PROBLEMA HUBUNGAN ANTARETNiK DALAM KERANGKA PEMANFAATAN RUANG PUBLIKPerspektif Antropologi Terapan Kasus : Ruang Publik Koridor Kali Cikapundung

Ernawati,A Dedi M. Hilman,A dan Weishaguna'

^Dosen Tetap Fakultas Teknik Planologi Unisba

Abstrak

It can not be denied that most of the areas along the river watershed which is shoud be a public area, in the big citiesin Indonesia, as well as Bandung, have turned into the populated areas for houshing, trading etc. This condition,mostly induces negative impacts on the environment, especially causes environmental quality degradation, such asriver pollution, unheatty housing, the lost of city visual aesthetics.

EmrrtueMy, if the revitalisation areas will be conducted, it might cause socisi conflicts, such as an increasing socialtenses between individual needs and regulations, competitions among groups/classes, and social tenses one todeviants who againts norms, customs mid traditions which are valid among communities.

To solve those problems, it should be concerned the real conditions among the communities, why they occupied thearea that should be an open area for pubTic needs based on the law. Then this research was conducted in order tofind out the cultural isues related to the use public space by applying an antivphofogical approach.

Keywords: Public areas, River wetershed, Communities, Conflicts

1. PENDAHULUANPenelitian ini dilakukan sehubungan banyaknya

issu mengenai "pemanfaatan ruang publik" olehmasyarakat "pengguna liar" yang hampir menggejaladi seiuruh wilayah perkotaan (kotakota besar) diIndonesia umumnya, dan di Kota Bandung khususnya.Kawasan-kawasan yang mestinya berfungsi sebagai"ruang pubfik" -artinya tidak boleh dikuasai oleh orang-perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu, danhanya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum(daerah konservasi, bantaran sungai, ruangpedestrian, badan jaian, taman kota, hutan kota, danruang sejenisnya)@ temyata dalam realitanya banyakdan cenderung dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok"masyarakat pendatang" dengan berbagai karakteristiketnik dan motivasi. Padahal kita tahu, baik secarahukum peraturan perundangan-undangan maupundilihat dari makna fungsi lahan (ruang) - yang temyatakehadirannya belakangan daripada masyarakatpendatang secara sejarah.

Kita sendiri sadar bahwa kita membutuhkan suatupemanfaatan ruang publik yang seimbang, selaras

dengan lingkungan, sehat, estetis, dan terhindar danberbagai konflik kepentingan (konflikantarsubetnik/kelompok secara horisontal danvertikal), yang akhirnya apabila tidak dikendalikandikhawatirkan akan terjadi, tidak hanya pada halpenurunan kualitas lingkungan dan pemasunganterhadap makna fungsi lahan (ruang publik) itu sendiri,dalam hal konflik horisontal antarsubetnik yangberebut untuk menguasai memanfaatkan ruang dankonflik vertikal antar mereka dengan pihak aparatpemerintah daerah sebagai subetnik "penguasa"

Salah satu kasus pemanfaatan ruang publikyang tidak seimbang dan telah banyak menimbulkankonflik kepentingan berbagai pihak adalah kawasanbantaran Kali Cikapundung (disebut koridorCikapundung), termasuk di dalamnya adalah daerahPulausari yang merupakan bagian dan badan KaliCikapundung. Kelompok-kelompok yangberkepentingan dengan kawasan ini adalah mereka-mereka yang merasa memiliki lahan tersebut secaraturun-temurun sebagai milik adat (subetnik Sunda),mereka-mereka masyarakat pendatang (banyakberasal dari subetnik Sunda Pesisir, Sunda Priangan,

Problems Hubungan Antamtnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Emawati, Dedi M Hitman, dan Weishaguna) 71

etnik Jawa, dan bahkan subetnik luar Pulau Jawa),mereka kelompok masyarakat yang peduli denganlingkungan Kali Cikapundung (disebut KPKC =Kelompok Peduli Kali Cikapundung, termasukkelompok masyarakat perguruan tinggi), aparatpemerintah daerah, dan para investor (developer).Belakangan muncul berbagai issu dalam bentuk"perlunya penataan ruang kota yang "genah, merenah,tumaninah", termasuk kawasan koridor Cikapundungyang tentu saja apabila ini diberlakukan akanmenyangkut berbagai kehidupan etnik yang berada didalamnya.

Sungai Cikapundung yang membentang dari arahutara ke selatan membelah "Kota Bandung Lama"airnya berfungsi selain sebagai tenaga pembangkitdan bekalan air bagi pengairan di daerah hulu KotaBandung, di daerah hilirnya sekaligus juga berfungsisebagai prasarana drainase alam, dan bagian dari"panorama" Kota Bandung. Hal ini sudah dicanangkansejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diraihdari Belanda. Namun, dalam perkembangannya mulaidari tahun 1950-1960- 1970an dimana orang sudahmulai berkeinginan selain untuk mencari pekerjaan diluar sektor pertanian, juga mulai keinginan untukmelanjutkan sekolah ke perguruan tinggi seperti keITB, kemudian disusul oleh periode tahun 1980-1990sampai dengan sekarang (tahun 2000an - dst.),kawasan "koridor" Lembah Sungai Cikapundung telahmenjadi suatu kawasan tempat hunian (perumahan).Padahal, menurut catatan "sejarah tata ruang KotaBandung" (Haryoto Kunto, 1990), kawasan bantarankoridor Cikapundung ini diperuntukan sebagai lahankonservasi hijau bagi Kota Bandung.

Bagi suatu daerah seperti Kota Bandung yangsecara resmi mempunyai sistem pemerintahan denganstatus Kota Praja (1910-1920) layaknya sudahmempunyai suatu peraturan perundang-undanganyang mengatur bagaimana suatu wilayah akan danboleh dimanfaatkan/dibangun. Ini dapat dilihat dari"Dokumen Bandoeng Tempo Doeloe" (Haryoto Kunto)bahwa menurut rencananya, semula Lembah KoridorCikapundung ini akan dijadikan selain sebagaikawasan "plantsoen", yaitu tempat memelihara danmembudidayakan berbagai tanaman keras (disebutKebon Bibit), juga sebagai taman terbuka yang dapatdikunjungi oleh warga kota (disebut "Jubileum Park" =Tamansari). Tamansari ini dilengkapi pula dengan air

Sungai Cikapundung yang mengalir dari UtaraSelatanKota Bandung dan Kebon Binatang (disebut"Bandoengsch Zoolobisch PariC) yang berdiri tahun1933, yang berfungsi selain sebagai jalur hijausepanjang Lembah Cikapundung (disebut

Cikapundung Valey), juga sebagai tempat rekreasi dantaman ilmu pengetahuan biologi.

Rencana tersebut jelas mencakup seluruh wilayahsepanjang bantaran Sungai Cikapundung, termasukdelta Pulausari yang ada di dalamnya, dan sampaidengan tahun 1950 - 1960an suasana di kawasan sinimasih hijau dengan pohon pinus, dan pohon cemaragunung, dan bahkan dapat dikatakan sebagai hutankota atau paruparu Kota Bandung. Namun dalamperjalanannya, terutama setelah kemerdekaan denganperkembangan jumlah penduduk yang terusmeningkat baik secara alami maupun migrasi danberkembangnya berbagai kegiatan perkotaan,kawasan ini telah mengalami alih fungsi lahan dariyang direncanakan semula sebagai kawasankonservasi hijau sekarang menjadi kawasan terbangunyang sangat padat.

Di dalam, di sepanjang koridor SungaiCikapundung terdapat pulau kecil yang membelahsungai tersebut, dikenal dengan nama Pulausari.Dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan -yang memang baru dibuat sekitar tahun 1960, 1974,1982, 1990, dan 1992an, sedangkan penduduk sudahada sejak tahun 1955an, pulau ini termasuk bagiandari sungai yang berfungsi untuk konservasi alam(tidak berpenghuni), dan karenanya pulau ini harusberada di bawah "kekuasan negara" (cq. PemerintahKota Bandung). Namun dalam kenyataannya,bersamaan dengan tumbuh berkembangnya jumlahpenduduk Kota Bandung dan kegiatan sosial-ekonomi-budaya di sekitar koridor Lembah Cikapundung,terutama kegiatan pendidikan (UNPAR, ITB, STBA,UNISBA, UNPAS, UNBAR) dan kegiatan perdagangandi Cihampelas dan Tamansari, dan perumahan,sekarang Pulausari ini telah berubah menjadi tempathunian suatu komunitas yang terdiri atas beberapasubetnik, sebagai subkultur masyarakat KotaBandung. Dan nampaknya terhadap keadaan ini, sejakdahulu kurang ada yang "perduli" dengan kehadirandan perkembangan mereka di Pulausari". Namunsekarang, setelah berbagai dampak negatif munculdan dirasakan oleh pihak-pihak terutama yang perdulilingkungan fisik, estetika kota, ketentraman sosial,ekonomi, dan periunya budaya pemanfaatan ruangyang ramah lingkungan, banyak orang bicara masalahkeberadaan lingkungan hunian di sepanjang KaliCikapundung umumnya, dan Pulausari khususnya,

dan mempertanyakan aspek legalnya merekamembangun tempat hunian di sepanjang koridorCikapundung ini.

72 IS t: l~\C > f-; Volume I No. 2 Juli - Desembef 2003 : 71 - 86

Untuk dapat mengetahui mengapa hal tersebutsampai terjadi, kelompok (etnik) siapa saja yangmemulainya, etnik mana yang dominan, kapan merekamulai eksis, dalam keadaan seperti apa, faktor apayang menyertainya, kelompok mana yangmengikutinya, bagaimana proses mobilitasnya?Bentuk dan pola perumahan seperti apa yang mulaimuncul, bagaimana perkembangannya, danpengaruhnya terhadap sanitasi lingkungan danterhadap kondisi Sungai Ckapundung, bagaimanastatus kepemilikan lahannya? Siapa yang berdiridiatas semuanya ini, dan apa pengaruh (perannya)terhadap komunitas setempat? Adakah lembaga yangmendukung/melindunginya, apa pengaruhnyaterhadap kehidupan komunitas setempat,perubahanperubahan apa yang terjadi dalampendiriannya? Bagaimana pola kehidupan komunitasdi dalam suatu wilayah perkotaan yang multikulturalberlangsung, apa pandangan mereka tehadaplingkungan hunian yang mereka diami, konflikkonflikapa yang muncul diantara mereka baik secarahorisontal maupun secara vertikal, dan bagaimanaupaya penyelesaiannya?

Kemudian dilihat dari aspek peranankelembagaan/pemerintan lokal, hukum peraturan danperundangundangan apa saja yang dapat dijadikandasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang publiktersebut. Upaya-upaya apa yang pemah dilakukanpihak pemerinah kota, adakah komunitas di Pulausarimempunyai institusi lokal tersendiri (independen),seperti apa, dan bagaimana keterkaitannya dengan"pemerintah lokal" (RT, RW, Kelurahan setempat) ?Cukup efektifkah penanganan yang berlangsungselama ini.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat berkaitandengan substansi antropologi perkotaan, dan untukdapat memahami kehidupan apa/bagaimanasebetulnya yang terjadi di dalam koridor KaliCikapurxJung dan wilayah Pulausari ini, hanya dapatdilakukan melalui telusuran/kajian sejarah keberadaan,pertumbuhan, dan perkembangan suatu komunitaspada suatu wilayah, serta pandanganpandanganmereka terhadap ruang huniannya yang notabenebelakangan mungkin baru disadarinya@ bahwatempat yang mereka diami adalah ruang publik, yangmenurut aturan pemerintah tidak boleh dibangunsebagai tempat hunian . Hal ini diperlukansebagaimana diungkapkan oleh Anthony JamesCatanese bahwa "kajian sejarah dapat merupakan alatuntuk memahami keadaan suatu kota (wilayah) secaraeksisting sebagai dasar untuk menetapkan rencana dikemudian hari, karena sejarah dalam perencanaan

dan perancangan kota menurut Catanese perludidasarkan pada sifat hakiki dari perecanaan danperancangan kota itu sendiri yang mengharuskanperencana untuk menentukan dari mana perencanaankota dimulai dan dimana perencanaan kota itusekarang berada". Termasuk di dalamnya adalahproses berfikir bagaimana kota dapat mengambil suatutindakan kebijakan manakala kita tidak mengetahuibagaimana "sesuatu itu" terjadi. Dengan demikianperencana dapat memilih secara efektrf ke manatujuan perencanaan dan perancangan kota tersebutdiarahkan (Catanese Snyder, 1992:3). Ini berartimemahami nilai sejarah pertumbuhan suatu kawasanmenjadi sangat penting adanya, termasuk di dalamnyaadalah pemahaman kita terhadap kehidupan di suatukawasan kota dalam konteks budaya.

Selain mengenal dan memahami sejarahkeberadaan dan perkembangan suatu wilayahberdasarkan rentang waktu tertentu, dalam perjalananperkembangan tersebut perlu diketahui dan difahamibagaimana peraturan dan hukum perundangan-undangan yang ada dilakukan dan beriaku dimasyarakat pada saat rentang waktu tersebut, laluperaturan-peraturan mana yang mereka gunakanselama mereka menjalani kehidupan mereka dikawasan ini. Ini berarti bahwa dalam mempelajarisejarah tumbuh-berkembangnya suatu komunitasdalam suatu wilayah, sekaligus perlu mengkajiberbagai perangkat dan pelaksanaan hukum peraturanperundang-undangan yang beriaku di wilayah yangbersangkutan pada saat itu. Sehingga dapatditemukenali letak persoalannya baik yang mendasarmaupun yang ikutannya, dan selanjutnya dapat dicarijalan keluar yang sesuai dengan kondisi persoalanyang dihadapi wilayah tersebut.

Melalui telaahan secara antropologis inidiharapkan dapat terungkap berbagai gambaranmengenai aspek-aspek yang menyertai mereka yangteriibat di dalam dan terkait dengan pemanfaatanpenggunaan lahan ruang publik, sehingga banyakmuncul disfunction dari ruang publik yang selayaknyakita bina sebagai ruang yang berfungsi untukkelestarian lingkungan, konservasi lingkungan,estetika lingkungan, dan ruang kegiatan sosial-budayamasyarakatnya dapat dibenahi sebagaimana mestinyadengan memperhatian aspek sosial-budayamasyarakat di dalamnya.

Dengan mengkaji persoalan ini, diharapkan kedepan dapat dirumuskan suatu kebijakan hukumperaturan dan perundang-undangan yang betul-betuldapat memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan

Problems Hubungan Antawtnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Emawati, Dedi M Hilman, dan Weishaguna) 73

(ruang) suatu wilayah yang bersifat pencegahan,sesuai dan serasi dengan prinsip ekologi lingkungan,tanpa harus mempersulit program pembangunan danmenghilangkan makna estetika kota sebagai jati diri

penghuninya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatansurvey etnografi, oberservasi (tanpa partisipasi), danwawancara bebas dan semiterstruktur dengan"irforman kunci" dari berbagai komponen masyarakatyang terkait dengan masalah aiang publik ini. Hasilpenelitian ini berusaha untuk merekonstruksi suatusistem sosial-budaya yang terdapat di lingkunganmasyarakat tersebut dengan cara mendeskripsikan,menginventarisasikan, dan mengklasifikasikanmasyarakat dalam bentuk monografi yang bertitik tolakdari suatu "respect for cultural contexT.

2. KERANGKA PEMIKIRANUntuk dapat memahami apa dan bagaimana

proses terjadinya pemanfaatan ruang publik sepanjangkoridor kai Cikapundung dan Pulausari, ada beberapahal yang perlu ditelaah, yaitu (1) segala aspek yangberkaitan dengan sosial-budaya masyarakat suatuwilayah, (2) makna aiang publik, peraturanpemanfaatannya, dan peranan pemerintah dalampengelolaan ruang publik.

Aspek etnografi (sosial-budaya) dapatmenggambarkan realitas yang terjadi di masyarakatdalam konteks budaya, sebagaimana diungkapkanoleh Richard E. Porter & Larry A. Samovar (1982),bahwa bicara budaya berarti kita bicara mengenaiseluruh aspek kehidupan masyarakat di suatu wilayah,yang mencakup bagaimana orang hidup, bagaimanaia berinteraksi dengan orang lainnya, dan bagaimanamereka bertindak. Lingkungan sosial ini adalahbudaya, dan padanan kata budaya menurut Richard E.Porter & Larry A. Samovar (1982) biasa juga disebutetnisitas (ethnicity). Samovar (1982) mengungkapkanbahwa secara formal budaya didefinisikan sebagaitatanan pengetahuan, pengalaman, sejarah,kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama,waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alamsemesta, obyek-obyek materi dan milik yang diperolehsekelompok besar orang dari generasi melalui usaha

individu dan kelompok. Budaya juga berkenaandengan obyek-obyek seperti rumah, peralatanperlengkapan rumah, bentuk fisik lingkungan hunian-lingkungan sosial, transportasi, dsb. Menyediakanlandasan utama bagi kehidupan sosial.

Selanjutnya Daniel Bell (1975) mengemukakanbahwa untuk memaharni batasan kelompok budaya(etnik), ada lima unit makrososial dari masyarakatyang bisa dikaitkan dengan etnisitas. Pertama adalahbangsa (the nation). Kedua, agama (the religion).Ketiga, unit atau kelompok, disebut unit komunal.Keempat, kelas (locial, yaitu pengelompokan yangdidasarkan pada basis ekonomi, didefnisikan dalamkesejahteraan material dan status llocial, dandiasosiasikan pada I'ocialHy yang memisahkan strukturproduksi, distribusi, dan konsumsi barang-barangmaterial. Kelima adaiah sex (jenis kelamin).

Tipologi unit-unit makrososial, dapat digunakansebagai kerangka untuk menganalisis masyarakat danperspektif yang detail untuk melihat fenomena etnisitasyang menurut Ronald A. Reminick (1983) dapatdilakukan melalui unit-unit sosial yang dapat terdiriatas tujuh unit basis sosial (subkultur dan atau disebutsubkelompok), yaitu : (1) Ikatan ibu dan anak, (2)Ikatan perkawinan yang didasarkan pada fungsiekonomi dan seksualitas, (3) Produk dari perkawinanmonogami melahirkan ikatan dalam keluarga inti yangbiasanya memiliki adaptasi tinggi terhadap konteksmasyarakat urban modem, (4) Ikatan dalam keluargaluas (extended family) yang umum ditemukan dalammasyarakat tradisional, (5) Ikatan kelompok sebaya(peer group) yang didasarkan pada usia, (6) Ikatan ditingkat desa (village or hamlet) yang didasarkan padaikatan perkawinan atau sanak famili, dan (7) Ikatanberbasis kelompok etnik adalah suatu bentuk sosialyang paling besar yang memelihara kohesivitas sosialdan kultural. Selanjutnya Remenick (1983),mengatakan bahwa konsep etnisitas dapatdikelompokkan ke dalam tiga level analitis, yaitu: levelpsikologis, sosiologis atau level struktur sosial, danlevel kultural (budaya). Level psikologis berfokuspada identitas etnik yang meliputi orientasi individupada etnik yang dimilikinya, perasaan, dan komitmenindividu pada tradisinya, atau gaya hidup dikaitkandengan etnisitas, konflik yang dikaitkan dengan upayaseseorang mempertahankan identitas etnisitasnya,atau penyelesaian konflik yang teriekat denganetnisitas, dan kognisi umum tentang makna etnisitaspada din seseorang. Pada level sosiologis.harusdisadari pentingnya jaringan sosial (social network)yang mendefinisikan kelompok etnik seseorang,Jaringan sosial dan frekuensi kontak etnik cenderungmembangun batasan definisi dan identifikasiseseorang dengan kelompok etnik, tradisi, dan statussosialnya. Pada level budaya,budaya etnik dapatdikelompokkan: di satu sisi adalah tradisi, sejarah, dannilai-nilai yang mempertahankan ide-ide, sentimen-

74 Eth > 5̂ Volume I No. 2 Juli - Desember 2003 :71 - 86

sentirnen dan kode-kode tindakan sosial dan perilakuindividu, dan di sisi lain adalah isi simbolik dan maknaetnisiias berkaitan dengan penampilan, tujuan danproblem kelompok.

Dan teiaahan teori/konsep-konsep mengenaietnisitas dan batasan-batasannya, maka kita dapatmemformulasikan lingkup analisis tentang etnisitasyang akan kita kaji. Dalam konteks budaya kaummigran yang menempati suatu ruang wilayah, bolehjadi subkuitur-subkultur yang terdapat di dalamnyaterdiri atas berbagai subkultur dari berbagai daerahasal-usul, kelompok etnik suku-bangsa, kaum miskinperi<otaan, kelompok agama, kelompok pelakuekonomi, dan atau subkuitur-subkultur lainnya dalamtatanan kultur nasional yang dominan.

Dalam proses perubahan sosia! dan asimilasibudaya terdapat empat kemungkinan, yaitu: (a)seseorang mungkin bengerak dalam jenjang sosial danterasimilasi dalam lingkup masyarakat yang lebihbesar; (b) seseorang tetap berada dalam jaringansosial etnisnya tetapi mengembangkan asmilasi ide,nilai, dan keyakinan lebih luas dan kelompok etniknya;(c) seseorang terasimilasi relatif sedikit denganbudaya etnik dan memiliki hubungan minimal dengankelompok etnik groupnya; (d) seseorang boleh jaditidak terbangun dalam etnik kultur luas dan dirinyaterpisah dari jaringan ikatan etnik kelompoknya, dantetap berada dalam tradisi etnisitas yang lebih luas.Dan perspektif waktu dapat dilihat bagaimana identitasetnik berfungsi dalam realitas. Identitas etnik secaratradisional rnempunyai orientasi predominan denganmasa lalu. Hal ini melekat dalam warisan budaya dansuatu kelompok. Dan berkaitan dengan problemketerasingan mencakup hilangnya identitasseseorang, peran atau simbol. Dalam hal ini asimilasiterkait dengan proses menghilangnya identitas etnik.Asimiiasi biasanya terlihat sebagai proses tidaklangsung dimana seseorang berproses dari suatuidentitas terbatas pada ikatan sanak famili dankelompok etnis menuju suatu identifikasi baru yangmeluas dalam berbagai peran sosial, dan atau prosesperubahan identitas etnik dapat pula terjadiberdasarkan generasi, dari orangtua@anak@cucu@

dst.

Mernpelajari etnisitas akan bermanfaat untukmengetahui persoalan-persoalan yang berkaitandengan piuralisme, fungsi-fungsi politik, dan flocialetnisitas sebagai gerakan (locial. Bagi bangsaIndonesia dan masyarakat Kota Bandung yang terdiridari bermacam-macam etnik, maka mempelajarisecara mendalam dinamika etnisitas akan bermanfaat

untuk memecahkan persoalan kota yang sekarang inisedang mengaiami banyak masalah, seperti konfliksuku atas kekuasan suatu wilayah, konflik kepentingandalam pemanfaatan sumberdaya, dll. Dalam setiapmasyarakat, seringkali terdapat perbedaan-perbedaankebutuhan di antara warga-warganya atau di antaragolongan-golongan khusus, antara kebutuhan danperaturan, dan antara kelompok pemerintahan dankelompok masyarakat. Selain itu, selalu saja adaindividu/kelompok yang cenderung menyimpang dariadat-istiadat yang beriaku, yang disebabkan karenamereka mengalami kesukaran untuk menyesuaikandirinya dengan tata cara dan adat-istiadat yangberiaku di masyarakat, mereka biasa disebut deviants(orang-orang yang menyimpang). Secara fakta danteoritis, suatu konflik anteretnik dapat saja menjadifaktor pendingin dan berakhir menjadi suatu prosesakomodasi, atau menjadi disintegrasi dalammasyarakat; dan apabila muncul konflik antaretnikapapun alasannya, agartidak terjadi disintegrasi, perludiselesaikan

Dalam beberapa kasus konflik antarwarga,antaretnik secara horisontal umumnya dapatdiselesaikan melalui pendekatan "penengahan"(mediasi), biasanya melalui sesepuh dan atau ketuawarga secara kekeluargaan sebagai bagian dari adat-istiadat yang beriaku di masyarakat. Sedangkankonflik vertikal, biasa diselesaikan denganmusyarawah melalui perwakilan antar pihak-pihakyang terlibat, atau dalam bahasa Koentjaraningrat(1997) dikatakan secara "hukum" (hukum positive danatau hukum adat) yang beriaku di masyarakat.

Selanjutnya menurut Chappin (1987), lahan(ruang) berfungsi selain sebagai suatu wadah/tempatkegiatan didalamnya juga memiliki fungsi sosial,budaya, ekonomi, politik, ekonomi, lingkungan, danfungsi kepentingan publik. Ruang dengan fungsikepentingan publik (disebut ruang publik) adalah ruangyang keberadaannya diperlukan untuk memenuhikepentingan bersama masyarakat. Karena, setiaporang sebagai mahluk sosial, ekonomi, politik, danlingkungan pasti membutuhkan ruang-ruang yangberfungsi untuk kepentingan bersama (kepentinganumum), seperti misalnya ruang untuk infrastruktur,ruang pedestrian, taman kota, ruang garis sempadanjalan, sungai, pantai, ruang terbuka hijau dsb. Karenaitu setiap pelaku pembangunan dalam memanfaatkanruang untuk mewadahi kegiatannya hamsmemperhatikan fungsi-fungsi ruang tersebut yangbiasanya sudah merupakan bagian dari peraturanhukum adat-istiadat, atau hukum positif yang berada diwilayah ybs.

Problema Hubungan Antaretnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Ernawati, Oodi M. Hilman, dan Weishaguna) 75

Untuk wilayah Negara Republik Indonesia,berlaku di dalamnya untuk wilayah Kota Bandung,terdapat beberapa hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalahpemanfaatan tanah (lahan) dan atau ruang publik,antara lain adalah

(1) Undang-undang Dasar Negara Ri Tahun 1945(UUD45),

(2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960,

(3) Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentangPengairan,

(4) Undangundang Lingkungan Hidup Nomor 4Tahun 1982 dan Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,

(5) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentangPentaan Ruang

(6) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentangPenentuan Kawasan Lindung.

Di dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 3,diungkapkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat". Juga pada UUPLH Nomor 23Tahun 1997 d/h UULH No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,diungkapkan bahwa salah satu tujuan pengelolaanlingkungan adalah "tercapainya keselarasan hubunganantara manusia dengan lingkungan hidup sebagaitujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya"(Aca Sugandhy, 1999:110).

Salah satu ruang yang berfungsi publik adalahkawasan bantaran sungai (termasuk badansungainya), dimana hak penguasaannya (air besertasumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya) berpusat pada negara. Hakmenguasai (negara) itu memberikan kewenangankepada pemerintah untuk mengelola sertamengembangkan pemanfaatan air dan atau sumber-sumbemya; menyusun, mengesahkan, dan ataumemberikan izin berdasarkan teknis tata pengaturanair dan tata pengairan; mengatur, mengesahkan danatau memberikan izin peruntukan, penggunaan,

penyediaan air dan atau sumber-sumber air;mengatur, mengesahkan dan atau memberikan izinpengusahaan air dan atau sumber-sumber air;menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatanhukum dan hubungan-hubungan hukum antara orangdan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau

sumber-sumber air (Pasal 3 ayat 2). Kewenanganpemerintah itu menunjukkan bahwa dalampengelolaan sumber daya air, pemerintah berperansebagai pengelola, pembuat regulasi, perencana,pemberi izin pemanfaatan air, penyelenggarapenelitian dan penyelidikan sumber-sumber air,penyelenggam penyuluhan dan pendidikan khusus dibidang pengairan, penyelenggara pengamanan danpengendalian daya rusak air terhadap daerahsekitarnya, penyelenggara upaya pencegahanpengotoran badan air (Pasal 10).

Peran yang besar dari pemerintah itu sekaligusmenunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya airbertumpu pada negara yang pelaksanaannyadijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusatmaupun daerah. Pasal 4 UU Pengairan antara lainmenyebutkan bahwa wewenang pemerintah dapatdilimpahkan kepada instansi pemerintah pusatmaupun daerah. Terpusatnya pengelolaan sumberdaya air pada pemerintah tidak memberikan ruangpada peran publik untuk mengontrol pengelolaansumber daya air. Undang-undang ini sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 12 hanya menyebutkanbahwa masyarakat yang memperoleh manfaatlangsung dari bangunan-bangunan pengairandiikutsertakan dalam pemeliharaan dan perbaikanbangunan-bangunan pengairan tsb. Penjelasan Pasal12 menegaskan bahwa diikutsertakannya kelompokmasyarakat ini adalah untuk menanamkan rasamemiliki dan tanggung jawab. Kelompok masyarakatyang dimaksud adalah kelompok usaha perekonomianyang terdapat dalam masyarakat seperti kelompokmasyarakat tani dan pengusaha, baik yang berbasisagribisnis ataupun tidak.

Hak masyarakat adat diakui dalam derajatterbatas. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwapelaksanaan hak menguasai negara tetapmenghormati hak yang dimiliki masyarakat adatsetempat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional. Selanjutnya penjelasan umumangka 6 dalam UU Nomor 11 Tahun 1974,menyebutkan bahwa air beseta sumber-sumbernyamerupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkanuntuk hajat hidup manusia banyak.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkanperaturan di atas, salain setiap badan sungai (sebagaisumberdaya air) berada dalam kekuasaan negara,juga negara cq. Pemerintah mempunyai hak dankewajiban untuk mengelolanya. Karena itu kekuasaanpengaturan dan pengelolaan sumber air termasukbadan air sungai bukan merupakan hak kekuasaan

76 F-l thos Volume I No. 2 Juli-Desember2003 : 71 -86

perseorangan. Begitu pula berdasarkan Keppres 32Tahun 1990, bahwa badan sungai termasuk kawasanyang hams dilindungi (kawasan lindung setempat),dan batas garis sempadan sungai menjadi rigth of wayyang dikuasai oleh negara. Untuk ini pemerintah telahmenetapkan bahwa garis sempadan sungai untukkawasan perkotaan minimal adalah selebar 10 - 15 mkin dan kanan bantaran sungai.

Selanjutnya berdasarkan Undangundang Nomor24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkanbahwa lingkup penataan ruang sebagaimana diungkappada Bab IV, yaitu meliputi perencanaan,pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatanpenggunaan ruang. Pasal 17 UU Nomor 24/1992,menyatakan bahwa "pengendalian pemanfaatan ruangdiselenggarakan melalui kegiatan pengawasan danpenertiban terhadap pemanfaatan yang tidak sesuaidengan peruntukannya", termasuk di dalamnya adalahpengendalian pemanfaatan badan dan bantaransungai untuk penggunaan diluar fungsinya dan statuspenguasaannya. Merujuk pada hukum peraturan danperundang-undangan yang berlaku di Indonesiaumumnya (lihat butir 2.2), dan juga berlaku dimasing-masing wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota,nampak jelas bahwa pengelolaan negara, daerahpropinsi, kabupaten, dan kota berada padapemerintahan. Ini berarti pemerintah baik pusatmaupun daerah cq. Dinas-dinas yang terkait didalamnya berfungsi juga sebagai pengelola dalam halmengatur, merencanakan, memanfaatkan,

mengembangkan, serta mengendalikan seluaihkekayaan sumberdaya alam dan binaan di suatuwilayah untuk digunaka'n sebesar-besamya bagikepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, maka setiap prosespelaksanaan pembangunan termasuk pemanfaatanlahan oleh siapapun (tanpa menghilangkan hakindividu dan hak ulayat) hams dilakukan atassepengetahuan dan seijin pemerintah daerah yangberhak mengesahkan dan memberikan izinberdasarkan teknis tata pengaturan pererncanaan,pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatanpenggunaan ruang (perairan, daratan, dan udara atauruang angkasa). Kewenangan pemerintah itumenunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumberdayaruang, pemerintah berperan sebagai pengelola,pembuat regulasi, perencana, pemberi izinpemanfaatan mang, penyelenggara penelitian danpenyelidikan sumberdaya mang, penyelenggarapenyuluhan dan pendidikan khusus di bidangpenataan dan pemanfaatan mang, penyelenggarapengamanan dan pengendalian pemanfaatan

penggunaan ruang, termasuk fungsi pengawasan danpenertiban

Peran yang besar dari pemerintah itu sekaligusmenunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ruangbertumpu pada negara yang pelaksanaannyadijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusatmaupun daerah sampai ke tingkat lokal kelurahan, RWdan RT. Setiap pemanfaatan sumberdaya sepertimisalnya memanfaatkan lahan untuk pembangunanrumah tinggal, menurut ketentuan yang ada berlakuproses perinjinan pembangunan yang harus dilengkapidengan gambar rencana, bukti status pemilikan tanah,pemberitahuan tidak keberatan dari warga, suratpengantar diketahui oleh pemerintah lokal mulai dariRT, RW, Kelurahan, Kecamatan, untuk kemudianditeruskan ke dinas-dinas terkait di lingkunganpemerintahan kota/kabupaten. Begitu pula kalaurumah tersebut periu dipasang instafasi air, listrik, danatau jaringan telepon, teriebih dahulu harus dipenuhisegala persyaratan yang diperiukan agar semuanyadapat dilaksanakan pembangunannya.

Hak masyarakat adat tetap diakui secara hukumdalam beberapa pasal dari undang-undang yangberlaku di Indonesia, menyebutkan bahwa"pelaksanaan hak menguasai negara tetapmenghormati hak yang dimiliki masyarakat adatsetempat sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional". Wewenang Pemerintahsebagaimana diatur dalam setiap peraturanperundang-undangan, dapat dilimpahkan kepadainstansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupundaerah dan atau badan-badan hukum tertentu yangsyarat-syarat dan cara-caranya diatur denganperaturan pemerintah dan atau diatur melaluiperaturan daerah.

3. GAMBARAN DAERAH KAJIAN

3.1 Kondisi Lingkungan Fisik

Wilayah Pulausari merupakan bagian dari wilayahRW.15 Kelurahan Tamansari Kecamatan BandungWetan yang meliputi RT.9 dan RT.10 dengan luaswilayah 1 ha. Untuk lebih jelas lihat Gambar 1 dibawah ini (Lihat gambar Peta Situasi). Penggunaanlahan di wilayah Pulausari ini didominasi olehperumahan penduduk dengan lahan terbangun seluas90%, kondisi ini jelas sangat tidak sesuai denganRTRW Kota Bandung yang mencanangkan koridorKali Cikapudung sebagai jalur hijau RTRW 2002 -2012. Sekalipun di kawasan ini terdapat pengurnumanmengenai batas garis sempadan sungai, yaitu 3-5 m,

Problems Hubungan Antaretnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Emawati, Dedi M. Hitman, dan Weishaguna)77

namun dalam kenyataannya hampir sebagian besarwilayah bantaran sungai telah menjadi kawasanterbangun. Selain itu di kawasan ini telah terbangunsarana lingkungan yang cukup memadai sepertifasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan denganbeberapa posyandu dan fasilitas lainnya (fasilitasolahraga, MCK, peribadatan) dilengkapi denganprasana jalan dan jembatan, air bersih, listrik dantelepon. Namun kebanyakan dari semua sarana danprasarana ini baik penempatan maupun kondisinyatidak tertata dengan baik. Hal ini terjadi tidak hanyakarena kawasan ini tidak direncanakan, juga karenatingkat kepadatan penduduk dan bangunannya sangatpadat. Konon daerah ini menjadi daerah terpadat diKota Bandung (kepadatan ratarata > 600 jiwa/Ha),selain wilayah Jatayu, Karees dan Binong (KebonGedang).

Untuk prasarana air bersih, sebagian sudah dapatdilayani oleh PAM, dan sebagian lagi masih banyakyang mengunakan jet pump (Pompa Air) dansumursumur. Air bersih melalui Jet Pump diambil dariwilayah bantaran Sungai Cikapundung melalui prosespenyaringan terlebih dahulu. Sedangkan sistempembuangan sampah, limbah rumah tangga dandrainase seluruhnya masih dibuang ke SungaiCikapundung sehingga mengakibatkan pencemarandan endapan.

3.2 Kondisi Demografi Kependudukan, SosialBudaya dan Sosial Ekonomi

Penduduk Pulausari termasuk ke dalam wilayahRT.09 dan RT.10 RW 15 Kelurahan Tamansaridengan jumlah sebesar 325 Jiwa dan kepadatanpenduduk sebesar 325 jiwa/ha dengan 85 kepalakeluarga (kk) yaitu 72 kk tetap dan 15 kk tidak tetap(RT.09). Sedangkan penduduk RT.10 berjumlah 297Jiwa dengan kepadatan sebesar 297 jiwa/ha, dengan60 kk. Pertambahan penduduk mengalamipeningkatan yang cukup besar, terutama pada periodetahun 1970-1990, dan sebagian besar disebabkanoleh adanya migrasi yang cukup besar, dilakukansecara berantai (artinya apabila seorang migranpulang ke kampungnya, kemudian kembali ke kotadengan membawa rekanrekan dan familinya).Mayoritas penduduk wilayah Pulausari beragamaIslam. Kondisi sosial budaya telah cukup maju dansedang dalam tahap menuju masyarakat kota. Tetapitingkat keamanan belum terjamin dengan baik,terutama di RT.9, karena di RT tersebut sering terjaditindak kriminal (mabuk ditempat umum, pencurian, danlainlain).

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk padaumumnya adalah tingkat Sekolah Dasar, SLTP, SLTPdan sebagian kecil mahasiswa (penyewa kamar/kost)yang merupakan pendatang. Dilihat dan segiperekonomian sebagian besar penduduk tidakmempunyai mata pencaharian tetap (pegawai"serabutan") dan pedagang, sebagian kecil lainnyaadalah wiraswasta (penyewa kamar/kost), pensiunan,swasta, pengali pasir dan Iain-Iain.

Kondisi sosial masyarakat kawasan Pulausaridalam berinteraksi dengan penduduk sekitarnyasecara umum cukup terjalin dengan baik, walaupunterdiri dari beberapa kebudayaan yang berbedanamun hal ini tidak menjadi hambatan dalammenjalankan kehidupan bemnasyarakat (beberapakonflik etnik secara khusus akan dibahas kemudian).Hal ini dapat berjalan dengan baik karena seringnyakegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya rutinselalu dilaksanakan oleh pengurus RT/RW setempat,terutama kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu. Dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemudaseperti karang taruna, sangat kurang bahkan hampirtidak ada sehingga sering terjadinya konflik-konfliksosial seperti kriminalitas, dll. Hal ini terjadi sangatdimungkinkan karena terjadi reorientasi danpergeseran nilai-nilai budaya pada para pemuda, dankurangnya pembinaan terhadap kaum remaja karangtaruna.

Nampak sekali bahwa secara fisik, kondisilingkungan Pulausari sangat kumuh. Ini terjadi karenalingkungan mereka tumbuh tanpa suatu perencanaan,dan bahkan tanpa pengawasan dan penertiban daripemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah KotaBandung, dan bahkan nama Pulausari itu sendiri tidakterdapat dalam RDTRK Bandung sehingga pemerintahnampaknya tidak melegalkan keberadaan kawasantersebut. Namun demikian, ini adalah suatu realitakehidupan yang telah tumbuh cukup lama tanpapengendalian, sehingga nampak akan sangat sulituntuk tidak diterima sebagai suatu kenyataan. Karenaitu, sekarang ini sudah mulai bermunculan LSM-LSMyang mulai tertarik untuk melakukan penelitianterhadap kawasan Pulausari ini, bekerja sama denganinstitusi pendidikan atau perguruan tinggi lain. Dan,lingkungan ini sedang dirancang diupayakan untukdibenahi. Sehingga diharapkan di masa yang akandatang kawasan ini mejadi suatu kawasan yang teraturpembangunannya serta nyaman dan layak huni bagipenduduknya sehingga tercipta kondisi lingkunganyang sehat.

78 ELtl"l O S Volume I No. 2 Juli - Desember 2003 : 71

3.3 Kondisi Kelembagaan

Berdasarkan catatan administrasi di KelurahanTamansari, kawasan Pulausari termasuk kedalamwilayah Rukun Tetangga/RT.9 dan RT.10, RW.15 dankeberadaannya tercatat secara resmi baru pada tahun1970an. Lembaga formal yang ada di kawasanPulausari ini adalah RT/RW, sedangkan lembaga nonformalnya adalah Kelompok Ibu-ibu PKK, Posyandu,dan pengajian warga, termasuk arisan. Kegiatankelembagaan yang berkaitan dengan pemuda belumberjalan dengan baik (seperti Karang Taruna), bahkanbisa dikatakan tidak berjalan. Untuk kegiatan dalambentuk gotong royong masih berjalan dengan baikyaitu seperti kegiatan kebersihan, membangun MCKumum, perbaikan sarana dan prasarana, dan iuranwajib perbulan Rp1.500-Rp.2000 untuk kematian dankegiatan lainnya.

4. SEJARAH PERTUMBUHAN dan PERAMPEMERINTAH LOKAL

4.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Pulausari

Pulausari dahulu dikenal sebagai Kampung Musa,nama Pulausari didapatkan karena terjadi peristiwabencana "bobol bendungan" yang membelah sungaitersebut sehingga membentuk delta (nusa = pulau)dan tamansari. Karena itu diistilahkan oleh wargasetempat dengan sebutan Pulausari. Namun ada jugayang berpendapat lain bahwa nama Pulausari itudiberikan karena wilayah tersebut berada diantarabendungan irigasi dan Sungai Cikapundung, karenapada masa sebelum tahun 1960an SungaiCikapundung digunakan masyarakat sebagai sumberair bersih dan air pertanian sawah dengan lebarsungai 12 meter. Pendapat lain juga menyebutkanbahwa kawasan Pulausari sering disebut sebagaikawasan Bongkaran, hal ini dikarenakan kawasanPulausari terhubung dengan jalan/gang yang dinamaiGang Bongkaran. Nama Bongkaran itu sendiri kononmempunyai latar belakang sejarah bahwa kawasantersebut merupakan tempat galian pasir atau tanahyang kemudian tanahnya digali atau dibongkar untukpembangunan Gedung Sate yang sekarangmerupakan Kantor Gubernur Jawa Barat. Sehinggasampai saat ini kawasan tersebut dikenal dengankawasan Bongkaran.

Dalam skala yang lebih luas, sejarahperkembangan Wilayah Tamansari, tercatat mulai dari1910-1920. Menurut rencananya, semula LembahKoridor Cikapundung ini akan dijadikan selain sebagaikawasan "plantsoen", yaitu tempat memelihara dan

membudidayakan berbagai tanaman keras (disebutKebon Bibit), juga sebagai taman terbuka yang dapatdikunjungi oleh warga kota (disebut "Jubileum Park" -Tamansari) lengkap dengan air sungai yang mengalirdan Kebon Binatangnya (disebut "BandoengschZoolobisch Park') yang berdiri tahun 1933, dansebagai jalur hijau sepanjang Lembah Cikapundung(disebut Cikapundung Valey) yang sampai tahun1950an masih hijau-dengan pohon pinus dan pohoncernara gunung.

Pasca kemerdekaan, perkembangan jumlahpenduduk Kota Bandung baik secara alami maupunmigrasi mulai nampak cukup signifikan, dan KotaBandung sebagai satu-satunya kota yang mempunyaifasiiitas pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun1920, yaitu ITB (THS pada waktu itu). Pada tahun1950-60an Kota Bandung, termasuk KawasanPulausari mulai "diserbu" oleh masyarakat dariberbagai penjuru wiiayah Indonesia, termasuk negaratentangga Malaysia, dan bahkan sejak tahun 1970ansarana pondokan (Asrama Mahasiswa ITB) yang ada,mulai tidak dapat menampung sejumlah mahasiswayang belajar di ITB. Kemudian pada tahun 1970an, diwiiayah Tamansari ini berdiri UNISBA (1972), STMOto Iskandardinata, ASASI; menyusul UNPAS danUNBAR (1980an), STBA (mengarah ke JalanCihampelas), dan Lembaga Pendidikan Bahasa Asing(LIA) dengan jumlah mahasiswa dan siswa total lebihkurang 50.000 jiwa.

Tahun 1971 Pemerintah Daerah KotamadyaBandung, mulai menyusun Masterplan Kota Bandung,dan menjadikan WP Cibeunying sebagai kawasanperurnahan, jasa pendidikan, dan jasa perhotelan.Lalu, sekitar akhir Tahun 1975 awal 1980an, denganadanya perkembangan penduduk terutama parapendatang yang mencari peluang kerja di KotaBandung dan mahasiswa, pihak Pemda kerjasamadengan ITB berkeinginan untuk menata wiiayah KebonKembang dan sekitarnya sebagai kawasanperumahan terpadu dengan pondokan mahasiswadengan pola "mezanin", namun belum berhasil. Hal inididuga karena selain karena banyak pihak-pihak yangberkepentingan memanfaatkan situasi pada saat itu,juga karena pola pendekatan perencanaan, belummelibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambilkeputusan yang menentukan, sedangkan dalamperspektif Pemerintah Kota, mereka-mereka yangmertghuni kawasan ini sebagian besar adalah "liaf.

Sekarang, dengan munculnya berbagai lembagapendidikan di Wiiayah Tamansari, baik formal, nonformal maupun informal, wiiayah ini telah menjadi

Problems Hubungan Antaretnik Da/am Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Ernawati, Dedi M. Hilman, dan Weishaguna) 79

penarik kegiatan ikutannya, seperti pondokanmahasiswa/siswa; kantin/kafetaria; jasa foto copy;wartel, dan sejenisnya, temtama sektor informal.Perkembangan kegiatan ini telah menimbulkansuasana lingkungan permukiman di WilayahTamansari menjadi tkJak sesuai dengan "cita-citaawalnya", sebagian dari kawasan ini telah menjadisuatu lingkungan permukiman yang kurang nyaman,kurang tertata, kurang estetis, dan akhirnya kuranglayakhuni (kumuh = kurang genah, kurang merenahdan kurang tumaninah). Dengan adanya berbagaikegiatan yang berkembang di wilayah KelurahanTamansari, telah mengimbas ke wilayah wiiayah dibelakangnya, yaitu ke sepanjang wilayah koridorCikaDundung, termasuk kawasan Pulausari.

4.2 Kecenderungan Pertumbuhan dan PolaInteraksi Komunitas Pulausari

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang KotaBandung Tempo Doeloe, fungsi awal Pulausari yangmerupakan bagian dari badan sungai, sebenarnyamerupakan kawasan konservasi dan direncanakansuatu taman yang diberi nama Taman Negara. Tetapikarena pada saat bersamaan dengan kemerdekaanRepublik Indonesia terjadi peralihan kepengurusansistem pemerintahan dan pada saat itu konsentrasipemerintah lebih kepada pembenahan sistemkekuasaan pemerintahan (politik) negara, ketimbangmengurusi masalah lingkungan hunian, makabersamaan dengan berkembangnya jumlah pendudukpasca kemerdekaan, telah memberikan peluang bagiberbagai tempat/wilayah untuk dikuasai/dihuni oleh"siapa saja" yang lebih dahulu menguasai lahantersebut. Dan selama hampir puluhan tahun setelahkemerdekaan (1945-1960-1970an), Pemerintah Rlbelum sempat membuat berbagai hukum peraturanperundang-undangan yang dapat memfasilitasipengaturan, perencanaan, perijinan, pengawasan, dst.yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan lahan(ruang). Sehingga dengan tumbuh-berkembangnyakawasan ini sebagai kawasan permukiman, yangterjadi sekarang adalah terjadinya penyempitansungai, menurunnya kualitas air sungai yangdisebabkan oleh endapan-endapan sampah yangbersumber dari sampah rumah tangga yang berada dibantaran sungai, sampah waning, dan Iain-Iain.

Bersamaan dengan kondisi tersebut di atas,konon sebagian besar bidang tanah di wilayah GangBongkaran termasuk Pulausari, telah dikuasai secaraadat atas nama perseorangan yang saat itumemDunyai kekuasaan atau pengaruh di Kota

Bandung. Semula lahan di Pulausari merupakan lahankebun palawija, kemudian beralih fungsi menjaditempat hunian tatkala mulai terjadi kegiatanpembangunan di Kota Bandung, dan banyak orangpendatang sebagai buruh-buruh bangunan yangtinggal di kawasan ini dengan cara menyewa tanahkepada penguasa lahan (Mama Idris), kemudianmereka (para penghuni pendatang) membangunrumahnya sendiri berupa rumah temporer.

Selanjutnya, waktu terus berjalan, peraturan takkunjung datang, dan pengawasan- penertiban tidakberjalan, maka dari semua yang asalnya menyewa,kemudian terjadi proses jual-beli (di bawah tangan)dengan berbagai alasan kebutuhan, terutama setelahMama Idris meninggal sekitar tahun 1965an. Sangatdimungkinkan karena lahan kawasan Pulausarimerupakan bagian dari badan Sungai Cikapundung -yang notabene berada di bawah kekuasaan negara,cq. Dinas Pengairan Pemkot Bandung@ hasil surveyobservasi dan wawancara baik ke Ketua RT.09 & RT10, RW 15 maupun ke dinas-dinas terkait (Agrariakecamatan, Tata Kota, dan Pengawasan Bangunan),tak satupun rumah di kawasan Pulausari inimempunyai ijin bangunan, karena status hak tanahnyayang tidak jelas, kecuali beberapa orang (KK) diwilayah bantaran sebelah luar sungai. Dan mengapamereka para pendatang dulu memilih kawasan inisebagai tempat huniannya, konon menurut salahseorang sesepuh yang berasal dari subetnik SundaJawa pesisir, karena kawasan ini sangat dekat dengansumber air (Kali Cikapundung) yang pada saat itukualitas airnya masih baik untuk kebutuhan domestik -dan sebagaimana umumnya etnik Sunda atau Jawa,sumber air (sungai) selalu menjadi bagian darikehidupan budaya mereka.

Dampak dari penguasaan lahan tanpa hak yangjelas dan pembangunan tanpa 1MB, ditambah dengantidak berfungsinya perangkat peraturan danpelaksanaan proses pengawasan dan penertiban -karena memang lahimya perangkat peraturanbelakangan, setelah komunitas di Pulausari exsistmaka pola penggunaan dan pemanfaatan ruang dikawasan ini sangat tidak tertata, tidak teratur, tidaksehat (layak huni), dan tidak estetis (berkesan kumuh),dan nampaknya cukup sulit untuk membenahi din dandibenahi, manakala ketidakjelasan fungsi kawasanmasih tetap tidak terselesaikan. Sekalipunpembenahan memungkinkan untuk dilakukan, tetapijelas hams dilakukan dalam bentuk konsolidasi lahandan pembangunan ke arah vertikal, yang tentu sajaakan memerlukan dana yang cukup besar.

T=i\-i-Ti <r> Volume I No. 2 Juli - Desember 2003:71

Sampai saat ini proses ekologis di wilayahPulausari terns berlangsung, yaitu kelompok yang satukeluar dan kelompok yang lain datang, kelompokmarginal semakin terpinggirkan dan muncul kelompokmenengah-atas yang baru. Hal ini dapat dilihat dariproses mobilitas bangunan rumah, mulai dari rumahkardus -> bilik -> semi permanen -> terus beralihsampai permanen. Untuk beberapa rumah (KK) malahsudah mulai ada yang disertifikatkan hak milik, danada IMBnya. Kecenderungan komunitas untuk tetap"settle" di kawasan ini sangat potensial, ditambahdengan kurang dukungan dari pihak pemerintah dansikap pemerintah kota yang kurang perduli terhadapperkembangan wilayah Pulausari sehingga tidakterkontrol sampai sekarang. Apalagi di era otonomidaerah yang masih terus dilanda krisis multidimensiini, nampaknya cukup banyak masalah-masalah lainyang lebih besar memerlukan perhatian untukdiselesaikan, ketimbang masalah Pulausari.

Kelompok yang memulai untuk pindah kePulausari ini berawal dari kelompok DI/TII dari Ciamis,Garut dan Majalaya (subetnik Sunda) yang datang keBandung untuk mengungsi karena terjadi peperanganpada saat itu, selain itu ada penduduk Bandung sendiriyang tinggal disitu. Disamping penduduk migran darisekitar Jawa Barat ada juga terdapat penduduk dariluar Jawa Barat yaitu dari Jawa Tengah sepertiCilacap, Solo, Pekalongan, Purwokerto (subetnik JawaTengah), serta dari Jawa Timur (subetnik Jawa Timur),dan Sumatera (subetnik Batak dan subetnik Padang).Awalnya pada tahun 1964an penduduk yang ada diPulausari hanya sekitar 20 jiwa, dan terus bertambahsetiap tahunnya sehingga sampai saat ini tahun 2002penduduk Pulausari berjumlah 622 jiwa dengan 145kepala keluarga. Dengan luas wilayah Pulausari yangkurang lebih 1 Ha maka tingkat kepadatanpenduduknya sudah mencapai 622 jiwa/Ha (sangatpadat). Sedangkan kepadatan bangunannya mencapai145 unit/Ha dengan BCR hampir 100 % terbangun.

Secara sosiologis pola interkasi antar warga danmasyarakat di Pulausari masih menunjukkan sistemkekerabatan (paguyuban), hal ini logis terjadi karenamereka pada umumnya adalah para pendatang yang"saling menitipkan diri di wilayah perantauan". Hal inidicerminkan dalam bentuk pola interaksi yang masihmempunyai:

1. Kaidah-kaidah atau normanorma sosial yang dapatdiartikan sebagai ukuran bertingkah laku, danmasih digunakan oleh sebagian besar masyarakatsetempat khususnya kaum tuanya, sebagian besartelah terjadi proses akulturasi dan bahkan asimilasi

ke budaya/ etnik Sunda. Karena, selain merekaselalu berinteraksi (dalam kesehariannya) denganmasyarakat Kota Bandung yang dominan etnikSunda, juga karena telah terjadi perubahangenerasi dari orangtua ke anak dan sekarangmemasuki generasi cucu.

2. Lembaga masyarakat yang ada dapat diartikansebagai "sistem tata hubungan" dan "sistem tatakegiatan" dalam masyarakat dalam rangkamencapai kebutuhan pokok masyarakat tersebut,seperti misalnya PKK, Posyandu, PertemuanRT/RW dengan warga.

3. Kelompok-kelompok sosial, diartikan sebagaihimpunan individu-individu yang berhubungandengan sesamanya serta megikuti pola tatahubungan yang berlaku, seperti misalnya pengajianbersama, arisan, kematian, dan acara-acara yangberkaitan dengan hari besar nasional.

4. Lapisan-lapisan yang dibuat oleh masyarakatterhadap anggota-anggotanya berdasarkan sistempenghargaan dalam rangka mencapai tujuan dankepentingan bersama mereka, dalam hal ini seringmenempatkan para sesepuh warga sebagaipangayom dan mediator.

Kepedulian sosial penduduk Pulausari terhadappenduduk lain disekitarnya cukup baik, terbukti hinggasaat ini masih tetap ada kegiatan-kegiatan yangmelibatkan banyak penduduk untuk ikut berpartisipasi,seperti arisan warga, penyelenggaraan imunisasi,pengajian, kerja bakti, maupun kegiatan lain. Dalamacara pemikahan, warga Pulausari dengan senanghati akan ikut dan urut serta berpartisipasi denganmemberikan bantuan seperti keamanan, sumbanganuang dari warga, peminjaman alat rumah tangga untukkeperluan hajatan, dll. Juga pada saat musibah terjadi,seperti kematian maupun kecelakaan mereka maumenyisihkan uang yang dikumpulkan melaluikumpulan dana rutin yang selalu disisihkan tiapbulannya, meskipun semua kegiatan tersebut tidakdilakukan secara berkala akan tetapi rasakebersamaan dan kekompakan antar warga masihtetap ada dan terjaga.

Secara kebudayaan yang mengatur bagaimanaagar manusia dapat mengerti dalam bertindak,berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungandengan orang lain, masyarakat di kawasan Pulausarisangat beraneka ragam. Hal ini dikarenakan pendudukyang menetap di Pulausari berasal dari beberapadaerah yang tentunya berbeda pula kebudayaan yangdibawanya. Namun dengan kebudayaan berbeda-

Problema Hubungan Antaretnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Ernawati, Decli M. Hilman, dan Weishaguna) 81

beda bukan berarti membuat penduduk Pulausaribersifat individual yaitu hidup dengan budaya sendiri-sendiri, karena pada dasarnya manusia itu adalahmakhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiritanpa bantuan orang lain. Mereka meskipun berasaldari bertagai subetnik, namun cukup pandai untukmelakukan proses penyesuaian diri mulai darienkulturasi-akulturasi sampai proses asimiliasi denganlingkungan dominannya, yaitu budaya Sunda,sekalipun dari beberapa subetnik tetap terlihat cirikhas asal-usul subetniknya. Oleh karena itu sifatkekeluargaan dari masyarakat Pulausari sampai saatini masih terjalin dengan baik.

4.3 Peran Institusi Pemerintahan Lokal

Sesuai dengan sejarah pertumbuhan komunitasPulausari dan perkembangan hukum peraturanperundangundangan yang beriaku di Indonesiaumumnya dan di masingmasing daerah pemerintahankabupaten/kota, maka nampak jelas bahwa adaketidaksinergian waktu antara perkembangan kondisifaktual yang terjadi di lapangan dengan perumusankebijakan hukum dan peraturan yang diberlakukan.Secara defacto kawasan Pulausari mulai tumbuh danberkembang sejak tahun 19501960an, sedangkanpada saat yang sama, suasana dan kondisipemerintahan (politik) Indonesia umumnya dan daerahKota Bandung khususnya belum "stabil". Pada tahun1959 baru terjadi proses pemilihan umum pertama,karena pemerintahan sebelumnya masih bersifatsementara (RIS), sehingga pada saat itu sangatbanyak berbagai hukum peraturan danperundangundangan yang beium dibuat. Undang-undang yang ada pada saat bersaman dengan tumbuhdan berkembangnya kawasan Pulausari yangberkaitan dengan masalah pemanfaatan lahan danruang adalah UUD 1945 dan UUPA 5/1960.

Undang-undang lainnya baru dapat tersusunpada tahun 1970an, 1980an, dan tahun 1990an.Selain dalam proses penyusunannya sangatmembutuhkan waktu, juga dalam implementasinya,seringkali belum diikuti oleh berbagai perangkatPeraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan prosessosialisasinya di masyarakat. Sehingga ketimpangansering muncul pada saat perangkat hukum danperaturan perundang-undangan tersebut maudiimplementasikan, keadaan di lapangan sudahsangat berubah, dan apabila akan dilakukan tindakankuratif, seringkali banyak menimbulkan masalah-masalah sosial, sehingga selain membutuhkan biayafisikal yang tinggi, juga memerlukan biaya sosial yang

tinggi. Hitung punya hitung di atas kertas, semuakemungkinan tindakan kuratif terhadap upayapembenahan kondisi faktual tersebut menimbulkanbiaya ekonomi tinggi, dan akhirnya dibiarkanberlangsung seperti apa yang terjadi.

Pembenahan yang dilakukan, seringkali bersifat"tambalsulam", setengah hati, dan akhirnya tidaktuntas. Belum lagi ditambah dengan kondisikemampuan aparatur negara yang kurang profesional,keberpihakannya seringkali tidak jelas. Sehinggasemuanya hanya menambah semakin cruc/a/hyapermasalahan yang dihadapi. Ini dapat dibuktikandengan hasil wawancara pada hampir seluruh elemendinas pemerintah kota yang terkait dengankeberadaan kawasan Pulausari. Sebagian besarmereka menjawab "tidak tahu", "diambangkan", danmerasa bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan"HegaF karena seharusnya merupakan bagian danbadan sungai. Selain itu, setiap ada programpembangunan dan pemerintah, kawasan ini sedikitsekali tersentuh, dan mereka (masyarakat Pulausari)banyak melakukan pembangunan kebutuhan saranadan prasarananya atas dasar inisiatif dan swadanadari masyarakat itu sendiri.

Boleh dikatakan bahwa di wilayah ini (kawasanPulausari) sejak mulai tumbuh dan berkembangnyasampai sekarang, tidak tersentuh oleh apa yangdisebut dengan perencanaan penataan, apalagipengendalian dalam bentuk pengawasan danpenertiban sebagaimana mestinya dilakukan olehberbagai pihak yang berwenang, selain dari hanyamemasang papan-papan pengumuman yangberkenaan dengan periunya mentaati batas garissempadan sungai, dan menjaga kebersihanlingkungan, yang dalam kenyataannya pengumuman-pengumuman inipun tidak diindahkan oleh masyarakatPulausari. Karena secara sosial-ekonomi mereka,komunitas di Pulausari selain tenmasuk kategorimasyarakat bawah ("golekmah"), juga secara sosial-budaya pola pikir dan pola orientasi hidup merekarelatif sangat marginal dan bersifat self sustainableoriented.

Dengan demikian, sekalipun dalam berbagaiperaturan perundang-undangan yang ada sekarangperan pemerintah lokal sangat jelas dalam mengelolawilayahnya, nan.un dalam praktiknya "masih jauhpanggang dari api", dan memang masih ternsmemeriukan perjuangan bersama-sama pemerintahdan masyarakat dengan pola pendekatan penataanruang yang partisipatif. Pertanyaannya sekarangadalah : bagaimana caranya? Untuk itu, kita coba

82F .̂ tVi <T> S Volume I No. 2 Juli - Desember 2003 :71 - 86

eksplorasi, apa dan bagaimana sebetulnya pandanganmereka, pihak-pihak yang terkait dan peduli tentangkeberadaan kawasan ini.

5. PANDANGAN ANTAR ETNIK TERHADAPKEBERADAAN KAWASAN PULAUSARI

5.1 Pandangan Kelompok Etnik Pendatang danPenghuni "Pribumi"

Beberapa penduduk dari berbagai subetnik yangmenjadi informan kunci memberikan pandangannyasebagai berikut: Subetnik Sunda "pinggiran"(Ciamis,Cilacap, Majalaya, Gaait) mereka merasa sudahcukup lama tinggal di tempat ini ( 40 tahunan),beranak cucu di sini dan kerasan (betah) walaupundengan keterbatasan karena kemampuan ekonomimereka. Mereka datang ke sini tidak dengancumacuma, mereka dari semula menyewa kepada"penguasa adat" (Keluarga Haji Idris), kemudiansebagian membelinya (dibawah tangan), mulaimembangun dari rumah temporer, semi temporersampai sebagian permanen, sehingga mereka merasapunya hak atas pemanfaatan lahan ini. Kemudian,secara defakto mereka memperoleh fasilitas listrik,PAM, bahkan telepon, juga dipungut PBBnya -buktiPBB, dulu secara adat Sunda dikenal dengan namakikitir/leter C@ acapkali dipersepsi sebagaipengesahan penguasaan lahan secara adat, sehinggamereka merasa semakin punya hak untukmemanfaatkan lahan tersebut. Banyak diantaramereka yang tidak tahu persis bahwa secara hukum(Pemkot) -yang memang baru muncul kemudian@memanfaatkan lahan badan sungai merupakanlarangan. Karena dalam pandangan mereka, banyakditemukan di daerah asal mereka juga membangun dilahan pinggiran sungai, dan nampaknya boleh-bolehsaja. Menurut mereka tidak ada sosialisasi mengenaihukum peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan pemanfaatan lahan tsb. Yang mereka lihatadalah aturan garis sempadan sungai yang sekarangterpampang di kawasan ini. Itupun baru muncul sekitartahun 1987an, sedangkan bangunan rumah merekasudah ada jauh sebelumnya.

Memang sampai saat ini mereka tidak mempunyaiijin resmi mendirikan bangunan di atas lahan tersebut,menurut mereka hampir semua rumah di sepanjangbantaran sungai tidak mempunyai sertifikat hak milik,hanya ada beberapa gelintir saja, itupun karenamereka bekerja di Agraria (BPN) atau dekat denganorang-orang pemerintahan. Kalaupun ada rencana

Pemkot untuk membenahi kawasan ini mereka tetap

berkeinginan tidak mau pindah dari sini, dan kalaupunterpaksa, mereka akan meminta kompensasinya yangseimbang dan bahkan kalau bisa lebih, supayamereka dapat melangsungkan penghidupan di tempatlain kelak.

Sebetulnya, sekarang setelah mereka sedikit tahubahwa ruang bantaran sungai ini secara hukumdikuasai negara (cq. Pemkot Bandung), merekamerasa kurang tenang tinggal di kawasan ini, jangan-jangan suatu saat nanti mereka akan tergeser dantergusur. Sehingga mereka berfikir "kenapa mestibegitu peduli dengan estetika lingkungan? Toh bisa-bisa nanti juga dibongkar". Karena itu lingkungan ininampak tidak terawat dengan baik, dan bahkan yangpenting buat mereka sekarang adalah bisamenyambung hidup saja sudah bagus, katanya.

Bagi penduduk "pribumi" yang umumnya tinggaldiluar batas bantaran sungai -namun sekarang sudahbanyak terjadi suksesi oleh pendatang, tetapimempunyai hak legal dari Pemkot dengan memilikisertifikat hak milik, dan memperoleh ijin mendirikanbangunan@ mereka, hanya berpandangan sejauhkeberadaan masyarakat pendatang yang multietnik dikoridor Cikapundung dan Pulausari tidak menggangguketrentaman mereka, mereka merasa tidak terlaluberkepentingan, selain hanya prihatin melihat kondisikualitas lingkungan koridor Cikapundung yangsemakin hari semakin "kumuh". Penduduk asli pribumitemyata sudah banyak yang berpindah, karenaterdesak oleh selain kondisi lingkungan yang tidaknyaman iagi bagi mereka, juga karena biaya pajak danbiaya hidup yang semakin meningkat. Mereka pindahdengan cara menjual kaplingnya, dan ataumengontrakannya kepada pihak lain.

5.2 Pandangan Kelompok Etnik Pencinta/PeduliKali Cikapundung

Kelompok ini merupakan kelompok masyarakatyang perduli dengan semakin kumuhnya kawasankoridor Cikapundung, sebagian ada yang menamakandirinya sebagai KPKC (Kelompok Peduli KaliCikapundung) yang melihat kondisi kualitas air sungaidan lingkungan bantaran Cikapundung yang semakinkotor, karena hampir semua pembuangan domestik(MCK), bahkan termasuk sampah padat seringkalidibuang ke Kali Cikapundung. Kelompok lain biasanyahanya merupakan forum-forum komunikasi seperti"Sawarung" (Saresehan Warga Bandung), kelompokCDS (City Development Strategic) yang acapkalimerupakan kolaborasi antarkelompok yang perduli

Problema Hubungan Antaretnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Ernawati, Dedi M. Hilman, dan Weishaguna) 83

Bandung, yaitu dari kalangan "Sesepuh Bandung",kalangan Perguruan Tinggi, dan pihak Pemkot

Bandung sendiri.Ada beberapa gagasan dari kelompok ini untuk

membenahi koridor Cikapundung (termasuk didalamnya Pulausari), yaitu dengan melakukan "Tribinalingkungan: fisik, sosial budaya, dan ekonomi). Artinyasecara sinergi dilakukan upaya-upaya penataan fisik,kemudian pembinaan sosial-budaya, terutama carapandang terhadap keberadaan Sungai Cikapundung,kemudian dilakukan pembinaan ekonomi rumahtangga, yang kesemuanya perlu melibatkanmasyarakat setempat (pendekatan partisipatif). Untukmerealisasikan ini memang perlu dukungan dariberbagai pihak, terutama pihak Pemkot sendiri.Adakah kemauan dan kemampuan Pemkot untukmembangun kawasan ini bersama-sama denganmasyarakat ? Dapatkah Pemkot konsisten dengankebijakan RTRnya manakala kawasan ini ditata untuksuatu fungsi kawasan perumahan (hunian) tanpamenggusur masyarakat setempat ? Dari semuanya initernyata yang sering menjadi hambatan adalahmasalah "mau duduk bersama", "memantapkan

keberpihakan kepada siapa", dan "tersedianya dana".

Kelompok ini sebetulnya punya idealitas untukmembantu berbagai pihak yang terkait dengankeberadaan Koridor Cikapundung, baik masyarakatsetempat, pemerintah maupun kelompok lain yangpeduli, untuk bersama-sama menata koridorCikapundung ini secara integratif (tidak partial).Namun kembali, hambatan-hambatan aspek legalitaskelompok, waktu, dana, dan kesempatan untuk dudukbersama secara sinambung dan konsisten nampaknyamasih sangat sulit untuk terwujud. Karena itu, ide-idetersebut hanya beredar pada level wacana, sekalipunupaya pembenahan yang sifatnya partial, tetap terus

hprialan

5.3 Pandangan Kelompok Etnik Pemenntan j\ tadan Developer

Agak sulit untuk mendapatkan pandangan yangsebenarnya dari pihak kelompok pemerintah, baik ditingkat aparat kelurahan (Tamansari), tingkatkecamatan (Coblong) maupun di tingkat dinas-dinasterkait (Agraria/BPN, Bappeda, Tata Kota, Pengairan,dan Pengawasan Bangunan). Nampaknya karenamereka hanya berperan sebagai pelaksana teknik danbukan sebagai pengambil keputusan, lalu merekamerasa tidak pada tempatnya mereka untukmfimherikan Dandanaan atas nama pihak pemerintah

kota. Karena itu mereka hanya berpendapat Danwakawasan ini memang periu dibenahi, bahkan orangdari Dinas Pengairan merasa pemah menjalankanprogram pengamanan kawasan garis sempadansungai (ROW Kali Cikapundung), dengan memasangpatok batas dan papan-papan pengumuman, namunhasilnya ? ya sebatas menjalankan program saja,yang seringkali dipersepsi sebagai "proyek".

Pandangan dari pihak Pemkot yang nampaknyadapat dicermati adalah diperoleh dari pemmusankebijakan yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung2000-2010, yang sampai saat ini masih dalam tarafsosialisasi dan pemantapan. Dari dokumen RTRWtsb., nampak bahwa upaya pembenahan KoridorCikapundung akan dilakukan dengan menetapkankawasan ini sebagai kawasan permukiman berbasiskegiatan Pendidikan Tinggi. Upaya penataandirencanakan dilakukan dengan pendekatan "urbandesign" (peremajaan kota), pembangunan ke arahvertikal dengan tetap mengakomodir mereka,masyarakat setempat yang secara historis dianggaplayak untuk tetap tinggal di sini, dengan menetapkanketentuan status lahan hak guna bangunan, BCRmaksimum 70%, tersedia ruang terbuka hijau (greenbelt) sempadan sungai, ditata sedemikian rupasebagaimana layaknya lingkungan hunian yang

habitable.

Namun persoalan kembali, siapa yang akanmembangun?, masyarakatkah?, pemerintah kotakah?,kelompok peduli Cikapundungkah? Atau diserahkankepada developer? Karena konon, menurut informasidari Pemkot cukup banyak juga pihak-pihak developeryang ingin berinvestasi di bidang properti di kawasanini. Dan, kembali kalau developer, akankah aspirasimasyarakat setempat terakomodir?, mampukahmasyarakat berpartisipasi ini acapkali menjadi polemikdi dalam upaya penataan suatu lingkungan,

Himananun

6. PROBLEMA HUBUNGAN ANIAKtimrv(Subetnik) DALAM PERSPEKTIF PEMAN-FAATAN RUANG PUBLIK

Dari paparan di atas, nampak bahwa hubunganantaretnik (antarsubetnik) yang terdapat kawasanPulausari khususnya, dan Koridor Cikapundungumumnya, secara internal di dalam komunitas mereka,

dalam konteks sosial-budaya tidak ada hal-hal yangdapat menimbulkan kedisharmonisan. Karena,sekalipun mereka berasal dari berbagai suku bangsaatau subetnik (Sunda Priangan, Sunda "Pinggiran dan

84@=T +- V- *-* <=. v/niump I Nn ? .hili - Desember 2003:71 - 8b

Pesisir", Jawa Tengah Pesisir, Jawa Timur, Batak, danPadang), namun karena mereka telah relatif cukuplama tinggal bersama dalam lingkungan hunian tsb.(telah terjadi proses akulturasi dan beberapaberasimilisi), serta etnik dominan adalah Sunda, makadalam berinteraksi antarbudaya mereka tidakmenemukan hambatan (konflik budaya). Hanyabeberapa terjadi konflik sosial, yang lebih dipicu olehfaktor ekonomi ("rebutan tempat") dan perilaku sosial(mabuk-mabukan dan penyimpangan sosial lainnya),namun semua itu dapat diselesaikan secarakekeluargaan dengan pendekatan mediasi melaluipara sesepuh dan atau para Ketua RT/RW yangdianggap sebagai orang yang punya kewenanganuntuk menyelesaikan masalah konflik sosial.

Sedangkan yang muncul ke permukaan sebagaiproblema antaretnik (subetnik) adalah justru dalam halperspektif pemanfaatan lahan hunian, yangbelakangan baru disadari bahwa kawasan inimerupakan ruang publik (badan sungai Cikapundung)dan dalam perkembangannya ternyata telahmenimbulkan banyak pencemaran lingkungan, baikdari sisi kualitas badan sungainya maupun dari sisikualitas lingkungan huniannya, apalagi tercatat dalam"Masterplan Bandoeng Tempoe Doeloe" bahwakawasan ini merupakan jalur hijau, dan dikonservasisebagai bagian dari panorama Kota Bandung, sesuaidengan namanya, yaitu Tamansari dan Pulausari(Taman dan Pulau yang indah). Berbagai kelompokmasyarakat (dalam tulisan ini identik denganantaretnik/antarsubetnik) yang perduli dengankeberadaan kawasan ini mempunyai persepsi danperspektif yang berbeda-beda, walaupun pada intinyasemua "sadar bahwa kawasan ini perlu dibenahi".Namun karena dalam gagasan upaya penanganannyabanyak pihak yang terkait, terutama antara pihakmasyarakat setempat yang merupakan "subkulturmasyarakat kota", pihak pemerintah kota yangseringkali sulit untuk mampu berpihak kepadamasyarakat, pihak kelompok peduli Cikapundung,tetapi tidak dapat berbuat banyak dan hanyaberwacana, serta pihak developer yang seringkalijustru mendapat "angin segar" dari pihak Pemkot.

Mereka agaknya masih sulit untuk mau dan mampudialog/duduk bersama guna menyelesaikan masalah"kekumuhan kawasan Cikapundung dan pemanfaatanruang publik yang menurut kacamata Hukum TataRuang di Indonesia, seharusnya dikuasai oleh negaracq. Pemkot, namun defacto justru dikuasai olehmasyarakat.

Dan, sejauh problema antaretnik yangmenyangkut perspektif pemanfaatan ruang publik ini

selalu berbeda, lalu tidak tegaknya berbagai perangkataturan hukum peraturan dan perundangan-undanganyang ada, dan belum adanya kemauan sertakemampuan dari mereka yang terlibat untuk dudukbersama, nampaknya kasus-kasus ini akan selalumenjadi bayangan hitam sebagai permasalahan kotayang sulit untuk diselesaikan.

7. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, nampakbahwa meskipun tidak ada lembaga formal yangmengesahkan keberadaan lingkungan hunian diwilayah ini, namun defacto karena keberadaan merekasecara administrasi diakui sebagai warga RT.09 danRT 10, RW.15 yang berada di wilayah KelurahanTamansari, maka baik secara psikologis, sosialbudaya, maupun ekonomi akhimya keberadaanmereka merasa diakui. Sehingga mereka merasaberhak untuk mendapatkan fasilitas sarana danprasarana lingkungan hunian, meskipun beberapadalam kondisi terbatas. Secara legalitas di dalamRDTRK Bandung tidak terdapat kawasan Pulausari,bahkan di tingkat Koramil kawasan Pulausari inidahulu sempat tercatat sebagai kawasan berbahaya.Akan karena mereka telah menghuni kawasan inirelatif cukup lama (40 tahun), dan diterima olehmasyarakat di sekitarnya, maka akhirnya kemudianmendapat pengakuan dan dianggap bersatu dengankawasan Kelurahan Tamansari.

Hal yang menentukan mereka dapat bertahanadalah karena komunitas Pulausari sudah merasa"kerasan" tinggal di iingkungan ini. Sekalipunlingkungannya secara sanitasi dan estetika kurangnyaman, luas rumah tidak seimbang dengan jumlahpenghuni (1 rumah dengan luas 8 m2 dihuni oleh 8 -12 orang), dan kondisi jalan lingkungan/gang yangsempit dan berbau kurang sedap, namun ternyatasecara ekonomi (mendapatkan pekerjaan yang lebihbaik dari sebelumnya) dan aksesibel terhadapberbagai kepentingan kebutuhan kehidupan danpenghidupan, mereka mampu bertahan hidup sampaisekarang.

Terakhir beberapa rekomendasi dapatdisampaikan di sini sehubungan dengan problemaantaretnik yang muncul di kawasan adalah: Pertama,perlu kepedulian dan keberanian pihak PemerintahKota untuk mau bersama-sama masyarakat melalukansosialisasi seluruh aspek hukum peraturan danperundangan yang berlaku dan harus dipatuhi olehseluruh warganya. Kedua, upaya pembenahan yang

Problems Hubungan Antaretnik Dalam Kerangka Pemanfaatan Ruang Publik (Ernawati, Dedi M. Hilmaii, dan Weishaguna) 85

sangat mungkin dilakukan untuk menata lingkunganhunian Pulausari (kalau tidak mungkin untukdipindahkan) adalah dengan pendekatan perencanaanpartisipatif, yaitu duduk bersama-sama mengajakmasyarakat untuk mencenmati berbagai permasalahanyang muncul/dihadapi dengan keberadaan mereka dikawasan ini, kemudian menentukan berbagai altematifkemungkinan penyelesaiannya, dan kepadamasyarakat mempersilakan untuk mengambilkeputusannya sendiri. Yang jelas, mereka akan sulituntuk "digusur" tanpa kompensasi yang sepadan.

Dan, untuk menghidari munculnya kawasan-kawasan yang serupa di daerah lain, makaseyogyanya pihak Pemerintah Kota, sebagai instansiyang mempunyai kewenangan untuk mengatur danmengelola sumber-sumber daya air, lahan, dan udaya(alam dan lingkungan) mempunyai kemampuanprofesional untuk melakukan perencanaan,pemanfaatan, dan pengendalian (pengawasan danpenertiban) pemanfaatan penggunaan ruang (lahan)

lingkungan wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Lantis, Margaret. 19... Applied Anthropology :Problems in The Human Organization, A PublicServices of Anthropolgy

Reminick, Ronald A.. 1980. Theory Of Ethnicity, AnAthropologist's Perpective, University Press ofAmerica: Lanham - New York - London.

Sugandhy, Aca. 1999. Penataan Ruang DalamPengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.

Wolfe, Alvin W. and Honggang Yang. 1996.Anthropological Contributions to ConflictResolution, Southern Anthropological SocietyProceedings, No.29, The University of GeorgiaPress: Athens and London.

Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 TentangPenentuan Kawasan Lindung

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 TentangPenentuan Kawasan Lindung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun1974 tentang Pengairan.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Monografi Kelurahan Tamansari 1997 sampai dengantahun 2002.

Barth. Fredrik. 1988. Ethnic Groups and Boundaries.terjemahan, Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Bruner, Edward M.. 1974. The Expression of Ethnicityin Indonesia. Association of Social Antropologistof he Commonwealth : Conference paper onUrban Ethnicity, London.

Chapin, F. Stuart, Jr. 1995. Urban Land Use Planning,Fourth Edition, University of Illinois Press : Urbanaand Chicago.

Eriksen, Thomas Hylland. 1993. Ethnicity &Nationalism Anthropological Perspectives,London. Pluto Press.

Kaplan, David and Albert A. Manners. 1999. TeoriBudaya, Yogyakarta. Terjemahan PustakaPelajar.

Koentjaraningrat. 2001. Pengantar Antropologi, Jilid Idan II, PT. Rineka Cipta.

Kunto, Haryoto. 1990. Bandoeng Tempoe Doeloe.

Bandung. Granesia Press.

86 F-?. tzln O S Volume i No. 2 Juli - Desember 2003 :71 86