3

Print dokumen yang diserahkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Pasal 8 Bank Pembayar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran simpanan nasabah

Download PDF Report

Upload
vanbao
View
215
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Print dokumen yang diserahkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Pasal 8 Bank Pembayar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran simpanan nasabah

Page 2: Print dokumen yang diserahkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Pasal 8 Bank Pembayar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran simpanan nasabah

Page 3: Print dokumen yang diserahkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Pasal 8 Bank Pembayar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran simpanan nasabah

Standar Yang Sudah Diserahkan

Standar Yang Sudah Diserahkan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filewewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 11. ... pendelegasian yang diberikan oleh Menteri. Pasal 16 (1)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filewewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 11. ... pendelegasian yang diberikan oleh Menteri. Pasal 16 (1)

Documents

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEMBAYAR …edaftar.hasil.gov.my/PanduanV2.1.pdf · Isi medan-medan berikut: Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pembayar Cukai 5 ... mengemukakannya

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEMBAYAR …edaftar.hasil.gov.my/PanduanV2.1.pdf · Isi medan-medan berikut: Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pembayar Cukai 5 ... mengemukakannya

Documents

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

Documents

ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN ......-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31

ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN ......-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31

Documents

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Documents

Dewan Perwakilan Rakyat...Pejabat Eselon I dan bahan Raker diserahkan 2 hari sebelum raker dilaksanakan, sesuai Pasal 256 ayat (1) Tatib DPR RI. Mengenai 11 Destinasi pariwisata prioritas,

Dewan Perwakilan Rakyat...Pejabat Eselon I dan bahan Raker diserahkan 2 hari sebelum raker dilaksanakan, sesuai Pasal 256 ayat (1) Tatib DPR RI. Mengenai 11 Destinasi pariwisata prioritas,

Documents

Konsultasi Tripartit - ilo.org · laporan-laporan yang wajib diserahkan setiap dua tahun sekali menurut Pasal 22 dan Pasal 35 Konstitusi oleh Negara-negara Anggota yang telah meratifikasi

Konsultasi Tripartit - ilo.org · laporan-laporan yang wajib diserahkan setiap dua tahun sekali menurut Pasal 22 dan Pasal 35 Konstitusi oleh Negara-negara Anggota yang telah meratifikasi

Documents

kpud-cilacapkab.go.id · 2016. 6. 9. · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat ... (RW); dan jenis disabilitas. ... diserahkan dalam bentuk

kpud-cilacapkab.go.id · 2016. 6. 9. · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat ... (RW); dan jenis disabilitas. ... diserahkan dalam bentuk

Documents

Interaksi Manusia Komputer-diserahkan Ke Mahasiswa

Interaksi Manusia Komputer-diserahkan Ke Mahasiswa

Documents

KEUNTUNGAN PRIBADI, RISIKO PUBLIK - auriga.or.id · ini, dan membebani pembayar pajak dan pembayar jasa layanan di Indonesia risiko menanggung biaya substansial jika kondisi ekonomi

KEUNTUNGAN PRIBADI, RISIKO PUBLIK - auriga.or.id · ini, dan membebani pembayar pajak dan pembayar jasa layanan di Indonesia risiko menanggung biaya substansial jika kondisi ekonomi

Documents

Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 8,15% per Tahun ...Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga

Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 8,15% per Tahun ...Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga

Documents

SENARAI DISERTASI MISDEV DISERAHKAN PADA TAHUN 2009disediakan kepada pembayar, kesedaran yang wujud dalam diri pembayar dan juga faktor publisiti dari JZNK adalah merupakan faktor

SENARAI DISERTASI MISDEV DISERAHKAN PADA TAHUN 2009disediakan kepada pembayar, kesedaran yang wujud dalam diri pembayar dan juga faktor publisiti dari JZNK adalah merupakan faktor

Documents

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

Documents

FORMULIR TAMBAHAN - BRI Life | Asuransi Jiwa … Formulir Data Calon Pembayar...NO SPAJ FORMULIR TAMBAHAN DATA CALON PEMBAYAR PREMI (Diisi oleh Calon Pemegang Polis) PEMBERITAHUAN

FORMULIR TAMBAHAN - BRI Life | Asuransi Jiwa … Formulir Data Calon Pembayar...NO SPAJ FORMULIR TAMBAHAN DATA CALON PEMBAYAR PREMI (Diisi oleh Calon Pemegang Polis) PEMBERITAHUAN

Documents

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

Documents

arsip.umj.ac.id sebagaimana tersebut dalam Pasal I Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister mulai tahun akademik2017/2018

arsip.umj.ac.id sebagaimana tersebut dalam Pasal I Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister mulai tahun akademik2017/2018

Documents

Kertas Projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk

Kertas Projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk

Documents

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK …...- 6 - Pasal 8 Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK …...- 6 - Pasal 8 Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

Documents

BAB III PEMBAHASAN...lembaga gadai (pand)”. Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditur sesuai dengan pasal 1150 ayat 2 Kitab Undang Und ang Hukum Perdata

BAB III PEMBAHASAN...lembaga gadai (pand)”. Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditur sesuai dengan pasal 1150 ayat 2 Kitab Undang Und ang Hukum Perdata

Documents

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEMBAYAR CUKAI INDIVIDU ... · Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pembayar Cukai 13) Sekiranya dokumen telah diisi dengan lengkap, Mesej < Maklumat

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEMBAYAR CUKAI INDIVIDU ... · Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pembayar Cukai 13) Sekiranya dokumen telah diisi dengan lengkap, Mesej < Maklumat

Documents

HARTA BERSAMA YANG DISERAHKAN KEPADA ANAK …

HARTA BERSAMA YANG DISERAHKAN KEPADA ANAK …

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

Documents

pontianak.bpk.go.id...Waktu Penyerahan Hasil Pemeriksaan Pasal 6 (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah

pontianak.bpk.go.id...Waktu Penyerahan Hasil Pemeriksaan Pasal 6 (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah

Documents

Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak Taxpayer) sebagai

Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak Taxpayer) sebagai

Documents

LAMPIRAN A Nama Kod Pusat Pembayar Pusat Pembayar€¦ · HASLILA BINTI AZIZUL KAMAL 0042 Pegawai Kesihatan Temerloh Siti Rasidah Binti Abd. ... NOR IDAYU ASYIKIN BINTI MUSTAPHA 0048

LAMPIRAN A Nama Kod Pusat Pembayar Pusat Pembayar€¦ · HASLILA BINTI AZIZUL KAMAL 0042 Pegawai Kesihatan Temerloh Siti Rasidah Binti Abd. ... NOR IDAYU ASYIKIN BINTI MUSTAPHA 0048

Documents

NOMBOR PERDANA OLEH LEE HONGNAI Projek diserahkan

NOMBOR PERDANA OLEH LEE HONGNAI Projek diserahkan

Documents

i PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM

i PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM

Documents