ProfilNegaraQatar_0406

Profil Negara Qatar- April 2006

Kedutaan Besar Republik Indonesia - Doha 1

PROFIL NEGARA QATAR

I. UMUM

1. Nama Negara : Negara Qatar (Dawlat Qatar) 2. Ibukota : Doha 3. Hari Kemerdekaan : 3 September 1971 4. Kepala Negara : Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani (Amir) sejak 27 Juni 1995 hingga sekarang 5. Kepala Pemerintahan : Amir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani 6. Ketua Parlemen/Majelis Shura : Muhamad bin Mubarak Al-Kholefi 7. Menteri Luar Negeri : Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani 8. Bahasa Nasional : Arab (bahasa utama) dan Inggris (bahasa kedua) 9. A g a m a : Islam 10. Mata Uang : Qatari Riyal QR. 1 = 100 Dirham Qatar US$ 1 = QR. 3.64 11. Jumlah Penduduk : 744.000 orang, WNQ lebih kurang 220.000 jiwa. dengan pertambahan penduduk 9 % pertahun. 12. Etnis Suku : 40% etnis Arab

18% etnis Pakistan 18% etnis India 10% etnis Iran 14% etnis lain-lain

13. Pendapatan Perkapita : US$ 40.000 (Sumber: Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Qatar, yang

dikutip surat kabar harian The Peninsula) 14. Laju Inflasi : 9.5% (Sumber: Kadin Qatar, yang dikutip surat kabar harian The

Peninsula) 15. Ekspor Utama : Gas (penghasil gas terbesar ketiga di dunia) dan minyak

bumi 16. Hari-hari Nasional : - 3 September (Kemerdekaan) - 27 Juni (Kenaikan Tahta Amir Qatar) - Idul Adha - Idul Fitri 17. Lagu Kebangsaan : Qasaman bi Man Rafa’as Sama (Sumpah Demi yang Mengangkat Langit) 18. Bendera : Warna putih dan maroon dengan sembilan zig-zag

vertikal 19. Suhu udara bulan September : 23 – 38 derajat Celsius

GEOGRAFIS

1. Luas Wilayah : 11.437 Km2 2. Topografis/Perbatasan : Teluk Persi (Utara, Timur dan Barat)

Saudi Arabia dan UAE (Selatan) 3. Kota-kota Besar/Wisata : Doha

Mesaieed : 38 Km Al-Khor : 58 Km Ras Laffan : 85 Km



Madinat Al-Shamal : 112 Km Dukhan : 89 Km Abu Samra : 98 Km

4. I k l i m : Tropis

Musim Panas : Juni – September Musim Dingin : Oktober – Mei II. SEJARAH SINGKAT

Dari hasil penelitian sejarah, dikatakan bahwa kehidupan pertama kali di Qatar dimulai pada abad keempat sebelum Masehi. Pada waktu munculnya Islam pertengahan abad ketujuh, semenanjung Qatar dan kawasan sekelilingnya berada di bawah kekuasaan Al-Mundzir bin Sawi Al-Tamimi. Kemudian Al-Mundzir menganut agama Islam, dan sejak itu Qatar memasuki dunia peradaban Islam. Pada abad ke-16, orang-orang Qatar bersekutu dengan Turki untuk mengusir orang-orang Portugis. Konsekuensinya, Qatar seperti semua negara dikawasan Teluk Arab pada saat itu berada di bawah kekuasaan Turki selama empat abad. Kedaulatan Otsmani di kawasan, bersifat nominal, kekuasaan dan pengendalian sesungguhnya berada di tangan para Sheikh dan Pangeran suku-suku lokal Arab. Qatar sendiri berada dibawah kekuasaan keluarga Sheikh Al-Thani.

Adapun asal-usul berkuasanya Keluarga Al-Thani di negeri semenanjung tersebut dimulai sejak pertengahan abad ke-19, nama Al-Thani yang berasal dari Sheikh Thani Bin Muhamad yaitu Ayah dari Sheikh Muhamad Bin Thani, salah seorang Penguasa negeri tersebut pada periode 1850-1878 berasal dari Bani (Marga) Tamim. Kemerdekaan Qatar diperoleh dari Inggris pada tanggal 3 September 1971 dengan Kepala Negara yang pertama Sheikh Khalifa Al-Thani. Pada tanggal 27 Juni 1995 Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani mengambil alih kekuasaannya melalui kudeta tidak berdarah dari ayahnya Sheikh Khalifa Al-Thani yang didukung oleh keluarga yang berkuasa dan rakyat Qatar.

Tanggal 22 Oktober 1996 Amir Qatar mengeluarkan Dekrit pengangkatan terhadap anaknya, Sheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai Putra Mahkota. Kemudian tanggal 29 Oktober 1996 Amir Qatar melalui sebuah dekrit mengangkat Sheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani (adik kandung Amir Qatar dari lain Ibu) sebagai Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri. Namun dengan keluarnya Dekrit diangkatnya Mendagri, Sheikh Abdullah bin Khalid Al-Thani tanggal 2 Januari 2001, maka Sheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani hanya menjabat sebagai Perdana Menteri sampai sekarang. Pada tanggal 5 Agustus 2003, Sheikh Jasim Bin Hamad Al-Thani resmi mengundurkan diri dari jabatan Putra Mahkota, dan Amir Qatar menunjuk putranya yang lain Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani yang baru berumur 23 tahun sebagai Putra Mahkota baru.

III. SISTIM POLITIK DAN PEMERINTAHAN 1. Sistem Kepartaian

Qatar sampai saat ini tidak memiliki partai politik. Partisipasi politik rakyatnya disalurkan melalui Dewan Kotapraja yang dibentuk bulan Maret 1999. Rencana pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen diperkirakan akan menggunakan pemilihan langsung, bukan dengan memilih partai yang akan dibentuk sebelum diadakan pemilu tersebut.



2. Majelis Shura Didalam struktur politik Qatar tidak secara jelas disebutkan adanya Lembaga Legislatif / Parlemen, namun yang lebih dikenal adalah Institusi Majelis Shura. Sesuai dengan fungsinya, selama ini Majelis Shura telah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah dalam berbagai hal antara lain tentang pembahasan pemilihan Dewan Kotapraja (Central Municipal Council/ CMC) secara langsung melalui pemillihan umum yang diikuti juga oleh kaum wanita, dan revisi terhadap UUD sementara. Majelis Shura Qatar diketuai oleh Muhamad bin Mubarak Al-Kholefi.

3. Sistem Pemerintahan Undang-Undang Dasar Negara Qatar yang baru diberlakukan pada 8 Juni 2005 lalu menyatakan bahwa Qatar adalah sebuah negara Arab yang berdaulat dan merdeka, Islam adalah agama resmi dan Shari’ah (Hukum Islam) adalah sumber dasar perundang-undangan. Demokrasi adalah dasar bagi sistem pemerintahan. Pemerintah menerapkan kedaulatan terhadap semua wilayah dan teritorial perairan sampai dengan perbatasan internasionalnya. Qatar mempunyai hak untuk menolak kedaulatan atau menarik mundur dari setiap bagian wilayah atau perairan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab dalam memelihara integritas, keamanan dan stabilitas negara juga menggunakan semua potensi sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan setiap aksi agresi. Sesuai Undang Undang, Kepala Pemerintahan Qatar adalah Amir dengan wakilnya Putra Mahkota, dan dibantu oleh Kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri, sehingga Perdana Menteri bukanlah kepala Pemerintahan tertinggi, tetapi merupakan pembantu Amir di bidang Pemerintahan. Pemerintah dipercaya mengendalikan dan mengawasi ekonomi nasional dalam usaha menyempurnakan pengembangan ekonomi melalui perencanaan dan kerjasama teknik dengan Lembaga-lembaga Internasional yang berpengalaman. Kepemilikan pribadi, modal dan tenaga kerja sebagai bentuk dasar infrastruktur sosial dari suatu negara dianggap sebagai hak pribadi, dijamin dan diatur oleh Undang-Undang. Pemerintah juga memberikan kebebasan dalam berusaha sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Setiap usaha yang dilakukan dimaksud memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara atas dasar keadilan sosial yang diperkuat oleh Undang-Undang. Pemerintah menjamin hak azasi setiap warga negara, termasuk hak bermukim, kebebasan pers dan mendapatkan informasi serta kepemilikan pribadi. Hak tersebut tidak dapat dibatasi kecuali apabila praktek dari hak-hak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan umum. Konstitusi mewajibkan kepada setiap warga negara untuk mematuhi ketertiban umum dan menghormati kaidah-kaidah moral dan adat istiadat masyarakat.

4. Sistem Peradilan Pada awalnya sistem peradilan Qatar memiliki dua jenis sistem peradilan yaitu: Peradilan Perdata (Civil Court) yang memutuskan kasus-kasus perdata dan perdagangan; dan Peradilan Agama (Sharia Court) yang memutuskan kasus pidana dan hudud (Syariah Islamiyah). Sesuai dengan perubahan drastis yang dilakukan Amir Qatar untuk menyesuaikan dengan UUD yang baru terutama di bidang Peradilan dan perangkat hukumnya, kini peradilan di Qatar berada di bawah satu atap dan memiliki bagian-bagian yang menangani persidangan secara



khusus.Tingkatan peradilan tersebut juga bertambah, yang sebelumnya hanya mengenal pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding, kini ada pengadilan tingkat kasasi. Para Hakim di semua tingkat pengadilan ditunjuk oleh Amir dan memutuskan semua perkara atas nama Amir, dan bertanggung jawab terhadap Amir langsung. Dewan Tinggi Hakim-lah yang berfungsi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi para hakim. Perangkat hukum lainnya, yaitu Kejaksaan pada awalnya merupakan sebuah departemen dibawah Kementerian Dalam Negeri yang setara dengan kepolisian, dengan para jaksa yang memiliki pangkat sebagaimana polisi layaknya, namun mulai tahun 2003, seiring dengan reformasi yang digalakkan Amir untuk penyesuaian terhadap UUD baru, kini lembaga Kejaksaan merupakan lembaga independen yang berada dan bertanggungn jawab langsung kepada Amir. Dengan perubahan status tersebut, kini Kejaksaan (Publik Presecution) dapat melakukan penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap siapa saja, termasuk terhadap para anggota kabinet sebagaimana telah terjadi beberapa kali pada tahun 2005 ini.

5. Kekuasaan dalam sistem Keamiran

Sesuai dengan UUD yang baru, sistem kekuasaan pemerintahan di Qatar adalah turun-temurun dalam Keluarga Al-Thani, dimana kekuasaan dialihkan dari Bapak kepada Anak yang telah diangkat sebelumnya menjadi Putra Mahkota. Seandainya Amir tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki), Amir berhak mengangkat seorang Putra Mahkota dari Keluarga Al-Thani dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Keluarga. Putra Mahkota diangkat oleh Amir dari Putranya sendiri sesuai dengan UUD yang baru dan menyandang gelar “His Highness The Heir Apparent”. Amir adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan Dewan Menteri. Amir juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantu oleh Majelis Shura. Namun demikian UUD yang baru secara jelas mengatur segala-hak dan kewajiban Amir Qatar, kemudian Undang-undang yang lain tentang Kabinet juga mengatur seluruh hak dan kewajiban para menteri.

IV. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DALAM DAN LUAR NEGERI 1. Politik

a. Kebijakan Politik Dalam Negeri dan Program Reformasi berkelanjutan

Strategi kebijaksanaan Nasional Qatar lebih banyak dipusatkan pada landasan dan format nasional dengan ciri-ciri: bebas dan pragmatis. Hal ini terutama dimaksudkan karena Amir yang sekarang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah terhadap ayahnya sendiri pada tahun 1995, karena dianggap banyak merugikan kepentingan negara dan rakyat Qatar. Untuk itu, Kepala Negara yang sekarang ingin menunjukkan era Qatar yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya. Pola pergantian kepala negara seperti yang terjadi di Qatar merupakan hal yang "unik dan bertentangan" dengan kebiasaan ayng berlaku di negara-negara GCC yang mempunyai sistim pemerintahan monarki. Dalam perkembangannya, sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai Amir Negara Qatar tahun 1995 menggantikan Ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani yang diturunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik yang menonjol antara lain adalah keputusan Qatar membuat UUD Tetap Qatar yang telah resmi diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali menyelenggarakan pemilu Dewan Kotapraja,



pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri, serta akan dibentuknya parlemen yang sebagian besar keanggotaannya dipilih secara langsung. Langkah tersebut sebagai implementasi dari upaya Qatar selama ini untuk memperkuat dan mewujudkan kehidupan demokrasi dengan mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan berbagai keputusan. Dalam kaitan tersebut, Qatar juga merupakan salah satu pelopor diantara Negara-negara Teluk lainnya yang memberikan hak politik lebih luas bagi kaum wanitanya untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilu-pemilu tersebut. Pemilu Dewan Kotapraja yang telah diadakan Qatar bulan Maret 1999 adalah merupakan awal dari rencana Pemilu Parlemen. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Kota Praja kedua diadakan pada tahun 2004 dan berhasil mendudukkan seorang wanita menjadi anggotanya. Direncanakan pada pertengahan tahun 2006 mendatang, satu tahun setelah diberlakukannya UUD yang baru, Qatar akan mengadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Perkembangan lainnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah upaya Qatar dalam memperkuat pemerintahannya melalui pembentukan Lembaga-lembaga Negara dan reshuffle terbatas Kabinet dan sejumlah Pejabat Tinggi. Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani tanggal 22 Juli 2000 telah mengeluarkan Dekrit Amiri tentang pengangkatan Sheikh Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani sebagai Menteri Negara. Sebelumnya sejak September 1991, Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani menjabat sebagai Ketua Badan Umum Pemuda dan Olah Raga, dan pada tanggal 12 Juli 2000 telah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga yang Berkuasa di Qatar. Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani telah berkunjung ke Indonesia tanggal 10 Mei 2000 sebagai Utusan Khusus Amir Qatar dalam rangka menyampaikan Undangan Resmi kepada Presiden RI untuk menghadiri KTT OKI ke-IX di Qatar bulan Nopember 2000. Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2000, Amir Qatar mengeluarkan Dekrit No.1 tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Keluarga Yang Berkuasa dipimpin oleh Amir sendiri dan sebagai Wakil Ketua adalah Putra Mahkota dengan nama “Dewan Keluarga”. Sedang keanggotaanya terdiri dari 12 orang dari Keluarga Yang Sedang Berkuasa di Qatar, dan pengangkatannya melalui Keputusan Amir. Dewan Keluarga tersebut juga mempunyai Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Amir, yang tugasnya menjalankan urusan Dewan. Pada awal pertemuannya telah memilih Wakil Sekretaris Jenderal yang melakukan tugasnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. Keanggotaan Dewan Keluarga adalah hanya suatu kehormatan dan biak Sekretaris Jenderal maupun Anggota Dewan tidak mendapatkan fasilitas apapun. Tugas-tugas Dewan Keluarga antara lain menangani semua masalah yang berhubungan dengan urusan Keluarga Yang Sedang Berkuasa dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Keluarga yang disampaikan oleh Ketua. Dalam kaitan tersebut, Amir Qatar telah mengeluarkan Dekrit No.34 tahun 2000 tentang pengangkatan Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Keluarga untuk masa 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai Keputusan Amir. Pada tanggal 13 Desember 2000, Amir Qatar dengan Dekrit No.58 tahun 2000 telah membentuk Dewan Tertinggi Investasi Kas Cadangan Negara yang susunan organisasinya adalah sebagai berikut: Ketua : Amir Qatar Wakil Ketua : Putra Mahkota Anggota : - Perdana Menteri

- Menteri Luar Negeri



- Menteri Energi dan Industri - Menteri Keuangan, Ekonomi dan Perdagangan - Gubernur Bank Sentral

Dalam menjalankan pemerintahannya, Amir yang sekarang tidak menginginkan adanya kekuatan lama kembali bekuasa dan apalagi keberadaan kelompok yang juga berkeinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Sehubungan dengan tersebut, telah diadakan pembersihan dan telah ditemukan adanya kelompok yang merencanakan kudeta. Sebagian besar telah berhasil ditangkap serta diadili pada tahun 1997, 1998 dan Oktober 1999, Pebruari dan September 2000, serta selesai tanggal 21 Mei 2001. Perkembangan selanjutnya, Amir Qatar tanggal 11 Desember 2000 telah mengeluarkan Dekrit melantik Sheikh Saud bin Khalid Al-Thani sebagai Ketua Badan Umum Pemuda setingkat dengan Menteri. Sheikh Saud bin Khalid Al-Thani adalah yang memimpin delegasi Qatar pada pemilihan tuan rumah Asian Games 2006 yang dimenangkan Qatar. Pada tanggal 5 Juni 2001, Amir Qatar telah melantik Dr. Ahmad Khalifa Busharbak Al-Mansuri sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran Qatar menggantikan Dr. Muhamad Abdurrahim Kafud. Hanya berselang dua tahun lebih sedikit, Kementerian pendidikan dan pengajaran di alihkan ke Sheika Ahmad Al-Mahmoud yang menjadi Menteri wanita pertama di GCC. Sejak memimpin negara Qatar mulai tahun 1995 sampai April 2005, beberapa kali Amir melakukan reshufle kabinet, dan yang terakhir adalah mengganti Menteri Wakaf dan urusan Islam yang baru saja menjabat beberapa bulan. Menteri lain yang dicopot adalah Menteri Negara Urusan Kabinet, namun sampai hari ini Amir belum menujuk penggantinya. Kedua Menteri tersebut diindikasikan terlibat kasus Korupsi yang melibatkan 2 orang Menteri dan seorang pejabat setingkat Menteri yaitu Kepala Diwan Amiri. Sebulan sebelumnya, Amir juga mencobot Kepala Majelis Nasional untuk Seni Budaya dan Peninggalan Sejarah, (Pejabat setingkat Menteri) Sheikh Saud Bin Muhammad Bin Ali dan menggantinya dengan mantan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, Dr Muhammad Abrul Rahim Kafud. Penggantian ini juga diindikasikan karena kasus korupsi yang melibatkan pejabat tersebut.

Lembaga-lembaga lain yang dibentuk untuk melengkapi struktur organisasi negara setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru pada 8 Juni 2005 adalah Otoritas Pekerjaan Umum yang diketuai oleh Putra Mahkota Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Dewan Tinggi Pendidikan, Dewan Tinggi Urusan Keluarga, Otoritas Pemuda, Otoritas Umum untuk Pensiun dan lain-lain. Rencana Pembentukan Parlemen Qatar Pada wawancara dengan Radio Jerman tanggal 25 Pebruari 2001, Amir Qatar menyatakan bahwa Qatar akan memiliki Parlemen dengan anggota yang kesemuanya dipilih secara langsung dalam jangka waktu satu setengah tahun kedepan. Namun demikian, sampai saat ini Qatar belum juga memiliki Parlemen sebagaimana dijanjikan Amir. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Perdana Menteri/Menlu Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani pada tanggal 22 Juni 2005 dalam wawancara "Lintas Batas" di TV Al-Jazeera menyatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan Pemilu untuk pemlihan anggota Parlemen adalah karena masalah-masalah terknis semata, terutama karena adanya perubahan demografis Qatar. Direncanakan Pemilu Langsung untuk memilih



anggota Parlemen akan dilaksankan pada akhir tahun 2006 atau tahun 2007, dan hal tersebut sudah diatur oleh UUD yang baru. Pada masanya nanti, di Qatar juga akan dibentuk Partai Politik, namun demikian hal tersebut belum diatur dalam UUD. Untuk sementara, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui anggota Dewan Kota Praja, kepala-kepala suku dan kabilah dan juga melalui media massa. Perkembangan Kehidupan Demokrasi dan HAM Berdasarkan penilaian dari Biro Demokrasi, HAM dan Hak-hak Buruh, Kementerian Luar Negeri AS, Pemerintah Qatar umumnya menghargai hak-hak warganya dan telah mengalami kemajuan dalam penyampaian pendapat sejak Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani mulai memerintah tahun 1995. Pemerintah membubarkan Departemen Penerangan dengan perangkat Badan Sensornya. Sejak itu, kehidupan pers bebas dari campur tangan Pemerintah. Namun demikian para wartawan tetap mengadakan “self-censorship”, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi penguasa dan keluarganya. Untuk media asing, baik cetak maupun elektronik tidak ada penyensoran dalam isi artikel dan pemberitaan. Namun sensor diberlakukan terhadap gambar-gambar yang mengarah kepada pornografi. Sensorsip dilakukan oleh sebuah bagian kecil di direktorat percetakan pada lembaga TV dan Radio Qatar Penduduk Qatar, baik warga negara maupun tenaga kerja asing bebas untuk mengeluarkan pendapat, baik pada acara talk show di TV maupun di radio setempat. Dengan adanya TV swasta Al-Jazeera, kebebasan mengemukakan pendapat menjadi lebih maju. Dalam acara talk show, TV ini menayangkan kritikan warganya terhadap Amir Qatar yang mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel pada saat sidang PBB di New York tahun 2000. Qatar saat ini menjadi Anggota Komisi HAM PBB yang berpusat di Jenewa. Dalam Sidang KHAM ke-57 tahun 2000 dan sidang pemilihan KHAM berikutnya Qatar telah berhasil menunjukkan besarnya peranan Qatar dalam Komite PBB tersebut. Hal ini tidak terlepas dari strateginya dalam rangka menggalakkan praktek HAM secara bertahap. Salah satu contoh yang paling menonjol dalam HAM di Qatar adalah pemberian hak politik untuk memilih dan dipilih bagi wanita dalam pemilihan Anggota Dewan Kotapraja tahun 1999 dan tahun 2004 dan pemilihan pimpinan Kamar Dagang dan Industri Qatar Atas kebebasan pers dan adanya perlindungan HAM secara nyata dan transparan, Pemerintah dikritik oleh pers karena mengizinkan Kantor Dagang Israel dibuka di Doha, yang kemudian ditutup sebelum KTT OKI ke-9 dibuka bulan Nopember 2000. Namun demikian kantor dagang yang dikepalai oleh seorang Duta Besar tersebut kembali dibuka tidak lama setelah KTT OKI tersebut usai dan sampai saat ini masih terus berjalan. Disatu sisi penahanan sewenang-wenang karena alasan keamanan dan pengekangan dibidang kebebasan mengemukakan pendapat, press, kebebasan berserikat, serta hak-hak buruh masih tetap ada meskipun sudah sangat berkurang sekali. Kasus-kasus HAM yang muncul adalah seringnya terjadi perlakuan yang tidak wajar, penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangga yang umumnya berasal dari negara-negara Asia. Selain itu, para tenaga kerja asing mengalami diskriminasi oleh warga negara Qatar di tempat kerja mereka, terutama masalah standar gaji. Namun demikian pada hakekatnya hal tersebut bukanlah karena diskrimainatif, namun lebih dikarenakan undang-undang dan ketentuan yang berlaku memang membedakan antara hak-hak warga negara dan hak pendatang sebagaimana berlaku di negara manapun juga.



Namun demikian dalam masalah sistim hukum dapat dirasakan sikap Pengadilan yang tampak adil dan tidak membedakan SARA kecuali memang yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan itu sendiri. Pada saat ini issue pelanggaran HAM yang muncul adalah kasus dilepaskannya kewarganegaraan Qatar dari sekitar 5000 orang Qatar dari suku Al-Murrah sekitar awal Juni 2005 alu. Tindakan melepas kewarganegaraan tersebut dikarenakan sebagian besar dari mereka tetap bersikukuh untuk memiliki kewarganegaraan ganda yang bertentangan dengan UU Kewarganegaraan Qatar yang tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Namun demikian, kasus ini secara cepat telah ditangani oleh Komnas HAM Qatar, Direktorat HAM Kementerian Dalam Negeri dan Biro HAM Kemlu Qatar, sehingga isue tersebut tidak lagi memancing reaksi banyak pihak luar.

b. Kebijaksanaan Luar Negeri

Langkah-langkah politik dan ekonomi Qatar yang meski hanya sebuah negara kecil, sangat disegani oleh negara-negara lain, karena secara ekonomi Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan cadangan dan pasokan gas bumi terbesar di dunia, dan seringkali Qatar mempelopori dan mensponsori kegiatan-kegiatan internasional dan regional, seperti OKI, WTO, G77 & China, GCC dan juga berbagai organisasi lainnya di bawah PBB. Kebijaksanaan luar negeri dalam pemerintahan Amir Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani lebih ditekankan pada faktor-faktor strategis yang disusun melalui landasan yang kuat dengan prinsip-prinsip keseimbangan demi kepentingan nasional Qatar. Faktor-faktor strategis tersebut mencakup antara lain kerjasama, saling ketergantungan, kepentingan bersama, dialog dan memperkokoh kemampuan dan efektifitas organisasi regional dan internasional. Kebijaksanaan luar negeri seperti yang dianut Qatar selama ini akan tetap dipertahankan, karena menunjukkan sikap keterbukaan hubungan bilateral dengan negara-negara lain, termasuk hubungannya dengan Indonesia. Qatar cukup menonjol perannya di forum regional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir, yaitu selaku Tuan Rumah Konperensi Ekonomi MENA (Middle East and North Africa) ke-4 (Nopember 1997), KTM OKI ke-25 (Maret 1998), KTM Deklarasi Doha (Nopember 1998). KTT OKI ke-9 tanggal 12-14 Nopember 2000, Sidang Pembentukan Trust Fund Negara-negara Anggota OKI untuk membantu para pengungsi Bosnia-Herzegovina di Doha tanggal 15 Mei 2001 dan Sidang Luar Biasa para Menteri Luar Negeri Negara-negara Anggota OKI tanggal 26 Mei 2001 di Doha yang membahas perkembangan situasi di Palestina, Sidang Luar Biasa para Menteri Luar Negeri OKI ke-9 tanggal 11 September 2001, Sidang Luar Biasa para Menteri Luar Negeri OKI ke-10 tanggal 10 Desember 2001 dan KTM WTO bulan Nopember 2001, dan yang terakhir adalah KTT G77 pada bulan Juni 2005 lalu.. Qatar juga menyelenggarakan berbagai forum yang telah melembaga diantaranya adalah US & Islamic World Forum, Doha Development Forum, Forum Dialog antar umat beragama, Forum Internasional perlindungan terhadap para usia lanjut, Forum untuk Keluarga dan berbagai forum lainnya, terutama di bidang Demokrasi dan HAM serta bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, disamping forum-forum lain semisal Forum Debat Doha. Khusus mengenai hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama sengketa perbatasan wilayah dengan Kerajaan Bahrain yang disebabkan perbedaan batas wilayah laut dan klaim atas beberapa pulau (antara lain Pulau Hawar dan Zubara serta pulau-pulau



kecil lainnya) yang berjalan lebih kurang 62 tahun, pada tanggal 16 Maret 2001 telah ditutup dengan diterimanya Keputusan Mahkamah Internasional oleh Qatar dan Bahrain. Amir Qatar dalam menyambut keputusan MI tersebut menyatakan bahwa keputusan untuk menerima Keputusan Hukum MI telah melandasi terciptanya hubungan yang lebih erat dan luas antara Qatar dan Bahrain. Dengan selesainya masalah ini akan mempertinggi stabilitas dan keamanan di kawasan Teluk dan memperkuat kerjasama GCC.

Pada kenyataannya, setelah kasus tersebut selesai, hubungan bilateral kedua negara mengalami peningkatan yang sangat tajam. Kedua negara menandatangani Komite Tinggi Kerjasama Qatar-Bahrain yang diketuai oleh Putra Mahkota masing-masing. Komite tersebut diberikan kewenangan penuh untuk menjajagi dan membina hubungan dan kerjasama antar kedua negara. Hubungan luar negeri lainnya yang paling menonjol adalah dengan hampir semua Negara-negara Anggota GCC, terutama Persatuan Emirate Arab, AS, Inggris, Perancis, serta negara-negara Arab lainnya. Namun demikian, hubungan Qatar dengan Arab Saudi sampai saat ini masih belum harmonis, dan masih banyak masalah-masalah bilateral yang belum dapat dituntaskan oleh kedua negara, meskipun dalam forum GCC kedua negara tetap terlihat saling mendukung. Sikap Qatar terhadap reformasi dan strukturisasi PBB adalah menuntut agar PBB dapat secara nyata meningkatkan peranannya serta lebih mengefektifitaskan Badan-badan Organisasinya. Qatar juga sangat mendukung tuntutan dunia Arab dan sikap Negara-negara Anggota GNB tentang reformasi di tubuh PBB. Selain itu, Qatar mengharapkan agar Hak Veto dihapuskan, karena tidak sesuai dengan azas demokrasi dan transparansi yang selama ini sedang disosialisasikan di tubuh PBB. Tentang perluasan keanggotaan DK-PBB, Qatar konsisten dengan sikap Kelompok Arab dan GNB yang menginginkan penambahan anggota DK-PBB tidak kurang dari 26 Anggota, yang pembagiannya disesuaikan dengan letak geografis tiap negara. Selain itu, Qatar menegaskan hak keanggotaan negara Kelompok Arab untuk mendapatkan satu kursi tetap dalam penambahan keanggotaan DK-PBB mendatang. Peranan Qatar lain yang menonjol dalam hubungan internasional misalnya sebagai mediator perdamaian terhadap sengketa Eritrea-Sudan, Eritrea-Somalia, perselisihan UAE-Iran dalam masalah Pulau Tomb Besar, Tomb Kecil dan Pulau Abu Musa. Demikian juga dalam konflik Eritrea-Ethiopia, Qatar berusaha didekati oleh pihak-pihak yang terkait.

2. Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan, Amir Qatar tetap memegang komando tertinggi, sehingga pada awal-awal masa pemerintahan Amir Sheikh Hamad Bin Khlaifa Al-Thani ini, jabatan Menteri Pertahanan tetap di pegang oleh amir sendiri, disamping jabatan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Qatar. Amir hanya mengangkat Panglima angkatan Bersenjata, bahkan secara fungsional hanyalah sebagai kepala staf angkatan bersenjata semata. Putra Mahkota sebelumnya, Sheikh Jasim Bin Hamad Al-Thani yang juga menjadi Deputi Amir, tidak pula diberi kewenangan sebagai Deputi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Qatar, Kewenangan dalam bidang Militer dan pertahanan tersebut baru diberikan kepada Putra Mahkota yang menggantikan Sheikh Jasim Bin Hamad AL-Thani, yaitu Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.



Untuk mengisi jabatan-jabatan penting dan strategis, pada masa Amir sebelumnya, Qatar masih memakai tenaga-tenaga Militer dari beberapa negara Arab dan mereka diberi pangkat sampai perwira menengah, sebagaimana pangkat yang mereka sandang di negara asalnya. Prajurit-prajurit juga masih direkrut dari beberapa warga negara Arab seperti Yaman, Jordan, Palestina, Sudan, Mesir disamping dari warga negara Asia lainnya seperti Pakistan, India, Bangladesh, bahkan Pilipina. Namun semenjak tampuk kepemimpinan Qatar dipegang oleh Amir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, lambat laun bidang Militer dan pertahanan mengalami perubahan secara pasti dan meyakinkan. Jabatan-jabatan penting dan strategis, dipercayakan kepada warga negara Qatar sendiri yang pangkatnya dikatrol. Pejabat Militer dari warga negara asing lambat laun dikurangi dan distop habis dengan tidak memperpanjang kontraknya, kemudian prajurit-prajurit dari warga negara asing tidak lagi diberi pangkat militer, sehingga secara otomatis tidak akan dapat menduduki jabatan apapun, meski sudah puluhan tahun bekerja di instalasi Militer Qatar. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa kawasan Qatar dilindungi dengan berbagai persenjataan canggih untuk menangkis serangan dari luar yang akan dilumpuhkan sebelum memasuki wilayah Qatar. Pernyataan Pemerintah Qatar ini cukup beralasan mengingat sampai saat ini situasi di Qatar relatif aman dan terkendali. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan sehari-hari seperti kegiatan kebudayaan, bisnis dan acara-acara konperensi tetap berlangsung tanpa ada penundaan. Sejauh ini tidak terlihat adanya tanda-tanda situasi rawan keamanan di seluruh wilayah Qatar. Situasi keamanan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah Qatar yang memfasilitasi keberadaan 2 (dua) buah Pangkalan Militer Amerika di wilayah Qatar yaitu di kawasan Sayliyah, yang berjarak hanya 20 km dari ibukota Qatar, Doha dan di kawasan Al-Udaeid, 35 km dari Doha. Namun demikian, keberadaan Pangkalan Militer Amerika tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan sentimen anti Amerika di negara Qatar. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris bahwa negara-negara Teluk termasuk Qatar saat ini merupakan daerah rawan karena adanya sentimen anti AS dan Inggris. Sentimen anti AS dan Inggris ini telah mengakibatkan serangan oleh individu atau kelompok anti AS yang menyerang warganegara AS dan Inggris seperti yang terjadi di Kuwait, Arab Saudi dan Bahrain. Keberadaan Pangkalan Militer Amerika di wilayah Qatar dan adanya sikap anti Amerika dari beberapa komponen mayarakat di Qatar, merupakan suatu fenomena yang cukup menarik dan unik dari kebijakan pertahanan dan keamanan Pemerintah Qatar. Disatu sisi, atas dasar kerjasama militer bilateral, Pemerintah Qatar memberikan fasilitas kepada Amerika dengan menyediakan pangkalan militer di Doha, disisi lain serangan AS ke Irak telah melukai emosi warga Qatar sebagai sesama bangsa Arab dan sesama negara Islam. Berkembangnya situasi keamanan global yang terancam dengan adanya isu terorisme internasional, menyebabkan Qatar juga turut menandatangani berbagai kesepakatan tentang upaya-upaya menentang dan memberantas terorisme , baik secara global maupun secara regional dalam wadah GCC, Liga Arab dan lainnya. Khusus mengenai keamanan dalam negeri, secara struktural, keamanan dalam negeri Qatar menjadi tanggung jawab Kepolisian, institusi yang berada langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian ini juga membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi dan urusan orang asing, dan Kejaksaan. Dengan sifatnya sebagai suatu direktorat di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka sangat kentara sekali, bahwa polisi adalah sipil yang



dipersenjatai dan tidak memiliki hirarki komando tetapi tetap memiliki birokrasi yang hirarkis, dengan kepalanya adalah Direktur Jenderal dengan pangkat Mayor Jenderal Polisi. Sementara itu, sesuai dengan konstitusi (UUD yang baru) pada akhirnya Kejaksaan menjadi institusi tersendiri diluar Kementerian Dalam Negeri, dengan kepalanya Jaksa Agung, dan tidak lagi menggunakan pangkat yang sama dengan Militer.

3. Penerangan dan Sosial Budaya

a. Perkembangan Kegiatan Penerangan di Qatar

Pendirian Kementerian Penerangan dan Kebudayaan tahun 1970 merupakan langkah awal perkembangan penerangan di Qatar. Namun sejak penggantian Amir, Kementerian Penerangan dibubarkan pada tahun 1996. Perkembangan dan kegiatan dibidang penerangan tahun demi tahun menunjukkan peningkatan kualitas seiring dengan kemajuan teknologi dan tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Direkorat Penerangan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri. Perkembangan modernisasi pers dan percetakan dimulai dengan dikukuhkannya Undang-undang Percetakan dan Pers pada tahun 1979. Undang-undang tersebut menjamin adanya kebebasan pers, walaupun demikian Pemerintah Qatar selalu menekankan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab moral demi keutuhan bangsa. Kebijaksanaan Pemerintah Qatar dalam bidang pers dan mass media menganut azas “ pers yang bebas” yang dijamin oleh Undang-Undang Pers tahun 1979. Sesuai dengan azas “ pers yang bebas”, mass media setempat diperkenankan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun sebagai negara keamiran, media massa dituntut untuk membatasi diri untuk tidak mengkritik Amir dan keluarganya, serta pribadi para anggota kabinet. Kebijaksanaan Qatar dalam bidang penerangan cukup maju dibandingkan dengan negara-negara Teluk lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Amir Qatar didepan para wartawan Kuwait yang sedang berkunjung ke Doha dalam rangka mendampingi kunjungan Menteri Penerangan Kuwait tanggal 9 September 2000, yaitu bahwa Qatar mendukung terhadap adanya kebebasan pers dan pendapat umum. Dalam hal tulisan di media massa asing yang mengomentari dan mengkritik Qatar, Amir menyatakan tidak akan mencegah media massa asing tersebut beredar di Qatar dan juga tidak akan mencegah orang untuk berhenti mengkritik Qatar. Qatar hanya memberlakukan sensorsip pada penerbitan yang mempublikasikan pornograpi. Kantor Berita Nasional Kantor Berita Nasional Qatar bernama Qatar News Agency / QNA (Wakalatul Anba Al Qathariyah) didirikan tahun 1975. QNA dalam prioritas kerjanya melayani penyebaran berita bagi kawasan GCC dan negara Arab lainnya, disamping melayani negara-negara besar di Eropa, Amerika dan Asia. QNA melayani pelanggan dalam dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris. Disamping itu QNA juga melayani pemberitaan dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Penggunaan dua bahasa terakhir ini khususnya untuk melayani tujuhpuluh dua saluran ke negara-negara di Amerika Utara, Amerika Selatan dan wilayah Karibia. Sejak tahun 1990, QNA memberikan pelayanan 24 jam penuh untuk pemberitaan berbagai perkembangan dal dan luar negeri, dan pada saat ini QNA telah memiliki kerjasama dengan Kantor berita Antara.



Mass Media Mass media cetak di Qatar umumnya dikelola dan dimiliki oleh pihak swasta, namun Pemerintah memberikan fasilitas yang cukup besar bagi pertumbuhan media cetak tersebut. Mass media cetak yang terbit di Qatar adalah sebagai berikut : Surat Kabar Terdapat tiga surat kabar harian berbahasa Arab dan dua surat kabar harian berbahasa Inggris yang terkemuka di Qatar adalah sebagai beikut : - Al-Syarq (Arab) didirikan September 1987, memiliki oplag 7.000 eksemplar. - Al-Rayah(Arab) didirikan September 1974, memiliki oplag 6.000 eksemplar. - Al-Watan (Arab) didirikan September 1972, memiliki oplag 6.000 eksemplar. - Gulf Times (Inggris) didirikan September 1978, memiliki oplag 12.000 eksemplar. - Peninsula (Inggris) didirikan September 1996, memiliki oplag 8.000 eksemplar. Majalah Mingguan - Al-Ahd didirikan tahun 1974. - Al-Akhbar Usbuiyah didirikan tahun 1975. - Sautul Al-Khalij didirikan tahun 1980. - Al-Uruba didirikan tahun 1970. - Al-Daury (majalah olah raga) didirikan tahun 1979. - Al-Qatar Lil’Insya didirikan tahun 1989. - Masa’il khusus untuk anak-anak didirikan tahun 1989. - Al-Qous Qozh (majalah olah raga) didirikan tahun 1990. Majalah Empat Bulanan - Marhaba, memiliki oplag 12.000 eksemplar. TV / Radio Qatar Televisi Qatar mulai mengudara pada bulan Agustus 1970 dengan format hitam putih. Adapun penayangan televisi berwarna baru dimulai pada bulan Juni 1974. Pada perkembangannya, sampai saat ini TV Qatar masih mempunyai dua saluran, TV milik Pemerintah yaitu: Saluran 1 (9,11) dengan program bahasa Arab dan Saluran 2 (37) untuk program bahasa Inggris terutama untuk konsumsi orang asing dan siaran-siaran olah raga serta satu TV Satelit Swasta “Al-Jazeera” yang dapat diterima diseluruh negara Arab, Afrika, Eropa dan Amerika. Seluruh operasional dan kegiatan Radio dan TV termasuk Al-Jazeera dikoordinir oleh Lembaga Radio & TV, yang juga membawahi direktorat percetakan Dengan semakin canggihnya system komunikasi, maka di Qatar juga dapat diterima siaran TV dari berbagai negara melalui langganan decoder maupun parabola yang dijual secara bebas. Disisi lain, siaran Radio Qatar baru diawali pada bulan Juni 1968, pada mulanya siaran radio hanya memuat iklan dan informasi umum dengan jumlah jam siaran pendek. Namun pada saat ini , Qatar Broadcasting System (QBS) telah mengudara dengan tujuh gelombang yang menyajikan berbagai informasi dan perkembangan dalam negeri maupun rubrik internasional menggunakan berbagai bahasa yakni: Arab, Inggris, Perancis, Urdu, Parsi (Iran), Tagalog (Filipina) dan Malayalam (India Selatan).



TV Satelit “Al-Jazeera” Selain dua saluran TV milik Pemerintah, Qatar memiliki saluran TV Internasional “Al-Jazeera” (berbahasa Arab) yang dapat diliput di kawasan Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika. TV “Al-Jazeera” didirikan pada tanggal 1 Nopember 1996 melalui Dekrit Amir dan merupakan TV independen yang acaranya memfokuskan mengenai pemberitaan, wawancara dan dialog/diskusi mengenai berbagai aspek di negara-negara Timur Tengah yang gaya siarannya mengikuti pola acara TV BBC dan CNN. Pada bulan Nopember 1999, TV Al-Jazeera mendapat penghargaan dari Yayasan Ibnu Rushd atas keberhasilannya dalam menayangkan acara-acara diskusi yang tujuannya mendorong demokratisasi dan kebebasan berbicara di dunia Arab. Namun demikian, acara-acara yang ditayangkannya kadang-kadang dianggap terlalu berani, sehingga beberapa Pemimpin Negara Arab pernah tersinggung oleh pembicara dalam acara diskusi di Al-Jazeera. Hal tersebut telah mengakibatkan Kantor Perwakilannya di Yordania bulan April 1999 dan Kuwait bulan Juni 1999 ditutup, serta TV Al-Jazeera tidak diperkenankan ditayangkan di Kuwait. Namun setelah ada permintaan maaf pada bulan Juli 1999 larangan tayangan di Kuwait dicabut dan Kantor Perwakilannya boleh beroperasi kembali dengan syarat tidak akan membuat acara yang berisi hujatan kepada para Pemimpin Kuwait. Selain itu, Iran pada bulan Agustus 1999 juga pernah mengecam TV Al-Jazeera tersebut karena dianggap telah menghina ajaran Shi’ah, Pemerintah Arab Saudi pada bulan Pebruari 2000, dan menuduh TV Al-Jazeera sebagai alat propaganda Presiden Irak, Saddam Hussein. Demikian juga TV tersebut beberapa kali telah mengakibatkan sejumlah negara Arab seperti Libya, Tunisia, Maroko dan Mesir merasa tersinggung dengan sebagian acara yang ditayangkannya sehingga sebagian Duta Besar negara-negara tersebut di Doha pernah ditarik pulang ke negaranya sebagai protes terhadap acara TV Al-Jazeera tersebut. Namun demikian, walaupun TV Al-Jazeera sering mendapat kritikan dari sebagian negara-negara Teluk dan Arab lainnya, Amir Qatar tetap mendukung program TV tersebut yang dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan pers dan kebebasan berbicara yang dianut oleh Pemerintah Qatar. Dilain pihak TV Al-Jazeera juga semakin diminati oleh kaum intelektual di negara-negara Arab karena merupakan pelopor dan pendorong kearah kehidupan yang lebih terbuka dan demokratis. Berkat kekonsistenan Al-Jazeera, kini TV satelite tersebut telah memiliki beberapa program TV, diantaranya adalah Al-Jazeera Sport 1 & 2, Al-Jazeera Children, dan al-Jazeera Forum, dan direncanakan sebelum akhir tahun ini, Al-Jazeeera akan mengudara dengan siaran-siaran dalam bahasa Inggris. Disamping itu Al-Jazeera juga memilki pusat pelatihan yang menjadi rujukan dan tempat training bagi para wartawan-wartawan dari luar Qatar.

b. Sosial Budaya

1. Pendidikan

Salah satu prioritas reformasi total yang dijalankan Qatar adalah menjadikan pendidikan sebagai satu-satunya pilar pembangunan, karena dengan pendidikan akan tercipta sumber daya manusia yang potensial dan diharapkan dari SDM potensial ini semua program reformasi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Saat ini perkembangan pendidikan di Qatar cukup maju. Pemerintah Qatar membebaskan biaya pendidikan bagi rakyatnya mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai lanjutan atas. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, Pemerintah memungut biaya cukup rendah. Reformasi pendidikan yang dilakukan Qatar adalah usaha menjadikan semua sekolah negeri Qatar menjadi lembaga pendidkan yang independen dan akuntable, yaitu lembaga pendidikan yang memiliki miliu pendidikan saling mendukung, kesatuan unsur pendidikan yang menyatu, peserta didik yang aktif dan pendidik yang profesional. Disisi lain lembaga tersebut harus memiliki managemen terbuka dan profesional, memiliki tanggung jawab secara administratif, memiliki standar mutu pendidikan global, dan didukung serta oleh keikut sertaan orang tua dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan. Lembaga tersebut tetap ditopang biayanya oleh pemerintah, namun menejeman pendidikan dan administrasinya total berdiri sendiri. Keyakinan akan pentingnya investasi jangka panjang mulai dilakukan Qatar dengan turun langsungnya Ibu Negara Sheika Mouza Bint Nasir Al-Misnad (Istri Amir) memelopori dan mengepalai proyek-proyek pendidikan dan pengembangan sosial seperti proyek Qatar Foundation dengan Education City nya, Social Development Centre, Family Development Centre dan lainnya. Dalam rangka pemberantasan buta huruf, Kementerian Pendidikan Qatar telah berhasil mendirikan 35 Pusat Pemberantasan Buta Huruf bagi laki-laki dan perempuan. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan Pemberantasan Buta Huruf diharapkan akan selesai pada tahun 2003. Keberhasilan pemberantasan buta huruf tersebut sesuai dengan indikasi yang ditunjukkan oleh program lima tahun dibidang pendidikan yang dimulai sejak tahun 1998. Data tahun 1996 tercatat bahwa buta huruf rakyat Qatar sebesar 23.3% dari jumlah penduduk, kemudian pada tahun 1997 menurun menjadi 13.6%. Dalam rangka mengurangi jumlah buta huruf, Pemerintah mendorong rakyatnya agar mengikuti program bebas buta huruf dengan memberikan insentif kepada yang berhasil akan mendapatkan sertifikat bebas buta huruf, Pemerintah memberikan insentif sebesar QR. 150 (US$ 40) setiap bulan. Pada periode 1998-1999 jumlah peserta program bebas buta huruf (sekolah bagi para buta huruf) yang diadakan pada sore hari mencapai 3.271 (laki-laki dan perempuan). Dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun dibidang pendidikan, Kementerian Pendidikan pada bulan Desember 1999 telah membentuk Komisi untuk menindak-lanjuti pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun pengadaan laboratorium sekolah. Komisi tersebut terdiri dari para pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Komisi ini diberikan wewenang untuk merencanakan, menyediakan dan membangun laboratorium sekolah serta mengevaluasi perkembangannya. Adapun fasilitas pendidikan Sekolah Negeri di Qatar adalah sebagai berikut: Tingkat Dasar : 107 Sekolah Tingkat SLTP : 51 Sekolah Tingkat SLTA : 38 Sekolah Pendidikan Kejuruan : 3 Sekolah Perguruan Tinggi : 1 Universitas / 7 Fakultas Sekolah Luar Biasa/Pemberantasan Buta Huruf Tingkat Dasar, SLTP dan SLTA.



Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan rakyatnya, Pemerintah Qatar antara lain juga terus mengirimkan sejumlah mahasiswa untuk belajar dan meneruskan pendidikannya dengan berbagai disiplin ilmu ke luar negeri. Sekolah Swasta Selain Sekolah Negeri yang diperuntukan bagi warga negara Qatar dan orang asing yang berbahasa Arab, Pemerintah Qatar memberikan kemudahan bagi komunitas asing untuk mendirikan sekolah bagi anak-anaknya. Sekolah-sekolah Swasta yang ada umumnya menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum di negerinya. Sekolah tersebut antara lain: American International School, French School, Doha English Speaking School, Ideal Indian School, MES Indian School, Pakistan Education School, Bangladesh School, The Phillippines School, Iranian School dan sekolah komunitas asing lainnya. Selain itu, mulai tahun 2002 Pemerintah Qatar mulai merintis untuk mengadakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Cornell University New York guna membuka cabangnya di Doha. Pada Tahun Ajaran 2002, Fakultas Kedokteran tersebut mulai beroperasi dengan prioritas 70% dari mahasiswanya warga Qatar dan 30% untuk orang asing. Sebelumnya, Institut Perhotelan CHN cabang dari Belanda pada semester pertama, September 2001 telah menerima mahasiswa baru. Institut Perhotelan ini dibuka untuk menyiapkan tenaga kerja dibidang perhotelan dan pariwisata yang belum dimiliki di Qatar. Dengan bertambahnya hotel-hotel baru dan seringnya Qatar menjadi tuan rumah konperensi-konperensi internasional dirasakan perlunya pendidikan dibidang perhotelan dan pariwisata. Qatar Foundation (QF) Qatar Foundation yang didirikan pada akhir tahun 1995 dan diketuai oleh Ibu Negara, Sheikha Mouza Bin Nasir Al-Misnad telah merintis sebuah kota pendidikan yang menjadi pusat dari berbagai perwakilan fakultas dari banyak Universitas Internasional, diantaranya adalah Virginia Commonwealth University School of the Arts, Well Cornell Medical College in Qatar, Texas A&M University, Carnegie Mellon University in Qatar dan Georgetown University in Qatar. QF juga membawahi Qatar Academy, the Learning Center, the Academic Bridge Program, the RAND-Qatar Policy Institute, Al Shaqab Study and Riding Academy, Fitch Qatar and Qatar Science and Technology Park. Dunia Pendidikan Qatar juga berubah seiring dengan ditunjuknya Sheikha Al-Mahmoud sebagai Menteri Pendidikan dan Shekha Al-Misnad sebagai Rektor Universitas Qatar. Melalui penunjukan 2 wanita ini sebagai pemegang kunci utama pendidikan Qatar, diharapkan Qatar akan lebih dapat mendorong wanita-wanitanya berikiprah lebih banyak lagi dimasa mendatang.

2. Agama

Berdasarkan Undang Undang Dasar Qatar, Islam adalah sebagai agama resmi. Penduduk asli Qatar 100% pemeluk agama Islam. Pemerintah melalui Kementerian Wakaf memberikan perhatian yang sangat kuat dalam mengembangkan agama Islam. Selain itu, lembaga-lembaga sosial keagamaan dibawah naungan



Kementerian Wakaf aktif mengadakan kegiatan da’wah dan pendidikan agama bagi pekerja asing yang ingin memperdalam agama Islam. Qatar merupakan negara Islam yang cukup moderat, kaum pendatang yang bekerja di Qatar terdiri dari berbagai bangsa dan agama termasuk non-muslim, seperti dari sejumlah negara Amerika, Eropa, India, Sri Lanka dan Nepal dapat hidup berdampingan dengan penduduk asli Qatar. Sebagai bukti toleransi beragama, Pemerintah Qatar pada bulan Desember 1999 telah mengijinkan adanya pembangunan Gereja di Doha seperti yang disampaikan kepada Uskup Abu Dhabi, Mousignor Grimolli. Pembangunan Gereja tersebut akan dilaksanakan setelah selesainya masalah-masalah teknis dan keuangan yang sedang dalam pembahasan Panitia. Rencana pembangunan Gereja merupakan yang pertama di Qatar dan izin ini diberikan berkat kebijaksanaan Amir Qatar yang memberikan toleransi kepada pemeluk agama Kristen yang semuanya adalah pekerja asing yang bekerja di Qatar. Diantara enam negara Teluk, tiga negara telah memiliki Gereja yaitu UEA, Bahrain dan Oman. Dalam rangka mengembangkan agama Islam, Kementerian Wakaf setiap tahunnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: - Seminar dan diskusi agama dengan mendatangkan penceramah dari luar Qatar

terutama pada bulan Ramadhan.

- Menghajikan warga negara Qatar yang tidak mampu. Selain itu Pemerintah juga menghajikan 50 orang jemaah dari berbagai negara Afrika.

- Menterjemahkan Al-Qur’an Al-Karim, buku-buku keagamaan dan audio cassettes

kedalam berbagai bahasa. - Menerbitkan 50.000 buah Al-Qur’an; menerbitkan berbagai bulletin dan artikel

untuk disebar-luaskan secara gratis. - Membina dan membangun pusat-pusat penghapalan Al-Qur’an yang jumlahnya

sudah mencapai 56 institusi dengan siswa 3.300 pelajar. 3. Peranan Wanita

Kehidupan Kaum Wanita Didasari pemamahan dan keyakinan bahwa demokrasi tanpa disertai dengan emansipasi wanita kurang memiliki makna, maka Amir Qatar dengan pengaruh kuat dari Ibu Negara yang juga permaisurinya, telah mengangkat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Pengajaran Tinggi dari seorang akademisi perempuan. Disamping itu, Qatar University, satu-satunya Universitas lokal Qatar juga saat ini dipimpin oleh seorang rektor wanita. Jabatan-jabatan wakil menteri, direktur dan kepala biro di kantor-kantor pemerintahan saat ini juga banyak diduduki oleh wanita, termasuk jabatan di Kejaksaan Umum. Namun demikian, kehidupan sosial wanita Qatar hampir sama dengan kehidupan di negara-negara Teluk lainnya seperti Arab Saudi, Kuwait, UEA, Bahrain dan Oman. Ruang gerak kaum wanita Qatar masih agak terbatas, karena norma-norma tradisi yang masih kuat. Pergaulan antara wanita dan laki-laki dalam acara tertentu seperti pesta pernikahan, pesta masyarakat diadakan terpisah antara laki-laki dan wanita.



Demikian juga dalam bidang pendidikan, untuk penduduk Qatar antara sekolah wanita dan laki-laki terpisah mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Ruang tunggu laki-laki dan perempuan di tempat-tempat tertentu terpisah, seperti di rumah sakit dan klinik. Di hampir setiap restoran juga disediakan ruangan khusus bagi wanita dan keluarga. Wanita pergi keluar rumah harus didampingi oleh ayahnya atau Saudara laki-laki, jika ia belum menikah. Apabila sudah menikah ia harus didampingi suami atau seizin suami. Kaum wanita Qatar berpendidikan minimal lulus sekolah dasar. Dibidang lapangan kerja, wanita Qatar banyak bekerja di sektor tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan kaum laki-laki, seperti perawat rumah sakit wanita, guru, perusahaan industri di perumahan, penjahit pakaian wanita, kerajinan tangan, pegawai bank di bank khusus wanita. Bagi janda yang tidak mampu, Pemerintah memberikan tunjangan hidup yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Dibidang pendidikan, untuk pertama kalinya Universitas Qatar pada tanggal 24 Januari 2000 telah mengangkat Dekan dan Wakil Dekan Wanita yaitu DR. Amina Abbas Kamal sebagai Dekan Fakultas Pendidikan; dan DR. Noora Sultan Saif Al-Esa sebagai Wakil Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial. Selain itu pada bulan Pebruari 2000, untuk pertama kalinya seorang wanita Qatar diangkat sebagai pengacara. Peran serta wanita makin berkembang setelah Kementerian Pendidikan juga dipimpin oleh seorang Menteri wanita, kemudian juga Universitas Qatar yang dipimpin oleh seorang rektor Wanita. Kini peranan wanita Qatar terasa sudah memasuki segala bidang, termasuk bidang politik dengan adanya satu-satunya anggota Dewan Kotapraja yang juga wanita, disamping keputusan Amir terbaru yang membubarkan Kementerian Kesehatan Umum dan membentuk Otoritas Umum Kesehatan yang diketua oleh juga seorang wanita.

4. Pemuda dan Olah Raga

Qatar memiliki sarana olah raga yang cukup lengkap dan baik yang disediakan bagi penduduknya untuk mengembangkan bakat dan hobinya. Pemerintah terus membangun dan memperbaiki sarana olah raga sesuai dengan yang diminati oleh masyarakatnya terutama untuk menyalurkan bakat generasi mudanya. Sarana olah raga yang dimiliki Qatar antara lain: stadion olah raga untuk sepak bola dan atletik di setiap wilayah dan pusat-pusat olah raga (club) yang dikelola oleh swasta melalui iuran anggota. Pusat oleh raga ini umumnya memiliki sarana olah raga seperti: lapangan sepak bola, lapangan tenis, ruangan tenis meja, kolam renang, sarana senam kebugaran , bowling dan ruangan untuk olah raga karate, balet dan lain-lain. Dengan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Asian Games ke-15 tahun 2006, Qatar sedang membangun berbagai fasilitas oleh raga untuk acara tersebut.

5. Kesehatan

Dibidang kesehatan, Qatar memiliki sarana yang cukup lengkap dan modern. Pemerintah memiliki 3 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit militer, serta tersedia 24 pusat pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Qatar. Setiap pusat pelayanan kesehatan memiliki dokter umum, dokter spesialis, peralatan laboratorium dan apotik.



Sampai dengan tahun 1996, pengobatan bagi warga negara Qatar dan asing serta pengunjung tidak dikenakan biaya pengobatan. Namun sejak akhir 1996, kepada orang asing dan pengunjung dikenakan biaya pengobatan. Untuk mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan, setiap penduduk baik warga negara Qatar maupun orang asing harus mendaftarkan diri dan membayar untuk mendapatkan kartu kesehatan yang berlaku satu tahun serta dapat diperpanjang setiap tahunnya. Selain rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan Pemerintah, di Doha juga tersedia berbagai rumah sakit dan klinik swasta, disamping praktek gabungan dokter swasta dan pribadi yang membuka praktek dengan tarif yang cukup tinggi, namun pelayananannya cepat tanpa prosedur yang berbelit.

4. Ekonomi Negara Qatar sepenuhnya mengikuti sistem perekonomian bebas, dan pada tahun 1994 resmi menjadi anggota ke-121 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mitra dagang negara Qatar yang mendominasi pasar-pasar impornya adalah Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Itali dan Perancis, sedangkan mitra dagang dengan negara-negara Timur Jauh dikaitkan dengan ekspor minyak bumi, LNG, petrokimia, besi dan pupuk. Negara Qatar merupakan negara kecil di kawasan Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah seperti minyak bumi dan gas alam. Dengan telah dilakukannya investasi milyaran dollar untuk proyek pengembangan lapangan minyak bumi dan gas alam Qatar tersebut telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap penerimaan GDP negara. Terlihat dari GDP Qatar tahun 2004 mencapai USD 28.45 milyar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20.5%, telah menghasilkan GDP per capita mencapai USD 40.000, dan dapat dipastikan bahwa GDP per capita Qatar pda tahun 2007 akan mencapai USD 45.000. Melalui keberhasilan Qatar mencapai GDP per kapita USD 40.000 tahun 2004, setelah melakukan diversifikasi ekonomi dan kebijakan moneter dalam mengembangkan industri minyak dan gas bumi, telah menempatkan negara Qatar pada urutan teratas dalam perekonomian negara-negara Teluk (GCC) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7%. Menurut sumber dari Qatar Petroleum bahwa cadangan minyak bumi Qatar pada bulan September 2004 mencapai 14,5 milyar barrel dan tidak akan habis dieksploitasi selama kurun waktu 59 tahun. Sedangkan cadangan gas alam tercatat sebesar 900 trilyun cubic feet tidak akan habis dieksploitasi selama kurun waktu 200 tahun. Dari hasil ekspor minyak bumi dan LNG Qatar telah mengalami surplus terhadap neraca perdagangan luar negeri, seiring dengan meningkatnya permintaan pasokan LNG dan meningkatnya harga minyak dunia. Seiring dengan melimpahnya sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang dimilikinya, telah mendorong Pemerintah Qatar untuk mengembangkan beberapa proyek di bidang LNG antara lain: Qatar Liquefied Natural Gas Company (Qatargas); Qatar Liquefied Natural Gas Company II (Qatargas II); Qatar Liquefied Natural Gas Company III (Qatargas III); Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company (RasGas); Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company II (RasGas II); Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company III (RasGas III); the Dolphine Project; Al Khalej Gas Project (Enhanced Gas Utilisation Project); Oryx GTL Project; Pearl GTL Project; dan ConocoPhillips GTL Project. Sedangkan beberapa proyek lainnya yang berhubungan dengan bahan baku gas telah dikembangkan oleh Pemerintah Qatar antara lain: Qatar Fertiliser Company (QAFCO); Qatar Fertiliser Company IV (QAFCO-4); Qatar Fuel Additives Company (QAFAC); Qatar



Petrochemical Company (QAPCO); Qatar Vinyl Company (QVC); Qatar Chemical Company (Q-Chem); Qatar Chemical Company II (Q-Chem II); Qatofin; Ras Laffan Ethylene Cracker (RLEC); Linear Alkyl Benzene (LAB) Project; Aluminium Smelter Project; Perekonomian Umum

Strategi perkembangan ekonomi Qatar seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 1999 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 9% per tahun selama periode 1996-2004. Perekonomian Qatar masih bergantung pada devisa minyak, yakni 56% dari GDP, 70% pendapatan nasional, dan 90% dari devisa ekspornya. Guna mengurangi ketergantungannya pada perkonomian minyak bumi, negara Qatar terus berupaya melakukan diversifikasi melalui penerapan berbagai pembenahan kebijakan ekonomi untuk menarik penanam modal asing. Meskipun demikian, beberapa sektor masih tertutup bagi penanam modal asing seperti perbankan, asuransi dan jasa perdagangan. Qatar telah menginvestasikan dananya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan proyek-proyek infrastruktur dengan suatu pandangan untuk meyakinkan perekonomian kedalamnya dalam hal eksploitasi kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. Disamping itu, Qatar juga telah mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan di bidang perdagangan dan iklim investasi yang secara obyektif untuk menarik minat penanam modal asing langsung. Langkah-langkah tersebut meliputi pembuatan website yang berisi tata cara investasi dan kesempatan investasi yang ditawarkan kepada penanam modal asing melalui Undang-Undang Investasi Tahun 2000 yang diperuntukkan bagi sektor-sektor tertentu. Hutang luar negeri Qatar tahun 2003 mencapai USD 15.03 milyar dan nilai tukar mata uang Qatar Riyal terhadap Dollar Amerika terlihat stabil hingga saat ini. Perdagangan komoditi sangat berpengaruh pada GDP Qatar. Hal tersebut mencerminkan pentingnya perdagangan dalam perekonomian Qatar dan komoditas ekspor unggulan Qatar yang didominasi oleh minyak dan gas bumi. Disamping itu, Qatar merupakan negara importir sektor jasa yang cukup besar, yang sebagian besar didominasi oleh jasa administrasi umum. Kerangka Institusi Kementerian Ekonomi dan Perdagangan merumuskan, mengatur dan mengkoordinir kebijakan-kebijakan perdagangan Negara Qatar. Bergantung pada akar permasalahan, pihak Kementerian Ekonomi dan Perdagangan akan melakukan konsultasi dengan Kementerian terkait dan institusi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perdagangan tersebut. Sektor swasta memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan perdagangan dengan mengkomunikasikan pandangan-pandangannya secara langsung kepada Kementerian Ekonomi dan Perdagangan, Kadin Qatar ataupun Asosiasi Perdagangan Qatar. Komisi Nasional Urusan WTO kemudian yang akan membahas permasalahan tentang WTO dimaksud. Negara Qatar telah memberlakukan undang undang tentang hak paten, hak cipta, merk dagang, indikasi geografi dan desain industri. Namun negara Qatar tidak bersaing dalam peraturan anti-dumping dan subsidi. Sebagai pihak penandatangan pada kelompok GATT sejak 7 April 1994 dan resmi menjadi anggota tetap WTO pada 13 Januari 1996, negara Qatar sempat mengalami masa-masa sulit. Namun dalam mengimplementasikan keterikatannya dalam melakukan hubungan dagang dengan beberapa negara tersebut, belum pernah terlibat dalam perselisihan secara langsung maupun sebagai pihak ketiga.



Perangkat Kebijakan Perdagangan Negara Qatar telah menerapkan GCC Common External Tariff (CET) sejak 1 Januari 2003. Penerapan CET oleh negara Qatar telah meningkatkan volume perdagangan dari 4.2% di tahun 2002 menjadi 5.2% di tahun 2004. MFN menerapkan tarif rata-rata sebesar 7% untuk produk pertanian, dan 4.8% untuk produk non-pertanian. Sedangkan untuk produk manufaktur dan pertambangan akan dikenakan proteksi tariff rata-rata sebesar 5.3% dan 5% (sesuai ISIC Revisi 2). Negara Qatar belum mengimplementasikan perjanjian WTO tentang Customs Valuation. Dokumen tentang produk impor harus diketahui dan disahkan oleh Kedutaan Qatar untuk mengetahui produk impor tersebut berasal, dan kontrol terhadap produk impor akan diterapkan pada barang-barang sanitary, phytosanitary, serta produk yang dilarang oleh agama Islam. Ijin impor terhadap barang impor larangan tersebut akan diberikan apabila telah mendapatkan persetujuan dengan melampirkan sertifikat barang dimaksud. Negara Qatar telah melakukan liberalisasi dibidang perdagangan, reformasi hukum dan kelembagaan dengan tujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Qatar. Reformasi ini mencakup bidang keuangan, fiskal, perekonomian dan privatisasi. Kebijakan Perdagangan dan Mitra Dagang Negara Qatar sangat mendukung sistem perdagangan multi nasional, dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTM ke-4 Doha Development Agenda (DDA). Pasar di Qatar sangat terbuka untuk segala produk dan telah melakukan liberalisasi perdagangan, namun negara Qatar masih membutuhkan beberapa elemen untuk dibawa ke suatu rezim perdagangan yang up-to-date dan selaras dengan ketentuan WTO. Semakin meningkatnya, elemen penting yang terdapat dalam proses reformasi Qatar yang berhubungan dengan integrasi ekonomi penuh dibawah GCC, termasuk rencana pemberlakuan penyatuan mata uang negara Teluk tahun 2007. Keanggotaan Qatar pada GCC telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan GDP-nya, terlihat dengan semakin membaiknya persaingan ekonomi di antara negara anggota GCC. Perjanjian perdagangan Qatar di masa mendatang, baik dalam tingkat GCC maupun dua negara, lebih jauh akan terlihat semakin kompleks pada situasi saat ini. Untuk itu, pentingnya untuk mempertimbangkan potensi keuntungan yang besar daripada pembukaan pasar dengan basis multilateral. Melalui mitra-mitra dagangnya dapat membantu sekali meyakinkan pasar mereka yang sangat terbuka tersebut terhadap barang-barang yang diproduksi di Qatar, dan dengan memberikan bantuan teknis. Gross Domestic Product GDP negara Qatar tahun 2004 tercatat mencapai USD 28.451 milyar, dimana hingga saat ini pemerintah masih menggantungkan pemasukan negara dari ekspor migas sebagai pemasukan utama. Pemasukan negara dari sektor migas tercatat mencapai USD 17.68 milyar, sedangkan pemasukan negara dari sektor non-migas tercatat mencapai USD 10.76 milyar. Tingkat Pertumbuhan GDP Tingkat pertumbuhan GDP negara Qatar tahun 2004 mencapai 20.5%, mengalami peningkatan 0.70% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang mencapai 19.8%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti harga minyak bumi Qatar yang



diperdagangkan pada tingkat USD 37.9 per barrel dan produksi minyak bumi rata-rata 790.000 barrel per hari. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi negara Qatar tahun 2004 mencapai 9.5%, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kenaikan di bidang perumahan (15.20%); komoditi & jasa (1.90%); garment & sepatu (7.94%); furniture, tekstil & peralatan rumah tangga (4.52%), kesehatan (-1.71%), makanan, minuman &. Rokok (2.10%); transportasi & komunikasi (3.00%); pendidikan, kebudayaan & rekreasi (2.30%), dan lain-lain (1.90%).

APBN 2004/2005 Penentuan APBN Qatar tahun fiskal 2004/2005 didasarkan pada asumsi harga minyak dunia USD 19 per barrel dengan tingkat produksi minyak harian rata-rata sebesar 700.000 barel. Pendapatan negara tahun fiskal 2004/2005 tercatat USD 7.19 milyar, mengalami peningkatan USD 1.26 milyar dibandingkan dengan pendapatan negara tahun fiskal sebelumnya yang hanya mencapai USD 5.93 milyar, dimana sektor migas masih mendominasi dalam pemberian kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara dimaksud. Belanja negara tahun fiskal 2004/2005 tercatat USD 7.78 milyar, mengalami peningkatan USD 0.86 milyar, dibandingkan dengan belanja negara tahun fiskal sebelumnya yang hanya mencapai USD 6.92 milyar. Dikarenakan belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka APBN Qatar tahun fiskal 2004/2005 tercatat menglami defisit yakni USD 593 juta. Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Kebijakan Ekonomi, sebagai negara penghasil migas, kebijakan pemerintah Qatar di bidang ekonomi ditujukan pada pengembangan sumber pendapatan nasional melalui peningkatan sektor industri, pertanian, sumber daya manusia, peran swasta untuk mencapai tingkat surplus neraca pembayaran dengan menaikkan nilai ekspor dan menekan nilai impor. Guna mencapai tujuan ini Pemerintah Qatar melaksanakan pengetatan anggaran belanja melalui kebijakan-kebijakan keuangan dan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan Perdagangan, kebijakan perdagangan Pemerintah Qatar dituangkan melalui perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mendorong pengusaha Qatar untuk memegang posisi dalam aktifitas perdagangan melalui proteksi bagi pengusaha tersebut terhadap pesaing luar atau asing. Pemerintah Qatar juga mengenakan tarif dan fasilitas perpajakan dan diberikan insentif untuk menarik investor asing. Segala aktivitas perdagangan dibawah pengawasan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan. Sebagai persyaratan bahwa bagi perusahaan asing yang ingin melakukan kegiatan ekonominya di Qatar, harus bekerjasama/bermitra dengan perusahaan lokal (Qatar), baik melalui mekanisme saham bagi hasil (shares) ataupun sponsorship. Besarnya saham untuk mekanisme bagi hasil (shares), syarat minimalnya adalah 51% untuk perusahaan Qatari dan 49% untuk perusahaan asing. Beberapa proyek infrstruktur di Qatar yang akan dibangun atau sedang dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: a. New Doha International Airport, merupakan proyek airport baru yang mampu menampung

50 juta penumpang pada tahun 2012. Proyek tersebut terdiri dari 3 phase yang terdiri dari: phase-1 akan dijadwalkan akan selesai 2009 yang mampu menampung 12 juta penumpang; phase-2 akan dijadwalkan akan selesai 2012 yang mampu menampung 24



juta penumpang; dan phase-3 akan dijadwalkan akan selesai 2015 yang mampu menampung 50 juta penumpang.

b. Ras Abu Fontas B (RAF-B), merupakan pengembangan dari pembangkit listrik Ras Abu Fontas A (RAF-A) dan terdiri dari 2 phase. Phase-1 adalah untuk peningkatan kapasitas produksi listrik dari 380 MW (Ras Abu Fontas A) menjadi 900MW (Ras Abu Fontas B); sedangkan phase-2 adalah untuk peningkatan kapasitas desalinasi air dari 27 juta gallon air menjadi 33 juta galon air.

c. Ras Laffan Independent Water and Power Project (IWPP), merupakan proyek pembangkit listrik sebesar 750 MW dan desalinasi air sebesar 40 juta gallon khusus untuk wilayah Ras Laffan Industrial City.

Beberapa proyek dibidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata di Qatar yang akan dibangun atau sedang dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: a. Hamad Medical City, terdiri dari pembangunan fasilitas rumah sakit dengan kapasitas 300

tempat tidur; 1 unit dyalisis; akomodasi staff kedokteran; dan laboratorium. b. Education City, terdiri dari pembangunan sarana pendidikan untuk tingkat perguruan

tinggi; training center untuk desain seni dan bahasa; serta sarana olah raga. c. Asian Games City, terdiri dari pembangunan sarana olah raga dan akomodasi untuk atlit

dan officials. d. Hotel, terdiri dari pembangunan Hotel Chain seperti: Four Seasons dengan kapasitas 232

kamar yang telah beroperasi tahun 2004; Regency dengan kapasitas 245 kamar yang telah beroperasi tahun 2004; Rgency Apprtments dengan kapasitas 116 kamar yang telah beroperasi tahun 2004; Hilton dengan kapasitas 277 kamar yang akan beroperasi tahun 2005; Renaissance dengan kapasitas 250 kamar yang akan beroperasi tahun 2006; Shangri-La dengan kapasitas 250 kamar yang akan beroperasi tahun 2006; Rotana dengan kapasitas 277 kamar yang akan beroperasi tahun 2006; Marriott Courtyard dengan kapasitas 200 kamar yang akan beroperasi tahun 2007; dan Marriott Appartments dengan kapasitas 120 kamar yang akan beroperasi tahun 2007.

V. PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL RI - QATAR

Hubungan bilateral Indonesia – Qatar berjalan sangat baik, tidak saja antara pemerintah dengan pemerintah, tetapi juga antara pihak swasta, dan antara warga negara pada umumnya. Begitu juga kalangan akademisi, pengusaha serta lembaga-lembaga sosial Qatar tidak ada yang berpandangan negatif terhadap Indonesia. Selain itu, lembaga-lembaga social di Qatar umumnya bergerak di bidang keagamaan dan sosial budaya. Sentimen keagamaan sangat kuat mewarnai pandangan baik kalangan pemerintah maupun tokoh-tokoh ulama di Qatar terhadap hubungan bilateral RI – Qatar. Hubungan kerjasama kedua negara juga berkembang di berbagai forum Internasional seperti PBB, OKI, GNB dan OPEC. Hal ini tercemin dari kerjasama saling dukung pada badan-badan internasional. Terhadap perkembangan masalah dalam negeri Indonesia terutama mengenai masalah Aceh dan Irian Jaya, Qatar dengan tegas mendukung integritas dan kedaulatan Indonesia dan menentang campur tangan pihak asing. Demikian pula dikalangan media massa setempat baik cetak maupun elektronik, tidak pernah menurunkan berita yang mempermasalahkan hal ini. Pemberitaan media massa setempat hanya sebatas menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan biasanya hal inipun hanya merupakan kutipan dari kantor berita asing. Disamping itu juga, Pemerintah Qatar mendukung Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Setelah menyerahkan Surat-surat Kepercayaan selaku Duta Besar LBBP RI kepada Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani pada tanggal 10 Februari 2004, maka selaku Duta Besar RI



yang baru ditugaskan di Qatar, Duta Besar RI Qatar telah melakukan pertemuan kepada para Pejabat Tinggi Pemerintah Negara Qatar yaitu: Perdana Menteri, Sheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani; Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani; Wakil Perdana Menteri II/Menteri Energi, Mr. Abdullah bin Hamad Al-Atiyyah.; Menteri Pelayanan Sipil dan Perumahan, Sheikh Falah bin Jassim bin Jabor Al-Thani; Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Mr. Ahmad bin Abdullah Al-Mahmoud. Pada pertemuan dengan para Pejabat Negara Qatar tersebut di atas, disamping memperkenalkan diri selaku Duta Besar RI yang baru ditugaskan di Qatar, Duta Besar RI telah membicarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengharapkan agar hubungan baik yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan

Qatar selama ini dapat terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini, Duta Besar RI juga telah menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan hubungan kerjasama kedua negara perlu dilakukan saling kunjung Pejabat Tinggi kedua negara.

2. Secara khusus, Duta Besar RI telah meminta dukungan Pemerintah Qatar untuk membantu

pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini, Duta besar RI telah meminta agar Pemerintah Qatar memberikan kuota tenaga kerja Indonesia yang lebih besar lagi, khususnya tenaga kerja terampil (skilled labour) yang bekerja di industri minyak dan gas serta industri turunannya. Menanggapi permintaan dimaksud, pihak Pemerintah Qatar menyatakan akan tetap mengutamakan untuk merekrut tenaga kerja skilled asal Indonesia untuk bekerja pada industri perminyakan dan gas. Jumlah tenaga ahli Indonesia yang bekerja di Qatar hingga akhir November 2004 ini sekitar 3007 orang.

3. Di samping itu juga telah dilakukan pendekatan (lobby) kepada Pemerintah Qatar, dalam

melaksanakan instruksi pusat, antara lain :

a. Permintaan dukungan atas pencalonan Watapri Jenewa sebagai Ketua Sidang KHAM ke-61/2005.

b. Meminta kesediaan Pemerintah Qatar untuk hadir pada acara KTT AA 2005 dan

peringatan 50 tahun KAA 1955 serta menyampaikan Undangan kepada Emir Qatar untuk hadir pada acara dimaksud.

c. Meminta kesediaan dan menyampaikan undangan kepada Menlu Qatar untuk

menghadiri KTM AA di Afrika Selatan. d. Permintaan dukungan Pemerintah Qatar atas pencalonan Indonesia pada IPU

(International Post Union). e. Permintaan dukungan Pemerintah Qatar atas pencalonan Dubes Nugroho

Wisnumurti sebagai anggota International Law Commission (ILC). Pendekatan/ lobby terhadap Pemerintah Qatar yang telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun terakhir ini memberikan hasil yang cukup signifikan bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Salah satu indikasinya adalah berhasilnya diperoleh dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara moral) atas upaya-upaya yang kami lakukan sebagaimana tersebut di atas. Dalam kaitan ini, Qatar sepanjang tahun 2004 telah beberapa kali memberikan respon yang positif sesuai dengan permintaan RI. Disamping itu, terlihat adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Qatar untuk mengembangkan hubungan bilateral kedua negara. Dalam rangka melakukan kegiatan diplomasi publik, Perwakilan RI Doha telah mengembangkan “networking” dengan berbagai pihak di Qatar. Hal ini ditandai dengan



semakin baiknya hubungan Perwakilan RI dengan berbagai pihak di Qatar, antara lain kalangan pers, akademisi, kelompok pengusaha, tokoh agama dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta berbagai lembaga terkait lainnya di Qatar. Kontak dan networking yang telah dibina di Qatar merupakan asset yang tak ternilai, khususnya dengan para pengusaha. Implementasi dari hasil tersebut antara lain adalah dengan diikutinya berbagai pameran bertaraf internasional yang dilaksanakan di masing-masing negara. Termasuk kunjungan yang sangat intensif dari para pengusaha kedua negara baik dibidang industri, perdagangan, jasa, perbankan dan investasi serta perminyakan.

C. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Budaya

Masyarakat Indonesia di Qatar saat ini tercatat berjumlah lebih kurang 19.000 jiwa; yang terdiri dari karyawan perusahaan RasGas dan Qatargas, perusahaan minyak Qatar Petroleum dan perusahaan di lini produknya, karyawan hotel, restoran, navigasi dan pembantu rumah tangga. Dalam rangka pembinaan masyarakat, KBRI berusaha mengoptimalkan keberadaannya dengan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan KBRI. Kegiatan pembinaan masyarakat Indonesia ditujukan guna mempererat rasa persatuan, kekeluargaan dan kekompakan guna menjadikan setiap warga negara Indonesia yang berada di Qatar sebagai duta bangsa yang potensial dalam mempromosikan citra positif Indonesia di wilayah akreditasi.

Kegiatan pembinaan masyarakat Indonesia selain dilaksanakan oleh KBRI, juga dilaksanakan bekerjasama dengan Dahrma Wanita Persatuan KBRI Doha dan dengan Organisasi Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMIQA).

Pembinaan masyarakat Indonesia di Qatar antara lain:

- Mengikut-sertakan seluruh masyarakat Indonesia dalam acara-acara peringatan Hari Nasional.

- Mengadakan sarasehan, temu wicara dan dialog mengenai berbagai topik

perkembangan di tanah air, terutama dengan para pejabat yang berkunjung ke Qatar.

- Pembinaan mental dan kerohanian melalui kegiatan-kegiatan ceramah agama

dalam rangka hari besar Islam, pengajian umum, khataman Al-Qur'an pengajian untuk anak-anak, tarawih bersama di KBRI, Wisma Duta, rumah Home Staff dan masyarakat Indonesia, serta mendukung dan memfasilitasi kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh Seksi Rokhani Islam Permiqa, Pusat Informasi dan Pelayanan Haji Qatar.

- Mengadakan latihan kesenian seperti kolintang, angklung dan tari-tarian untuk

ditampilkan dalam acara penampilan kesenian Indonesia di berbagai kesempatan.

Dalam bidang Sosial Budaya sudah banyak upaya promosi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi. Hal ini dapat dilihat pada:

a. Bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan KBRI Doha, setahun sekali

turut serta dalam Bazaar makanan yang diselenggarakan oleh Ibu-ibu Corps



Diplomatic, dan setiap tahun turut aktif pada pameran yang diselenggarakan oleh International Women Circle Association.

b. Bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Qatar

(Permiqa), mengadakan pertunjukan kesenian di kota Al-Khor (50 KM utara Doha), berpartisipasi dalam penyelenggaraan Doha Summer Wonder Festival, mengadakan pameran budaya di kota Mesaieed (20 KM selatan Doha), dan pertunjukan kesenian di kota Dukhan (75 KM barat Doha).

c. Atas permintaan panitia setempat, beberapa kali ikut serta dalam berbagai

macam pameran yang diselenggarakan di museum, pusat kebudayaan, sekolah-sekolah, mesjid, dan tempat-tempat lainnya.

d. Dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games

XV, 2006 di Doha, pemerintah Qatar telah membentuk lembaga DAGOC (Doha Asian Games Organizing Committee). Lembaga ini tidak hanya mengurus masalah olahraga saja, tetapi juga seni dan budaya dari seluruh negara Asia yang akan berpartisipasi dalam Asian Games 2006. Untuk mengoptimalkan lembaga ini di dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia di Qatar, telah ditunnjuk seorang staf KBRI untuk menjadi Liaison Officer baik untuk memfasilitasi keikut-sertaan Indonesia di Asian Games maupun untuk mempromosikan seni budaya Indonesia di Qatar. Dalam kaitan ini telah dijajagi kemungkinan untuk menampilkan pagelaran kesenian Indonesia sebagai pertunjukan inti pada Doha Winter Festival 2005 atau pada Doha Summer Festival 2006.

Kegiatan-kegiatan Kebudayaan Indonesia dan Qatar belum memiliki kerjasama dibidang kebudayaan. Namun kesempatan untuk menampilkan kesenian dan kebudayaan di Qatar cukup terbuka untuk pelaksanaannya. Kegiatan penampilan kebudayaan Indonesia telah dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan RasGas dan Qatargas. Pada umumnya mereka adalah karyawan PT. Arun, Aceh yang pindah bekerja di perusahaan gas Qatar dan diantara anak-anaknya memiliki kemampuan untuk menampilkan tari-tarian Indonesia terutama dari daerah Aceh dan daerah Sumatera lainnya.

Selain itu, pada tahun 2003 Geronimo Group, sebuah tim kesenian Indonesia yang menjadi peserta Winter Festival juga telah memperagakan berbagai seni budaya Indonesia. Tahun 2005, Sinar Budaya Group dari medan yang khusus diundang ke Qatar juga telah memeriahkan berbagai kegiatan Pekan Festival Budaya Indonesia. Untuk memeriahkan peringatan HUT RI, pada tanggal 26 Agsustus juga telah diadakan malam gembira masyarakat Indonesia dengan mendatangkan Artis Nova Kharisma dari Jakarta.

B. Pelaksanaan Fungsi Ekonomi

Neraca Perdagangan Indonesia - Qatar

Peringkat Indonesia dalam daftar negara-negara eksportir dunia ke Qatar untuk tahun 2002 berada pada urutan ke-18, dengan nilai ekspor sebesar US$ 42.9 juta (mengalami peningkatan



dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada urutan ke-19 dengan nilai ekspor US$ 36.9 juta). Neraca perdagangan Indonesia-Qatar tahun 2004 tercatat US$ 43.2 juta, didapat dari hasil ekspor sebesar US$ 33.5 juta dan impor sebesar US$ 9.7 juta, sehingga didapat surplus sebesar US$ 23.8 juta.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA - QATAR

PERIODE 1999-2004 (Dalam USD Ribu)

TAHUN EKSPOR IMPOR TOTAL SURPLUS / DEFISIT

1999 10.588 25.481 36.069 -14.892 2000 12.650 9.126 21.776 +3.524 2001 20.754 22.006 42.760 -1.252 2002 24.306 8.843 33.149 +15.464 2003 24.617 10.129 34.746 +14.489 2004 33.567 9.708 43.275 +23.860

Sumber: BPEN - Deperindag RI Keikutsertaan Indonesia Pada Pameran Yang Diselenggarakan Di Qatar • Indonesia telah berpartisipasi pada 8th Islamic Trade Fairs yang diselenggarakan di Doha-

Qatar tanggal 15-20 Oktober 2000, dengan melibatkan 11 perusahan Indonesia yang dikoordinir oleh BPEN.

• Indonesia telah berpartisipasi dalam 5th Doha International Furniture, Decoration and Construction Exhibition yang diselenggarakan di Doha-Qatar tanggal 5-8 Mei 2004, dengan melibatkan 10 perusahan Indonesia yang dikoordinir oleh BPEN

• Indonesia telah berpartisipasi dalam Project Qatar 2004 yang diselenggarakan di Doha-Qatar tanggal 13-16 Juni 2004, dengan melibatkan 1 perusahan Indonesia.

• Indonesia dalam konferensi dan pameran LNG ke-14 di Doha-Qatar tanggal pamerpada pameran dan seminar LNG ke-14 di Doha-Qatar tahun 2004 yang terdiri dari BPMIGAS, Pertamina, perusahaan minyak multinasional yang beroperasi di Indonesia.

• Indonesia telah berpartisipasi dalam 6th Doha International Furniture, Decoration and Construction Exhibition 2005 yang diselenggarakan di Doha-Qatar tanggal 5-8 Mei 2005, dengan melibatkan 8 perusahan Indonesia yang dikoordinir oleh BPEN.

• Seminar mengenai peluang investasi di Indonesia yang diselenggarakan di KADIN Qatar pada bulan Mei 2005, seminar tersebut hasil kerjasama KBRI Doha dengan BKPM.

• Keikursertaan beberapa perusahaan Indonesia pada pameran Project Qatar 2006 mendatang, yang mana pameran Project Qatar tersebut merupakan ajang promosi produk-produk building material dan konstruksi untuk pembangunan di Qatar.

• KBRI Doha sedang mempersiapkan Indonesia Solo Exhibition yang direncanakan akan diselenggarakan di Doha-Qatar awal tahun 2006, yang mana kegiatan pameran tersebut sedang dikomunikasikan dengan Departemen dan Institusi terkait di Indonesia.

• Indonesia akan berpartisipasi pada Qatar International Tourism & Travel Exhibition yang akan diselenggarakan di Doha-Qatar tanggal 22-25 Maret, dan beberapa perusahaan tours operator dan travel biro telah menyatakan kesediannya untuk mengikuti pameran dimaksud.

Kunjungan Pejabat Indonesia Ke Qatar • Menlu RI, Ali Alatas pada bulan Maret 1997. • Delegasi Indonesia pada Sidang KTM OKI ke-25 di Doha bulan Maret 1998.



• Utusan Khusus Presiden RI bidang ekonomi. • Dirjen Binapenta (Depnaker) dan anggota DPR-RI bulan Pebruari 1999. • Presiden RI, Abdurrahman Wahid dan rombongan tanggal 23 Nopember 1999. • Delegasi Road Show Depnaker RI tanggal 3-5 April 2000 yang dipimpin oleh Staf Ahli

Menaker RI, Drs. Fachri Taharuddin. • Menlu RI, Dr. Alwi Shihab tanggal 18-19 April 2000. • Menag RI, Muhammad Tolchah Hasan tanggal 16-17 Mei 2000. • Delegasi Indonesia dalam partisipasi Pameran Dagang Islam ke-8 tanggal 15-20 Oktober

2000 di Doha. • Presiden RI, Abdurrahman Wahid dan rombongan tanggal 12-14 November 2000 dalam

rangka menghadiri KTT OKI ke-9 di Doha, Qatar. • Kunjungan Ketua Partai Keadilan, Dr. Noer Hidayat Wahid bulan Juni 2001 dalam rangka

memenuhi undangan Televisi Qatar Al-Jazeera (Dialog Interaktif). • Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda tanggal 9 Oktober 2001 dalam rangka Sidang Luar Biasa

ke-9 para Menlu OKI. • Kunjungan Misi Dagang UKM tanggal 2-4 Nopember 2001 yang dipimpin oleh Wakil Menteri

Bidang Produksi, Ir. Iyan Muchtar Effendi, MM. • Delegasi RI untuk menghadiri Sidang KTM ke-4 WTO tanggal 9-14 Nopember 2001 yang

dipimpin oleh Menperindag RI, Ibu Rini M.S. Soewandi. • Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda tanggal 10 Desember 2001 dalam rangka menghadiri

KTM Luar Biasa OKI ke-10 di Doha. • Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda tanggal 20-21 April 2002 dalam rangka kunjungan

bilateral. • Menteri ESDM RI, Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro tahun 2004 dalam rangka menghadiri sidang

darurat OPEC di Doha-Qatar. • Mentan RI, Dr. Anton Apriantono tanggal 21-22 Mei 2005 dalam rangka kunjungan kerja ke

Doha-Qatar. • Gubernur BI, Bpk. Burhanuddin Abdullah tanggal 23-25 Mei 2005 dalam rangka menghadiri

Konferensi Keuangan dan Lembaga Perbankan Islam di Doha-Qatar • Delegasi BKPM dipimpin oleh Bpk. Hidayatullah Suralaga, Deputi Kepala BKPM tanggal 26

Mei 2005 dalam rangka seminar promosi investasi Indonesia di Doha-Qatar. • Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda tanggal 15-16 Juni 2005 dalam rangka menghadiri KTT

G-77 di Doha-Qatar. • Dirjen Postel, Dr. Basuki Yusuf Iskandar tanggal 6-10 Maret 2006 dalam rangka menghadiri

World Telecomunication Development Conference, di Doha, Qatar. • Menristek RI, Prof. Dr. Kusmayanto Kadiman tanggal 21 Maret 2006 dalam rangka

menghadiri Official Launch of Energy City Qatar, di Doha, Qatar. • Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono tanggal 3 April 2006 dalam rangka menghadiri OPEC

Discussion on GTL, di Doha, Qatar. • Utusan Khusus Presiden RI untuk negara Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab tanggal 11 April

2006 dalam rangka kunjungan kerja ke Doha, Qatar. • Prof. Dr. Emil Salim tanggal 11,12,13 April 2006 dalam rangka menghadiri 6th Doha Forum on

Democracy, Development and Free Trade. • Prof. Dr. Amien Rais tanggal 11,12,13 April 2006 dalam rangka menghadiri 6th Doha Forum

on Democracy, Development and Free Trade. • Gubernur OPEC Indonesia, Dr. Maizar Rahman tanggal 22-24 April 2006 dalam rangka

menghadiri International Energy Forum (IEF) dan International Energy Business Forum (IEBF), di Doha, Qatar.

• Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan tanggal 30 April - 1 Mei 2006 dalam rangka Kunjungan Kenegaraan.

• Menlu RI, Dr. Nur Hassan Wirajuda tanggal 23-24 Mei 2006 dalam rangka menghadiri 5th Ministerial Meeting for Asia Cooperation Dialogue di Doha, Qatar.



Peluang Investasi Di Qatar Beberapa proyek-proyek industri di Qatar yang akan dibangun atau sedang dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: a. Dolphin Project. Proyek ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2005 dan diharapkan mulai

beroperasi pada tahun 2006. Proyek ini akan mensuplai sebanyak 2 miliar kubik kaki gas per hari.

b. Project Oryx GTL, akan memproduksi 34.000 barel minyak per hari, yaitu berupa Naptha dan diesel. Oryx GTL ini diharapkan akan mulai berproduksi pada tahun 2005.

c. Ras Laffan Condensate Refinery, akan memproduksi 140.000 barrel per hari bahan condensate menjadi diesel dan minyak lainnya.

d. Al Khaleej Gas Project, akan mengembangkan cadangan minyak yang ada, untuk mensuplai gas sebanyak 1,75 miliar kubik kaki perhari, untuk konsumsi domestik dan ekspor . Proyek ini diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2005.

e. Ras Laffan Ethylene Cracker-2, yang merupakan terbesar di dunia, akan memproduksi 1,5 juta metrik ton ethylene per tahun dan akan beroperasi pada tahun 2007.

f. Methanol Plant, dirancang untuk memproduksi 1.500 ton methanol per hari dan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2008.

g. Helium Plant, direncanakan untuk mensuplai sebanyak 10- 15 % dari pasar hellium dunia, dengan mensuplai helium 660 juta kubik feet dan diharapkan akan mencapai 1 miliar standar kubik kaki pada tahun 2010.

h. Shell GTL, akan memiliki 2 fase, yang akan memproduksi produk-produk GTL sebanyak 140.000 barrel per hari.

Persetujuan / Nota Kesepahaman Indonesia-Qatar

No. Persetujuan / Nota Kesepahaman

Keterangan

1. Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik Indonesia - Qatar.

Pihak Indonesia dan Qatar telah memparaf persetujuan tersebut pada tanggal 18 April 2002 di Doha. Persetujuan tersebut telah dipersiapkan untuk ditandatangani pada saat kunjungan Emir Qatar ke Indonesia atau Presiden RI ke Qatar.

2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B Indonesia - Qatar.

Hasil dari perundingan yang diselenggarakan pada tanggal 27 September - 1 Oktober 2002 di Jakarta, kedua belah pihak telah memparaf persetujuan tersebut dan telah dipersiapkan untuk ditandatangani pada saat kunjungan Emir Qatar ke Jakarta atau Presiden RI ke Doha.

3. Persetujuan Perhubungan Udara Indonesia - Qatar.

Persetujuan tersebut telah diparaf pada tanggal 15 Desember 1994, namun masih belum dapat ditanda-tangani mengingat masih terdapat masalah yang harus dibahas, yaitu tentang keselamatan penerbangan (Aviation Safety) dan keamanan penerbangan (Aviation Security).

4 Persetujuan Peningkatan dan Promosi Penanaman Modal/P4M (Agreement on the Promotion and Protection of Investments).

Perjanjian P4M antara RI-Qatar telah ditandatangani pada tanggal 18 April 2002 di Doha, Qatar.



Pemasaran Tenaga Kerja Indonesia

1. Pembangunan dan perkembangan industri minyak dan gas serta industri tununannya telah menyebabkan Qatar semakin tergantung kepada tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja terampil (skilled labour). Sekalipun jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor minyak dan gas dan industri turunannya masih relatif kecil dibandingkan dengan tenaga kerja asing lainnya, namun keberadaan mereka telah mengangkat citra tenaga kerja Indonesia. Saat ini, tenaga kerja terampil (skilled labour) asal Indonesia yang bekerja di Qatar berjumlah sekitar 3.000 orang. Jumlah tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat. Bahkan, salah satu perusahaan gas Qatar terbesar di Qatar, Qatar Gas kembali pada tahun 2004 merekrut sebanyak 47 tenaga kerja asal Indonesia.

2. Citra tenaga kerja Indonesia, khususnya semi skilled dan skilled di Qatar cukup baik. Bahkan

dari waktu ke waktu, semakin banyak para pengusaha Qatar yang beralih untuk mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Meningkatnya citra tenaga kerja Indonesia di Qatar tidak terlepas dari kemampuan professional para tenaga kerja skilled Indonesia yang bekerja di perusahan minyak dan gas Qatar. Nama harum tenaga kerja Indonesia akhirnya menjalar ke anak-anak perusahaan migas dimaksud, yang dari waktu ke waktu terus melakukan rekrutmen tenaga kerja asal Indonesia.

3. Peluang tenaga kerja semi skilled dan skilled Indonesia di Qatar masih terbuka lebar. Sektor-

sektor yang masih dapat dikembangkan adalah di semua sektor dan lini. Namun demikian, untuk sementara kiranya dapat dikonsentrasikan pada sektor minyak dan gas serta industri-industri turunannya, sektor manufaktur, perhotelan dan restoran, penerbangan (Qatar Airways), supermarket, tenaga kecantikan (salon), termasuk spa, konstruksi, perdagangan dan industri jasa lainnya serta sektor kesehatan. Untuk merebut peluang dimaksud harus dilakukan upaya-upaya pro aktif dari para pelaku bisnis dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti peluang-peluang yang ada. Dengan kata lain semua sektor tersebut di atas masih terbuka lebar bagi tenaga kerja Indonesia. Namun demikian semua akan tergantung dari persiapan dan kesiapan kita untuk bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya.

4. Dalam kaitan promosi tenaga kerja terampil (skilled) asal Indonesia, KBRI telah melakukan

pendekatan dengan sejumlah otoritas jasa perhotelan dan perusahaan-perusahaan di Qatar. Hasil pendekatan tersebut telah memberikan hasil yang cukup signifikan yaitu meningkatnya pengiriman TKI skilled di berbagai sector lainnya , antara lain, perhotelan, perdagangan, industri jasa dan sektor konstruksi. Sementara di sektor jasa penerbangan. Sebagai contoh hingga saat ini pihak Four Seasons Hotel Qatar juga telah mempekerjakan sebanyak 67 orang TKI Skilled. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring pembangunan di Qatar dalam rangka persiapan Asian Games 2006 mendatang yang membutuhkan tenaga kerja dari manca negara termasuk Indonesia.

D. Pelaksanaan Fungsi kekonsuleran serta perlindungan WNI dan BHI

1. Permasalahan utama yang menonjol di Perwakilan RI Doha adalah mesalah kekonsuleran atau yang berkaitan dengan perlindungan WNI. Dengan kata lain bobot atau penekanan misi Perwakilan adalah masalah kekonsuleran. Oleh karena itu masalah perlindungan WNI dan BHI di Perwakilan RI Doha mendapatkan perhatian secara khusus. Hal ini tidak saja berkaitan dengan fungsi dan misi Perwakilan tetapi juga harus memperhatikan faktor “public accountability”.

2. Jumlah WNI yang bekerja dan tinggal di Qatar sampai dengan Agustus 2005 diperkirakan

berjumlah 19.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak sekitar 4.000 orang adalah bekerja



pada sektor formal (tenaga kerja skilled) umumnya bekerja pada industri migas dan industri turunannya, penerbangan, hotel dan restoran, konstruksi dan industri jasa lainnya. Sedangkan jumlah WNI yang berprofesi sebagai TKW-PRT diperkirakan sebanyak 12.000 orang dan sekitar 3.000 orang adalah anggota keluarga dari tenaga kerja skilled Indonesia, yang terdiri dari istri dan anak-anaknya.

3. Menurut catatan KBRI, sajauh ini Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada sektor

formal (skilled labour) tidak banyak mengalami permasalahan yang berarti. Sekalipun timbul masalah, dapat segera diselesaikan sebagaimana mestinya, mengingat perlindungan untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor formal dilindungi oleh “Labour Law” Qatar. Namun permasalahan yang cukup kompleks adalah yang menyangkut perlindungan TKW-PRT.

Permasalahan TKW-PRT

4. Semakin meningkatnya jumlah TKW-PRT Indonesia di Qatar, telah menyebabkan

permasalahan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Selama tahun 2004-2005 , jumlah TKW-PRT yang lari ke KBRI berjumlah 1094 orang. Berdasarkan penelitian kami terhadap sebanyak 1094 orang TKW-PRT yang melarikan diri dari para sponsor mereka, terdapat beberapa alasan mereka melarikan diri dan meminta perlindungan KBRI, yaitu sebagai berikut :

a. Tidak mendapatkan gaji sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya atau

pemotongan gaji di luar kesepakatan (95 kasus atau 8,7%); b. Pelecehan seksual, penyiksaan fisik atau psikis (266 kasus atau 25,9 %);

c. Jam kerja yang berlebihan yang mengakibatkan “domestic helpers” dimaksud letih dan tidak sanggup bekerja lagi (111 kasus atau 10,2 %);

d. Diisolasi, tidak boleh keluar atau meninggalkan rumah, menerima tamu atau

berteman dengan orang lain atau tidak boleh menerima atau mengirim surat kepada keluarga atau handai taulan (17 kasus atau 1,8 %);

e. Setelah selesai kontrak, tenaga kerja dimaksud tidak dipulangkan padahal telah

diminta untuk segera dipulangkan (49 kasus atau 4,5 %);

f. Majikan perempuan merasa cemburu dengan tenaga kerjanya, khususnya yang bekerja sebagai TKW-PRT (213 kasus atau 19,5);

g. Tidak tersedianya makanan yang cukup atau majikan tidak peduli dengan

kesehatan para tenaga kerjanya (12 kasus atau 1,1 %);

h. Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dengan agency di Indonesia (43 kasus atau 3,9%).

i. TKW-PRT sakit (unfit) kronis atau sakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan

(32 kasus atau 2,9%).

5. Disamping itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa Agency di Qatar bahwa masalah utama yang mereka hadapi terhadap “domestic helpers” asal Indonesia yang melarikan diri ke Agency adalah sebagai berikut:



a. Umumnya “domestic helpers” mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak majikan sehingga tidak dapat melakukan instruksi sebagaimana yang diperintahkan oleh pihak majikan;

b. Umumnya para majikan tidak sabar dengan “domestic helpers” yang baru

didatangkannya dan menginginkan mereka segera bisa siap pakai;

c. Para majikan perempuan merasa cemburu dengan TKW-PRT dan sebelum menduga bahwa TKW-PRT tersebut memiliki itikat tidak baik dan akan menggoda suami mereka ( sponsor ).

Upaya pemecahan masalah TKW-PRT

6. Prakarsa dan upaya-upaya yang telah dilakukan KBRI Doha dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di negara akreditasi yang berupa kebijakan atau langkah-langkah keberpihakan dan kepedulian kepada WNI dan BHI adalah sebagai berikut :

a. Secara intensif dan tanpa henti-hentinya terus mendesak Pemerintah Pusat cq

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar secara sungguh-sungguh dapat membenahi dan menangani manajemen penempatan TKI secara profesional, khususnya pengiriman TKW-PRT. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan fakta-fakta kasus yang menimpa TKW-PRT serta kelemahan mekanisme yang ada dan memberikan usul (masukan) mengenai upaya untuk memecahkan permasalahan dimaksud.

b. Terus melakukan upaya pembelaan serta bantuan pemberian nasehat hukum

kepada WNI yang mengalami masalah serta membantu untuk mendampingi WNI dimaksud, baik di kepolisian, Mahkamah maupun rumah sakit serta mendampingi WNI dalam melakukan negosiasi dengan pihak sponsor (majikan).

c. Secara reguler (minimal setiap bulan ) melakukan pendataan WNI di Deportation

Center Qatar dan melakukan koordinasi kepada instansi terkait di Qatar agar dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan yang menimpa TKW-PRT asal Indonesia.

d. Terus berupaya melakukan pendekatan kepada Pemerintah Qatar agar dapat

menandatangani MOU di bidang kerjasama ketenagakerjaan untuk mencegah masuknya TKW-PRT ke Qatar secara illegal, yaitu tanpa mendapatkan persetujuan instansi terkait di Indonesia. Dalam kaitan ini, KBRI Doha secara resmi pada bulan Oktober 2004 telah menyampaikan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Qatar yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Qatar agar dapat mencegah masuknya TKW-PRT asal Indonesia yang tidak mendapatkan “endorsement” dari KBRI Doha.

e. Membina hubungan baik dan melakukan lobi-lobi kepada pihak-pihak terkait di

Qatar, khususnya yang berwenang menangani masalah ketenagakerjaan, agar dapat mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus yang menimpa TKI, khususnya yang menimpa TKW-PRT asal Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pendekatan kepada pihak terkait di Qatar, khususnya Stasiun TV Satellite Aljazera dalam upaya untuk membebaskan 2 (dua orang) WNI yang disandera di Irak.



f. Membina hubungan baik dengan kalangan pers setempat, agar dapat dengan mudah melakukan expose terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para sponsor terhadap para TKW-PRT asal Indonesia, guna mendapatkan perhatian dari Pemerintah Qatar serta menciptakan “psychological effect” bagi para sponsor lain yang memperlakukan para TKW-PRT asal Indonesia dengan tidak manusiawi.

SUSUNAN KABINET NEGARA QATAR (Revisi tanggal 27 Agustus 2005)

Amir / Kepala Negara / Pangti AB/Kepala Pemerintahan : Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani Putra Mahkota / Wakil Amir/ Wa Pangti : Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Perdana Menteri : Sheikh Abdulla bin Khalifa Al-Thani Deputi PM I / Menteri Luar Negeri : Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani Deputi PM II / Menteri Energi dan Industri : Abdullah bin Hamad Al-Atiyah Menteri Dalam Negeri : Sheikh Abdulla bin Khalid Al-Thani Menteri Negara Urusan Dalam Negeri : Sheikh Abdullah bin Naser Al-Thani Menteri Negara Urusan Kabinet : Sultan Bin Hasan Al-Dhobit Al-Dousary Menteri Negara dan Anggota Kabinet : Sheikh Muhamad bin Khalid Al-Thani Menteri Urusan Pelayanan Sipil dan Perumahan : Sheikh Falah bin Jassim Al-Thani Menteri Keuangan : Dr. Yousef Hussein Kamal Menteri Ekonomi dan Perdagangan : Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Jasim Al-

Thani Menteri Urusan Kotapraja dan Pertanian dan Plt Menteri Negara Urusan Kabinet

: Sultan Bin Hasan Al-Dhobit Al-Dousary

Menteri Kehakiman : Dr. Hassan Abdullah Al-Ghanim Menteri Pendidikan dan Pengajaran Tinggi : Sheikha Ahmad Al-Mahmoud Menteri Wakaf dan Urusan Islam : Faisal Bin Abdullah Al-Mahmoud Menteri Negara Urusan Luar Negeri : Ahmad bin Abdullah Al-Mahmoud Menteri Negara : Sheikh Hamad bin Sahim Al-Thani Menteri Negara : Sheikh Ahmad bin Saif Al-Thani Menteri Negara : Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani Menteri Negara : Sheikh Hasan bin Abdullah Al-Thani Menteri Negara : Sheikh Muhamad bin Eid Al-Thani

Documents

ProfilNegaraQatar_0406