Prof. Dr. Sjamsiar IndradiProf. Dr. Sjamsiar Indradi

REFORMASI PENGELOLAAN REFORMASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH

Fakultas Ilmu AdministrasiFakultas Ilmu Administrasi Universitas BrawijayaUniversitas Brawijaya MalangMalang

Desain Desain Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah

MoneyMoneyFollowsFollowsFuctionFuction

UU 32/2004UU 32/2004UU 32/2004UU 32/2004 PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah

PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah

HAKHAKHAKHAK

Pasal 21Pasal 21

KEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBAN

Pasal 22Pasal 22

KELOLAKELOLA

&&

IMPLEMIMPLEMENTASIENTASI

KELOLAKELOLA

&&

IMPLEMIMPLEMENTASIENTASI

RKPDRKPD • PendapatanPendapatan• BelanjaBelanja• PembiayaaPembiayaa

nn

• PendapatanPendapatan• BelanjaBelanja• PembiayaaPembiayaa

nn

Pasal 23 (1) (2)Pasal 23 (1) (2)P

eng

elolaan

Keu

da

Pen

gelo

laan K

eud

a

Perhatikan Perhatikan aturan aturan hukum hukum

(UU/PP) (UU/PP)

Pasal 167 ayat (2):Pasal 167 ayat (2):Pelayanan dasar, Pelayanan dasar, pendidikan, pendidikan, kesehatan, fasos & kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan fasum, serta jaminan sosialsosial

UrusanUrusan• WajibWajib• PilihanPilihan• ConcurreConcurre

ntnt Pasal 167 ayat (3)•SAB•SPM•Standar Harga•Tolok Ukur Kinerja

REVISIREVISIPP 105/2000 PP 105/2000 KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI 29/200229/2002

KESRAKESRA&&

DEMOKRASIDEMOKRASI

Ruang Lingkup Ruang Lingkup ReformasiReformasi Keuangan Daerah Keuangan Daerah 1. Reformasi Sistem Pembiayaan (1. Reformasi Sistem Pembiayaan (financing financing

reformreform),),

2. Reformasi Sistem Akuntansi (2. Reformasi Sistem Akuntansi (accounting accounting reform), reform),

3.3. Reformasi Sistem Penganggaran (Reformasi Sistem Penganggaran (budgeting budgeting reformreform))

4. Reformasi Manajemen (pelaksanaan) 4. Reformasi Manajemen (pelaksanaan) Keuangan Daerah Keuangan Daerah (financial management (financial management reform),reform), dan dan

5. Reformasi Sistem Pemeriksaan (5. Reformasi Sistem Pemeriksaan (audit reformaudit reform).).

ARAH PENYEMPURNAANARAH PENYEMPURNAAN

UU 22/1999UU 22/1999

UU 25/1999UU 25/1999

UU 17/2003UU 17/2003

UU 32/2004UU 32/2004

UU 33/2004UU 33/2004

MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH

LAP.KEUANGAN MenurutPP105/Kepmendagri29(Lap. Perhitungan APBD,; Nota Perhit. APBD, LAP.Aliran KAS;Neraca)

LAP.KEUANGAN MenurutPP105/Kepmendagri29(Lap. Perhitungan APBD,; Nota Perhit. APBD, LAP.Aliran KAS;Neraca)

STANDARAKUNTANSI

PEMERINTAHAN(SAP)

STANDARAKUNTANSI

PEMERINTAHAN(SAP)

KEPMENDAGRI29/2002

KEPMENDAGRI29/2002

LAP KEU:•DIPAHAMI•RELEVAN•ANDAL•DAPAT DIBANDINGKAN

LAP KEU:•DIPAHAMI•RELEVAN•ANDAL•DAPAT DIBANDINGKAN

TERWUJUDNYAAKUNTABILITAS

&TRANSPARANSI

KEUANGANDAERAH

TERWUJUDNYAAKUNTABILITAS

&TRANSPARANSI

KEUANGANDAERAH

PP 105/2000PP 105/2000

PP105REVISI

PP105REVISI

PP 24/2005PP 24/2005

BERDASAR

SAP

BERDASAR

SAP

MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN KEUANGANBERKUALITAS

PASAL 35LAP. KEU BERDASAR

“SAP”PASAL 71 (AYAT 4)LAP. KEU BERDASAR

“SAP”

PASAL 32 (AYAT 1)LAP. KEU BERDASAR

SAP

UU 15/2004

Audit Oleh BPK :Meningkatkan KredibilitasLap. Keuangan

LAP.KEUANGAN PP 24/2005 :(NERACA; LAP.ARUS KAS;

LAP. REALISASI ANGGARAN;

CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn

LAP.KEUANGAN PP 24/2005 :(NERACA; LAP.ARUS KAS;

LAP. REALISASI ANGGARAN;

CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn

Dasar Hukum Reformasi Keuangan Dasar Hukum Reformasi Keuangan DaerahDaerah

1.1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Keuangan Negara;

2.2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Perbendaharaan Negara;

3.3.UU No. 10 Tahun 2004 tentang UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; undangan;

4.4.UU No. 15 Tahun 2004 tentang UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;Tanggungjawab Keuangan Negara;

5.5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;Perencanaan Pembangunan Nasional;

Lanjutan

6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. PP No. 37 Tahun 2005 dan perubahan dari PP No 24 Tahun 2004

9. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

10.PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

LanjutanLanjutan

11. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

12. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

13. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan dari PP No. 37 Tahun 2006

Pendekatan Penetapan PPPendekatan Penetapan PP(Omnibus Regulation)(Omnibus Regulation)

UU 17/2003UU 17/2003UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004UU 33/2004UU 33/2004

PPPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPPP

UU 32/2004UU 32/2004Pasal 222Pasal 222Pasal 237Pasal 237

UU 32/2004UU 32/2004Pasal 222Pasal 222Pasal 237Pasal 237

PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah

PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah

misal: SAP, dstnyamisal: SAP, dstnya

REVISIREVISIPP 105PP 105(Omnibus (Omnibus

Regulation)Regulation)

Ketentuan Dalam PP No. 105 Th. 2000; Ketentuan Dalam PP No. 105 Th. 2000; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

1.1. Tidak secara jelas dan tegas mengatur jadwal Tidak secara jelas dan tegas mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan AKU dan penyusunan dan pembahasan AKU dan Strategi prioritas, sehingga memungkinkan Strategi prioritas, sehingga memungkinkan keterlambatan setiap SKPD dalam merancang keterlambatan setiap SKPD dalam merancang anggarannya anggarannya

2.2. AKU disusun Pemerintah Daerah bersama-AKU disusun Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD, dalam hal ini kedudukan DPRD sama DPRD, dalam hal ini kedudukan DPRD kuat dalam menyusun AKU yang diajukan kuat dalam menyusun AKU yang diajukan Kepala DaerahKepala Daerah

3. Selanjutnya, kepala daerah akan menyusun 3. Selanjutnya, kepala daerah akan menyusun strategi dan prioritas kegiatan dan anggaranstrategi dan prioritas kegiatan dan anggaran

LanjutanLanjutan

4. 4. Tidak mengatur secara tegas hubungan antara Tidak mengatur secara tegas hubungan antara dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan rancangan AKU, serta strategi dan prioritasrancangan AKU, serta strategi dan prioritas

5. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja 5. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) berdasarkan pendekatan kinerja dan (RASK) berdasarkan pendekatan kinerja dan bersifat tahunanbersifat tahunan

6. Tidak secara tegas mengenai siapa yang 6. Tidak secara tegas mengenai siapa yang menyusun rencana Perdas APBD berikut menyusun rencana Perdas APBD berikut dokumen pendukungn dokumen pendukungn

Ketentuan Dalam PP. No 58 Tahun 2005 Ketentuan Dalam PP. No 58 Tahun 2005 Permandagri No 13 Tahun 2006 Permandagri No 13 Tahun 2006

1.1. Berdasarkan dokumen RPJP/RPJMD, Berdasarkan dokumen RPJP/RPJMD, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah menyusun rencana kerja yang berisi kegitan dan program, yang akan yang berisi kegitan dan program, yang akan dilakukan selama satu tahun, dikenal sebagai dilakukan selama satu tahun, dikenal sebagai rancangan draf RKPD.rancangan draf RKPD.

2. Selanjutnya usulan masing masing unit 2. Selanjutnya usulan masing masing unit organisasi pemerintah daerah yang organisasi pemerintah daerah yang didasarkan pada Renstra SKPD disusunlah didasarkan pada Renstra SKPD disusunlah draf RKA-SKPD untuk acuan dalam draf RKA-SKPD untuk acuan dalam mengajukan anggaranmengajukan anggaran

LanjutanLanjutan

3. Berdasarkan usulan anggaran masing-masing 3. Berdasarkan usulan anggaran masing-masing SKPD, yaitu berupa kumpulan draf RKA-SKPD, SKPD, yaitu berupa kumpulan draf RKA-SKPD, dibuatlah KUA dan PPAS yang akan diajukan dibuatlah KUA dan PPAS yang akan diajukan berupa nota kesepakatan dengan DPRDberupa nota kesepakatan dengan DPRD

4. Setelah ada kesepakatan Pemerintah Daerah 4. Setelah ada kesepakatan Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD (Panja DPRD), dibuat (TAPD) dengan DPRD (Panja DPRD), dibuat surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD di Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD di setiap unit organisasi baik Badan/Kantor/Dinas/ setiap unit organisasi baik Badan/Kantor/Dinas/ Sekertariat/Bagian yang dipimpinnya sesuai Sekertariat/Bagian yang dipimpinnya sesuai kesepakatan dalam surat edaran. kesepakatan dalam surat edaran.

Siklus pengelolaan Keuangan Siklus pengelolaan Keuangan DaerahDaerah

PENGANGGARANPENGANGGARAN

EVALUASI ANGGARANEVALUASI ANGGARAN

PERENCANAANPERENCANAAN

IMPLEMENTASI ANGGARAN

IMPLEMENTASI ANGGARAN

PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN

EVALUASI RAPERDA APBD

DOKUMEN ANGGARAN

Audit Keuangan

Audit Kinerja

Audit Ketaatan

Lap Keuangan

Lap Kinerja Cach Management

Asset Management

Treasury

Akuntansi

Reformasi Pembiayaan Reformasi Pembiayaan (financing reform)(financing reform) 1. Dana Desentralisasi pada1. Dana Desentralisasi pada APBD Daerah Otonom di APBD Daerah Otonom di

IndonesiaIndonesia, bersumber dari PAD di samping itu, bersumber dari PAD di samping itu pada pada umumnya masih bergantung pada dana umumnya masih bergantung pada dana perimbangan,perimbangan, yaitu BHD, yaitu BHD, DAU dan DAK. Hanya saja DAU dan DAK. Hanya saja dana perimbangan dalam otonomi ini dana perimbangan dalam otonomi ini perhitungannya lebih bisa dipastikan daripada ketika perhitungannya lebih bisa dipastikan daripada ketika masih dalam bentuk otonomi Daerah sebelumnyamasih dalam bentuk otonomi Daerah sebelumnya

2. 2. Pembiayaan keuangan Daerah selain diatur dalam Pembiayaan keuangan Daerah selain diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 juga diatur dalam beberapa UU No. 33 tahun 2004 juga diatur dalam beberapa peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perimbangan, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahHibah Kepada Daerah dan jenis-jenis sumber dan jenis-jenis sumber pembiayaan lainnya pembiayaan lainnya ..

Reformasi AkuntansiReformasi Akuntansi (accounting (accounting reform)reform)

1.1. Pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PPemerintahan (SAP) melalui PPP No. 24 tahun No. 24 tahun 2005. Sebelum2005. Sebelumnya nya untuk mengisi kekosongan untuk mengisi kekosongan aturan pelaksanaan di Daerah, dikeluarkan aturan pelaksanaan di Daerah, dikeluarkan KepKepmendagrimendagri No. 355/KMK.07/2001 tanggal 5 No. 355/KMK.07/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Sistem Akuntansi Daerah.Juni 2001 tentang Sistem Akuntansi Daerah.

2.2. Reformasi akuntansi ini merupakan penggantian Reformasi akuntansi ini merupakan penggantian sistem Manual Administrasi Daerah (Makuda) sistem Manual Administrasi Daerah (Makuda) yang selama ini digunakan sebagai panduan dan yang selama ini digunakan sebagai panduan dan pedoman kerja untuk pengelolaan keuangan pedoman kerja untuk pengelolaan keuangan Daerah yang penyusunannya merujuk pada UU Daerah yang penyusunannya merujuk pada UU No. 5 tahun 1974, PP No. 5 tahun 1975 dan PP No. 5 tahun 1974, PP No. 5 tahun 1975 dan PP No. 6 tahun 1975.No. 6 tahun 1975.

Reformasi PenganggaranReformasi Penganggaran (budge(budgett reform) reform)

1. Meliputi perubahan struktur anggaran (budget structure reform) dan perubahan mekanisme penyusunan APBD (budget mechanism reform). Perubahan struktur anggaran dilakukan untuk mengubah struktur anggaran tradisional yang bersifat line-item.

2. Dengan struktur anggaran yang baru tersebut akan tampak secara jelas besarnya surplus dan defisit anggaran serta strategi pembiayaan apabila terjadi defisit fiskal. Format baru APBD tersebut akan memudahkan dalam membuat perhitungan dana perimbangan yang menjadi bagian Daerah

Reformasi Manajemen Keuangan DaerahReformasi Manajemen Keuangan Daerah (finance management reform)(finance management reform)

1.1. Daerah pada awal 1999, pengelolaan keuangan Daerah Daerah pada awal 1999, pengelolaan keuangan Daerah mengacu pada PP No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, mengacu pada PP No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan PP No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan dan PP No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.2. Selain itu terdapat pula Permendagri No. 2 tahun 1994 Selain itu terdapat pula Permendagri No. 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengatur secara detail pelaksanaan Daerah yang mengatur secara detail pelaksanaan anggaran.anggaran.

LanjutanLanjutan

3. 3. Setelah dimulai reformasi, pelaksanaan keuangan Daerah Setelah dimulai reformasi, pelaksanaan keuangan Daerah (APBD) diatur dalam satu peraturan pengelolaan (APBD) diatur dalam satu peraturan pengelolaan keuangan yaitu PP No. 105 tahun 2000 tentang keuangan yaitu PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

4. Kepmendagri 29 tahun 2002 4. Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang Pedoman, tentang Pedoman, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBDAPBD..

5. Selanjutnya, kedua peraturan tersebut diganti dengan PP 5. Selanjutnya, kedua peraturan tersebut diganti dengan PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006.No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006.

Reformasi Pemeriksaan Reformasi Pemeriksaan (auditing reform)(auditing reform)1.1. Pengawasan Pengawasan (monitoring)(monitoring) mengacu pada tindakan mengacu pada tindakan

atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar Pemda (yaitu masyarakat dan DPRD);Pemda (yaitu masyarakat dan DPRD);

2.2. Pengendalian (Pengendalian (controlingcontroling) adalah mekanisme yang ) adalah mekanisme yang dilaksanakan oleh Pemda (dilakukan Bawasda) dilaksanakan oleh Pemda (dilakukan Bawasda) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen. kebijakan manajemen.

3.3. Sedangkan pemeriksaam Sedangkan pemeriksaam (auditing)(auditing) merupakan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaradan tanggung jawab keuangan negara

LanjutanLanjutan

4. Dalam hal aplikasi pada APBD, pengawasan 4. Dalam hal aplikasi pada APBD, pengawasan biasanya dilakukan pada setiap tahap, biasanya dilakukan pada setiap tahap, pengendalian dilakukan pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan pada tahap pelaksanaan, dan pemeriksaan pada tahap pelaporan dan hal-dan pemeriksaan pada tahap pelaporan dan hal-hal khusus yang memerlukan tindak lanjut hal khusus yang memerlukan tindak lanjut penyelidikan.penyelidikan.

5. Pemerintah menerbitkan UU No. 15 tahun 2004 5. Pemerintah menerbitkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; PP No. 56 Tahun 2005 Jawab Keuangan Negara; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Daerah; dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Pemerintah.

Pembaharuan Dalam Pengelolaan Keuangan DaerahPembaharuan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan

Pertgjwban Pengawasan

RPJMD

RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

APBD

Dasar Pelaksanaan Anggaran

• Pendapatan• Belanja• Pembiayaan

Pelaksanaan APBD

Rancangan DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Penatausahaan Belanja

BendaharaPengeluaran

Penatausahaan Pendapatan

BendaharaPenerimaan

Kekayaan dan Kewajiban daerah

• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang

AkuntansiKeuangan Daerah

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

• Laporan Realisasi Anggaran

• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban

APBD

AkuntansiKeuangan Daerah

• Pemberian Pedoman

• Bimbingan• Supervisi• Konsultasi• Pendidikan• Pelatihan• Penelitian dan

Pengembangan

Pembinaan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD

Pengendalian Intern

Pemeriksaan Ekstern

Dampak Reformasi Keuangan Dampak Reformasi Keuangan Daerah Pada Penyusunan APBDDaerah Pada Penyusunan APBD1. 1. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(RKPD)(RKPD)

Dalam menyusun APBD, Pemerintah Dalam menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD tersebut ditetapkan Pemerintah. RKPD tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah.Tata cara dengan peraturan kepala Daerah.Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud, penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada peraturan perundang-berpedoman pada peraturan perundang-undanganundangan

LanjutanLanjutan2.2. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah menyusun rancangan Kepala Daerah menyusun rancangan

KUA berdasarkan RKPD dan pedoman KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun rancangan KUA tersebut, menyusun rancangan KUA tersebut, kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris Daerah. dipimpin oleh sekretaris Daerah. Rancangan KUA yang telah disusun Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris Daerah selaku disampaikan oleh sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah koordinator pengelola keuangan Daerah kepada kepala Daerah, paling lambat kepada kepala Daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. pada awal bulan Juni.

LanjutanLanjutan

3. 3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)(PPAS)

Pemerintah Daerah menyusun rancangan Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS. Kemudian kepala Daerah menyampaikan PPAS. Kemudian kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun tersebut rancangan PPAS yang telah disusun tersebut kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan sebagaimana dimaksud, dilakukan Pembahasan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala Daerah ditandatangani bersama antara kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dengan pimpinan DPRD

LanjutanLanjutan4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

(RKA-SKPD)(RKA-SKPD) Sinkronisasi dari PPA yang dialokasikan Sinkronisasi dari PPA yang dialokasikan

untuk setiap program SKPD berikut rencana untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; selanjutny pendapatan dan pembiayaan; selanjutny sinkronisasi program dan kegiatan antar sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;ditetapkan;

Bahwa batas waktu penyampaian RKA-Bahwa batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; sedangkan hal-hal SKPD kepada PPKD; sedangkan hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerjadalam rangka pencapaian prestasi kerja

LanjutanLanjutan5. Penetapan Rencana Kerja dan 5. Penetapan Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD Anggaran SKPD (Penetapan RKA-SKPD)(Penetapan RKA-SKPD)

Surat edaran kepala Daerah perihal Surat edaran kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pedoman penyusunan Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah, pengeluaran jangka menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. berdasarkan prestasi kerja.

LanjutanLanjutan6. Penyiapan Raperda APBD6. Penyiapan Raperda APBD Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk

menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. SKPD.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD.penjabaran APBD.

LanjutanLanjutan7. Penetapan Perda APBD7. Penetapan Perda APBD Dalam penetapan APBD,maka tahapan Dalam penetapan APBD,maka tahapan

yang harus dilakukan meliputi : yang harus dilakukan meliputi : Pertama Pertama : Penyampaian dan Pembahasan : Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan DPRDdengan DPRD

Kedua Kedua : Evaluasi Rancangan Peraturan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Mendagri/Gubernur Penjabaran APBD oleh Mendagri/Gubernur selaku pemerintah atasannyaselaku pemerintah atasannya

Ketiga Ketiga : Penetapan Peraturan Daerah : Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD oleh DPRD, dan Peraturan tentang APBD oleh DPRD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Gubernur/Mendagrioleh Gubernur/Mendagri

PembahasanTim AnggaranKonsistensidengan KUA

Januari – AprilJanuari – April Mei - AgustusMei - Agustus September - DesemberSeptember - Desember

Depdagri/ Depdagri/ PropinsiPropinsi

DPRDDPRD

KDHKDH

SekdaSekda

PPKDPPKD

SKPDSKPDRENSTRA

SKPD

RPJMD

RENJA SKPD

PemutaKhiranData & Proyeksi

Ekonomi & Fiskal

Rancangan Awal Kerangka

Ekonomi Daerah

SE Prioritas Program &

IndikasiPagu

PembahasanRancanganKebijakan

Umum APBD

Nota Kesepakatan,KUA, Prioritas

Dan Plafon

RKPD

RancanganKebijakanUmum APBD

Pedoman PenyusunanRKASKPD, KUA,Prioritas danPlafon

RKA-SKPD

Evaluasi Mendagri/Gubernur

RAPBDDan

Lampiran

Ra PerkadaRincianAPBD

PerdaAPBD

PerkadaRincianAPBD

KonsepDokumenAnggaran

DokumenPelaksanaanAnggaran

Pengesahan

LampiranAPBD(HimpunanRKA-SKPD)

PembahasanTim AnggaranKonsistensi

dengan PerkadaRincian APBD

PembahasanRAPBD

DraftPerdaAPBD

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD

MDN membatalkanBerlaku Pagu APBD

Sebelumnya

MDN membatalkanBerlaku Pagu APBD

Sebelumnya

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBDAPBD

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBDAPBD

DPRDDPRD DPRDDPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda

Dibahas bersamaDPRD & Pemda

PenyampaianRAPERDA APBD &

RAPERGUBAPBD(3 hari)

PenyampaianRAPERDA APBD &

RAPERGUBAPBD(3 hari)

Membuat RAPERGUB

Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu

(15 hari)

Membuat RAPERGUB

Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu

(15 hari)

MDN(15 hari) MDN

(15 hari)

Hasil Evaluasi Hasil

Evaluasi

Sesuaidgn UU Sesuaidgn UU

Tdk Disempurnakan

Tdk Disempurnakan

GUBERNURGUBERNURmenetapkan menetapkan

PER-GUBPER-GUB

GUBERNURGUBERNURmenetapkan menetapkan

PER-GUBPER-GUB

Setuju Setuju

RAPERDA APBD

RAPERDA APBD

RAPERGUBPENJABARAN APBD

RAPERGUBPENJABARAN APBD

GUBERNURGUBERNURmenetapkan menetapkan PERDA & PERDA & PER-GUBPER-GUB

GUBERNURGUBERNURmenetapkan menetapkan PERDA & PERDA & PER-GUBPER-GUB

Tdk SesuaiDgn UU

Tdk SesuaiDgn UU

Penyempurnaan(7 Hari)

Penyempurnaan(7 Hari)

MelewatiBatas WKT

Evaluasi

MelewatiBatas WKT

Evaluasi

Pengesahan MDN

(30 Hari)

Pengesahan MDN

(30 Hari)

Tidak Setuju Tidak Setuju

DPRDDPRD DPRDDPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda

Dibahas bersamaDPRD & Pemda

PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WAL

APBD(3 hari)

PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WAL

APBD(3 hari)

Membuat RAPERBUP/WAL

Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)

Membuat RAPERBUP/WAL

Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)

Pengesahan Gubernur(30 Hari)

Pengesahan Gubernur(30 Hari)

Hasil Evaluasi Hasil

Evaluasi

Sesuaidgn UU Sesuaidgn UU

Tdk Disempurnakan

Tdk Disempurnakan

GUB membatalkanBerlaku Pagu APBD

Sebelumnya

GUB membatalkanBerlaku Pagu APBD

Sebelumnya

Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan PER-BUP/WALPER-BUP/WAL

Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan PER-BUP/WALPER-BUP/WAL

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &&PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD APBD

Setuju Setuju

RAPERDA APBD

RAPERDA APBD

RAPERBUP/WALPENJABARAN APBD RAPERBUP/WAL

PENJABARAN APBD

Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan

PERDA & PERDA & PER-BUP/WALPER-BUP/WAL

Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan

PERDA & PERDA & PER-BUP/WALPER-BUP/WAL

Tdk SesuaiDgn UU

Tdk SesuaiDgn UU

Penyempurnaan(7 Hari)

Penyempurnaan(7 Hari)

MelewatiBatas waktu

Evaluasi

MelewatiBatas waktu

Evaluasi

Laporan kpdMDN

Laporan kpdMDN

GUBERNURGUBERNUR(15 hari)

GUBERNURGUBERNUR(15 hari)

Tidak Setuju Tidak Setuju