PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN B3Kelompok 1 : Andy Pratama Putra Trisno Dase

PP74/2001 15 Bab/43 pasal

Bab I (pasal 1 s/d 4) : Ketentuan UmumBab II (pasal 5) : Klasifikasi B3 Bab III (pasal 6 s/d 20) : Tata Laksana dan Pengelolaan B3 Bab IV (pasal 21) : Komisi B3 Bab V (pasal 22 dan 23) : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab VI (pasal 24 s/d 27) : Penanggulangan Kecelakaan dan Keadaan Darurat Bab VII (pasal 28 s/d 31) : Pengawasan dan Pelaporan Bab VIII (pasal 32 sampai 34): Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Bab IX (pasal 35 dan 36) : Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat

Bab X (pasal 37): Pembiayaan

Bab XI (pasal 38): Sanksi Administrasi

Bab XII (pasal 39): Ganti Kerugian

Bab XIII (pasal 40): Ketentuan Pidana

Bab XIV (pasal 41 dan 42): Ketentuan Peralihan

Bab XV (pasal 43): Ketentuan Penutup

Pasal 1 ayat 1

Bahan Berbahaya dan Beracun /B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.Pasal 1 ayat 2

Pengelolaan B3 adalah :Kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan ,menyimpan,menggunakan dan atau membuang B3Pasal 2

Tujuan Pengelolaan B3 adalah :untuk mencegah dan atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya

Pasal 3

Bahan berbahaya yang tidak termasuk yang diatur dalam PP 74/2001 Bahan radioaktif Bahan peledak Hasil produksi tambang serta minyak gas dan gas bumi dan hasil olahannya Makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya Perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika Bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika dan prekursor lainnya Bahan aditif lainnya Senjata kimia dan senjata biologi

pasal 5 ayat 1 :KLASIFIKASI B3

a. Mudah meledak (explosive) b. Pengoksidasi (oxidizing) c. Sangat mudah sekali menyala (extremely flammable) d. Sangat mudah menyala (highly flammable) e. Mudah menyala (flammable) f. Amat sangat beracun (extremely toxic) g. Sangat beracun (highly toxic)

h. Beracun (moderately toxic)Berbahaya (harmful) i. Berbahaya (harmful) j. Korosif (corrosive) k. Bersifat iritasi (irritant) l. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)

m. Karsinogenik (carcinogenic)n. Teratogenik (teratogenic o. Mutagenik (mutagenic)

pasal 5 ayat 2

Untuk mempermudah menentukan B3 yang diatur dalam PP 74/2001, B3 dibagi menjadi 3 bagian a. B3 yang dapat dipergunakan- Lampiran I PP 74/2001 mencantumkan 209 buah bahan kimia yang tergolong B3 yang dapat digunakan di Indonesia, 74 diantaranya dibatasi penggunaannya sampai tahun 2040,semuanya organik-berhalogen

b. B3 yang dilarang dipergunakan- Lampiran II Tabel 1mencantumkan 10 bahan B3 yang dilarang pengunaannya

c. B3 yang terbatas dipergunakan- Lampiran II Tabel 2 mencantumkan 45 bahan B3 yang dibatasi pengunaannya di Indonesia

(Pasal 7)

Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab

(Pasal 8)

Bila bahan yang akan dimpor adalah termasuk dalam daftar B3 yang terbatas dipergunakan, maka pihak otoritas negara yang akan memasukkan bahan tersebut ke Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan notifikasi kepada pihak yang bertangung jawab di Indonesia Jawaban boleh tidaknya barang tersebut masuk ke Indonesia harus diterima oleh otorita negara pengekspor dalam waktu paling lambat 30hari sejak tanggal diterimanya notifikasi tersebut.Prosedur ini adalah sesuai dengan Konvensi Basel yang mengatur lintas batas bahan dan limbah B3 antar negara.

Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data SheetPasal 12

Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet)Pasal 13

Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlakuPasal 14Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya

PP74/2001 mengatur juga secara umum pengemasan B3 (Pasal 15), pemberian label dan simbol (Pasal 17), penyimpanna B3(Pasal 18). Pasal 19 : Lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan B3 membutuhkan pengaturan tersendiri, agar tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan dalam penyimpanan Salah satu persyaratan kelengkapan pada tempat penyimpanan tersebut adalah sistm tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Pasal 20 : B3 yang dianggap kadaluwarsa, atau tidak memenuhi spesifikasi, atau bekas kemasan, yang tidak dapat digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dikelola sebagai limbah B3)

Salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah kewajiban uji kesehatan secara berkala bagi pekerja, sekurang kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimiaB3 terhadap pekerja atau pengawas lokasi tersebut (Pasal 23). Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 kelingkungan, yang memerlukan penanggulangan cepat dan tepat (Pasal 24)

Pasal 24 : Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 Langkah darurat yang harus dilakukan adalah (Pasal 25): -Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan -Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur standar penanggulangan kecelakaan -Melaporkan kecelakaan atau keadaan darurat tersebut kepada aparat Kota/Kabupaten setempat -Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi masyarakat sekitar lokasi kejadian.

Pasal 30 : Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib: a. mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan; b. mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3; c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis; d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar. Pasal 31 : Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masingmasing dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota

Pasal 39 ayat 1 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup Pasal 39 ayat 2 Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini : a. adanya bencana alam atau peperangan; atau b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.