PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN …

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian daribumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yangdikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyatsebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlumenjamin penyediaan lahan pertanian pangan secaraberkelanjutan sebagai sumber pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan denganmengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan,kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hakasasi setiap warga negara sehingga negara berkewajibanmenjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatanpangan;

d. bahwa makin meningkatnya pertambahan pendudukserta perkembangan ekonomi dan industrimengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, danfragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancamdaya dukung wilayah secara nasional dalam menjagakemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

e. bahwa . . .

www.bphn.go.id


- 2 -

e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yangberkenaan dengan penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber dayaagraria perlu perlindungan lahan pertanian pangansecara berkelanjutan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, danhuruf e perlu membentuk Undang-Undang tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHANPERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I . . .

www.bphn.go.id

http://www.bphn.go.id/data/documents/60uu005.pdf

http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu026.pdf


- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumisebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanahbeserta segenap faktor yang mempengaruhipenggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, danhidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibatpengaruh manusia.

2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakanuntuk usaha pertanian.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidanglahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dandikembangkan secara konsisten guna menghasilkanpangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan nasional.

4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutanadalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannyaagar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendaliuntuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan pada masa yang akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanadalah sistem dan proses dalam merencanakan danmenetapkan, mengembangkan, memanfaatkan danmembina, mengendalikan, dan mengawasi lahanpertanian pangan dan kawasannya secaraberkelanjutan.

6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalahwilayah budi daya pertanian terutama pada wilayahperdesaan yang memiliki hamparan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan dan/atau hamparan LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsurpenunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukungkemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional.

8. Pertanian . . .

www.bphn.go.id


- 4 -

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untukmengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuanteknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untukmencapai kedaulatan dan ketahanan pangan sertakesejahteraan rakyat.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksipangan dalam negeri yang didukung kelembagaanketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhankebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga,baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun hargayang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumberpangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya panganbagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianyapangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,aman, merata, dan terjangkau.

11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsayang secara mandiri dapat menentukan kebijakanpangannya, yang menjamin hak atas pangan bagirakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnyauntuk menentukan sistem pertanian pangan yangsesuai dengan potensi sumber daya lokal.

12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalahsetiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yangmengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokokdi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal darisumber hayati, baik nabati maupun hewani, yangdiperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsimanusia.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompokorang, atau korporasi, baik yang berbentuk badanhukum maupun bukan badan hukum.

15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanadalah perubahan fungsi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tataruang.

17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan airuntuk menunjang pertanian.

18. Pemerintah . . .

www.bphn.go.id


- 5 -

18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusanpertanian.

21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanadalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasiserta administrasi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan pada lembaga pemerintah yangberwenang di bidang pertanahan.

22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hakoleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hakguna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasarpenguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidakdipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengankeadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak ataudasar penguasaannya.

23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengansumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa danaPemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan,dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badanusaha, serta dana masyarakat dalam rangkameningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraanpetani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. keberlanjutan dan konsisten;

c. keterpaduan . . .

www.bphn.go.id


- 6 -

c. keterpaduan;

d. keterbukaan dan akuntabilitas;

e. kebersamaan dan gotong-royong;

f. partisipatif;

g. keadilan;

h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;

j. desentralisasi;

k. tanggung jawab negara;

l. keragaman; dan

m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiselenggarakan dengan tujuan:

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangansecara berkelanjutan;

b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secaraberkelanjutan;

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatanpangan;

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milikpetani;

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petanidan masyarakat;

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagikehidupan yang layak;

h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4 . . .

www.bphn.go.id


- 7 -

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

c. penelitian;

d. pemanfaatan;

e. pembinaan;

f. pengendalian;

g. pengawasan;

h. sistem informasi;

i. perlindungan dan pemberdayaan petani;

j. pembiayaan; dan

k peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LahanPertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

a. lahan beririgasi;

b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasangsurut (lebak); dan/atau

c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada didalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7 . . .

www.bphn.go.id


- 8 -

Pasal 7

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan berada pada KawasanPerdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan diwilayah kabupaten/kota.

(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian panganberkelanjutan di dalam kawasan pertanian panganditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan danjumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan,lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan PertanianPangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan berdasarkan perencanaan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan pada:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)didasarkan pada:

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsipangan penduduk;

b. pertumbuhan produktivitas;

c. kebutuhan pangan nasional;

d. kebutuhan . . .

www.bphn.go.id


- 9 -

d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanianpangan;

e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;dan

f. musyawarah petani.

(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukanterhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada danlahan cadangan.

(5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahancadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan atas kriteria:

a. kesesuaian lahan;

b. ketersediaan infrastruktur;

c. penggunaan lahan;

d. potensi teknis lahan; dan/atau

e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlahproduksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yangmenunjang.

(2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaanbesarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok padaperiode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi,dan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan PertanianPangan Berkelanjutan merupakan perencanaanmengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada,dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkatnasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11 . . .

www.bphn.go.id


- 10 -

Pasal 11

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandisusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupunkabupaten/kota.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. perencanaan jangka panjang;

b. perencanaan jangka menengah; dan

c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutannasional menjadi acuan perencanaan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanprovinsi menjadi acuan perencanaan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanjangka panjang dan jangka menengah memuat analisisdan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahancadangan dan luas lahan baku.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutantahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dansebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandiawali dengan penyusunan usulan perencanaan olehPemerintah, pemerintah daerah provinsi, danpemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi . . .

www.bphn.go.id


- 11 -

a. inventarisasi;

b. identifikasi; dan

c. penelitian.

Pasal 15

(1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untukmendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.

(2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadipertimbangan perencanaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

(3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untukdimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersamapemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan,pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaanhak atas tanah pertanian pangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatifuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melaluiRencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupunkabupaten/kota.

Pasal 18 . . .

www.bphn.go.id


- 12 -

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan dengan penetapan:


b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan di luar Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Pasal 19

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf amerupakan bagian dari penetapan rencana tata ruangKawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalamrencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasarperaturan zonasi.

Pasal 20

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf bmerupakan bagian dari penetapan dalam bentukrencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagipenyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakanbagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tataruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

www.bphn.go.id


- 13 -

Pasal 22

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadiacuan penyusunan perencanaan Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dankabupaten/kota.

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadiacuan penyusunan perencanaan Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanNasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenaiRencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutanprovinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenairencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutankabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerahmengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan tertentu memerlukan perlindungankhusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagaikawasan strategis nasional.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. luas kawasan pertanian pangan;

b. produktivitas kawasan pertanian pangan;

c. potensi teknis lahan;

d. keandalan . . .

www.bphn.go.id


- 14 -

d. keandalan infrastruktur; dan

e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan padawilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan padawilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalianpemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dankriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 27

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan dan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasilahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakatdan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidangagribisnis tanaman pangan.

(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentukkoperasi dan/atau perusahaan inti plasma denganmayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negaraIndonesia.

(4) Dalam . . .

www.bphn.go.id


- 15 -

(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danpemerintah daerah kabupaten/kota melakukaninventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan danLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

a. peningkatan kesuburan tanah;

b. peningkatan kualitas benih/bibit;

c. pendiversifikasian tanaman pangan;

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;

e. pengembangan irigasi;

f. pemanfaatan teknologi pertanian;

g. pengembangan inovasi pertanian;

h. penyuluhan pertanian; dan/atau

i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutandan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)dilakukan dengan:

a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian panganmenjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutandan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan . . .

www.bphn.go.id


- 16 -

(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukanterhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasanhutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya,tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan,tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuaidengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebihtidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hakditerbitkan.

(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikanmenjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaanatas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidakdimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/suratdari yang berwenang dan tidak ditindaklanjutidengan permohonan hak atas tanah; atau

b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebihtidak dimanfaatkan sesuai denganizin/keputusan/surat dari yang berwenang.

(6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan PertanianPangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dantanggung jawabnya di bidang pertanahan.

(7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanismepengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantaruntuk pengembangan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V . . .

www.bphn.go.id


- 17 -

BAB V

PENELITIAN

Pasal 30

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengembangan penganekaragaman pangan;

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

d. inovasi pertanian;

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

f. fungsi ekosistem; dan

g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperanserta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukanterhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahancadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanmerupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petanidan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

www.bphn.go.id


- 18 -

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 33

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabterhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yangmeliputi:

a. perlindungan sumber daya lahan dan air;

b. pelestarian sumber daya lahan dan air;

c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan

d. pengendalian pencemaran.

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yangditetapkan sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan berkewajiban:

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

b. mencegah kerusakan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakubagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berperan serta dalam:

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

b. mencegah kerusakan lahan; dan

c. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintahdaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .

www.bphn.go.id


- 19 -

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yangditetapkan sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkanakibat rusaknya lahan pertanian, wajib untukmemperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:

a. pembinaan setiap orang yang terikat denganpemanfaatan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan; dan

b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi:

a. koordinasi perlindungan;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepadamasyarakat;

e. penyebarluasan informasi Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan dan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan;dan/atau

f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawabmasyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Menteri.

BAB VIII . . .

www.bphn.go.id


- 20 -

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan secara terkoordinasi.

(2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukankoordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud padaayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaluipemberian:

a. insentif;

b. disinsentif;

c. mekanisme perizinan;

d. proteksi; dan

e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf adiberikan kepada petani berupa:

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. pengembangan infrastruktur pertanian;

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih danvarietas unggul;

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan . . .

www.bphn.go.id


- 21 -

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanianpangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dansistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentukpengalokasian anggaran secara khusus atau bentuklainnya kepada pemerintah daerah provinsi danpemerintah daerah kabupaten/kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentifdalam bentuk pengalokasian anggaran secara khususatau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. kesuburan tanah;

c. luas tanam;

d. irigasi;

e. tingkat fragmentasi lahan;

f. produktivitas usaha tani;

g. lokasi;

h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufa sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerahprovinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kotadapat memberikan insentif lainnya sesuai dengankewenangan masing-masing.

Pasal 42 . . .

www.bphn.go.id


- 22 -

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf bberupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yangtidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal42 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 44

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan PertanianPangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarangdialihfungsikan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan PertanianPangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagaiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untukkepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yangdialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsilahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda,persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan . . .

www.bphn.go.id


- 23 -

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan PertanianPangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untukinfrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yangdialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajibmengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 46

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan PertanianPangan Berkelanjutan yang dialihfungsikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf ddilakukan atas dasar kesesuaian lahan, denganketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yangdialihfungsikan lahan beririgasi;

b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yangdialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surutdan nonpasang surut (lebak); dan

c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yangdialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai penggantiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkandalam penyusunan Rencana Program Tahunan,Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupunRencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansiterkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan . . .

www.bphn.go.id


- 24 -

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahanpengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan dengan:

a. pembukaan lahan baru pada Lahan CadanganPertanian Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian kepertanian sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, terutama dari tanah telantar dantanah bekas kawasan hutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau

c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan PertanianPangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukandengan jaminan bahwa lahan pengganti akandimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupunnontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yanglahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahmelakukan inventarisasi lahan yang sesuai danmemelihara daftar lahan tersebut dalam suatu PusatInformasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam prosespenggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yangmelakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkanmusnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/ataupemerintah daerah melakukan penggantian Lahan PertanianPangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49 . . .

www.bphn.go.id


- 25 -

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkandengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahanpengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota padasatu provinsi;

b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan penggantiterletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih padasatu provinsi; dan

c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan penggantiterletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bataldemi hukum, kecuali untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LahanPertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan ke keadaan semula.

(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannyakepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahantersebut sebagai Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapatmerusak irigasi dan infrastruktur lainnya sertamengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yangmengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52 . . .

www.bphn.go.id


- 26 -

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembagapemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidangpertanahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilaiinvestasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yangdialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan danpenggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasanterhadap kinerja:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

c. pemanfaatan;

d. pembinaan; dan

e. pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerahkabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54meliputi:

a. pelaporan;

b. pemantauan . . .

www.bphn.go.id


- 27 -

b. pemantauan; dan

c. evaluasi.

Pasal 56

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hurufa dilakukan secara berjenjang oleh:

a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintahdaerah kabupaten/kota;

b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepadapemerintah provinsi; dan

c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan,pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan informasi publik yang diumumkan dandapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten/kota dalam laporan tahunan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahprovinsi dalam laporan tahunan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdisampaikan kepada Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia dan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan denganmengamati dan memeriksa laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaandi lapangan.

(2) Apabila . . .

www.bphn.go.id


- 28 -

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan,Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajibmengambil langkah penyelesaian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkahpenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yangtidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkahpenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaianyang tidak dilaksanakan gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud padaayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukanpenyelesaian, gubernur memotong alokasi AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, sertaPemerintah memotong Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang diperuntukkan bagikabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yangdikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

(6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat(4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukanpenyelesaian, Pemerintah memotong alokasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dankabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yangdikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danpemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakanSistem Informasi Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem . . .

www.bphn.go.id


- 29 -

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:


b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan

d. Tanah Telantar dan subyek haknya.

(4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan PertanianPangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud padaayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

a. fisik alamiah;

b. fisik buatan;

c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;

e. luas dan lokasi lahan; dan

f. jenis komoditas tertentu yang bersifat panganpokok.

(5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikansetiap tahun kepada:

a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DewanPerwakilan Daerah dalam hal informasi LahanPertanian nasional oleh Menteri;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalamhal informasi Lahan Pertanian provinsi olehgubernur; dan

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kotadalam hal informasi Lahan Pertaniankabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59 . . .

www.bphn.go.id


- 30 -

Pasal 59

(1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

(2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluanPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh PusatInformasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidangpertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik,dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diaturdalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi danmemberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani,serta asosiasi petani.

Pasal 62

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalamPasal 61 berupa pemberian jaminan:

a. harga komoditas pangan pokok yangmenguntungkan;

b. memperoleh sarana produksi dan prasaranapertanian;

c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

d. pengutamaan . . .

www.bphn.go.id


- 31 -

d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeriuntuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;dan/atau

e. ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosialnasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitassumber daya manusia;

c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

e. pembentukan Bank Bagi Petani;

f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumahtangga petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan,teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan danpemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 65

(1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf edibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidangpertanian baik berbentuk konvensional maupun syariahdi tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam . . .

www.bphn.go.id


- 32 -

(2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro dibidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembagapemerintah, dan pemerintah daerah.

(3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembagapembiayaan mikro memanfaatkan:a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah

sebagai stimulan;b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari

badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

c. dana masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BankBagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 66

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kabupaten/kota.

(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawabsosial dan lingkungan dari badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII . . .

www.bphn.go.id


- 33 -

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindunganKawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atauberkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam tahapan:

a. perencanaan;

b. pengembangan;

c. penelitian;

d. pengawasan;

e. pemberdayaan petani; dan/atau

f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 ayat (3) dilakukan melalui:

a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saranperbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah danpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalamperencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasilahan dalam pengembangan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28dan Pasal 29;

c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(3);

d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalamPasal 63;

f. pembiayaan . . .

www.bphn.go.id


- 34 -

f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan;

g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadappembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LahanPertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentianpembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LahanPertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenangterhadap pembangunan yang tidak sesuai denganrencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diwilayahnya; dan

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentianpembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LahanPertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksiadministratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan . . .

www.bphn.go.id


- 35 -

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi lahan;

i. pencabutan insentif; dan/atau

j. denda administratif.

(3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministratif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi danbesarnya denda administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganinstansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk membantu Pejabat Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orangyang diduga melakukan tindak pidana dalambidang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orangsehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalambidang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

d. melakukan . . .

www.bphn.go.id


- 36 -

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yangberkenaan dengan tindak pidana dalam bidangPerlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yangdiduga terdapat barang bukti dan dokumen lainserta melakukan penyitaan dan penyegelanterhadap barang hasil pelanggaran yang dapatdijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalambidang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahlidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dalam bidang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikankepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakanpenangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai NegeriSipil melakukan koordinasi dengan Pejabat PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepadapenuntut umum melalui Pejabat Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dantata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang . . .

www.bphn.go.id


- 37 -

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajibanmengembalikan keadaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan ke keadaan semula sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah,

pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang

diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izinpengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutantidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatukorporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) dan paling banyakRp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:

a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;

c. pemecatan pengurus; dan/atau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikankorporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3) Dalam . . .

www.bphn.go.id


- 38 -

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab inimenimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapatditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yangbelum menetapkan Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikanpaling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudahditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan olehbupati/walikota sampai diadakan perubahan atasPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undangini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat)bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

www.bphn.go.id


- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149

www.bphn.go.id


PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungansegenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggungjawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak ataspangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yangsangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untukmemenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan jugasesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan panganuntuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat pentinguntuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dankedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanianberkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakatIndonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar pendudukIndonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengandemikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial,bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yangberkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usahapertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanyamasih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakansumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah,tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih . . .

www.bphn.go.id


- 2 -

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaianketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasiyang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraanmasyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung padalahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurangdiimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanianmelalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alihfungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahanyang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkatkesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakansalah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan,dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani danmasyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebandingdengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem danburuh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah.Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petanidan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak padameluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung denganperkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses pendudukperdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannyadan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnyaadalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlahyang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harussering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhandalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkatjumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telahmemunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masayang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesiamembutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidakterpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upayapenataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspekpenggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorIX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber DayaAlam.

Aspek . . .

www.bphn.go.id


- 3 -

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antaramanusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkaitdengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber dayalahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakanuntuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untukmengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkaitdengan penguasaan/pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahanterdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang samadiharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secaramemadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani sertatercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadapkawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya denganUndang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadaplahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturanperundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan LuasTanah Pertanian;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi DayaTanaman;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan VarietasTanaman;

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem NasionalPenelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi;

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

14. Undang . . .

www.bphn.go.id


- 4 -

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan PerjanjianMengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian(International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture);

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;

19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan SyariahNegara;

20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahanpertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasanpertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian panganmerupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayahkabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasidi wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasanpertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan danpenetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan,pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungandan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan denganmenghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untukmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraandan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masadepan.

Huruf b . . .

www.bphn.go.id


- 5 -

Huruf bYang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalahPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi,pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secarakonsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian,ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional denganmemperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf cYang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan denganmengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf dYang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalahPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdiselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnyakepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitandengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf eYang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalahPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdiselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah,pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan duniausaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf fYang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakatdalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf gYang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkankeadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpaterkecuali.

Huruf hYang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dankeseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan,dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat,lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuanmaksimum daerah.

Huruf i . . .

www.bphn.go.id


- 6 -

Huruf iYang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal”adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangharus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnyaserta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangkamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf jYang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerahdengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf kYang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalahPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinegara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadapkeseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Huruf lYang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikankeanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, danubi kayu.

Huruf mYang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsisosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifatspesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makananpokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokokpenduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e . . .

www.bphn.go.id


- 7 -

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iYang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaranuntuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secaraproporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas,memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertaniandalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektorlain.Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;

2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian;dan

3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasiteknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana,dan sawah pedesaan.

Huruf b.Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerahreklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalahlahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawahtadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6 . . .

www.bphn.go.id


- 8 -

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian panganberkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukimanperdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.



Ayat (5)Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalahperencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dariaspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocokuntuk dikembangkan pertanian pangan denganmemperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf bYang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalahperencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangmemperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukungpertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani,dan jembatan.

Huruf c . . .

www.bphn.go.id


- 9 -

Huruf cYang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentukpenutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baikyang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf dYang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahanyang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng,iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocokdikembangkan untuk pertanian.

Huruf eYang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan”adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasanhamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksipertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dansosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensiproduk.

Pasal 10Cukup jelas.







Pasal 17 . . .

www.bphn.go.id


- 10 -

Pasal 17Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisikebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencanapembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana KerjaPemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan inidimaksudkan untuk dapat terjaminnya pengganggaran dan pelaksanaansetiap tahun.







Pasal 24Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentuditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbanganpertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutanditetapkan sebagai kawasan strategis karena:a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yangtinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memilikikekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasidan khusus;

b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi danperlu dikelola secara terintegrasi; dan

c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentinganpertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumberdaya alam tinggi.

Ayat (2) . . .

www.bphn.go.id


- 11 -

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dInfrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung,bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf eSarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat danmesin pertanian serta sarana produksi pertanian



Pasal 27Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahanpertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi danekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah sajayang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yangkegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perludiberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkanlahan pertanian pangan berkelanjutan.



Pasal 28 . . .

www.bphn.go.id


- 12 -

Pasal 28Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” adalahaktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untukmenghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf gYang dimaksud dengan ”pengembangan inovasi pertanian” adalahintensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutanyang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologipertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatanteknologi dan kelembagaannya.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Pasal 29Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3) . . .

www.bphn.go.id


- 13 -

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negaratanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agrariauntuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahansempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanianPangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar denganmelaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untukdiusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanahterlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkanpemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksuddimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, danberkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikanperlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuaikepada petani yang memiliki hak atas tanah yang inginmemanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapimiskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktorproduksi sehingga menelantarkan tanahnya.







Pasal 32 . . .

www.bphn.go.id


- 14 -


Pasal 33Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upayamemelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, danfungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalamkuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhikebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yangakan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.



Pasal 34Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang adakaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnyapenyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.




Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

www.bphn.go.id


- 15 -

Ayat (2)Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputikoordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan,pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi,perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaandan peran serta masyarakat dalam rangka PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.




Pasal 38Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e . . .

www.bphn.go.id


- 16 -

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik”adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenaisatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah ataubagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematik”adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yangdilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftarantanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayahdesa/kelurahan.

Huruf gKepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitasmelalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktorproduksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberianhadiah yang menunjang kegiatan pertanian.



Pasal 41Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikandan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedurmemperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.



Pasal 44Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .

www.bphn.go.id


- 17 -

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingansebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untukpembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran airminum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunanpengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api,terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, sertapembangkit dan jaringan listrik.






Pasal 46Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yangsecara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik,kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai penggantiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan didalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluarprovinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yangdialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahprovinsi dan kabupaten/kota.




Ayat (5) . . .

www.bphn.go.id


- 18 -


Pasal 47Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuandan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahanbukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan PertanianPangan Berkelanjutan.







Pasal 54Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secarabertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnyasesuai hierarki pemerintahan.




Pasal 58 . . .

www.bphn.go.id


- 19 -

Pasal 58Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangkamewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.


Ayat (4)Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalahinformasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yangmendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yangditurunkan dari data penginderaan jauh dan surveilapangan.

Huruf bYang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalahinformasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian danpermukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistemirigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutanpertanian/perdesaan.

Huruf cYang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia”adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnyayang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial”adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasipetani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf dYang dimaksud dengan ”informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yangmelekat atas tanah.

Huruf e . . .

www.bphn.go.id


- 20 -

Huruf eYang dimaksud dengan ”informasi luas dan lokasi lahan”meliputi informasi tentang data spasial dan data atributmengenai lokasi lahan.

Huruf fYang dimaksud dengan ”informasi jenis komoditas pangantertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenaiPangan Pokok yang diusahakan oleh petani.


Pasal 59Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian panganberkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincianperubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan bakulahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luaspengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selamaperiode waktu tertentu.



Pasal 62Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas panganpokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasarproduksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c . . .

www.bphn.go.id


- 21 -

Huruf cYang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalahjaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanianpangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminanpemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkanoleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama,banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegahdan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”petani kecil” adalah petani penggunalahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.





Pasal 67Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hakmasyarakat seperti:

a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok”sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;

b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/ataumenolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkansebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat didalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan;

d. mengusulkan . . .

www.bphn.go.id


- 22 -

d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaanPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah,serta sosial-budaya lokal yang ada;

e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang adadi lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan CadanganPertanian Pangan Berkelanjutan;

f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatanLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannyaberlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;

g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentukpenyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan,pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentukperlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yangsesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya;dan/atau

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secarasistematik dan sporadik.

Ayat (2)Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani,organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan dengan cara:1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

dalam rangka menyusun rencana pembangunannasional dan rencana pembangunan daerah serta prosespenyusunan rencana tata ruang sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia dan Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia.

Huruf b . . .

www.bphn.go.id


- 23 -

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.











TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5068

www.bphn.go.id

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN …