Newsletter

No. 3, September 2014

Policy Research Network

Sekretariat PRN :

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI)

Kampus UI, Jl Salemba Raya 4, Jakarta10430, Indonesia

Telepon: 021-3143177, Fax: 021-31934310

Sekretaris Eksekutif:

M Ikhsan:

muhamad.ikhsan@policy.paramadina.ac.id

Sekretariat:

Farma Mangunsong: farma.mangunsong@lpem-feui.org,

farma.mangunsong@yahoo.com

Hamdan Bintara : hamdan@lpem-feui.org,

bangtara@gmail.com

Upcoming Event

4 Newsletter ini terbit atas kerjasama dengan Program Representasi USAID

PRNPolicy Research Network

PRN Newsletter, September 2014No.3,

Policy Research Network (PRN) merupakan jaringan yang

terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki fokus pada

penelitian berbasis bukti (evidence based policy) untuk

mempengaruhi kebi jakan pemer intah. Tu juan

didirikannya jaringan ini adalah agar di masa depan PRN

dapat menjadi think tank yang dapat memfasilitasi

anggotanya melalui kolaborasi antar lembaga di dalam

jaringan.

PRN didirikan oleh lima lembaga berbasis penelitian,

yaitu CSIS (Centre for Strategic and International

Studies), IRE (Institute for Research and Empowerment),

LPEM FEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan

Masyarakat), PPPI (Paramadina Public Policy Institute)

dan WRI (Women Research Institute). Saat ini

keanggotaa PRN bertambah besar dengan bergabungnya

tiga lembaga berbasis penelitian, yaitu Perkumpulan

Prakarsa, Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak

Asasi) , dan TII (The Indonesian Institute).

Di masa depan, PRN diharapkan menjadi think tank yang

semakin berkembang dan kuat di Indonesia. Jumlah

keanggotaan PRN diharapkan dapat terus bertambah

untuk menambah cakupan area penelitian dan

memperlebar jaringan agar PRN dapat menghasilkan

suatu penelitian kebijakan yang berkualitas.

DAFTAR ISI

1 Kabar dari PRN

2 Advokasi UU Desa

3 Review UU MD3

4 Upcoming Event

Pelatihan NVivo

PRN akan mengadakan pelatihan bagi anggota PRN.

Rencana waktu dan tempat adalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2014

Waktu : 09.00 17.00

Tempat :Paramadina Public Policy Insititute

(PPPI), The Energy 22nd Floor., SCBD Lot.

11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Tema : Penggunaan NVivo dalam Penelitian

Narasumber : PPPI & Perkumpulan Prakarsa

Pelatihan RIA

Sebagai tahap awal proses penyusunan produk PRN bagi

pembuat kebijakan, PRN akan mengadakan pelatihan

Regulatory Impact Assessment (RIA) yang direncanakan

pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis/1-2 Oktober 2014

Tempat : Jakarta/Tangerang

Narasumber : LPEM FEUI

Pada Rabu, 23 Juli 2014 di Kampus Pascasarjana

Universitas Paramadina, Gedung Energy lantai 22,

telah berlangsung FGD tentang penguatan UU

MD3. Sebagaimana diketahui, UU terbaru tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah mengalami

judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). FGD

kali ini melibatkan beragam unsur masyarakat sipil

diantaranya: perwakilan think tank (CSIS dan PPPI),

perwakilan OMS, serta perwakilan dari Asosiasi

Tenaga Ahli Parlemen (ATAP).

FGD dibuka oleh Bima P Santosa (Direktur PPPI),

kemudian dilanjutkan ulasan dari Hasan Bisri

(Wakil Ketua BPK) tentang penghapusan alat

kelengkapan DPR dan mitra kerja BPK yaitu Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara. Kemudian, Eva

Sundari dari PDIP memberikan gambaran tentang

proses pembahasan di Panitia Khusus (Pansus)

RUU MD3. Perlu dicatat bahwa Eva Sundari

Website PRN

Untuk memperkenalkan PRN lebih luas, PRN sedang

membangun website sebagai sarana untuk

berkomunikasi dan menyampaikan hasil penelitian.

Dalam website akan berisi profil anggota PRN, kegiatan

PRN, serta produk dari PRN seperti newsletter, policy

brief, jurnal, hasil riset, dan resource pools. Untuk

s e m e n t a r a , w e b s i t e d a p a t d i a k s e s d i

www.lpem.org/prn

Dukungan untuk Koalisi Organisasi Mayarakat Sipil (OMS)

dalam rangka Penguatan UU MD3

akhirnya mengundurkan diri dari Pansus RUU MD3

digantikan oleh Arif Wibowo. Ulasan narasumber

diakhiri oleh Prof Saldi Isra Guru Besar Universitas

Andalas Padang. Prof Saldi Isra yang mengulas UU

MD3 baru disahkan dalam perspektif tata Negara.

Ia juga mendorong OMS untuk dapat melakukan

judicial review sesegera mungkin ke MK. Sampai

saat ini, beberapa pihak perorangan maupun

kelembagaan telah mengajukan permohonan

judicial review diantaranya: (i). Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), (ii). PDIP diwakili Megawati

Sukarnoputri dan Tjahjo Kumolo beserta 4 orang

warga Negara lainnya, (iii). Sejarawan JJ Rizal dan

LBH Jakarta, (iv). Yayasan Gerakan Pemberdayaan

Swara Perempuan, Perkumpulan untuk Pemilu dan

Demokrasi, dan Perkumpulan Mitra Gender, dan

(v). Masyarakat Pembaruan Peradilan Pidana. (M.

Iksan, PPPI)Lokakarya Prolegnas 2015-2019Workshop PRN

2 3

Kegiatan PRN

Workshop Koordinasi

PRN Newsletter, September 2014No.3, PRN Newsletter, September 2014No.3,

Sebagai awal kegiatan PRN di tahun kedua,

seluruh anggota PRN kembali bertemu di

workshop koordinasi yang diselenggarakan di

Serpong pada 20-22 Mei 2014 dan di Jakarta pada

26 Juni 2014. Di kedua workshop ini, sekretariat

menyampaikan laporan dan review kegiatan PRN

dari Agustus 2013 Maret 2014 serta rencana

kegiatan untuk setahun ke depan.

Ada perubahan kepengurusan

dalam PRN. Sekarang, PRN

memiliki sekretaris eksekutif

yaitu Muhammad Iksan dari

Pa ra m a d i n a P u b l i c Po l i c y

Institute (PPPI) dan sekretariat

ada di Lembaga Penyelidikan

Ekonomi Masyarakat (LPEM

FEUI) yang diwakili oleh Farma

Mangunsong dan Hamdan Bintara. Sekretaris

eksekutif dan sekretariat akan bertugas untuk

mensosialisasikan PRN ke para pembuat

kebijakan, think tank, dan stakeholders lainnya,

s e r t a m e ny i a p ka n ke g i a t a n P R N y a n g

direncanakan. Selain perubahan kepengurusan,

PRN memperoleh tiga tambahan anggota baru

yaitu Perkumpulan Prakarsa, The Indonesian

Institute (TII), dan Lembaga Kajian Demokrasi dan

Hak Asasi (Demos). Sehiingga, saat ini ada delapan

lembaga di PRN.

Serangkaian kegiatan PRN sampai tahun 2015

direncanakan dengan tujuan memperkuat

kapasitas anggota, memperkuat dan memperluas

jaringan PRN, dan meningkatkan pengaruh PRN

kepada pembuat kebijakan. Untuk memperkuat

hubungan PRN dengan pembuat

kebijakan, PRN akan memulai

langkah untuk menjalin hubungan

dengan pembuat kebi jakan.

Sebagai langkah awal untuk

m e m b a n g u n r e l a s i d e n ga n

pembuat kebijakan, PRN sudah

m u l a i m e n j a l i n ko m u n i ka s i

dengan Asosiasi Tenaga Ahli

Parlemen (ATAP) yaitu pada saat

Lokakarya Prolegnas 2015-2019. Komunikasi

dilakukan oleh M Ihsan sebagai Sekretaris

eksekutif dengan Bapak Widodo selaku Ketua

ATAP. Untuk memperluas jaringan PRN dengan

think tank lainnya, PRN akan mengadakan

beberapa diskusi kecil terkait kebijakan publik

sebagai sarana bagi para anggota PRN dan non

anggota untuk menyajikan hasil penelitiannya.

(Sekretariat)

Beragam dinamika dialami dalam melakukan

proses advokasi Rancangan Undang-Undang

(RUU) menjadi Undang-Undang (UU) di

parlemen. Sebagaimana yang dialami IRE saat

melakukan proses advokasi terhadap RUU Desa

menjadi UU Desa yang berlangsung cukup lama,

tak kurang dari 5 tahun. Proses ini berlangsung

cukup lama karena tarik ulur dan dinamika

politik di parlemen yang tidak mudah ditebak

ujungnya. Dalam konteks proses politik,

dinamika semacam ini sangat diperlukan bagi para

NGO think tank untuk membaca arah politik dan

kepentingan di lingkaran politisi di parlemen,

partai politik, dan birokrasi. Ketidakjelian dalam

membaca arah politik dapat membuat posisi NGO

think tank berada di luar lingkaran isu utama.

Membangun akses komunikasi dengan para aktor

di lingkaran pemegang kebijakan, seperti

Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Pansus

PENGALAMAN NGO THINK TANK: ADVOKASI UU DESA

dalam konteks UU Desa, menjadi penting.

Tujuannya adalah untuk mendiseminasi

pengetahuan yang menjadi substansi penting

sebagai input kebijakan. Di samping itu,

membangun komunikasi dan berbagi pengetahuan

untuk mendorong isu substansial menjadi gerakan

sosial agar memberi tekanan politik juga tidak kalah

pentingnya.

Misalnya, melalui pengorganisasian para kepala

desa dan juga perangkat desa agar isu UU Desa

menjadi perhatian sehingga dibahas dan

diparipurnakan di

parlemen. Proses

m e m p e n g a r u h u i

kebijakan dengan

pendekatan vertikal

d a n h o r i z o n t a l

semacam ini menjadi

e f e k t i f k e t i k a

dikaitkan juga dengan

momentum politik,

seperti Pemilu 2014.

Semua politisi dan partai politik memiliki

kepentingan untuk memperoleh suara di desa.

Menurut BPS (2013), mayoritas penduduk dan

pemilih berada di desa. Momen politik semacam ini

ketika dikondisikan menjadi efektif untuk

menggiring arus politik ke dalam proses

pembahasan RUU Desa. Baik Pansus RUU Desa dan

juga Dirjen PMD memberi ruang dan akses yang

terbuka untuk kelompok masyarakat, khususnya

NGO think tank dalam memberikan input berupa

naskah akademik, policy paper, dan policy memo.

Proses komunikasi politik yang intensif dilakukan

melalui serangkaian diskusi yang didasarkan pada

temuan berbasis riset.

Setidaknya ada lima mutiara utama dalam UU Desa

No. 6/2014 yang disahkan pada sidang paripurna

DPR RI menjelang akhir tahun 2013, yakni (1)

Adanya pengakuan rekognisi, subsidiritas dan

kewenangan atas desa, sebagaimana dalam pasal 3,

6, 18 dan 19; (2) Adanya demokratisasi desa,

yakni musyawarah warga sebagai majelis

tertinggi di desa dalam membuat berbagai

keputusan strategis, sebagaimana dalam pasal

54; (3) Partisipasi dan modal sosial warga

diperkuat untuk ditumbuh kembangkan; (4)

Alokasi dana desa yang mengintegrasikan antara

perencanaan dan penganggaran, sebagaimana

pasal 72; (5) pemberdayaan ekonomi mandiri

dan berkelanjutan seperti melalui adanya

BUMDes.

UU No. 6 tahun 2014

tentang desa ini dapat

mengobati luka-luka desa

ak ibat regu las i yang

s e l a m a i n i t i d a k

menghormati harkat dan

martabat orang desa dan

lingkungan desa sebagai

sumber penghidupan yang

berkelanjutan. Sayangnya,

d u a P P y a n g

menindaklanjuti UU ini cenderung mendistorsi,

seperti PP No. 60 tahun 2014 pasal 21yang

mengukuhkan otoritas kementerian menjadi

lebih dominan daripada otoritas desa dalam

membuat perencanaan dan melaksanaan basis

perencanaannya melalui RPJMD dan juga

RKPDes. Cita-cita untuk mejadi village driven

development masih terhalang PP tersebut.

Untuk itu, pencabutan PP atas UU Desa ini harus

menjadi target 100 hari kerja Presiden Jokowi

untuk dicabut dan diganti dengan PP yang

mencerminkan UU-nya. (Abdur Rozaki, IRE)

Pansus dan NGO Think Tank

Lokakarya Prolegnas 2015-2019

1: Cover2: 2-3