Upload
nresmi
View
201
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1. M. Pradana Sanir Rizky(1081001126)2. Nafilla Widya (1081001127)3. Nanda Resmi N. R (1081001128)4. Nening Ludyasmoro (1081001129)
PROUDLY PRESENT
ANALISA KASUS LEMBAGA PEMBIAYAAN
Sengketa Kontrak Leasing PT Pamor Cipta Inti Leasing
PENGAJARDr. Edy Santoso, S.T., M.I.T.M., M.H
Apakah Lembaga Pembiayaan itu ??
Lembaga Pembiayaan :Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana atau barang Modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat .
Dasar hukum Lembaga Pembiayaan
Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu:Sewa Guna Usaha (Leasing)Anjak Piutang (Factoring) Modal Ventura (Venture Capital) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance),Perdagangan Surat BerhargaKartu Kredit (Credit Card)
kegiatan perusahaan pembiayaan
1. Sewa Guna Usaha2. Modal Ventura3. Perdagangan Surat Berharga4. Anjak Piutang5. Usaha Kartu Kredit6. Pembiayaan kartu kredit
LEASING
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
Kelebihan & kelemahan
positive1. unsur fleksibilitas2. ongkos yang relative
murah3. penghematan pajak4. pengaturan tidak terlalu
complicated5. criteria bagi lessee yang
longgar6. pemutusan kontrak leasing
oleh lessee7. pembukaan yang lebih
murah
negative1. biaya bunga yang
tinggi2. biaya marginal yang
tinggi3. kurangnya
perlindungan hukum4. susahnya eksekusi
leasing yang macet
KASUS POSISI(Kasus leasing antara CV. Grafel Offset dan PT Pamor
Cipta Inti Leasing )
Eddy adalah Direktur CV. Grafel Offsetb memesan sebuah mesin offset “Miller.TP.295” melalui jasa leasing dari PT Pamor Cipta Inti Leasing yang dipimpin Ir. Wilson Tjugiarto.
Sebagai penjamin adalah PT Baginda Putera, yang dikelola Baginda Batangtaris.
Maka “perjanjian leasing” dan surat garansi pembelian kembali pun disepakati
Cont’d
• Satu tahun setelah mesin yang dipesan telah diterima CV. Grafel Offset, Eddy menyatakan diri tidak mampu lagi mengangsur harga mesin dan meminta agar mesin itu diangkat.
• kewajiban PT Baginda Putra, sebagai penjamin yang harus membeli kembali mesin tersebut (guarantee to buy back).
• meski telah dihubungi persurat berkali-kali, PT Baginda Putera tidak memberikan tanggapan untuk melaksanakan kewajibannya.
Mesin yang kemudian disimpan di gudang PT Pamor Cipta Inti tersebut, tidak dapat lagi dioperasikan, apalagi dipasarkan karena bagian-bagian penting dari mesin offset itu diambil oleh Baginda Batang Taris tanpa sepengetahuan Wilson.
Cont’d
• “Perjanjian Leasing” pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, karena Eddy telah membayar Residual Value sebesar 15% = Rp 25.650.000,-ini berarti Eddy telah menggunakan hak opsi, yakni akan membeli barang, modal jika harga sewa telah dibayar seluruhnya.
• Karena merasa dirugikan, Ir. Wilson Tjugiarto, membawa masalah ini ke persidangan perdata pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menggugat Eddy (CV. Grafel Offset) sebagai Tergugat I dan Baginda Batang Taris (PT Baginda Putera) sebagai Tergugat II
ANALISIS KASUS
Lessee
PT Pamor Cipta Inti Leasing Lessor
CV. Grafel Offset
pemberi jaminan PT Baginda Putra
Adanya Nilai sisa (Residual Value)
Adanya hak pilih (opsi) bagi Lesse
berkalaJangka waktu
tertentu (2,3,7 tahun)
Pembayaran sewa secara
berkala
Pembiayaan Perusahaan
Penyediaan barang Modal
Unsur sewa guna usaha yang telah
dipenuhi
Pada sengketa CV. Grafel Offset dan PT Pamor Cipta Inti Leasing perjanjian berakhir karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Grafel Offset selaku Lessee dan PT Baginda Putra selaku Supplier
Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.84 Tahun 2006 yang menyatakan :"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan"
KUH Perdata pasal 1239 menentukan bahwa dalam hal suatu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya ganti rugi, rugi, dan bunga
Alternatif lain selian dari tuntutan
hanya ganti rugi oleh pihak yang
dirugikan maka dapat juga dituntut
pelaksanaan perjanjian itu sendiri
dengan atau tanpa ganti rugi.
Dalam kasus ini maka pihakPT
Pamor Inti Leasing dapat menuntut
ganti rugi sebesar
KESIMPULAN
1. Telah terjadi hubungan hukum antara CV Grafel
Offset, PT Baginda Putera, dan PT Pamor Inti
Leasing. Karena telah disepakati “perjanjian
leasing” yang ditanda tangani pimpinan PT Pamor
Cipta Inti Leasing dan perwakilan CV. Grafel Offset
serta serta surat garansi untuk pembelian kembali
yang ditandatangani pihak PT Baginda Putra.
KESIMPULAN
2. CV. Grafel Offset tidak mampu memenuhi
kewajiban untuk membayar angsuran harga
mesin.
3. PT Baginda Putera telah melakukan
wanprestasi karena tidak segera melaksanakan
kewajibannya sebagai penjamin untuk membeli
kembali mesin tersebut (guarantee to buy back).
KESIMPULAN
4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
No.84 Tahun 2006 yang menyatakan maka PT Baginda Putera
harus membayar pada PT Pamor Inti Leasing.
Bila PT Baginda Putera tidak membayar maka sesuai dengan
KUH Perdata pasal 1239 yang menentukan bahwa dalam hal
suatu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut
diberikan ganti rugi berupa biaya ganti rugi, rugi, dan bunga.
REFERENSI Buku-buku
Harjono Dhaniswara K, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PPHBI, Jakarta, 2009 Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum PerdataSalinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Lembaga PembiayaanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing)
Makalah/Internethttp://www.hukumonline.com/holemp/berita/baca/hol18317/sengketa-paten-leasinghttp://www.wikipedia.com http://www.docstoc.com/docs/12305459/leasing
aNy qUEstioN?