Embed Size (px)
Citation preview
1
PROGRAM DAN KEBIJAKAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN POR
Tahun 2015
C
2
OUTLINE TUGAS DAN FUNGSI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2010-2014 & TARGET KINERJA 2015-2019
ISU STRATEGIS
PROGRAM PRIORITAS
MENU DEKON 2015
MONITORING DAN EVALUASI
TUGAS & FUNGSI
• penyiapan perumusan kebijakan; • pelaksanaan kegiatan; • penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
• Pemberian bimbingan teknis; • pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan;
• pelaksanaan urusan tata usaha & rumah tangga Direktorat
Di bidang : Standarisasi Farmasi Klinik Farmasi Komunitas Penggunaan Obat
Rasional
KELUARAN 4
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase POR di Sarana Pelayanan Dasar
Pemerintah
Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal
RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
INDIKATOR KINERJA
Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
5
RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Persentase (%) Puskes- mas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
2015
40%
62 %
2016
45 %
64%
2017
50%
66%
2018
55 %
68%
2019
60 %
70 %
TARGET
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di faskes
KELUARAN
INDIKATOR KINERJA
6
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PELAYANAN KEFARMASIAN 2015 -2019 REN-AKSI
Persentase POR di Puskesmas
6
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
2015
40%
50%
62%
50%
70%
2016
45%
55%
64%
55%
75%
2017
50%
60%
66%
60%
80%
2018
55%
65%
68%
65%
85%
2019
60%
70%
70%
70%
90%
TARGET
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yg Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
Persentase Kesesuaian obat di Rumah Sakit terhadap Fornas
Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota terhadap Formularium
Nasional
7
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Persentase Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Puskesmas yang melaksanakan Pemberian Informasi Obat dan Konseling yang terdokumentasi dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian
Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat dan Konseling yang terdokumentasi dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian
8
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Persentase POR di Puskesmas
Persentase penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia,diare non-spesifik, penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, dan rerata item obat perlembar resep di Puskesmas terhadap seluruh kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik dan Myalgia di sarana yang sama
Persentase jumlah item obat di RS yang bekerjasama dengan BPJS yang sesuai Formularium Nasional terhadap jumlah item obat yang tersedia di RS tersebut
Persentase Kesesuaian obat di Rumah Sakit terhadap Fornas
Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota terhadap ForNas
Persentase jumlah item obat untuk Faskes Tingkat I milik pemerintah di Kab/ Kota yang sesuai Formularium Nasional terhadap jumlah item obat yang tersedia di Kab/Kota tersebut
9
ISU STRATEGIS
“Belum terlaksananya Pelayanan Kefarmasian yang optimal, termasuk POR sebagai salah satu pilar Pelayanan Kefarmasian untuk mencapai MDGs”
“Kesesuaian Penggunaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional”
10
PROGRAM PRIORITAS
11
KOORDINASI LINTAS SEKTOR
Revitalisasi pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan
Peningkatan POR
Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian
Penyusunan FORNAS dan DOEN
Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian
Advokasi Sosialisasi Kebijakan, Pedoman dan Standar di bidang Pelayanan Kefarmasian dan POR
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian
STRATEGI PENINGKATAN
AKSES DAN MUTU PELAYANAN
KEFARMASIAN
FOKUS: Orientasi pasien
Basis tim pelayanan kesehatan
Basis Komunitas
Sasaran: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan Keselamatan Pasien
PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM RANGKA PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
Ref: - PMK No 30 Tahun 2014 - PMK No 35 Tahun 2014 - PMK No 58 Tahun 2014
12
Modul Pembelajaran Jarak Jauh Yanfar
e- Yanfar dan e - FORNAS
PROGRAM PRIORITAS
2015
Pertemuan AWGPD ke -31
Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Obat (GNMPO)
Revie Pola Pelayanan Obat Dari Dana Kapitasi
Pusat Komunikasi & Informasi bagi Apoteker
Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Obat
TUJUAN • Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan swamedikasi yang tepat
dan penggunaan obat rasional
SASARAN • Apoteker , ASAPIN, IAI, PKK, Ismafarsi dan Masyarakat
STRATEGI • Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi,IAI, ASAPIN, PKK • Membentuk Komunitas masyarakat peduli obat melalui jejaring apotek
METODE • Pemberdayaan Apoteker di Apotek untuk menjadi penggerak masyarakat
dalam swamedikasi • Launching oleh Menteri Kesehatan
13
Pusat Komunikasi & Informasi bagi Apoteker
14
TUJUAN • Membentuk komunitas Apoteker di fasilitas kesehatan sebagai wadah untuk
saling tukar informasi dan pengalaman • Sebagai media untuk saling bekerjasama dalam mengedukasi masyarakat
SASARAN • Apoteker , ASAPIN, IAI
STRATEGI • Bekerjasama dengan IAI dan ASAPIN • Membentuk Komunitas apoteker di Fasyankes
METODE • Membentuk jaringan komunikasi antar apoteker di fasyankes melalui jaringan
social media
Review Pola Pelayanan Obat Dari Dana Kapitasi
15
TUJUAN • Mengetahui pola pelayanan obat kapitasi di FKTP sebagai bahan
masukan penyusunan kebijakan obat dalam pelayanan kefarmasian di FKTP
SASARAN • Fasilitas kesehatan tingkat pertama
STRATEGI • Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Asapin, IAI • Melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan
Implementasi e-yanfar
Tuju
an
Pelaporan pelayanan kefarmasian dan POR , menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan
Dam
pak Peningkatan mutu
yanfar dan memfasilitasi pencapaian indikator
Efektivitas • Terciptanya jalur pelaporan pelayanan kefarmasian dari Puskesmas/
Rumah Sakit yang memungkinkan laporan tersampaikan sekaligus ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dit Yanfar
Efisiensi
• Pelaporan pelayanan kefarmasian secara elektronik menghemat waktu penyampaian laporan dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi
MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH YANFAR
17
SASARAN STRATEGI LATAR BELAKANG
Penyedia materi pembelajaran farmasi klinik dan manajemen pengelolaan obat yang lebih interaktif, menarik dan praktis
Menyusun aplikasi yang menjelaskan bagaimana aktivitas yanfar (misal konseling) dilaksanakan secara interaktif.
Modul disusun bagi praktisi apoteker, maha siswa apoteker serta akademisi
Contoh Situs Pembelajaran Online (Kemdiknas)
Evaluasi Penggunaan Obat Dalam JKN
PELAYANAN OBAT JKN
MONITORING DAN EVALUASI
MUTU PELAYANAN
KEFARMASIAN
PENGGUNAAN OBAT
IMPLEMENTASI FORNAS
EFEKTIFITAS vs BIAYA OBAT
electronic- FORNAS
20
MONITORING DAN EVALUASI
21
LATAR BELAKANG Permenkes No. 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, pasal 33 Ayat 1
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, menteri berwenang melakukan :
a) Penilaian teknologi kesehatan (HTA) b) Pertimbangan klinis (clinical advisory) c) Perhitungan standar tarif d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
jaminan kesehatan Ayat 2 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri
MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PEMBINAAN
POR & PELAYANAN KEFARMASIAN
Monitoring Pelayanan Kefarmasian Dan Penggunaan Obat Rasional Di Fasyankes Rekapitulasi Laporan : - Indikator Peresepan - Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan RS
50% 43%
7%
a. Ada Apoteker pada jam buka pelayanan
b. Apoteker hadir pada hari dan jam-jam tertentu
c. Apoteker hanya hadir kurang dari 4 kali dalam sebulan
5 1
4
24 27
25
1 2 1
Pengkajianresep
Peracikan obat Penyerahanobat
a. Apoteker
b. Apoteker dan/atau TTK (sarjana farmasi, D3 farmasi,asisten apoteker)c. Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan
*Hasil Monev Yanfar Tahun 2014 ke 30 Apotek di 15 Provinsi
Hasil Monev Yanfar di Apotek Tahun 2014
KEHADIRAN APOTEKER PELAYANAN KEFARMASIAN
25
38%
56%
6%
Penanggung Jawab Apotek/Ruang Obat
a. Apoteker
b. Tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, D3 farmasi,asisten apotekerc. Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan
8
0 5
50
56 53
6 11 10
Pengkajian resep Peracikan obat Penyerahan obat
Pelayanan Resep
a. Apoteker
b. Apoteker dan/atau TTK (sarjana farmasi, D3 farmasi, asistenapoteker)c. Tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan
Hasil Monev Yanfar di Puskesmas Tahun 2014
*Hasil Monev Yanfar Tahun 2014 ke 63 Puskesmas di 16 Provinsi
Jumlah Provinsi yang Memberikan Laporan TW I : 27 Provinsi TW II : 27 Provinsi TW III : 27 Provinsi TW IV : 23 Provinsi (termasuk lap yg baru diterima dari Sulbar, Bali, Jatim, Sumut, Lampung)
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan POR dengan ‘CBIA’
• Dilaksanakan oleh Kemenkes sejak tahun 2008 di daerah (Prop/Kab/Kota) terpilih THN PROPINSI JML
2009 SumSel, JaBar, Sulawesi Utara 3
2010 Jambi, Lampung, Kalteng, Kalsel, Bali, NTB, Sulawesi Tenggara, Maluku
8
2011 NAD, Babel, Kalbar, DKI, Banten, Sulteng, Gorontalo 7
2012 Kep. Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jambi 4
2013 NTT, Bengkulu, Papua Barat, Lampung, Bali 5 2014 Sumut, Riau, NTB, Jateng 4
JUMLAH PROPINSI 26
Jumlah Peserta yang Dilatih dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
s/d Tahun 2014
2935
2366
1075
1484
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan(Posyandu)
Masyarakat Umum Lainnya (Sebutkan)
MONEV IMPLEMENTASI FORNAS
Bertujuan memperoleh gambaran terkait pemanfaatan FORNAS di Faskes dan
menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan obat, termasuk FORNAS
Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)di Faskes secara berkala
OUTPUT dan INDIKATOR KELUARAN EPO
• Pola penggunaan obat di
Puskesmas • 10 jenis obat yang paling sering
digunakan (frekuensi) • Kesesuaian penggunaan obat
JKN dgn Fornas • Pola penggunaan antibiotik dan
obat generik
Data Penggunaan Obat di Faskes Dasar
• Pola penggunaan obat untuk penyakit tertentu, misal penyakit kronik tertentu, hemofilia, onkologi dan thalasemia
• 10 jenis obat yang paling sering digunakan (frekuensi)
• Kesesuaian penggunaan obat dengan Formularium Nasional
• Pola penggunaan antibiotik dan obat generik
Data Penggunaan Obat di Faskes Rujukan
PELAKSANAAN EPO
•Penggunaan Obat di Puskesmas diambil dari
semua Kab/Kota (IFK) •Penggunaan Obat di RS diambil dari IFRS •Data dikumpulkan selama 4 periode:
•Juli – September 2013 •Oktober – Desember 2013 • Januari – Maret 2014 •April – Juni 2014
Pengumpulan Data IFK dan RS
32
Nama Kab/Kota : Bulan : Propinsi : Jumlah Puskesmas Perawatan : Tahun :Jumlah Puskesmas Non Perawatan :
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non
PerawatanTOTAL
BETAMETASON krim 0,1 % Anti Inflamasi Tube 5 g YAPARASETAMOL Syrup 120 mg/ml
Analgesik Non Narkotik
Botol 60 ml YA
ISOSORBID DINITRAT Anti Angina Tablet 5 mg YALIDOKAIN Injeksi 2 % Anestetik Lokal Ampul 2 ml YA
Keterangan - Nama Obat : ditulis dengan nama generik atau nama dagang dengan huruf KAPITAL (lihat contoh) - Kelas terapi : diisi sesuai dengan Formularium Nasional (lihat contoh ) - Bentuk Sediaan : diisi dengan bentuk/kemasan sediaan, misalnya tablet, kapsul, botol (lihat contoh) - Kesesuaian dengan Fornas : bila item obat tercantum dalam Fornas, diisin dengan "YA" - Jumlah Pendistribusian diisi total jika belum ada pemisahan Puskesmas Perawatan dengan Puskesmas Non Perawatan - Satuan terkecil dapat berupa tablet,kaplet, kapsul, botol, ampul, tube
Catatan : 1. FORM 1.A diisi dengan data per bulan Juli-September 2013 ; FORM 1.B=data per bulan Oktober-Desember 20132. FORM II.A diisi dengan data per bulan Januari-Maret 2014 ; FORM II.B: data per bulan April- Juni 2014 3. Mohon agar hasil pengisian form tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 1 April 2015 dalam bentuk softcopy (fi le excel). Data dapat dikirimkan ke alamat email : [email protected] atau melalui pos (dalam bentuk CD) ditujukan kepada :
Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI Gedung Adhyatma Blok C Lantai 8 Ruang 809 Jl . HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 kuningan, Jakarta Selatan Telp/Fax : 021-5203878
JUMLAH PENDISTRIBUSIAN (satuan terkecil)
FORM DAFTAR OBAT YANG TERSEDIA
DI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA
NO NAMA OBAT KELAS TERAPIBENTUK SEDIAAN
KESESUAIAN DGN FORNAS(YA/TIDAK)
STOK AWAL
(tiap awal periode)
JUMLAH PENGADAAN
Form RS
33
Nama Rumah Sakit : Bulan :.....................Kelas RS : Tahun : 20...Tipe RS :Jenis RS : (Umum/ Khusus)Kabupaten/ Kota :Propinsi :Kepemilikan : (Pemerintah Pusat/ Pemda/ Swasta)
RJ RI Total0 1 3 2 4 5 6
Definisi Operasional:Kolom 0 : Nomor UrutKolom 1 : Nama obat : Ditulis dengan nama generik atau nama dagangKolom 2 : Kelas terapi diisi sesuai dengan formularium nasionalKolom 3 : Bentuk sediaan; Tablet, sirup, kaplet, kapsul, tube, dllKolom 4 : Penjamin; jika jenis obat digunakan untuk JKN dan Non JKN, nama obat ditulis 2 kali kebawahKolom 5 : Kesesuaian dengan fornas : bila item obat tercantum dalam fornas, dijawab dengan yaKolom 6 : Rasat jalan mencakup rawat jalan dan IGDKolom 7 : Rawat inap mencakup rawat inap, ICU, ICCU, NICU, PICUKolom 8 : total penggunaan obat (kolom 6 + kolom 7)
Jumlah penggunaan (satuan terkecil)No Nama Obat Bentuk Sediaan Kelas Terapi Penjamin (JKN/ Non JKN)
Kesesuaian dengan fornas (Ya/Tidak)
HASIL SEMENTARA
34
Surat telah dikirimkan ke 34 Provinsi dan 505 Kab/Kota
Data yang telah diterima 175 kab/kota dari 31 Provinsi (yang belum Prov.Kepri, Kaltara dan Gorontalo)
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA (ATC-
DDD)
Surat telah dikirimkan ke 208 RS
Data yang telah diterima berasal dari 60 RS
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA (ATC-DDD)
Last update: 13 Maret 2015
MENU DEKON 2015
WAJIB Pemantauan Penggunaan Obat dalam Pelaksanaan JKN di Puskesmas dan Rumah Sakit
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Era JKN
PILIHAN Advokasi Implementasi FORNAS pada Stakeholder dan Prescriber di Faskes Pemerintah
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan Metode CBIA
OUTPUT: Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
OUTPUT: Laporan Kegiatan dan Dokumen Pembinaan Penerapan FORNAS di Pelayanan Kesehatan
OUTPUT: Dokumen Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Obat Rasional
OUTPUT: Laporan Kegiatan dan Dokumen Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang optimal dan sesuai standar dan menjamin ketersediaan data Nasional perlu kerjasama dan dukungan dari seluruh stakeholder di fasyankes dan dinas kesehatan seluruh Indonesia
Penutup
Untuk menjamin mutu dan keberhasilan program pelayanan kefarmasian harus didukung tersedianya data yang valid sebagai bukti hasil kinerja program
Upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan mewujudkan patient safety.
Penggunaan Obat di era JKN akan lebih terkendali dengan adanya Fornas sebagai salah satu sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya
