PRAKTIKPEMELIHARAANDATA PENDAFTARANTANAH … · 2020-02-27 · kepada1(satu)orangpenerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan

i

MODUL MATA KULIAHMKK .. -2 SKS/MODUL 1 - 13

PRAKTIK PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH(Pendaftaran Tanah 3)

TJAHJO ARIANTOAKUR NURASA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

PROGRAM DIPLOMA IVYOGYAKARTA

2019

ii

Hak Cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-UndangHak Penerbitan pada Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan NasionalKode Pos 55293, www.stpn.ac.id Telp (0274) 587239Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentukapapun, tanpa izin dari penulis dan penerbit

Edisi PertamaCetakan Pertama, September 2019

Penelaah Materi Tim STPNPengembang Desain Instruksional .........................Desain Cover ……………….Lay-Outer .........................Copy-Editor ……………….Ilustrator ……………….

Tjahjo Arianto, Akur NurasaMateri Pokok Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;1-11;MKK - /3 SKS/Tjahjo Arianto, Akur Nurasa Cet.1Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (0274)55293; 13 modul

ISBN :

Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran TanahJudul

http://www.stpn.ac.id

iii

KATA PENGANTAR

Modul Mata Kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ini merupakan

salah satu dari sejumlah bahan ajar bagi mata kuliah pada Program Diploma IV Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional. Bahan ajar ini disusun sebagai media untuk membangun

sebagian dari kompetensi mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Muatan

bahan ajar ini merupakan bahan untuk praktik mata kuliah Pemeliharaan Data Pendaftaran

Tanah.

Kepada para penyusun yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam

penulisan bahan ajar ini, tidak lupa diucapkan terima kasih. Disadari bahwa masih banyak

yang harus diperbaiki agar modul ini lebih dapat memenuhi kebutuhan pembaca, khususnya

yang menekuni bidang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu kritik, tanggapan, dan saran-

saran penyempurnaan lebih lanjut masih sangat diharapkan dari para pengguna yang

membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan hikmah dan hidayah Nya

dalam pengabdian kita di dunia pendidikan, dalam proses belajar mengajar khususnya di

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yogyakarta, Agustus 2019

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S

NIP. 19640815 199303 1 004

iv

SEKAPUR SIRIH/ PENDAHULUAN

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka modul

mata kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ini bisa tersusun.

Modul mata kuliah praktik yang merupakan salah satu bagian dari bahan ajar ini

digunakan untuk melengkapi bahan ajar lainnya selain referensi yang bisa didapat dari buku-

buku yang terkait dengan materi kuliah Pendaftaran Tanah pada Program Diploma IV

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Mata kuliah yang berbobot 2 SKS ini perlu dilengkapi

dengan buku materi pokok berisi 13 modul prkatiksebagai kelengkapan dari pemahaman

mahasiswa atas materi mata kuliah tersebut.

Mata kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah memberikan pengetahuan

tentang tata cata perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah terdaftar agar informasi

yang tersaji pada Buku Tanah sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Setelah mempelajari

mata kuliah ini atau capain pembelajaran, mahasiswa harus mampu untuk menyajikan

perubahan data pendaftaran tanah pada Daftar Umum pendaftaran tanah khususnya pada

Daftar Isian 205 dan Daftar Isian 206 dan Daftar Isian 207, untuk mencapai tujuan tersebut,

mata kuliah praktik berbobot 2 SKS ini disajikan dalam buku materi pokok yang berisi 13

( tigabelas) modul praktik termasuk materi ujian tengan semester dan akhir semester, dengan

urutan sebagai berikut :

1. Praktik 1 : PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUK PEMELIHARAAN

DATA PENDAFTARAN TANAH

2. Praktik 2 : PENDAFTARAN HAK KARENA JUAL BELI, TUKAR

MENUKAR DAN HIBAH

3. Praktik 3 : PENDAFTARAN HAK KARENA PEWARISAN DAN HIBAH

WASIAT

4. Praktik 4 : PENDAFTARAN HAK KARENA LELANG

5. Praktik 5 : PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEMASUKAN

DALAM PERUSAHAAN, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

PERSEROAN ATAU KOPERASI

v

6. Praktik 6 : PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN, ROYA DAN CESI

7. Praktik 7 : RESPONSI TENGAH SEMESTER

8. Praktik 8 : PENDAFTARAN TANAH WAKAF

9. Praktik 9 : PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAM

PERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKAN PUTUSAN ATAU

PENETAPAN PENGADILAN

10. Praktik 10 : PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

11. Praktik 11 : HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

12. Praktik 12 : PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN

13. Praktik 13 : RESPONSI AKHIR SEMESTER

Bahan praktik dan responsi adalah Daftar Isian (DI) 205, DI 206 dan DI 207.

Setiap akhir modul praktik sebagai test formatif mahasiswa diminta mengisi DI 205,

DI 206 sesuai topik dengan mensimulasikan dirinya sebagai Kepala Kantor

Pertanahan.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional beserta segenap pimpinan, atas segala fasilitas yang telah diberikan demi

tersusunnya modul mata kuliah ini. Tidak tertutup kemungkinan karena

keterbatasan yang ada, modul ini disusun dengan kekurang sempurnaan penyusun

dalam rangka penyelesaiannya. Oleh karena itu segala masukan dan saran sangat

penyusun harapkan untuk menyempurnakan modul yang sederhana ini.

Semoga modul ini bisa bermanfaat terutama dari segi keilmuan yang

berkaitan dengan materi Praktik Pendaftaran Tanah, khususnya bagi para pemakai

yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Agustus 2019

Penyusun

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………KATA PENGANTAR……………………………………………………SEKAPUR SIRIH / PENDAHULUAN …………………DAFTAR ISI …………………………………………………

PRAKTIK 1 : PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUK PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH

PRAKTIK 2 : PENDAFTARAN HAK KARENA JUAL BELI, TUKARMENUKAR DAN HIBAH

PRAKTIK 3 : PENDAFTARAN HAK KARENA PEWARISAN DAN HIBAHWASIAT

PRAKTIK 4 : PENDAFTARAN HAK KARENA LELANG

PRAKTIK 5 : PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEMASUKANDALAM PERUSAHAAN, PENGGABUNGAN ATAUPELEBURAN PERSEROAN ATAU KOPERASI

PRAKTIK 6 : PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN, ROYA DAN CESI

PRAKTIK 7 : RESPONSI TENGAH SEMESTER

SETELAH UJIAN TENGAN SEMESTER

PRAKTIK 8 : PENDAFTARAN TANAH WAKAF

PRAKTIK 9 : PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAMPERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKANPUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN. ………………

PRAKTIK 10 : PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI. ………………..

PRAKTIK 11 : HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN. …………

PRAKTIK 12 : PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN . ……

PRAKTIK 13 : RESPONSI AKHIR SEMESTER. ……………………..

DAFTAR PUSTAKA. …………………………………………………..

Hal.iiiiiiiv

1

9

19

32

39

51

61

63

72

76

87

96

116118

1

PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUKPEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

A. Pengecekan Sertipikat Untuk Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya harus sesuai

dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir. Setiap fakta

hukum yang terjadi pada suatu bidang tanah harus segera atau langsung dicatat pada

buku tanah sedapat mungkin dicatat pada sertipikatnya untuk memenuhi asas

publisitas pendaftaran tanah. Informasi mutakhir yang harus tersaji antara lain

peralihan hak, pelepasan hak, hapusnya hak, hapusnya pendaftaran hak, pembebanan

hak, roya, blokir, sengketa, dalam perkara di Pengadilan, sita jaminan, putusan

pengadilan, dan pemisahan, pemecahan, penggabungan bidang tanah.

Informasi pada Buku Tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan harus sama

dengan informasi pada sertipikat yang dibawa oleh pemilik tanah. Pengecekan

sertipikat bermaksud untuk mengetahui apakah informasi pada sertipikat sama dengan

informasi pada Buku Tanah, sekaligus apakah sertipikat tersebut dibuat atau

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Pengecekan sertipikat ini diatur Pasal 97

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. sebagai berikut:

(1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebananhak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajibterlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenaikesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yangbersangkutan dengan daftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat denganmemperlihatkan sertipikat asli.

(2) Pemeriksaan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiappembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan aktapemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalamrangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat, kawasan industridan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satukali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaansertipikat ulang.

(3) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabatyang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat:“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberitanggal pengecekan.

PRAKTIK# 1

2

(4) Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisandengan kalimat:

“PPAT …(nama PPAT ybs)…. telah minta pengecekan sertipikat”kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

(5) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak sesuai dengandaftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut:a. apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikattersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat :"Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan …………...........". kemudian diparaf.b. apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat didalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah danatau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutanditerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatatdi Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak dicantum-kan sesuatu tanda.

(6) Sertipikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengandaftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT yangbersangkutan.

(7) Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada hariyang sama dengan hari pengecekan.

(8) Penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari hari pengecekan.

Contoh Pencatatan pada Sertipikat yang diserahkan:

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3

SebabPerubahan

Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307

Nama yang berhak danPemegang hak lainnya

Tanda Tangan Kepala Kantor danCap Kantor

Paraf dilakukan oleh Kasubsi atau yang ditunjuk.

Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” ParafDI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.23

3

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3Sebab

Perubahan



Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor

Terhadap bidang tanah yang akan diwakafkan dengan hak atas tanah Hak Milik, Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah negara, pengecekan

sertipikat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) penulisan

pada Buku Tanah menjadi sebagai berikut:


SebabPerubahan



Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor

Perbuatan hukum pelepasan kepemilikan dan sekaligus pelepasan hak atas tanah

yang dilakukan di hadapan Notaris, dihadapan Camat atau dihadapan Kepala Kantor

tetap harus dilakukan pengecekan sertipikat walaupun tidak dijelaskan dalam

PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pelepasan hak di hadapan Notaris atau

dihadapan Camat bukan dilakukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT).

Penulisan pengecekan pada Sertipikat dan Buku Tanah menjadi sebagai berikut:

Pada Sertipikat:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3Sebab

Perubahan




“PPAT Ir. Ari Permadi, SH telah melakukan pengecekan sertipikat”DI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.27

“PPAIW Achmad Bajuri S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Puger telah melakukanpengecekan sertipikat”DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.11

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.56

4

Pada Buku Tanah:

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3

SebabPerubahan




atau

atau

Pendaftaran hak karena Pewarisan yang tidak langsung untuk dijual, pengecekan

sertipikatnya dilakukan oleh Ahli Waris bukan dilakukan oleh PPAT atau Notaris,

pengecekan dilakukan oleh PPAT bilamana ahli waris mau menjual.

Pengecekan oleh ahli waris dilakukan untuk sekaligus pendaftaran hak warisnya.

Contoh Pencatatan pada Sertipikat :


SebabPerubahan




Contoh pencatatan pada Buku Tanah tersebut:

Penulisan pada BUKU TANAH:

“Notaris Bambang Gentolet, SH., MKn. telah melakukan pengecekan

sertipikat” DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 10.11

“Camat Puger Drs.Sumarsono telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.09

“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah melakukanpengecekan sertipikat”

DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul. 11.34 Paraf

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”

DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul. 11.34 Paraf

5


SebabPerubahan




Perubahan data fisik pendaftaran tanah berupa pemisahan, pemecahan dan

penggabungan tetap juga harus dilakukan pengecekan sertipikat, pengecekan

sertipikatnya bukan dilakukan oleh PPAT atau Notaris karena bukan kewenangannya.

Pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang tanah merupakan kewenangan

pemilik tanah demikian juga kewenangan pengecekannya.

Penulisan pada Sertipikat


Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307



Penulisan pada Buku Tanah:

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3SebabPerubahan




Apabila pengecekan sertipikat untuk pemisahan, pemecahan, penggabungan terhadap

bidang tanah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik atau yang di atas

Hak Pengelolaan, harus diperiksa dahulu apakah telah memperoleh ijin tertulis dari

pemilik tanah dalam hal ini pemegang hak atas tanah Hak Milik atau Hak Pengelolaan.

Ahli waris telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 13.34

“Pemilik Tanah telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.23

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.23

6

Penulisan pada Buku Tanah menjadi sebagai berikut:


SebabPerubahan




Pengecekan Sertipikat atas bidang tanah bersama yang didirikan Rumah Susun yang

akan dlakukan pemisahan dan diterbitkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,

pengecekan sertipikat dilakukan sekaligus dengan melampirkan Akta Pemisahan

Rumah Susun yang di tanda tangani Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta

atau Bupati / Walikota untuk yang di luar DKI untuk pemecahannya. Pemisahan

untuk menerbitkan Hak Milik Satuan Rumah Susun belum melibatkan PPAT, jadi

keliru kalau yang melakukan pengecekan adalah PPAT. Pengecekan sertipikat

dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini oleh pengembang atau sebagai oleh

pemegang hak atas tanah bila bidang tanah bersama bila di atas Hak Pengelolaan.

Penulisan pada Buku Tanah sebagai berikut:


SebabPerubahan




Apabila sesudah dilakukan pengecekan sertipikat terjadi perubahan data pendaftaran

tanah yang tercatat dalam buku tanah akan tetapi tidak tercatat di sertipikat yaitu

berupa:

a. hapusnya hak atas tanah;b. adanya catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 127

yang belum dihapus atau hapus dengan sendirinya karena lewatnya waktu;c. adanya perintah status quo atau peletakan sita oleh Pengadilan.

“Pemegang hak atas tanah telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 14.34

“PT. Graha Rumah Susun telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.45

7

maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon

pendaftaran peralihan hak bahwa permohonan pendaftarannya ditolak1.

Pasal 126 PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997

(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hakatas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyekgugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yangbersangkutan.

(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telahmencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah.

(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sitajaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepadaKepala Kantor Pertanahan.

Pasal 127

(1) Penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangkapenyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dandaftar umum lainnya serta, kalau mungkin, pada sertipikatnya, berdasarkan salinanresmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus setelah sitatersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutandihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenaiperkara pidana yang bersangkutan.

1 Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8

PENDAFTARAN HAK KARENAJUAL BELI, TUKARMENUKAR, HIBAH

DAN PEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN

A. Pendaftaran Hak Karena Jual Beli dan Hibah


dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir, hak kepemilikan

dan atau hak atas tanah sesuai asas terang tunai sudah beralih setelah para pihak

membuat akta di Pejabat Pembuat Akta Tanah bahkan dapat terjadi kepemilikan telah

beralih sebelum menghadap PPAT, namun apa yang tersaji pada buku tanah dan

sertipikat masih belum dilakukan perubahan. Memenuhi asas publisitas pendaftaran

tanah maka perubahan informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat ini harus segera

dilakukan.

Sebelum permohonan pendaftaran hak dicatat pada DI 301, periksa dokumen

persyaratan pembuatan akta seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) identitas para pihak dalam akta PPAT dan isi

Akta PPAT. Bila penggunaan tanah pertanian penerima hak wajib membuat Surat

Pernyataan yang isinya bahwa dengan penerimaan hak ini kepemilikan tanahnya

tidak melebihi ketentuan maximum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Surat Pernyataan ini hanya untuk tanah pertanian tidak

diperlukan untuk tanah bukan pertanian atau sering disebut tanah pekarangan.

Pemeriksaaan Akta PPAT diawali dengan memeriksa pihak pertama yang

mengalihkan hak apakah tidak melanggar asas nemo plus yuris, bila tidak sesuai

dengan asas nemo plus yuris maka akta dikembalikan ke PPAT dengan Surat Kepala

Kantor Pertanahan. Contoh pelanggaran asas nemo plus yuris adalah dibuatnya Akta

Hibah seorang ayah ke salah satu anaknya dalam hal ini sertipikat atas nama ayah

status harta gono gini sedang istrinya atau ibu anak tersebut sudah meninggal.

Selanjutnya periksa kewenangan penerima hak, bila status penggunaan tanahnya

tanah pertanian, atau tanah dengan hak atas tanah Hak Milik dibuat Akta Jual Beli ke

badan hukum. Bila terjadi demikian maka sejak saat dibuatnya akta PPAT tersebut,

status tanah itu menjadi tanah yang dikuasai Negara atau dikenal dengan Tanah

Negara. Pendaftaran pada DI 301 tetap dilakukan berkas permohonan tidak

PRAKTIK# 2

9

dikembalikan ke PPAT, sedang pada Buku Tanah dan Sertipikat dilakukan pencatatan

sebagai berikut:

Bila penggunaan tanahnya tanah pertanian terlanjur dibuatkan akta Jual Beli

PPAT yang dalam hal ini pembelinya tidak mempunyai kewenangan membeli2,

maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut:

Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:


SebabPerubahan




Berdasarkan Pasal 3 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964yang telah dilanggar, berakibat hukum sebagaimana telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 tentangPelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris BambangGentolet, SH., M.Kn dengan Nomor 33 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.

DI 301 Nomor: 3467 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah

(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003

2 Menjadi tanah abseente

Tjahjo Art

10

Pencatatan pada Sertipikat:


SebabPerubahan




.

Berdasarkan Pasal 3 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964yang telah dilanggar, berakibat hukum sebagaimana telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 tentangPelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris BambangGentolet, SH., M.Kn dengan Nomor 33 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.



Bila menerima pendaftaran peralihan hak dengan Akta PPAT dalam hal ini

hak atas tanah Hak Milik pembelinya Badan Hukum yang tidak dapat memiliki tanah

dengan hak atas tanah Hak Milik, berkas permohonan tetap diterima dan dicatat pada

DI 301. Lanjutkan dengan pencatatan penolakan peralihan hak atas tanah pada Buku

Tanah dan Sertipikatnya sebagai berikut:

Tjahjo Art

11

Pencatatan pada Buku TanahPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3Sebab

Perubahan




Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris Bambang Gentolet, SH.,M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.



Pencatatan pada Sertipikat:


SebabPerubahan




Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris Bambang Gentolet,SH., M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.



Tjahjo Art

Tjahjo Art

12

Pencatatan hapusnya hak atas tanah di atas ditindak lanjuti dengan pencoretan

seluruh halaman pada Buku Tanah dan seluruh halaman pada Sertipikat dengan

coretan tinta merah secara diagonal dengan kalimat HAK ATAS TANAH HAPUS

Bila dalam akta jual beli atau akta hibah pihak penerima hak memenuhi syarat

sebagai pemilik tanah tersebut, langsung lakukan pencatatan sebagai berikut:

a. nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan

dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk;

b. nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan

kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan,

dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa

orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor

Pertanahan;

c. yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak yang

bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak

lama;

d. nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari Daftar

Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas tersebut dituliskan

pada Daftar Nama penerima hak.3

Pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat sebagai berikut:

3 Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

13

P E N D A F T A R A N – P E R T A M AHalaman: 2a) HAK : Milik

No : 02765

Desa/Kel : Pondok CinaTgl. Berakhirnya hak:

b) NIB 10.27.05.05.0925Letak Tanah

Jl. Cengkeh 32

f) NAMA PEMEGANG HAK paraf

1. Insinyur Tjahjo Arianto, Sarjana Hukum2. Dokter Gigi Rita Ekawati KusdiahriniMerupakan harta gono gini

Tanggal lahir/akta pendirian1. Jakarta, 23 - 08 -19542. Surabaya, 23 - 03 - 1961

c) ASAL HAK g) PEMBUKUAN

Nama pemegang hak lama dicoret miring ke kanan ke atas dan diparaf diujung kanan.

Pencatatan penerima hak baru dilakukan pada halaman 3 atau bila halaman 3 sudah

penuh dilanjutkan di halaman 4 Buku Tanah sebagai berikut:

Pencatatan pada Buku TanahPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3


Nama yang berhakdan

Pemegang hak lain-lainnya


Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017 DI 208:

3456/2017Tanggal24 Agustus2017

1. Sunartodimejo25/03/1961

2. Mariniwati13/05/1975

Merupakan harta gono gini

Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong

Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678

Bagyo Pr

14

Pencatatan pada SertipikatPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3


Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017 DI 208:

3456/2017Tanggal24 Agustus2017






Sebab perubahan karena hibah, tukar menukar dan pemasukan dalam perusahaan

pencatatannya sama dengan jual beli, hanya kalimat Akta Jual Beli diganti Akta

Hibah, Akta Tukar Menukar, atau Akta Pemasukan dalam Perusahaan. Selanjutnya

juga dilakukan pencoretan pemegang hak lama pada Daftar Nama (DI 204) dan

pencatatan pemegang hak baru pada Daftar Nama.

Pembuatan Daftar Nama diperintahkan oleh Pasal 171 PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun

1997 sebagai berikut:

(1) Daftar nama dibuat untuk mengetahui pemilikan hak atas tanah, Hak Pengelolaandan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh seseorang atau badan hukum.

(2) Daftar nama dibuat dengan menggunakan daftar isian 204.(3) Satu daftar nama dibuat untuk satu orang atau satu badan hukum.(4) Untuk warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut

hukum Indonesia digunakan daftar nama berwarna putih, untuk warga negaraasing dan Badan Hukum yang tidak didirikan menurut hukum Indonesia digunakandaftar nama berwarna kuning.

Bagyo Pr

15

Pada pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dimungkinkan terjadi adanya

kesalahan penulisan, pembetulan kesalahan penulisan ini diatur Pasal 165 PMNA/Ka

BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

(1) Coretan-coretan yang bermaksud membetulkan kesalahan penulisan dalam pengisianbuku tanah harus dibubuhi paraf pejabat yang berwenang melakukan pembetulan.

(2) Pembatalan coretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan denganmenulis kembali tulisan yang terlanjur dicoret dan tidak dengan membuat garisterputus- putus dibawah kata yang dicoret.

(3) Coretan perkataan-perkataan yang telah dicetak dalam buku tanah tidak memerlukanparaf.

(4) Pencoretan nama pemegang hak berdasarkan suatu peraturan pendaftaran, dilakukansedemikian rupa sehingga huruf yang di coret masih tetap terbaca.

Contoh Pembetulan Kesalahan Penulisan:

Seharusnya nama Sunartodimejo terlanjur atau salah ditulis Sunartodikursi



Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017

DI 208:3456/2017Tanggal24 Agustus2017

Sunartodimejo1. Sunartodikursi paraf

25/03/19612. Mariniwati13/05/1975




Paraf hanya dilakukan oleh yang menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat dalam

contoh di atas adalah paraf dari Ir. Bagyo Prakoso.

Bagyo Pr

16

PENDAFTARAN HAK KARENAPEWARISAN DAN HIBAHWASIAT

A. Pendaftaran Hak Karena Waris

Pewarisan adalah suatu peristiwa hukum, pada saat pewaris meninggal maka

sesuai dengan asas hukum adat yang sifatnya terang tunai, maka seluruh

kepemilikan pewaris langsung sudah beralih menjadi milik ahli warisnya termasuk

dalam hal ini seluruh kepemilikan tanahnya. Beralihnya kepemilikan pewaris ke

ahli waris bukan saat atau setelah pendaftaran di Kantor Pertanahan. Pasal 42

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur

pendaftaran waris sebagai berikut:(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang

sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkanmenurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan olehyang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yangbersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yangbersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknyadan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan jugadokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebutdilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli warissebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebutdidaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwahak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepadaseseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangbersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagianwaris tersebut.

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurutakta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atauwaktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknyakepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surattanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Penjelasan Pasal 42.

PRAKTIK# 3

17

Ayat (1)Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hakyang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli warismenjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli warisdiatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hakkarena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindunganhukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah,agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yangmutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan HakMewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Ayat (2)Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskandiperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelahpendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas nama yangmewariskan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yangberlaku bagi para ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakanharta waris jatuh pada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaranperalihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihanhak lain, misalnya akta PPAT.Ayat (5)Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian haktersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51.

Selanjutnya diperjelas dengan Pasal 111 PMAN/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997sebagai berikut:

(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah

Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, buktipemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997;

b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikatyang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktumeninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yangberwenang;

c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :1) wasiat dari pewaris, atau2) putusan Pengadilan, atau

18

3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli

waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan danCamat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: aktaketerangan hak mewaris dari Notaris,

- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya:surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukanpermohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yangbersangkutan;

e. bukti identitas ahli waris;(2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan

pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagianwaris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan padapermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuatdalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikanoleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.

(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan,maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagaipemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuaiketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaranperalihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keteranganbahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuhkepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknyadilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan aktapembagian waris tersebut.

(6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalamdaftar- daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Penjelasan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 dengan demikian menyatakan

adanya Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak

Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Alat Bukti Tertulis tersebut :1. Bagi yang beragama Islam berupa Penetapan Ahli Waris dibuat oleh Pengadilan

Agama atas permohonan para ahli waris, hal ini diatur oleh Pasal 49 huruf bUndang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

19

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan Ahli Waris dariPengadilan Agama ini selain menetapkan siapa satunya satunya ahli waris dapatsekaligus dengan penetapan pembagian warisnya.

2. Bagi yang selain beragama Islam Penetapan Ahli Waris dan penetapanpembagian waris dapat dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal833 KUHPerdata.

3. Bagi Pribumi dengan Surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangandan ditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala Desa/ Lurah dan dikuatkanoleh Camat .

4. Akta notaris dalam hal pewarisan dapat berupa akta wasiat ( Pasal 16 huruf hUU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) atau akta pembagian danpemisahan harta peninggalan (lihat KUHPerdata Bab XVII tentang PemisahanHarta Peninggalan).

Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 dari DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah pernah mengatur berdasarkan

penggolongan penduduk sebelum kemerdekaan Indonesia tentang Surat Keterangan

Hak Waris bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

a) Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;

b) Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh

Lurah/Desa dan diketahui atau dikuatkan oleh Camat.

c) Golongan keturunan Cina, oleh Notaris;

d) Golongan Timur Asing bukan Cina, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)

Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris bagi ahli waris golongan

keturunan Cina yang merupakan akta di bawah tangan. Pembuatan surat keterangan

waris bagi keturunan Cina oleh Notaris, berpedoman pada surat Mahkamah Agung

RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah

menunjuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah di

Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69.

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau

Pengadilan Negeri, Akta waris yang dibuat oleh Notaris atau Surat Keterangan Waris

dibuat ahli waris disaksikan oleh Kepala Desa dan dikuatkan Camat dengan demikian

diakui secara hukum. Ahli waris yang telah memiliki bukti tertulis tersebut huruf a)

20

sampai huruf d) Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran

Tanah (Kadaster) di Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tidak

perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Ketentuan tersebut di atas

diperjelas kembali oleh Pasal 111 ayat (1) huruf c. PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun

1997

Alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak karena pewarisan dapat dibagi dua sebagai

berikut:

1) Bukti yang menyatakan nama-nama seluruh ahli waris atau yang merupakan satu

satunya ahli waris.

2) Bukti pembagian waris, yang menunjuk bidang tanah tertentu menjadi milik

siapa.

Pada saat pewaris meninggal maka dapat terjadi dua kondisi :

1). Kondisi pewaris tidak membuat wasiat ;2). Kondisi pewaris membuat wasiat.

Pewaris Tidak Membuat WasiatPada kondisi pewaris tidak membuat wasiat, maka setiap harta pewaris termasuk dalam hal

ini setiap bidang tanahnya, pada saat pewaris meninggal langsung beralih kepemilikan pada

seluruh ahli waris atau menjadi pemilikan bersama para ahli waris. Bila para ahli waris

belum berniat membagi maka setiap bidang tanah yang masih tercatat atas nama pewaris

dapat dilakukan pendaftarannya sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997

jo Pasal 111 ayat (4) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pendaftaran ini perlu dilengkapi

Surat Kematian Pewaris sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) huruf b. PMNA/Ka. BPN No.

3 Tahun 1997.

Contoh pencatatannya:

21

Contoh pencatatan pada Sertipikat tersebut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3

Sebab PerubahanTanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208

Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono, SHNomor 32 42/ 2015tanggal 16 Agustus

2015

Surat KeteranganWaris yang dibuatAhli Warisdiketahui KepalaDesa Sinduhadidan dikuatkanCamat Mlatitanggal 23 Mei2017


DI 208:2345/2017

Tanggal11 Juli 2017

Paraf1. Sunartodimejo

25/03/19512. Mariniwati

13/05/1954


1. Joko Deladuk02/03/1980

2. Sumarti Pertiwi23/04/1982

3. Agus Bergas17/08/1985Masing-masing 1/3 bagiantidak terpisahkan

Kepala KantorPertanahan

Kabupaten Nusabarong

Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.

NIP 12345678

Kepala KantorPertanahan

Kabupaten Nusabarong


NIP 12345678

22

Pencatatan pada Buku Tanahnya:



Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus

2015

Surat KeteranganWaris yangdibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017


DI 208:2345/2017

Tanggal11 Juli 2017



13/05/1954


1) Joko Deladuk02/03/1980

2) Sumarti Pertiwi23/04/1982

3) Agus Bergas17/08/1985

Masing-masing 1/3bagian tidak terpisahkan


Bagyo Pr



Bagyo Pr


Setelah seluruh bidang tanah atas nama pewaris masing-masing didaftar atas nama

seluruh ahli waris status selanjutnya menjadi pemilikan bersama, maka bila

23

dikemudian hari mau mengakhiri pemilikan bersama, pelaksanaannya menggunakan

bukan dengan Akta Pembagian Waris tetapi dengan Akta Pembagian Hak Bersama

yang dibuat PPAT4. Sebaliknya apabila belum didaftar sebagai pemilikan bersama

para ahli waris bermaksud membagi harta warisan tersebut maka dibuat Akta

Pembagian Waris yang dapat dibuat di bawah tangan. Pembagian waris ini dapat

dibuat bersamaan dengan penentuan atau penetapan siapa saja ahli waris atau dikenal

dengan istilah satu-satunya ahli waris. Pembagian waris ini dapat dibuat bersamaan

dengan Penetapan Waris dari Pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan

Negeri . Pembagian Waris ini juga dapat dibuat bersamaan dengan Surat Keterangan

Waris yang dibuat oleh Notaris atau yang dibuat oleh Ahli Waris Pribumi yang

disaksikan oleh Kepala Desa dikuatkan Camat.5 Sudah adanya Pembagian Waris ini

tidak diperlukan lagi Akta PPAT misalnya Akta Pembagian Hak Bersama, demikian

ketentuan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bila tidak ada wasiat dari pewaris maka sebelum dibuat kesepakatan pembagian waris,

ada tenggang waktu bahwa harta pewaris menjadi harta bersama, hal ini yang perlu

dicatat terlebih dahulu sebelum dicatat harta waris jatuh pada seorang penerima

warisan tertentu.

Contoh Pencatatan pada Buku Tanah:

4 Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.5 Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

24



Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus

2015

Surat KeteranganWaris yang dibuatAhli Waris diketahui

Kepala DesaSinduhadi dandikuatkan Camat

Mlati tanggal 23 Mei2017

Surat PembagianWaris dibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017

DI 208:2456/2015Tanggal

24 Agustus2015

DI 208 :2344/2017Tanggal 23

Juni 2017

DI 208:2345/2017

Tanggal23 Juni 2017



13/05/1954


Paraf1) Joko Deladuk

02/03/19802) Sumarti Pertiwi

23/04/19823) Agus Bergas

17/08/1985

Agus Bergas17/08/1985


Bagyo Pr



Bagyo Pr



Bagyo Pr


25

Pewaris Membuat Wasiat

Wasiat dari pewaris dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.Wasiat secara lisan

dapat digunakan untuk membuat Surat Pembagian Waris karena hal ini disepakati

oleh seluruh ahli waris. Sebagai contoh, pada saat pewaris masih hidup pernah

mengumpulkan seluruh calon ahli waris dan memberi pesan secara lisan kalau

meninggal tanah yang di Semarang untuk anak nomer satu, tanah dan rumah yang di

Surabaya untuk anak nomer dua dan tanah di Sleman untuk anak nomer tiga. Pesan

lisan ini merupakan wasiat lisan almarhum, bila disepakati oleh seluruh ahli waris

maka wasiat lisan ini dapat digunakan untuk dasar membuat Surat Pembagian Waris

atau Akta Pembagian Waris.

Contoh Surat Keterangan Waris sekaligus Pembagian Waris untuk Pribumi:SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS

(Pasal 42 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997; Pasal 111 ayat (3) PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 )Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BAMBANG LUKITO., tempat / tanggal lahir: Semarang, 2 Januari 1964, alamat Jl. Raung No. 11 Semarang, KTP : 33710510201640011,

2. Nama : JOKO WARDOYO, tempat/ tanggal lahir , Sleman, 11 Maret 1974, alamat Jl. Kapas No. 345 Yogyakarta, KTP No. 34710511103740012

3. Nama: Hendrika Obama , tempat/tanggal lahir Martapura, 28 Juni 1997Alamat Jl. Tata Bumi Nomor 5 Gamping, Sleman Yogyakarta, KTP No. 123456 menyatakan bahwa kami bertiga adalah satu-satunyaanak kandung dari ayah nama SUKARTO HARJOWIBOWO lahir di Semarang tanggal 14 Maret tahun 1945 telah meninggal dunia diSleman Yogyakarta tanggal 20 Desember tahun 2001 yang menikah dengan ibu…KARYANI PROJOLUKITO …lahir di Sleman Yogyakartatanggal 26 Januari 1948 yang juga telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus tahun 2003. Kami bertiga tersebut di atas dengandemikian merupakan satu-satunya ahli waris dari ayah SUKARTO HARJOWIBOWO dengan Ibu KARYANI PROJOLUKITO tidak ahli warislainnya.

Sesuai wasiat dari almarhum yang pernah disampaikan kepada kami bertiga, kami ahli waris sepakat sejak kedua ayah ibu kami meninggal hartakedua orang tua kami langsung menjadi hak kami masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

1. BAMBANG LUKITO memperoleh 15 ekor sapi dan deposito di Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000.— (seratus juta rupiah)2. JOKO WARDOYO memperoleh satu bidang tanah luas 2500 m2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2345 Desa Trimurti Kecamatan

Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.3. HENDRIKA OBAMA , memperoleh satu bidang tanah bekas milik adat luas lebih kurang (kira2) 460 m2 jenis tanah D II letak

tanah di Persil No. 57 dengan bukti Girik Nomor 3456 .Dalam hal ini tidak ada pertukaran, maupun penyerahan hak dari masing-masing ahli waris.---

Sleman , 4 Maret 2017Para Ahli Waris : tanda tangan SAKSI-SAKSI tanda tangan1. BAMBANG LUKITO 1. MAHFUD JAUHARI2. JOKO WARDOYO Meterai 2. MUHAMMAD AGUNG3. HENDRIKA OBAMA

Menyaksikan dan membenarkan,Kepala Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Menguatkan :

Camat Gamping, Kabupaten Sleman

( Nama Kades ) ( Nama Camat)

26

Bila ada wasiat dari pewaris yang menyatakan bahwa bidang tanah tertentu menjadi

haknya ahli waris tertentu, maka pada saat pewaris meninggal secara terang tunai

bidang tanah tersebut langsung menjadi milik ahli waris tertentu tersebut dan tidak

pernah menjadi pemilikan bersama maka pencatatannya menjadi sebagai berikut

(Pasal 111 ayat (5) PMNA/ Ka BPN No.3 Tahun 1997):

Pencatatan pada Buku Tanah:


Nama yang berhak danPemegang hak lain-lainnya


Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus 2015

Surat KeteranganWaris danPembagian Warisyang dibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017

DI 208:2456/2015Tanggal

24 Agustus 2015

DI 208 :2344/2017

Tanggal 23 Juni2017



13/05/1954

Merupakan harta gonogini

Agus Bergas17/08/1985


Bagyo Pr



Bagyo Pr


27

Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah pesan pewaris untuk menghibahkan hartanya pada seseorang

apabila pewaris meninggal. Penerima hibah ini dapat ahli warisnya sendiri atau bukan

ahli waris. Hibah wasiat yang ditujukan kepada salah satu ahli waris pelaksanaannya

dapat dilakukan bersamaan pembuatan Akta atau Surat Pembagian Waris. Hibah

wasiat yang ditujukan bukan ahli waris biasanya pewaris akan menunjuk pelaksana

wasiat yang mewakili pewaris untuk proses hibah, proses hibah selanjutnya

menggunakan Akta Hibah PPAT sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) huruf a.

angka 3) huruf b). Pelaksana wasiat yang bertindak atas nama pewaris menghadap

PPAT dasarnya harus Surat Wasiat Notariil yaitu surat wasiat yang dibuat di Notaris

semasa pewaris masih hidup.

Pencatatan Hibah Wasiat dengan Akta Hibah PPAT:

28



Nama yang berhakdan


Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap

Kantor

Akta Jual BeliPPAT Sumartono, SHNomor 32 / 2015tanggal 16 Agustus

2015

Akta Hibah PPATSunartodikromo,SHNomor 23 tanggal22 Juni 2017

DI 208:2456/2015Tanggal

24 Agustus 2015

DI 208 :2344/2017

Tanggal 23 Juni2017



13/05/1954


Laksito Dulmukin17/08/1978


Bagyo Pr



Bagyo Pr


29

PENDAFTARAN HAKKARENA LELANG

B. Pendaftaran Hak Karena Lelang

Lelang menurut sifatnya dibagi dua bagian yaitu:a) Lelang Eksekusi danb) Lelang Non Eksekusi

Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau

dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum yaitu

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,

Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi memenuhi

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi

dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Tanah Rampasan,

Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Lelang Non Eksekusi.

Lelang non eksekusi ini dibedakan lagi menjadi :

a) Lelang Non Eksekusi Wajib

b) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang Non Eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik

negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah

(BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara

lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Lelang Non Eksekusi Sukarela

PRAKTIK# 4

30

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang

milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara

sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 mengatur Pejabat

Lelang Negara dapat melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang sedangkan

Pejabat Lelang Kelas II hanya melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang

atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan

lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 1999.

Pendaftaran hak karena lelang diatur Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

Pemindahan Hak Dengan Lelang

Pasal 107(1) Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan

mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.(2) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaanyang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis mengenai tanah tersebut yangtercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan.

(3) Dalam hal data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan belum tercatat di KantorPertanahan di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa tanah tersebutbelum terdaftar.

(4) Untuk penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak perlu dilakukanpemeriksaan tanah, kecuali untuk tanah yang belum terdaftar.

(5) Keputusan mengenai dilanjutkannya pelelangan setelah mengetahui data pendaftaran tanahmengenai bidang tanah yang bersangkutan diambil oleh Kepala Kantor Lelang.

Pasal 108(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli

lelang atau kuasanya dengan melampirkan :a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;b. 1) sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah

terdaftar, atau dalam hal sertipikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepadapembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang mengenaialasan tidak dapat diserahkannya sertipikat dimaksud;

2) surat-surat bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76mengenai tanah yang belum terdaftar;

c. bukti identitas pembeli lelang;d. bukti pelunasan harga pembelian;

31

e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;

f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1996, dalam hal pajak tersebut terutang.(2) Dalam hal lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yang tercatat dalam daftar umum

di Kantor Pertanahan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan dari Kepala Kantor Lelang bahwa sitaitu sudah ditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan pendaftarannya.

(3) Dalam hal lelang dilaksanakan dalam rangka pelunasan utang yang dijamin dengan HakTanggungan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disertai dengan pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan HakTanggungan tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997.

Pasal 109(1) Pencatatan peralihan hak karena pemindahan hak dengan lelang dalam daftar-daftar pendaftaran

tanah kepada pembeli lelang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 105.

(2) Sebelum dilaksanakan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 ayat (2) catatan mengenai adanya sita tersebut dihapus.

(3) Berdasarkan kutipan risalah lelang dan pernyataan dari kreditor sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 ayat (3) catatan mengenai adanya Hak Tanggungan yang bersangkutandihapus.

(4) Dalam hal pendaftaran peralihan hak dengan lelang eksekusi yang sertipikatnya tidak dapatdiserahkan, dalam buku tanahnya dicatat adanya penerbitan sertipikat pengganti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 selanjutnya dicatat peralihan hak karena lelang dimaksud.

(5) Hal telah diterbitkannya sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KepalaKantor Pertanahan diumumkan dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dengan menggunakan daftar isian 304B.

Pasal 110(1) Atas permintaan Bank Pemerintah peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun yang dimenangkan oleh bank tersebut melalui lelang dalam rangka pelunasan kreditnyasesuai Pasal 6 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat didaftar langsung atasnama pembeli akhir yang ditunjuk oleh bank tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:a. di dalam risalah lelang dicantumkan bahwa di dalam pembelian lelang itu bank

bertindak untuk pembeli yang belum disebut namanya;b. nama pembeli serta identitasnya kemudian dinyatakan di dalam surat pernyataan oleh atau

atas nama Direksi bank yang bersangkutan.(2) Permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh

pembeli yang ditunjuk bank selambat-lambatnya 1 tahun terhitung dari tanggal pelaksanaanlelang yang bersangkutan.

(3) Apabila ketentuan pada ayat (2) dilanggar maka pendaftaran peralihan hak kepada pembeli yangditunjuk oleh bank hanya dapat dilakukan berdasarkan akta jual beli antara bank danpembeli tersebut sesudah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas nama bank yangbersangkutan berdasarkan Risalah Lelang.

32

Pada saat Kepala Kantor Lelang akan melaksanakan lelang terlebih dahulu harus

mengajukan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas bidang tanah

yang mau di lelang.6 Penerbitan SKPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah

diterimanya permintaan. Bahwa telah diterbitkannya SKPT tersebut dicatat pada Buku

Tanah. Bila saat lelang ada sertipikatnya, maka pemenang lelang langsung segera

mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan dengan membawa lampiran sebagaimana

diatur Pasal 108 PMNA/ Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pada saat menyerahkan

sertipikat untuk pendaftaran haknya, Kantor Pertanahan tetap melakukan pengecekan

sertipikat. Contoh SKPT dan pencatatan pendaftaran hak karena lelang sebagai berikut:

Contoh SKPT Lelang :

BADAN PERTANAHAN NASIONALKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUSABARONG

JL. NUSA DUA NO 101 Telp. 039-2345678

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAHNomor : 12/2014

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nusabarong menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di:Jalan : Kocoran Nomor 29RT/RW : 13 /8Desa : MojopahitKecamatan : NusabarongKabupaten : NusabarongLuas : 400 m2Nomor Bidang : 12. 41.14.14.01178

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanahtersebut sudah diterbitkan sertipikat

Atas Nama : Bagus Andini

Nomor Hak : HM 00500 – MojopahitLuas : 400 m2

2. Catatan : Sertipikat Tersebut Diagunkan Di PT. Bank Permata KreditCabang Nusabarong Dengan SHT. No. 542/2002

6 Pasal 107 ayat (1) PMAN/ Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.

33

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:Nama : Arif Pasa, SH untuk dan atas nama PT. Bank Permata KreditTanggal Lahir : 17 Desember 1970Nomor KTP : 3754011712700006Pekerjaan : Kepala Cabang Bank Permata Kredit NusabarongAlamat : JL. Kayu Gaharu IX NO. 39 RT.006/RW.009 , Jakarta Timur

4. Untuk Keperluan : LELANG5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Nusabarong, 04 Desember 2005Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong

NomorBerkas

: 2876/2014 Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SHNIP : 19760927 199703 1 001

.

DI 303 Nomor 321tanggal 02/12/2005DI 208 Nomor 541tanggal 04/12/2005

34

Pencatatan terbitnya SKPT pada Buku Tanahnya:


Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,

Daftar Isian

Nama yang berhakdan



Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000

DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000

HAK TANGGUNGAN Nomor543/2002 Peringkat PertamaAPHT PPAT Suhartini, SH Nomor114/2002 tanggal 16/05/2000

DI 208: 324/2002Tgl. 31/05/2002

ParafSukartodirejo

25/03/1951. Merupakan harta asal

Bank Permata Kreditberkedudukan diNusabarong



NIP 12345678



NIP 12345678



NIP 12345678

Selanjutnya pemenang lelangsetelah menerima Risalah Lelang mendaftarkan haknya ke

Kantor Pertanahan

Diterbitkan SKPT ataspemintaan Kepala KantorLelang Nusabarongtanggal 01/12/2005 Nomor321/XII/2005.

DI 303 Nomor 321 tanggal02/12/2005DI 208 Nomor 541 tanggal04/12/2005

35

Pencatatan pada Buku Tanah

Halaman : 4PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA


Daftar Isian

Nama yang berhakdan

Pemegang hak lain-lainnyaTanda Tangan Kepala Kantor

dan Cap Kantor

Roya berdasarkan Surat RoyaNomor 0799/ KR.0001 tanggal05/12/2005 dari Bank Permata Kreditberkedudukan di Nusabarong, HAKTANGGUNGAN Nomor 543/2002DIHAPUS.

DI 208 Nomor 954tanggal 07/12/2005

KUTIPAN RISALAH LELANGKepala Kantor Lelang NusaBarong tanggal 05/12/2005Nomor 567/ XII/2005

DI 208 Nomor 955tanggal 07/12/2005

1) Marto Legowo13/04/58

2) Atikah Barokah22/03/61




NIP 1234567



NIP 12345678

Nama pemilik tanah sebelumnya dalam hal ini atas nama Sukartodirejo dicoretmiring ke atas ke kanan dan di paraf.

36

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENAPEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN,PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

PERSEROAN ATAU KOPERASI

A. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pemasukan Dalam Perusahaan

Peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan sering dikenal dengan istilah

INBRENG, yaitu seseorang atau badan hukum pembeli saham perusahaan perseroan

atau koperasi membayar saham itu dengan menyetorkan tanah miliknya sehingga tanah

tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik perusahaan. Pasal 34 ayat (1) UU No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:Pasal 34

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalambentuk lainnya.

(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilaiwajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasidengan Perseroan.

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1(satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah aktapendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskanpenyetoran saham tersebut.

Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak dalam hal ini bidang tanah diatur

oleh Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah jo. Pasal 95 ayat (1) huruf d. PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Inbreng

tersebut harus dituangkan ke dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan yang dibuat

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pembeli

saham dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan berdasarkan harga tanah yang

dinilai oleh lembaga penilai tanah (apraisal) yang sudah diumumkan terlebih dahulu

dalam Surat Kabar.7 Hak atas tanah dari bidang tanah yang disetorkan untuk membeli

sahan harus disesuaikan dengan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum

perseroan atau koperasi tersebut. Bila pembeli saham mempunyai tanah dengan hak atas

7 Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas

PRAKTIK# 5

37

tanah Hak Milik harus dirubah dulu menjadi kepemilikan tanah dengan hak atas tanah

Hak Guna Bangunan.

Contoh Pencatatan pada Buku Tanah:

Tanah milik Sukartodirejo dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan, oleh

Sukartodirejo dilepaskan kepememilikannya untuk memperoleh saham dari PT. Angin

Sejuk Semilir. Melalui Akta Pemasukan Dalam Perusahaan yang dibuat oleh dan

dihadapan PPAT Suhartini, SH. kepemilikan bidang tanah menjadi beralih ke PT. Angin

Sejuk Semilir.

38



Daftar Isian

Nama yang berhakdan





Akta Pemasukan DalamPerusahaan PPAT Suhartini, SHNomor 114/2016 tanggal16/05/2016

DI 208: 324/2016Tgl. 31/05/2016

ParafSukartodirejo

25/03/1951. Merupakan harta asal

PT. Angin Sejuk Semilirberkedudukan di Jakarta

23/08/2001



NIP 12345678



NIP 12345678

B. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau PeleburanPerseroan Atau Koperasi

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran peralihan hak karena penggabungan atau

peleburan perseroan atau koperasi sebagai berikut:

Pasal 43(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan

rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi

39

yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yangbergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang mem-buktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasiyang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkanoleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karenapenggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahuluidengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau meleburdidaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yangdibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangsebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1).

Penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dapat terjadi tidak didahului

dengan likuidasi dan didahului dengan likuidasi. Likuidasi menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi

pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada

para pemegang saham (Persero)”. Likuidasi bertujuan untuk melakukan pengurusan dan

pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib

dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dalam hal ini pembubaran Perseroan

tersebut bukan akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah

bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan

semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

a. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Perseroan Atau Koperasi

Penggabungan Perseroan Atau Koperasi sering dikenal dengan istilah merger . Hal

ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang -undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebihuntuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkanaktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepadaperseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroanyang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Merger atau penggabungan merupakan tindakan hukum dilakukan oleh 2 pihak

yang sah yaitu:

40

Perseroan yang menggabungkan diri satu atau lebih persero ( merging company(ies))

dan Perseroan satu persero yang menerima penggabungan (surviving company).

Aktiva dan pasiva dari merging company(ies) akan beralih ke surviving company dan

status badan hukum merging company(ies) berakhir.

Contoh kasus:

PT. Angin Mobat Mabit dan PT. Bayu Pentil Muter 2 (dua) perseroan yang akan

menggabungkan diri ke PT. Angin Sejuk Semilir. Penggabungan ini tidak dilakukan

dengan likuidasi.8 Bukti tertulis penggabungan adalah Akta Notaris.

Pencatatan pada Buku Tanah atas nama PT. Angin Mobat Mabit. Nama PT. Angin Mobat

Mabit di coret miring ke arah kanan ke atas dengan garis tebal hitam diujung kanannya di

paraf.

8 Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

41

P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :

No. :

Desa/Kel. :

Tgl. berakhirnya hak :

f) NAMA PEMEGANG HAK

Tanggal Lahir / Akta Pendirian

b) NIB :Letak Tanah

c) ASAL HAK1. Konversi

2. Pemberian Hak

3. Pemecahan/Pemisahan/

Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN

……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota………………………………

Tjahjo Art

……………………………………NIP. 010164211

d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202

Tgl. --No. --

2. Surat KeputusanTgl.No.

3. Uang Pemasukan

4. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/PenggabunganbidangTgl. -No. -

g) PENERBITAN SERTIPIKAT



Tjahjo Art

……………………………………NIP. 010164211

e) SURAT UKURTgl.

No.

Luas :

i) Penunjuk

DI 208 Nomor 1234 tanggal 06 Juli 2002

GUNA BANGUNAN

Jl. Gadjah Mada

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum

JEMBER

JEMBER

06 Juli 200218 Juni 2002

320.2/HGB-30/VI/2002

20/MANGLI/20025.250 m2

16 Mei 2002

MANGLI

12.34.71.01.0263

454

06/07/2032

parafPT. ANGIN MOBAT MABITberkududukan di JEMBER

02-05-1980

JEMBER

JEMBER


06 Juli 2002

-

42

Nama Persero yang menerima penggabungan langsung dicatat pada halaman 3 Buku

Tanah sebagai berikut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3


Daftar IsianNama yang berhak dan

Pemegang hak lain-lainnyaTanda Tangan Kepala Kantor

dan Cap Kantor

Akta Penggabungan PerseroanNotaris Sumardijono, SH Nomor 42/2006 tanggal 06 Juli 2006

DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006

PT. ANGIN SEJUK SEMILIR

Berkedudukan di Surabaya23/04/1999

Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember

Tjahjo ArtIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum

NIP 01016421

Pencatatan pada Buku Tanah atas nama PT. Bayu Pentil Muter.

Nama PT. Bayu Pentil Muter di coret miring ke arah kanan ke atas dengan garis tebal

hitam diujung kanannya di paraf dan pencatatan pada halaman 3 Buku Tanah ke atas

nama PT. Angin Sejuk Semilir

43


No. :

Desa/Kel. :




b) NIB :Letak Tanah


5. Pemberian Hak


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN



Tjahjo Art

……………………………………NIP.


Tgl. --No. --


7. Uang Pemasukan





Tjahjo Art

……………………………………NIP. 010164211

e) SURAT UKURTgl.

No.

Luas :

i) Penunjuk

DI 208 Nomor 1236 tanggal 06 Juli 2002

GUNA BANGUNAN

Jl. Muhammad Sroeji


JEMBER

JEMBER

06 Juli 200217 Juli 2002

320.2/HGB-38/VI/2002

26/TEGALGEDE/2002

4.280 m2

10 Mei 2002

TEGALGEDE

12.34.71.03.0293

321

06/07/2032

parafPT. BAYU PENTIL MUTERberkududukan di JEMBER

23-05-1980

JEMBER

JEMBER

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum010164211

06 Juli 2002

-

44



Daftar Isian

Nama yang berhakdan



Akta Penggabungan PerseroanNotaris Sumardijono, SH Nomor43/ 2006 tanggal 06 Juli 2006

DI 208: 2457/2006 Tanggal11 Juli 2006

PT. ANGIN SEJUK SEMILIR

Berkedudukan di Surabaya23/04/1999


Tjahjo Art

Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.HumNIP 01016421

a. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Peleburan Perseroan Atau Koperasi

Peleburan perusahaan sering disebut dengan istilah konsolidasi hampir sama

dengan penggabungan perusahaan hanya dalam peleburan dua atau lebih perusahaan

yang bergabung dan meleburkan diri membentuk perusahaan baru, sedangkan

perusahaan yang lama bubar. Setelah proses peleburan, aktiva dan pasiva dari

perusahaan yang dileburkan beralih menjadi aktiva dan pasiva perusahaan baru hasil

peleburan. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum, dan menurut Pasal 122

ayat (2) UUPT bahwa berakhirnya PT tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih

dahulu. Waktu pengakhiran PT yang meleburkan diri terhitung bubar sejak tanggal akta

pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menteri. Pasal 122 ayat (3) UUPT

menyebutkan bahwa dalam hal berakhirnya PT yang terjadi tanpa dilakukan likuidasi

terlebih dahulu, maka berakibat pada:

a. aktiva dan pasiva PT yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada PT yang

menerima dalam hal ini PT baru hasil peleburan;

45

b. pemegang saham PT yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang

saham PT yang menerima dalam hal ini PT baru hasil peleburan; dan

c. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan

mulai berlaku.

Peleburan koperasi dimungkinkan dan diatur di dalam Undang- Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Contoh kasus : PT. Tirta Butek Letek dan PT. Banyu Ireng Tunteng membubarkan

diri dan melebur mendirikan perusahaan baru dengan nama PT. Tirta Bening Sehat.

Buku Tanah dan Sertipikat persero yang bubar tidak perlu diganti, langsung lakukan

pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat tersebut. Pengesahan Akta pendirian

perseroan hasil peleburan oleh Menteri perlu dicantumkan dalam kolom sebab perubahan.

46

Halaman: 3


Daftar Isian

Nama yang berhakdan





Akta Peleburan PerusahaanNotaris Muhartini, SH Nomor114/2016 tanggal 12/04/2016,Pengesahan Menteri Hukum danHAM Nomor 321/IV/PT/2016tanggal 14/04/2016

DI 208: 324/2016Tgl. 30/05/2016

ParafPT. TIRTA BUTEK LETEK

Berkedudukan di Jakarta

25/03/1996.

PT. TIRTA BENING SEHAT

berkedudukan di Jakarta

12/04/2001



NIP 12345678



NIP 12345678

Pencatatan pada Buku Tanah PT. Banyu Ireng Tunteng

47

Halaman: 3


Daftar Isian

Nama yang berhakdan



Akta Jual Beli PPAT Suharnoto,SH Nomor 42/ 2013 tanggal 16September 2001

DI 208: 2456/2001 Tanggal21 September 2001

Akta Peleburan PerusahaanNotaris Muhartini, SH Nomor115/2016 tanggal 12/04/2016,Pengesahan Menteri Hukum danHAM Nomor 322/IV/PT/2016tanggal 14/04/2016

DI 208: 325/2016Tgl. 30/05/2016

Paraf

PT. BANYU IRENG TUNTENG

Berkedudukan di Jakarta

15/03/1994.

PT. TIRTA BENING SEHAT

berkedudukan di Jakarta

12/04/2001



NIP 12345678



NIP 12345678

48

PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN,

ROYA DAN CESI

B. Pendaftaran Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan ikutan (accessoir) pada perjanjian pokoknya

yaitu perjanjian hutang piutang, dengan demikian adanya Hak Tanggungan,

hapusnya dan peralihannya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya. Hak

tanggungan timbul melalui 2 (dua) tahap, pertama tahap pemberian Hak

Tanggungan dengan Akta PPAT dan yang kedua tahap pendaftaran Hak

Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Pada tahap kedua ini lahirlah Hak Tanggungan.

Hak Tangungan lahir pada saat ditanda tanganinya Buku Tanah oleh Kepala Kantor

Pertanahan dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan yang

mempunyai Kekuatan Eksekutorial.

Sesuai dengan asas pemisahan horisontal, maka HT dibebankan pada Hak

Atas Tanah, benda-benda yg merupakan kesatuan dengan tanah. Bangunan, tanaman,

dan segala yang tumbuh dan akan tumbuh di atasnya secara hukum bukan

merupakan bagian dari tanah tersebut. Terhadap benda-benda tersebut, bila ikut

dibebankan harus secara tegas dinyatakan.9

Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yg memenuhi 2 (dua) syarat,

yakni wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas dan dapat dipindah

tangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin

pelunasannya.

Objek Hak Tanggungan menurut Pasal 51 UUPA adalah tanah dengan hak

atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan dalam

perkembangan kemudian Hak Pakai di atas tanah negara dan Hak Milik atas Satuan

Rumah Susun. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan

Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik dapat juga menjadi objek

Hak Tanggungan sepanjang disetujui pemilik tanahnya.

9 Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)

PRAKTIK# 6

49

Pasal 5

(1). Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak

Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.

(2). Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu

Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan

menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.

(3). Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama

ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

yang bersangkutan

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai

hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

tersebut.

Pasal 5 di atas untuk pelunasan hutang mengatur adanya peringkat hak

tanggungan.

Contoh Pencatatan Penerbitan Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat

Pertama:

50

DAFTAR ISIAN 205

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUKU TANAHHAK TANGGUNGANNomor : 423/2004

P R O P I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBER

KANTOR PERTANAHAN DAFTAR ISIAN 208KABUPATEN / KOTA

JEMBER No. 1234/ 2004

1 2 3 4 0 1 1 3 7 0 0 4 2 3

51

PENDAFTARAN PERTAMA

a) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama

b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:

PT. BANK MANDIRUBerkedudukan di Jakarta

c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan hingga sejumlah:Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah)

d) OBJEK HAK TANGGUNGAN INIJenis dan Nomor Hak Benda - benda lain

Hak Milik No. 237 TegalbesarAn. Sukartodirejo

Segala sesuatu yang berada di atasnya baik yangsekarang ada atau yang akan ada kemudian yangmenurut sifatnya dan peruntukannya oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap

e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Estrin Tia, SH, MKn.Tanggal 13 Mei 2004 Nomor 45 / 2004 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat HakTanggungan ini.

f) TANGGAL DIBUKUKANJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember

Tj AriantoIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum

NIP 010164211

g) TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKATJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember


NIP 010164211

h)

52

DAFTAR ISIAN 206


DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

SERTIPIKATHAK TANGGUNGAN

Nomor : 423/2004

KANTOR PERTANAHANKABUPATEN / KOTA

JEMBER

BC 3456781 2 3 4 0 1 1 3 7 0 0 4 2 3

53

PENDAFTARAN PERTAMA

b) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama

b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:








Kabupaten Jember

ttd



Kabupaten Jember


NIP 010164211

h)

Pencatatan Hak Tanggungan pada Buku Tanah hak atas tanahnya sebagai berikut:

54



Daftar Isian

Nama yang berhakdan





Hak Tanggungan Peringkat PertamaNomor 423/2004 berdasarkan

Akta Pemberian Hak TanggunganPPAT Estrin Tia, SH, MKn. Nomor45/2004 tanggal 13/05/2004

DI 208: 324/2004Tgl. 23/05/2004

Sukartodirejo25/03/1951

. Merupakan harta asal

PT. BANK MANDIRUberkedudukan di

Jakarta

23/08/2001


Tj Arianto

Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211


Tj Arianto


Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dikenal dengan istilah ROYA, hapusnya hak

tanggungan ini dilakukan pada Buku Tanah Hak Tanggungan, Sertipikat Hak

Tanggungan dan Buku Tanah dan Sertipikat hak atas tanahnya.

Pencatatan Roya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dilaksanakan pada

halaman 3 sebagai berikut:

PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 11.34

PPAT Suhartini, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 13/05/2004.

55

PENDAFTARAN PERUBAHANHalaman : 3


Daftar IsianNama yang berhak Keterangan Mengenai Perubahan


Surat Roya dari PT. Bank MandiruNomor 42/ 2006 tanggal 06 Juli2006 Hak Tanggungan Nomor 423/2004 ini dihapus

DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006



NIP 01016421

Pencatatan Roya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas tanahnya sebagai berikut:

Pemilik Tanah telah minta pengecekan sertipikat hak tanggunganDI 303 No. 15679 Tanggal 06/07/2006 Pukul 12.34

56



Daftar Isian

Nama yang berhakdan





Hak Tanggungan Peringkat PertamaNomor 423/2004 berdasarkan

Akta Pemberian Hak TanggunganPPAT Estrin Tia, SH, MKn. Nomor45/2004 tanggal 13/05/2004

DI 208: 324/2004Tgl. 23/05/2004

Surat Roya dari PT. Bank MandiruNomor 42/ 2006 tanggal 06 Juli2006 Hak Tanggungan Nomor 423/2004 ini dihapus

DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006

Sukartodirejo25/03/1951

. Merupakan harta asal

PT. BANK MANDIRUberkedudukan di

Jakarta

23/08/2001


Tj Arianto



Tj Arianto



Tj Arianto


PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 11.23

PPAT Suhartini, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 13/05/2004 Pukul 08.34

Pemilik tanah telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 1679 Tanggal 10/07/2006 Pukul 08.34

57

Cesi

Cesi adalah beralihnya kreditur tanpa menghapus Buku Tanah dan Sertipikat Hak

Tanggungan, pencatatannya dilakukan pada Halaman 2 dan Halaman 3 Buku Tanah

dan Sertipikatnya.

Mencoret kreditur lama di halaman 2 dan mencatat kreditur yang baru di halaman 3:

Pencoretan pada halaman 2 Buku Tanah dan Sertipikatnya:

PENDAFTARAN PERTAMA

c) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama

b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:paraf








Kabupaten Jember

ttd



Kabupaten Jember


NIP 010164211

58

Pencatatan Cesi pada halaman 3 :

PENDAFTARAN PERUBAHANHalaman : 3


Daftar IsianNama yang berhak Keterangan Mengenai Perubahan


Akta Cesi Notaris Estrin Tia,SH Nomor 22/ 2005 tanggal02 Juli 2005

DI 208: 456/2005 Tanggal11 Juli 2006

PT. Bank BerlianBerkedudukan di Jakarta



NIP 01016421

Adanya perubahan Kreditur ini dicatat juga pada Buku Tanah dan Sertipikat hak atas

tanahnya .

Notaris Estrin Tia, SH telah minta pengecekan sertipikat hak tanggungan ParafDI 303 No. 1578 Tanggal 02/07/2005 Pukul 11.34

59

UJIAN TENGAH SEMESTER

Materi Ujian Tengah Semester difocuskan dengan pelaksanaan bagaimana penyajian

informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat sesuai dengan alasan perubahan data

pendaftaran tanah.

Contoh Soal Ujian Tengah Semester: Waktu 90 menit

1. Bila sertipikat dan datanya sesuai dengan buku tanah, tindakan apa yang dilakukan oleh

Kantor Pertanahan pada Buku Tanah dan Sertipikatnya?

2. Apa yang dilakukan Kantor Pertanahan bila pada saat pengecekan sertipikat ternyata

sertipikat tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan Kantor Pertanahan ?

3. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat untuk pengecekan sertipikat

yang tanahnya akan diwakafkan?

4. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat untuk pengecekan sertipikat

yang akan dilakukan pelepasan hak di depan Kepala Kantor Pertanahan?

5. Selanjutnya tindakan apa yang dilakukan Kantor Pertanahan bila sertipikat tersebut

merupakan dokumen yang diterbitkan Kantor Pertanahan tetapi ditemukan ketidak

sesuaian data di sertipikat dengan data pada daftar di Kantor Pertanahan?

6. Bejo Lukito (lahir 12 Maret 1975) memiliki sebidang tanah di Bandung yang dibeli

setelah menikah dengan Siti Maemunah (lahir 24 Januari 1980) dalam hal ini

merupakan harta gono gini sedangkan dalam sertipikat terdaftar hanya atas namanya

(nama istri tidak didaftar). Bagaimana syarat dan prosedurenya agar nama istri menjadi

terdaftar dan bagaimana cara penulisan di bukutanah dan sertipikatnya ?

7. Bambang Gentolet (lahir 14 Agustus 1930), mempunyai sebidang tanah bukan

pertanian Hak Milik Nomor 1234/ Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

PRAKTIK# 7

60

Sleman Yogyakarta, luas 456 m2 tanah tersebut merupakan harta asal dari warisan.

Bambang Gentolet meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2014 meninggalkan seorang

istri nama Siti Maemunah (lahir 24 Juli 1945) yang melahirkan dua orang anak nama : 1)

Bambang Harmoko (lahir 21 Juni 1970), laki-laki dan 2) Siti Zulaikhah (lahir 24 Mei

1975), perempuan. Istri dan kedua anak kandungnya sampai saat ini masih hidup.

Seluruh ahli waris sepakat bidang tanah tersebut tetap atasnama seluruh ahli waris.

Tuliskan pencantuman perubahan data pendaftaran tanah pada Buku Tanah dari

Bambang Gentolet kepada seluruh ahli warisnya. (Tulis dimulai dari atas nama

Pewaris pada halaman kedua Buku Tanah)

8. Berkaitan soal nomor 5. Apabila Bambang Gentolet pernah berpesan (wasiat) secara

lisan kepada kedua anaknya, apabila meninggal dunia bidang tanah dengan Hak Milik

Nomor 1234/ Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta, luas

456 m2 menjadi hak dari Siti Zulaikhah (lahir 24 Mei 1975). Tuliskan pencantuman

perubahan data pendaftaran tanah pada Buku Tanah dari Bambang Gentolet sampai

menjadi atas nama Siti Zulaikhah.

9. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat bila Kantor Pertanahan

menerima berkas pendaftaran hak karena jual beli yang dalam hal ini penerima hak

tidak berwenang membeli sehingga tanahnya menjadi tanah “absentee” ?

10. Bagaimana pengecekan sertipikat tanah oleh Kepala Kantor Lelang dalam rangka

lelang?

11. Bagaimana penulisan pengecekan pada Buku Tanah dan Sertipikat terhadap

pendaftaran hak karena peristiwa hukum waris?

12. Bagaimana penulisan pengecekan pada Buku Tanah dan Sertipikat terhadap

pendaftaran hak karena peristiwa penggabungan ke dalam perusahaan?

61

PENDAFTARAN TANAHWAKAF

A. Tanah Sebagai Benda Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: Wakif; Nazhir; harta

benda wakaf; Ikrar wakaf; peruntukkan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif meliputi

perseorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat wakif dapat mewakafkan hartanya

diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan ikrar wakaf apabila memenuhi persyaratan:

dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah

harta benda wakaf. Wakif dengan demikian tidak harus beragama Islam. Wakif

organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan

organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi

atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang

bersangkutan, sudah tentu organisasi atau badan hukum tersebut harus merupakan

subjek yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Badan hukum dapat menjadi wakif

sudah diatur sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, seharusnya pada saat itu sudah dapat diartikan bahwa hak

guna bangunan dapat diwakafkan karena hak guna bangunan merupakan tanah milik

badan hukum tersebut.

Wakif selain badan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas, koperasi maupun yayasan,

selanjutnya wakif dapat dikembangkan ke badan hukum publik misalnya Pemerintah

Kabupaten/ Kota. Tidak ada larangan pemerintah kabupaten /kota untuk menjadi wakif

sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujuinya, artinya siapa saja yang

memiliki tanah dapat menjadi wakif termasuk Warga Negara Asing. Pemerintah kabupaten

/ kota sebagai wakif dapat terjadi diperlukan apabila fasilitas umum suatu areal perumahan

yang status tanahnya merupakan milik atau asset pemerintah kabupaten/kota dibangun

masjid yang dalam hal ini dana pembangunan masjid sepenuhnya dana dari masyarakat

bukan dana dari pemerintah kabupaten/kota. Status hukum bidang tanah asset pemerintah

kabupaten/kota yang di atasnya dibangun masjid oleh masyarakat bukan oleh pemerintah

PRAKTIK# 8

62

kabupaten/kota, seyogyanya status bidang tanah tersebut menjadi tanah wakaf dengan

wakif pemerintah kabupaten/kota.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa perseorangan,

organisasi atau badan hukum. Nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian

harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tanah sebagai benda wakaf harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah demikian

juga perolehannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tanah yang dapat

diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari

segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 tersebut telah membagi dalam dua kriteria yang pertama tanah hak milik

diartikan sebagai tanah dengan status hak atas tanahnya Hak Milik sebagaimana

dimaksud Pasal 20 UUPA, yang kedua tanah milik diartikan tanah yang dimiliki selain

kriteria pertama tadi yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai . PP. No.

28 tahun 1977 telah memberi peluang Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai di atas

tanah negara sebagai benda wakaf namun jarang dimanfaatkan karena ditafsirkan seolah-

olah hanya tanah dengan status hak milik yang dimaksud Pasal 20 UUPA saja yang

dapat diwakafkan. Selama ini ada keragu-raguan untuk mewakafkan tanah dengan status

Hak Guna Bangunan, Pasal 1 ayat (2) PP No.28 tahun 1977 secara jelas menyatakan

bahwa badan hukum dapat mewakafkan tanah miliknya, karena pada umumnya tanah

yang dimiliki badan hukum statusnya hak guna bangunan dengan demikian maka tanah

dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) sejak adanya PP. 28 tahun 1977 sudah dapat

menjadi benda wakaf. Keragu-raguan terhadap status tanah HGB yang menjadi benda

wakaf yang diatur PP. 28 tahun 1977 seharusnya tidak perlu terjadi apabila mencermati

substansi peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf b,c, dan d

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mempertegas hak guna bangunan, hak guna

usaha, hak pakai di atas tanah negara, demikian juga hak guna bangunan atau hak pakai

63

di atas hak pengelolaan atau hak milik dan hak milik atas satuan rumah susun dapat

menjadi benda wakaf. Tanah Milik selama ini selalu diartikan tanah dengan status hak

atas tanah hak milik padahal tanah milik dapat juga berstatus dengan hak atas tanah hak

guna bangunan maupun hak pakai.

Pendaftaran tanah wakaf dibukukan pada Buku Tanah khusus wakaf dan diberi

nomor urut tersendiri tiap tiap desa.

Contoh di bawah ini cara pencatatan hapusnya kepemilikan tanah sekaligus

hapusnya hak atas tanah karena tanah diwakafkan untuk selama-lamanya:

64

Halaman : 2P E N D A F T A R A N P E R T A M A

a) HAK : MILIK f) NAMA PEMEGANG HAK paraf1. Insinyur TJAHJO ARIANTO2. Dokter Gigi RITA EKAWATI

KUSDIAHRINIMerupakan harta gono gini

Tanggal Lahir / Akta Pendirian23/08/195423/03/1961

No. : 0008Desa/Kel. P:ANCAKARYATgl. berakhirnya hak :

----b) NIB : 12.34.36.05.01576Letak Tanah


2. Pemberian Hak MILIK


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN

………J…E…MB…E…R…… tgl. ……2…0…-1…0…-1…9…90Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota…………J…E…M…BE…R…………

Samhad

Drs. MUHD. SAMSULHADI……………………………………NIP. 010024684


Tgl. --No. --

2. Surat Keputusan KakanwilBPN Prov. Jawa Timur Tgl.29/08/1990No. 765/520.1/35/1990

3. Uang PemasukanRp. 33.750,--Rp. 16.875,--

-


………JE…M…B…ER……… tgl. …2…0…-…10…-…1…99…0Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota…………J…EM…B…ER……………

Samhade) SURAT UKUR/ GAMBAR SITUASI

Tgl. 19-1-1990

No. 4022 / 1990

Drs. MUHD. SAMSULHADI……………………………………NIP. 010024684

Luas : 300 m2

i) Penunjuk Tanah Negara bekas RVE Verp. No. 422 luas: 300 m2

DI 301 Nomor 12163 / 1990

DI 208 Nomor 8792 tanggal 20 - 10 - 1990

Dilanjutkan pencatatan pada halaman 3 Buku Tanah dan Sertipikatnya.

65

Halaman: 3TanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208

Nama yang berhakdan



PPAIW Kusnan Winardi, SH., S. Sos., MSi , telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 06-12-2006 Pukul 10.21.

Kepemilikan dan hak atas tanah hapus, karena diwakafkan untukkeperluan dan dengan Nadzir Persyarikatan MuhammadiyahCabang Kaliwates, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat olehdan dihadapan Kusnan Winardi, SH., S. Sos., MSi. PPAIWKecamatan Ajung tanggal 06-12-2006 Nomor: 02/W Tahun 2006dan tanahnya menjadi tanah wakaf Nomor 3/ Pancakarya

DI 208 :2344/2006Tanggal30/01/2007

Kepala Kantor PertanahanKabupaten JEMBER

SIsPrajSISWO PRAJITNO, SH.

NIP 010153289

Dilanjutkan pembuatan Buku Tanah dan Sertipikat wakaf

66

DAFTAR ISIAN 205A


BUKU TANAHTANAH WAKAF

Nomor : 003

P R O V I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBERKECAMATAN : AJUNG


JEMBER No. 666/ 2007

1 2 3 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 3

67

DAFTAR ISIAN 206


SERTIPIKATTANAH WAKAF

Nomor : 003

P R O V I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBERKECAMATAN : AJUNG


JEMBER No. 666/ 2007

1 2 3 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 3

68

Pencatatan pada Buku Tanah Wakaf halaman 2

P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) TANAHWAKAF e) NAMA NADZIR

No. : 0003Desa/Kel. P:ANCAKARYA

1. Ketua: Drs.H. Nuruddin Muh. Yasin08/09/1943

2. Sekretaris: Buari, S.Pd14/07/1967

3. Bendahara: Drs. Abdul Hakim10/05/1961

4. Anggota : Saiful Hadi06/07/1963

b) NIB : 12.34.36.05.01576Letak Tanah

g) PEMBUKUANc) ASAL HAK

1. Hak Milik No. 8/Pancakarya

………J…E…MB…E…R…… tgl. ……3…0…-0…1…-…2…007Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

2. Akta Ikrar Wakaf :tgl. 06/12/2006. No. 02/W/2006

3. Nama WAKIF:Insinyur TJAHJO ARIANTO danDokter Gigi RITA EKAWATI KUSDIAHRINI

JEMBER

SisprajSISWO PRAJITNO, SH

……………………………………NIP. 010153289

d) SURAT UKUR g) PENERBITAN SERTIPIKAT

………JE…M…B…ER……… tgl. …3…0…-…01…-……20…07Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / KotaJEMBER

SisprajSISWO PRAJITNO, SH……………………………………NIP. 010153289

Tgl. 14/01//2007

No. 00001/Pancakarya

Luas: 300 m2

h) PenunjukBekas Hak Milik No.8/PancakaryaDI 208 Nomor 666 tanggal 30/01/2007

Pencatatan pada Sertipikat Wakaf pada kolom g) PEMBUKUAN tidak ditanda

tangani hanya diisi “ ttd ”.

69

Wakaf Sementara Waktu:

Wakaf untuk sementara waktu, misalnya selama 15 (lima belas) tahun. Dicatat pada

Buku Tanah dan Sertipikat hak atas tanahnya sebagai berikut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman 3:


Daftar Isian

Nama yang berhakdan



PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 09.34

Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal Sukartodirejo06 Nopember 2000 25/03/1951 Kepala Kantor PertanahanDI 208: 2456/2000 Tanggal . Merupakan harta asal Kabupaten Nusabarong11 Nopember 2000

BagyoPrIr. Bagyo Prakoso, SH.

NIP 12345678

PPAIW Suharto, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 30/05/2002 Pukul 09.23

Diwakafkan untuk Nadzir:sementara waktu dari Ketua : AhmadBadurit g l . 31/05/2002 sampai 03/01/1955dengan tanggal 30/05/2017 Sekretaris: Ir. TanjungPapumaberdasarkan Akta Ikrar 23/08/1954Wakaf PPAIW Suharto, SH Bendahara: Siti Mutiarsih, SEtanggal 30/05/2002 Nomor 01/07/19683/W/2002 Anggota:BambangSarjitoPada tanggal 30/05/2017 8/03/1956Catatan pewakafansementara ini hapusdemi hukum


BagyoPrIr. Bagyo Prakoso, SH.

NIP 12345678

DI 208: 324/2002Tgl. 31/05/2002

70

Sertipikat hak atas tanah ini tetap disimpan oleh Wakif sebagai pemilik tanah. Kepada

Nadzir diberikan SKPT atau dibuatkan Sertipikat Wakaf yang diberi catatan

SEMENTARA.

71

PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAMPERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKAN

PUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN

A. Pencatatan Akan Menjadi Objek Gugatan di Pengadilan dan Dalam PerkaraDi Pengadilan


dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir, akan adanya

gugatan di Pengadilan pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah,

dengan menyampaikan salinan surat gugatan. 1

Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,

Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian

Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai SalinanSurat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017


(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP1954082319831003

Selanjutnya bila perkara sudah berlangsung harus dilakukan pecatatan pada Buku

Tanah sebagai berikut:

1 Pasal 126 ayat (1) PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997

PRAKTIK# 9

72

B. Pencatatan Dalam Perkara

Pencatatan pada Buku Tanah:


Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian

Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai Salinan

.Surat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017



Bidang tanah ini dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Antah BerantahPerkaraPerdata Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.



Bila Hakim dalam perkara tersebut memerintahkan status quo maka dilakukan

pencatatan sebagai berikut:

73


Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian

Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai Salinan

.Surat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017



Bidang tanah ini dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Antah BerantahPerkara Perdata Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.



Bidang tanah ini dalam STATUS QUO berdasarkan perintah Hakim perkara perdata diPengadilan Negeri Antah Berantah Perkara Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.

DI 301 Nomor: 4058 tanggal 02-10-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2485 tanggal 02 -10- 2017 Kabupaten Antah Berantah


74

Bila dalam perkara ini bidang tanah dengan Status Hak Guna Bangunan, yang dalam

perjalanan perkara jangka waktu hak atas tanah Hak Guna Bangunan di atas Tanah

Negara ini habis diletakkan SITA JAMINAN, maka SITA JAMINAN tetap dicatat .

Hapusnya hak atas Hak Guna Bangunan di catat terlebih dahulu baru pencatatan

SITA JAMINAN.

Hak Guna Bangunan bidang tanah ini hapus pada tanggal 03 /10/2017 karena jangkawaktumya telah berakhir.

DI 301 Nomor: 4081 tanggal 17-10 -2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2598 tanggal 17 - 10 - 2017 Kabupaten Antah Berantah


Bidang tanah ini diletakkan SITA JAMINAN berdasarkan perintah Hakim perkara perdatadi Pengadilan Negeri Antah Berantah Perkara Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.

DI 301 Nomor: 4082 tanggal 17-10-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2600 tanggal 17 -10- 2017 Kabupaten Antah Berantah


75

PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

A. Sertipikat Pengganti

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang merupakan alat pembuktian

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang

data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan

buku tanah10. Semua informasi yang tersaji di dalam sertipikat mempunyai

kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak

ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Terhadap sertipikat hilang segera

diterbitkan sertipikat pengganti, demikian juga sertipikat yang rusak. Sertipikat

dengan blangko lama dapat juga dimintakan sertipikat pengganti.

Atas permohonan pemilik tanah dan atau pemegang hak atas tanah diterbitkan

sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang atau sertipikat yang

tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Permohonan

sertipikat pengganti) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum

sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang

merupakan penerima hak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau

kutipan risalah lelang.

Apabila pemegang hak, atau penerima hak sudah meninggal dunia,

permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan

menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggantian sertipikat dicatat pada

buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat yang hilang bila ditemukan harus

dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan.

Penerbitan sertipikat pengganti diatur dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal

60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah sebagai

berikut:

Pasal 59(1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah

sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang

10 Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PRAKTIK# 10

76

ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan.(2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biayapemohon.

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenaiakan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatanakan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidakberalasan, diterbitkan sertipikat baru.

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, makaia menolak menerbitkan sertipikat pengganti.

(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitansertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkanberita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.

(6) Sertipikat pengganti diserrahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikattersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.

(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumumanyang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2).

Pasal 60(1) Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak

diserahkan kepda pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangandari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapatdiserahkannya sertipikat tersebut kepada pemenang lelang.

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertipikat penggantiuntuk hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan tidak berlakunya lagi sertipikat yang lama dalam salah satu surat kabarharian setempat atas biaya pemohon.

Bila pemilikan tanah dan atau hak atas tanah telah beralih berdasarkan akta

yang dibuat oleh PPAT, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar sertipikatnya

hilang, permintaan penggantian sertipikat yang hilang dilakukan oleh pemegang

haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu dibuat akta

PPAT sertipikat tersebut masih ada.

Keberatan terhadap pengumuman sertipikat hilang dianggap beralasan apabila

misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak hilang

melainkan dipegang olehnya berdasarkan perjanjian karena perbuatan hukum

tertentu. Apabila pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya yang

besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan, dapat ditentukan

cara pengumuman lain yang lebih murah biayanya. Pengumuman ini dimaksudkan

agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau hak milik

atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertipikat yang dinyatakan

telah tidak berlaku. Sertipikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Penerbitan sertipikat pengganti selanjutnya diatur dalam Pasal 137, Pasal 138

dan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

77

Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 137

(1) Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak atau karena masihmenggunakan blangko sertipikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan denganmelampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang bersangkutan

(2) Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yangsobek atau terlepas, akan tetapi masih tersisa bagian sertipikat yang cukup untukmengidentifikasi adanya sertipikat tersebut.

(3) Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blangko lama meliputi jugapenggantian sertipikat hak atas tanah dalam rangka pembaharuan atau perubahan hakyang menggunakan sertipikat lama dengan mencoret ciri-ciri hak lama danmenggantinya dengan ciri-ciri hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

Pasal 138

(1) Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemeganghak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataanseperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.

(2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letaktanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ataupejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.

(3) Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luarKabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yangbersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisiliyang bersangkutan.

(4) Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimanaditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkandengan harga tanah yang sertipikatnya hilang serta kemampuan pemohon, KepalaKantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannyasertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalanmasuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelasuntuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut.

(5) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, makadibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan SertipikatPengganti dengan menggunakan daftar isian 304A.

Pasal 139

Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaantanah dan nomor hak tidak diubah.

Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan

diterbitkannya sertipikat tersebut cukup ditempatkan di papan pengumuman Kantor

Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan

pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah

tersebut apabila besarnya biaya pengumuman di surat kabar harian dibandingkan

dengan harga tanah yang sertipikatnya hilang tidak sebanding dan juga tidak sesuai

78

dengan kemampuan pemilik tanah.,

Terhadap sertipikat hilang tidak diwajibkan untuk lapor polisi, pemilik tanah

cukup mengucapkan sumpah yang diatur Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAHYang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAMBANG GENTOLITUmur : 59 TahunPekerjaan : PetaniNomor KTP : 1508100107560002Agama : IslamAlamat : Jalan Garuda Raya RT.008 Kec.Jekan Raya Kota.P. Raya

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua ribu lima belas, sayadihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dengan ini mengucapkan sumpahsebagai berikut:

“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ”

1. Bahwa saya benar – benar tidak lagi melihat dan memegang serta tidak mengetahuikeberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 Kelurahan Menteng atas namaBAMBANG GENTOLIT, Gambar Situasi Nomor : 00250/1986, tanggal 10 Maret 1986Luas 560 m2 yang terletak di :Jalan : Rajawali IIIRT/RW : 001/03Desa/Kel : MentengKecamatan : Jekan RayaKota : Palangka Raya

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3456/ Menteng atas nama BAMBANG GENTOLITtersebut hilang pada hari Senin September 2002, di sekitar Kantor PTPN VI RIMSAKecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

3. Bahwa benar sampai saat ini saya tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana Sertipikattersebut berada.

4. Bahwa sertipikat tersebut tidak diagunkan/Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sitaJaminan.

5. Bahwa apabila sertipikat yang hilang tersebut telah diketemukan saya akan mengembalikankepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.6. Bahwa apa yang saya ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut di pengadilan dan saya bersediamenerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan darisiapapun.

Pengumuman di Surat Kabar:

Sumpah diucapkan dihadapan

An.KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA PALANGKA RAYA

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

IrwwansyahIRWANSYAH, SH.

NIP. 19610726 198303 1 004

Palangka Raya, 21 Juli 2017Yang mengucapkan sumpah

BAMBANG GENTOLIT

79

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JALAN D.I PANJAITAN NO: 52 PALANGKA RAYA TELP.(0519)22223

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANGNomor : No.299/23.33.7/VII/2015

Untuk mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang,berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No Nomor Hak Nama Pemegang Hak Alamat Pemegang Hak TanggalPembukuan

Keterangan

1. 06.03.12.03.1.03456 BAMBANG GENTOLIT Jalan Garuda RayaRT.008 Kec.JekanRayaKota.Palangka Raya

07 Juni1986

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yangmerasa keberatan dapat mengajukan keberatan – keberatan kepada kami dengan disertaialasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonanpenggantian Sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan danberlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

PALANGKA RAYA, 21 JULI 2015KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KOTA PALANGKA RAYA

HarinihhAttd

HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.NIP. 199103122009122001

Nomor Berkas : 6194 / 2015Nama Pemohon : BAMBANG GENTOLITD.I. 301 : 4748 / 2015

80

BERITA ACARAPENGUMUMAN DAN PENERBITAN/

PENOLAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTINOMOR : 848/33.23.7/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015,

Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dengan disaksikan :1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha2. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran TanahDinyatakan bahwa terhadap permohonan Sertipikat Pengganti yang dimohon oleh :Nama : BAMBANG GENTOLIT

Umur : 59 TahunPekerjaan : PetaniNomor KTP : 1508100107560002Agama : IslamAlamat : Jalan Garuda Raya RT.008 Kec.Jekan Raya Kota Palangka

Raya

1. Atas Bidang Tanah Hak : Telah dilaksanakan Pengumuman melalui KoranPalangka Post dengan Nomor No.299/23.33.7/VII/2015

2. Selama pengumuman ada/tidak ada keberatan – keberatan dari pihak lain.3. Terhadap permohonan tersebut : Ditolak/ diterbitkan Sertipikat Pengganti Hak

Milik No. 3456/ Menteng atas nama BAMBANG GENTOLIT

4. Dengan diterbitkannya Sertipikat Pengganti tersebut maka sertipikat Hak MilikNo. 3456/ Menteng yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlakulagi

Saksi-Saksi Palangkaraya, 23 Agustus2015

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala KantorPertanahan

Kota Palangkaraya

NoviA HariniNOVI ATIKA, SH. HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.

NIP. 19770812 199603 1 001 NIP. 199103122009122001

2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

DERI AMIR ,SH.NIP. 19641231 198603 0 002

81

Buku Tanah Halaman 2 dari Sertipikat yang Hilang (originair):

P E N D A F T A R A N P E R T AM AHalaman :

a) HAK :No. :Kel :Tgl. berakhirnya hak :



b) NIB :Letak Tanah

c) ASAL HAK7. Konversi8. Pemberian Hak9. Pemecahan/Pemisahan/

Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


Kabupaten / Kota

……………………………………NIP.

d) DASAR PENERBITAN9. Daftar Isian 202

Tgl.No.

10. Surat KeputusanTgl. 22 Mei 1996No. 123/SK/V/1996

11. Uang Pemasukan

12. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidangTgl. -

No. -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT……………………… tgl. ……………………

Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota

……………………………NIP.

e) SURAT UKURTgl.No.Luas :

i) PENUNJUK

MILIK

Jl. Panjangsari Rt.005 Rw.003

--

19702011 199903 1 001

AHMAD JAZULI,S.H,,M.Hum

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

07 Juni 1986

Rp. 2,324.000,--

232/MENTENG/1986560 m2

11 April 1986

MENTENG

11.24.20.14.02232

03456

Bambang Gentolit

13-05-1963

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

AHMAD JAZULI,S.H.,M.Hum

19702011 199903 1 001

07 Juni 1986

82

Pencatatan pada Sertipikat Pengganti karena hilang (originair):


i) PENUNJUKDiterbitkan Sertipikat Pengganti Berdasarkan Berita Acara No. 848/33.23.7/VIII/2015

tanggal 23 Agustus 2015, Surat Pernyataan di bawah Sumpah tanggal 15 Juli 2015,

Pengumuman Koran No.299/23.33.7/VII/2015



Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB :Letak Tanah


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


………………………………

……………………………………NIP.


Tgl.No.


15. Uang Pemasukan


No. -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pengganti Hilangtgl.


………………………………

……………………………NIP.e) SURAT UKUR

Tgl.No.Luas :

MILIK


--

199103122009122001HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

25 Agustus 2015

Rp. 2,324.000,--

232/MENTENG/1986560 m2

11 April 1986

MENTENG

11.24.20.14.02232

03456Bambang Gentolit

13-05-1963

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

AHMAD JAZULI,S.H,M.Hum

19702011 199903 1 001

tgl. 07 Juni 1986

HarinisSS

83

Buku Tanah halaman 2 (dua) dari Sertipikat hilang yang pendaftaran haknya derivative:


Buku Tanah halaman 3 (tiga) dari Sertipikat Hilang yang pendaftarannya derivative


f) NAMA PEMEGANG HAKparaf


b) NIB :Letak Tanah


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


……………………………………NIP.


Tgl.No.


19. Uang Pemasukan


No. -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT


……………………………NIP.


i) PENUNJUK

MILIK


--

19702011 199903 1 001

AHMAD JAZULI,S.H,,M.Hum

PALANGKA RAYA,

PALANGKA RAYA

tgl. 07 Juni 1986

Rp. 2,324.000,--

232/MENTENG/1986560 m2

11 April 1986

MENTENG

11.24.20.14.02232

03456Bambang Gentolit

13-05-1963

PALANGKA RAYA,

PALANGKA RAYA

AHMAD JAZULI,S.H.,M.Hum

19702011 199903 1 001

tgl. 07 Juni 1986

84


Nama yang berhakdan



Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2012





Kepala Kantor PertanahanKota Palangkaraya


Pada sertipikat pengganti karena hilang, rusak tidak harus dilakukan penggantian

Buku Tanah agar catatan riwayat tanahnya tidak hilang. Namun pencatatan pada

sertipikat cukup di halaman 2 (dua) saja yaitu pencatatan saat pembukuan hak yang

terakhir pada kotak g ) (ttd) dan penerbitan sertipikat pengganti pada kotak h) tanda

tangan dan cap garuda

Tersaji contoh penerbitan sertipikat pengganti derivative yang pembukuan hak

terakhir pada tanggal 24 Agustus 2012 oleh Ir. Bagyo Prakoso dan penerbitan

sertipikat pengganti pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Harini Sri Rahayu,S.

Tr.,M.M.

Pembuatan sertipikat pengganti karena rusak, karena tidak diserahkan karena lelang

analogi dengan pensertipikatan karena hilang, dilakukan penyesuaian catatan pada

kotak PENUNJUK dan pada kotak h) ditambahkan kata Pengganti Rusak atau

Pengganti Lelang sesudah kata PENERBITAN SERTIPIKAT.

“PPAT Sumartono, SH. telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2012.

Bagyo Pr

85

Pencatatan pada halaman 2 (dua) sertipikat penggantinyaP E N D A F T A R A N P E R T AM A

Halaman :

ii) PENUNJUKDiterbitkan Sertipikat Pengganti Berdasarkan Berita Acara No. 849/33.23.7/VIII/2015

tanggal 24 Agustus 2015, Surat Pernyataan di bawah Sumpah tanggal 17 Juli 2015,

Pengumuman Koran No.300/23.33.7/VII/2015

Pada Halaman 4 Salinan Surat Ukur yang menjadi bagian Sertipikat Penggantisesudah kata-kata Untuk Sertipikat ditambah kata “Pengganti” sehingga menjadi“Untuk Sertipikat Pengganti” ditanda tangani oleh Kepala Kantor yang menerbitkanSertipikat Pengganti.



Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB :Letak Tanah


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


………………………………

……………………………………NIP.


Tgl.No.


23. Uang Pemasukan


No. -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pengganti Hilangtgl.


………………………………

……………………………NIP.


MILIK


--

199103122009122001HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

25 Agustus 2015

Rp. 2,324.000,--

232/MENTENG/1986560 m2

11 April 1986

MENTENG

11.24.20.14.02232

03456 1. Sunartodimejo2. Mariniwati


25/03/196113/05/11975

PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

Ir. BAGYO PRAKOSO, SH

12345678

tgl. 24 Agustus 2012

HarinisSS

86

HAKMILIK ATAS SATUANRUMAH SUSUN

C. Rumah Susun

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,

baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang

masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan

secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana

penghubung ke jalan umum.

Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah

susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Hak

Milik Atas Satuan Rumah Susun merupakan:

1) Hak Pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan

secara terpisah yg jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya; (yang dalam

hal ini terletak di Ruang Udara)

2) Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun: pondasi, kolom,

balok, dinding, lantai, atap, tangga, talang air, selasar, jaringan listrik, ruang

untuk umum.

3) Hak bersama atas benda-benda: tanaman, bangunan pertamanan, kolam

renang, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat parkir, yang sifatnya

terpisah dengan struktur bangunan rumah susun;

4) Hak bersama atas tanah11, sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak

bersama secara terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan

batasnya dalam persyaratan Izin membangun.

Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) dengan demikian merupakan paduan dari

4(empat) hak di atas.

11 Hak bersama atas tanah ini merupakan hak kepemilikan tanah dan atau hak atas tanahnya.Terhadap tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas HPL hak bersama atas tanah bukankepemilikan tanah bersama tetapi kepemilikan atas hak atas tanahnya saja, karena tanah tetapdimiliki pemegang Hak Pengelolaan.

PRAKTIK# 11

87

D. Tanah Bersama Rumah Susun

Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa. Sebidang tanah hak yang

dibangun rumah susun akan melahirkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah

tanah hak sebagai berikut:

1) Hak Milik.

2) Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara.

3) Hak Pakai di atas Tanah Negara

4) Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan

5) Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

Angka 1), 2) dan 3) pemilik HMSRS memiliki/ mempunyai tanah bersama dan hak

atas tanah bersama, sedang angka 4) dan angka 5) tidak memiliki/mempunyai

tanah bersama hanya memiliki hak atas tanah bersama karena tanahnya tetap milik

pemegang Hak Pengelolaan.

Hak atas tanah bersama ini menentukan subjek hak yang dapat memiliki Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun, sebagai contoh Warga Negara Asing (WNA) hanya

dapat memiliki rumah susun dengan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang

tanah bersamanya dibangun di atas sebidang tanah Hak Pakai di atas Tanah Negara

atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan kepemilikan rumah susun WNA.

Sertipikat yang diberikan ke WNA tersebut namanya tetap Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun.

Sebidang tanah akan menjadi tanah bersama para pemilik HMSRS setelah

dibuat Akta Pemisahan yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur

untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akta Pemisahan disusun berdasarkan

Pertelaan dan Nilai Perbandingan Proporsional. Pertelaan adaal gambar dengan

uraian yang jelas tentang batas masing masing SRS, dalam arah horisontal dan

vertikal, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, berserta nilai

perbandingan proporsionalnya.

Contoh Buku Tanah di bawah ini atas sebidang tanah yang telah menjadi pemilikan

bersama seluruh Pemegang HMSRS, nama pemilik tanah dicoret miring dan diparaf

oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah satu bidang tanah telah diterbitkan HMSRS

maka kepemilikan bidang itu telah beralih menjadi kepemilikan bersama yang tidak

terpisahkan dari para pemilik HMSRS yang masih-masing besarnya kepemilikan

bersama itu ditulis dalam Nilai Perbandingan Proporsional pada buku tanah dan

88

sertipikat HMSRSnya. Bila tanah bersama dibangunnya HMSRS itu hak atas

tanahnya Hak Guna Bangunan (HGB) maka bila hak atas tanah akan habis maka

HGB tersebut diperpanjangnya atas nama seluruh pemilik HMSRS.

Pencatatan pada Buku Tanahnya:Buku Tanah halaman 2 (dua) yang menjadi pemilikan bersama para pemilik Hak

Milik Satuan Rumah Susuna) HAK : GUNA BANGUNAN

No. :

Desa/Kel. :




b) NIB :Letak Tanah


20. Pemberian Hak


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN



Tjahjo Art

……………………………………NIP.

d) DASAR PENDAFTARAN25.Daftar Isian 202

Tgl. --No. --


27. Uang Pemasukan





Tjahjo Art

……………………………………NIP. 010164211

e) SURAT UKURTgl.

No.

Luas :

Jl. Muhammad Sroeji


JEMBER

JEMBER

06 Juli 200217 Juli 2002

320.2/HGB-38/VI/2002

26/TEGALGEDE/2002

4.280 m2

10 Mei 2002

TEGALGEDE

12.34.71.03.0293

321

06/07/2032

parafPT. BAYU PENTIL MUTERberkududukan di JEMBER

23-05-1980

JEMBER

JEMBER

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum010164211

06 Juli 2002

-

89

Penulisan pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah tersebut dan pencatatan bila terjadi

perpanjangan HGBnya:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3


Daftar Isian

Nama yang berhakdan



Berdasarkan Akta PemisahanRumah Susun tanggal 03 Juni 2005Nomor ST01/PM/2005, yangdisahkan Bupati Jember tanggal 13Juni 2005 Nomor 188.45/97/436.1.2/2005, Hak Guna Bangunan Nomor321 /Tegalgede telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Satuan RumahSusun Nomor 1 sampai denganNomor 2534

DI 208 Nomor 2457/ 2005 tanggal 07Juli 2005

Para pemilik Hak Milik SatuanRumah Susun Nomor 1 sampaidengan Nomor 2534



NIP 01016421


BambangW

Bambang Werkudoro, SH.NIP 123456789

Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 1234 Tanggal 03/05/2032.

PERPANJANGAN HAKBerdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur Nomor 164 / HGB / BPN.36.80/2032 tanggal 16/04.2032Hak Guna Bangunan Nomor 321/ Tegalgede ini yang merupakan tanahbersama Pemilik Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 1 sampai denganNomor 2534 diperpanjang jangka waktunya selama 20 (dua puluh) tahun danberakhir hak atas tanahnya pada tanggal 06 Juli 2052

DI 208 Nomor 1322/ 2032 tanggal 05/05/2032

90

Contoh Pencatatan pada Buku Tanah HMSRS halaman 1

91

Halaman 2 Buku Tanah di atas HGB di atas Tanah Negara

92

Bila HMSRS dibangun di atas Hak Guna Bangunan di atas Hak PengelolaanHalaman 2 Buku Tanah:

93

Perlu perhatian khusus untuk penulisan HGB di atas HPL pada kotak l) CATATANyaitu: HGB No 454 Kelurahan Gundih berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api(Persero) dengan HPL No. 70 Kel. Gundih Surabaya

Penulisan kalimat “tanah milik” PT Kereta Api ini penting agar pemilik HMSRSmengetahui bahwa HMSRS ini tidak memiliki tanah bersama hanya memiliki hakatas tanah bersama di atas tanah milik PT Kereta Api.

94

PEMECAHAN, PEMISAHANDAN PENGGABUNGAN

E. Pemecahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mengatur pemeliharaan data fisik pendaftaran tanah dengan membedakan arti

pemecahan dan pemisahan sebagai berikut:

Pemecahan:Pasal 48

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudahdidaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama denganbidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan suratukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dansertipikat asalnya.

(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baruboleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang haktanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yangbersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjangmengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batasminimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemisahan:Pasal 49

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yangsudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnyamerupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidangtanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yangdipisahkan dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidangtanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dansertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannyapemisahan tersebut.

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).

Pemecahan dilakukan terhadap satu bidang hak atas tanah terdaftar yang

dipecah secara sempurna atau habis menjadi beberapa bagian, yang masing-masing

PRAKTIK# 12

95

merupakan bidang tanah baru. Selanjutnya masing-masing bidang hasil pemecahan

tersebut dibuat buku tanah, surat ukur dan sertipikat baru dengan status hukum yang

sama dengan dengan bidang tanah semula, maksudnya status hak atas tanah yang

sama dengan bidang tanah semula. Buku tanah bidang tanah yang dipecah

selanjutnya dimatikan sehingga sudah tidak ada lagi sertipikat sisa. Pemecahan

tersebut dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak, kesesuaian penggunaan

atau yang merupakan bagian yang berdiri sendiri, antara lain dengan adanya jalan,

saluran air, kejelasan penggunaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku

terutama rencana tata ruang.

Sebelum dilakukan pencatatan pemecahan terlebih dahulu harus dilakukan

pengecekan sertipikat oleh pemilik tanah bukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,

pencatatan pada buku tanah halaman 3 sebagai berikut:

96

Pencatatan pada halaman 3 buku tanah yang dipecah:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 3Sebab Perubahan

Tanggal PendaftaranDaftar Isian



Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997atas permintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 0234 / DesaWonoasri luas 1000 m2 dipecah secara sempurna, oleh karena itubuku tanah dan sertipikat Hak Milik Nomor 0234 / Wonoasridinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagaihak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitumenjadi 4 (empat) bagian:

1) Hak Milik Nomor 3123 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3456 / Wonoasri/ 2017 luas 200 m2

2) Hak Milik Nomor 3124 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3457 / Wonoasri/ 2017 luas 250 m2.



DI 301 Nomor: 3467 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah

( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)

NIP 1954082319831003

Dilakukan pencatatan pada halaman 2 setiap Buku Tanah hasil pemecahan

sebagai berikut:

97


No. : 03123

Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---


Widi Ari Laksito


b) NIB : 06.03.13.03.00272Letak Tanah:

Jl. Srigunting


23. Pemberian Hak


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


Tjahjo Art

……………………………………NIP. 1954082319831003

d) DASAR PENDAFTARAN29.Daftar Isian 202

Tgl. --No. --

30. Surat KeputusanTgl. --No. --

31. Uang Pemasukan

4. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang

Tgl. 05/08/2017No. -


Kepala Kantor PertanahanKabupaten / KotaAntah Berantah

Tjahjo Art

……………………………………NIP. 1954082319831003

e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017

No. 3456/Wonoasri/ 2017

Luas :

i) Penunjuk:

Pemecahan dari Hak Milik Nomor 0234 Desa Wonoasri

MILIK

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.

Antah Berantah, tgl. 16 Agustus 2017

200 m2

02-05-1999

Antah Berantah, tgl.16 Agustus 2017

Antah Berantah


-

98

Tata laksana pada Surat Ukur:Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997Pasal 133

(1) Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemeganghak12 atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahantersebut dilakukan dan melampirkan :- sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;- identitas pemohon;- persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang

bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.(2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.(3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status

bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hakbaru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai penggantinomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.

(4) Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanahdan sertipikat asal dicatat pada buku tanah dan sertipikat baru.

(5) Surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak atas tanah semula dinyatakan tidakberlaku lagi dengan mencantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut :"Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hakatas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak …….Nomor … s/d ….. (lihat buku tanah nomor ... s/d .... )", yang dibubuhitanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinasKantor Pertanahan.

(6) Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar laindan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapusgambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pecahannyayang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat ukur yang baru.

Pasal 134(1) Atas permintaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dari satu bidang tanah

yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian atau beberapa bagian denganmenyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan dan melampirkan:- sertipikat hak atas tanah induk;- identitas pemohon;- persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang

bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.- surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukanoleh pemegang hak.

(2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.

12 Bukan diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

99

(3) Status hukum bidang atau bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama denganstatus bidang tanah induknya, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dandibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat tersendiri.

(4) Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanahdan sertipikat hak atas bidang tanah induk dicatat pada buku tanah dan sertipikat hakatas bidang tanah yang dipisahkan.

(5) Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikatyang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanahyang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata"sisa" dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luasbidang tanah yang dipisahkan.

(6) Dalam buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah induk sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dicatat adanya pemisahan dimaksud pada kolom yang telah disediakanyang menyebutkan secara rinci masing-masing bidang yang dipisahkan.

(7) Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar laindan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambarbidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah yang dipisahkan yangdiberi nomor-nomor hak atas tanah dan nomor surat ukurnya masing-masing.

Dilakukan pembuatan Surat Ukur (SU) baru hasil pemecahan dan

Penghapusan Surat Ukur Lama. Bidang-bidang tanah yang sudah diukur hasil

pemecahan dibuatkan Surat Ukur baru dan dipetakan dalam peta pendaftaran untuk

keperluan pendaftaran hak. SU lama dinyatakan tidak berlaku lagi dengan memberi

catatan pada halaman 4 SU (lama).

Pada peta pendaftaran NIB bidang tanah semula dicoret dan bidang tanah

baru hasil pemecahan diberi NIB baru.Pasal 143

(1) Setiap terjadi perubahan batas fisik pada bidang tanah karena adanya pemecahan,pemisahan atau penggabungan, maka terhadap peta pendaftaran dilakukan perubahan.

(2) Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemecahan atau penggabunganbidang tanah, maka NIB bidang tanah semula dicoret dan bidang tanah baru hasilpemecahan atau penggabungan diberi NIB baru.

(3) Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemisahan bidang tanah, makabidang tanah hasil pemisahan diberi NIB baru, sedangkan sisa bidang tanah semulamenggunakan NIB lama.

100

Pencatatan tidak berlaku pada Halaman 4 Surat Ukur yang dipecah.Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….Daftar isian 302 tgl. 12/02/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …

Antah Berantah, 22 /03 / 2013Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah

WiltandikIr. WiltandikaNIP 1976000000

pemisahan pemecahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : Milik

pengganti

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….

Pada setiap halaman Buku Tanah dan Surat Ukur yang dipecah sempurna di bubuhicap warna merah dengan kalimat:

Dikeluarkan Surat Ukur Luas (m2) NomorHak Sisa LuasTanggal Nomor

11 /08 / 201711 /08/ 201711 /08/ 201711 /08/ 2017

03456034570345803459

200250250300

03123031240312503126

0 m2Pecah habis

TIDAK BERLAKU LAGI

101

Dilakukan pencatatan pada setiap halaman 4 (empat) Surat Ukur baru hasilpemecahan pada “Hal lain-lain” sebagai berikut:

Hal lain-lain :

Surat Ukur ini hasil pemecahan Surat Ukur Nomor 00242 / DesaWonoasri tanggal 22/03/ 2013 karena dilakukan pemecahansempurna Hak Milik Nomor 00234 Desa Wonoasri.

Daftar isian 302 tgl. 05/08/2017 Nomor : 4021Daftar isian 307 tgl. ……… Nomor : …



Bagyo Wibowo, STNIP 19760000000

PemisahanLihat Surat Ukur Penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : …….

Pengganti

Dikeluarkan Surat UkurLuas Nomor

Hak Sisa LuasTanggal Nomor


102

F. Pemisahan

Pemisahan termasuk pemeliharaan data fisik dari satu bidang hak atas

tanah yang terdaftar dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang merupakan

bidang atau bidang-bidang tanah baru yang selanjutnya dibuatkan buku tanah,

surat ukur dan sertipikat baru dengan status hak atas tanah yang sama dengan

bidang tanah sertipikat yang dilakukan pemisahan atau disebut bidang tanah induk,

sehingga dalam pemisahan masih ada bidang tanah sisa pada bidang tanah induk.

Pencatatan pada Buku Tanahnya:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3

Sebab PerubahanTanggal Pendaftaran

Daftar Isian



Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ataspermintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 00234 / Desa Wonoasri luas1000 m2 dipisah sebagian yaitu:

1) Hak Milik Nomor 3118 / Desa Wonoasri, Surat Ukur Nomor 3453/Wonoasri / 2017 luas 100 m2;

2) Hak Milik Nomor 3119 / Desa Wonoasri, Surat Ukur Nomor 3454 /Wonoasri / 2017 luas 150 m2.Sisa luas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi)

DI 301 Nomor: 3467 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah

( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003

103

Pencatatan pada Buku Tanah induk halaman 2 sisa pemisahan

P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :No. : 00234Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---


Widi Ari Laksito

Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB : 06.03.13.03.00272Letak Tanah:

Jl. Srigunting


Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.

NIP. 1954082319831003


Tgl. 10 Juli 2013No. 321/VII/2013

2. Surat KeputusanTgl. --No. --

3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabungan bidang

Tgl.No. -



Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003

e) SURAT UKURTgl. 22/04/2013No. 00242/Wonoasri/ 2013

Luas : 1000 m2paraf

Sisa13 750 m2

i) PENUNJUK: Letter C 2038 / Wonoasri

Pengumuman Nomor 171 tanggal 2 Mei 2013

13 Kata “sisa” dengan tinta merah sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (5) PMNA/ Ka BPN Nomor 3Tahun 1997

MILIK

Antah Berantah, tgl. 12 Juli 2013

02-05-1999

Antah Berantah, tgl.12 Juli 2013

Antah Berantah

104

Pencatatan pada Buku Tanah Halaman 2, hasil dari pemisahan:

P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :No. : 03118Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---


Widi Ari Laksito

Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB 06.03.13.03.00351Letak Tanah

Jl. Srigunting


2. Pemberian Hak

3. Pemecahan /Pemisahan/

Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN


Tjahjo Art

NIP. 1954082319831003


Tgl. --No. --

2. Surat KeputusanTgl. --No.

3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabunganbidang M 00234

Tgl. 05/08/2017No. -



Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003

e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017No. 3453/Wonoasri/ 2017Luas : 100 m2

i ) PENUNJUK:

Pemisahan dari Hak Milik Nomor 00234 Desa Wonoasri

MILIK


02-05-1999


Antah Berantah


105

Pencatatan pada Surat Ukur sisa yang dipisahkan (induk):

Pada Halaman 1

Daftar Isian 207NIB:

SURAT UKURNomor : ……….. ……..

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Atasangin

Kabupaten/Kota : Antah Berantah

Kecamatan : Gowa

Desa/Kelurahan :Wonoasri

Peta : Pendaftaran

Lembar : 07 - 6 Kotak : A - C /6 Nomor Pendaftaran : 48.1-03.177-07-6

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan kosong.

Tanda-tanda batas : Sesuai ketentuan PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997.

Patok Beton dipasang di tiap pojok batas.

Luas : 1000 m2 ( seribu meter persegi)

Sisa 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Widi Ari Laksito (pemilik tanah), Garengpung (petugas ukur)

0 6 0 3 1 3 0 3 1 0 0 2 3 4 06.03.13.03.00272

00242/Wonoasri /2013

paraf

106

Pada Halaman 2 dan 3Penggambaran sisa pada Surat Ukur halaman 2 dan 3 (yang disebut sebagaihalaman Peta Surat Ukur), bidang tanah yang dipisah diarsir dan diberi NIB baru00351 dan 00352. NIB bidang tanah induk tetap 00272.

Skala 1 : 1000

Penjelasan : batas tanah ini

0027200351

Jalan Srigunting

107

Pada halaman 4 Surat Ukur sisa:

Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….

Daftar isian 302 tgl. 12/04/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …




pemisahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : Milik

pengganti

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….Angka sisa luas diparaf Kasi Infra Struktur Pertanahan


11 /08 / 201711 /08/ 2017

34533454

100150

31183119 750 m2 paraf

108

Pencatatan pada Halaman 4 Surat Ukur hasil pemisahan

Hal lain-lain :

Surat Ukur ini hasil pemisahan Surat Ukur Nomor 00242 / DesaWonoasri tanggal 22/03/ 2013 karena dilakukan pemisahan dari HakMilik Nomor 0234 Desa Wonoasri.






Pengganti




109

G. Penggabungan

Penggabungan termasuk pemeliharaan data fisik dari dua bidang tanah

atau lebih yang berbatasan atas nama pemilik tanah dan hak atas tanah yang sama

atas tanah yang terdaftar digabung menjadi satu yang merupakan bidang-

bidang tanah baru yang selanjutnya dibuatkan buku tanah, surat ukur dan

sertipikat baru dengan status hak atas tanah yang sama dengan bidang tanah

sertipikat yang dilakukan penggabungan. Buku tanah, Sertipikat dan Surat Ukur

yang digabung dimatikan.

Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatursebagai berikut:

Pasal 50

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebihyang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilikyang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanyadipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang barutersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus suratukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing.

(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

Pencatatan pada Buku Tanah yang digabung:

Pada setiap halaman Buku Tanah dan Surat Ukur halaman 1 dan 2 dibubuhi cap

merah dengan kalimat

Selanjutnya pada halaman 3 Buku Tanah yang digabung dilakukan pencatatansebagai berikut:

TIDAK BERLAKU LAGI

110

Pencatatan “tidak berlaku” pada Buku Tanah yang digabung:


Sebab PerubahanTanggal Pendaftaran

Daftar Isian



Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ataspermintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 00211 / Desa Wonoasri, SuratUkur Nomor 00223/ Wonoasri/ 2013 luas 100 m2 digabung dengan HakMilik Nomor 00234 / Wonoasri, Surat Ukur Nomor 00253 Wonoasri/ 2013luas 200 m2 menjadi Hak Milik Nomor 03328 Desa Wonoasri, SuratUkur Nomor 03447/ Wonoasri / 2017 luas 300 m2.Buku Tanah dan Surat Ukur bidang tanah yang digabung tersebutdinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

DI 301 Nomor: 3469 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor Pertanahan

DI 208 Nomor: 2459 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah

( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003

111

Pencatatan “tidak berlaku” pada Surat Ukur yang digabung:Dicatat pada halaman 4 semua Surat Ukur yang digabung

Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….Daftar isian 302 tgl. 12/02/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …




pemisahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : 03447/ Wonoasri/ 2017

penggantiNomor Hak : Milik 03328



11 /08 / 2017 03447 300 03328

112

Pencatatan pada Buku Tanah hasil penggabunganP E N D A F T A R A N P E R T A M A

Halaman : 2a) HAK :No. : 03328Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---


Widi Ari Laksito

Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB : 06.03.13.03.00371Letak Tanah:

Jl. Srigunting


2. Pemberian Hak

3. Pemecahan /Pemisahan/

Penggabungan bidang

M 00211 dan M 00234

g) PEMBUKUAN


Tjahjo Art

NIP. 1954082319831003


Tgl. --No. --

2. Surat KeputusanTgl. --No. -

3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabunganbidang

Tgl. 05/08/2017No. -



Tjahjo Art

Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003

e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017No. 3447/Wonoasri/ 2017Luas : 300 m2

i ) PENUNJUK:

Penggabungan dari Hak Milik Nomor 00211 Desa Wonoasri dan Hak Milik

Nomor 00234

MILIK


02-05-1999


Antah Berantah


-

113

Pada Surat Ukur hasil penggabungan pencatatan dilakukan pada halaman 4 SuratUkur :

Hal lain-lain :

Surat Ukur ini hasil penggabungan Surat Ukur Nomor 00223 / Desa Wonoasritanggal 22/03/ 2013 dengan Surat Ukur Nomor 00253 Desa Wonoasri.






Pengganti




114

UJIAN AKHIR SEMESTER

Materi Ujian Akhir Semester difocuskan dengan pelaksanaan bagaimana

penyajian informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat sesuai dengan fakta hukum

yang sebenarnya.

Contoh Soal Ujian Akhir Semester: Waktu 120 menit

1. Buat contoh penulisan kata-kata pada kolom i) halaman 2 (dua) BukuTanah terhadap Hak Guna Bangunan yang berada di atas HakPengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya

2. Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 123/Banyumandeg atas nama PT Rumah Mewah Ambruk telah habismasa berlakunya tahun 2010. Pada tahun 2016 tanah tersebutbeserta bangunannya diwakafkan untuk selama lamanya denganpenggunaan sebagai Panti Asuhan Anak Yatim. Bagaimana penulisanpada halaman 3 Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 123/Banyumandeg tersebut? Jelaskan!

3. Hak Milik Nomor 234/ Banyuraden luas 5000 m2 telah dipecahmenjadi 4 (empat) bidang tanah dengan luas yang sama. Bagaimanapenulisan pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah Hak Milik Nomor 234/Banyuraden tersebut?

4. Lanjutan soal Nomor 3. Bagaimana penulisannya pada Halaman 4(empat) Surat Ukur dari Hak Milik Nomor 234/ Banyuraden tersebut?

5. Hak Guna Bangunan Nomor 789 / Banyumuter atas nama PT. AnginSejuk Semilir menjadi Tanah Bersama pembangunan Rumah Susun.Di atas HGB No. 789 / Banyumuter telah diterbitkan Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun sejumlah 324 unit. Bagaimana penulisan padaBuku Tanah HGB tersebut?

6. Lanjutan soal nomor 5. Bagaimana penulisan perpanjangan HGBtanah bersama yang dibangun Rumah Susun tersebut bila HGB akanhabis masa berlakunya?

7. Hak Guna Bangunan Nomor 889 / Banyuraden luas 345 m2, atasnama suami istri Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari merupakanRumah Tinggal yang telah habis masa berlaku HGBnya 6 (enam)tahun yang lalu, Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari meninggal duniatiga tahun yang lalu. Tanah dengan HGB yang telah habis masaberlakunya tersebut ingin dijadikan Hak Milik oleh tiga anaknya

PRAKTIK# 13

115

(nama dikarang sendiri) yang merupakan satu satunya ahli waris.Bagaimana penulisan pada Buku Tanah HGB tersebut? Tuliskan danberi penjelasan!

8. Bidang tanah Hak Milik Nomor 389/ Banyubiru atas nama LauraMartabak tercatat derivatif sedang originair atas nama Baby Mafia.Sertipikat atas nama Laura Martabak rusak tersiram minyak gorengbekas. Bagaimana menampilkan tulisan/kata-kata pada sertipikatpengganti karena rusak tersebut?

9. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00102 originairpemegang hak atas nama PT. OMAH TUMPUK UNDUNG diKelurahan Guntur. Hak atas tanah bersama Hak Guna BangunanNomor 456/Guntur, HGB tersebut di atas HPL PT. Kereta KudaLumping (Persero). HMSRS Nomor 00102/Guntur tersebut dijual keNona Maya Tiara Romantis. Tampilkan pemeliharaan datapendaftaran tanah (pendaftaran hak atas nama pembeli) di BukuTanah HMSRS pada halaman dua dan halaman tiganya!

10. Hak Guna Bangunan Nomor 889 / Banyuraden luas 745 m2, atasnama suami istri Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari merupakanRumah Tinggal yang telah habis masa berlaku HGBnya 6 (enam)tahun yang lalu, Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari menjual Tanahdengan HGB yang telah habis masa berlakunya tersebut kepada NonaMaya Tiara Romansa. Bagaimana penulisan pada Buku Tanahhalaman 3 (tiga) HGB tersebut?

11.Buat tampilan penulisan pada Sertipikat Pengganti karena hilangDERIVATIF pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga)!

12.Buat tampilan penulisan pada Sertipikat Pengganti karena hilangORIGINAIR !

13.Buat contoh isi pengumuman di Surat Kabar untuk Sertipikat Hilang!

14.Hak Guna Bangunan Nomor 789 / Banyumuter atas nama PT. AnginSejuk Semilir menjadi Tanah Bersama pembangunan Rumah Susun.Di atas HGB No. 789 / Banyumuter telah diterbitkan Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun sejumlah 324 unit. Bagaimana penulisankalimat pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah HGB tersebut?

15.Bidang tanah dengan hak atas tanah Hak Milik dimiliki suami istrisecara gono gini, tercatat DERIVATIF pada Buku Tanah hanya namaSuami. Bagaimana tampilan pencatatannya pada Buku Tanah agartercatat atas nama suami dan isteri!

116

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

Documents

PRAKTIKPEMELIHARAANDATA PENDAFTARANTANAH … · 2020-02-27 · kepada1(satu)orangpenerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan