Upload
gayuh-musonef
View
287
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Prog Giat Pemeriksaan Tahuna Itwasda Polda Papua Ta. 2012
Citation preview
POLRI DAERAH PAPUA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA PAPUA TA. 2012
Jayapura, Januari 2012
POLRI DAERAH PAPUA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA PAPUA
TA. 2012
I. LATAR BELAKANG.
1. Sejak diluncurkannya Reformasi Polri tahun 2008, masyarakat masih
merasakan buruknya kinerja Polri yang ditandai dengan beberapa
indikator sebagai berikut :
a. masih adanya sikap dan pola pikir (mindset) para pejabat Polri
yang memandang jabatan hanya dari aspek kewenangan
semata;
b. lemahnya fungsi kontrol yang berakibat timbulnya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
c. rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit;
d. sistem dan kebijakan publik yang sarat dengan perilaku KKN;
e. rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja;
f. kualitas manajemen yang tidak produktif, efektif dan efisien;
g. kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan transparan
2. Buruknya kinerja tersebut juga dialami oleh Polda Papua khususnya
yang menyangkut masalah pengelolaan anggaran. Hal ini dapat
dibuktikan dari hasil pemeriksaan BPK-RI Ta. 2011 pada Polda Papua
dengan . . . . .
2
dengan temuan antara lain sebagai berikut :
a. denda pelanggaran lalu lintas yang belum disetor ke kas negara;
b. penerimaan atas Pam Obvit tidak dilaporkan dan digunakan
langsung tanpa melalui mekanisme APBN ( contoh : Dana
Kodal digunakan untuk Har Ranmor Ops & pembelian hadiah
kepada Bhayangkari);
c. penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah;
d. pengelolaan dana Pilkada Prov Papua Barat tahun 2011 yang
tidak sesuai ketentuan;
e. realisasi belanja terindikasi fiktif (contoh : dukungan BBM, biaya
perbaikan kapal, Serpas Ops Mantap Brata tahun 2009 dengan
transportasi udara);
f. duplikasi pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan (contoh :
duplikasi dukungan BBM Rutin dengan BBM Operasi, duplikasi
pembayaran Honor Pelaksana Ops Lantas dengan Honor
Petugas SAMSAT / SIM):
g. kelebihan pembayaran pelaksanaan operasi, antara lain :
- jumlah pelaksanaan kegiatan lebih sedikit daripada yang
dipertanggung-jawabkan;
- lama pelaksanaan kegiatan lebih pendek daripada yang
dipertanggung-jawabkan; - dasar perhitungan pembayaran lebih tinggi dari index
yang seharusnya;
- perwabku lebih besar daripada yang diterima riil oleh
rekanan.
h. Tanah seluas 4.924.614 m2 belum bersertifikat
3. untuk . . . . .
3
3. untuk memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, guna mendorong penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Polri yang efektif dan efisien, Itwasda Polda Papua
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Ta. 2012, akan lebih
bersungguh - sungguh melaksanakan pengawasan secara optimal
terhadap satker jajaran Polda Papua sesuai prinsip pelaksanaan
pengawasan BPK-RI, antara lain :
a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan;
c. menilai apakah kegiatan dilakukan secara ekonomis, efesien dan efektif;
d. mendeteksi adanya kecurangan / penyimpangan (fraud).
terhadap temuan dilapangan yang mengarah kepada penyimpangan
dan berpotensi merugikan keuangan negara / Polri, akan ditindak lanjuti
dengan Wasrik Khusus guna mengungkap latar belakang / motivasi
dari penyimpangan tersebut dan bilamana ternyata terbukti melakukan
penyimpangan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) satker,
diberikan sanksi (punishment) sesuai ketentuan yg berlaku;
4. Itwasda Polda Papua juga telah memiliki komitmen dalam
pelaksanakan tugas yaitu :
a. memposisikan diri sebagai mitra sejajar dengan obyek wasrik,
agar hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan wasrik benar-
benar merupakan temuan yang obyektif
b. dalam menentukan temuan hasil wasrik / audit dilakukan melalui
proses yang benar dan didukung dengan bukti-bukti yang valid
dan akurat;
c. memberikan . . . . .
4
c. memberikan gambaran kepada obyek wasrik / auditan tentang
kondisi yang ditemukan disertai kriteria yang dijadikan acuan
dan penyebab timbulnya kondisi tersebut serta akibat yang
dapat ditimbulkan sekaligus memberikan rekomendasi untuk
menghilangkan penyebabnya dan meminimalisir akibat yang
akan ditimbulkan;
d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil wasrik / audit
agar temuan tidak berlarut- larut.
komitmen tersebut semata-mata bertujuan untuk mengawal dan
mempertahankan program serta kegiatan satker guna mencegah
terjadinya :
a. kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara;
b. pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;
c. tidak mencatat seluruh kegiatan yang dilaksanakan;
d. pelaksanaan administrasi tidak sesuai prosedur yang berlaku;
e. pelaksanaan kegiatan yang tidak berpedoman pada azas hemat,
efisien, efektif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal
5. untuk itu pengawasan dan pemeriksaan Itwasda Polda Papua Ta. 2012
dititik beratkan pada :
a. penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011;
b. penyelenggaraan managemen operasional Polri di bidang
perencanaan dan pengorganisasian Ta. 2012 terkait dengan :
- rencana pendistribusian anggaran Ta. 2012;
- penetapan kinerja dan rencana kegiatan Sub Satker serta
rencana operasi kepolisian Ta. 2012;
- organisasi . . . . .
5
- organisasi dan tata cara kerja.
c. pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Operasi Kepolisian Ta.
2011 / 2012;
d. pendalaman terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dengan
prioritas pada tupoksi Reserse umum/sus, Narkoba, Lalulintas,
Polair, Samapta, pengecekan secara fisik keberadaan BMN
serta pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan baik
yang bersumber dari APBN maupun APBD Ta. 2011 / 2012
termasuk hal-hal yang terkait dengan PNBP;
4. pemenuhan kewajiban pelaporan termasuk analisa dan evaluasi
atas kegiatan fungsi yang telah dilaksanakan.
6. Itwasda Polda Papua sebagai aparat pengawasan dan fungsional di
lingkungan Polda Papua menjabarkan Hal – hal yang menjadi perhatian
serius Polda Papua dalam pelaksanaan tugas Tahun 2012 tersebut ke
dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Itwasda Polda Papua Ta.
2012 yang diadaptasikan dalam penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pada segenap jajaran Polda Papua baik
di bidang operasional, pembinaan Sumber Daya Manusia, Materiil
Logistik serta Anggaran dan Keuangan.
7. Guna mewujudkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Itwasda
Polda Papua Ta. 2012 dimaksud, Itwasda Polda Papua menetapkan
program, tujuan dan sasaran serta kegiatan secara selektif, realistis,
efektif, efesien dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan
sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia dengan tetap
berpedoman kepada kebijakan dan arahan Pimpinan Polri.
II. MAKSUD . . . .
6
II MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Itwasda Polda Papua
TA. 2012 dimaksudkan guna memberikan gambaran tentang arah dan
pedoman dalam pelaksanaan tugas Itwasda Polda Papua dalam
penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan TA. 2012
2. Tujuan
Tujuan dibuatnya Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan
Itwasda Polda Papua TA. 2012 adalah untuk membentuk kesamaan
persepsi, pola tindak dan langkah – langkah dalam menyusun program,
tujuan, sasaran dan kegiatan untuk mendukung tugas pokoknya selaku
unsur pengawasan dan pemeriksaan para Satker di jajaran Polda
Papua
III. DASAR
a. Undang-Undang Rl Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
b. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang
Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin (Wasrik) di lingkungan
Polri
c. PerMenPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik audit APIP
d. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
e. Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi
dan tata kerja di lingkungan Polda
f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor : 12
Tahun . . . . .
7
tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Instansi
Perintah
g. Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara Polda Papua dengan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua nomor : B / 232 / I / 2011, tanggal 27
Januari 2011 dan nomor : Mou-218 / PW26 / 2 / 2011, tanggal 27
Januari 2011 dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern
pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Papua.
IV. VISI DAN MISI ITWASDA POLDA PAPUA
1. Visi
Itwasda Polda Papua sebagai unsur pelaksana dan pembantu
pimpinan harus mampu melaksanakan penyelenggaraan fungsi
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas seluruh
jajaran Polda Papua. Sehingga dapat mewujudkan organisasi Polda
Papua yang bersih dari unsur KKN, akuntabel, transparan dan bermoral
tinggi.
2. Misi
a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh
kegiatan Polda Papua dan jajaran sehingga dapat menjamin
akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat .
b. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagai
upaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran penggunaan
anggaran yang tertuang di dalam DIPA masing – masing Satker
di lingkungan Polda Papua dan jajaran.
c. Memberikan bimbingan melalui kegiatan asistensi terhadap
seluruh Satker jajaran Polda Papua sehingga dapat
meningkatkan . . . . .
8
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para
individu anggota Polda Papua dan jajaran terutama para
Pimpinan Satuan Kerja.
V. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
1. Kegiatan
Agar managemen kesatuan, managemen Operasi Kepolisian,
Data dan Sumber daya pada obyek Wasrik akuntabel serta Tidak
terjadi penyimpangan; Penanganan Pengaduan Masyarakat Tuntas;
dan Temuan hasil Wasrik ditindak lanjuti oleh Obyek Wasrik, maka
Itwasda Polda Papua dalam menyelenggarakan tugas pokoknya selaku
unsur pengawasan dan pemeriksaan para Satker di jajaran Polda
Papua, melaksanakan kegiatannya sebagai berikut :
a. Melaksanakan kegiatan Wasrik Rutin (waktu dan Pelaksana
Wasrik / Time Table terlampir) terhadap 24 Satker Mapolda, 29
Satwil jajaran Polda Papua dan 4 Organisasi Non Struktural di
bawah pengendalian Kapolda Papua untuk menjamin
akuntabilitas managemen organisasi Obyek Wasrik terdiri dari :
1) Biro Rena
2) Biro Ops
3) Biro Sarpras
4) Biro Sumda
5) Dit Binmas
6) Dit Intelkam
7) Dit Reskrimum
8) Dit Reskrimsus
9) Dit Tahti
10) Dit . . . .
9
10) Dit Lantas
11) Dit Sabhara
12) Dit Pam Obvit
13) Dit Narkoba
14) Dit Polair
15) Bid Ku
16) Bid Ti
17) Bid Bin Kum
18) Bid Propam
19) Bid Humas
20) Bid Dokkes dan Rumkit Bhayangkara
21) Sat Brimobda
22) SPN Jayapura
23) Yanma
24) Setum
25) Polres Jayapura Kota.
26) Polres Jayapura
27) Polres Sorong Kota.
28) Polres Sorong.
29) Polres Jayawijaya.
30) Polres Mimika.
31) Polres Manokwari.
32) Polres Biak.
33) Polres Fak-fak.
34) Polres Nabire.
35) Polres Kepulauan Yapen
36) Polres Merauke.
37) Polres Keerom.
38) Polres Sarmi.
39) Polres . . . .
10
39) Polres Pegunungan Bintang.
40) Polres Paniai.
41) Polres Yahukimo.
42) Polres Tolikara.
43) Polres Supiori.
44) Polres Teluk Wondama.
45) Polres Teluk Bintuni.
46) Polres Kaimana.
47) Polres Boven Digul.
48) Polres Asmat.
49) Polres Mappi.
50) Polres Raja Ampat.
51) Polres Waropen.
52) Polres Sorong Selatan.
53) Polres Puncak Jaya
54) Yayasan Bhakti Bhayangkara
55) Puskoppolda Papua
56) PD. Bhayangkari
57) Yayasan Kemala Bhayangkari
b. Melaksanakan kegiatan Wasrik Khusus secara tentative
(sesuai kebutuhan) terhadap Satker Mapolda, Satwil dan
Organisasi Non Struktural di bawah pengendalian Kapolda
Papua yang terindikasi adanya penyimpangan pelaksanaan
Managemen Kepolisian untuk menjamin akuntabilitasnya.
c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi secara tentative
(sesuai kebutuhan) terhadap Satker Mapolda maupun Satwil
jajaran mapolda yang menggelar Operasi Kepolisian untuk
menjamin akuntabilitas penggelaran operasi.
d. Melaksanakan . . . . .
11
d. Melaksanakan kegiatan Verifikasi secara tentative (sesuai
kebutuhan) terhadap Kasatker maupun Kasatwil yang
mengalami mutasi jabatan untuk memperoleh data kondisi
terakhir sumber daya yang dimiliki :
e. Melaksanakan kegiatan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat secara tentative (sesuai kebutuhan) terhadap Satker maupun
Satwil yang diadukan masyarakat untuk menjamin tuntasnya
penanganan Dumas:
f. Melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data secara tentative
(sesuai kebutuhan) terhadap Satker Mapolda, Satwil dan
Organisasi Non Struktural di bawah pengendalian Kapolda
Papua selaku Obrik) untuk menjamin bahwa hasil temuan
Wasrik telah ditindak lanjuti.
2. Pelaksana Wasrik
a. 1 Pamen, 2 Pama dan 1 Pers Perwakilan BPKP Provinsi Papua
selama 3 Hari untuk melaksanakan Wasrik Rutin terhadap 22
Satker Mapolda, 29 Satwil jajaran Polda Papua dan 4
organisasi nonstruktural dibawah pengendalian Kapolda;
b. 1 Pamen dan 1 Pama selama 2 Hari untuk melaksanakan
Wasriksus terhadap Kasatker yang terindikasi telah
menyalahgunakan wewenang maupun penyimpangan
managemen;
c. 1 Pamen dan 2 Pama selama 2 Hari untuk melaksanakan
Pengawasan Operasi terhadap Satker yang menggelar Operasi
Kepolisian.
d. 1 Pamen dan 2 Pama selama 2 Hari untuk melaksanakan
Verifikasi terhadap kasatker yang mengalami Mutasi jabatan
e. 1 Pamen . . . .
12
e. 1 Pamen dan 1 Pama selama 1 hari untuk melaksanakan
Klarifikasi Dumas atas laporan yang diadukan oleh masyarakat
atas kinerja anggota Polri.
f. 1 Pamen dan 3 Pama selama 2 Hari untuk melaksanakan
Pemutakhiran Data terhadap tindak lanjut yang dilaksanakan
oleh Obyek wasrik
3. Tugas dan tanggung jawab pelaksana Wasrik
a. Itwasda Polda Papua selaku Penanggung Jawab Tim /
Pengendali Tim :
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Wasrik kepada
Kapolda Papua.
2) Memberikan pengarahan pada Taklimat Awal dan
menyampaikan hasil temuan Wasrik pada Taklimat Akhir.
b. Ketua.
1) Menyusun Rencana Pengawasan (Renwas) kegiatan
Wasrik.
2) Menyusun pembagian waktu dan penugasan anggota
Tim.
3) Meneliti dan memeriksa daftar pertanyaan dan check list
yang disusun oleh para Irbid / Auditor dibidangnya masing
– masing.
4) Memimpin pelaksanaan Wasrik rutin di Obrik.
5) Menghimpun, meneliti dan mengautentifikasi temuan -
temuan hasil Wasrik yang disampaikan oleh Irbid / Auditor
dalam tabulasi temuan.
6) Menyiapkan naskah PHP dan rekap hasil temuan serta
mengkoordinasikannya kepada Pengawas Tim.
7) Menyusun . . . .
13
7) Menyusun naskah LHP untuk dilaporkan kepada
Penanggung jawab / Pengendali Tim.
c. Sekretaris Tim.
1) Mengkoordinasikan jadwal acara kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan Obyek Wasrik.
2) Menyusun jadwal harian Wasrik yang telah
dikoordinasikan dengan Obyek Wasrik.
3) Membuat laporan harian kegiatan Wasrik kepada Irwasda
Polda Papua.
4) Membantu penyelenggaraan administrasi seluruh
kegiatan Wasrik dalam penyusunan naskah PHP dan
naskah LHP.
d. Irbid dan Auditor.
1) menyusun/membuat langkah kerja ( daftar pertanyaan
dan check list ) dalam bentuk Program Kerja Audit (PKA)
untuk menjamin agar proses auditing tidak bias pada
sasaran dan tujuan audit Memeriksa Auditan sesuai
bidang masing-masing.
2) Menyusun tabulasi hasil pemeriksaan yang telah
dilaksanakan.
3) Memberi masukan dalam penyusunan naskah
Pernyataan Hasil Pemeriksaan dan naskah Laporan Hasil
Pemeriksaan sesuai bidangnya masing - masing.
4. Sasaran Wasrik
Sasaran pengawasan dan pemeriksaan meliputi Bidang
Manajemen Operasional, SDM, Matlog dan Garku pada :
a. Aspek Perencanaan
1) Sejauhmana . . . . .
14
1) Sejauhmana obyek Wasrik membuat dan menjabarkan
Kebijakan Strategi Polri pada produk-produk
perencanaannya yang meliputi :
a) Renstra Tahun 2010 - 2014.
b) Penetapan Kinerja Ta. 2012.
c) Renja Ta. 2012
2) Hasil Anev tentang seberapa jauh prosentase pencapaian
sasaran dari Renbangkuat dan Renbangpuan SDM,
Renbangkuat dan Renharkuat Matfasjas serta Renopsnal
Kesatuan sampai dengan tahun 2012.
3) Pembuatan Penjadwalan Rencana Kegiatan Satker / Sub
Satker pada Renja yang disesuaikan dengan RKA - KL
tahun 2012 dan Tupoksi masing - masing.
4) Penyusunan Standart Penetapan Kinerja Satker yang
memuat indikator kinerja, output dan outcome sebagai
Pernyataan / Komitmen Kasatker dan jajarannya untuk
melaksanakan Renja yang telah ditetapkan berikut
dukungan anggarannya secara konsekuen dan dapat
dipertanggung jawabkan.
5) Penyusunan LAKIP Satker yang melaporkan pelaksanaan
program / kegiatan dan prosentase kinerja yang dicapai
pada tahun 2011 serta pertanggung jawaban pengguna
anggaran.
b. Pengorganisasian
1) Penyempurnaan OTK kesatuan yang disesuaikan dengan
jumlah personel Polri / PNS sesuai dengan DSPP yang
berlaku.
2) Penyempurnaan Job Description dan HTCK yang telah
dikoordinasikan . . . . .
15
dikoordinasikan antar Fungsi / Bag / Bid sehingga dapat
dipedomani dalam peningkatan kinerja pelaksanaan tugas
Satker.
3) Penyempurnaan Pilun-pilun yang ada (Revisi),
pendistribusian dan sosialisasi serta pelaksanaannya.
4) Evaluasi Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Organisasi
secara Struktural ataupun secara fungsional, dilihat dari
hasil - hasil pelaksanaan tugas selama ini.
c. Aspek Pelaksanaan.
1) Sejauhmana Satker telah melaksanakan program dan
kegiatannya yang meliputi :
a) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker
(Penetapan Kinerja) Ta. 2012.
b) Realisasi penggunaan anggaran termasuk
pertanggung jawaban keuangan Satker.
c) Produk administrasi pelaksanaan Tupoksi Satker
dan kedalaman materi hasil kinerja Satker.
2) Tindak lanjut hasil Wasrik Itwasda Polda dan Itwasum
Polri serta BPK-RI TA. 2011.
d. Aspek Pengendalian.
1) Sistem pengawasan dan pengendalian Rencana Kerja
yang diprogramkan dan dilaksanakan T.A. 2011 / 2012.
2) Pembinaan sistem pelaporan.
3) Pengawasan melekat.
4) Pengawasan fungsional.
5) Pembinaan, arahan serta petunjuk kepada para Staf dan
jajaran.
6) Analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas
5. Kode . . . .
16
5. Kode Etik Parik / Auditor
Parik / Auditor harus menandatangani Komitmen Moral
(terlampir) dan dalam pelaksanaan tugas dilandasi prinsip-prinsip
prilaku sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP sebagai berikut :
a. Integritas
Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh
unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk
membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi
pengambilan keputusan yang andal.
b. Obyektivitas
Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan
profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan
memproses data/informan auditi. Auditor APIP membuat
penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam
mengambil keputusan.
c. Kerahasiaan
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi
yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut
tanpa otorisasi yang memadai. Kecuali diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan
d. Kompetensi
Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian,
pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas
6. Cara . . . .
17
6. Cara bertindak.
Cara bertindak menggunakan Metoda dan Teknik Auditing yang
berlaku sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 27
Maret 2007 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin
(Wasrik) di lingkungan Polri yaitu :
a. Analisis;
Memecahkan / menguarai data / informasi kedalam unsur
– unsur yang lebih kecil atau bagian – bagian sehingga dapat
diketahui hubungan antar unsur – unsur penting yang
tersembunyi.
b. Observasi / pengamatan;
Melakukan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek
secara teliti, ilmiah dan kontinyu selama kurun waktu tertentu
untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang
sebenarnya berdasarkan fakta yang ada.
c. Permintaan informasi (inquiry);
Menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang
berkompeten, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara
tertulis maupun secara lisan.
d. Evaluasi;
Cara untuk memperoleh suatu simpulan dan pandangan /
penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan
atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik
informasi / bukti intern maupun ekstern.
e. Investigasi;
Mendalami secara intensif suatu permasalahan melalui
penjabaran . . . .
18
penjabaran, menguraikan atau meneliti secara mendalam.
f. Verifikasi;
Menguji secara rinci dan teliti tentang kebenaran,
ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan
eksistensi dari suatu masalah.
g. Checking;
Menguji kebenaran atau kebenaran sesuatu, sebagian
saja diteliti.
h. Uji/tes;
Tes yang dilakukan mencakup hal – hal yang esensial.
i. Footing;
Menguji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari
atas kebawah (Vertical).
j. Cross Footing;
Menguji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari
kiri ke kanan (Horizontal).
k. Vouching;
Menelusuri informasi / data dalam dokumen ke
pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti
pendukungnya (Voucernya) atau menelusur mengikuti ketentuan
/ prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan.
l. Trasir / telusuri;
Menelusuri suatu bukti transaksi / kejadian menuju
penyajian informasi dalam suatu dokumen atau menelusuri,
mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku dari awal menuju
hasil . . . .
19
hasil akhir suatu kegiatan.
m. Scanning;
Melakukan penelaahan secara umum dan dilakukan
secara cepat tetapi untuk menemukan hal – hal yang tidak lazim
atas suatu informasi / data.
n. Rekonsiliasi;
Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai hal yang
sama yang dikerjakan oleh instansi / unit / bagian yang berbeda.
o. Konfirmasi;
Memperoleh bukti sebagai peyakin bagi Parik, dengan
mendapatkan / meminta informasi yang sah dari pihak yang
relevan, umumnya pihak luar Auditan.
p. Bandingkan;
Membandingkan data dari suatu unit kerja dengan data
dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang
sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian
ditarik kesimpulannya.
q. Inventarisasi;
Melakukan pemeriksaan fisik barang, menilai kondisinya
(Rusak Berat, Rusak Ringan, Baik) dan membandingkannya
dengan saldo menurut buku (administrasi), kemudian mencari
sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada.
r. Inspeksi;
Meneliti secara langsung ketempat kejadian (on the spot)
yang dilakukan secara selintas, tidak rinci tapi teliti.
s. Konseling . . . .
20
s. Konseling,
Memberikan bimbingan / arahan tehnis kepada obyek
wasrik terhadap temuan – temuan yang perlu pembenahan
sesuai perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Polri.
VI. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.
1. Biaya pelaksanaan wasrik dibebankan pada DIPA Itwasda Polda
Papua T.A. 2012 yang tertuang pada Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur
Kewilayahan sebesar Rp. 789.078.000,- (TUJUH RATUS DELAPAN
PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
dengan rincian :
a. Administrasi Wasrik Rp. 64.192.000,-
b. Jaldis Wasrik ke jajaran Rp. 724.886.000,-
2. Angkutan yang dipergunakan disesuaikan dengan keadaan / situasi
setempat.
3. Laporan hasil wasrik dibuat sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
VII. KOMANDO DAN PENGENDALIAN.
1. Penyelenggaraan Wasrik dipimpin oleh Irwasda Polda Papua selaku
penanggung jawab dengan memberikan sambutan pada saat Taklimat
Awal.
2. Pelaksanaan Wasrik dipimpin oleh Ketua Tim.
3. Tabulasi temuan Wasrik dibuat oleh masing – masing Irbid / Auditor
selaku Subyek Wasrik dan diketahui oleh Ketua Tim Wasrik.
4. Penyampaian . . . . .
21
4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan (PHP) dibacakan oleh Irwasda Polda
Papua / Ketua Tim pada saat Taklimat Akhir.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat oleh Tim wasrik dan dilaporkan
kepada Kapolda Papua dan ditembuskan kepada Irwasum Polri pada
kesempatan pertama.
VIII. P E N U T U P
Demikian Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Itwasda
Polda Papua TA. 2012 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan, sarana pengawasan dan pemeriksaan serta pengendalian
kegiatan operasional Polda Papua dan jajaran Ta. 2012 agar pelaksanaan
tugas dan fungsi Itwasda Polda Papua dapat dilaksanakan secara profesional,
efektif dan efisien.
Jayapura, Januari 2012
IRWASDA POLDA PAPUA
Drs. R. DEDDY WOERYANTONO KOMBES POL NRP 56020455
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
RENCANA WASRIK RUTIN DAN SUSUNAN TIM WASRIK ITWASDA
POLDA PAPUA BULAN MARET 2012
I. PENDAHULUAN
a. Dasar
1. Rencana Kerja Itwasda Polda Papua TA. 2012
2. Temuan wasrik BPK-RI atas pengelolaan keuangan TA. 2011
b. Maksud dan tujuan
1. Maksud diadakannya wasrik rutin adalah untuk melakukan pembenahan-
pembenahan terhadap kinerja Satuan kerja di Lingkungan Polda dan Polres
sehingga dapat dijadikannya sebagai konsultan dalam hal pengelolaan anggaran
dan keuangan, penyelenggaraan operasional dan pemberdayaan Sumber Daya
yang ada.
2. Tujuannya, agar terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan benar sehingga
menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengeloalan anggaran dan keuangan
sehingga dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja yang ada.
c. Ruang lingkup
Wasrik rutin kali ini akan dilaksanakan terhadap Satuan Kerja di tingkat Polda
dan Satuan Kerja di tingkat Polres yang selama ini belum pernah tersentuh wasrik serta
Satuan Kerja Polres yang sudah dan sedang melaksanakan Pemilukada
II. PELAKSANAAN
a. Rencana pelaksanaan
Wasrik rutin TA. 2012 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan
selesai selama 34 hari
b. Materi wasrik
Materi wasrik rutin TA. 2012 adalah bidang Perencanaan dan Pengorganisasian
c. Susunan Tim wasrik
1. Penanggung jawab
Bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan wasrik adalah
Irwasda Polda Papua
/2. Wasrik …..
-2-
2. Tim wasrik rutin
a) Tim I :
Ketua Tim : AKBP I GEDE SUMERTA JAYA, S.Ik
Anngota : KOMPOL A. MARSYOM
: AKP EKA
: AKP ZET
b) Tim II :
Ketua Tim : KOMPOL WINDU S,SOS
Anggota : AKP DALJADI
: AKP SUGIANTO
: AKP RIDWAN
c) Tim III :
Ketua Tim : KOMPOL SAMADI
Anggota : KOMPOL PENRI
: AKP EDISON
: AKP AGUS. H
3. Tim wasrik khusus
a) Tim I : AKBP I GEDE SUMERTA JAYA, S.Ik
KOMPOL A. MARSYOM
AKP EKA
AKP SUDARYANTO
b) Tim II : KOMPOL WINDU, S.SOS
KOMPOL SAMADI
AKP DALJADI
AKP AGUS H
4. Tim Verifikasi
a) Tim I : AKBP I GEDE SUMERTA JAYA, S.Ik
AKP DALJADI
b) Tim II : KOMPOL WINDU, S.SOS
AKP AGUS WISNU
c) Tim III : KOMPOL SAMADI
AKP SUDIYANTO
/d. Tim IV …..
-3-
d) Tim IV : KOMPOL A. MARSYOM
AKP EKA
e) Tim V : KOMPOL PENRI
IPDA AGUS. L
f) Tim VI : AKP RIDWAN
AKP EDISON
g) Tim VII : AKP ZET
PNS HERRI
d. Obyek pemeriksaan
Obyek pemeriksaan wasrik rutin TA. 2012 adalah Satker Polda dan Satker Polres
yang belum pernah sebagai obyek pemeriksaan serta satker Polres yang sedang dan sudah
melaksanakan pemilukada yang tekhnis pelaksanaannya dibagi menjadi rayon/ zona yang
mana petugas wasrik akan tinggal di salah satu satker Polres yang kemudian satker Polres
yang akan menjadi obyek pemeriksaan merapat ke Polres yang ditunjuk. Adapun susunan
rayon/ zona sebagai berikut :
1. Zona/ rayon Manokwari :
a. Polres Manokwari
b. Polres Teluk Bintuni
c. Polres Teluk Wondama
2. Zona/ rayon Sorong
a. Polres Sorong Kota
b. Polres Sorong Selatan
c. Polres Raja Ampat
3. Zona/ rayon Fak-Fak
a. Polres Fak-Fak
b. Polres Sorong
c. Polres Kaimana
4. Zona/ rayon Peg Tengah
a. Polres Jayawijaya
b. Polres Tolikara
c. Polres Puncak jaya
d. Polres Yahukimo
/5. Zona …..
-4-
5. Zona/ rayon Merauke
a. Polres Merauke
b. Polres Mappi
c. Polres Boven Digoel
d. Polres Asmat
6. Zona/ rayon Nabire
a. Polres Nabire
b. Polres Paniai
7. Zona/ Rayon Jayapura
a. Polres Jayapura Kota
b. Polres Jayapura
c. Polres Keerom
d. Polres Pegunungan Bintang
e. Polres Sarmi
8. Zona/ rayon Mimika
a. Polres Mimika
e. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wasrik rutin TA. 2012
adalah sebesar Rp. 427.800.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu
rupiah) yang akan dilaksanakan selama 34 hari.
III. PENUTUP
Demikian Rencana wasrik dan susunan Tim wasrik pada TA. 2012 Itwasda Polda Papua
disusun guna dapatnya pimpinan mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya.
Jayapura, Januari 2012
IRBID OPS
I GEDE SUMERTA JAYA, S.Ik AKBP NRP 67010344
POLRI DAERAH PAPUA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
TIME TABLE WASRIK RUTIN ITWASDA POLDA PAPUA TA. 2012
JA
Sun PKPT
PE
Ro Rena
Bid Keu
Ro Sarpras
MA
AP
ME
JU
JUL
AG
SEP
OK
NO
DE
Pelatihan Auditing
Res Mankwr Res Tlk. Wdm
Res Tlk. Btn.
Ro Ops
Res Mmk
Dit Sabhara
Ro SDM
Res Srg Kt
Res Srg
Res Sorsel
Res Raja 4
Dit Lantas
Dit Polair
Dit Pam Obvit
Res Mrke
Res Bodi
Res Asmat
Res Mappi
Dit Resum
Dit Ressus
Res Fak2
Res Kaimana
Dit Binmas
Dit Intelkam
Dit Narkoba
Res Jawi
Res Tolikara
Res Yahukim
Res P. Jaya
Dit Tahti
Bid TI
Res Nabire
Res Paniai
Bid Binkum
Bid Propam
Res Jayapura
Res Jpr Kt
Res Keerom
Res Sarmi
Res Pg. Bintg
Res Biak
Res Kep. Ypn
Res Ypn Wrp
Res Supiori
Bid Humas
Bid Dokkes
Rumkit Bhy
Sat Brimob
SPN Jypr
PD. Bhyri
Puskoppol
Yanma
Sun Anev
Wasrik
Kemala Bhy
Setum