22
1. M. Pradana Sanir Rizky(1081001126) 2. Nafilla Widya (1081001127) 3. Nanda Resmi N. R (1081001128) 4. Nening Ludyasmoro(1081001129) PROUDLY PRESENT

presentasi buslaw

  • Upload
    nresmi

  • View
    201

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: presentasi buslaw

1. M. Pradana Sanir Rizky(1081001126)2. Nafilla Widya (1081001127)3. Nanda Resmi N. R (1081001128)4. Nening Ludyasmoro (1081001129)

PROUDLY PRESENT

Page 2: presentasi buslaw

ANALISA KASUS LEMBAGA PEMBIAYAAN

Sengketa Kontrak Leasing PT Pamor Cipta Inti Leasing

PENGAJARDr. Edy Santoso, S.T., M.I.T.M., M.H

Page 3: presentasi buslaw

Apakah Lembaga Pembiayaan itu ??

Lembaga Pembiayaan :Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana atau barang Modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat .

Page 4: presentasi buslaw

Dasar hukum Lembaga Pembiayaan

Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu:Sewa Guna Usaha (Leasing)Anjak Piutang (Factoring) Modal Ventura (Venture Capital) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance),Perdagangan Surat BerhargaKartu Kredit (Credit Card)

Page 5: presentasi buslaw

kegiatan perusahaan pembiayaan

1. Sewa Guna Usaha2. Modal Ventura3. Perdagangan Surat Berharga4. Anjak Piutang5. Usaha Kartu Kredit6. Pembiayaan kartu kredit

Page 6: presentasi buslaw

LEASING

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

Page 7: presentasi buslaw

Kelebihan & kelemahan

positive1. unsur fleksibilitas2. ongkos yang relative

murah3. penghematan pajak4. pengaturan tidak terlalu

complicated5. criteria bagi lessee yang

longgar6. pemutusan kontrak leasing

oleh lessee7. pembukaan yang lebih

murah

negative1. biaya bunga yang

tinggi2. biaya marginal yang

tinggi3. kurangnya

perlindungan hukum4. susahnya eksekusi

leasing yang macet

Page 8: presentasi buslaw

KASUS POSISI(Kasus leasing antara CV. Grafel Offset dan PT Pamor

Cipta Inti Leasing )

Eddy adalah Direktur CV. Grafel Offsetb memesan sebuah mesin offset “Miller.TP.295” melalui jasa leasing dari PT Pamor Cipta Inti Leasing yang dipimpin Ir. Wilson Tjugiarto.

Sebagai penjamin adalah PT Baginda Putera, yang dikelola Baginda Batangtaris.

Maka “perjanjian leasing” dan surat garansi pembelian kembali pun disepakati

Page 9: presentasi buslaw

Cont’d

• Satu tahun setelah mesin yang dipesan telah diterima CV. Grafel Offset, Eddy menyatakan diri tidak mampu lagi mengangsur harga mesin dan meminta agar mesin itu diangkat.

• kewajiban PT Baginda Putra, sebagai penjamin yang harus membeli kembali mesin tersebut (guarantee to buy back).

• meski telah dihubungi persurat berkali-kali, PT Baginda Putera tidak memberikan tanggapan untuk melaksanakan kewajibannya.

Page 10: presentasi buslaw

Mesin yang kemudian disimpan di gudang PT Pamor Cipta Inti tersebut, tidak dapat lagi dioperasikan, apalagi dipasarkan karena bagian-bagian penting dari mesin offset itu diambil oleh Baginda Batang Taris tanpa sepengetahuan Wilson.

Page 11: presentasi buslaw

Cont’d

• “Perjanjian Leasing” pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, karena Eddy telah membayar Residual Value sebesar 15% = Rp 25.650.000,-ini berarti Eddy telah menggunakan hak opsi, yakni akan membeli barang, modal jika harga sewa telah dibayar seluruhnya.

• Karena merasa dirugikan, Ir. Wilson Tjugiarto, membawa masalah ini ke persidangan perdata pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menggugat Eddy (CV. Grafel Offset) sebagai Tergugat I dan Baginda Batang Taris (PT Baginda Putera) sebagai Tergugat II

Page 12: presentasi buslaw

ANALISIS KASUS

Lessee

PT Pamor Cipta Inti Leasing Lessor

CV. Grafel Offset

pemberi jaminan PT Baginda Putra

Page 13: presentasi buslaw

Adanya Nilai sisa (Residual Value)

Adanya hak pilih (opsi) bagi Lesse

berkalaJangka waktu

tertentu (2,3,7 tahun)

Pembayaran sewa secara

berkala

Pembiayaan Perusahaan

Penyediaan barang Modal

Unsur sewa guna usaha yang telah

dipenuhi

Page 14: presentasi buslaw

Pada sengketa CV. Grafel Offset dan PT Pamor Cipta Inti Leasing perjanjian berakhir karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Grafel Offset selaku Lessee dan PT Baginda Putra selaku Supplier

Page 15: presentasi buslaw

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.84 Tahun 2006 yang menyatakan :"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan"

Page 16: presentasi buslaw

KUH Perdata pasal 1239 menentukan bahwa dalam hal suatu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya ganti rugi, rugi, dan bunga

Page 17: presentasi buslaw

Alternatif lain selian dari tuntutan

hanya ganti rugi oleh pihak yang

dirugikan maka dapat juga dituntut

pelaksanaan perjanjian itu sendiri

dengan atau tanpa ganti rugi.

Dalam kasus ini maka pihakPT

Pamor Inti Leasing dapat menuntut

ganti rugi sebesar

Page 18: presentasi buslaw

KESIMPULAN

1. Telah terjadi hubungan hukum antara CV Grafel

Offset, PT Baginda Putera, dan PT Pamor Inti

Leasing. Karena telah disepakati “perjanjian

leasing” yang ditanda tangani pimpinan PT Pamor

Cipta Inti Leasing dan perwakilan CV. Grafel Offset

serta serta surat garansi untuk pembelian kembali

yang ditandatangani pihak PT Baginda Putra.

Page 19: presentasi buslaw

KESIMPULAN

2. CV. Grafel Offset tidak mampu memenuhi

kewajiban untuk membayar angsuran harga

mesin.

3. PT Baginda Putera telah melakukan

wanprestasi karena tidak segera melaksanakan

kewajibannya sebagai penjamin untuk membeli

kembali mesin tersebut (guarantee to buy back).

Page 20: presentasi buslaw

KESIMPULAN

4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan

No.84 Tahun 2006 yang menyatakan maka PT Baginda Putera

harus membayar pada PT Pamor Inti Leasing.

Bila PT Baginda Putera tidak membayar maka sesuai dengan

KUH Perdata pasal 1239 yang menentukan bahwa dalam hal

suatu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut

diberikan ganti rugi berupa biaya ganti rugi, rugi, dan bunga.

Page 21: presentasi buslaw

REFERENSI Buku-buku

Harjono Dhaniswara K, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PPHBI, Jakarta, 2009 Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum PerdataSalinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Lembaga PembiayaanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Usaha (Leasing)

Makalah/Internethttp://www.hukumonline.com/holemp/berita/baca/hol18317/sengketa-paten-leasinghttp://www.wikipedia.com http://www.docstoc.com/docs/12305459/leasing

Page 22: presentasi buslaw

aNy qUEstioN?