Menjalankan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan antara lain : Kegiatan Publikasi dan Sosialisai PAUD dengan sasaran kegiatan adalah lembaga PAUD terdiri dari TK, KB, TPA dan SPS yang berjumlah 190 lembaga, dengan hasil yang dicapai dalam kegiatan adalah terdatanya jumlah anak, guru dan ijin PAUD yang dianggarkan sebesar Rp. 7.580.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.500.000 atau 85,75% dengan tingkat capaian kegiatan 100% kegiatan dilaksanakan untuk pencitraan PAUD, dengan jumlah publikasi dan sosialisasi PAUD yang dilaksanakan sebanyak 49 Lembaga, dengan SDM yang disiapkan sebanyak 5 (lima) orang dengan menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

b. Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun

Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar dan tercapainya indikator Kinerja APK, APM, DO dan meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/Mi dan SMP/MTs, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan harapan untuk mendapatkan Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan di Kabupaten Jembrana, dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

Kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan fisik adalah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dianggarkan sebesar Rp. 758.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 747.882.000 Atau 98,67% dana tersebut adalah untuk rehab sedang/berat 8 Sekolah dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dianggarkan dari APBD, sedangkan kegiatan fisik yang didanai dari dana DAK adalah : Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan


III-85


Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (DAK SD tahun 2012) dianggarkan sebesar Rp. 7.512.453.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.994.784.290 atau 79,80% dengan tingkat capaian kinerja 90%, dimana terdapat sisa anggaran yang tidak bisa dilaksanakan, karena keterbatasan tenaga pada panitia lelang, dari 12 paket yang dilelangkan tidak bisa sekaligus dilakukan proses pelelangan dan harus dilakukan bertahap, sehingga masih ada sisa paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan (Pengadan Peralatan Pendidikan SD tahun 2012) namun akan dilaksanakan tahun 2013.

Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan sarana prasarana pendidikan dari anggaran Silfa DAK tahun 2010 sebesar Rp. 9.130.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.430.588.348, atau 92,34% dengan tingkat capaian kinerja 80% disebabkan karena kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP tidak bisa dilaksanakan tahun ini, karena sasaran sudah terpenuhi sehingga silfa dilaksanakan tahun 2013 dengan sasaran lain. Untuk kegiatan Silfa DAK tahun 2011 yang dilaksanakan di tahun 2012 adalah untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar dianggarkan sebesar Rp. 10.329.970.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.129.224.744 dengan realisasi fisik sebesar 100% sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama dianggarkan sebesar Rp. 2.031.780.000 dengan realisasi keuangan Rp. 2.200.867.194 dengan tingkat capaian kinerja 100%

Kegiatan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD dianggarkan sebesar Rp. 1.536.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.512.900.000 dengan tingkat capaian kinerja 100% sedangkan untuk Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SMP dianggarkan sebesar Rp. 900.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 890.000.000 dengan tingkat capaian kinerja 100% sumber dana adalah silfa DAK tahun 2011.

Untuk kegiatan yang diluar fisik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan kegiatan seperti : Kegiatan Olimpiade mata pelajaran dianggarkan sebesar Rp. 29.139.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.755.000 atau 98,68% tingkat capaian kinerja 100%, kegiatan lomba-lomba pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 158.368.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.025.000 atau 82,10% tingkat capaian kinerja 100%, kegiatan Penyelenggaraan Operasional TK dianggarkan sebesar Rp. 488.160.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.682.654 atau 33% dengan tingkat capaian kinerja 50% disebabkan karena kegiatan ini berjalan hanya pada triwulan I dengan terbitnya SK Bupati No. 171/2012 tentang pengembalian TK satu atap. Kegiatan Pendampingan BOS Provinsi untuk SD dan SMP dianggarkan sebesar Rp. 2.373.125.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.200.867.194 atau 92,74, dengan capaian kinerja 100% kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000 dapat direalisasikan Rp. 176.600.000 atau 98,11% dengan capaian fisik kegiatan 100% sedangkan untuk mendukung operasional pendidikan dasar melalui UPT Kecamatan dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 83.500.000 dapat direalisasikan Rp. 50.061.962 atau 59,95% kegiatan tersebut bersifat rutin sebagai penunjang kegiatan Bidang Pendidikan Dasar.

Dari Kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seperti : Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dikarenakan sudah adanya dana APBN untuk mendukung kegiatan tersebut, melalui dana dekon sehingga dana APBD hanya untuk pendampingan saja. Tapi dari segi kegiatan dilaksanakan 100%. sehingga


III-86


menjadi pertimbangan penganggaran untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau dilihat dari capaian kinerja dari Program dan kegiatan tersebut diatas rata-rata sudah mencapai 100%.

c. Program Pendidikan Menengah

Untuk memenuhi indikator sasaran strategis tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten jembrana dan dengan memperhatikan indikator pendidikan Meningkatnya APK, APM, Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/SMK berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendapatkan Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui program dan kegiatan antara lain :

Kegiatan pembangunan Gedung Sekolah dengan sasran adalah SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana, dengan hasil yang dicapai adalah Meningkatnya daya tampung sekolah melalui pembangunan RKB SMP dan SMK Negeri, Pembangunan Kantor dan ruang guru, finising ruang kelas dan pembangunan pagar alas, yang dianggarkan sebesar Rp. 4.270. .000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.966.172.000 atau 93% dengan tingkat capaian kinerja 100%. Dilihat dari kegiatan tercapai 100% namun dari realisasi keuangan terjadi silva disebabkan karena adanya sisa tender. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dianggarkan sebesar Rp. 2.069.727.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.655.852.000 atau 80% dengan tingkat capaian kinerja adalah 80% kegiatan tersebut adalah untuk peningkatan sarana dan prasarananya pendidikan.

Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan pada bidang Pendidikan Menengah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah : Kegiatan Wawasan Wiyata Mandala dengan sasaran sekolah dengan hasil dari kegiatan adalah meningkatnya suasana lingkungan yang nyaman, administrasi dan kegiatan pembelajaran di sekolah yang kondusif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.469.007 atau 91% dengan tingkat capaian kinerja 100%, Kegiatan Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK dengan sasaran siswa SMA dan SMK di Kabupaten Jembrana dengan hasil dari kegiatan adalah Meningkatnya kesesuaian Standar lulusan Ujian Nasional dan mengukur kesiapan siswa dari sisi materi dan mental yang akan mengikuti Ujian Nasional dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 152.143.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.143.300 atau 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%, Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran dengan sasaran Siswa SMA, SMK di Kabupaten Jembrana, dengan hasil adalah Terbinanya kemampuan peserta olimpiade dalam bidang matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, astronomi, kebumian, ekonomi dan geografi dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 140.533.300 dapat direalisasikan sebesar Rp. 70.522.830 atau 50% dengan capaian kinerja 100%, kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan provinsi. Kegiatan Green and clean school dianggarkan sebesar Rp. 16.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.260.000 atau 26% tetapi dari pelaksanaannya kegiatan tercapai 100%. Sasaran dari kegiatan ini adalah sekolah SMA dan SMK Negeri dan Swasta, dengan hasil yang dicapai dari kegiatan adalah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, dan hijau sengga


III-87


tercipta proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan serta melatih siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka.

Dalam rangka memberikan penilaian kepada sekolah-sekolah terkait dengan pendidikan dilaksanakan Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan dengan sasaran pengawas, kepala sekolah, guru dan Siswa, dan hasil yang dicapai adalah terpilihnya pengawas, kepala sekolah, guru, siswa peserta lomba tingkat Kabupaten untuk mengikuti lomba ke Tingkat Provinsi dan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.199.950. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.157.450 atau 73% dengan capaian kinerja 100%, sedangkan untuk kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah dengan sasaran adalah sekolah dengan hasil dari kegiatan adalah meningkatnya partisipasi, aktivitas, kreatifitas pendidik dan peserta didik sebagai sekolah sehat dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 24.900.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 18.952.969 atau 76% tingkat capaian kinerja 100%.

Dalam rangka peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah dengan sasaran sekolah SMA dan SMK Negeri, dengan hasil yang dicapai adalah meningkatnya daya tampung sekolah melalui pengadaan meja kursi siswa SMA, SMK, meja kursi guru dan TU, meja Guru dan kepala Sekolah yang dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 299.000.000 atau 99,7% dengan tingkat capaian kinerja 100% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 1.000.000 (sisa tender). Dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat bagi siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA telah dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA dengan sasaran adalah warga belajar dan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya warga belajar yang memiliki ijasah paket C setara SMA dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 39.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.861.000 atau 23% namun dari capaian kinerja kegiatan adalah 100%. terjadi silva/ sisa anggaran disebabkan jumlah peserta paket C sudah tuntas dengan anggaran/realisasi tersebut. Selain anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten, juga diberikan bantuan dana Provinsi Bali melalui dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk kegiatan : Kegiatan uji Kompetensi Kejuruan untuk SMK dengan sasaran siswa SMK dengan hasil yang dicapaia dari kegiatan adalah meningkatnya kemampuan siswa dalam mengerjakan suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 362.895.859. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 354.000.000 atau 98% dengan tingkat capaian kinerja 100%, selain kegiatan tersebut dana BKK juga diberikan untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan dengan sasaran SMA, SMK Negeri se Kabupaten Jembrana, dengan hasil adalah tersedia dan terlaksananya kegiatan sekolah (belajar mengajar) dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 2.727.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.848.788.072 atau 67% dengan capaian kegiatan fisik 100%, namun ada beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan anggarannya karena dana terlambat dari provinsi dan juklak – juknis kurang jelas. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Sekoah (BOS) SMP, SMA, dan SMK dengan sasaran SMA dan SMK di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan adalah tersedianya dana untuk menunjang kegiatan operasional sekolah SMA dan SMK yang dianggarkan sebesar Rp. 3.803.978.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.271.368.929, atau 86,00% dari capaian kegiatan dilaksanakan 100%.

d. Program Pendidikan Non Formal


III-88


Dalam rangka mencapai peningkatan kinerja melalui indikator yang telah ditetapkan adalah prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain :

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup dianggarkan sebesar Rp. 109.460.000 deangan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.360.000, atau 86% dengan capaian kegiatan 90% kareana adanya pengurangan honor kepada instruktur, tetapi kegiatan berjalan sesuai harapan dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat jembrana dengan jumlah 100 peserta dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan masyarakat dalam dunia usaha.

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal dengan sasaran kegiatan adalah Lembaga TK Negeri (3 lembaga) dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya meningkatnya pendidikan karakter PAUD, dianggarkan sebesar Rp. 72.700.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.641.820 atau 84,79% dengan tingkat capaian kegiatan 100% pengadaan sarana prasarana ini berupa APE (alat permainan edukatif).

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sasaran kegiatan adalah semua lembaga PAUDNI (TK, KB, TPA, SPS, dan LKP) masing-masing berjumlah TK : 190 lembaga, KB ; 3 lembaga, TPA : 1 lembaga, SPS : 1 lembaga, LKP : 54 lembaga , hasil yang dicapai adalah meningkatnya PAUDNI mempunyai kredibilitas di masyarakat dan meningkatkan peminat masyarakat untuk membentuk sekolah PAUD dan lembaga kursus dianggarkan sebesar Rp. 16.110.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.755.400 atau 48,14% capaian kegiatan 60% disebabkan karena kesalahan penganggaran dalam anggaran Kas.

Untuk memberikan pembekalan Pendidikan Formal dilaksanakan melalui : Kegiatan Diklat serati banten, dengan sasaran 50 orang dan hasil dari kegiatan adalah terampilnya masyarakat/sekaa di bidang banten sehingga menambah pendapatan dalam jual beli banten dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.709.250, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.709.250 atau 100% dengan tingkat capaian kegiatan mencapai 100%.

Kegiatan Diklat Tata Rias dengan sasaran ± 100 orang peserta dengan hasil yang dicapai dari kegiatan adalah terampilnya masyarakat dalam tata rias pengantin yang dianggarkan sebesar Rp. 66.444.250, dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 66.444.250 atau 100% tingkat capaian kegiatan 100%.

Dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal dilaksanakan Kegiatan Jambore PTK – PNF dimana sasaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Seluruh Lembaga PAUD, LKP, TLD, FDI PKBM, LKP dengan jumlah keseluruhan 20 orang dengan hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan dibidang masing-masing untuk mencapai atau menjadikan tenaga pendidik yang handal, berpotensi dan rofesional dibidangnya dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 8.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.280.000,- atau 89,98% dengan tingkat capaian kinerja 100% dari segi anggaran ada penghematan sebesar Rp. 850.000 (10,02%), ada penghematan anggaran disebabkan honor peserta tidak dibayarkan karena dari luar PNS.

Kegiatan Gebyar PAUD dengan sasaran 5 Lembaga PAUD, dan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pola pikir anak usia dini dan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan pergaulanya yang dianggarkan sebesar Rp. 13.360.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.680.000 atau 57,49% capaian kegiatan mencapai 70% karena kegiatan ini mengikuti atau mengacu pada kegiatan provinsi.


III-89


Kegiatan Hari anak nasional dengan sasaran Lembaga PAUD masing-masing Kecamatan mengeluarkan 20 orang PAUD TK, dan hasil yang dapat dicapai adalah meningkatkan karakter dan disiplin sejak dini yang dianggarkan sebesar Rp. 7.687.500 dengan realisasi Rp. 7.630.000 atau 53,66 denngan capaian kinerja 70% kegiatan ini mengacu dengan kegiatan provinsi, ketika provinsi tidak melaksanakan kegiatan ini maka Kabupaten/kota tidak bisa melaksanakannya.

Kegiatan Aksara Internasional dengan sasaran masyarakat/peserta didik/ warga belajar dengan jumlah 22 orang dengan hasil kegiatan adalah meningkatnya hasil keterampilan dan kerajinan untuk dipamerkan pada kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 5.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.865.500 atau 72,59%, dengan tingkat capaian kinerja 90% dimana untuk kegiatan ini ada penghematan karena adanya honor peserta yang tidak dibayarkan dari luar PNS. e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk mencapai indikator kualitas pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan berbagai kegiatan di tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain : 1) Kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dimana pada

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 502.000.000,- tidak dapat direalisasikan karena

semua guru yang melanjutkan ke S1 yang diusulkan tidak memiliki ijin belajar (ijin belajar

tidak dikeluarkan), sehingga mereka melanjutkan dengan biaya sendiri. Sisa anggaran

menjadi silva.

2) Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 8.800.000 sasaran

kegiatan adalah kepala sekolah, SMP, SMA dan SMK dengan hasil kegiatan adalah

meningkatnya kinerja kepala sekolah dalam bidang kepemimpinan, manajerial dan tata tertib

administrasi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan semua warga sekolah, hal

ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan di sekolah untuk penilaian kepala sekolah

SMP, SMA dan SMK oleh Tim Penilai Kabupaten dapat direalisasikan sebesar Rp.

6.309.000 atau 71,69% dapat di efisiensi sebesar Rp. 2.491.000 atau 28,30%.

3) Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dianggarkan sebesar Rp. 33.260.000 tidak

dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut direncanakan bulan oktober 2012,

bersamaan dengan itu ada kegiatan pelatihan evaluasi diri sekolah (EDS) yang belibatkan

para pengawas sekolah yang sekaligus sebagai penilai, dilanjutkan dengan seminar EDS

dan dilaksanakannya akreditasi sekolah sehingga tidak ada tenaga yang melaksanakan

penilaian sampai bulan November 2012 sehingga pelaksanaan penilaian kinerja kepala

sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2013.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dalam mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kegiatan yang

dilaksanakan adalah ;


III-90


Dalam mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kegiatan yang dilaksanakan adalah ; 1) Kegiatan ISO/SNI di anggarkan pada anggaran perubahan tahun 2012 dengan sasaran

adalah pegawai Dinas Dikporaparbud dengan hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya sertifikasi ISO/SNI pd Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana dengan anggaran sebesar Rp. 45.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 45.210.000 atau 99,36 dengan capaian kegiatan 100%.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada capaian terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Mi, Angka

Melanjutkan dan DO tahun 2008 hingga tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut : Tabel : 3.57

Capaian APK/APM SD/Mi tahun 2008-2012 TAHUN APK APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) Hasil UAN

2008 110,27 96.01 94,37 0,02 % 7.42

2009 110,63 96,45 98,55 0,02 % 7.75

2010 115,55 98,50 99,20 0,02 % 7.00

2011 113,94 98,43 99,91 0,00 % 7.16

2012 113,95 98,71 108,72 0,007 % 7.38

Pada tahun 2012 jumlah siswa SD /Mi adalah sebanyak 29.957 orang, Paket A adalah : 0 orang dengan jumlah penduduk usia 7 -12 tahun adalah 26.290 orang, maka APK dapat dihitung dengan membagi jumlah siswa SD/Mi dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun kali seratus maka hasilnya 113,95 % dan APM SD/Mi adalah jumlah siswa SD/Mi Paket A yang berusia 7-12 tahun adalah 25.952 dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun adalah 26.290 kali seratus maka hasilnya adalah 98,71 %.

Jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah sebanyak 4.838 orang, maka angka melanjutkan ketingkat SMP/MTs adalah jumlah siswa baru pada SMP/MTs adalah 4.838 orang dibagi dengan jumlah lulusan SD/Mi pada tahun pelajaran sebelumnya 4.450 orang dikalikan seratus maka hasilnya adalah 108,72 %

Angka Putus sekolah (DO) adalah jumlah siswa putus sekolah : 2 orang dibagi dengan jumlah siswa pada tingkat SD tahun sebelumnya 29.957 kali seratus maka hasilnya adalah 0,007 %.

Angka kelulusan adalah jumlah siswa tahun 2012 adalah 4.450 orang, jumlah siswa pada tingkat tertinggi (Kelas VI) SD/Mi tahun sebelumnya adalah 4.450 orang maka prosentase kelulusan 100 % 2. Angka Partisipasi APK dan angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, angka melanjutkan

dan DO tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sbb:

Tabel : 3.58 Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2008-2012

.

TAHUN APK APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) Hasil UAN

2008 105.38 80.13 98,33 % 0.40 % 7.61


III-91


2009 106,46 85,89 99,34 % 0.04 % 7.98

2010 110,50 90,00 99,46 % 0.03 % 7.65 2011 116,98 93,85 99,69 % 0.02 % 7.67

2012 117,01 93,97 90,12 % 0,00 % 7.87

Pada tahun 2012 jumlah siswa SMP/ MTs adalah sebanyak 13.174 orang dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah 11.259 orang, Paket B adalah 0 orang, maka APK SMP/MTs adalah jumlah siswa SMP/MTs 13.174 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun 11.259 orang kali seratus maka hasilnya adalah 117,01 %, dan sedangkan APM adalah jumlah siswa usia 13 – 15 th SMP/MTs/Paket B 10,580 dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun 11.259 kali seratus maka hasilnya adalah : 93,97 %

Angka melanjutkan ketingkat SMA/SMK/MA adalah : jumlah siswa baru pada SMA/SMK/MA 3.842 orang dibagi dengan jumlah lulusan pada SMP/MTs tahun pelajaran sebelumnya 4.263 orang kali seratus maka hasilnya adalah 90.12 % . Angka putus sekolah adalah jumlah siswa putus sekolah sebanyak 0 orang dibagi dengan jumlah siswa tahun 2012 sebanyak 13.174 orang kali seratus maka hasilnya adalah 0,00 % .

Angka Kelulusan adalah sebagai berikut : jumlah siswa lulus tahun 2012 sebanyak 4.831 orang, dibagi dengan jumlah siswa pada tingkat tertinggi pada SMP/MTs (kelas III) tahun sebelumnya adalah 4.831 orang kali seratus maka hasil prosentase kelulusan adalah sebesar 100% .

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA tahun 2008

hingga tahun 2012 disajikan dalam tabel 3 berikut : Tabel :3.59

Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2008-2012

TAHUN APK APM Angka lulusan Putus Sekolah (DO) Hasil UAN

2008 82.90 64,37 99,20 0,023 % 7.45

2009 81,35 69,78 99,60 0.05 % 7.89

2010 95,00 75,60 99,80 0,04 % 7.35

2011 98,07 74,96 100 0,03 % 7.38

2012 98,21 86,03 100 0,013 % 7.75

Pada tahun 2012 jumlah siswa SMA/SMK/MA adalah sebanyak 11.057 orang dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 11.259 orang. Paket C adalah 0 orang, maka APK SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa SMA/SMK/MA paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun kali seratus maka hasilnya adalah 98,21 %. APM SMA/SMK/MA adalah : jumlah siswa SMA/SMK/MA usia 16-18 tahun 9.686 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 11.259 orang kali seratus maka hasilnya adalah 86,03 %.

Angka Putus Sekolah adalah 15 orang dibagi dengan jumlah siswa pada tahun 2012 sebanyak 11.059 kali seratus maka hasilnya adalah sama dengan 0,14 %.

Angka Kelulusan adalah sebagai berikut, jumlah siswa lulus pada tahun 2012 sebanyak 3.842 orang, jumlah siswa pada tingkat tertinggi (kelas III) SMA/SMK/MA tahun sebelumnya adalah 3.842 orang maka prosentase kelulusan SMA/SMK/MA adalah 100 %.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan dengan memberikan subsidi biaya


III-92


pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi berupa bantuan beasiswa pendidikan.

Capaian Kinerja tahun 2012 Capaian pelaksanaan pembangunan pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1). Meningkatnya APK di tingkat SD rencana 110% realisasi 113,95 % capaian kinerja sebesar

103 % 2). Meningkatnya APK di tingkat SMP rencana 110% realisasi 117,01 % capaian kinerja

sebesar 106% 3). Meningkatnya APK di tingkat SMA rencana 95% realisasi 98,21 % capaian kinerja sebesar

103 %. 4) Meningkatnya APM di tingkat SD/Mi rencana 97% realisasi 98,71% capaian Kinerja

sebesar 101% 5) Meningkatnya APM di tingkat SMP/MTs rencana 90% realisasi 93,97% capaian Kinerja

sebesar 104% 6). Meningkatnya APM di tingkat SMA rencana 80 % realisasi 86,03% capaian Kinerja

sebesar 107 %. 7). Meningkatnya angka melanjutkan SD/Mi rencana 99% realisasi 108,72% capaian kinerja

109% 8). Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs rencana 90% realisasi 90,12% capaian kinerja

100 %. 9). Menurunnya Angka Drop Out pada SD rencana 0,02% realisasi 0,01% capaian kinerja

100%. 10). Menurunnya Angka Drop Out pada SMP rencana 0,05% realisasi 0,05% capaian kinerja

100%. 11). Menurunnya Angka Drop Out pada SMA rencana 0,15% realisasi 0,13% capaian kinerja

100%. 12). Meningkatnya angka rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SD rencana 7.00

dapat direalisasi 7.38 tingkat capaian kinerja 105 % 13).Meningkatnya angka rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SMP rencana 7.50

dapat direalisasi 7.87 tingkat capaian kinerja 104 % 14).Meningkatnya angka rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SMA rencana 7.50

dapat direalisasi 7.75 tingkat capaian kinerja 103 % Secara umum setiap indikator telah tercapai dengan baik. Pada Tahun 2012 Capaian

Kinerja Meningkatnya APK, APM, Angka melanjutkan, DO dan Peningkatan Hasil UAN dan UAS dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan :

Tabel : 3.60 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh

Pendidikan

Sasaran

Indikator Target Realisasi Capaian Kenerja

1 2 3 4 5

Meningkatnya APK SD/Mi 110 % 113,95 % 103%


III-93


Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

APK SMP/MTS

APK SMA

APM SD/Mi

APM SMP/MTS

APM SMA

Angka melanjutkan SD/Mi

Angka melanjutkan SMP/MTs

DO SD/Mi

DO SMP/MTs

DO SMA

Nilai UAN SD

Nilai UAN SMP

Nilai UAN SMA

110 % 95 %

97 % 90 % 80 %

99%

98 %

0,02 % 0,05 % 0,15 %

7.00 7.50 7.50

117,01 % 98,21 %

98,71% 93,97% 86,03%

108,72%

90,12 %

0,01 % 0,05 % 0,13 %

7.38 7.87 7.75

106% 103%

101 % 104 % 107 %

100 %

109 %

100 % 100 % 100 %

105 104 103

b. Pencapaian Kinerja Sasaran meningkatnya Mutu Pendidikan. Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan, Indikator Utama adalah : Rata-rata UAN SD/MI Rata-rata UAN SMP/MTs Rata-Rata UAN SMA Banyaknya Kelulusan SD/Mi Banyaknya Kelulusan SMP/Mi Banyaknya Kelulusan SMA

Capaian kinerja tahun 2012. Dari data yang ada bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya mutu pendidikan

adalah : Meningkatnya mutu pendidikan untuk rata-rata UAN SD/MI target yang

direncanakan 7,00 realisasi mencapai 7,38 capaian kinerja 105%, rata-rata UAN SMP/MTs target yang direncanakan 7,50 realisasinya 7,87 capaian kinerja 104% sedangkan rata-rata UAN SMA target yang direncanakan adalah 7,50 realisasi 7,75 capaian kinerja 1103%.

Sedangkan untuk tingkat kelulusan SD/MI dari yang ditargetkan 99%, dengan realisasi 100%, capaian kinerja 101%, untuk kelulusan SMP ditargetkan sebesar 99% dengan realisasi 100%, capaian kinerja 101%, sedangkan untuk banyaknya kelulusan SMA/SMK ditargetkan 95% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 105%.

capaian kinerja Tahun 2012, diupayakan untuk peningkatan mutu pendidikan hal ini sangat ditentukan oleh kondisi sarana prasaran pendidikan semakin baik, demikian pula dengan adanya pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi baik negeri maupun swasta. Peranan guru sangat menentukan, karena guru memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, untuk itu kepada guru-guru di Kabupaten Jembrana diberikan insentif jam mengajar sesuai beban mengajar yang diembannya.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan sudah tentu tidak terlepas dari peranan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana khususnya di


III-94


Kecamatan telah dibentuk UPTD di Kecamatan demikian juga di Desa dan Kelurahan dibentuk Kepala Urusan/Seksi Pendidikan dan Kesehatan yang menangani masalah pendidikan di wilayah kerjanya, di samping juga didukung oleh para Pengawas Sekolah, para Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah.

Tabel :3.61 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Meningkatnya Mutu Pendidikan

1. Rata-rata UAN SD/MI 2. Rata-rata UAN SMP/MTs 3. Rata-rata UAN SMA 4. Banyaknya Kelulusan SD/Mi 5. Banyaknya kelulusan

SMP/MTs. 6. Banyaknya Kelulusan SMA

7.00 7.50 7.50

100 %

100 %

100 %

7.38 7.87 7.75

100 %

100 %

100 %

106 105 104

100 %

100 %

100 %

Dari tabel di atas, ternyata secara kualitas atau mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana terus meningkat. Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah :

Kerja keras seluruh stakeholder termasuk Dewan Pendidikan dan komite sekolah

Kemitmen yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Kendala yang dihadapi, adalah :

Masih minimnya dana untuk peningkatan prestasi siswa

Terus meningkatnya standar kelulusan minimal Cara pemecahannya:

- Mengusulkan dana tambahan pada Pemkab Jembrana - Meningkatkan kerjasama dan peran serta semua unsur pendidikan

B.1.3.2 KESEHATAN

Pencapaian nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dalam tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat

Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah : 1) Jumlah bahan obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan, 2) Jumlah vaksin rabies yang tersedia.

Strategi untuk mencapai sasaran tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan melalui Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan. Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan bagian dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Kegiatan Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat di Puskesmas sesuai kebutuhan medis dan menjamin kecukupan kebutuhan obat bagi pelayanan kesehatan


III-95


dasar. Kegiatan yang dilakukan menerima, menyimpan dan mendistribusikan obat ke Puskesmas sesuai permintaan atau kebutuhan.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 2.081.736.980,00 dan telah terrealisasi Rp. 2.081.736.980,00 ( 100,00 %), maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. nihil ( 0,00 %). Untuk melaksanakan kegiatan dipergunakan tenaga sebanyak 2 orang, Tim Pengadaan Obat 2 Tim dan kendaraan roda 4 sebanyak 1 buah, realisasi 100 %. Jumlah pengadaan obat generik dan perbekalan kesehatan satu paket, telah terrealisasi 100%, dan jumlah pengadaan vaksin anti rabies sebanyak satu paket, telah direalisasikan masing-masing 100 %. Melalui kegiatan ini maka tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan ketersedian vaksin anti rabies, realisasi masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 1) Tersedianya bahan obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan, 2) Tersedianya VAR

Rencana tersedianya bahan obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan sebanyak satu paket, realisasi satu paket capaian kinerja 100. Rencana tersedianya VAR sebanyak satu paket, realisasi satu paket, capaian kinerja 100%. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah adanya perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi.

Tabel 3.62 Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja

Meningkatnya s ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

a. Tersedianya bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.


c. Tersedianya VAR 1 paket 1 paket 100%

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan. 100%

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Indikator kinerja utama dari sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas

dan Jaringannya adalah : 1) Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun, 2) Jumlah alat-alat kedokteran yang berfungsi, 3) Jumlah mebelair puskesmas yang berfungsi, 4) Jumlah rumah dinas yang dibangun.

Strategi untuk mencapai sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan dimaksudkan untuk untuk mendukung penyediaan berbagai sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 10.291.674.031,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 10.170.907.627,00 ( 98,83%). Terjadinya SILPA


III-96


dana sebesar Rp. 120.766.404,00 (1,17% ) karena adanya efisiensi dalam penaawaran dari rekanan pada saat dilakukan pelelangan. Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, realisasi fisik 99,98 %

Jumlah pembangunan gedung puskesmas satu paket, jumlah alat-alat kedokteran sebanyak satu paket, jumlah pengadaan mebelair puskesmas sebanyak satu paket dan jumlah pembangunan rumah dinas sebanyak satu paket.

Hasil kegiatan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah 1) terwujudnya bangunan Puskesmas II Negara di Pengambengan 2) tersedianya alat-alat kedokteran, 3) tersedianya mebelair puskesmas, 4) terwujudnya rumah dinas di Puskesmas II Negara di Pengambengan. Rencana erfungsinya Alat Rumah Tangga dan 6) Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan. Rencana terwujudnya pembangunan Puskesmas realisasi 1 unit, capaian kinerja 100 %. Rencana tersedianya alat-alat kedokteran satu paket t, realisasi satu paket, capaian kinerja 100 %. Rencana tersedianya mebelair puskesmas satu paket, realisasi satu paket, capaian kinerja 100 %. Rencana terwujudnya rumah dinas satu unit, realisasi satu unit, capaian kinerja 100 %. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah adanya perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi serta semua komponen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

.Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja

Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

a. Terwujudnya gedung puskesmas

1 paket 1paket 100 %

b. Terwujudnya alat-alat kedokteran

1 paket 1 paket 100 %

c. Terwujudnya memeblair puskesmas


d. Terwujudnya rumah dinas


Rata-rata Capaian Kinerja sasaran tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

100 %

3. Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Indikator kinerja utama dari sasaran : Terlaksanya Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Menular dan Wabah adalah : 1) Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria yang terlaksana, 2) Jumlah Bahan Laboratorium Penunjang Pengendalian Penyakit Menular yang tersedia, 3) Jumlah sarana SKD penyakit menular yang tersedia, 4) Jumlah Desa dilakukan imunisasi, 4) Jumlah pemeriksaan sampel Kualitas Lingkungan yang tersedia dan 6) Jumlah Pengendalian DBD yang tersedia.

Strategi untuk mencapai sasaran : Terselenggaranya Pencegaha dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dilakukan melalui Program Upaya Kesehatan masyarakat dengan bentuk kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah. Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dimaksudkan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan


III-97


dari penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan penyakit, keracunan dan pencemaran lingkungan sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Dalam Tahun 2012 kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 1.674.339.500,00 dan telah terrealisasi sebesar Rp. 1.666.797.185,00 (99,55%). Penghematan dana sebesar Rp. 7.542.315,00 ( 0,45 % ). Penggunaan tenaga lapangan sebanyak 40 orang, Alat laboratorium 2 paket, mesin fogging 20 buah, ULV 1 buah, alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah dan roda 2 sebanyak 4 buah, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terrealisasi 100 %.

Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria 96 kali, Bahan Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular 1 paket, Pelayanan Imunisasi 51 Desa, Pemeriksaan Sampel pengawasan Kualitas Lingkungan 270 sampel dan Pengendalian DBD 300 kali, telah direalisasikan masing-masing 100 %. Melalui kegiatan ini maka pelaksanaan pemberantasan vektor malaria sebanyak 96 kali, Bahan Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular satu paket, pelayanan Imunisasi 51 Desa, Pemeriksaan Sampel Kualitas Lingkungan 270 sampel dan Pengendalian vektor DBD sebanyak 300 kali, telah direalisasikan masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah adalah : 1) Terlaksananya Pemberantasan Vektor Malaria, 2) Tersedianya Bahan Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular, 3) Terlasananya pelayanan Imunisasi di Desa, 4) Terwujudnya Pemeriksaan Sampel Kualitas Lingkungan, dan 5) Terlaksananya Pengendalian DBD.

Rencana terlaksananya Pemberantasan Vektor Malaria sebanyak 96 kali, realisasi 96 kali, capaian kinerja 100 %. Rencana tersedianya bahan laboratorium penunjang kegiatan penyakit menular sebanyak 1 paket, realisasi 1 paket, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya pelayanan Imunisasi di Desa sebanyak 51 Desa, realisasi 51 Desa, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Sampel Kualitas Lingkungan yang diperiksa 270 sampel, realisasi 270 sampel, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya Pengendalian DBD yang tersedia sebanyak 300 kali, realisasisi 300 kali, capaian kinerja 100 %.

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Terlaksanya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah adalah selain adanya dukungan aparat di Desa / Kelurahan juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi.

Tabel 3.64

Capaian Kinerja Sasaran Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi %

Capaian Kinerja

Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan,

a. Terlaksananya Pemberantasan Vektor Malaria


b. Tersedianya Bahan 1 paket 1paket 100%


III-98


Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Laboratorium Penunjang Kegiatan Penyakit Menular

c. Terlaksananya pelayanan Imunisasi di Desa.

51 Desa 51 Desa 100%

d. Banyaknya Sampel Kualitas Lingkungan yang diperiksa

270 sampel 270sampel 100%

e. Terlaksananya Pengendalian DBD

300 kali 300 kali 100 %

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

100%

4. Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Indikator kinerja utama dari sasaran : terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat

kesehatan adalah : 1) Jumlah obat P3K yang tersedia, 2) Jumlah obat emergency yang tersedia, 3) Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan, 4) Jumlah pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan, 5) Jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia, dan, 6) Jumlah bimbingan teknis POR yang dilakukan

Strategi untuk mencapai sasaran: terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam Tahun 2012 kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehata dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 378.397.100,00 dan telah terrealisasi Rp.369.545.392,00 ( 97,68% ). Penghematan dana sebesar Rp. 8.851.708 (2,32% ). Penggunaan tenaga sebanyak 6 orang, alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terrealisasi 100 %.

Jumlah obat P3K, jumlah oabat emergency jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan, jumlah pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan, jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dan jumlah bimtek POR telah direalisasikan masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan adalah : 1) Terlaksananya pengadaan obat PK, 2) Terlaksananya pengadaan obat emergency, 3) Terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan, 4) Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 5) Terlaksananya perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dan, 6) Teraksananya bimbngan teknis POR.

Rencana terlaksananya pengadaan obat P3K, terreaisasi 100%. Rencana pelaksanaan pengadaan obat emergency,realisasi 100%. Rencana pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan, realisasi 100%. Rencana peaksanaan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, realisasi 100%. Rencana pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ralisasi100% dan Pelaksanaan bimbngan teknis POR juga terrealisasi 100%. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan adalah perencanaan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi serta semua komponen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Tabel 3.65


III-99


Capaian Kinerja Sasaran Terlaksanya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan


Terlaksanya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a. Terlaksananya pengadaan obat P3K 1 paket 1 paket 100%

b. Terlaksananya pengadaan obat emergensi 1 paket 1 paket 100%

a. Terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan

120 kali 120 kali 100%

b. Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan


c. Terlaksananya perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan


d. Terlaksananya bimbingan teknis POR 40 kali 40 kali 100%

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 100%

5. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat adalah : 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu yang tersedia, 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi yang tersedia, 3) Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat yang tersedia, 4) Jumlah Upaya peningkatan Puskesmas melalui Posyandu yang tersedia, 5). Jumlah Pembinaan anak Pra Sekolah di TK yang tersedia dan 6). Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah yang tersedia, 7) Jumlah Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah yang tersedia dan 9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja yang tersedia.

Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan memberdayakan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan peran aktif individu, keluarga dan masyarakat sesuai sosial budaya setempat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehataannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.384.811.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 1.355.784.500,00 (97,90 % ). Penghematan dana sebesar Rp. 29.026.500,00 ( 2,1 % ). Pelaksana kegiatan sebanyak 155 orang terdiri tenaga kesehatan dan kader dari posyandu di desa / kelurahan. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 6 buah, masing-masing telah terrealisasi 100%.

Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu 8 Puskesmas, Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi 8 Puskesmas, Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat 51 Desa, Jumlah Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu 328 Posyandu, Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah 24 TK, Jumlah Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah 195 Sekolah, dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja 32 Sekolah, telah direalisasikan masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat adalah : 1) Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu di 8 Puskesmas, 2) Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi di 8 Puskesmas, 3) Banyaknya Desa yang meningkat pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat di 51 Desa, 4) Banyaknya Posyandu yang meningkat Kesehatannya di 328


III-100


Posyandu, 6) Banyaknya Pembinaan Anak Pra Sekolah yang terbina di 24 TK, 7) Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan UKS di 193 Sekolah, dan 9) Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan Remaja di 32 Sekolah.

Rencana Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu di 8 Puskesmas, realisasi 8 Puskesmas, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi di 8 Puskesmas, realisasi 8 Puskesmas, capaian kinerja 100%, Rencana Banyaknya Desa yang meningkat pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat di 51 Desa, capaian 100 %. Rencana Banyaknya Posyandu yang meningkat Kesehatannya di 328 Posyandu, realisasi 328 Posyandu, capaian kinerja 100% dan Rencana Banyaknya Pembinaan Anak Pra Sekolah yang terbina di 24 TK, realisasi 24 TK, capaian kinerja 100 %. Rencana Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan UKS di 195 sekolah, realisasi 195 Sekolah, realisasi 100 %, capaian kinerja 100 % dan Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan Remaja di 32 Sekolah, realisasi 32 sekolah, capaian kinerja 100 %

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat adalah selain adanya dukungan kader-kader posyandu, para pendidik di TK dan SLTP/SLTA juga karena adanya proses perencanaan kegiatan dan komitmen pelaksananya yang baik.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.


Capaian Kinerja


a. Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Puskesmas.

8 Pusk 8 Pusk 100%

b. Banyaknya Puskesmas yang meningkat kemampuannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi

8 Pusk 8 Pusk 100%

c. Banyaknya Desa yang meningkat pengetahuannya tentang Pola Hidup Sehat.

51 Desa 51 esa 100%

d. Banyaknya Posyandu yang meningkat Kesehatannya

328 Posy 328 Posy 100 %

e. Banyaknya Anak Pra Sekolah yang terbina

24 TK 24 TK 100 %

f. Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan UKS

195 sekolah 195 sekolah 100 %

h. Banyaknya Sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan Remaja

32 sekolah 32 sekolah 100 %

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 100%

6. Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.


III-101


Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah : 1) Jumlah tenaga kontrak yaitu Dokter, dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3). 2) Jumlah pengadan bahan praktek kedokteran, 3) Jumlah pengadaan bahan praktek laboratorium, 4) Jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia, 5) Jumlah lomba nakes teladan yang tersedia, 6). Jumlah pengadaan almari obat yang tersedia, 7). Jumlah pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia.

Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pelayanan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dialokasikan dari dana APBD Rp.2.654.282.500,00 telah terrealisasi sebesar Rp. 2.643.691.150 ( 99,6% ). Penghematan dana sebesar Rp. 10.591.350,00 ( 0,4% ). Pelaksana kegiatan sebanyak 60 orang realisasi 100 %. Penggunaan alat transportasi roda 4 sebanyak 1 buah, roda 2 sebanyak 2 buah, telah terrealisasi 100 % dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tim, telah terrealisasi 100 %.

Jumlah tenaga kontrak dokter sebanyak 22 orang, dokter gigi 3 orang, apoteker 3 orang, teknis kefarmasian AA/D3 4 orang, tenaga analis kesehatan/laboratorium 2 orang, tenaga perawat gigi(D3) 4 orang, tenaga gizi (D3) 4 orang, tenaga perawat (D3) 7 orang, jumlah pengadan bahan praktek kedokteran sebanyak 11 jenis, jumlah pengadaan bahan praktek laboratorium sebanyak 8 jenis, jumlah Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia sebanyak 80 kali, jumlah lomba nakes teladan yang tersedia sebanyak 4 kali, jumlah pengadaan almari obat yang tersedia sebanyk 4 buah dan jumlah pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia sebanyk 2 paket telah direalisasikan masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah : 1) Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak yaitu Dokter , dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3). 2) Terlaksananya pengadaan bahan praktek kedokteran, 3) Terlaksananya pengadaan bahan praktek laboratorium, 4) Terlaksannanya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta yang tersedia, 5) Terlaksananya lomba nakes teladan yang tersedia, 6). Terlaksananya pengadaan almari obat yang tersedia, 7). Terlaksananya pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia.

Rencana; 1) Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak yaitu Dokter sebanyak 22 orang realisasi 22 orang , capaian kinerja 100%, dokter gigi 3 orang realisasi 3 orang capaian kinerja 100%, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi sebanyak 4 orang realisasi 4 orang capaian kinerja 100% , analis kesehatan/laboratorium sebanyak 2 orang realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, perawat gigi (D3) sebanyak 4 orang realisasi 4 orang capaian kinerja 100%, Gizi (D3) sebanyak 5 orang realisasi 5 orang capaian kinerja 100% dan Perawat (D3) sebanyak 7 orang realisasi 7 orang capaian kinerja 100%. 2) Terlaksananya pengadaan bahan praktek kedokteran sebanyak 11 jenis realisasi 11 jenis capaian kinerja 100%, 3) Terlaksananya pengadaan bahan praktek laboratorium sebanyak 8 jenis realiasi 8 jenis capaian kinerja 100%, 4) Terlaksannanya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik


III-102


swasta yang tersedia sebanyak 80 kali realisasi 80 kali capaian kinerja 100%, 5) Terlaksananya lomba nakes teladan yang tersedia sebanyak 4 kali realisasi 4 kali capaian kinerja 100% , 6). Terlaksananya pengadaan almari obat yang tersedia sebanyak 4 buah realisasi 4 buah capaian kinerja 100, dan, 7). Terlaksananya pengadaan jaringan SIKDA yang tersedia sebanyak 2 paket realisasi 2 paket capaian kinerja 100%

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan adalah selain adanya dukungan adanya proses perencanaan kegiatan dan komitmen pelaksananya yang baik juga mendapat dukungan biaya premium dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Tabel 3.67 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian

Kinerja


a. Terlaksananya pengadaan tenaga kontrak: Dokter , dokter gigi, apoteker, teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi, analis kesehatan/ laboratorium, perawat gigi (D3), Gizi (D3) dan Perawat (D3).

52 Orang 52 orang 100%

b. Terlaksananya pengadaan bahan praktek kedokteran


c. Terlaksananya pengadaan bahan praktek laboratorium,


d. Terlaksananya Pengawasan ke sarana kesehatan dan praktik swasta.


e. Terlaksananya lomba nakes teladan 4 kali 5 kali 100%

f. Terlaksananya Pelayanan Bintek Napza ke Sekolah

20 kali 20 kali 100 %

j. Tersedianya pengadaan almari obat 4 paket 4 paket 100 %

k. Tersedianya pengadaanjaringan SIKDA


Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 100%

7. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang

Indikator kinerja utama dari sasaran : Menurunnya prevalensi gizi kurang adalah : 1) Jumlah Balita Gizi Kurang yang diberikan PMT yang tersedia , 2) Jumlah Desa yang dilacak untuk kasus gizi kurang yang tersedia dan, 3) Jumlah Puskesmas yang dibina Strategi untuk mencapai sasaran: Menurunnya prevalensi gizi kurang dilakukan melalui kegiatan Pemberina makanan tambahan dan vitamin merupakan bagian dari Program Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama bagi bayi dan balita. Dalam Tahun 2012 kegiatan meningkatnya Pemberian makanan tambahan dan vitamin dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 284.030.000,00 dan telah terrealisasi Rp. 275.875.900,00 ( 97,19% ). Penghematan dana sebesar Rp. 8.154.100,00 ( 2,81% ).


III-103


Penggunaan tenaga sebanyak 10 orang, Alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terrealisasi 100 %.

Jumlah balita kurang gizi yang diberikan pemberian makanan tambahan sebanyak 85 balita, jumlah Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51 Desa dan jumlah puskesmas yang dibina sebanyak 8 puskesmas telah direalisasikan masing-masing 100 %.

Hasil kegiatan Pemberian makanan dan vitamin adalah : 1) Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi 85 balita gizi kurang, 2) Terlaksananya Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51 Desa. 3) Terlaksananya pembinaan di 8 Puskesmas

Rencana Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi 85 balita gizi kurang, realisasi 85 Balita, capaian kinerja 100 %. Rencana Terlaksananya Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi 51Desa, realisasi 51 Desa, capaian kinerja 100%. Rencana terlaksananya pembinaan di 8 Puskesmas, realiasasi 8 Puskesmas, capaian kinerja 100%. Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : menurunnya prevalensi gizi kurang adalah selain adanya dukungan kader-kader posyandu juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi.

Tabel 3.68 Capaian Kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang


Capaian Kinerja

Menurunnya Prevalensi Gizi kurang

a.Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Kurang

85Balita 85 Balita 1urunnya

00%

b. Terlaksananya Desa yang dilacak untuk kasus Balita Kurang Gizi

51 Desa 51Desa 100%

c. Terlaksananya pembinaan di Puskesmas

8 Puskesmas 8 Puskesmas 100%

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Menurunnya prevalensi gizi kurang 100%

8. Tersusunnya Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja utama dari sasaran : tersusunnya standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan adalah jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan.

Strategi untuk mencapai sasaran: tersusunnya standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis belanja kesehatan pada semua jenjang pelayanan kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 10.641.000,00 telah terrealisasi sebesar Rp. 9.389.500,00 (88,24%). Sisa dana sebesar Rp. 1.251.500,00 (11,76 % ). Sedangkan jumlah tenaga yang dipergunakan sebanyak 4 orang, tidak terrealisasi ( 100,00 % ), yang merupakan District Health Assesment (DHA)

Jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan dapat direalisasikan 100 %. Hasil kegiatan Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja


III-104


Pelayanan Kesehatan adalah : 1) Banyaknya pelaksanaan penyususnan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan yang tersedia.

Rencana banyaknya pelaksanaan penyususnan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan yang tersedia adalah 1 paket, realisasi 1 paket, capaian kinerja 100,00 %. Hal ini menunjukkan pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan dapat terrealisasi, capaian kinerja 0,00 %

Faktor yang menyebabkan teraksananya pelaksanaan penyususnan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan terutama disebabkan oleh adanya kerjasama dan koordinasi Tim DHA serta semua kompenen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Tabel 3.69 Capaian Kinerja sasaran Tersusunnya Standarisasi

Analisis dan Belanja Pelayanan Kesehatan Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian

Kinerja

Tersusunnya standarisasi analisis dan belanja pelayanan kesehatan

a. Jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi dan analisis belanja pelayanan kesehatan

1 paket 1 paket 100,00 %

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Tersusunnya standarisasi analisis dan belanja pelayanan kesehatan

100,00 %

B.3.3 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan sipil ditetapkan beberapa sasaran yaitu : . 1. Bertambahnya jumlah kebijakan dalam bidang kependudukan yang diperlukan dalam 1

tahun. Strategi untuk mencapai sasaran bertambahnya jumlah kebijakan dalam bidang

kependudukan yang diperlukan dalam 1 tahun, dilakukan dengan membuat kebijakan secara komprehensif, meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program,kegiatan dan penganggaran.Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah Kebijakan dibidang Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dalam pencapaian sasaran ini. Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator Jumlah Kebijakan dibidang Kependudukan dan catatan sipil adalah input berupa : dana sebesar Rp.0,- sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 3 ( tiga ) orang, keluaran / Output berupa jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil . sedangkan hasil / outcome adalah tersedianya regulasi kependudukan dan catatan sipil Dalam pencapaian sasaran ini indicator masukan / input yang berupa dana tidak secara spesifik disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2012 tetapi tergabung pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Pekantoran. Dari penggunaan input sumber daya manusia sebanyak 3 ( tiga ) orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 3 ( tiga ) orang, yang berarti


III-105


prosentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%, sedangkan capaian indikator outcome tersedianya regulasi kependudukan dan catatan sipil dari 100% yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 100%, yang berarti prosentase tingkat pencapain outcome sebesar 100 %.

Capaian indikator kinerja utama Jumlah Kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil dari indikator output adalah sebanyak 3 ( tiga ) buah kebijakan yang dihasilakan antara lain :a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , b. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Pemberian Asuransi kematian pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Kabupaten Jembrana c.Peraturan Bupati Jembrana nomor 18 tahun 2012,tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Tata cara pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal sementara di Kabupaten Jembrana.

2. Ketepatan hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Strategi untuk mencapai sasaran ketepatan hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil adalah dengan membuat Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program ,kegiatan dan penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen Kependudukan, tidak menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator kinerja utama jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan adalah masukan / input berupa dana Rp.0,- sumber daya manusia sebanyak 3 ( tiga ) orang, sedangkan keluaran / output adalah regulasi penyelesaian dokumen kependudukan berupa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditargetkan sebanyak 1 ( satu ) buah , sedangkan outcome adalah penetapan 3 ( tiga ) hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil.Dari indicator masukan / input dana secara spesifik tidak disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tetapi tergabung pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari indicator masukan / input sumber daya manusia telah terealisasi sebanyak 3( tiga ) orang dari 3 ( tiga ) orang yang ditargetkan, yang prosentase tingkat pencapaian indicator masukan / input sumber daya manusia sebesar 100%, dari indikator output berupa regulasi penyelesaian dokumen kependudukan yang berupa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) sebanyak 1 ( satu ) buah yang ditargetkan telah terealisasi 1( satu ) buah yang berarti prosentase tingkat capaian output sebesar 100%, sedangkan capaian indikator outcome berupa target 3 ( tiga ) hari penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil telah terealisasi sebesar 100%, yang berarti prosentase tingkat pencapaian indikator outcome sebesar 100%. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian dokumen kependudukan adalah masih terjadi kesalahan data dari pemohon sehingga menghambat proses penyelesaian dokumen kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan menyampaikan kepada pemohon agar memperbaiki kesalahan data sehingga proses penyelesaian dokumen dapat segera diselesaikan.


III-106


3. Penduduk yang belum memiliki dokumen KK. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk yang belum memiliki dokumen KK

dilakukan dengan mengoptimalkan data base SIAK , meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan penganggaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah Kartu Keluarga ( KK ) yang diterbitkan. Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah KK yang diterbitkan telah menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator kinerja utama jumlah Kartu Keluarga ( KK ) yang diterbitkan adalah input berupa dana sebesar Rp.0,- Dalam pencapaian sasaran ini indikator input yang berupa dana tidak secara spesifik disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tetapi tergabung dalam anggaran Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan , Sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 5 ( Lima ) orang, sistem SIAK 1 ( satu ) unit, output berupa jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang kepemilikan dokumen Kependudukan, sedangkan target KK yang diterbitkan sebanyak 50.000 Lembar , sedangkan outcome adalah menigkatnya kepemilikan KK yang ditargetkan sebesar 100 %. dari indikator input sumber daya manusia sebanyak 5 orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 5 orang yang berarti prosentase tingkat capaianya sebesar 100 %, dari indikator input penggunaan sitem SIAK sebanyak 1 ( satu ) unit yang ditargetkan terealiasi sebanyak 1 ( satu ) unit yang berarti prosentase tingkat pencapaianya sebesar 100 % , sedangkan output berupa jumlah KK yang diterbitkan dari target sebanyak 50.000 lembar telah teralisasi sebanyak 7.528 lembar KK, yang berarti prosentase tingkat capaianya sebesar 15,06 %, sedangkan pencapaian indikator outcome meningkatnya kepemilikan KK dari 100 % yang ditargetkan telah terealisasi sebesar 15,06 %, yang berarti prosentase tingkat capaianya sebesar 15,06 %. Untuk penerbitan KK masyarakat tidak di pungut retribusi penerbitan KK melainkan telah dibebasakan dari biaya retribusi oleh pemerintah kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga ( KK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana. Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Kartu Keluarga adalah masih sering terjadi kesalahan pengisian Formulir Biodata Penduduk sehingga sering terjadi kesalahan pada KK setelah dicetak yang mengakibatkan pengulangan pencatakan KK. Untuk mengatasi permasalahan ini upaya yang dilakukan adalah menginformasikan kepada pemohon agar mengecek dengan teliti setiap pengisian formulir Biodata Penduduk agar tidak terjadi kesalahan .

4. Penduduk wajib KTP supaya memiliki KTP. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk wajib KTP supaya memiliki KTP dilakukan

dengan pengoptimalkan pemanfaatan data base SIAK dan sosialisasi, meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program, kegiatan dan penganggaran .Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang diterbitkan. Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah KTP yang diterbitkan telah menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator kinerja utama jumlah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang diterbitkan adalah input berupa dana sebesar Rp.0,- dana tidak secara


III-107


spesifik disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran tetapi digabung dalam Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan. sumber daya manusia sebanyak 3 orang, sistem SIAK 1 ( satu ) unit, output jumlah KTP yang diterbitkan sesuai wajib KTP sebanyak 229.149 keping, sedangkan outcome meningkatnya kepemilikan KTP sebesar 100 %. dari indikator imput sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiataan ini telah terealisasi sebanyak 3 orang yang di targetkan berarti prosentase tingkat capaianya sebesar 100%. sedangkan outcome meningkatnya kepemilikan KTP sebesar 100 %. dari sistem SIAK 1 ( satu ) unit yang diperlukan telah terealisasi sebanyak 1 ( unit ), yang berarti prosentase tingkat pencapaianya sebesar 100%, sedangkan output berupa jumlah KTP yang diterbitkan dari target sebanyak 30.000 keping telah terealisasi sebanyak 25.900 keping , yang berarti prosentase tingkat pencapaianya sebesar 86,33 %,. Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah kesadaran masyarakat masih rendah untuk memiliki dokumen KTP, ditandai dengan masih rendahnya prosentase kepemilikan dokomen KTP dari wajib KTP. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan database SIAK kependudukan per 31 Desember 2012 adalah sebanyak 317.117 Jiwa dengan rasio penduduk laki – laki sebanyak 158.398 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 158.719 jiwa, wajib KTP sebanyak 229.149. Untuk penerbitan KTP masyarakat tidak di pungut biaya retribusi penerbitan KTP melainkan telah dibebaskan dari biaya retrebusi penerbitan KTP oleh pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga ( KK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan Dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentang pencetakan KTP telah dilakukan di masing – masing kecamatan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).KTP Kabupaten Jembrana yang dikenal dengan istilah e-KTP ( KTP Elektonik ) berkapasitas 1 Kb Pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Jembrana dari tahun 2005 s/d 2011 dapat dilihat pada table berikut ini.

5. Penduduk wajib akta catatan sipil supaya memiliki dokumen akta catatan sipil. Strategi untuk mencapai sasaran penduduk wajib akta catatan sipil supaya memiliki

dokumen akta catatan sipil adalah dilakukan pengoptimalan data base SIAK dan sosialisasi , meskipun tidak secara spesifik tertuang dalam program ,kegiatan dan penganggaran . Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah dokumen akta catatan sipil yang diterbitkan.

Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator Jumlah dokumen akte catatan sipil yang diterbitkan telah menjadi indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran ini.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator kinerja utama jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan adalah indikator input berupa dana sebesar Rp. 0,- input dana secara spesifik tidak disediakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tetapi tergabung dalam anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan , sumber daya manusia yang digunakan sebanyak 5 orang, sitem SIAK sebanyak 1 ( satu ) unit, sedangkan indikator output jumlah akta catatan sipil yang ditargetkan sebanyak 23.564 lembar, yang terealisasi sebesar . 24.564 Lembar Dari indikator dari indikator sumberdaya manusia dari 5 orang yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 5


III-108


orang, yang berarti prosentase tingkat capaian indikator input sumber daya manusia sebesar 100%, dari indikator output jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan yang ditargetkan dan terealisasi seperti yang diterangkan diatas , yang berarti prosentase tingkat pencapaian indikator output sebesar 104,24 %, sedangkan dari indikator outcome meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil yang ditargetkan sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 104,24 %,

Kendala yang dihadapi dalam Penerbitan Dokumen Akta Catatan Sipil adalah data pemohon sering tidak lengkap sesuai persyaratan, serta masih sering terjadi kesalahan penulisan data dari pemohon dokumen Akta Catatan Sipil, mencari Akta Catatan Sipil saat diperlukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, memperbaiki kesalahan penulisan data, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta catatan sipil bagi masyarakat. Penerbitan akta catatan sipil sebanyak 24.564 lembar tersebut dalam tahun 2012 dapat dirinci masing - masing sebagai berikut : a. Akte Kelahiran sebanyak 19.057 lembar, b. Akta perkawinan sebanyak 4.281 lembar, c. Akte Perceraian sebanyak 38 lembar, d Akta Kematian 1.186 Lembar dan e. Akte pengangkatan anak dan pengesahan anank masing masing 1 Lembar . Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 10 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga ( KK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surat Keterangan Kependudukan , untuk pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Jembrana yang terlambat satu tahun disubsidi biaya persidanganya terutama bagi Masyarakat yang tidak mampu

6. Penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang mempunyai hak untuk diasuransikan.

Strategi untuk mencapai sasaran penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang mempunyai hak untuk diasuransikan adalah dilakukan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sebuah kegiatan, yaitu : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah penduduk yang ber-KTP Jembrana yang terasuransikan.

Capaian Kinerja tahun 2011 dari indikator kinerja utama jumlah penduduk yang ber-KTP Jembrana yang terasuransikan adalah: Input berupa dana sebesar Rp. 0,- sumberdaya manusia yang mengerjakan kegiatan ini sebanyak 3( tiga) orang, sedangkan output adalah jumlah penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang diasuransikan ditargetkan sebanyak 222.341 orang, serta outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan yang ditargetkan sebesar 90 %. Dari indikator input dana yang ditargetkan sebesar Rp. 0,- telah terealisasi sebesar Rp 0,- yang berarti prosentase tingkat pencapaian input dana sebesar 0 %, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 3( tiga ) orang dari 3 ( tiga ) orang yang targetkan, yang berarti prosentase tingkat pencapaianya sebesar 100%, sedangkan dari indikator output berupa jumlah penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana yang diasuransikan telah terealisasi sebanyak 0 orang dari 224.823 orang yang ditargetkan, yang berarti prosentase tingkat pencapainya sebesar 0 %, sedangkan capaian dari indikator outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan telah teralisasi sebesar0 % dari yang ditargetkan sebesar 0 %, Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Asuransi adalah Tidak ada Rekanan yang mengajukan permohonan Tender sehingga Kegiatanya tidak dapat dilaksanankan .


III-109


Capaian Kinerja tahun 2012 dari Indikator Asuransi KTP dan santunan kematian yang dibayarkan adalah jumlah Asuransi KTP dan santunan kematian yang dibayarkan , sedangkan hasil ( out come ) yang diharapkan adalah Meningkatnya tertib administrasi kependudukan. Dari 224.823 orang yang direncanakan telah teralisir sebanyak 812 orang dengan prosentase tingkat capaian sebesar 64,64 %, sedangkan hasil yang diharapkan sebesar 90 % dan dengan prosentase tingkat capaian sebesar 100 % Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 1.686.172.500,- dan realisasinya sebesar Rp Rp.1.090.000.000,- dengan prosentase tingkat capaian sebesar 64,64 %.

Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada penduduk wajib KTP agar segera mengurus kelengkapan administrasi kependudukan salah satunya dokumen KTP. Besarnya premi yang direncanakan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Jembrana kepada pihak asuransi adalah per orang sebesar Rp. 6.900,-/ KTP, Premi yang dibayarkan tersebut adalah merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jembrana ,jadi masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk pembayaran premi asuransi tersebut. Pembayaran klaim asuransi bagi penduduk Jembrana yang ber-KTP Jembrana dapat dilakukan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan meninggal dunia serta KTPnya masih berlaku, kecuali meninggal dunia karena bunuh diri, dengan ketentuan : apabila meninggal dunia usia 17 s/d 55 tahun besarnya klaim asuransi yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,-, sedangkan usia diatas 55 tahun diberikan klaim asuransi sebesar Rp. 1.000.000,- Pelayanan asuransi KTP bagi penduduk Jembrana yang ber KTP Jembrana dari tahun 2005 s/d 2012 dapat dilihat pada gambar chart berikut ini.

7. Masyarakat yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk tanpa KTP. Strategi untuk mencapai sasaran masyarakat yang masuk Bali melalui pelabuhan

Gilimanuk tanpa KTP dilakukan melalui program Penataan Administrasi Kependuduka, dengan kegiatan, yaitu : Pengendalian Mobilitas Penduduk. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indikator Kinerja Utama dari sasaran kegiatan ini adalah : Jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk adalah: input berupa dana sejumlah Rp.474.720.000,- sumberdaya manusia yang mengerjakan kegiatan ini ditargetkan sebanyak 72 orang, Sistem 1 ( satu ) unit sedangkan output adalah jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk ditargetkan sebanyak 220.000 orang, sedangkan outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan yang ditargetkan sebesar 100%. Dari indikator input dana telah realisasinya sebesar Rp 464.514.000.,- dari dana yang dianggaran sebesar Rp.474.720.000,-, yang berarti prosentase tingkat pencapaian input dana sebesar 97,85 %, sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 72 orang dari 72 orang yang targetkan, yang berarti prosentase tingkat pencapaian input sumber daya manusia sebesar 100%, Sistem yang digunakan sebanyak 1 ( satu ) unit telah terealisasi 1 ( satu ) unit, yang berarti prosentase tingkat pencapaian input sistem sebesar 100%.Capaian dari Indikator output adalah adalah jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk telah teralisasi sebanyak 224.000 Orang dari 224.000 orang yang ditargetkan, yang berarti prosentase tingkat pencapain output sebesar 100% , sedangkan capaian dari indikator outcome adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan telah teralisasi sebesar 100 %


III-110


dari target 100%, yang berarti berarti prosentase tingkat pencapain outcome sebesar 100 %.. Untuk melihat pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil, dapat dilihat pada table berikut.

B.3.4 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Kantor Pemberdayan Perempuan Dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran yaitu :Meningkatnya Pemahaman Gender, Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran ini adalah : 1) Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayan perempuan

dan anak. 2) Persentase pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan

keputusan. Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut : 1) Persentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak. Capaian kinerja tahun 2012 dari indikator terselenggaranya kegiatan-kegiatan

dalam rangka HUT untuk organisasi wanita, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya peringatan HUT Hari Ibu, Hari Kartini Lomba GSI, , dan HKG. Dari 8 jenis kegiatan yang direncanakan telah terealisasi 8 kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 100 %, sedangkan hasil yang diharapkan 100 % Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.53.090.200,- sedangkan telah terealisasi Rp.51.345.200,- dengan prosentase tingkat capaian 96,72%.

2) Persentase pelaksannaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan PUG dan anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terlaksananya workshop. Dari 30 orang yang direncanakan telah terealisasi 30 orang dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan hasil yang diharapkan 100% dan telah terealisasi 89,90 % dengan prosentase tingkat capaian sebesar 89,90 %. Dan yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 201.120.000,- sedangkan telah terealisasi Rp.180.795.900,- dengan prosentase tingkat capaian 89,90 %.

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2012 adalah Rp 4.283.055.649,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

B.3.5 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTRA.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Kantor Pemberdayan Perempuan Dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Indikator kinerja utama pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan keluarga berencana adalah:


III-111


1) Persentse pelayanan KIE 2) Persentase pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling 3) Cakupan peserta KB Aktif 4) Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Persentase Pelayanan KIE

Capaian kinerja tahun 2012 dari indikator persentase Pelayanan KIE yang dilaksanakan Banner KB, spanduk, Umbul – Umbul, leaflet prograam KB dan buku pedoman progrm KB sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesertaan ber KB. Dari 15 buah banner KB yang direncanakan terealisasi 15 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, sedangkan dari 18 spanduk yang direncanakan telah direalisasikan 18 buah dengan prosentase tingkat capaian 100% serta dari 10 buah umbul-umbul KB yang direncanakan terealisasi 10 buah dengan prosentase tingkat capaian 100%, dari 4000 b leaflet yang direncanakan dirubah dalam anggaran perubahhan menjadi 1000 buah, terealisasi 100% dan buku pedoman KB yng direncanakan 80 buah telah terealissasi 100 %. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesertaan ber KB direncanakan 100% yaitu jumlah peserta KB baru 44.267 orang terealisasi adalah 49.800 orang dengan prosentase tingkat capaian 112,50 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 14.600.000,- sedangkan telah terealisasi Rp. 14.600.000,- 2) Persentase pengadaan sarana moblitas Tim KB Keliling.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator persentase pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling sedangkan Hasil (Outcome) yang diharapkan adalah Jumlah pengadaan mobil pelayanan yang diadakan direncanakan 1 unit terealisasi 1 unit dengan prosentase tingkat capaian 100 %. Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 632.984.370,- sedangkan terealisasi Rp 624.532.500,00 dengan prosentase tingkat capaian 98,67 %. 3) Cakupan Peserta KB Aktif.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator cakupan peserta KB aktif kegiatan BKB, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah pemberian Hadiah Lomba peserta lomba kelompok KB dengan 13 jenis kegiatan lomba, Biaya pengayoman kepada peserta KB Baru MOP yang direncanakan 30 orang terealisasi sebanyak 40, dan pemberian hibah kepada kelompok KB 304 kelompok, Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 164.922.500,- sedangkan terealisasi Rp. 132.451.177,- dengan prosentase tingkat capaian Rp. 80,32 %

. 4) Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Capaian Kinerja tahun 2012 dari indikator Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, sedangkan Hasil (outcome) yang diharapkan adalah pengadaan 50 set BKB KIT untuk kelompok BKB dan jumlah kelompok KB (Kelompok Tri Bina), yang menerima hibah sebanyak 294 kelompok realissasi tingkat capaian 100 %.


III-112


Dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.256.432.335,- sedangkan terealisasi Rp.230.860.100,- dengan prosentase tingkat capaian 90,03%. Kendala yang dihadapi adalah : a) Masih adanya PUS Unmetneed (PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) b) Masih adanya PUS Muda c) Masih kurang pengadaan Alat Permainan Educatif (APE)

Upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah : a) Melakukan KIE dan Pelayanan KB b) Melakukan KIE tentang KRR kepada remaja

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam tahun 2012 adalah Rp 4.283.055.649,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Dengan Rincian sebagai berikut : Tabel 3.70

Realisasi anggaran Urusan KB dan KS

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU DANA

(RP) REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN %

1. Program keluarga berencana. 647.584.370 100 639.132.500 98,70 1. Pelayanan KIE 14.600.000 100 14.600.000 100

2. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

632.984.370 100 624.532.500 98,67

2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.

164.922.500 100 132.451.177 80,32

1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

164.922.500 100 132.451.177 80,32

3 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

256.432.335 100 230.860.100 90,03

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

256.432.335 100 230.860.100 90,03

Jumlah Total 1.806.378.200 100 1.684.682.400 93,27

B. 3.6 SOSIAL

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam berikut ini diuraikan capaian kinerja Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan social, tenaga Kerja dan Transmigrasi.


III-113


Untuk mengukur kinerja di bidang kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku secara nasional.

1.Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah : 1) Peningkatan kwalitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, 2) Jumlah bantuan sosial bagi KK miskin dan PMKS, 3) Jumlah bantuan langsung bagi asistensi orang dengan kecacatan berat , 4) Jumlah bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar(ASLUT), 5). Jumlah bantuan paket kebutuhan pokok bagi penduduk miskin lanjut usia/jompo.

Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial. Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari Program Upaya Kesejahteraan Sosial yang bertujuan meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemanfaatan pelayanan menuju peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang optimal.

Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari Program Standarisasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan Sosial

2.Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah : 1) Jumlah pemulangan orang terlantar yang tersedia, 2) Jumlah pembinaan dan pemulangan WTS dan Gepeng yang tersedia, 3) Jumlah Tatap muka dan pemberian bingkisan bagi anggota veteran dan pejuang kemerdekaan yang tersedia

Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi kesejahteraan sosial yang ditempuh dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial .

Dalam Tahun 2012 kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp.1.166,500 telah terrealisasi sebesar Rp. 1.166,196.000 Sisa dana sebesar Rp. 304.000 Sedangkan jumlah tenaga yang dipergunakan sebanyak 10 orang, realisasi 100 %. Penggunaan roda 2 sebanyak 2 buah, realisasi 100 %, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tim, telah terealisasi 100%.

Jumlah pemulangan orang terlantar 120 orang, Jumlah pembinaan dan pemulangan WTS dan Gepeng 100 orang, Jumlah Tatap muka dan pemberian bingkisan bagi anggota veteran dan pejuang kemerdekaan sebanyak 120 orang dan Jumlah pengadaan Printer 1 buah, telah direalisasikan 100 %.


III-114


Hasil kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah : 1) Banyaknya 120 orang terlantar yang dipulangkan ke Daerah asalnya, 2) Banyaknya 100 orang WTS dan Gepeng yang dibina dan dipulangkan, 3) Banyaknya 120 anggota veteran dan pejuang kemerdekaan yang menghadiri Tatap muka dan menerima bingkisan, dan 5) Banyaknya 1 buah prenter yang diadakan .

Rencana Banyaknya 120 orang terlantar yang dipulangkan ke Daerah asalnya, realisasi 71 orang, capaian kinerja 59,27 %. Hal ini menunjukkan bahwa sudah semakin berkurangnya orang terlantar yang datang ke Kabupaten Jembrana. Rencana Banyaknya 100 orang WTS dan Gepeng yang dibina dan dipulangkan, realisasi 100 orang, capaian kinerja 100 %, ini menunjukkan bahwa masih banyaknya WTS dan Gepeng yang terjaring razia. Banyaknya 120 anggota veteran dan pejuang kemerdekaan yang menghadiri Tatap muka dan menerima bingkisan, terrealisasi 120 orang, capaian kinerja 100 %. Ini disebabkan banyak anggota veteran yang sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk mengikuti kegiatan yang menempuh perjalanan yang jauh. Banyaknyak pengadaan printer 1 buah , terealisasi 1 buah, capaian kinerja 100 %. Untuk menunjang pelaksanaan administrasi Kesejahteraan dan rehabilitasi sosial di kabupaten Jembrana Persentase rata-rata tingkat capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja pada sasaran bidang kesejahteraan sosial rata-rata mencapai 98,78 %. Namun secara kualitas kinerja Dinas Kesehatan dan Kesos dalam bidang kesejahteraan sosial telah mencapai 100 % karena capaian pemulangan orang terlantar serta pembinaan dan pemulangan WTS dan Gepeng telah menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terutama disebabkan oleh : a) Adanya partisipasi aktif dan antusias yang tinggi dari peserta untuk mengikuti kegiatan

bimbingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. b) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga

kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Desa / Kelurahan se kabupaten Jembrana sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

c) Adanya koordinasi yang baik antara Tim Pengadaan Barang dan jasa dengan Rekanan.

Tabel 3.71 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Sasaran Kegiatan

IKU Rencana Realisasi % Capaian Kinerja

Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

a. Banyaknya orang terlantar yang dipulangkan ke Daerah asalnya.

120 orang 71 orang 59,16 %

b. Banyaknya WTS dan Gepeng yang dibina dan dipulangkan .

100 orang 100 orang 100%

d. Banyaknya anggota veteran dan pejuang kemerdekaan yang menghadiri Tatap muka dan menerima bingkisan


Banyaknya pengadaan printer 1 buah 1 buah 1 buah 100 %

Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

110.63%


III-115


B.3.7 KETENAGAKERJAAN Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan /

kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam berikut ini diuarikan kegiatan ketenagakerjaan.

1) Meningkatnya pemahaman tentang Norma Kerja dan Norma K3

Sasaran Meningkatnya pemahaman tentang Norma Kerja dan Norma K3 jiabarkan

melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan

Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan, dengan indikator kinerja utama

menurunnya tingkat perselisihan dan angka kecelakaan kerja , target :

Jumlah perusahaan yang dilibatkan 30 perusahaan, realisasi 30 perusahan, capaian

kinerja 100%.Jumlah tenaga kerja yang disuluh, target 600 orang, realisasi 600 orang, capaian

kinerja 100%.

2) Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan sasaran ini dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Pembinaan

koordinasi dan pengembangan Tripartit , indikator utamanya Jumlah Pemberdayaan Lembaga

Hubungan Industri,SP APINDO<LKS Bipartit, Tripartit Jumlah perusahaan yang dilibatkan 20

perusahaan, realisasi 20 perusahan, capaian kinerja 100%.Jumlah tenaga kerja yang disuluh,

target 400 orang, realisasi 400 orang, capaian kinerja 100%.

3) Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja,

denan indikator kinerja utama Jumlah pemenuhan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja

dialkukan melalui Kegiatan Pelaksanaan Pendataan syarat kerja dan kesejahteraan sosial

Jumlah perusahaan yang dilibatkan 40 perusahaan, realisasi 40 perusahan, capaian

kinerja 100%.Jumlah tenaga kerja yang disuluh, target 800 orang, realisasi 800 orang, capaian

kinerja 100%.

4) Meningkatnya kualitas dan Produktivitas kerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan Produktivitas kerja, dengan indikator kinerja

jumlah tenaga masyarakat yang terampil, target 40 Orang, realisasi 40 orang capaian kinerja 100%.


III-116


Tabel 3.72 Capaian Kinerja Sasaran Ketenagakerjaan

No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi

%

1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

Meningkatnya pemahaman tentang Norma Kerja dan Norma K3

Menurunnya tingkat perselisihan dan angka kecelakaan kerja

30 Peusahaan/ 600 Orang

30 Peusahaan/ 600 Orang

100%

2 Kegiatan Pembinaan koordinasi dan pengembangan Tripartit

Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja




100%

3 Kegiatan Pelaksanaan Pendataan syarat kerja dan kesejahteraan sosial

Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja


40 Perudsahaan 800 orang


100%

4 Program peningkatan kwalitas dan Produksitivitas kegiatan Diklat otomotiv

Meningkatnya kualitas dan Produktivitas kerja



B.3.8 KEBUDAYAAN B.3.8.1 DINAS DIKMUDORAPARBUD

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan pada dinas Dikudoraparbud

diukur dengan indikator : Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya, dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, untuk mewujudkan indikator tersebut dilaksanakan melalui Program dan kegiatan pada tahun 2012 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : - Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan sasaran para siswa

SMP/MTs dan SMA/Ma di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang diharapkan adalah terbinanya para remaja untuk memahami nilai-nilai sastra yang tertuang dalam ajaran agama, kegiatan juga dilaksanakan untuk lomba-lomba di bidang budaya seperti Lomba mekidung, lomba geguritan, pesantian, lomba darma wacana, darma widya dan kekawin untuk peserta remaja SMP dan SMA putra putri dalam rangka pelestarian adat budaya daerah serta pelaksanaan Utsawa Darma Gita ke Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan serapan anggaran adalah sebesar Rp. 143.645.00`0 atau 95,76% dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp. 6.355.000 dengan tingkat capaian kegiatan adalah 100%.

- Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan dengan sasaran adalah SMAN 1 Melaya dan SMAN 1 Pekutatan dengan kegiatan adalah 2 (dua) set pengadaan alat musik Drumband kepada SMAN 1 Melaya dan SMAN 1 Pekutatan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp.


III-117


198.746.300 atau 99,37 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.253.700 dan capaian kinerja 100%

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdiri dari 4 (empat) kegiatan terdiri dari :

a. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah dengan sasaran 50 seka kesenian yang ada di Kabupaten Jembrana dengan hasil adalah terlaksananya Parade Budaya dan Kesenian HUT Kota Negara dianggarkan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.107.460.000,00 atau 98,88% dimana tingkat capaian kegiatan mancapai 100%. Namun dari realisasi anggaran ada penghematan sebesar Rp. 12.540.000

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dengan sasaran 25 sekaa yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) baik di Kabupaten dan di Propinsi Bali, dimana Kabupaten Jembrana ikut berparisipasi di dalam PKB di Provinsi Bali, dengan melibatkan/mengirim sekaa/sanggar kesenian Kab. Jembrana dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 948.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 948.700.000,00 atau 100%. Dari kegiatan yang dilaksanakan tercapai 100%.

c. Kegiatan Pekan Seni Pelajar dengan sasaran melibatkan Pelajar di Kabupaten Jembrana, yang berjumlah ± 500 orang, dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Pekan Seni Pelajar baik di Kabupaten maupun di Provinsi Bali. Kegiatan yang dilaksanakan memberikan peluang kepada pelajar untuk ikut berkreasi di bidang seni yang dilombakan di Provinsi Bali, dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 62.300.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 53.925.000 atau sebesar 86,56% namun dari kegiatan yang dilaksanakan capaian kinerja 100%.

d. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat Propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak) dengan sasaran adalah seka teruna yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan hasil yang didapat adalah Juara Harapan II Tingkat Provinsi Bali, yang diwakili oleh Sekaa Teruna Yowana Bakti desa Medewi Kecamatan Pekutatananggaran yang disediakan sebesar Rp. 116.500.000 dengan serapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 67.370.000 atau 57,83% karena ada kegiatan lomba yang tidak dilaksanakan oleh provinsi. Sehingga anggaran tidak terealisasikan dengan capaian kinerja kegiatan 75%.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari 1 (satu ) kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah air, dengan sasaran Museum Gilimanuk, dengan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terehabnya Museum Purbakala Gilimanuk dengan pemeliharaan atap, pengecatan tembok, dan penggantian lampu serta kunci jendela dan pintu, sehingga diharapkan dapat menambah daya tarik wisata pelajar. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.950.000 atau 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Tabel : 3.73

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2008 – 2012

No Indikator TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012 1 Penyelenggaran festival seni budaya

(kali) 5 10 8 8 8

2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (kali)

3 5 6 6 6


III-118


3 Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

60% 100% 47% 47% 46,66%

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kebudayaan dengan berbagai kegiatan-kegiatan lomba di bidang kebudayaan di antaranya kegiatan Utsawa Darma Gita Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan di Pura Jagatnatha dengan perolehan juara sebagai berikut :

Tabel : 3.74 Perolehan Kejuaraan Masing-Masing Kecamatan UDG

Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Kejuaraan

No Cabang Lomba Pktn Mdy Jbr Ngr Mly

1 Kidung anak-anak II I III

2 Kidung remaja III I II

3 Kidung Dewasa III I II

4 Geguritan Anak Putra II I III

5 Geguritan Anak Putri II I III

6 Geguritan Remaja Putra II III I

7 Gegurutan Remaja Putri III I II

8 Seloka Remaja Putra III II I

9 Seloka Remaja Putri II III I 10 Menghafal seloka remaja I II III

11 Menghafal seloka Dewasa II I

12 Kekawin Remaja Putra II I III

13 Kekawin Remaja Putri III II I

14 Kekawin Dewasa Putra II I

15 Kekawin Dewasa Putri II I

16 Palawakya Remaja Putra III I II

17 Palawakya Remaja Putri III I II

18 Palawakya Dewasa Putra II I

19 Palawakya Dewasa Putri II I

20 Dharma Wacana Remaja Pa I III II

21 Dharma Wacana Remaja Pi II I III

22 Dharma Wacana Dewasa Pa I III II

23 Dharma Wacana Dewasa Pi II I III

24 Dharma Widya SD II I III

25 Dharma Widya SMP I II 26 Dharma Widya SMA I II III

EMAS 1 6 8 10 1

PERAK 2 12 5 6 1

PERUNGGU 3 4 3 7 2

JUMLAH 6 22 16 23 4

Permasalahan dan solusi : Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah sebagai

berikut : 1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka

partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2011 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah


III-119


sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,03%

2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan dana DAK juknis sering datang terlambat, sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat bahkan tidak bisa dilaksanakan terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1. Pemberian Bantuan Beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan beban biaya

pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan terutama bagi siswa yang berada pada keluarga miskin, kurang mampu dan rawan putus sekolah.

2. Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelolakan memerlukan pendekatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan mengadakan permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk dana DAK supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menurunkan juknis pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga kegiatan pembangunan pendidikan bisa lebih awal dilaksanakan.

B.3.8.2 BAGIAN EKBANGSOSBUD

Program-program pada Bagian Ekbangsosbud tahun 2012 adalah :Program Pengembangan Nilai Budaya.Program ini dirancang untuk mencapai sasaran meningkatkan dan memantapkan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama dan kerukunan kehidupan beragama sebagai indikator sasarannya. Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : a.Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini dianggarakan dana sebesar Rp.1.222.000.000,00 dengan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini sebanyak 11 orang dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.1.064.790.600,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 87,14%. Didalam kegiatan ini direncanakan melaksanakan 40 jenis kegiatan dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat terealisasi sepenuhnya, sehingga realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada kegiatan yang direncanakan 2 kali dalam setahun namun terlaksana hanya sekali dalam tahun 2012, serta ada beberapa pura yang tidak mengundang/ melibatkan Pemkab Jembrana untuk melaksanakan penganyar antara lain Penganyar di Pura Pulaki, Pura Lempuyang, Pura Segara Rupek dan Piodalan di Padma Gelung Kori Gilimanuk. Disamping hal tersebut diatas juga dikarenakan keberhasilan dari efesiensi.

b.Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya.


III-120


Untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pengiriman tukang banten, sulinggih, pemangku/Pinandita dan Calon Instruktur Pasraman dalam rangka menghadiri acara ataupun pelatihan untuk mengembangkan nilai budaya daerah dianggarkan dana sebesar Rp.20.500.000,00 dan sampai akhir tahun anggaran hanya terealisasi sebesar Rp.4.160.000,00 dengan prosentase pencapaian hanya 20,29%. Dari 4 item kegiatan yang direncanakan di tahun 2012 hanya 1 item yang bisa terealisasi. Karena kegiatan ini sangat berkaitan dengan undangan Provinsi maka 3 item kegiatan tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya undangan dari provinsi.

c.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya

Dalam rangka memantau bantuan sosial yang telah direalisasikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan serta untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Akbangsosbud maka direncanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan pemkab. Dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.112.438.907,00 dimana dalam pelaksanaannya terealisasi dana sebesar Rp.90.337.040,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar 80,34%. hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana seutuhnya, serta dikarenakan keberhasilan dari efesiensi

Capaian kinerja Bagian ekbangsosbud dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.75

Capaian Kinerja Bagian Ekbangsosbud No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %

1 Pengembangan Nilai Budaya/Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Terlaksananya Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana

Jumlah paket pelayanan Pemkab Jembrana terhadap kewajiban melaksanakan upacara keagamaan di Jembrana maupun di luar Kab. Jembrana


B. 3.8.3 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur

dengan indikator : Jumlah organisasi pemuda, jmlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga.

Untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan

Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan sasaran OKP, OSIS dan Masyarakat yang terdiri dari OKP berjumlah 50 orang, OSIS berjumlah 150 orang, Masyarakat berjumlah 25 orang dan panitia 25 orang sehingga total peserta adalah


III-121


275 orang peserta dengan anggaran sebesar Rp. 155.150.000 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 145.889.800 atau sudah terealisasi sebesar 94,03% dengan penghematan sebesar Rp. 9.260.200 (5,96%), dengan hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah peringkat II se Provinsi Bali.

2) Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan dengan sasaran OKP,

OSIS dan Masyarakat untuk ke tingkat Provinsi, dengan jumlah peserta untuk pelatihan KUPP 5 orang, Pelatihan OSIS sebanyak 5 orang, dan seleksi Paskibraka sebanyak 12 orang dengan hasil yang dicapai lolos ke tingkat provinsi sebanyak 8 (delapan) orang , sedangkan untuk ke tingkat Nasional yang di selenggarakan di Sulawesi (Palu) yaitu Jambore Pemuda Indonesia (JPI) diikuti oleh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 52.045.000 dengan tingkat penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 24.698.000 atau (47,46%).

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar dilaksanakan dengan sasaran kegiatan adalah

siswa-siswi tingkat SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kabupaten Jembrana dengan jumlah peserta/ atlit terjaring sebanyak 2.000 orang dan kontingen yang dikirim ke tingkat provinsi untuk Porsenijar sebanyak 200 atlit, 40 pelatih, dan 10 official dengan hasil yang dicapai dalam kegiatan Porsenijar adalah Emas : 24, Perak : 25, dan Perunggu sebanyak 28 medali dengan peringkat VIII sedangkan untuk kontingen yang ke Tingkat Nasional (Porwil) kwalisi denngan provinsi bali sebanyak 6 (enam) atlit, yang terdiri dari 3 (tiga) orang atlet encak silat, 3 (tiga) orang atlet bola voly putri dan 2 (dua) orang pendamping dengan hasil yang diperoleh adalah untuk Cabang Olahraga Pencak Silat mendapatkan 1 (satu) emas, 1 (satu) perak dan 1 (satu) perunggu dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 978.964.500 dengan realisasi sebesar Rp. 852.745.500 atau 87,10%.

b. Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dengan sasaran Sisa-sisi tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan hasil atlit yang terjaring adalah SD : 43 orang, SMP : 26 orang, SMA : 20 orang dan SMK sebanyak 48 orang. Dari kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional untuk Tingkat SD memperoleh medali : 1 emas, 1 perak dan 7 perunggu, SMP : 2 perak dan 3 perunggu, SMA : 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu, sedangkan SMK 2 perak dan 1 dengan anggaran sebesar Rp. 365.827.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 246.828.000 atau 67,47% dikarenakan siswa yang lolos ke tingkat nasional tidak memenuhi besaran anggaran yang dibutuhkan.

c. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani dengan sasaran Pelajar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BUMD/BUMN dengan hasil peserta adalah pelajar 60 orang dan PNS/BUMN/BUMD sebanyak 110 orang dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.350.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.840.000 atau 89,48% kegiatan ini dianggarkan ada anggaran perubahan untuk mendukung kegiatan di bidang olahraga terutama untuk sosialisasi senam kesegaran jasmanai.


III-122


d. Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga

Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga, dengan sasaran Pelajar, PNS, Organisasi, Darma Wanita, dan Masyarakat dengan hasil jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lomba-Lomba Olahraga adalah pelajar sebanyak 5.000 orang, PNS sebanyak 1.000 orang, Organisasi Wanita sebanyak 75 orang, dan masyarakat sebanyak 4.000 orang dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 225.992.500 dengan tingkat serapan/realisasi adalah sebesar Rp. 172.718.000 atau 76,43% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 53.274.500 (23,57%).

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan sasaran Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlit program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang diusulkan pada anggaran Perubahan tahun 2012, dengan kegiatan pengadaan sarana prasarana olahraga untuk pembelian alat-alat olahraga matras dan belanja modal komputer untuk menunjang kebutuhan bidang olahraga dianggarkan sebesar Rp. 77.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 72.000.000, terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 5.700.000 dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

Penyelenggaraan program peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda melalui kegiatan napak tilas jejak pahlawan dengan jumlah peserta ( pasukan ) 250 orang terdiri dari panitia penyelenggara, unsur Pelajar tingkat SMA/SMK/Putra Putri, OSIS,OKP, Masyarakat dan IPSI.

Fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan dengan kegiatan pemuda pelopor, Bakti pemuda antar Provinsi (BPAP) dan kelompok usaha Pemuda produktif dengan mengirimkan 50 orang ke tingkat Provinsi Bali .

Penyelenggaraan program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Kabupaten Jembrana melalui keikutsertaan dalam berbagai event olahraga ditingkat provinsi maupun ke tingkat nasional berupa Pekan Pelajar dimana pada tahun 2012 Kabupaten Jembrana mengirimkan 257 orang yang terdiri dari atlet maupun pelatih untuk mengikuti Pekan Pelajar di Tingkat Provinsi.

Tabel : 3.76

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tahun 2008 – 2012

No Indikator Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Klub Olahraga 3 3 3 3 5

2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 6 6 7 3 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 25

4 Jumlah Organisasi Olahraga 13 13 13 13 13

5 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 8

6 Jumlah kegiatan Olahraga 1 1 1 1 1

7 Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000

3 3 3 3 3

8 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 2 6 7 7 7


III-123


B.3.9 KEARSIPAN

Sasaran urusan kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

dilakukan melalui program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dan Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli.

Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.320.000,- realisasi sebesar Rp. 6.120.000,- (83,61%), dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Sedangkan, Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 15.100.000,- realisasi sebesar Rp. 14.100.000,- (93,38%), dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 6.400.000,- realisasi sebesar Rp. 5.950.000,- (92,97%), dengan demikian kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas.Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Sedangkan, Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan pada tahun 2012 tidak diadakan karena keterbatasan dana, diutamakan untuk kegiatan kearsipan yang lebih penting seperti pembinaan kearsipan dan bintek kearsipan.

2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

dilakukan melalui program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi terdiri atas 2 kegiatan yaitu : Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun; dan Kegiatan Bintek


III-124


Pengelolaan Kearsipan, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah sasaran SDM yang di-Bintek

Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta pada tahun 2011 belum pernah diadakan, tetapi secara nyata sudah dilaksanakan dengan mengambil dana dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tata Usaha), sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.200.000,- realisasi sebesar Rp. 7.165.900,- (99,53%), dengan demikian kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 19.681.000,- realisasi sebesar Rp. 15.015.000,- (76,30%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Sedangkan, Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 15.065.700,- realisasi sebesar Rp. 12.135.700,- (80,56%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. B.3.10 PERPUSTAKAAN

Sasaran urusan Perpustakaan dapat diuarikan sebagai berikut :

1.Meningkatnya Minat Baca Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Minat Baca dilakukan melalui program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam tahun 2012 terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Minat Baca yaitu : a. Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Sasaran Kegiatan Penyediaan

bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah yaitu : Jumlah Bahan Pustaka yang dibeli. b. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah. Sasaran

Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah yaitu : Jumlah Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun

c. Lomba-lomba Minat Baca. Sasaran Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca yaitu : Jumlah peserta lomba-lomba TK, SD, SMP, SMA

d. Lomba Perpustakaan Terbaik. Sasaran Kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik yaitu : Jumlah Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Kabupaten

Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah ( 3 paket/ 512 buku ), pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 30.100.000,- realisasi sebesar Rp. 29.964.800,- (99,55%), Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 mitra kerja.


III-125


Sedangkan Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 2 paket ( 1.865 buku ) pada Tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 70.257.000,- realisasi sebesar Rp. 69.997.500.- (99,64%), dengan demikian kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 mitra kerja.

Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah pada tahun 2011 belum pernah diadakan, tetapi secara nyata sudah dilaksanakan dengan mengambil dana dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tata Usaha), sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 5.850.000,- realisasi sebesar Rp. 5.398.200,- (92,28%), dengan demikian kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan.

Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca pada tahun 2011 belum pernah diadakan, sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 16.085.700,- realisasi sebesar Rp. 10.889.200,- (67,70%), dengan demikian kegiatan Lomba-lomba Minat Baca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba-lomba Minat Baca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan.

Kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik pada tahun 2011 belum pernah diadakan, sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 8.260.000,- realisasi sebesar Rp. 4.620.000,- (55,94%), dengan demikian kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan.

3. Meningkatnya Layanan Perpustakaan keliling Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling

dilakukan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang mendukung sasaran Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling ke Desa/ Kelurahan/ Sekolah dalam setahun.

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca pada tahun 2011 belum pernah diadakan, tetapi secara nyata sudah dilaksanakan dengan mengambil dana dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tata Usaha), sedangkan pada tahun 2012 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 6.750.000,- realisasi sebesar Rp. 6.356.000,- (94,17%), dengan demikian kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan.


III-126


4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan dilakukan melalui program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah. program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah rak buku, meja baca dan kursi baca yang dibeli.

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah pada Tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 34.797.400,- realisasi sebesar Rp. 31.520.000,- (90,58%), dengan demikian kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan.

Sedangkan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah pada Tahun 2012 tidak diadakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi yang kemudian mendapatkan bantuan dari Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jembrana berupa Rak Buku. B.3.11 TRANSMIGRASI

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam Program/kegiatan dan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Transmigrasi Regional Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional

Tabel 3.77

Capaian kinerja Program Transmigrasi Regional Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional



Meningkatnya minat masyarakat bertranmigrasi


25 KK 25 KK 100%

B.4 Misi IV. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pada tahun 2011 dilakukan melalui Urusan : 1) Pekerjaan Umum, 2) Perumahan, 3) Tata ruang dan 4).Lingkungan Hidup.

B.4.1 PEKERJAAN UMUM


III-127


Dalam rangka melaksanakan Uruan Ke-PU-an, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan beberapa buah sasaran yaitu :

1.Program Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik 1). Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung

Kantor Sasaran Indikator Kinerja Utama Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Rumah Jabatan dan Gedung Kantor. Target pencapaian sasaran ini adalah jumlah draf dokumen perencanaan pembangunan rumah jabatan yang tersusun dan jumlah gedung kantor yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Capaian Kinerja sebagai berikut : Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Jembrana Tahap II direncanakan 1 Paket dengan biaya Rp. 1.400.000.000,00 terealisasi 1 Paket untuk tingkat capaian kinerja Keuangan terealisasi 98,78 % yaitu sebesar Rp. 1.382.969.875,00 dengan penghematan sebesar Rp. 17.030.125,00 ( 1,22 % )., Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.764.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.753.128.000,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 10.892.000,00 ( 0,62 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan Rumah Jabatan Bupati Jembrana Tahap III, 1 paket dan Rumah Jabatan Wakil Bupati Jembrana Tahap I yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.

Capaian kinerja Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yang direncanakan sebanyak 1 Paket dengan biaya Rp. 252.500.000,00 terealisasi sebanyak 1 Paket untuk tingkat capaian kinerjanya, yaitu Keuangan terealisasi 97,58% yaitu sebesar Rp. 246.379.400,00 dengan penghematan sebesar Rp. 6.120.600,00 ( 2,42 % ). Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.908.647.226,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.895.539.000,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 13.108.226,00 ( 0,69 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gedung kantor di Kabupaten Jembrana 8 paket yang dilaksanakan oleh 8 orang dengan 1 tim.

Capaian kinerja Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor tidak di anggarkan dan di anggarkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2012 dari APBD sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 397.900.500,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.099.500,00 ( 0,52 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gedung kantor di Kabupaten Jembrana 1 Paket yang dilaksanakan oleh 3 orang dengan 1 tim.

Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya rasio dan jalan yang baik melalui Program Pembangunan Jembatan dan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

tidak di anggarkan dan di anggarkan pada Tahun 2012 dari APBD sebesar Rp. 111.471.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.136.500,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.334.750,00 ( 1,20 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan 2 Paket yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan tidak di anggarkan dan di anggarkan pada Tahun 2012 dari APBD sebesar Rp. 508.528.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 495.203.600,00 terdapat sisa dana sebesar


III-128


Rp. 13.325.150,00 ( 2,62 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Jembatan yang dibangun 1 Buah yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.

c. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan tidak di anggarkan dan di anggarkan pada Tahun 2012 sebesar Rp. 385.176.256,00 dengan realisasi sebesar Rp. 378.637.450,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.538.806,00 ( 1,70 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 4 Paket yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.

d. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan dana Rp. 24.159.856.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.061.962.000,00 ( 99,60 % ) dengan sisa dana sebesar Rp. 97.894.000,00 ( 0,41 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 44,5 Km. Hotmik dan 11,00 Km. Lapen tersebar di 5 (lima) Kecamatan, sedangkan di Tahun 2012 untuk Anggaran Kegiatan ini meningkat menjadi Rp. 33.354.609.003,14 bersumber dari ( DAK, PHR, BBNKB, DAU dan BKK ) terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp. 9.194.753.003,14 ( 38,06 % ) dibanding Tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp. 33.084.185.650,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 270.423.353,00 ( 0,81 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 67,00 Km yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.

Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Saluran drainase/gorong-gorong

yang baik melalui Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-gorong Jembatan tidak di anggarkan dan di anggarkan pada Tahun 2012 ditargetkan 1 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 43.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.829.000,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.735.000,00 ( 6,28 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Desain Perencanaan Drainase yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang direncanakan 4 Paket dengan biaya sebesar Rp. 1.164.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.156.637.000,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.875.000,00 ( 0,68 % ), secara fisik kegiatan ini dapat diselesaikan mencapai 100 %. Untuk Tahun Anggaran 2012 untuk kegiatan ini ditargetkan 6 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.400.179.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.393.297.498,00 terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.882.482,00 ( 0,49 % ). Keluaran dari kegiatan ini Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar di 5 (lima) Kecamatan yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim

c. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar direncanakan 2 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 631.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 627.981.000,00 terdapat penghematan dana sebesar Rp. 3.819.000,00 ( 0,60 % ). Keluaran dari kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar ini adalah : Rehabilitasi dan Pemeliharan Trotoar di Kecamatan Negara dan Jembrana. Untuk Tahun Anggaran 2012 untuk kegiatan ini tidak dianggarkan.


III-129


- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:

a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan tidak di anggarkan di Tahun 2011 dan di anggarkan pada Tahun 2012 dengan target 2 paket dokumen perencanaan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 111.471.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.136.500,00 ( 98,80 % ) disini terdapat penghematan ( 1,20 % ) yaitu sebesar Rp. 1.334.750,00 yang dikerjakan oleh 12 Orang dengan 1 Tim.

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan tidak di anggarkan di Tahun 2011 dan di anggarkan pada Tahun 2012 dengan target 1 paket pekerjaan yaitu Pembangunan Jembatan Yeh Buah – Pk. Kwa dengan anggaran dana sebesar Rp. 508.528.750,00 yang bersumber dari BKK dan DAU, terealisasi sebesar Rp. 495.203.600,00 ( 97,38 % ) maka terdapat sisa dana sebesar Rp. 13.325.150,00 ( 2,62 % ).

c. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan tidak di targetkan di tahun 2011 dan ditargetkan di tahun 2012 5 paket dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan anggaran sebasr Rp. 385.176.256,00, terealisasi sebesar Rp. 378.637.450,00 ( 98,30 % ) dengan penghematan sebesar ( 1,70 % ) yaitu sebesar Rp. 6.538.806,00

d. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan dana Rp. 24.159.856.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.061.962.000,00 ( 99,60 % ) dengan sisa dana sebesar Rp. 97.894.000,00 ( 0,41 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 44,5 Km. Hotmik dan 11,00 Km. Lapen tersebar di 5 (lima) Kecamatan. Dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan anggaran sebesar 27,57 % yaitu menjadi Rp. 33.354.609.003,14 dibandingkan dengan tahun 2011 yang bersumber dari DAK, BKK dan APBD, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 33.084.185.650,00 ( 99,19 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 270.423.353,00 ( 0,81 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 67 Km. dengan SDM 14 orang dan 1 Tim.

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi kegiatan ini tidak di anggarkan di Tahun 2011 dan di anggarkan pada Tahun 2012 dengan target 1 Paket dokumen desain perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.264.000,00 realisasi sebesar Rp. 87.709.000,00 ( 91,11 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 8.555.000,00 ( 8,89 % ).

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk kegiatan ini di tahun 2011 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.057.075.000,00 dengan realisasi Rp. 3.021.634.000,00 ( 98,80 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.441.000,00 ( 1,16 % ) dan realisasi fisik


III-130


mencapai 100 %. Pekerjaan dari kegiatan ini ada 13 paket. Di Tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 42,26 % dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 5.294.281.140,00 dengan target 17 Paket pekerjaan terealisasi sebesar Rp. 5.246.994.000,00 ( 99,11 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 47.287.140,00 ( 0,89 % ) yang dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

c. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air kegiatan ini tidak di laksanakan di Tahun 2011 dan dilaksanakan pada Tahun 2012 dengan target 1 Paket dokumen desain perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.628.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.883.000,00 ( 97,40 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 745.000,00 ( 2,60 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penyediaan air baku sasaran ini

dliaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan capaian kinerja sebagai berikut : di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Anggaran sebesar Rp. 700.980.000,00 dengan realisasi Rp. 695.445.900,00 ( 98,20 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.534.100,00 ( 0,79 % ) Di Tahun 2012 kegiatan ini terjadi peningkatan anggaran 26,70 % dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 956.252.500,00 yang bersumber dari DAK dan APBD dengan realisasi sebesar Rp. 932.925.000,00 ( 97,56 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 23.327.500,00 ( 2,44 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah 7 Paket pekerjaan dengan dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kinerja pengendalian banjir melalui Program Pengendalian Banjir dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penaggulangan Banjir dengan target 1 Paket, Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi Rp. 296.538.000,00 ( 98,80 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.462.000,00 ( 1,15 % ). Dan di Tahun 2012 anggaran ini meningkat menjadi Rp. 615.155.695,00 dengan realisasi sebesar Rp. 606.239.00 ( 98,55 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.916.695,00 ( 1,45 % ). Dengan keluaran 3 paket pekerjaan pembangunan saluran drainase penanggulangan banjir.

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Penanggulangan Banjir kegiatan ini tidak di laksanakan di Tahun 2011 dan dilaksanakan pada Tahun 2012 dengan target 1 Paket dokumen desain perencanaan pembangunan saluran penanggulangan banjir untuk tahun 2013 dengan alokasi anggran sebesar Rp. 48.407.000,00 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 45.620.000,00 ( 94,24 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.787.000,00 ( 5,76 % ).

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan

cepat Tumbuh melalui Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


III-131


dengan capaian kinerja sebagai berikut : di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Rp. 1.616.060.233,00 dengan realisasi Rp. 1.576.177.175,00 ( 97,53 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 39.943.058,00 ( 2,47 % ), dengan 3 paket pekerjaan yaitu : Pembuatan papan panjat tebing, Rehabilitasi lapangan tembak Gor Kresna Jvara dan Rehabilitasi Lapangan basket Dauh Waru. Sedangkan pada Tahun 2012 kegiatan ini tidak dianggarkan.

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan

melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan dengan target 8,50 Km. yang dianggaran sebesar Rp. 2.088.939.767,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.053.385.000,00 ( 98,30 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.554.767,00 ( 1,70 % ) dengan realisasi fisik 100 %

Sedangkan di Tahun 2012 anggaran untuk kegiatan ini meningkat menjadi Rp. 5.081.715.170,00 ( 58,89 % ) dibandingkan dengan tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp. 5.028.727.265,00 ( 98,96 % ) dengan sisa anggaran Rp. 52.987.905,00 ( 1,04 % ) dengan target capaian 13 Km. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan di 5 (lima) Kecamatan dengan realisasi fisik 100 %

B.4.2 PERUMAHAN

Program dan kegiatan Urusan Perumaan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1.Meningkatkan Pengelolaan Perumahan dengan sasaran sebagai berikut : - Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat

dengan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan capaian kinerja sebagai berikut

a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin dianggarkan sebasar Rp. 713.020.000,00. Namun karena Calon Lokasi Penerima Proyek dalam hal ini Kelompok Masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang telah kita sosialisasikan justru pada saat akhir tahun anggaran, maka kegiatan ini tidaka bisa terealisasi, dan di luncurkan kembali di Tahun 2012. Sedangkan di Tahun 2012 kembali mendapat anggaran yang bersumber dari dana DAK menjadi sebesar Rp. 700.000.000,00 kegiatan ini tidak terelasisasi kembali karena alasan yang sama begitu juga mengingat Juklak dan juknis dari Pusat tidak bisa di terapkan di wilayah Kabupaten Jembrana.

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan tidak dianggarkan, namun dianggarkan di Tahun 2012 yang sedianya ditargetkan 3 Paket pekerjaan yaitu Pembangunan MCK Plus++ di tiga Desa degan anggaran sebesar Rp. 1.057.455.700,00 yang bersumber dari dana DAK dan APBD ini hanya terealisasi sebesar Rp. 3.983.000,00 namun secara fisik tidak dapat terwujud pekerjaan ini, dikarenakan Juklak dan juknis dari Pusat tidak bisa di terapkan di wilayah Kabupaten Jembrana.


III-132


c. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat tidak dianggarkan namun di Tahun 2012 baru dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,00 dengan keluaran terfasilitasinya kegiatan PPIP 6 Desa di Kabupaten Jembrana dengan realisasi sebesar Rp. 59.413.100,00 ( 51,66 ) terdapat sisa anggaran Rp. 55.586.900,00 ( 48,34 % ).

B.4.3 TATA RUANG B.4.3.1 BAPPEDA DAN PM

Urusan tata ruang dialksanakan oleh Bappeda dan PM serta dinas PU Kabupaten

Jemrana. Untuk Bappeda dan PM, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang.

Untuk mencapai sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang pada tahun 2012 dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang. Dalam Program Perencanaan Tata Ruang dijabarkan dengan Kegiatan- kegiatan: a) Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang Rencana Tata Ruang. b) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan. c) Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik pada tahun 2012 mencapai 75,25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84,47 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.78

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penataan ruang


Anggaran ( Rp )

Realisasi

Fisik % Keuangan

Jumlah ( Rp ) %

1

Program Perencanaan Tata Ruang. - Sosialisasi Peraturan Perundang –

undangan tentang Tata Ruang. - Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan. - Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan

Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.

29.409.000,00

200.000.000,00

38.395.000,00

100 %

100 %

100 %

26.904.000,00

190.190.000,00

25.654.600,00

91,48 %

95,10 %

66,82 %

Jumlah 267.804.000,00 100 % 242.748.600,00 84,47 %

Pencapaian kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang Tata

Ruang untuk Tahun 2012 dengan target kuantitatif kegiatan sebanyak 1 paket kegiatan dengan


III-133


lokasi kegitan di Ruang Rapat Jimbarwana Lantai II Kantor Bupati Jembrana dengan mengundang seluruh stakeholder baik instansi pemerintah ( vertical dan horizontal ), Desa Pakraman, LSM dan Akedemisi.Secara Fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan yang terserap sebesar 91,48 %.

Pencapaian kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang kawasan untuk Tahun 2012 dengan target kuantitatif kegiatan sebanyak 1 paket dengan lokasi Kawasan Civic Centre Kabupaten Jembrana. Secara fisik kegiatan ini sudah terlaksana 100 % dan realisasi anggaran sebesar 95,10 %. Dalam pelaksanaannya Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan menggunakan jasa konsultansi dengan melibatkan Pihak Ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. Dana Sularsa Cipta dengan nilai kontrak sebesar Rp. 185.350.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Adapun hasil dari kegiatan ini adalah berupa Masterplan Kawasan Civic Centre Jembrana dalam bentuk buku dan soft copy.

Pencapaian kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Tahun 2012 dengan target kuantitatif 1 paket kegiatan yaitu koordinasi penyelesaian Perda 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012 - 2032. Secara fisik kegiatan ini sudah terlaksana 100 % dan realisasi anggaran sebesar 66,82 %. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012 – 2032.

Tabel 3.79

Realisasi Capaian Kinerja Berdasrkan Input , Out Put dan Out Comes


Capaian Kinerja

%

1 Program Perencanaan Tata Ruang.

100% 100% 100%

a) Sosialisasi Peraturan Perundang –

undangan tentang Tata Ruang. 80 buku 80 buku 100%

b) Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan. 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

c) Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan

Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 12 Kali 12 Kali 100%

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan dan sosialisasi Perda tentang Tata Ruang. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana dapat mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. B.4.3.2 Dinas PU

Urusan Tata Ruang oleh Dinas PU dialksanakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah dengan sasaran sebagai

berikut :


III-134


- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang dengan Program Perencanaan Tata Ruang dengan capaian kinerja sebagai berikut

a. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan sedikit perbedaan pada kegiatan yaitu menjadi Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 168.314.500,00 ( 96,18 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.685.500,00 ( 3,82 % ) dengan realisasi fisik 100 %. Namun di Tahun 2012 kembali menjadi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan anggaran sebesar Rp. 175.937.000,00 dengan target 1 dokumen desain perencanaan tata ruang ibu kota di Kecamatan Pekutatan dengan ralisasi anggaran sebesar Rp. 173.371.500,00 atau ( 98,54 % ) disini terdpt penghematan sebesar Rp. 2.565.500,00 atau ( 1,46 % ).

b. Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 195.316.000,00 ( 97,66 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.684.000,00 ( 2,34 % ) dengan realisasi fisik 100 %. Sedangkan di Tahun 2012 kegiatan ini terjadi penurunan 15,70 % menjadi Rp. 168.600.000,00 dengan target 1 Paket dokumen Perencanaan Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candikusuma capaian relaisasi sebesar Rp. 162.561.250,00 ( 96,42 % ) disini terdapat pengehamtan sebesar Rp. 6.038.750,00 ( 3,58 % ).

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan capaian kinerja sebagai berikut : Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang tidak dianggarkan, namun dianggarakan di tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 25.626.000,00 dengan taret 1 Tim Pengawasan dan Pengedalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi anggaran sebasar Rp. 16.365.500,00 ( 63,86 % ) dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 9,260.500,00 ( 36,14 % ).

B.4.4 LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah : 1.Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau, adalah: Jumlah penataan Bangunan Taman Eks Gedung Kesenian, Taman Batas Timur Kabupaten Jembrana (di Pengragoan), Taman Batuagung, Taman Gedung Kesenian Bung Karno, Penataan dan Peninggian Medim Taman Jalan Ngurah Rai, Jalan Sudirman dan Jalan Udayana.

Strategi untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dimaksudkan untuk mendukung ruang terbuka/pertamanan yang ada di Kota Negara sebagai Penataan Elemen Landscape Penataan Bangunan Taman Taman Eks Gedung Kesenian, Taman Batas Timur Kabupaten Jembrana (di Pengragoan), Taman Batuagung, Taman Gedung Kesenian Bung Karno, Penataan dan Peninggian Medim Taman Jalan Ngurah Rai, Jalan Sudirman dan Jalan Udayana yang semakin menunjang kelengkapan Taman Rekreasi, Taman Olahraga dan Taman bermain anak-anak


III-135


guna menunjang keindahan kawasan Kota dan Batas Timur Kabupaten Jembrana. Dalam Tahun 2012 kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dialokasikan dari

dana APBD sebesar Rp 4.822.424.200,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 4.792.861.000,00 ( 99,39 %), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penghematan dana sebesar Rp. 29.563.200,00 ( 0,61 % ) karena adanya penghematan dana dari sisa penawaran rekanan pada saat dilakukan pelelangan. Penggunaan tenaga sebanyak 15 orang dan 1 Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasil kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah terbentuknya penataan elemen Landscape Bangunan Taman Eks Gedung Kesenian Negara, Taman Batas Timur Kabupaten Jembrana (di Pengragoan), Taman Batuagung, Taman Gedung Kesenian Bung Karno, Penataan dan Peninggian Medim Taman Jalan Ngurah Rai, Jalan Sudirman dan Jalan Udayana yang berada di dalam kota Negara dan batas timur Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Kabupaten tabanan, dan penanaman 1.348 pohon pada Penataan Landscape Ruas Jalan Utama Kota Negara, penanaman 15.740 pohon pada Penataan Landscape Civic Centre, penanaman 5.386 pohon pada Penataan Taman dan Perbatasan Timur Kabupaten Jembrana ( di Pengragoan ), serta penanaman 1.397 pohon pada Penataan di Eks Gedung Kesenian Negara ( Gedung KPU ).

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah meningkatnya Penataan Bangunan Taman dan Taman di dalam lingkungan Kota Negara dan Batas Timur Kabupaten Jembrana di Desa Pengeragoan.

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau


Meningkatnya Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Jumlah Penataan Landscape Ruas Jalan Utama Kota Negara.

1 Unit dan

1.348 ph.

1 Unit dan

1.348 ph.

100 %

Jumlah Penataan Landscape Civic centre.

1 Unit dan

15.740 ph.

1 Unit dan 15.740

ph.

100 %

Jumlah Penataan Taman Eks Gedung Kesenian Negara.

1 Unit dan

1.397 ph.

1 Unit dan

1.397 ph.

100 %

Jumlah Penataan Taman Batas Timur Kabupaten Jembrana di Pengragoan.

1 Unit dan

1.397 ph.

1 Unit dan

1.397 ph.

100 %

Jumlah Penataan Taman dan Patung di Batuagung.

1 Unit

1 Unit

100 %

Jumlah Penataan Taman dan Patung di Batuagung.

1 Unit

1 Unit

100 %

Jumlah Penataan Taman di Gedung Kesenian BK.

1 Unit

1 Unit

100 %

Jumlah Penataan Taman dan Peninggian Median Taman Jalan Udayana.

1 Unit

1 Unit

100 %

Jumlah Penataan Taman dan Peninggian Median Taman Jln Gajah Mada.

1 Unit

1 Unit

100 %

Jumlah Penataan Taman dan 1 Unit 1 Unit 100 %


III-136


Peninggian Median Taman Jln Ngurah Rai.

2.Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, adalah: 1). Jumlah Pengadaan Mobil COLT L 300, 2). Jumlah Pengadaan Mesin Poto Gendong,dan 3). Jumlah Pengadaan Gerinda Listrik.

Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya fasilitas penunjang Ruang Terbuka Hijau dalam hal ini menunjang indahnya penataan Kota Negara.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 356.673.250,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 332.034.500,00 (93,10 %), dengan sisa dana sebesar Rp. 24.638.750,00 ( 6,90 % ) yang merupakan penghematan dana dari total dana yang disediakan. Dimana penggunaan tenaga lapangan sebanyak 8 orang, 1 Tim. Pengadaan Barang dan jasa, dengan Realisasi Fisik terealisasikan sebesar 100 %.

Hasil kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah teradakannya pengadaan Mobil Colt L 300, pengadaan Mesin Potong Rumput dan pengadaan Gerinda Listrik.

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran : Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau adalah tersedianya penambahan Sarana dan Prasarana penunjang Pertamanan di Kabupaten Jembrana dengan dukungan petugas lapangan 8 orang, 1 Tim pendukung kegiatan, juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan adanya komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.81

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Sasaran Kegiatan IKU Rencana Realisasi % Capaian

Kinerja

Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

a. Jumlah Pengadaan Mobil Colt L 300.

1 Unit 1 Unit 100%

b. Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput.

5 Unit 5 Unit 100%

c. Jumlah Pengadaan Gerinda Listrik.

2 Unit 2 Unit 100%

3. Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja utama dari sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, adalah: Jumlah Pengadaan Gerobak Sampah, Pengadaan Kontainer, Pengadaan Truk sampah dan landasan Kontainer dan Belanja Jaringan Sistem GIS.

Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penyusunan Sistem Informasi Persampahan, merupakan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalaui penambahan sarana dan prasarana serta pembenahan pendataan melalui sistem informasi persampahan yang memadai dalam


III-137


menunjang kebersihan lingkungan dengan menyediakan Gerobak Sampah dan Kontainer dan landasan Kontainer beserta Truk Sampah pada petugas dan masyarakat di Kabupaten Jembrana dan untuk menunjang kelancaran pengangkutan sampah masyarakat yang ada di tempat-tempat keramaian seperti Taman Kota, Pasar-pasar yang ada se Kabupaten Jembrana,

Dalam Tahun 2012 kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dialokasikan dana dari APBD senilai Rp 1.586.050.500,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 1.423.971.500,00 ( 89,79% ), sehingga terjadi Penghematan dana sebesar Rp. 162.079.000,00 ( 10,21 % ). Penggunaan tenaga sebanyak 15 orang, Alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan 1 Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana Realisasi fisik terealisasikan 100 %.

Hasil Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, adalah terealisasikannya Gerobak Sampah sebanyak 4 unit, pengadaan Kontainer sebanyak 12 Unit dan landasan Kontainer sebanyak 11 Unit serta 1 unit Mobil Arm Roll untuk menampung dan mengangkut sampah-sampah yang ada di tempat keramaian seperti Taman Kota, Pasar-pasar yang ada di seputar Kota Negara dan Kabupaten Jembrana.

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Persampahan dialokasikan dana dari APBD senilai Rp 222.942.810,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 218.845.000,00 ( 98,17 % ), sehingga terjadi Penghematan dana sebesar Rp. 4.097.810,00 ( 1,83 % ). Penggunaan tenaga sebanyak 5 orang, Alat transportasi roda 4 sebanyak 1 unit, dan 1 Tim Konsultan GIS Persampahan. Dimana Realisasi fisik terealisasikan 100 %.

Hasil Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Persampahan, adalah terealisasikannya Jaringan Sistem GIS Persampahan sebanyak 1 unit untuk Kabupaten Jembrana.

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran: Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sementara dan Pengangkutan

Persampahan, adalah adanya sedikit perubahan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan terjaganya kebersihan dilingkungan Taman Kota, Pasar-pasar, juga karena adanya proses perencanaan kegiatan yang baik dan didukung oleh komitmen Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.82 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan


Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

a. Jumlah Pengadaan Gerobak Sampah.

4 unit 4 unit 100 %

b. Jumlah Pengadaan Kontainer.

11 unit 11 unit 100 %

e. Jumlah Pengadaan Mobil Arm Roll

1 unit 1 unit 100 %

f. Jumlah Pengadaan Landasan Kontainer

10 unit 10 unit 100 %

g. Jaringan Sistem GIS Persampahan

1 unit 1 unit 100 %

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100

4.Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


III-138


Indikator kinerja utama dari sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, adalah: Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi atau Instalasi Pengelolaan Limbah ( IPAL ) yang dibangun.

Strategi untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Pegendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dimaksudkan untuk mendukung kualitas lingkungan hidup yang ada di dalam lingkungan Kota Negara sebagai Pengendali polusi benda padat/cair yang berbahaya di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jembrana yang semakin menunjang kelengkapan Instalasi Pengelolaan Air Limbah sebagai tempat pengendali polusi kawasan perkotaan.

Dalam Tahun 2012 kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp 1.152.000.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 942.454.000,00 ( 77,48 %), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penghematan dana sebesar Rp. 270.310.000,00 ( 22,52 % ) karena adanya penghematan dana dari sisa belanja jasa konsultasi penelitian dan perencanaan tehnik IPAL terpadu. Penggunaan tenaga sebanyak 15 orang dan 1 Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasil kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah terbentuknya Instalasi Pengelolaan Air Limbah sebagai pengendalian polusi benda padat/cair dengan luas bangunan 14 M x 9 M di atas lahan 600 M2 atau seluas 6 Are di RSU Negara yang berada di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara.

Faktor penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah meningkatnya keberadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang padat / cair yang berbahaya menjadi limbah yang bersih sebelum terbuang ke saluran pembuangan yang berada di dalam lingkungan Kota Negara.

Tabel 3.83

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai Pengendali Polusi..

Jumlah Pengelolaan Kualitas Air.

1 Unit 1 Unit 100 %

B.4.5 ESDM B.4.5.1 DINAS PU

Sasaran ESDM yang ditetapkan oleh Dinas PU adalah : 1.Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral dengan sasaran sebagai berikut : - Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penertiban penambangan bahan

galian golongan C melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan capaian kinerja sebagai berikut : Capaian kinerja di Tahun 2011 untuk


III-139


Kegiatan Penyusunan Regulasi Mengenai Pengelolaan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dianggarkan, namun dianggarakan di tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 107.564.700,00 dengan target 1 Paket dokumen Naskah Akademk dan Draf Ranperda Pengelolaan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realsasi anggaran Rp. 106.814.000,00 ( 99,30 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 750.700,00 ( 0,70 % ).

B.5 Misi V. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara

dan bermasyarakat. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat pada tahun 2012 dilaksanakan melalui urusan : 1). Kesbanglinmas Poldagri dan 2). Otonomo Daerah.

B.5.1 KESBANGLINMAS POLDAGRI

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politk Kabupaten Jembrana setelah dinilai melalui pengukuran pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil dengan baik. Pengukuran kinerja tersebut antara lain :

1. Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yaitu terlaksananya pemantauan situasi aktual selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau realisasi keuangan sebesar Rp. 405.600.000,00 atau 98,84 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 410.364.000. Capaian ini diprogramkan pada anggaran induk tahun 2012 dan bisa efektif dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan. Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan beragama yaitu , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.748.000,00 atau 85,55 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.888.000,00.dan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Realisasi anggaran mencapai RP.33.727.500.00 atau sebesar 67,96 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.49.627.500.00

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Capaian kinerja tahun 2012 dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan pembinaan Koordinasi Pengamanan dan ketertiban Daerah realisasinya realisasi mencapai Rp. 370..968.000,00 atau 91.22 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 406.663.000,00.

4. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan Pendidikan Politik dalam realisasi anggaran sebesar Rp. 14.183.650,00 atau 42,99 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.991.000. .

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai

tujuan/sasaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tahun 2012


III-140


didukung dengan sejumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.499.612.000,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.222.385.700,00 atau 43,95 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 2.499.612.000,00 dan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 1.277226.300,00 atau 56,05 % dari total jumlah belanja SKPD sebesar Rp. 2.499.612.000,00. Raliasasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2012 adalah sebesar Rp..2.108.966.636,00 atau 84.37 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 2.499.612,00. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.024.601.755,00 atau 83,82 % dari total jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 1222.385.700.00 Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.103.156.740.00,00 atau 86,37 % dari total belanja langsung sebesar Rp. 1.277.226.300,00. Dengan demikian sisa belanja dapat dirinci yaitu : a. Sisa belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 197.783.945,00,00 atau 16,18 % dari total

belanja tidak langsung sebesar Rp. 1222.385.700,00. b. Sisa belanja langsung adalah sebesar Rp. 174.069.560,00 atau 13,63 % dari rotal jumlah

belanja langsung sebesar Rp. 1.277.266.300,00.

B.5.2 OTONOMI DARAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

B.5.3 KANTOR POL PP Pada tahun 2012, Pemadam Kebakaran yang berada satu SKPD dengan satuan

Polisi Pamong Praja telah berhasil menanggulangi kebakaran sebanyak 24 kejadian di seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana antara lain Kecamatan Melaya sebanyak 4 kasus, Kecamatan Jembrana 5 kasus, Kecamatan Negara 4 kasus, Kecamatan Mendoyo 7 kasus dan Kecamatan Pekutatan sebanyak 2 kasus sebagai berikut :

Tabel 3.84 Penaggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana Tahun 2012

NO. TGL.

KEJADIAN JENIS

KEBAKARAN PEMILIK ALAMAT

KERUGIAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

1. 4-1-2012

Warung

Sapturi

Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo

20.000.000,-

2. 12-1-2012 Dapur Rumah I Km Yamadiputra Desa Banyubiru, Kec. Negara

-

3. 16-1-2012 Dapur Rumah I Putu Dwita Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana

-

4. 13-2-2012 Gudang Kayu IB. Swiyasa Negara Desa Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo

-

5. 16-2-2012 Gudang Kopra I Gst Ngr Artawan Desa Yehembang, Kec. Mendoyo

10.000.000,-

6. 16-2-2012 Pura Keluarga Besar Putu Manudipa

Jln. Jempiring, Gg. 4 No. 20, BB. Agung

60.000.000,-

7. 11-3-2012 Pohon Beringin Ni Ketut Sri Kel. Lelateng, Kec. Negara

-

8. 26-3-2012 Rumah Wayan Lingga Desa Ekasari, Kec. Melaya

50.000.000,-

9. 30-3-2012 AC Kantor Inkom Kab. Jl. Surapati, Negara -


III-141


Jembrana

10. 3-4-2012 Tabrakan Mobil - Desa Melaya, Kec. Melaya

-

11. 6-4-2012 Mobil Truck - Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan

-

12. 8-8-2012 Rumah I Ketut Saka Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo

-

13 14-8-2012 Serabut Kelapa I Nyoman Subanda Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec Mendoyo

-

14. 16-8-2012 Truck Pramuji Malang -

15. 16-8-2012 Rumah I Made Ariana Desa Manistutu, Kec. Melaya

20.000.000,-

16. 4-9-2012 Kantor KSDA - Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya

-

17. 15-9-2012 Sampah - Jl. Ratna Gg.2, Kel. BB.Agung

-

18. 24-9-2012 Lumbung Padi I Wyn Arnawa Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana

1.000.000,-

19. 27-9-2012 Serabut Kelapa I Nyoman Subanda Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec Mendoyo

-

20. 28-9-2012 Mesin Serkel Kayu Kayan Parwata Sawe Rangsasa, Kel. Dauhwaru, Jembrana

35.000.000,-

21. 23-10-2012 Warung I Nyoman Tao Desa Delodberawah, Kec. Mendoyo

3.000.000,-

22. 6-11-2012 Mobil I Made Adi Arnita Jln. P. Jawa, Kel. Dauhwaru, Jembrana

20.000.000,-

23. 25-11-2012 Toko A.A. Gede Anom Br. Pasar, Desa Pekutatan 3.000.000.000,-

24. 31-12-2012 Rumah I Gede Tarsen Dangintukadaya, Kec. Jembrana

7.000.000,-

Capaian Kinerja Sat Pol PP adalah :

Tabel 3.85

Capaian Kinerja Sat Pol PP No Program/Kegiatan Sasaran IKU Target Realisasi %




85%

85%

100%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran


jumah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

kali

kali

100%

2




85% 85%

100%

Pemantauan dan Meningkatnya Jumlah Kegiatan yang 100%


III-142


Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

tersedia

3




80%

80%

100%



96 kali

96 kali

100%

Penyidikan Pelanggaran Perda


120 Berkas 120 Berkas 100%


Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah

360 kali 360 kali

100%

Patroli Gangguan Trantibum


365 kali 365 kali 100%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur

90% 90% 100%

Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja

Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mendukung operasional

2 jenis 2 jenis

100%

C. ASPEK KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar,


III-143


seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya.

Sesuai dengan pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu ; (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah,

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain PAD yang syah. b. Dana Perimbangan. c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Syah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

a. Intensifikasi dan Ektensifikasi

Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi agar mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2011 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan 2. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran 3. Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah 4. Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 5. Perda 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 6. Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 7. Perda 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 8. Perda 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan 9. Perda 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet 10. Perda 8 Tahun 2011 tentang Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan 11. Perda 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 12. Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum


III-144


13. Perda 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 14. Perda 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta

kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan; 2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan

pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana; 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek dan

diklat secara bertahap; 4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian

terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya; 6. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek

pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Air Tanah 4. Pajak Hiburan 5. Pajak Reklame 6. Pajak BPHTB 7. Pajak Penerangan Jalan 8. Pajak Parkir 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pasir Batu Kali 10. Pajak Sarang Burung Walet 11. Pajak PBB-P2

b. Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Jasa Umum terdiri dari 9 jenis meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 7. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 6 jenis meliputi: 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 2. Retribusi tempat pelelangan


III-145


3. Retribusi terminal 4. Retribusi rumah potong hewan 5. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 6. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 5 jenis meliputi: 1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Ijin Gangguan Keamanan 3. Retribusi Ijin Trayek 4. Retribusi Ijin usaha Perikanan 5. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD ( PT. Bank Pembangunan Daerah Bali).

d. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari: 1. Penerimaan Jasa Giro 2. Bunga Deposito 3. Lain-lain PAD

b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun

2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.86

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

No. TAHUN TARGET (Rp) REALISASI PENINGKATAN

REALISASI %

Rp. %

1 2005 234.957.646.400,00 240.722.786.177,18 102,45%

2 2006 346.488.385.012,39 346.453.769.087,79 99,99% 105.730.982.910,61 43,92

3 2007 392.436.038.689,21 407.055.796.147,63 103,72% 60.602.027.059,84 17,49

4 2008 446.148.831.383,18 454.932.068.810,95 101,96% 47.876.272.663,32 11,76

5 2009 454.011.607.213,00 477.515.493.686,17 105,17% 22.583.424.875,22 4,96

6 2010 486.729.445.027,30 488.984.315.567,71 100,46% 11.468.821.881,54 2,4

7 2011 559.656.551.455,97 568.261.334.523,69 101,53% 8.604.783.067,72 1,76

8 *2012 655.29.891.302,47 651.398.304.034,94 99.38 83.136.969.511,25 14,63

*Realisasi sebelum audit BPK

Pada tahun 2012 Realisasi Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp.83.136.969.511,25 atau 14,63% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya terdiri dari kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


III-146


Tabel 3.87 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No. TAHUN TARGET (Rp) REALISASI PENINGKATAN REALISASI

Rp. % Rp %

1 2005 10.474.690.000,00 9.916.279.620,18 94,67

2 2006 12.878.699.117,59 12.768.467.264,64 99,14 2.852.187.644,46 28,76

3 2007 15.700.000.000,00 16.975.878.104,72 108,13 4.207.410.840,08 32,95

4 2008 19.523.661.430,79 21.235.505.863,05 108,77 4.259.627.758,33 25,09

5 2009 20.755.681.446,00 33.952.879.718,41 163,58 12.717.373.855,36 59,89

6 2010 32.824.809.067,67 34.380.822.968,32 104,74 427.943.249,91 1,26

7 2011 36.247.620.073,57 41.330.605.674,41 111,80 6.146.785.491,85 17,88

8 *2012 51.525.703.700,74 46.470.110.900,58 90,19 5.139.505.226,17 12,43

*Realisasi sebelum audit BPK Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2012 meningkat sebesar

Rp.5.139.505.226,17 atau sebesar 12,43% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Dana Perimbangan Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2012 meningkat sebesar Rp.37.752.447.322,00 atau 8,86% dibandingkan anggaran tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.88 Target dan Realisasi Dana Perimbangan

No. TAHUN TARGET (Rp) REALISASI KENAIKAN/PENURUNAN

Rp. % Rp %

1 2005 189.861.861.000,00 193.943.145.291,00 102,15 - -

2 2006 297.349.817.259,00 297.801.524.842,00 100,15 103.858.379.551,00 53,55

3 2007 339.157.216.802,00 340.897.722.906,00 100,51 43.096.198.064,00 14,47

4 2008 378.450.662.000,00 382.397.727.494,00 101,04 41.500.004.588,00 12,17

5 2009 382.663.760.517,00 384.853.878.416,00 100,57 2.456.150.922,00 0,64

6 2010 399.243.354.410,00 400.311.346.972,00 100,26 15.457.468.556,00 4,02

7 2011 426.749.848.411,00 426.572.101.884,00 99,95 26.260.754.912,00 6,56

8 2012 461.272.383.059,00 464.324.549.206,00 100,66 37.752.447.322,00 8,86


Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut: b.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Tabel 3.89

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

No TAHUN TARGET (Rp) REALISASI KENAIKAN/PENURUNAN

Rp. % Rp %

1 2005 14.781.817.259,00 15.233.524.842,00 103,06


III-147



Rp. % Rp % 2 2006 11.946.201.000,00 16.027.485.291,00 134,16 793.960.449,00 5,21

3 2007 17.877.216.802,00 19.617.722.906,00 109,74 3.590.237.615,00 22,40

4 2008 21.291.740.000,00 23.768.285.731,00 111,63 4.150.562.825,00 21,16

5 2009 24.403.939.517,00 26.594.057.416,00 108,97 2.825.771.685,00 11,89

6 2010 26.439.722.010,00 28.610.314.572,00 108,20 2.016.257.156,00 7,58

7 2011 20.565.601.651,00 21.668.027.144,00 105,36 -6.942.287.428,00 -24,26

8 *2012 24.339.694.059,00 27.391.860.206,00 112,54 5.723.833.062,00 26,41


Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2012 naik sebesar Rp.5.723.833.062,00 atau 26,41% dibandingkan anggaran tahun 2011.

b.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 3.90

Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)


Rp. % Rp %

1 2005 156.827.000.000,00 156.827.000.000,00 100,00

2 2006 255.025.000.000,00 255.025.000.000,00 100,00 98.198.000.000,00 62,62 3 2007 278.583.000.000,00 278.583.000.000,00 100,00 23.558.000.000,00 9,24

4 2008 304.078.638.000,00 304.078.636.000,00 100,00 25.495.636.000,00 9,15

5 2009 306.361.821.000,00 306.361.821.000,00 100,00 2.283.185.000,00 0,75

6 2010 308.567.032.000,00 308.567.032.000,00 100,00 2.205.211.000,00 0,72

7 2011 339.501.986.000,00 339.501.986.000,00 100,00 30.934.954.000,00 10,03

8 *2012 396.762.339.000,00 396.762.339.000,00 100,00 57.260.353.000,00 16,87


Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2012 meningkat cukup tinggi, yaitu sebesar Rp.57.260.353.000,00 atau meningkat sebesar 16,87% dibandingkan anggaran tahun 2011. b.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 3.91 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)


Rp. % Rp %

1 2005 12.730.000.000,00 12.730.000.000,00 100,00

2 2006 25.400.000.000,00 25.400.000.000,00 100,00 12.670.000.000,00 99,53

3 2007 42.697.000.000,00 42.697.000.000,00 100,00 17.297.000.000,00 68,10

4 2008 50.121.000.000,00 50.121.000.000,00 100,00 7.424.000.000,00 17,39

5 2009 51.898.000.000,00 51.898.000.000,00 100,00 1.777.000.000,00 3,55

6 2010 34.720.800.000,00 34.720.800.000,00 100,00 17.177.200.000,00 -33,10


III-148



Rp. % Rp %

7 2011 35.488.400.000,00 35.488.400.000,00 100,00 767.600.000,00 2,21

8 *2012 40.170.350.000,00 40.170.350.000,00 100,00 4.681.950.000,00 13,19


Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.681.950.000,00 atau 13,19% dari anggaran tahun sebelumnya. Namun demikian, Alokasi DAK yang diterima masih lebih kecil dari DAK yang diterima pada tahun 2008 dan 2009. b.4 Dana Penyesuaian

Tabel 3.92 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian

No. TAHUN TARGET (Rp) REALISASI KENAIKAN/PENURUNAN

Rp. % Rp %

1 2010 29.515.800.400,00 28.413.200.400,00 96,26 - -

2 2011 31.193.860.760,00 29.913.688.740,00 95,89 1.500.488.340,00 5,28

3 *2012 0 0 0 0 0


c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

Tabel 3.93 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No. TAHU

N TARGET (Rp)

REALISASI PENINGKATAN REALISASI

Rp. % Rp %

1 2005 34.621.097.400,00 36.863.361.266,00 106,48

2 2006 36.259.868.636,00 35.883.776.981,00 98,96 -979.584.285,00 -2,66

3 2007 37.578.821.887,00 49.182.195.137,00 130,88 13.298.418.156,00 37,06

4 2008 48.174.507.952,00 51.298.835.454,00 106,49 2.116.640.317,00 4,30

5 2009 50.592.165.250,00 58.708.735.552,00 116,04 7.409.900.098,00 14,44

6 2010 54.661.281.549,63 54.292.145.627,39 99,32 -4.416.589.924,61 -7,52

7 2011 96.659.082.971,40 100.358.626.965,28 103,82 46.066.481.337,89 84,85 8 *2012 142.631.804.542,73 140.603.643.928,36 98,57 40.245.016.963,08 40,10


Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2012 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 40.245.016.963, 08 atau mencapai 40,10%.

c. Permasalahan dan solusi Pada tahun 2012, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan

pendapatan daerah antara lain:


III-149


a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan.

Dari permasalahan tersebut, akan diambil langkah – langkah solusi sebagai berikut: a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan

Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah.

b. Melakukan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) sehingga penerimaan PAD lebih meningkat.

c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis.

2. Pengelolaan Belanja Daerah a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana diarahkan pada: a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan

kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.

b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;

c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

b. Target dan Realisasi Belanja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dari tahun ketahun senantiasa

mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 anggaran belanja daerah realisasinya


III-150


meningkat sebesar Rp. 117.874.584.259,86 atau meningkat sebesar 21,56% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan realisasi belanja mencapai 91,21%, naik dibandingkan realisasi tahun 2011 dimana realisasinya sebesar 88,85% sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 3.94 Target dan Realisasi Belanja Daerah

No. TAHUN ANGGARAN REALISASI KENAIKAN/PENURUNAN

Rp. % Rp %

1 2005 245.449.564.258,93 226.679.032.937,00 92,35

2 2006 369.529.604.110,50 329.797.401.743,50 89,25 103.118.368.806,50 45,49

3 2007 430.728.498.046,61 392.380.636.278,00 91,10 62.583.234.534,50 18,98

4 2008 500.248.967.610,21 445.271.547.173,00 89,01 52.890.910.895,00 13,48

5 2009 514.245.614.510,98 479.134.809.118,71 93,17 33.863.261.945,71 7,61

6 2010 550.991.336.409,74 496.307.776.717,41 90,07 17.172.967.598,70 3,58

7 2011 615.427.631.688,71 546.848.475.424,76 88,85 50.540.698.707,35 10,18

8 *2012 728.713.199.862,90 664.723.059.684,62 91,21 117.874.584.259,86 21,56


Berdasarkan hasil perhitungan APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.95

Realisasi Silpa

No TAHUN REALISASI Kenaikan/Penurunan %

1 2005 24.541.219.098,11

2 2006 39.553.459.357,40 15.012.240.259,29 61,172

3 2007 53.265.369.227,03 13.711.909.869,63 34,667

4 2008 65.906.206.814,98 12.640.837.587,95 23,732

5 2009 64.286.891.382,44 -1.619.315.432,54 -2,457

6 2010 55.871.080.232,74 -8.415.811.149,70 -13,091

7 2011 77.283.939.331,67 21.412.859.098,93 38,32

8 *2012 61.063.989.381,99 -16.219.949.949,68 -20,99


SiLPA pada tahun 2012 mencapai Rp. 61.063.989.381,99 mengalami penurunan

sebesar Rp.16.219.949.949,68 atau 20,99% apabila dibandingkan dengan SiLPA tahun 2011. Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.96

Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

A. PENDAPATAN DAERAH 655,429,891,302.47 651,398,304,034.94 99.38

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 51,525,703,700.74 46,470,110,900.58 90.18

Pajak Daerah 10,013,205,822.02 11,043,396,183.00 110.29


III-151



Retribusi Daerah 7,409,972,500.00 6,750,577,625.00 91.10

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2,850,000,000.00 2,853,010,557.29 100.10

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 31,252,525,378.72 25,823,126,535.29 82.62

2. DANA PERIMBANGAN 461,272,383,059.00 464,324,549,206.00 100.66

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 24,339,694,059.00 27,391,860,206.00 112.54

Dana alokasi umum 396,762,339,000.00 396,762,339,000.00 100.00

Dana alokasi khusus 40,170,350,000.00 40,170,350,000.00 100.00

Dana Penyesuaian - - -

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 142,631,804,542.73 140,603,643,928.36 98.57

Pendapatan hibah - - - Dana darurat - - -

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya

81,992,973,149.53 79,964,812,535.16 97.52

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 51,680,144,000.00 51,680,144,000.00 100.00

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

8,958,687,393.20 8,958,687,393.20 100.00

JUMLAH PENDAPATAN 655,429,891,302.47 651,398,304,034.94 99.38

B. BELANJA DAERAH 728,713,199,862.90 664,723,059,684.62 91.21 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 427,681,191,521.52 394,837,893,831.72 92.32

Belanja pegawai 360,976,618,598.04 335,950,649,834.00 93.06

Belanja bunga - - -

Belanja subsidi - - -

Belanja hibah 25,461,250,000.00 23,593,700,000.00 92.66

Belanja bantuan sosial 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

7,888,318,627.86 7,888,318,627.82 100.00

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik

32,895,004,295.62 27,259,197,619.90 82.86

Belanja tidak terduga 400,000,000.00 86,027,750.00 21.50

2. BELANJA LANGSUNG 301,032,008,341.38 269,885,165,852.90 89.65

Belanja pegawai 32,214,486,720.00 28,006,611,681.00 86.93

Belanja barang dan jasa 123,738,089,424.72 107,264,780,137.90 86.68 Belanja modal 145,079,432,196.66 134,613,774,034.00 92.78

JUMLAH BELANJA 728,713,199,862.90 664,723,059,684.62 91.21

SURPLUS(DEFISIT) (73,283,308,560.43) (13,324,755,649.68) 18.18

C. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 82,478,939,331.67 82,588,745,031.67 100.13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

77,283,939,331.67 77,283,939,331.67 100.00

Pencairan Dana Cadangan - - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -

Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - -

Penerimaan Piutang Daerah - - -

Penerimaan Dana Talangan 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00

Dana Bergulir 195,000,000.00 304,805,700.00 156.31

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 82,478,939,331.67 82,588,745,031.67 100.13

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9,195,630,771.24 8,200,000,000.00 89.17


III-152



Pembentukan Dana Cadangan - - -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 100.00

Pembayaran Pokok Utang - - -

Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir 995,630,771.24 - 0.00

Pengeluaran Dana Talangan 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9,195,630,771.24 8,200,000,000.00 89.17

PEMBIAYAAN NETTO 73,283,308,560.43 74,388,745,031.67 101.50

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

- 61,063,989,381.99 -

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 393.191.105.318,04 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp. 32.214.486.720,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 360.976.618.598,04 atau mencapai 59,99% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2012 sebagian besar masih dipergunakan untuk Belanja Aparatur/Pegawai.



IV-1


BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2012, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Jembrana tahun 2012 merupakan LAKIP Tahun Kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016.

LAKIP Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 thun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan gambaran Kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2012 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah selama Tahun 2012. Dengan tersusunnya LAKIP Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2012 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ditetapkan sebanyak 50(Lima Puluh) Tujuan dan 92( sembilan Puluh Dua) Program Strategis, 206 ( Dua Ratus Enam )Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2012. Dari 206 ( Dua Ratus Enam ) ada sebuah kegiatan yaitu : Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan yang capaian kinerjanya sangat tinggi, target sasaran 10 bh Ranperda, yang dapat diajukan sebanyak 15 ranperda, sehingga capaian kinerjanya 150%.Disamping keberhasilan, masi hada kegiatan yang tidak berjalan, seperti : a). Program Pembinaan Dan Pengembangan aparatur , dengan kegiatan seleksi penerimaan

CPNS tidak terlaksana karena adanya moratorium CPNS , target 89 orang realisasi nol. b). Pada Bagian Umum ada sasaran tidak tercapai 100%, seperti : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , target 8 jenis, realisasi 7 jenis sehingga capaian

kinerja 87,5% Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional target 22 unit/bulan

realisasi 19 unit/bulan capaian kinerja 86,36%. Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan

ditetapkan tujuan pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 Di dalam Tahun 2012 untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan dan kegiatan ditetapkan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dari tahun ketahun senantiasa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 anggaran belanja daerah realisasinya meningkat sebesar Rp. 117.874.584.259,86 atau meningkat sebesar 21,56% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan realisasi belanja mencapai 91,21%, naik dibandingkan realisasi tahun 2011 dimana realisasinya sebesar 88,85% sebagaimana disajikan pada table berikut :Berdasarkan hasil perhitungan APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:



IV-2


SiLPA pada tahun 2012 mencapai Rp. 61.063.989.381,99 mengalami penurunan sebesar Rp.16.219.949.949,68 atau 20,99% apabila dibandingkan dengan SiLPA tahun 2011. Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 393.191.105.318,04 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp. 32.214.486.720,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 360.976.618.598,04 atau mencapai 59,99% dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2012 sebagian besar masih dipergunakan untuk Belanja Aparatur/Pegawai. B.Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten

Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya,

2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder.



IV-3


LAMPIRAN

LAKIP TAHUN 2012 :

Lampiran 1 : Penetapan Kinerja

Tahun 2013

Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja

Tahun 2013



L-1-1


Lampiran : 1 Penetapan Kinerja

BUPATI JEMBRANA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Artha

Jabatan : Bupati Jembrana

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian

ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Negara, 12 Maret 2012 Bupati Jembrana I PUTU ARTHA



L-1-2


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA


Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

I.I. SEKRETARIAT DAERAH

1). BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Terwujudnya tertib admnistrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


100%

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

283.535.000


1 Kegiatan


2 Tersusunnya Laporan Kinerja ( Buku LKPJ dan LPPD ) tepat waktu

Jumlah buku LKPJ dan LPPD 120 buku

Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

69.352.000


120 buku


3 Meningkatnya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional


90%

Program Pembinaan Masyarakat

669.661.000


20 kegiatan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

669.661.000

4 Tersosialisasi, terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota

Persentase ketersediaan MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama 80%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

33.135.000


2 bh


5 Tertatanya Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan

Persentase Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan 90%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

75.001.000


1 paket kegiatan


2) BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

1



1 Paket


40.000.000


1 Paket


2 Cakupan Peningkatan Pembinaan dan

Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

90% Program Pembinaan dan Pengembangan

75.001.000



L-1-3



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Pengembangan Aparatur Aparatur Aparatur

Jumlah buku perencanaan 3 Buku


15.000.000


(RKT,IKU, LAKIP)


Jumlah SKPD yang terbina penyusunan prosedur kerja dan 5 SKPD


3 Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


90% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

302.900.000


2 Laporan Penyusunan analisis beban kerja

4 Frekuensi penataan/evaluasi 12 Kali

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur




75.000.000




60.000.000

3) BAGIAN HUKUM

1 Cakupan penataan peraturan perundang-undangan

Prosentase Produk hukum Produk Hukum Daerah yang tertata 80%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

265.000.000

Jumlah Produk hukum Produk Hukum Daerah 10 Ranperda


200.000.000


3 Kasus


200.000.000

4) BAGIAN UMUM

1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran


95% Pelayanan Administrasi Perkantoran


35 buah a) Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 1.909.737.000

Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan 23 jenis


175.846.000


8 jenis c) Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 54.090.000

Jumlah ketersediaan surat kabar dan majalah 12 bulan


268.400.000


12 bulan e) Pengadaan Penyediaan

Jasa Sewa Kendaraan 1.482.800.000



L-1-4



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Dinas Operasional

5) BAGIAN PERLENGKAPAN

1 Meningkatnya layanan admnistrasi perkantoran

Persentase peningatan layanan admnistrasi perkantoran 90%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit


1.055.000.000


Banyak Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 21 jenis


618.040.550



15 Jenis a) Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 578.728.900



5 Jenis b) Pengadaan Meubeleur 329.169.600

2 Jumlah jenis suku cadang dan jasa service

5 Jjenis Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2 paket


267.200.000

3 Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2 paket

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


200 buku a) Penyusunan Standard

Satuan Harga 34.671.600


120 orang


1.090.349.460

6) BAGIAN EKBANGSOSBUD

1 Cakupan penyiapan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana


100% Pengembangan Nilai Budaya/Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

777.000.000


31 Paket


7) BAGIAN KEUANGAN

1. Cakupan SKPD Kabupaten Jembrana menyusun Lap. Prognosis Realisasi


100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100 buku

a) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan

91.590.300


100 buku b) Penyusunan

Rancangan Peraturan 106.222.500



L-1-5



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Daerah tentang APBD


100 buku


110.963.500


100 buku


220.172.500


100 buku


167.825.628


100 buku

f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

124.874.400


100 buku


118.115.837

8) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1 Cakupan kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah


90%



71 Kali


1.000.000.000


24 kali


78.412.000


1 Paket


55.000.000

2 Meningkatnya kerjasama informasi dan media masa

Frekuensi kerjasama informasi dan media masa 33490 Kali

Program kerjasama informasi dan media masa


33490 Kali


564.348.300

Jumlah pakaian Dinas lapangan 20 Orang


14.000.000

II BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



L-1-6



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

I



100%


2.551.510.125


75 Orang


271.478.000


91 Orang


1.546.597.500


1 Tahun c) Pendidikan dan

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

203.500.000

2 Persentase Pegawai Yang Mendapatkan pembinaan 100%



1 Tahun a) Seleksi Penerimaan

Calon PNS 51.043.300

-Jumlah PNS yang Diberikan Peng hargaan 1 Tahun


93.800.000

-Jumlah Formasi PNS Tersusun 1 Tahun


19.820.000


12 Kali d) Penataan Pegawai

dalam Jabatan dan Staf 52.050.000


1 Paket


40.360.000

III SEKRETARIAT DPRD

1 Cakupan Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

Persentase Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD 95%

Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

1 Frekuensi rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.513 kali a) Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

880.130.000

2 Jumlah pelaksanaan Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

360 kali b) Reses 360.000.000

3 Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

115 kali c) Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

1.512.000.000

4 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

20 kali d) Sosialisasi peraturan

perundang-undangan 350.000.000

5 Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 193 kali

e) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

1.008.800.000

6 Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD

858 kali

f) Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan

2.823.900.000

7 Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan

3 kali g) Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan 135.000.000



L-1-7



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

pemerintah lainnya pemerintah lainnya

IV DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Meningkatnya Pelayanan PAUDNI

Persentase Pelayanan PAUDNI 45%

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

5.000.000.00


49 Lembaga Publikasi dan Sosialisasi PAUD

5.000.000.00

2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar


150 orang PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

24.325.721.500,00


150 orang a) Penyelenggaraan Paket

A Setara SD 69.949.900

Jumlah sekolah terrehab dan peningkatan sarana dan prasrana pendidikan 60 sekolah


7.512.453.000,00


41 sekolah


11.865.970.000,00


1 Paket1 thn


2.832.180.000,00

3 Cakupan pelayanan Pendidikan Menengah

Prosentase layanan Pendidikan Menengah 90%

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

10.861.133.550,00


SMP, SMA, SMK


4.335.152.000,00



1 Kegiatan b) Penyelenggaraan Paket

C setara SMA 160.000.000,00


Jumlah Sekolah yang terrehab

4 sekolah


2.069.727.000,00


Jumlah kegiatan pemantapan dan try out ujian akhir 1 kegiatan


152.143.300,00


Jumlah Kegiatan Limba UKS SMP, SMA/SMK 1 Kegiatan


24.800.000,00

4 Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

Persentase Pelaksanaan Pendidikan Non Formal 80%

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

308.465.000,00


120 orang a) Pengembangan

Pendidikan Keaksaraan 37.980.000,00

Jumlah warga masyarakat yang ikut kursus dan pelatihan 100 orang


90.867.500,00


99 Outdoor dan APE


48.700.000,00



L-1-8



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6


275 anak didik d) Hari Anak Nasional

(HAN) 7.687.500,00


22 warga belajar


5.325.500,00

5 Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


90% Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

42.060.000,00


1 keg Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD

33.260.000,00

6 Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan manajemen Kependidikan


90%

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

45.500.000,00

Terwujudnyaa Sertifikasi ISO / SNI 9001-2008


1 thn ISO/SNI 9001-2008 45.500.000,00

V DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Meningkatnya Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


90% Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial/kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial.

1.396.000.000


1500 Orang/ 51 Desa



80 Orang/ 16 panti



70 Orang c) Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

84.499.000


12 Kali


120 Orang

2 Cakupan Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial


5 Unit

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial/Kegiatan Peningkatan kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

313.596.000

Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan sosial UEP 5 Unit



5 Unit


3 Unit

Jumlah kegiatan PKKT Kabupaten tersedianya data

1 Kegiatan



L-1-9



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

PMKS dan PSKS di Kabupaten


794 Orang

3 Cakupan Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

Prosentase Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. 90%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1.920.065.000


260 Orang



3 Kelompok


120 Orang

4. Jumlah keluarga miskin yang diberikan bantuansosial bedah rumah dan paket sembako

4 Cakkupan Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan


90%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

3.355.500




2.315.000


40 Perudsahaan

800 orang


2.553.500

5 jumlah tenaga masyarakat yang terampil

40 orang

Program peningkatan kwalitas dan Produksitivitas kegiatan Diklat otomotiv

56.354.750


40 orang Peningkatan kualitas dan Produktivitas kerja

6 Meningkatnya minat masyarakat bertranmigrasi


25 KK


3.480.000


25 KK penyuluhan transmigrasi regional

V DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Cakupan ketersediaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2 Unit a) Kegiatan Pembangunan

Rumah Jabatan 1.764.020.000

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 3 paket


1.758.647.226

2 Cakupan Rehabilitasi / Prosentase Rehabilitasi / 40% Program



L-1-10



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehab


38 Km Kegiatan Rehab / Pemeliharaan Jalan

14.907.103.363

3 Cakupan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 20%

Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi


15 Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi

4.450.644.140

VI DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Cakupan penataan

peraturan perundang-undangan


90%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan




74.000.000


Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan 9 jenis


97.075.000


Prosentase Pelayanan Perhubungan 90%





111.675.000





3 Jumlah survey manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan

5 jenis

b) Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

6.752.000

4 - Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan

- 6 jenis c) Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan

71.254.000

- Jumlah blangko yang dicetak - 4 jenis

5 Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan

12 paket

d) Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

381.090.000

VII. INSPEKTORAT 1




38 LHP


115.200.000

Meningkatnya aparatur Jumlah pemeriksaan khusus 72 LHP b) Penanganan kasus 91.200.000



L-1-11



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

yang bersih dan bebas KKN

dan kasus pengaduan masyarakat

pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah termasuk asyarakat



12 laporan c) Tindak lanjut hasil

pemeriksaan 62.120.000



12 Laporan


110.460.000



2 Laporan


119.460.000

2



Laporan Keuangan


20.050.000



2 paket


40.100.000

VIII. DINAS KESEHATAN



90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1



100% Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

1.743.583.500


96 kali


1 paket


1 paket

d. Jumlah Desa yang diimunisasi 51 Desa


270 sampel

f. Jumlah Pengendalian DBD 300 kali

2


Prosentase cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95%



8 Puskesmas


8 Puskesmas

c. Jumlah Penyuluhan Pola Hidup

51 Desa



L-1-12



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Sehat


328 Posyandu


24 TK

f. Jumlah Pelayanan UKS 195 sekolah


32

3


a. Jumlah tenaga kontrak : Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

4.964.414.500

- Dokter 22 orang

- Dokter gigi 3 orang

- Apoteker 3 orang


4orang


4 orang

- Perawat gigi (D3) 4 orang

- Gizi (D3) 4 orang

- Perawat (D3) 5 orang


7 orang


11 jenis


80 kali

e. Jumlah lomba nakes teladan 4 kali


20 kali


4 buah


4 jenis

SIKDA 2 paket

4 Cakupan Peningkatan Gizi masyarakat


90% Peningkatan Gizi masyarakat

5



85 Balita Pemberian makanan tambahan dan vitamin

135.630.000


51 Desa


8 Puskesmas

IX DINAS PERINDUSTUAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1


- Frekuensi bintek produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana 4 kali


- Jumlah komoditas hasil pertanian 3 Komoditas


89.600.000

2 -Sosialisasinya standar harga 80%

Program Peningkatan Efeseinsi

Masyarakat di lingkungan sembilan bahan pokok a) kegiatan :Perdagangan 13.008.000



L-1-13



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Jembrana. Dalam Negeri

b) Monitoring dan publikasi harga

3 Meningkatnya Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah


70%

Program Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah



250 UMKM dan 225


76.800.000


UMKM

4 Cakupan Pengembangan Koperasi

Prosentase Pengembangan Koperasi 80%

Program Pengembangan Koperasi

Jumlah Koperasi yang Berkualitas

160 Koperasi a) Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi 116.675.000

Semua Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi di kabupaten Jembrana.

dan Koperasi Berprestasi.

b) Kegiatan :Pembinaan, pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1


Cakupan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil 50.000 KK



50.000 KK a) Penerbitan Kartu KK


27.600 akte b) Kegiatan : Peningkatan

pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4.176.216.500

- Jumlah Polis Asuransi 224.823 Lbr


67.630 KTP


Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan 90%



5 Kecamatan Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Kependudukan

262.910.000


250 Orang


50 Orang

XI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1

Cakupan Partisipasmai syarakat dalam pembangunan

Prosentase kecamatan mengikuti kemandirian masyarakat

100% Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri



L-1-14



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

melalui PNPM-MPd

perdesaan dalam pembangunan melalui PNPM-MPd

Perdesaan (PNPM-MPd)



5 Kecamatan


5.470.000.000

2



100%




5 Kecamatan


6.250.000.000

XII DINAS PENDAPATAN

1 Meningkatnya Pendapatan Daerah


12% Program Peningkatan Pendapatan Daerah



12 Bulan


2.077.307.500



12 Bulan


21.275.000


Persentase pendapatan PBB meningkat 1 kali

c) Kegiatan gebyar PBB 20.990.000


Persentase peningkatan Pendapatan Pajak Daerah 5 lokasi

d) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

61.604.500


Jumlah bulan laporan bulanan PAD 12 Bulan


28.760.000


Jumlah bulan proyeksi Pendapatan Asli Daerah 1 Bulan


9.340.000


Persentase meningkatnya Retribusi Daerah 12 Bulan


8.995.000


Persentase meningkatnya Retribusi Daerah 1 Tahun


7.627.500


Persentase meningkatnya PAD 1 Tahun


19.500.000

XIII DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1. Meningkatnya produktivitas pertanian


10% Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



10% Kegiatan Pekan Daerah KTNA Provinsi Bali

47.500.000,00

- Meningkatnya Kontribusi peternakan terhadap 10%



L-1-15



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

produktivitas peternakan PDRB

2 Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Cakupan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 90%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 6%


249.803.450,00

3 Meningatnya Produksi Petanian/Perkebunan

Cakupan Produksi Petanian/Perkebunan 90%

Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan




194.000.000,00




50.000.000,00

4 Meningatnya hasil Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


90%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


30%


65.000.000,00

5 Meningatnya Produksi Hasil Peternakan

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 18.65%

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


400 Ekor


10.000.000,00


3 kelompok b) Kegiatan

Pengembangan Agribisnis Peternakan

15.000.000,00

6 Meningatnya Penerapan Teknologi Peternakan T

Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan 60%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


3 kelompok -Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

10.000.000,00

XIV DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1 Meningkatnya pelestarian hutan

Cakupan pelestarian hutan 40%

. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan 1 DOK


413.675.300

Jumlah luas hutan dan lahan yang dikelola 300 Ha


2 Berkurangnya rasio hutan yang rusak

rasio hutan yang rusak 20%

Program Rehabilitasi hutan dan Lahan


400 Ha Kegiatan DAK Peningkatan Peran

1.397.721.500



L-1-16



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.



20%



30% Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

184.197.500

4 Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya


30% Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan


30% Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

80.957.000

5 Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

40% 40%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 40%


1.734.458.672

6 Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap

Cakupan pemeliharaan TPI 1 Unit

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan 1 Unit


69.651.900


50%


997.777.520

7 Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan 40%

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan 20%


152.000.000

Ketersediaan data statistik perikanan 1 Dok.


45.000.000

XV KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan


21% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

22.265.700

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam

102 kali a) Sosialisasi/ Penyuluhan

Kearsipan di lingkungan 7.200.000



L-1-17



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

setahun instansi pemerintah/ swasta


51 orang b) Bintek Pengelolaan

Kearsipan 15.065.700

2 Meningkatnya minat baca Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat

47%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

28.685.700


144 kali a) Pembinaan

Perpustakaan 5.850.000


160 orang b) Lomba-lomba minat

baca 16.085.700

3 Meningkatnya layanan perpustakaan keliling


144 kali

c) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

6.750.000

XVI KANTOR PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1


Persentase Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan 8 kegiatan


perempuan dan anak


65.189.700

2









161.922.500

3


- Cakupan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak 294 kelompok




294 kelompok

-Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang

95.751.500



L-1-18



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

Anak

XVII KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Peningkatan Kerjasama

Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)


12 bulan


278.000.000



12 bulan


7.888.000




12 bulan - Waktu Pelaksanaan koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah

406.663.000


Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat 12 bulan


32.991.000

XVIII KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



82%



Jumlah pengecekan ijin di lapangan 147 kali


39.250.000


Jumlah pengawasan dan pemertiban reklame 98 Kali


5.196.000



170 kali Peningkatan pendataan ijin

3.520.000


Jumlah permohonan ijin yang di verifikasi 9010 Bh


15.010.000

XIX RUMAH SAKIT UMUM NEGARA 1 Meningkatnya Pelayanan

Rumah Sakit Umum Negara


100%

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN



100%


200.000.000

2 Meningkatnya Pelayanan PONEK


100%

PROGRAM PENGADAAN SARAMNA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU /RUMAH SAKIT MATA



100%


3.156.641.000



L-1-19



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

3 Meningkatnya perluasan areal Rumah Sakit

Dimilikinya tanah untuk pengembangan rumah sakit 100%

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.232.288.000

XX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1



85%


47.000.000


24 kali Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

47.000.000

2



85%


23.400.000


2 jenis


23.400.000

3



80%


1.064.538.000


96 kali


71.580.000


120 Berkas Penyidikan Pelanggaran Perda

60.000.000


360 kali


900.918.000


365 kali Patroli Gangguan Trantibum

32.040.000

XXI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1 Meningkatnya persentaase ketersediaan dokumen Tata ruang

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang 100%

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

22.000.000


5 kali


20.000.000

Jumlah CD yang di buat 10 buah Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

200.000.000

Jumalh Buku yang di cetak 80 Buku

2

Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/ informasi untuk perencanaan


50%


395.767.610



L-1-20



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

pembangunan


200 lembar


10.000.000


- Jumlah buku yang di cetak

buku


167.632.810


- Jumlah buku yang di cetak 75 buku




120.000.000

3 Meningkatnya Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan


100%

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH

592.955.535

- Jumlah buku yang dicetak 100 Buku Penetapan RPJPD 75.040.000

- Jumlah indikator Kinerja 50 Buku


69.742.000


100 Buku


100 Buku

- Jumlah Buku yang dicetak

150 Buku


61.150.000


3000 Lbr


11.390.000


100 Buku


24.190.000

- Jumlah Buku KUA Tahun 2013 100 Buku


100 Buku

- Jumlah Buku PPAS Tahun 2013 100 Buku



21.040.000

5 Meningkatnya Persentase 100% PROGRAM 818.065.000



L-1-21



Program/ Kegiatan

ANGGARAN ( Rp )

1 2 3 4 5 6

ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI



426.713.500



250.000.000



141.351.500

6 Meningkatnya persentase ketersediaan

Jumlah keluarga miskin yang terentaskan 100%

PROGRAN PERENCANAAN SOSILA BUDAYA

64.075.000


200 KK


64.075.000


7 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen promosi dan kerjasama investasi

90%


100.235.000


150 Buku


77.311.000

- Jumlah CD yang di buat 25 CD

1 Paket


22.924.000



L-2-1


Lampiran : 2 Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012

I.SEKRETARIAT DAERAH 1).BAGIAN PEMERINTAHAN


1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

Terwujudnya tertib admnistrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


100% 100% 100%




2 Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Kinerja ( Buku LKPJ dan LPPD ) tepat waktu

Jumlah buku LKPJ dan LPPD 120 buku 120 buku 100%


Jumlah buku LKPJ dan LPPD 120 buku 120 buku 100%

3 Program Pembinaan Masyarakat

Meningkatnya peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional


90% 90% 100%

Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional



4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tersosialisasi, terfasilitasi dan terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah/Kota

Persentase ketersediaan MoU/Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama

80% 80% 100%



2 bh 2 bh 100%

5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tertatanya Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan

Persentase Tapal Batas Wilayah Desa/Kelurahan

90% 90% 100%



1 paket keg 1 paket keg. 100%

II BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

1




1 Paket

1 Paket

100%



L-2-2




1 Paket

1 Paket

100%


Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


90% 90% 100%


Jumlah buku perencanaan 3 Buku 3 Buku 100%



(RKT,IKU, LAKIP)

(RKT,IKU, LAKIP)

100%


Jumlah SKPD yang terbina penyusunan prosedur kerja dan

5 SKPD 5 SKPD 100%

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


90% 90% 100%

Penyusunan analisis beban kerja


2 Laporan 2 Laporan 100%


Frekuensi penataan/evaluasi 12 Kali 12 Kali 100%




32 SKPD 32 SKPD 100%




1 Kegiatan (CPP/CBAN

100%

III BAGIAN HUKUM

1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Cakupan penataan peraturan perundang-undangan

Prosentase Produk hukum Produk Hukum Daerah yang tertata

80% 80% 100%


Jumlah Produk hukum Produk Hukum Daerah

10 Ranperda 15 Ranperda 150%



3 Kasus 3 Kasus 100%



L-2-3


IV BAGIAN UMUM

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran


95% 95% 100%

a) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


35 buah 35 buah 100%


Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan


c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


8 jenis 7 jenis 87,5%


Jumlah ketersediaan surat kabar dan majalah


e) Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional


22 unit/ bln 19 unit/ bln 86,36%

V BAGIAN PERLENGKAPAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya layanan admnistrasi perkantoran

Persentase peningatan layanan admnistrasi perkantoran

90% 90% 100%

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Julah bulan jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)



Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 90% 100%



Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional

6 unit 6 unit 100%



Banyak Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor




d) Pengadaan Meubeleur




2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah jenis suku cadang dan jasa service

5 Jjenis 5 Jjenis 100%





3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah





L-2-4


a) Penyusunan Standard Satuan Harga


200 buku 200 buku 100%




VI BAGIAN EKBANGSOSBUD

1 Pengembangan Nilai Budaya/Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Cakupan penyiapan Upacara Keagamaan Kewajiban Pemkab Jembrana


100% 100% 100%




VII BAGIAN KEUANGAN

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan SKPD Kabupaten Jembrana menyusun Lap. Prognosis Realisasi


100% 100% 100%

a) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranProgram Peningkatan


100 buku 100 buku 100%

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


100 buku 100 buku 100%



100 buku

100 buku

100%



100 buku

100 buku

100%



100 buku

100 buku

100%

f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab


100 buku

100 buku

100%



L-2-5


an Pelaksanaan APBD



100 buku 100 buku 100%

VIII BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah



90% 90% 100%










2 .Program kerjasama informasi dan media masa

Meningkatnya kerjasama informasi dan media masa


33490 Kali 33490 Kali 100%



33490 Kali 33490 Kali 100%




IX BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I




100% 100% 100%






L-2-6





c) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur



2 Program Pembinaan Dan Pengembangan aparatur

Persentase Pegawai Yang Mendapatkan pembinaan

100% 100% 100%

a) Seleksi Penerimaan Calon PNS


89 orang 0 0%


-Jumlah PNS yang Diberikan Peng hargaan



-Jumlah Formasi PNS Tersusun


d) Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf






X SEKRETARIS DPRD

1 Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

Cakupan Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

Persentase Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

95% 95% 100%

1 a) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1.513 kali 1.513 kali 100%

2 b) Reses Jumlah pelaksanaan Reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat

360 kali 360 kali 100%

3 c) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


115 kali 115 kali 100%

4 d) Sosialisasi peraturan perundang-undangan



5 e) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah


193 kali 193 kali 100%

6 f) Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan


858 kali 858 kali 100%



L-2-7


7 g) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya


3 kali 3 kali 100%

XI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Meningkatnya Pelayanan PAUDNI

Persentase Pelayanan PAUDNI

45% 45% 100%

Publikasi dan Sosialisasi PAUD


49 Lembaga 49 Lembaga 100%

2 PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Meningkatnya mutu pendidikan dasar



a) Penyelenggaraan Paket A Setara SD




Jumlah sekolah terrehab dan peningkatan sarana dan prasrana pendidikan

60 sekolah 60 sekolah 100%



41 sekolah 41 sekolah 100%



1 Paket1 thn 1 Paket1 thn 100%

3 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Cakupan pelayanan Pendidikan Menengah

Prosentase layanan Pendidikan Menengah

90% 90% 100%



3 Unit 3 Unit 100%

b) Penyelenggaraan Paket C setara SMA






Jumlah Sekolah yang terrehab 4 sekolah 4 sekolah 100%



L-2-8




Jumlah kegiatan pemantapan dan try out ujian akhir




Jumlah Kegiatan Limba UKS SMP, SMA/SMK


4 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

Persentase Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

80% 80% 100%

a) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan




Jumlah warga masyarakat yang ikut kursus dan pelatihan




99 Outdoor dan APE

99 Outdoor dan APE

100%

d) Hari Anak Nasional (HAN)


275 anak didik

275 anak didik

100%



22 warga belajar

22 warga belajar

100%

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


90% 90% 100%

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD


1 keg 1 keg 100%

6 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan manajemen Kependidikan


90% 90% 100%

ISO/SNI 9001-2008 Terwujudnyaa Sertifikasi ISO / SNI 9001-2008


1 thn 1 thn 100%

XII DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial/kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial.

Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


90% 90% 100%



1500 Orang/ 51 Desa

1500 Orang/ 51 Desa

100%



L-2-9




80 Orang/ 16 panti

80 Orang/ 16 panti

100%

c) Kegiatan peningkatankualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS






120 Orang 120 Orang

2 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial/Kegiatan Peningkatan kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Cakupan Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial


5 Unit 5 Unit 100%


Jumlah Karang Taruna yang diberikan bantuan sosial UEP

5 Unit 5 Unit 100%


5 Unit 5 Unit 100%


3 Unit 3 Unit 100%

Jumlah kegiatan PKKT Kabupaten tersedianya data PMKS dan PSKS di Kabupaten




3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Cakupan Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

Prosentase Pemberdayaan FM, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

90% 90% 100%





3 Kelompok 3 Kelompok 100%



L-2-10




4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan

Cakkupan Perlindungan dan Pengembangan Lemnbaga Tenaga Kerja/kegiatan Pembinaan Norma kerja dan norma K3 ke Perusahaan


90% 90% 100%





100%





100%

5 Program peningkatan kwalitas dan Produksitivitas kegiatan Diklat otomotiv



Peningkatan kualitas dan Produktivitas kerja



6 Program Transmigrasi Regional kegiatan penyuluhan transmigrasi regional

Meningkatnya minat masyarakat bertranmigrasi


25 KK 25 KK 100%

penyuluhan transmigrasi regional


25 KK 25 KK 100%

XIII DINAS PEKERJAAN UMUM


Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

90% 90% 100%

a) Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan


2 Unit 2 Unit 100%


Jumlah Gedung Kantor yang dibangun


2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehab

Cakupan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

40% 40% 100%



L-2-11


Kegiatan Rehab / Pemeliharaan Jalan


38 Km 38 Km 100%

3 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Cakupan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

20% 20% 100%

Rehabilitasi Jaringan Irigasi



XIV DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Kegiatan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan penataan peraturan perundang-undangan


90% 90% 100%





100%



Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan




Prosentase Pelayanan Perhubungan

90% 90% 100%





100%




100%




100%

3 b) Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan



4 c) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

- Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLA yang diadakan

- 6 jenis - 6 jenis 100%

- Jumlah blangko yang dicetak - 4 jenis - 4 jenis 100%

5 d) Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan


XV INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

1


Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Prosentase Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

90% 90% 100%




38 LHP 38 LHP 100%



L-2-12


b) Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah termasuk asyarakat


Jumlah pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan masyarakat

72 LHP 72 LHP 100%

c) Tindak lanjut hasil pemeriksaan



12 laporan 12 laporan 100%









2


Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Prosentase Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

90% 90% 100%



Laporan Keuangan

42 bh 42 bh 100%





XVI DINAS KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



90% 90% 100%

1

Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah



100% 100% 100%







d. Jumlah Desa yang diimunisasi



270 sampel 270 sampel 100%

f. Jumlah Pengendalian DBD 300 kali 300 kali 100%

2



Prosentase cakupan Pelayanan Kesehatan

95% 95% 100%



L-2-13


Masyarakat





c. Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat



328 Posyandu

328 Posyandu

100%


24 TK 24 TK 100%

f. Jumlah Pelayanan UKS 195 sekolah 195 sekolah 100%



3

Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan


a. Jumlah tenaga kontrak :

- Dokter 22 orang 22 orang

- Dokter gigi 3 orang 3 orang 100%

- Apoteker 3 orang 3 orang 100%


4orang 4orang 100%



- Perawat gigi (D3) 4 orang 4 orang 100%

- Gizi (D3) 4 orang 4 orang 100%

- Perawat (D3) 5 orang 5 orang 100%







e. Jumlah lomba nakes teladan 4 kali 4 kali 100%




4 buah 4 buah 100%



SIKDA 2 paket 2 paket 100%



L-2-14


4 Peningkatan Gizi masyarakat

Cakupan Peningkatan Gizi masyarakat


90% 90% 100%

4

Pemberian makanan tambahan dan vitamin



85 Balita 85 Balita 100%





XVII DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1



- Frekuensi bintek produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana

4 kali 4 kali 100%


- Jumlah komoditas hasil pertanian

3 Komoditas 3 Komoditas 100%

2 Program Peningkatan Efeseinsi

Cakupan Peningkatan Efeseinsi Perdagangan Dalam Negeri

Prosentase Cakupan Peningkatan Efeseinsi Perdagangan Dalam Negeri

80% 80% 100%

a) Monitoring dan publikasi harga

frekuensi Monitoring dan publikasi harga

300 kali 300 kali 100%

3 Program Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah

Meningkatnya Pembinaan Industri rumah tangga Industri kecil dan industri menengah


70% 70% 100%




250 UMKM dan 225

250 UMKM dan 225

100%


UMKM UMKM 100%

4 Program Pengembangan Koperasi

Cakupan Pengembangan Koperasi

Prosentase Pengembangan Koperasi

80% 80% 100%

a) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


160 Koperasi 160 Koperasi 100%

XVIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1



Cakupan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil

50.000 KK 50.000 KK 100%

a) Penerbitan Kartu KK


50.000 KK 50.000 KK 100%



L-2-15


b) Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


27.600 akte 27.600 akte 100%

- Jumlah Polis Asuransi 224.823 Lbr 224.823 Lbr 100%


67.630 KTP 67.630 KTP 100%



Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan

90% 90% 100%

Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Kependudukan


5 Kecamatan 5 Kecamatan 100%





XIX BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Cakupan Partisipasmai syarakat dalam pembangunan melalui PNPM-MPd

Prosentase kecamatan mengikuti kemandirian masyarakat perdesaan dalam pembangunan melalui PNPM-MPd

100% 100% 100%





2




100% 100% 100%





XX DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah


12% 12% 100%









c) Kegiatan gebyar PBB


Persentase pendapatan PBB meningkat

1 kali 1 kali 100%

d) Kegiatan Sosialisasi Pajak

Meningkatnya Pendapatan dari Pajak

Persentase peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

5 lokasi 5 lokasi 100%



L-2-16


Daerah Daerah



Jumlah bulan laporan bulanan PAD




Jumlah bulan proyeksi Pendapatan Asli Daerah












Persentase meningkatnya PAD 1 Tahun 1 Tahun 100%

XXI DINAS PERTANIAN,PERKEBUNANAN DAN PERTERNAKAN

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya produktivitas pertanian


10% 10% 100%

Kegiatan Pekan Daerah KTNA Provinsi Bali



10% 10% 100%

- Meningkatnya produktivitas peternakan

Kontribusi peternakan terhadap PDRB

10% 10% 100%

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Cakupan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

90% 90% 100%



6% 6% 100%

3 Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan

Meningatnya Produksi Petanian/Perkebunan

Cakupan Produksi Petanian/Perkebunan

90% 90% 100%





100%





100%

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningatnya hasil Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


90% 90% 100%



30% 30% 100%



L-2-17


5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningatnya Produksi Hasil Peternakan


18.65% 18.65% 100%



400 Ekor 400 Ekor 100%

b) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan


3 kelompok 3 kelompok 100%

6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Meningatnya Penerapan Teknologi Peternakan T

Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan

60% 60% 100%

-Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna


3 kelompok 3 kelompok 100%

XXII DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1 . Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Meningkatnya pelestarian hutan

Cakupan pelestarian hutan 40% 40% 100%


Jumlah dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan

1 DOK 1 DOK 100%


Jumlah luas hutan dan lahan yang dikelola

300 Ha 300 Ha 100%

2 Program Rehabilitasi hutan dan Lahan

Berkurangnya rasio hutan yang rusak

rasio hutan yang rusak 20% 20% 100%

Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan


400 Ha 400 Ha 100%

3.




20% 20% 100%

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan


30% 30% 100%

4 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya


30% 30% 100%

Kegiatan Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


30% 30% 100%



L-2-18


5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

40% 40% 40% 100%


Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

40% 40% 100%

6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap

Cakupan pemeliharaan TPI 1 Unit 1 Unit 100%


Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan

1 Unit 1 Unit 100%



50% 50% 100%

7 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

40% 40% 100%


Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

20% 20% 100%


Ketersediaan data statistik perikanan

1 Dok. 1 Dok. 100%

XVIII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan


21% 21% 100%

a) Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

102 kali 102 kali 100%

b) Bintek Pengelolaan Kearsipan



2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya minat baca

Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat

47% 47% 100%

a) Pembinaan Perpustakaan


144 kali 144 kali 100%

b) Lomba-lomba minat baca



3 c) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

Meningkatnya layanan perpustakaan keliling


144 kali 144 kali 100%

XIX KANTOR PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



L-2-19


1



Persentase Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

90% 90% 100%


Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


2






100%






100%

3




294 kelompok

294 kelompok

100%

-Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak



294 kelompok

294 kelompok

100%

XXX KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)











- Waktu Pelaksanaan koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah




L-2-20



Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat



XXXI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



Prosentase layanan perijinan 82% 82% 100%



Jumlah pengecekan ijin di lapangan

147 kali 147 kali 100%



Jumlah pengawasan dan pemertiban reklame


Peningkatan pendataan ijin



170 kali 170 kali 100%



Jumlah permohonan ijin yang di verifikasi

9010 Bh 9010 Bh 100%

XXXII RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

1 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN



100% 100% 100%




100% 100% 100%

2 PROGRAM PENGADAAN SARAMNA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU /RUMAH SAKIT MATA



100% 100% 100%




100% 100% 100%

3 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



100% 100% 100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



100% 100% 100%

XXXIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1




85% 85% 100%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran





L-2-21


2




85% 85% 100%




3




80% 80% 100%




Penyidikan Pelanggaran Perda


120 Berkas 120 Berkas 100%



360 kali 360 kali 100%

Patroli Gangguan Trantibum


365 kali 365 kali 100%

XXXIV BADAN PERENCANAAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KAB JEMBRANA

1 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Meningkatnya persentaase ketersediaan dokumen Tata ruang

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

100% 100% 100%



5 kali 5 kali 100%

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Jumlah CD yang di buat 10 buah 10 buah 100%

Jumalh Buku yang di cetak 80 Buku 80 Buku 100%

2


Meningkatnya Persentase Ketersediaan data/ informasi untuk perencanaan pembangunan


50% 50% 100%


- Jumlah data yang terkumpul 200 lembar 200 lembar 100%


Soft Copy laporan

100%


- Jumlah buku yang di cetak buku buku 100%


Soft Copy laporan

100%

- Jumlah buku yang di cetak 75 buku 75 buku 100%


Soft Copy laporan

100%



L-2-22



- Jumlah buku yang di cetak 100 Buku 100 Buku 100%

3 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH

Meningkatnya Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan


100% 100% 100%

Penetapan RPJPD - Jumlah buku yang dicetak 100 Buku 100 Buku 100%


- Jumlah indikator Kinerja 50 Buku 50 Buku 100%


100 Buku 100 Buku 100%


100 Buku 100 Buku 100%


- Jumlah Buku yang dicetak 150 Buku 150 Buku 100%


- Jumlah data yang terkumpul 3000 Lbr 3000 Lbr 100%



100 Buku 100 Buku 100%

- Jumlah Buku KUA Tahun 2013

100 Buku 100 Buku 100%


100 Buku 100 Buku 100%

- Jumlah Buku PPAS Tahun 2013

100 Buku 100 Buku 100%


- Jumlah buku yang dicetak 100 Buku 100 Buku 100%

5 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Meningkatnya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi

100% 100% 100%







6 PROGRAN PERENCANAAN SOSILA BUDAYA

Meningkatnya persentase ketersediaan

Jumlah keluarga miskin yang terentaskan

100% 100% 100%



200 KK 200 KK 100%




L-2-23


7 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERKJASAMA INVESTASI

Meningkatnya persentase ketersediaan

90% 90% 100%


dokumen promosi dan kerjasama investasi


- Jumlah CD yang di buat 25 CD 25 CD 100%



Documents

Program Terpadu lintas SKPD LAPORAN · PDF fileLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 PROGRAM TERPADU SESUAI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010