PRODUK DOMESTIK REGIONAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEBAGAIBRUTO SEBAGAI

PENENTU PENDAPATAN PERKAPITA PENENTU PENDAPATAN PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN EKONOMIDAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh :Oleh :

DHEWI PRAMESTIDHEWI PRAMESTI

(H1B006009)(H1B006009)

Pembimbing :Pembimbing : Pembimbing Lapangan :Pembimbing Lapangan :

ARI WARDAYANI, M.SiARI WARDAYANI, M.Si IIrr. ROHMAN SUWARTO. ROHMAN SUWARTO

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Latar BelakangLatar Belakang

KEBIJAKAN EKONOMI KEBIJAKAN EKONOMI

DATA STATISTIKDATA STATISTIKPAMBANGUNAN EKONOMI

TEPATPAMBANGUNAN EKONOMI

TEPAT

PDRBPDRB

WILAYAH/REGIONWILAYAH/REGION PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

Perumusan MasalahPerumusan Masalah

Bagaimana menentukan PDRB?Bagaimana menentukan PDRB? Bagaimana hubungan antara PDRB Bagaimana hubungan antara PDRB

dengan pendapatan perkapita?dengan pendapatan perkapita? Bagaimana hubungan antara PDRB Bagaimana hubungan antara PDRB

dengan pertumbuhan ekonomi?dengan pertumbuhan ekonomi?

Maksud Dan TujuanMaksud Dan Tujuan

Mengetahui cara penentuan PDRB.Mengetahui cara penentuan PDRB. Mengetahui hubungan antara PDRB Mengetahui hubungan antara PDRB

dengan pendapatan perkapita.dengan pendapatan perkapita. Mengetahui hubungan antara PDRB Mengetahui hubungan antara PDRB

dengan pertumbuhan ekonomi.dengan pertumbuhan ekonomi.

Tempat Kerja PraktikTempat Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Kantor Kerja Praktik dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga yang terletak di Jalan Letjend. Purbalingga yang terletak di Jalan Letjend. S. Parman No. 48 Purbalingga 53317.S. Parman No. 48 Purbalingga 53317.

WAKTU PELAKSANAANWAKTU PELAKSANAANKERJA PRAKTIKKERJA PRAKTIK

Kerja Praktik di BPS Kabupaten Kerja Praktik di BPS Kabupaten

Purbalingga dilaksanakan pada tanggal Purbalingga dilaksanakan pada tanggal

27 Januari – 10 Maret 2009.27 Januari – 10 Maret 2009.

TINJAUAN TINJAUAN PUSTAKAPUSTAKA

Definisi PDRBDefinisi PDRB PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB diklasifikasikan dalam dua jenis PDRB diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu : yaitu :

1.1. PDRB Atas Dasar Harga BerlakuPDRB Atas Dasar Harga Berlaku2.2. PDRB Atas Dasar Harga KonstanPDRB Atas Dasar Harga Konstan

Kegunaan PDRBKegunaan PDRB PDRB Atas Dasar Harga BerlakuPDRB Atas Dasar Harga Berlaku

1.1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu region atau wilayah.yang dihasilkan oleh suatu region atau wilayah.

2.2. Menujukkan pendapatan yang memungkinkanMenujukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu region atau dapat dinikmati oleh penduduk suatu region atau wilayah.wilayah.

3.3. Melihat pendapatan perkapita.Melihat pendapatan perkapita.

4.4. Melihat pergeseran dan struktur ekonomi.Melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga KonstanPDRB Atas Dasar Harga Konstan

Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Unsur-unsur PokokUnsur-unsur Pokok Perhitungan Perhitungan PDRB PDRB

OutputOutput Biaya AntaraBiaya Antara Nilai TambahNilai Tambah

1.1. Nilai Tambah BrutoNilai Tambah Bruto

2.2. Nilai Tambah NetoNilai Tambah Neto

Klasifikasi Lapangan Usaha Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Indonesia (KLUI)

Sektor PertanianSektor Pertanian Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor Industri PengolahanSektor Industri Pengolahan Sektor Listrik, Gas dan Air MinumSektor Listrik, Gas dan Air Minum Sektor Bangunan Sektor Bangunan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

PerusahaanPerusahaan Sektor Jasa-jasa Sektor Jasa-jasa

Tahun DasarTahun Dasar

Merupakan tahun dasar yang Merupakan tahun dasar yang direkomendasikan oleh Perserikatan direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menggunakan Bangsa-Bangsa, dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 atau 5.tahun referensi yang berakhiran 0 atau 5.

Interval 10 tahun (dari tahun dasar Interval 10 tahun (dari tahun dasar sebelumnya)sebelumnya)..

Situasi perekonomian secara nasional Situasi perekonomian secara nasional pada tahun tersebut menunjukkan pada tahun tersebut menunjukkan keadaan yang relatif stabil dibandingkan keadaan yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.dengan tahun-tahun sebelumnya.

Istilah-Istilah yang BerhubunganIstilah-Istilah yang Berhubungandengan PDRBdengan PDRB

Produk Domestik Regional NetoProduk Domestik Regional Neto Produk Domestik Regional Neto Atas Produk Domestik Regional Neto Atas

Dasar Biaya Faktor ProduksiDasar Biaya Faktor ProduksiPendapatan RegionalPendapatan RegionalAngka-Angka Per KapitaAngka-Angka Per Kapita

PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIKKERJA PRAKTIK

Profil Tempat Kerja PraktikProfil Tempat Kerja Praktik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga

sebagai salah satu satuan kerja pelaksana BPS di daerah sebagai salah satu satuan kerja pelaksana BPS di daerah dan di wilayah Propinsi Jawa Tengah.dan di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan UU No. 16 Th. 1997 tentang Statistik dan Sesuai dengan UU No. 16 Th. 1997 tentang Statistik dan Keppres. RI No. 103 Th. 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Keppres. RI No. 103 Th. 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Lembaga Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPS Kabupaten Pemerintah Non Departemen, BPS Kabupaten Purbalingga merupakan instansi vertikal BPS di tingkat Purbalingga merupakan instansi vertikal BPS di tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS provinsi serta kegiatan statistik lainnya, yang berada di provinsi serta kegiatan statistik lainnya, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah yang dalam Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Bupati Purbalingga.Bupati Purbalingga.

Instansi ini terletak di Instansi ini terletak di Jl. Letjen. S. Parman No. 48 Jl. Letjen. S. Parman No. 48 Purbalingga 53317.Purbalingga 53317.

Visi dan Misi BPS Kabupaten Visi dan Misi BPS Kabupaten PurbalinggaPurbalingga

VVisiisi ““Sebagai Penyedia Statistik BerkualitSebagai Penyedia Statistik Berkualitas”as”

MMisiisi1.1. Menyediakan informasi statistik yang Menyediakan informasi statistik yang

berkualitas; lengkap, akurat, relevan, mutakhir, berkualitas; lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan.dan berkesinambungan.

2.2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statsistik dalam kerangka Sistem Statistik statsistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

3.3. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

TugasTugas dan dan fungsi BPS Kabupaten fungsi BPS Kabupaten Purbalingga Purbalingga

Tugas PokokTugas PokokMMelaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di elaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.perundang-undangan yang berlaku.

FFungsiungsi1.1. Penyelenggara statistik dasar di Kabupaten Penyelenggara statistik dasar di Kabupaten

Purbalingga;Purbalingga;2.2. Pengkoordinasi kegiatan fungsional dalam Pengkoordinasi kegiatan fungsional dalam

pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Purbalingga;pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Purbalingga;3.3. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi

umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Purbalingga.tangga BPS Kabupaten Purbalingga.

Kewenangan BPS Kabupaten Kewenangan BPS Kabupaten Purbalingga Purbalingga

Penyusunan rencana daerah di Kabupaten Penyusunan rencana daerah di Kabupaten Purbalingga secara makro dibidang statistik.Purbalingga secara makro dibidang statistik.

Perumusan kebijakan dibidang statistik untuk Perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga.Kabupaten Purbalingga.

Penetapan sistem informasi statistik di Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten PurbalinggaKabupaten Purbalingga..

Penetapan dan penyelenggaraan statistik Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten Purbalingganasional di Kabupaten Purbalingga..

Kewenangan lain yang melekat dan telah Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi BPS Struktur Organisasi BPS Kabupaten PurbalinggaKabupaten Purbalingga

KepalaBPS Kab. Purbalingga

KepalaBPS Kab. Purbalingga

Bagian Tata Usaha

Seksi Stat.Sosial

Seksi Stat.Produksi

Seksi Stat.Distribusi

Seksi Nerwilis

Seksi IPDS

KSK

Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Jumlah Pegawai BPS Kabupaten PurbalinggaPurbalingga

No. Uraian PNS Jumlah (%)

1. Kepala Kantor 1 1 3 %

2. SubBag Tata Usaha 7 7 21%

3. Seksi Statistik Sosial 3 3 9 %

4. Seksi Statistik Produksi 3 3 9 %

5. Seksi Statistik Distribusi 3 3 9 %

6. Seksi Nerwilis 2 2 6 %

7 Seksi IPDS 2 2 6 %

8. KSK 13 13 38 %

Jumlah 34 34 100 %

Metodologi Penentuan PDRBMetodologi Penentuan PDRB

Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga BerlakuBerlaku

1.1. Metode LangsungMetode Langsunga.a. Pendekatan ProduksiPendekatan Produksi

Contoh 1:Contoh 1:Dimisalkan produksi padi 500 ton (dalam 1 Dimisalkan produksi padi 500 ton (dalam 1 tahun), harga berdasarkan harga berlaku tahun), harga berdasarkan harga berlaku adalah Rp 4.500,00 per kilogram, sedangkan adalah Rp 4.500,00 per kilogram, sedangkan harga berdasarkan harga konstan adalah Rp harga berdasarkan harga konstan adalah Rp 3.000,00 per kilogram, biaya antara (rasio) 3.000,00 per kilogram, biaya antara (rasio) sebesar 15%.sebesar 15%.

Nilai Produksi Nilai Produksi = Produksi (kg) x Harga= Produksi (kg) x Harga= 500.000 x 4.500= 500.000 x 4.500= 2.250.000.000= 2.250.000.000

Biaya AntaraBiaya Antara = 15% x 2.250.000.000 = 15% x 2.250.000.000 = 337.500.000= 337.500.000

Nilai Tambah Bruto (NTB) Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai Produksi = Nilai Produksi – Biaya Antara– Biaya Antara

= 2.250.000.000 – = 2.250.000.000 – 337.500.000337.500.000

= 1.912.500.000= 1.912.500.000

Perhitungan NTB untuk komoditi tanaman bahan Perhitungan NTB untuk komoditi tanaman bahan makanan lainnya sama, misalkan komoditi ketela, jagung, makanan lainnya sama, misalkan komoditi ketela, jagung, sayuran, buah-buahan dan lainnya. Sehingga NTB dari sayuran, buah-buahan dan lainnya. Sehingga NTB dari sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) adalah :sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) adalah :

NTB (sub sektor tabama) =NTB (sub sektor tabama) =

dimana dimana i = i = komoditi tanaman bahan makanan (padi, komoditi tanaman bahan makanan (padi, ketela, jagung, sayuran, buah-buahan, dan lainnya).ketela, jagung, sayuran, buah-buahan, dan lainnya).

n

iiNTB

1

n

i

NTBi1

n

iiNTB

1

Selanjutnya dihitung NTB Sektor Pertanian, yaitu :Selanjutnya dihitung NTB Sektor Pertanian, yaitu :

NTB (sektor pertanian) = NTB (sektor pertanian) =

dimana dimana kk = sub sektor pertanian (tabama, = sub sektor pertanian (tabama, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan).perikanan).

5

1kkNTB

b. b. Pendekatan PendapatanPendekatan Pendapatan

c. c. Pendekatan PengeluaranPendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua komponen PDRB adalah jumlah semua komponen pengeluaran akhirpengeluaran akhir..

KeuntunganModalBungaTanahSewaUpah)(persektorNTB

Dari NTB setiap sektor dapat diperoleh nilai Dari NTB setiap sektor dapat diperoleh nilai PDRB yaitu :PDRB yaitu :

PDRB =PDRB =

dimana dimana n n = sektor lapangan usaha (pertanian, = sektor lapangan usaha (pertanian, penggalian, industri, listrik dan air, bangunan, penggalian, industri, listrik dan air, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa).jasa-jasa).

9

1nnNTB

PDRB atas dasar harga berlaku dapat menentukan PDRB atas dasar harga berlaku dapat menentukan besar pendapatan per kapita dari suatu wilayah, besar pendapatan per kapita dari suatu wilayah, yaitu sebagai berikut :yaitu sebagai berikut :

Pendapatan per kapita = Pendapatan per kapita =

2. Metode Tidak Langsung2. Metode Tidak Langsung

TahunnPertengahaPendudukJumlah

gionalPendapa Retan

Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga KonstanKonstan

1.1. RevaluasiRevaluasiBerdasarkan Contoh 1 di atas dapat diperoleh PDRB atas Berdasarkan Contoh 1 di atas dapat diperoleh PDRB atas harga konstan yaitu :harga konstan yaitu :Nilai Produksi Nilai Produksi = Produksi (kg) x Harga Konstan= Produksi (kg) x Harga Konstan

= 500.000 x 3000= 500.000 x 3000= 1.500.000.000= 1.500.000.000

Biaya AntaraBiaya Antara = 15% x 1.500.000.000 = 225.000.000= 15% x 1.500.000.000 = 225.000.000Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai Produksi – Biaya AntaraNilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai Produksi – Biaya Antara

= 1.500.000.000 - = 1.500.000.000 - 225.000.000225.000.000

= 1.275.000.000= 1.275.000.000

2. 2. EktrapolasiEktrapolasi

Contoh 2Contoh 2 ::NTB padi atas harga konstan pada tahun 2007 sesuai NTB padi atas harga konstan pada tahun 2007 sesuai Contoh 1 adalah 1.275.000.000, nilai produksi pada tahun Contoh 1 adalah 1.275.000.000, nilai produksi pada tahun 2008 adalah 2500, dan nilai produksi pada tahun 2002 2008 adalah 2500, dan nilai produksi pada tahun 2002 (tahun dasar) adalah 2000.(tahun dasar) adalah 2000.

Indeks Produksi = Indeks Produksi = 2500/2000 2500/2000 = 1,25= 1,25

NTB padi pada th 2008 = 1,25 x 1.275.000.000 NTB padi pada th 2008 = 1,25 x 1.275.000.000 = 1.593.750.000= 1.593.750.000

Indeks Produksi = dasartahunpadaproduksi

gberlangsunyangtahunpadaproduksi

2000

2500

3. Deflasi3. Deflasi

Contoh 3:Contoh 3:

NTB padi atas harga berlaku berdasarkan Contoh 1 NTB padi atas harga berlaku berdasarkan Contoh 1 adalah Rp 1.912.500.000, harga berdasarkan harga adalah Rp 1.912.500.000, harga berdasarkan harga berlaku adalah Rp 4.500,00 per kilogram, sedangkan berlaku adalah Rp 4.500,00 per kilogram, sedangkan harga berdasarkan harga konstan adalah Rp 3.000,00 harga berdasarkan harga konstan adalah Rp 3.000,00 per kilogram.per kilogram.

Indeks Harga = 4500/3000=1,5Indeks Harga = 4500/3000=1,5

NTB padi atas harga konstan = 1.912.500.000NTB padi atas harga konstan = 1.912.500.000/1,5/1,5

= = 1.275.000.0001.275.000.000

Dari NTB setiap sektor dapat diperoleh nilai Dari NTB setiap sektor dapat diperoleh nilai PDRB yaitu :PDRB yaitu :

PDRB =PDRB =

dimana dimana n n = sektor lapangan usaha (pertanian, = sektor lapangan usaha (pertanian, penggalian, industri, listrik dan air, bangunan, penggalian, industri, listrik dan air, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa).jasa-jasa).

9

1nnNTB

PENUTUPPENUTUP

KesimpulanKesimpulan PDRBPDRB ditentukan dengan menjumlahkan semua N ditentukan dengan menjumlahkan semua NTBTB yang yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah.dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB dengan PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB dengan

harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB ini dapat harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB ini dapat menentukan pendapatan per kapitamenentukan pendapatan per kapita..

PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB dengan PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB dengan harga yang ditetapkan oleh tahun dasar. PDRB ini dapat harga yang ditetapkan oleh tahun dasar. PDRB ini dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan melihat pergeseran peningkatan PDRB dari tahun dengan melihat pergeseran peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.ke tahun.

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku lebih tepat Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku lebih tepat dilakukan dengan metode langsung, yaitu dengan cara dilakukan dengan metode langsung, yaitu dengan cara pendekatan produksi, sedangkan perhitungan PDRB atas pendekatan produksi, sedangkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat digunakan cara revaluasi.dasar harga konstan lebih tepat digunakan cara revaluasi.

SaranSaran

Untuk mempermudah perhitungan PDRB dan Untuk mempermudah perhitungan PDRB dan memperoleh nilai PDRB yang lebih akurat, memperoleh nilai PDRB yang lebih akurat, sebaiknya dibuat suatu program komputer untuk sebaiknya dibuat suatu program komputer untuk perhitungan PDRB, mengingat pentingnya peran perhitungan PDRB, mengingat pentingnya peran PDRB yaitu sebagai penentu pendapatan per PDRB yaitu sebagai penentu pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi suatu kapita dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.wilayah.

DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA Anonim. (2006): PDRB dan Peretumbuhan Ekonomi Anonim. (2006): PDRB dan Peretumbuhan Ekonomi

Kota. Kota. www.tarakankota.go.id/data/PDRB_dan_Peretumbuhan_www.tarakankota.go.id/data/PDRB_dan_Peretumbuhan_Ekonomi_Kota_.Ekonomi_Kota_. Diakses tanggal 11 Februari 2009Diakses tanggal 11 Februari 2009..

Anonim. (2007): PDRB 2007.Anonim. (2007): PDRB 2007.www.tebokab.go.id/03-bank_data/pdrb/2007/tabel1022.pwww.tebokab.go.id/03-bank_data/pdrb/2007/tabel1022.pdfdf. Diakses tanggal 11 Februari 2009.. Diakses tanggal 11 Februari 2009.

Statistik Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kabupaten Statistik Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kabupaten Purbalingga. 2002: Purbalingga. 2002: Pendapatan Regional Purbalingga Pendapatan Regional Purbalingga 20012001. BPS dan BAPPEDA Kabupaten Purbalingga : . BPS dan BAPPEDA Kabupaten Purbalingga : Purbalingga.Purbalingga.

Statistik Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kabupaten Statistik Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. 2008: 2008: Pendapatan Regional Purbalingga Pendapatan Regional Purbalingga 20072007. BPS dan BAPPEDA Kabupaten Purbalingga : . BPS dan BAPPEDA Kabupaten Purbalingga : Purbalingga.Purbalingga.

TERIMA TERIMA KASIHKASIH