PEMBAHARUANPENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

PEMBAHARUANPEMBAHARUANPENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRPENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

DITJEN SUMBERDAYA AIR

PERAN BUDAYA LOKAL DALAM MENUNJANG SUMBERDAYA AIR YANG BERKELANJUTAN

Bali, 2 Oktober 2003

KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO.11/1974KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO.11/1974KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO.11/1974LATAR BELAKANG

Pengalaman Masa Lalu :Belum memadainya

penyelenggaraan koordinasi pembangunan sumberdaya air;

Belum terciptanya keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik;

Belum terciptanya keseimbangan anara pendayagunaan dan konservasi;

Dominasi pemerintah.Tantangan ke depan :

Pembangunan yang berkelanjutan;

Otonomi daerah;Hak asasi manusia;Transparansi;Demokratisasi;Globalisasi.

Penegasan bahwa pembangunan sumberdaya air sebagai perekat persatuan.

VISI PENGELOLAAN SDATerwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi

kesejahteraan seluruh rakyat

MISI PENGELOLAAN SDA1. Konservasi sumberdaya air yang

berkelanjutan.2. Pendayagunaan sumberdaya air yang adil

bagi semua kebutuhan.3. Pengendalian daya rusak air.4. Pemberdayaan dan peningkatan peran

masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan

data serta informasi SDA

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

ASAS PENGELOLAAN SDAasas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas

keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas publik

RUU PENGGANTIUU 11/1974

1. Komprehensif2. Antisipatif3. Direktif4. Koordinatif5. Partisipatif

Mengapa UU 11/194 tentang Pengairan perlu dirubah:Mengapa UU 11/194 tentang Pengairan perlu dirubah:

•• Menyesuaikan dg pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahaMenyesuaikan dg pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan: n: sentralistiksentralistik desentralistik & memberi peluang kepada masyarakat utk berperandesentralistik & memberi peluang kepada masyarakat utk berperandalam pengelolaan SDAdalam pengelolaan SDA

•• Mengakomodasi kesepakatan global a.l: Mengakomodasi kesepakatan global a.l: sustainable development; Integrated Water sustainable development; Integrated Water Resources Management (IWRM), Resources Management (IWRM), Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia pemenuhan kebutuhan pokok pemenuhan kebutuhan pokok airair

•• Penyeimbangan antara pengaturan untuk konservasi SDA dengan pengPenyeimbangan antara pengaturan untuk konservasi SDA dengan pengaturan aturan pendaya gunaan SDApendaya gunaan SDA

•• Mengakomodasi penerapan prinsipMengakomodasi penerapan prinsip--prinsip prinsip good governancegood governance, a.l demokratisasi, , a.l demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dlm pengelolaan SDAtransparansi, akuntabilitas dlm pengelolaan SDA

•• Mengantisipasi ekses perkembangan nilai ekonomis air (komersialiMengantisipasi ekses perkembangan nilai ekonomis air (komersialisasi) air yg semakin sasi) air yg semakin kuat kuat

BUTIR-BUTIR KEBIJAKAN BARU DLM RUU SDABUTIRBUTIR--BUTIR KEBIJAKAN BARU DLM RUU SDABUTIR KEBIJAKAN BARU DLM RUU SDAJaminanJaminan terhadapterhadap hakhak untukuntuk memperolehmemperoleh kebutuhankebutuhan pokokpokok atasatas airairPeranPeran masyarakat diperluas (demokratisasi)masyarakat diperluas (demokratisasi)Peran pemerintah pusat dan daerah dipertegas (otonomi daerah)Peran pemerintah pusat dan daerah dipertegas (otonomi daerah)Pergeseran fungsi sumberdaya air dari fungsi sosial menjadi fungPergeseran fungsi sumberdaya air dari fungsi sosial menjadi fungsi si sosialsosial, , ekonomiekonomi, , dandan lingkunganlingkunganPerincian pengaturan menurut cakupan (Perincian pengaturan menurut cakupan (domaindomain) mempunyai nilai ) mempunyai nilai penting karena, selama ini, pengelolaan sumberdaya air terfokus penting karena, selama ini, pengelolaan sumberdaya air terfokus pada pada pendayagunaan (eksploitasi) pendayagunaan (eksploitasi) keseimbangan dengan konservasikeseimbangan dengan konservasiKeberadaanKeberadaan DewanDewan SumberdayaSumberdaya AirAirPrinsipPrinsip--prinsipprinsip conjunctive useconjunctive usePrinsipPrinsip--prinsipprinsip good governancegood governancePejabatPejabat penyidikpenyidikLebihLebih komprehensifkomprehensif

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSIASAS, TUJUAN, DAN FUNGSIASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

asas keseimbangan fungsi sosial & nilai ekonomi; asas keseimbangan fungsi sosial & nilai ekonomi; asas kemanfaatan umum; asas kemanfaatan umum; asas keterpaduan dan keserasian; asas keterpaduan dan keserasian; asas kelestarian; asas kelestarian; asas keadilan; asas keadilan; asas kemandirian;asas kemandirian; dan dan asas transparansi dan akuntabilitas publikasas transparansi dan akuntabilitas publik

fungsi sosialfungsi sosial;;fungsi ekonomi; danfungsi ekonomi; danfungsi lingkungan fungsi lingkungan

AsasAsas

FungsiFungsi

mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesarlingkungan untuk sebesar--besar kemakmuran rakyat. besar kemakmuran rakyat.

TujuanTujuan

MenteriMenteri--menteri terkait menteri terkait (persetujuan dengan Dewan (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional)Sumberdaya Air Nasional)

MenteriMenteri--menteri Terkait menteri Terkait (persetujuan dengan Dewan (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional )Sumberdaya Air Nasional )

Lintas PropinsiLintas Propinsi

MenteriMenteri--menteri terkait menteri terkait bersama dengan Pemda bersama dengan Pemda

(persetujuan dengan Dewan (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional)Sumberdaya Air Nasional)

MenteriMenteri--menteri Terkait menteri Terkait (persetujuan dengan Dewan (persetujuan dengan Dewan

Nasional)Nasional)WS StrategisWS Strategis

Gubernur (persetujuan Gubernur (persetujuan dengan Dewan SD Air dengan Dewan SD Air

Daerah)Daerah)Gubernur (persetujuan dengan Gubernur (persetujuan dengan

Dewan SD Air Daerah )Dewan SD Air Daerah )Lintas Kabupaten/Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu PropinsiKota Dalam Satu Propinsi

Bupati/Bupati/WalikotaWalikotaBupati/WalikotaBupati/WalikotaDalam Satu Kabupaten/Dalam Satu Kabupaten/

KotaKota

Pelaksanaan PengelolaanPelaksanaan PengelolaanPenetapan Pola Pengelolaan Penetapan Pola Pengelolaan WSWS

Keberadaan SDA Keberadaan SDA pada WSpada WS

WEWENANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI

WEWENANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAIPENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRPRINSIP PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRPRINSIP PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRPengelolaan sumberdaya air meliputi konservasi, Pengelolaan sumberdaya air meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak airpendayagunaan, dan pengendalian daya rusak airPola pengelolaan sumberdaya air berdasarkan Wilayah SungaiPola pengelolaan sumberdaya air berdasarkan Wilayah Sungai

Salah satu kriteria penetapan wilayah sungai adalah Salah satu kriteria penetapan wilayah sungai adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk yang bermukim di wilayah sungai tersebutpenduduk yang bermukim di wilayah sungai tersebut

Melibatkan seluasMelibatkan seluas--luasnya peran masyarakatluasnya peran masyarakatKeterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar generasi, dan antKeterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar generasi, dan antar ar instansi tanpa mengurangi kewenangan masinginstansi tanpa mengurangi kewenangan masing--masing, masing, Keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaanKeseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaanPemerintah dapat menetapkan WS strategis dan pola Pemerintah dapat menetapkan WS strategis dan pola pengelolaannya dengan persetujuan dan dilakukan bersama pengelolaannya dengan persetujuan dan dilakukan bersama Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

ISUEISUE--ISUE DALAM PEMBAHASAN RUU SUMBER DAYA AIRISUE DALAM PEMBAHASAN RUU SUMBER DAYA AIR

1. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air :1. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air :Pola Penggelolaan SDA disusun berdasarkan Pola Penggelolaan SDA disusun berdasarkan wilayah sungaiwilayah sungai dgn dgn prinsip koordinasi keterpaduan antara air permukaan dan air tanaprinsip koordinasi keterpaduan antara air permukaan dan air tanah h dgn memperhatikan wewenang instansi pemerintah yg bersangkutan.dgn memperhatikan wewenang instansi pemerintah yg bersangkutan.

Wilayah Sungai :Wilayah Sungai :Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebKesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih ih Daerah Aliran Sungai dan atau pulauDaerah Aliran Sungai dan atau pulau--pulau kecil yang luasnya kurang pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kmdari atau sama dengan 2.000 km22..

Cekungan Air Tanah :Cekungan Air Tanah :Cekungan air tanah adalah suatu wilayah pengelolaan air tanah ygCekungan air tanah adalah suatu wilayah pengelolaan air tanah ygdibatasi oleh batasdibatasi oleh batas--batas hidrogeologi, semua kejadian hidrologi batas hidrogeologi, semua kejadian hidrologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran & pelepasan air tanah mencakup proses pengimbuhan, pengaliran & pelepasan air tanah berlangsung.berlangsung.

2. Privatisasi :2. Privatisasi :Privatisasi = Pengusahaan SDA dgn melibatkan swasta / peroranganPrivatisasi = Pengusahaan SDA dgn melibatkan swasta / perorangandgn tujuan mendapatkan modal, teknologi, & efisiensi dlm pelayandgn tujuan mendapatkan modal, teknologi, & efisiensi dlm pelayanan an jasa air atau pemanfaatan potensi SDA.jasa air atau pemanfaatan potensi SDA.Privatisasi / Pengusahaan SDAPrivatisasi / Pengusahaan SDA dlm pengelolaan SDA dibatasi pd dlm pengelolaan SDA dibatasi pd penggunaan SDA utk. memenuhi kebutuhan usahanya a.l. : penggunaan SDA utk. memenuhi kebutuhan usahanya a.l. :

Sbg. bahan baku : PDAM, Persh. Air Kemasan.Sbg. bahan baku : PDAM, Persh. Air Kemasan.Sbg. media / unsur utama : PLTA , olah raga arum jeramSbg. media / unsur utama : PLTA , olah raga arum jeramSbg. Bhn pembantu produksi : air utk. Pendingin mesin, dll. Sbg. Bhn pembantu produksi : air utk. Pendingin mesin, dll.

Kegiatan Privatisasi / pengusahaan di maksud Kegiatan Privatisasi / pengusahaan di maksud tidak termasuk tidak termasuk menguasai sumber airnya tetapi terbatas pd hak utk. menggunakan menguasai sumber airnya tetapi terbatas pd hak utk. menggunakan air air sesuai dgn alokasi air yg ditetapkansesuai dgn alokasi air yg ditetapkan..Privatisasi diarahkan utk. kemenuhi keb. air bersih daerah perkoPrivatisasi diarahkan utk. kemenuhi keb. air bersih daerah perkotaan taan yg yg kemampuaan membayar tinggikemampuaan membayar tinggi. . Utk Penduduk dgn Utk Penduduk dgn kemampuan membayar rendahkemampuan membayar rendah akan dilayani akan dilayani Perusahaan Publik.Perusahaan Publik.

1.1. MelakukanMelakukan pengawpengaw. . mutu pelayanan pengusahaan mutu pelayanan pengusahaan (Ps. 48)(Ps. 48)

2.2. Memfasilitasi pengaduan masyMemfasilitasi pengaduan masy. . atas pelayanan atas pelayanan pengusahaan pengusahaan (PS. 48)(PS. 48)

Tidak ada Tidak ada aturannyaaturannya

Kewajiban Kewajiban PemerintahPemerintah

1.1. Memeperhatikan fungsi sosialMemeperhatikan fungsi sosial & & kelestariannya kelestariannya (Ps.46)(Ps.46)

2.2. Ikut serta melakukanIkut serta melakukan keg. keg. Konservasi Konservasi & & meningkatkan meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya kesejahteraan di sekitarnya (Ps. 48)(Ps. 48)

3.3. Mendorong keikutsertaan usaha kecil Mendorong keikutsertaan usaha kecil & & menengah menengah (Ps.48)(Ps.48)

Tidak ada Tidak ada turannyaturannya

Kewajiban Kewajiban pihak pihak swastaswasta

1.1. Izin dr pemerintahIzin dr pemerintah, , PemrthPemrth. . Propinsi atau KabPropinsi atau Kab./Kota ./Kota (Ps.46)(Ps.46)

2.2. Tidak boleh meliputi Tidak boleh meliputi WS (Ps. 46)WS (Ps. 46)3.3. Berdasarkan rencana alokasi Berdasarkan rencana alokasi air (Ps.47)air (Ps.47)4.4. Melalui konsultasi publik Melalui konsultasi publik (Ps. 48)(Ps. 48)5.5. Tdk melayani wilTdk melayani wil. SDA lain . SDA lain kecuali bila terdapat kecuali bila terdapat

ketersediaan ketersediaan air air yg melebihi kebyg melebihi keb. . wilayah sendiriwilayah sendiri

Izin pemrth Izin pemrth berpedoman berpedoman pd pd

asas usaha asas usaha bersama dan bersama dan kekeluargaan kekeluargaan

(Ps. 11)(Ps. 11)

Syarat Syarat pihak pihak swastaswasta

RUU SDARUU SDAUU No. 11/1974UU No. 11/1974KetentuanKetentuan

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN SDA di UU No. 11/1974 dan RUU SDA

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN SDA PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN SDA didi UU No. 11/1974 UU No. 11/1974 dan dan RUU SDARUU SDA

3. 3. Hak Guna Air :Hak Guna Air :

SumberdayaSumberdaya airair dikuasai oleh negara dan dipergunakan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarsebesar--besarnya untuk kemakmuran rakyatbesarnya untuk kemakmuran rakyat..

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkanNegara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan airairbagi kebutuhan pokok seharibagi kebutuhan pokok sehari--hari dalam memenuhi hari dalam memenuhi kehidupannyakehidupannya yangyang sehatsehat,, bersihbersih,, dan produktifdan produktif..

Mengakui hak masyarakat adatMengakui hak masyarakat adat..

Tidak memberlakukan hak milikTidak memberlakukan hak milik,, tetapi hak gunatetapi hak guna air.air.

Definisi Hak Guna Air :Definisi Hak Guna Air :Hak guna air adalah hak utk memperoleh & memakai atau Hak guna air adalah hak utk memperoleh & memakai atau mengusahakan SDA utk. berbagai keperluan.mengusahakan SDA utk. berbagai keperluan.

Hak Guna Air meliputi :Hak Guna Air meliputi :

a.a. Hak Guna Pakai Air (HGP AIR)Hak Guna Pakai Air (HGP AIR)Hak guna pakai air adalah hak utk. memperoleh & memakai SDA Hak guna pakai air adalah hak utk. memperoleh & memakai SDA guna memenuhi keperluan sehariguna memenuhi keperluan sehari--hari, pertanian rakyat , & keb. hari, pertanian rakyat , & keb. lain yg bersifat sosial.lain yg bersifat sosial.HGP Air mengimplementasikan makna fungsi sosial SDA.HGP Air mengimplementasikan makna fungsi sosial SDA.

•• Hak Guna Usaha Air (HGU AIR)Hak Guna Usaha Air (HGU AIR)Hak guna usaha air adalah hak utk. memeperoleh & mengusahakan Hak guna usaha air adalah hak utk. memeperoleh & mengusahakan SDA guna memenuhi keb. usaha.SDA guna memenuhi keb. usaha.HGU Air pencerminan fungsi ekonomi & peningkatan nilai HGU Air pencerminan fungsi ekonomi & peningkatan nilai kemanfaatan SDA.kemanfaatan SDA.

Pertanian rakyat diluarPertanian rakyat diluar Jar.Jar.Irigasi yg sudah adaIrigasi yg sudah ada

PeroranganPerorangan &&KelompokKelompok

mengubah mengubah kondisi sumberkondisi sumberairairKebutuhan pokok sehariKebutuhan pokok sehari--harihariPeroranganPerorangan

Dengan Dengan IzinIzin

HAK HAK GUNA GUNA PAKAIPAKAI

JenisJenisHG AIRHG AIR

Kebutuhan pokok sehariKebutuhan pokok sehari--harihari,,Kebutuhan sosialKebutuhan sosial

Pertanian rakyat dlm Pertanian rakyat dlm Jar. Jar. Irigasi yg sudah adaIrigasi yg sudah ada

Kebutuhan pokok sehariKebutuhan pokok sehari--harihari

UNTUK APAUNTUK APA

KelompokKelompok

Perorangan Perorangan & & KelompokKelompok

Tidak mengubah Tidak mengubah kondisi sumber kondisi sumber airair

PeroranganPerorangan

Tanpa IzinTanpa Izin

PersyaratanPersyaratanUNTUK SIAPAUNTUK SIAPACara Cara

MemeperMemeperoleholeh

4. Hubungan Hak Guna Air & Perizinan (1)4. 4. Hubungan HakHubungan Hak GunaGuna Air & Air & Perizinan Perizinan (1)(1)

HAK HAK GUNA GUNA USAHAUSAHA

JenisJenisHG AIRHG AIR

Untuk memenuhi kebutuhanUntuk memenuhi kebutuhanusahausaha ::

bahan baku produksi bahan baku produksi ((Pabrik Pabrik minumanminuman, PDAM), PDAM)untuk pemanfaatan potensinnya untuk pemanfaatan potensinnya ((usaha usaha PLTA)PLTA)Untuk Untuk media media usaha usaha ((usaha usaha wisatawisata//olah olah raga air)raga air)Untuk bahan pembantu proses Untuk bahan pembantu proses produksi produksi ((proses pendingin mesinproses pendingin mesin, , industri tekstilindustri tekstil))

UNTUK APAUNTUK APA

PeroranganPerorangan//KelompokKelompok

//Badan UsahaBadan UsahaDengan Dengan izinizin

PersyaratanPersyaratanUNTUK SIAPAUNTUK SIAPACara Cara

MemeperMemeperoleholeh

4. Hubungan Hak Guna Air & Perizinan (2) 4. 4. Hubungan HakHubungan Hak GunaGuna Air & Air & Perizinan Perizinan (2) (2)

5.5. Iuran & Pembiayaan :Iuran & Pembiayaan :

a.a. Perhitungan kebutuhan pembiayaan didasarkan pd kebutuhan Perhitungan kebutuhan pembiayaan didasarkan pd kebutuhan nyata pengelolaan SDA nyata pengelolaan SDA

b.b. Jenis pembiayaan meliputi biaya :Jenis pembiayaan meliputi biaya :-- sistem informasisistem informasi-- perencanaanperencanaan-- pelaksanaan konstruksi & investasipelaksanaan konstruksi & investasi-- operasi & pemeliharaanoperasi & pemeliharaan-- pemantauan & evaluasipemantauan & evaluasi-- pemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat

c.c. Sumber dana utk. pembiayan diperoleh dr anggaran pemerintah, Sumber dana utk. pembiayan diperoleh dr anggaran pemerintah, swasta, dan penerimaan jasa pengelolaan air (iuran).swasta, dan penerimaan jasa pengelolaan air (iuran).

Iuran & Pembiayaan.......Iuran & Pembiayaan.......

d.d. Pengaturan pembiayaan :Pengaturan pembiayaan :-- pemerintah utk. Pengll. SDA WS lintas propinsi, negara & pemerintah utk. Pengll. SDA WS lintas propinsi, negara & strategis nasional.strategis nasional.

-- pemerintah provinsi utk. Pengll. SDA WS lintas kab./kotapemerintah provinsi utk. Pengll. SDA WS lintas kab./kota-- pemerintah kab./kota utk. Pengll SDA WS dlm satu kab./kota.pemerintah kab./kota utk. Pengll SDA WS dlm satu kab./kota.-- BUMN & BUMD pengll. SDA, Badan Usaha lain & atau peroranganBUMN & BUMD pengll. SDA, Badan Usaha lain & atau peroranganutk. tujuan pengusahaan SDA.utk. tujuan pengusahaan SDA.

e. e. Utk. kepentingan mendesak yg memerlukan pembiayaan antara Utk. kepentingan mendesak yg memerlukan pembiayaan antara Pemerintah & Pemda keb. Pembiayaan ditetapkan atas Pemerintah & Pemda keb. Pembiayaan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Pemda (Prov, kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Pemda (Prov, Kab./Kota).Kab./Kota).

Iuran & Pembiayaan.......Iuran & Pembiayaan.......

f.f. BUMN/BUMD Pengelola SDA mempunyai kewajiban utk. BUMN/BUMD Pengelola SDA mempunyai kewajiban utk. pembiayaan pelayanan sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & pembiayaan pelayanan sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & keselamatan umum.keselamatan umum.

g.g. Pemerintah & Pemda dpt memberikan pembiayaan pengelolaan Pemerintah & Pemda dpt memberikan pembiayaan pengelolaan SDA kpd BUMN/BUMD Pengelola SDA utk. pembiayaan pelayanan SDA kpd BUMN/BUMD Pengelola SDA utk. pembiayaan pelayanan sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & keselamatan umum.sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & keselamatan umum.

h.h. Iuran jasa pengelolaan SDA dikenakan setiap pengguna SDA Iuran jasa pengelolaan SDA dikenakan setiap pengguna SDA kecuali untuk pemenuhan keb. Pokok seharikecuali untuk pemenuhan keb. Pokok sehari--harihari

i.i. Besarnya iuran ditetapkan atas dasar kemampuan ekonomi Besarnya iuran ditetapkan atas dasar kemampuan ekonomi pengguna & jenis penggunaan.pengguna & jenis penggunaan.

j.j. Iuran tersebut bukan mrp. Pembayaran atas harga airnya tetapi utIuran tersebut bukan mrp. Pembayaran atas harga airnya tetapi utk. k. Membiayai keperluan pengelolaan SDA.Membiayai keperluan pengelolaan SDA.

A.A. Rumusan akhir Rumusan akhir RUU SDA RUU SDA pslpsl. 42 & 64 . 42 & 64 yg berkaitan dgn irigasi yg berkaitan dgn irigasi pd pd intinya intinya ::Pengembangan sistem jaringan irigasi mjd tanggung jawab pemerintPengembangan sistem jaringan irigasi mjd tanggung jawab pemerintah ah dan pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya dan dilakukan dan pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya dan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat termasuk pelaksanaan operasi dengan mengikutsertakan masyarakat termasuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan utamanyadan pemeliharaan jaringan utamanya..

B.B. Dalam pembahasan mslh pengelolaan irigasiDalam pembahasan mslh pengelolaan irigasi ::a. a. DPR DPR tdk menyetujui adanya penyerahan kewenangan pengelolaan tdk menyetujui adanya penyerahan kewenangan pengelolaan

irigasi dari pemerintahirigasi dari pemerintah//pemerintah daerah kepada petani pemakaipemerintah daerah kepada petani pemakaiair.air.

6. 6. KebijakanKebijakan PengelolaanPengelolaan IrigasiIrigasi dalamdalam RUU SDARUU SDA

b.b. Kewenangan pengelolaan irigasi tetap berada di Kewenangan pengelolaan irigasi tetap berada di pemerintahpemerintah//pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya sebagaimana telah dirumuskan dlm pslsebagaimana telah dirumuskan dlm psl. 42 RUU SDA. 42 RUU SDA

c.c. Kewajiban petani pemakai Kewajiban petani pemakai air air adalah pelaksanaaan operasi dan adalah pelaksanaaan operasi dan pemeliharaan pemeliharaan pd pd jaringan tersierjaringan tersier//usaha taniusaha tani..

- Jar.Jar. Irigasi dlm satu kabIrigasi dlm satu kab././kota mjd tanggung jawab pemerintah kota mjd tanggung jawab pemerintah kabkab././kotakota..

-- Jar.Jar. Irigasi lintas kabIrigasi lintas kab././kota mjd tanggung jawab pemerintah kota mjd tanggung jawab pemerintah propinsipropinsi..

-- Jar.Jar. Irigasi lintas propinsi mjd tanggung jawab pemerintahIrigasi lintas propinsi mjd tanggung jawab pemerintah..

Pemerintah Pemerintah & & Pemda sesuai Pemda sesuai

dgn dgn kewenangannyakewenangannya

Jaringan Jaringan Primer & Primer & SekunderSekunderOPERASI & OPERASI &

PEMELIHAPEMELIHA--RAANRAAN

Pemerintah Pemerintah KabKab./Kota./Kota

Satu Satu KabupatenKabupaten

PENGEMPENGEM----BANGANBANGAN

Perkumpulan Perkumpulan Petani Pemakai Petani Pemakai

AirAirTersierTersier

Pemerintah Pemerintah ProvinsiProvinsi

Lintas Lintas KabupatenKabupaten Dapat mengikutsertakan masyarakatDapat mengikutsertakan masyarakat

Dapat dilakukan oleh perkumpulan petani Dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai pemakai air air atau pihak atau pihak lain lain sesuai dgn sesuai dgn kebutuhan kebutuhan & & kemampuannyakemampuannya..

PemerintahPemerintahLintas Lintas ProvinsiProvinsi

PELAKSANAANPELAKSANAANT. JAWABT. JAWABLINGKUPLINGKUP

KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASIKEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASIKEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI

7. Pasal7. Pasal--Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) a.a. Pasal mengenai air minum ttg. Pembentukan bahan regulasi air Pasal mengenai air minum ttg. Pembentukan bahan regulasi air

minum.minum.-- pokokpokok--pokok usulan rumusan :pokok usulan rumusan :untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah dpt membentuk penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah dpt membentuk badan yg berada & yg bertanggungjawab kpd Menteri.badan yg berada & yg bertanggungjawab kpd Menteri.-- perlu dibahas dlm RAKER Komisi IVperlu dibahas dlm RAKER Komisi IV

b.b. Pengusaahaan air ke Negara Lain.Pengusaahaan air ke Negara Lain.-- pokokpokok--pokok usulan rumusan :pokok usulan rumusan :

1).1). pengusahaan air utk negara lain tdk diizinkan kecuali apabila pengusahaan air utk negara lain tdk diizinkan kecuali apabila penyediaan air utk berbagai kebutuhan air WS telah terpenuhi.penyediaan air utk berbagai kebutuhan air WS telah terpenuhi.

2).2). pengusahaan air utk negara lain hrs didsrkan pd rencana pengell.pengusahaan air utk negara lain hrs didsrkan pd rencana pengell.SDA WS ybs dgn memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya.SDA WS ybs dgn memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya.

3).3). pengusahaan air utk negara lain dilakukan dgn konsultasi publik pengusahaan air utk negara lain dilakukan dgn konsultasi publik serta mendapat rekomendasi Pemda.serta mendapat rekomendasi Pemda.-- perlu dibahas dlm RAKER Komisi IVperlu dibahas dlm RAKER Komisi IV

7. Pasal7. Pasal--Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) c.c. Pengaturan T.jawab pembiayaan irigasi tersier.Pengaturan T.jawab pembiayaan irigasi tersier.

-- pokokpokok--pokok usulan rumusan :pokok usulan rumusan :Biaya pelaksanaan konstruksi & OP sistem irigasi tersier menjadiBiaya pelaksanaan konstruksi & OP sistem irigasi tersier menjaditanggungjawab masyarakat petani dgn bantuan Pemerintah apabila tanggungjawab masyarakat petani dgn bantuan Pemerintah apabila diperlukan.diperlukan.-- perlu dibahas dlm RAKER Komisi IVperlu dibahas dlm RAKER Komisi IV