PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS

(Studi Kasus di KotaSalatiga)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh GelarSarjanadalamHukum Islam

Oleh:

Dita Septika Wati

NIM: 21412030

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2016

ii

iii

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS

StudiKasus di Kota Salatiga

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh:

Dita Septika Wati

NIM: 21412030

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2016

iv

v

vi

vii

viii

MOTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha

yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang

manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.

Jangan meremehkan seseorang yang memiliki masa lalu buruk,

bisa jadi dia mendapatkan masa depan yang paling cerah.

(Umar bin Khattab)

ix

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahku Amin Syaifudin dan Ibu Titik Sumaryani, yang selalu

memberikan semangat tiada henti dan selalu menemani dalam

kondisi apapun. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan.

2. Adik tercinta Okky Taufiq dan Dian Alida Paramita, yang selalu

mendukung Kakakmu ini untuk menggapai mimpi- mimpinya.

3. Keluarga besar yang tidak hentinya memberikan dukungan dan doa

kepadaku.

4. Temanku Hafsari Ayu Wardani yang selalu setia menemaniku dalam

menyusun skripsi ini.

5. Sahabatku Tri Setyorini, Istiqomah, Umi Wahyu Anisa, Siti Solikha,

Iva Ekowati, Masadah, Dwi Astuti yang selalu menyemangatiku tiada

henti.

6. Teman- teman Terbaiku HES 2012 terimakasih untuk 4 tahun ini,

kalian memberikan warna dalam hidupku.

7. Untuk semua orang disekitarku yang tidak bisa kusebutkan satu

persatu, terimakasih atas doa kalian.

x

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT,

karena berkat rahmat- Nya Skripsi ini dapat penulis selesaikansesuai dengan yang

diharapakan. Penulis juga beryukur atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan

oleh- Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi, Kekasih, Spirit

Perubahan, Rasulullah Muhammad SAW bserta segenap keluarga dan para

sahabat- sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan

judulPRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS (Studi Kasus di Kota

Salatiga). Penulis mengakui bahwa dalam menyusun Skripsi ini tidak dapat

diselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Karena itulah penulis

mengucapkan penghargaan yang setinggi- tingginya, ungkapan terima kasih

kadang tak bisa mewakili kata- kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. BapakDr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah

IAIN Salatiga.

3. Ibu Evi Ariyani, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah IAIN Salatiga.

xi

4. Bapak Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., selaku dosen Pembimbing

Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan perngarahan

untuk selal melakukan yang terbaik.

5. Ibu Lutfiana Zahriani, M.H, selaku Kepala Lab. Fakultas Syariah

IAIN Salatiga.

6. Ibu Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing

yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga

skripsi dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.

7. Ibu Ben Ismi Dadarsih, S.H.,M.H., selaku Kepada Ketua Bidang

Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Kota Salatiga.

8. Kepada Pedagang pakaian impor bekas di kota Salatiga yang

sudah memberikan informasi.

9. Teman- teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012

IAIN Salatiga, yang selalu mendukung penulis dalam menuntut

ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan

balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan

maghfiroh, dilingkupi rahmat dan cita- Nya. Amin.

Akhirnya, peneliti berharap semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya

bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Salatiga, September 2016

Penulis

xii

ABSTRAK

Wati, Dita Septika. 2016. Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di

Kota Salatiga). Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Heni Satar

Nurhaida, S.H., M.SI.

Kata Kunci: Jual Beli, Impor, Pakaian Bekas.

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk

memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin

berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar negara, contohnya seperti

Indonesia dan negara- negara lain di sekitarnya, dimana kegiatan ini dinamakan

impor dan ekspor. Jual beli pakaian impor bekas yang sekarang banyak dijumpai

di Kota Salatiga membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa yang menjadi

penyebab maraknya penjualan pakaian impor bekas di Kota Salatiga, Bagaimana

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian impor bekas, serta

Bagaimana peran pemerintah Kota Salatiga dalam menangani masalah jual beli

pakaian impor bekas. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab

maraknya penjualan pakaian impor bekas di Kota Salatiga, untuk mengetahui

tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian impor bekas, untuk

mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani

masalah jual beli pakaian impor bekas

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang

bersifat membangun, mengembangkan, dan menemukan teori- teori sosial.

Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dengan cara meneliti

bahan- bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian

hukum sosiologis/ empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh

secara langsung di lapangan.

Dalam praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Salatiga

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari jual beli yang dilakukan

pembeli dan penjual tidak ada masalah, karena kedua belah pihak sama- sama

ridho. Yang menjadi masalah adalah antara penjual pakaian impor bekas dan

Pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukan pakaian impor

bekas dengan cara ilegal. Itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah

dibuat pemerintah Indonesia, dan kemampuan serah terima antara pemerintah

Indonesia dengan penjual pakaian impor bekas tidak terpenuhi. Oleh karena iu

bisa disimpukan jika Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas yang ada di Kota

Salatiga merupakan jual beli yang sifatnya gharar dan itu artinya jual beli pakaian

impor bekas hukumnya haram.

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Penjual Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga .............. 50

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permendag No. 51/ M-DAG/ PER/7/ 2015/ Tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas

2. Wawancara Dengan Penjual Pakaian Impor Bekas

3. Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Impor Bekas

4. Foto Lapak Penjual Pakaian Impor Bekas

5. Surat Nota Pembimbing

6. Surat Izin Penelitian di DISPERINDAGKOP dan UMKM

Salatiga

7. Surat Izin Penelitian Penjual Pakaian Impor Bekas di Kota

Salatiga

8. Daftar Nilai SKK

9. Lembar Konsultasi Skripsi

10. Daftar Riwayat Hidup

xv

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................... i

HALAMAN BERLOGO .......................................................................... ii

HALAMAN JUDUL ................................................................................. iii

NOTA PEMBIMBING ........................................................................... iv

PENGESAHAN ......................................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. vi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................................ vii

MOTO ....................................................................................................... viii

PERSEMBAHAN ..................................................................................... ix

KATA PENGANTAR .............................................................................. x

ABSTRAK ................................................................................................ xii

DAFTAR TABEL .................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiv

DAFTAR ISI .............................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

xvi

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4

D. Kegunaan Penelitian........................................................................ 4

E. Penegasan Istilah ............................................................................. 5

F. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 6

G. Metode Penelitian............................................................................ 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................... 16

A. Definisi Jual Beli ............................................................................. 16

B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli ...................................................... 21

C. Macam- Macam Jual Beli Menurut Islam ....................................... 26

D. Impor Pakaian Bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M-DAG/ PER/ 7/

2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ............................... 35

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS dan

PENANGANANYA oleh PEMERINTAH KOTA SALATIGA 47

A. Gambaran Umum Jual Beli dan Mekanisme Masuknya Pakaian Impor

Bekas di Kota Salatiga .................................................................... 48

1. Sejarah Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga . 48

2. Lapak Penjual Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga...... 50

3. Mekanisme Masuknya Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga 57

4. Jenis- Jenis Pakaian yang Sering Diminati Oleh Pembeli 59

xvii

B. Peran Pemerintah Dalam Menangani Jual Beli Pakaian Impor Bekas di

Kota Salatiga ................................................................................... 62

BAB IV ANALISIS .................................................................................. 67

A. Faktor- Faktor yang Menyebab Maraknya Penjualan Pakaian Impor Bekas

di Kota Salatiga ............................................................................... 67

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota

Salatiga ............................................................................................ 70

C. Peran Pemerintah Kota Salatiga dalam Menangani Masalah Jual Beli

Pakaian Impor Bekas....................................................................... 75

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 79

A. KESIMPULAN ............................................................................... 79

B. SARAN ........................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 81

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk

memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan

papan. Karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus

dipenuhi setiap individu. Demikian untuk objek jual beli harus dalam

kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa

dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan

semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara,

contohnya seperti Indonesia danNegara- Negara lain di sekitarnya, dimana

kegiatan ini dinamakan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor

biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan

komoditi bukan merupakan barang- barang yang dilarang untuk diperjual

belikan menurut Undang- undang. Proses impor umumnya adalah tindakan

memasukan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor

barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai

diNegara pengirim atau penerima.

Yang menjadi polemik masalah impor barang di Indonesia saat

iniadalah impor pakaian bekas yang menjamur hampir disetiap daerah di

Indonesia. Salah satunya di Salatiga yang merupakan kota kecil namun

banyak dijumpai lapak- lapak yang menjual pakaian impor bekas dengan

2

harga yang sangat murah. Hal ini tentunya menarik pembeli terutama

masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mereka beranggapan bahwa

membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang

murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari

pakaian dengan merk tertentu. Padahal dampak membeli pakaian impor

bekas bagi kesehatan cukup berbahaya, karena pakaian impor bekas

mengandung bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-

kali. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan

lebih banyak masalah.

Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mengganggu pasar

domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garment kecil dan

konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha

garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan

menimbulkan penggangguran tenaga kerja. Dan di bidang ekonomi, selain

terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan

restribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/ pendapatan

industri garment dan konveksi tersebut.

Sudah tertulis jelas dalam Undang- undangNo.7 tahun 2014

Tentang Perdagangan pasal 47 (1) bahwa: setiap importir wajib mengimpor

barang dalam keadaan baru. Namun kenyataan yang ada saat ini mengapa

masih banyak dijumpai para penjual pakaian impor bekas, padahal untuk

sanksinya sudah ada dalam Undang- undang yang sama yakni setiap penjual

barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi

3

sebesar 5.000.000.000. Tidak hanya hukum positif saja yang menjelaskan

tentang larangan ini, jika ditinjau dari hukum Islam jual beli pakaian impor

bekas yang dilihat dari dzatnya dibolehkan namun jika cara masuknya saja

sudah melanggar peraturan atau dengan cara yang bathil itu sama saja di

anggap haram, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An- Nisaa:

29 sebagai berikut,

Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.

Dengan maraknya jual beli pakaian impor bekas yang ditemui

khususnya di daerah kota Salatiga maka peneliti akan melakukan penelitian

dengan judul PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS (Studi

Kasus di Kota Salatiga).

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya penjualan

pakaian impor bekas di Kota Salatiga?

4

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli

pakaian impor bekas?

3. Bagaimana peran Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani

masalah jual beli pakaian impor bekas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya penjualan pakaian

impor bekas di Kota Salatiga.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli

pakaian impor bekas.

3. Untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Salatiga

dalam menangani masalah jual beli pakaian impor bekas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi,

khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi Islam, yang

terkait dengan jual beli pakaian impor bekas.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai

referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan

5

khususnya bagi Pemerintah yang ingin mengetahui permasalahan

jual beli pakaian impor bekas. Serta sebagai informasi bagi para

konsumen dan penjual tentang dampak negatif yang di timbulkan

dari pakaian impor bekas.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan masalah dalam pemahaman terhadap

judul skripsi ini maka perlu kiranya peneliti untuk menegaskan istilah

sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik adalah pelaksanaan

secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan pengertian Impor

adalah pemasukan barang dan sebagainya dari Luar Negeri.

Kitab Undang- undang Perdata pasal 1457 menjelaskan pengertian

jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain

membayarkan harga yang telah dijanjikan.

Pengertian pakaian bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M-DAG/

PER/ 7/2015 tentang Larangan Pakaian Impor Bekas, adalah Produk tekstil

yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang teramasuk dalam

tarif/ HS 6309.00.00.00.

Kota Salatiga adalah sebuah kota kecil di Jawa Tengah dengan

jumlah penduduk yang cukup padat, Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan

Kabupaten Semarang.

6

Dari penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

jual beli pakaian impor bekas merupakan penelitian yang akan meninjau

latar belakang maraknya jual beli pakaian impor bekas dan sejauh mana

peran Pemerintah dalam menangani masalah penjualan pakaian impor bekas

yang dijumpai di Kota Salatiga.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai masalah impor

pakaian bekas di kota Salatiga, hal ini dikarenakan ketidak pedulian

masyarakat mengenai larangan penjualan pakaian impor bekas dan

dikarenakan sanksi jual beli pakaian impor bekas baru mulai ada sejak bulan

maret tahun 2014.

Skripsi yang disusun oleh Sawidi, mahasiswa IAIN Walisongo

Fakultas Syariah (2003) dengan judul Studi Analisis Pendapat Imam

Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang diperjualbelikan. Dalam

skripsi ini dijelaskan bahwa Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat

dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga

harus suci, halal, tidak menjijikan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya

tidak dilarang oleh Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nisaul Karimah (2013)

dengan judul Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Impor Bekas di Pasar

Sanapela Pekanbaru,meneliti tentang kebutuhan akan penghargaan diri

dengan gambaran barang yang dibeli tersebut berstatus pakaian bekas.

7

Namun kwalitas dan merk pakaian menjadi acuhan adanya dorongan untuk

mendapatkan kebutuhan penghargaan diri dikalanganya, karena semua

orang dalam suatu masyarakat menginginkan suatu kehidupan yang stabil

dan bernilai tinggi demi penghargaan baik dari dalam diri sendiri ataupun

orang lain.

Dalam kajian pakaian bekas yang disampaikan oleh Egis MY

(2014) menjelaskan bahwa untuk pakaian impor bekas sudah jelas dilarang.

Aturan yang melarang sudah ada, kemudian apa yang dilarang sudah jelas.

Dan yang mengeluarkan aturan atau ketentuan sudah jelas tertulis. Pakaian

impor bekas memang ada yang menguntungkan bagi beberapa pihak tetapi

hanya untuk jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang

keberlangsungan industri TPT nasional, khususnya garment, sama sekali

tidak ada benefitnya karena tidak ada nilai tambahnya.

Dari penelitian yang dilakukan Rini dengan judul Pengaruh

Perdagangan Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian Pedagangan

Pakaian Bekas di Pasar Baru Medan, menunjukan bahwa sejarah

perdagangan pakaian impor bekas sudah ada sejak tahun 1980. Pada tahun

1990 pakaian bekas boleh diperdagangkan. Aktivitas setiap harinya pada

saat penjualan pakaian bekas sangat ramai dengan kegiatan jumlah

pedagang yang berjualan, jenis barang yang diperdagangkan, para

konsumen yang membeli dan kendaraan yang menganggkut pakaian bekas.

Dengan adanya perdagangan pakaian impor bekas perekonomian para

8

pedagang mengalami kemajuan, jika dilihat dari segi pendidikan anak- anak,

kesehatan dan rumah yang ditempati.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mulyana tepatnya di

wilayah Sulawesi Tenggara dengan judulCakar Gaya Modern,

menyimpulkan bahwa cakar mempunyai peminat yang cukup banyak, baik

dari kalangan remaja maupun orang tua. Penjualan barang cakar (cap

karung) sangat berkembang pesat seperti baju, tas, maupun sepatu. Dari

hasil wawancara dengan penjual memaparkan bahwa untuk membuat usaha

dana yang dibutuhkan untuk membeli 1 bal pakaian cakar sekitar Rp.

3.000.000,00 untuk kemeja dan Rp. 1.000.000,00 dan untuk baju kaos. Baju

bekas ini biasanya di datangkan dari China, Korea, Taiwan, Singapura dan

kebanyakan dari Negara tetangga. Jadi tidak heran jika diantaranya merk

terkenal seperti Calvin Klein, Polo, dan Crocodile. Pembeli mengaku

senang membeli pakaian cakar ini, sebab harganya lebihmurah dan

terjangkau. Sebenarnya Pemerintah sudah melarangperdagangan pakaian

impor bekas, tetapi larangan ini tidak menyurutkan penjual karena

konsumenya memang ada, apalagi sekarang zaman krisis ekonomi.

Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati pada tahun 2010

dengan judul Jual Beli Makalah Bekas di Tinjau dari Hukum Islam (studi

kasus di shopping center Yogyakarta).Karya ilmiah ini berisi tentang analisi

hukum Islam terhadap jual beli makalah bekas di shopping center

Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan disusun peneliti mengenai

jual beli pakaian impor bekas di kota Salatiga. Adapun relevansi dari

9

penelitian tersebut adalah sama- sama mengenai barang bekas. Namun yang

menbedakan salah satunya adalah objek yang diperjual belikan,

danbagaimana mekanisme masuknya pakaian bekas tersebut di kota

Salatiga.

Dalam karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Arwad Rifai

(2006), yang berjudul Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum

Islam di Pasar Prambanan.Berisi tentang pratik jual beli barang bekas di

Pasar Prambanan.

Karya ilmiah yang disusun oleh Qorry Tilawah Muslim(2011) yang

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di

Pasar Klihtikan Pekuncen Yogyakarta.Berisi tentang praktik jual beli

onderdil bekas di Pasar Klitikan, dan analisis hukum Islam mengenai jual

beli onderdil bekas tersebut.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah mengenai bagaimana mekanisme masuknya pakaian impor bekas

tersebut dan faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya penjualan

pakaian impor bekas. Serta sejauh mana peran Pemerintah dalam menangani

masalah pakaian impor bekas di Kota Salatiga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitianyang digunakan oleh peneliti adalah

penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif bersifat

10

membangun mengembangkan dan menemukan teori- teori sosial

(Moleong, 2010: 80). Selanjutnya peneliti juga menggunakan

pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan- bahan perpustakan yang merupakan

data sekunder yang juga disebut sebagai penemuan hukum

perpustakaan, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis/

empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh

secara langsung dalam masyarakat. Peneliti akan melakukan

wawancara kepada beberapa sumber diantaranya Disperindagkop

di Bidang Perdagangan yang menangani masalah impor dan

perlindungan konsumen, pedagang pakaian bekas, dan konsumen

di Kota Salatiga.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti akan hadir sebagai peneliti,

dengan melakukan wawancara kepada pedagang pakaian impor

bekas, konsumen, Disperindagkop di bidang Perdagangan yang

menangani masalah impor.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Salatiga tepatnya pada

lapak- lapak yang menjual pakaian impor bekas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti, diantaranya:

a. Data Primer

11

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

lapangan (Moleong, 2009: 89).

1) Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

(Moleong, 2009: 90). Dalam penelitian ini yang

menjadi informan adalah penjual pakaian impor

bekas, konsumen, Disperindagkop di bidang

Perdagangan yang menangani masalah Impor.

2) Dokumen

Dalam hal penelitian ini dokumen yang digunakan

adalah data- data dari Disperindagkop dan data yang

diperoleh dari penjual pakaian impor bekas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah buku-buku,artikel dan peraturan-

peraturan, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan

jual beli pakaian impor bekas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain

sebagai berikut:

a. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara

langsung pada objek yang diteliti dan dimungkinkan untuk

memberi penelitian pada objek yang diteliti. Dalam penelitian

12

ini peneliti akan mengunjungi dan mendata lapak- lapak

penjual pakaian impor bekas di kota Salatiga. Serta mencoba

melakukan observasi di Dinas Perdagangan guna

memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan praktik

jual beli pakaian impor bekas saat ini.

b. Wawancara (interview), adalah sebuah percakapan antara dua

orang atau lebih yang pertanyaanya ditunjukan oleh peneliti

kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk

dijawab. Wawancara dilakukan secara mendalam karena

peneliti menggunakan dasar penelitian, maka pengumpulan

data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling

tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara

detail dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam

dilakukan secara langsung terhadap informan yang

berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh

peneliti sebelumnya.

c. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal- hal atau

variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar,

majalah, dan sumber lainya sebagai acuhan bagi peneliti

untuk mempermudah penelitian (Margono, 2010: 158).

Dalam hal ini dokumen yang digunakan berupa foto- foto

penjual pakaian impor bekas dikota Salatiga, dan materi

13

penyuluhan bahaya pakaian impor bekas dari Dinas

Perdagangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan

analisi data kualitatif yang bersifat membangun mengembangkan

dan menemukan teori- teori sosial (Moleong, 2010: 80). Analisis

data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang

terkumpul terdiri dari cacatan lapangan dan tanggapan peneliti,

gambaran, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan

sebagainya (Moleong, 2009: 85).Seluruh data penelitian yang telah

dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan

cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam. Peneliti

mengumpulkan informasi dari pedagang, konsumen dan Dinas

Perdagangan.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Setelah menentukan tema yang akan diteliti, maka peneliti

akan:

a. Melakukan survay lapak- lapak pakaian impor bekas di

Kota Salatiga.

b. Membuat proposal penelitian.

c. Melakukan penelitian di lapak- lapak pakaian impor bekas

yang ada di Kota Salatiga.

14

d. Melakukan wawancara dengan pedagang pakaian impor

bekas, konsumen, serta Dinas Perdagangan di kota

Salatiga.

e. Menyusun hasil laporan penelitian tersebut.

8. Sistematika Penelitian

Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Mengidentifikasi pendahuluan yang berisi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika

penelitian.

Bab II: Kajian pustaka membahas tentang definisi jual beli, rukun

dan syarat jual beli, Impor menurut Permendag No. 51/ M- DAG/

PER/ 7/ 2015/ Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.

Bab III: Berisi paparan data dan hasil penelitian yang memaparkan

gambaran umum jual beli pakaian impor bekas di kota Salatiga,

sejarah awal masuknya pakaian impor bekas, mekanisme

masuknya pakaian bekas kepada para penjual, dan faktor penyebab

maraknya jual beli pakaian impor bekas di Kota Salatiga. Serta

peran Pemerintah dalam menangani praktik jual beli pakain impor

bekas di kota Salatiga.

Bab IV: Berisi tentang analisis tentang faktor penyebab maraknya

penjualan pakaian impor bekas, serta tinjauan hukum Islam

15

mengenai praktik jual beli pakaian impor bekas dan peran

Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani masalah jual beli

pakaian impor bekas.

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran.

16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Jual Beli

Dalam bahasa arab kata jual ( ) dan kata beli ()

merupakan dua kata yang berlawanan artinya, akan tetapi orang Arab biasa

menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata, yaitu (). Jual beli

(al- bay) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda

dengan akad saling mengganti.Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pasal 20 ayat 1 Bay adalah jual beli antara benda dengan benda, atau

pertukaran benda dengan uang. Secara terminology, jual beli diartikan

dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan

dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan (Syarifuddin,

2003:192-193).

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik

dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)

(Lubis, 1994: 33). Menurut H. Sulaiman Rasjid (1994: 278) jual beli adalah

menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu

(akad).

Ulama Sayyid Sabiq (1987: 44-45 )mendefinisikan bahwa jual beli

ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi

17

tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang

dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan

bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.

Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (madzun fih) agar

dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Ada yang mendefinisikan jual beli sebagai kepemilikan terhadap

harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Ada juga yang

mengartikan jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang

lain yang berbeda dengan cara tertentu (aqad) (Azam, 2010: 23).

Jual beli menurut syara memiliki beberapa pengertian menurut

beberapa imam madzab, diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan

harta menurut cara yang khusus harta mencakup dzat atau uang.

2. Menurut syafiiyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung

tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan

diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas beanda atau

manfaat untuk waktu selamanya.

3. Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad Muawadhah atau timbal

balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati

kesenangan.

18

4. Menurut Hambali, jual beli adalah tukar menukar harta dengan

harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat

yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba tau bukan utang.

Jual beli diperbolehkan dalam Al Quran, sunnah dan ijma umat.

Adapun dalil dalam Al Quran surah:

1. QS Al Baqarah: 275.

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal

di dalamnya.

2. QS An- Nissa: 29

19

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad

jual beli adalah haram sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang

berdasarkan ayat di atas.

Sedangkan dasarnya dalam hadistNabi diantara nya adalah hadist

yang berasal dari Rufaah bin Rafi menurut riwayat al Bazar yang disahkan

oleh Al Hakim:

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah pernah ditanya tentang usaha

apa yang lebih baik, Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan

jual beli yang mabrur. ( HR. Bazzar dan Hakim)

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang

dihalalkan, maka harus mengikuti ketetuan yang telah ditentukan. Ketentuan

itu disebut rukun dan syarat jual beli.

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

20

suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah

diperjanjikan. Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak

perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan

membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu

adalah sesuai dengan istilah Belanda koop en verkoop yang juga

mengandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoop (menjual)

sedang yang lainya koopt (membeli) (Subekti, 2001: 2). Jual beli adalah

suatu perjanjian konsensuil artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu

perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik

tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur- unsur yang

pokok (essentiali) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai

barang yang tidak bergerak, sifat konsensuil jual beli ditegaskan dalam pasal

1458 yang berbunyi: jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah

pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga,

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum disepakati

(Subekti, 1987: 20).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang

telah dibenarkan syara dan disepakati.

B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

21

Didalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus

dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut

hukum Islam rukun dan syarat jual beli meliputi:

1. Adanya barang yang diperjual belikan, Syarat-syarat yang terkait

dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut (Syarifudin,

2005: 196-198).

a. Barangnya bersih, yang dimaksud adalah barang yang

diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan

sebagai benda najis atau yang diharamkan seperti arak,

anjing, babi, dan yang lainya. Hal ini sesuai dengan hadist

Rasulullah saw;

:

) (

Dari Jabir r.a: sesungguhnya Jabir mendengar

Rasulullulah bersabda pada tahun haji yaitu di Makkah:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan

penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala (HR. Bukhori

dan Muslim).

b. Dapat dimanfaatkan yang dimaksud adalah tentunya sangat

relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan

sebagai objek jual beli menrupakan barang yang dapat

demanfaatkan seperti untuk dikonsumsi, dinikmati

22

keindahannya, dinikmati suaranya serta digunakan untuk

keperluan yang bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang

yang melakukan jual beli sesuatu barang adalah pemilik sah

barang tersebut telah mendapat ijin dari pemilik sah barang

tersebut.

d. Mampu menyerahkan maksudnya bahwa penjual sebagai

pemilik atau kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan

sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang

diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan

jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli

tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung

unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan berada di tangan.

g. Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang

belum berada ditangan itu dilarang sebab bisa jadi barang

tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah

diperjanjikan.

2. Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar barang yang dijual

(untuk zaman sekarang adalah uang), para ulama fiqh membedakan

nilai tukar menjadi dua yaknial-tsaman dengan al-sir.Menurut

mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-

23

tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-sir adalah modal

barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke

konsumen (pemakai).Dengan demikian, harga barang itu ada dua,

yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan

konsumen (harga dipasar) (Ihsan, 2008: 35). Syarat nilai tukar

meliputi:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas

jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara

hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang)

maka pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling

mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai

tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti

babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak

bernilai menurut syara.

3. Lafal atau ijab qabul, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab

dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukan kerelaan.

Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau

tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainya boleh ijab qabul

dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul

(Suhendi, 2008: 70). Menurut sayyid Sabiq dalam buku Fiqh

24

Sunnah ijab merupakan ungkapan awal yang diucapakan oleh salah

satu dari dua pihak yang melakuakn akad, dan qabuladalah pihak

yang kedua (Sabiq, 2006: 121). Para ulama sepakat untuk

mengecualikan kewajiban ijab qabul itu terhadap objek jual beli

yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi

kebutuhan sehari hari, seperti jual beli sebungkus rokok. Untuk

maksud ini, sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan

barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti

ini disebut dengan muatah. Misalnya membeli minuman kaleng di

mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang

koinnya ke dalam lubang yang disediakan dan penjual melalui

mesinnya telah menyodorkan minuman kaleng tersebut sesuai

dengan pesanannya (Syarifudin,2003:195). Syarat ijab qabul

meliputi:

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b. Qabul sesuai dengan ijab, Apabila antara ijab dan qabul

tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya

kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan

membicarakan topik yang sama.

4. Adanya orang yang berakad, para ulama fiqh sepakat bahwa orang

yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

25

a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli

harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan

transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang

dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila,

hukumnya tidak sah meskipun harta yang dijual

merupakan hartanya sendiri (Sudarsono, 2001: 74).

Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An-

Nisa ayat 5:

dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata

yang baik.

b. Atas dasar suka sama suka, yaitu dalam melakukan jual

beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau

paksaan kepada pihak lainya, sehingga pihak lain tersebut

melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh

kemaunya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan. Jual beli

yang demikian itu tidak sah.

c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda,

maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu

26

yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai

pembeli.

Secara konvensional saat terjadinya jual beli unsur- unsur pokok

(essentialia) jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas

konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W, jual beli itu

sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang

dan harga, begitu kedua belah pihak setuju maka lahirlah perjanjian jual

beli yang sah (Subekti: 1995: 2). Sifat konsensual jual beli tersebut

ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi jual- beli dianggap sudah

terjadi antara kedua belah pihak sepakat tentang barang dan harga,

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

C. Macam- Macam Jual Beli Menurut Islam

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu

jual beli shahih, bathil, dan fasid.

1. Jual beli shahih

Dikatakan jual beli shalih karena jual beli tersebut sesuai

dengan ketentuan syara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual

beli yang telah ditentukan.

2. Jual beli Fasid

Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari buku Hukum

Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli jual beli fasid dan jual

beli batal iru berbeda. Apabila kerusakan- kerusakan dalam jual

27

beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya

batal, misalnya jual beli benda- benda haram. Apabila kerusakan-

kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh

diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumru ulama

tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut (Dewi,

2005: 108).

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari

batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku

pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut ulama

mahzab Hanafi yang dikutib dalam buku Hukum Perikatan Islam di

Indonesia, bahwa fasid dalam ibadah dengan muamalahitu berbeda.

Dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup

syarat pada perbuatan. Menurut mahzab Syafii fasid berarti tidak

dianggap dan tidak diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana

mestinya, sebagai akibat dari kekurangan (cacat) padanya (Dewi,

2005: 109).

Menurut Imam Hanafi bahwa muamalahyang fasid pada

hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang dirusak atau tidak

sah adalah sifatnya, yang termasuk jual beli fasid antaran lain

(Dewi, 2005: 117).

a. Jual beli al- majhul

Yaitu jual beli diamana barang atau bendanya secara

global tidak diketahui kejelasan itu bersifat menyeluruh.

28

Tetapi apabila sifat ketidak jelasanya sedikit, maka jual

belinya sah karena itu tidak akan membawa perselisihan.

Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur

majhul diserahkan sepenuhnya kepada urf (kebiasaan

yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

b. Jual beli yang dikaitan dengan suatu syarat

Jual beli yang dikaitakan dengan syarat misalnya ucapan

penjual kepada pembeli, saya jual sepeda saya ini kepada

anda bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini batal

menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut

ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat

syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan

dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah

apabila masa ditentukan bulan depan itu telah jatuh

tempo.

c. Menjual barang yang tidak ada ditempat atau tidak dapat

diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak

dapat dilihat oleh pembeli. Menurut ulama Maliki jual beli

seperti ini diperbolehkan apabila sifat- sifatnya

disebutkan, dengan syaratsifat- sifatnya tdak akan berbah

sampai barang diserahkan. Sedangkan ulama Hambali

menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak [embeli

mempunyai hak khiyar ru yah (sampai melihat barang

29

itu), ulama Syafii menyatakan jual beli itu batil secara

mutlak.

3. Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi

atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan

(Hasan, 2003: 128). Jual beli yang dilarang oleh syariah atau

dianggap bathil (Syarifudin, 2005: 201-208), diantaranya:

a. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur

penipuan dan pengkianatan, baik karena ketidakjelasan

dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara

pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram, dasar

penetapan terhadap jual beli ini adalah hadist dari Nabi

Muhammad dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

Nabi Muhammad SAW melarang jual beli hushah dan

jual beli gharar

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena ketidak

pastian dalam objek, baik barang, uang atau cara

transaksisnya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini

langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping

haram hukumnya, transaksi itu juga tidak sah.

30

b. Jual beli mulaqih

Jual beli mulaqih adalah jual beli barang yang menjadi

objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit

jantan sebelum bersetubuhnya dengan betina. Yang

menjadi dasar dilarangnya jual beli ini adalah hadist dari

Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al

Bazzar:

Sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli mudhamin

dan mulaqih

Alasan pelarangan jual beli ini adalah karena objek yang

diperjualbelikan tidak berada ditempat akad dan tidak

dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak

jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak- pihak yang

melakukan transaksi jual beli.

c. Jual beli mudhamin

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang

objeknya adalah hewan yang masih berada dalam

induknya. Alasan tidak diperbolehkannya jual beli ini

adalah karena tidak jelasnya objek dalam jua beli.

Meskipun sudah tampak wujudnya, tetapi tidak dapat

diserahkan dalam jual beli dan belum pasti pula keadaan

31

dari objek tersebut apakah hewan tersebut akan lahir

dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati.

d. Jual beli hushah atau lemparan batu.

Jual beli hushah mempunyai beberapa arti. Diantaranya

adalah jual beli suatu barang yang terkena lemparan batu

yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain dari jual

beli ini adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah

ditentukan, yang luasanya sejauh yang dapat dikenai oleh

batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah

haram. Dasar hukumnya adalah hadistNabi yang melarang

jual beli gahrar seperti halnya di atas.

e. Jual beli muhaqalah

Jual beli muhaqalah adalah jual beli buah buahan yang

masih berada ditangkainya dan belum layak untuk

dimakan. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena

objek jual belinya masih belum dimanfaatkan.

f. Jual beli munabazah

Jual beli munabazah adalah mempertukarkan kurma yang

masih basah dengan kurma yang sudah kering dengan

menggunakan alat ukur takaran. Alasan keharaman jual

beli ini adalah karena ketidak jelasan dalam barang yang

dipertukarkan ini dalam takarannya.

g. Jual beli mukhabarah

32

Jual beli mukhabarah adalahmuamalah dalam penggunaan

tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan

dihasilkan oleh tanah tersebut. Alasan haramnya jual beli

ini adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu

akad berlangsung harga dan nilainya belum jelas.

h. Jual beli tsunayya

Jual beli tsunayya adalah jual beli dengan harga tertentu,

sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah

sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidak jelasan objek

jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan

pelaku transaksi.

i. Jual Beli asb al fahl

Jual beli asb al fahl adalah memperjualbelikan bibit

pejantan hewan untuk dibiarkan dalam rahim hewan

betina untuk mendapatkan anak. Kadang disebut juga

sewa pejantan, alasan pelarangan di sini adalah karena

ketidak jelasan objek transaksi, karena sukar ditentukan

seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina.

Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama

melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan

transaksi seperti ini bagi pengembangbiakan ternah. Oleh

33

karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa

pembiakan ternak.

j. Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah adalah jual beli yang berlaku antara

dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian

pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang,

dengan ketentuan bahwa yang tersentuh itu adalah yang

dijual.

k. Jual beli munabazah

Jual beli munabazah adalah suatu bentuk transaksi yang

masing- masing pihak melemparkan apa yang ada padanya

kepihak lain tanpa mengetahui kuantitas dari objek yang

dijadikan sasaran jual beli. Alasan haramnya jual beli

adalah ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan yang

akan membawa ketidak relaan yang menjadi salah satu

syarat jual beli.

l. Jual beli urban

Jual beli urban adalah jual beli atas suatu barang dengan

harga tertentu dimana pembeli memberikan uang muka

dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan,

akan membayar dengan harga yang disepakati, namun

kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah

menerimanya lebih dahulu.

34

m. Jual beli talqi rukhban

Jual beli talqi rukban adalah jual beli setelah pembeli

datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar

dan mengetahui harga pasar.Alasan larangan di sini adalah

penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui

keadaan pasar.

n. Jual beli orang kota dengan orang desa

Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang pasar

yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya

kepada orang desa yang baru datang dan belum

mengetahui harga pasar.

o. Jual beli shubrah

Jual beli shubrahadalah jual barang yang ditumpuk yang

bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Jual

beli seperti ini dilarang karena merupakan penipuan.

p. Jual beli najasy

jual beli najasy adalah jual beli yang bersifat pura pura

dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk

membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli yang

lainnya. Alasan keharamannya adalah karena penipuan.

D. Impor Pakaian Bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/

2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

35

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian impor adalah

pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam Permendag No.

87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang

disebut dengan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah

pabean, sedangkan Importir adalah orang persesorangan atau lembaga atau

badan hukum maupaun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Dalam kamus ekonomi pengertian impor adalah suatu barang yang

diproduksi di Negara lain yang kemudian dikirim dan dijual diluar negeri.

Ini mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri

(impor yang dapat dilihat).

Impor adalah memasukan barang- barang dari luar negeri sesuai

dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredarandalam masyarakat yang

dibayar dengan mempergunakan Valuta ( Amir, 2004: 139), kegiatan impor

adalah memenuhi kebutuhan masyarakatakan barang- barang dengan cara

mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri

(Amir, 2004: 204).

Dalam buku Dasar- Dasar Ekspor Impor, Astuti mendefinisikan

impor adalah kebalikan dari ekspor, impor suatu Negara merupakan

ekspornya Negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang-

barang luar negeri sesuai denga ketentuan Pemerintah yang dibayarkan

dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaanya impor melalui

perantara, perwakilan penjualan, agen- agen, pembeli kulakan, para penjual

36

dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar

dalam negeri (Purnamawati, 2013:13).

Sedangkan menurut Djauhari Impor adalah memasukan barang dari

luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan

yang berlaku (Ahsjar,2007: 153). Kegiatan impor dapat terselenggara karena

beberapa hal antara lain, produksi dalam negeri belum ada namun barang

atau jasa tersebutsangat diperlukan di dalam negeri, atau produksi dalam

negeri sudah ada namun belum mencukupi kebutuhan dalam negeri

sehingga masih dibutuhkan untuk impor.

Kemudian menurut Andi Susilo, impor secara harafiah diartikan

sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar Negeri) ke

dalam wilayah Negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara dalam

hal ini bisa diwakili oleh kepentingan perusahaan antar dua Negara tersebut

yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perUndang- undangan yang

berbeda pula (Susilo, 2013: 101). Daerah pabean adalah wilayah republik

Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan ruang udara di atasnya serta

tempat- tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen

yang di dalamnya berlaku UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo UU

no.17 tahun 2006.

Dalam buku Panduan Pintar Ekspor Impor mengartikan impor

sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar negeri) ke

wilayah pabean Negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara, dalam

hal ini bisa diwakilkan kepentingan dua perusahaan antar dua Negara

37

tersebut. Yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perUndang-

undanganya berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir dan

yang lain bertindak sebagai penerima (Susilo, 2013:135). Dalam melakukan

kegiatan impor, importir harus mengurus perizinan terkait impor terlebih

dahulu diantaranya (Susilo, 2013: 136):

1. Izin dari Kementerian Perdagangan, calon importir harus

mendapatkanizin dari Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia yang disebut dengan (APIT) serta Angka Pengenal Impor

Terbatas.

2. Jika calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas

pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk dilakukan

oleh importir yang juga melakukan kegiatan ekspor, calon importir

harus mengajukan fasilitas yang dinamakan Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor (KITE) yang berisi tentang beberapa keterangan

yaitu:

a. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan

PPnBM.

b. Pengembalian Bea Masuk dan Pembayaran PPn dan

PPnBM.

c. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan

PPnBM.

3. Izin Khusus

38

Jika barang- barang yang akan di impor ternyata bukan barang baru

seperti mesin bekas maka dibutuhkan izin khusus. Selain mengurus

izin importir juga harus mengurus pembayaranya, seperti yang kita

ketahui dalam melakukan kegiatan ekspor impor biasanya

menggunakan Letter of Credit (L/C). Untuk menggunakan L/C kita

harus melakukan pembukaan L/C terlebih dahulu di bank, dengan

cara harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi

importir. Importir harus menandatangani syarat- syarat umum pada

Bank Umum Nasional untuk pembukaan L/C.

Hal yang melatar belakangi pelarangan pakaian impor bekas

terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/

M- DAG/ PER/ 7/ 2015/ tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sebagai

berikut:

1. Bahwa pakaian impor bekas berpotensi membahanyakan kesehatan

manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan

untuk masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu

melarang impor pakaian bekas.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

39

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam pasal 2 dan

pasal 3 yang berbunyi;

Pasal 2 berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 berbunyi: pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri

ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perUndang- undangan.

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar

tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi: importir yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 2 dikenai sanksi administrasi dan sanksi lain sesuai ketentuan

peraturan perUndang- undangan.

Dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen juga menjelaskan tentang hal yang dilarang bagi pelaku usaha, di

sini yang dimaksud dengan pelaku usaha sendiri adalah para pedagang

pakaian impor bekas. Karena dalam bermuamalah ada aturan- aturan

dimana aturan tersebut difungsikan untuk memberikan keamanan ataupun

kenyamanan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan juga

untuk melindungi konsumen pada khususnya seperti yang tertuang pada

pasal 8 yang berisi tentang:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan

barang dan atau jasa yang:

40

a. Tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan perUndang- undangan.

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan

dalam label atau etiket barang tersebut.

c. Tidak sesuai dengan ukuran, tarakaran, timbangan dan

jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau

kemajuan, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket

atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses

pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

barang atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,

etiket, keterangan iklanatau promosi penjualan barang dan

atau jasa tersebut.

g. Tidak mencantumkan tangggal kadaluwarsa atau jangka

waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas

barang tertentu.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,

sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan label.

41

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang

yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,

akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta

keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan

harus dipasang atau dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan

ketentuan perUndang- undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdangangkan sediaan farmasi dan

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan

ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk sanksi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terdapat

dalam pasal 62 yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), pasal 15,

pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan pasal 18 di pidana dengan

pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 2. 000. 000. 000.

42

Sebenarnya di Negara Indonesia juga mengimpor barang bekas

atau sering disebut dengan barang modal bukan baru, namun untuk

mengimpor barang modal bukan baru harus memperhatikan aturan- aturan,

yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

No. 75/ M- DAG/ PER/ 12/ 2013/ Tentang Ketentuan Impor Barang Modal

Bukan Baru, terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Barang modal bukan baru yang dapat diimpor meliputi barang

sesuai pos tarif/ HS yang tercantum dalam lampiran

yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

2. Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat diimpor oleh:

a. Perusahaan pemakai langsung

b. Perusahan rekondisi

c. Perusahaan remanufakturing dan/ atau

d. Perusahaan penyedia peralatan kesehatan

Jika hal- hal yang dilakukan importir tidak sesuai dengan

perUndang- undangan yang berlaku, maka hal tersebut bisa dikatakan

sebagai tindak pidana impor. Berikut ini tindakan- tindakan yang termasuk

dalam tindak pidana impor (Jaffar, 2015: 53):

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.

2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat

lain tanpa izin kepala kantor pabean.

43

3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam

pemberitahuan pabean.

4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan

dan/ atau diizinkan.

5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban

pabeanya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan

berikut atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa

persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya pungutan Negara.

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau

tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean

tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar

kemampuanya.

8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang

impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Ancaman atas tindak pidana penyelundupan impor ini adalah

dipidana dengan pidana penjara sekurang- kurangya selama satu tahun,

setinggi- tingginya sepeluh tahun dan pidana denda sekurang- kurangnya

Rp. 50.000.000, dan sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000.000.

Dalam perdaganga internasional, importir memikul tanggung jawab

kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini

44

berarti importir memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang

diimpor, seperti risiko kerugian kerusakan, keterlambatan, penipuan, daan

manipulasi. Oleh karena itu, sebaiknya importir berhati- hati dalam

menyusun kontrak, dalam menilai indentor dan pensuplai, serta dalam

mengambil tindakan pengamanan atas risiko kerugian seperti dalam

penentuan persyaratan asuransi, penentu jasa transportasi, dan angkutan.

Para importir ini umumnya terdiri dari (Amir, 2000: 65):

1. Pengusaha Impor

Pengusaha impor atau lazimnya disebut dengan Import Mercant

adalah badan usaha yang diberikan izin oleh Pemerintah dalam

bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk

mengimpr barang yang khusus disebut dalam izin tersebut dan

tidak berlaku untuk barang lain di luar yang disebut dalam TAPPI

tersebut.

2. Approved Importer (Approved Traders)

Yang dimaksud dengan Approved Importer atau dikenal dengan

istilah Approved Trade, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor

biasa yang secara khusus diistimeakan oleh Pemerintah dan

Departemen Perdagangan untuk mengimpor komditi tertentu untuk

tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh Pemerintah.

Approved Imorters ini misalnya importir cengkeh, importir bahan

bak plastik, dan importir gandum.

3. Importir terbatas

45

Untuk memudahkan perusahaan- perusahaan yang didirikan dalam

rangka UU- PMA/ PMDN, Pemerintah telah memberikan izin

khusus pada perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-

mesin dan bahan baku yang diperlukanya sendiri (bukan untuk

diperdagangkan). Izin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka

Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan

Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam dagang

dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim

disebut General Importir. Perusahaan yang biasanya memperoleh

status sebagai Trading Hause atau Wisma Dagang. Trading Hause

adalah badan usaha yang mengumpulkan barang- barang keperluan

untuk diekspor dan diimpor.

5. Agent Importers

Perusahaan Asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di

Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai

kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan

mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat- alat besar,

kendaraan bermotor, dan barang elektronik umumnya mempunyai

Sole Agent Importers yang bertugas engimpor mesin dan suu

cadangnya dari Negara asal.

46

6. Buying Agent

Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembelian

tertentu di luar negeri.

47

BAB III

JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS DAN PENANGANANNYA OLEH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

A. Gambaran Umum Jual Beli danMekanisme Masuknya Pakaian Impor

Bekas di Kota Salatiga

1. Sejarah Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga

Indonesia merupakan Negara yang dikategorikan masih

berkembang sejak era reformasi, banyak usaha- usaha yang mulai

dikembangkan di Indonesia, salah satunya usaha garment. Para

pengusaha di bidang garmentbersaing menciptakan model- model

pakaian terbaru untuk menarik minat para pembeli. Model pakaian

yang beraneka ragam dengan harga yang bermacam- macam

menjadi opsi bagi beberapa pembeli untuk membeli pakaian sesuai

dengan selera dan kebutuhan masing- masing orang, ini adalah

salah satu hal yang memicu perkembangan fashion di Indonesia.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak

Parman (39) yang merupakan asisten Bapak Amshar Chaniago

pada hari Kamis (7/7), diketahui bahwa pada saat Indonesia

mengalami krisis moneter pada tahun 1997- 1998, para pengusaha

garment mulai gulung tikar dikarenakan melonjaknya harga- harga

di pasaran. Harga pakaian yang biasanya normal menjadi berkali-

48

kali lipat lebih mahal, oleh karena itu peminat pakaian menjadi

menurun.

Dari kondisi inilah kemudian muncul pakaian impor

bekas, di saat Indonesia mengalami krisis moneter pakaian impor

bekas hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat

dengan harga yang lebih murah. Banyak masyarakat yang beralih

untuk membeli pakaian impor bekas, mereka berfikir membeli

pakaian bekas tidak menjadi masalah di saat seperti ini. Yang

penting pakaian masih layak untuk dipakai dan harganya murah itu

sudah cukup untuk saat dimana Indonesia mengalami masa tersulit

seperti ini.

Awal masuknya pakaian impor bekas melalui jalur laut

tepatnya di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan Jalur darat

melalui daerah Entikong Kalimantan Barat. Pakaian impor bekas

mudah masuk di daerah ini karena secara geografis wilayah

tersebut berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang

tentunya memudahkan para pedagang untuk memasukan pakaian

bekas di Indonesia. Pakaian masuk secara bebas di Negara

Indonesia, karena pada saat itu regulasi mengenai pakaian impor

bekas belum ada seperti sekarang ini.

Kemudian setelah berhasil menguasai pasar di Pulau

Sumatera dan Kalimantan barulah pakaian impor bekas mulai

masuk di Pulau Jawa melalui jalur laut. Pengepul terbesar pakaian

49

bekas di Pulau Jawa terdapat di daerah Tanah Abang dan Kota

Bandung, pakaian bekas diperoleh dari beberapa Negara

sepertiThailand, Korea, Jepang, dan Hongkong. Setelah dari Tanah

Abang barulah pakaian bekas didistributorkan di daerah Jawa

seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Salatiga, dan masih

banyak kota- kota besar lainnya. Para penjual biasanya hanya

bermodalkan kepercayaan dengan penjual lainnya, mereka sering

berkomunikasi menggunakan telfon atau pesan singkat. Biasanya

para pedagang memesan pakaian impor bekas sebanyak 2 sampai 3

bal dengan harga beraneka macam tergantung kebutuhan.

Pakaian impor bekas mulai menjamur di kota Salatiga

sejak tahun 2000an, saat itu banyak masyarakat Salatiga yang

membeli pakaian impor bekas karena harganya yang murah dan

pilihanya yang beraneka ragam tergantung selera dan kebutuhan

masing- masing pembeli. Dari sinilah yang kemudian membuka

peluang usaha jual beli pakaian impor bekas di Kota Salatiga

sampai saat ini.

2. Lapak Penjual Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga

Salatiga merupakan kota kecil yang jumlah penduduknya

lumayan padat, berbagai macam usaha juga banyak ditemui di

Salatiga dan salah satunya penjual pakaian impor bekas. Tidak sulit

mencari para penjual pakaian impor bekas di kota Salatiga, lapak

50

mereka bisa ditemui dipinggir- pinggir jalan utama di Salatiga.

Mereka biasanya menjajakan daganganya dari pagi hingga malam

hari. Berikut ini beberapa daftar lapak penjual pakaian impor bekas

yang ada di Salatiga yang masih ada hingga saat ini:

Tabel 3.1 Daftar Penjual Pakaian Impor Bekas di Kota

Salatiga

No. Nama Pemilik Kota

Asal Alamat

1. Amshar Chaniago Bandung Jl. Diponegoro Salatiga

2. Ashari Salatiga Pasar Raya II Salatiga

3. Sugiyanto Salatiga Jl. Bangau No. 18 Salatiga

4. Menik Jakarta Jl. Muwardi Salatiga

5. Martin Ambon Jl. Veteran Salatiga (Depan

RSUD Salatiga)

Meskipun hingga tahun 2016 masih tersisa lima lapak

penjual pakaian impor bekas, namun lapak- lapak yang ada cukup

besar dan lengkap.

Bapak Amshar Chaniago, salah satu pemilik yang berasal

dari Kota Bandung memiliki lapak yang diberi nama AULIA

AWUL- AWUL yang beralamat di Jalan Diponegoro (Depan

Kantor Pajak Salatiga), dengan luas lapak 7 X 10 m . Dari

wawancara yang dilakukan peneliti pada hari kamis (7/7) dengan

Bapak Parman (39) sebagai asisten Bapak Amshar Chaniago yang

sudah bekerja selama 6 tahun sejak pertama kali lapak dibuka

sampai saat ini. Beliau mengatakan sudah membuka usaha ini sejak

tahun 2009 dan lapak AULIA AWUL- AWUL merupakan

51

lapakterlengkap, pakaian dari harga 5000 hingga ratusan ribu

rupiah semua ada di sini. Di lapaknya ini beliau memiliki 3 orang

kariyawan yang rata- rata pendidikanya hanya sampai Sekolah

Menengah Pertama. Dengan modal awal 200 juta rupiah Bapak

Amshar mulai membuka usahanya, Bapak Parman (asisten Bapak

Amshar) menjelaskan bahwa usaha yang dijalani ini sudah tersebar

di daerah Sumatera dan Jawa, beliau memesan pakaian impor bekas

dari Tanah Abang yang kemudian dikirim ke Salatiga dengan

menggunakan jasa paket. Para penjual pakaian impor bekas juga

saling berhubungan antara satu dengan yang lain, namun untuk

organisasi antar penjual pakaian impor bekas saat ini belum ada.

Yang lebih mengherankan, usaha penjualan pakaian impor

bekas miliknya ternyata juga mendapatkan surat izin usaha yang

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dalam surat tersebut

tertulis izin usaha berupa pedagang eceran pakaian, yang berlaku

sampai dengan tahun 2020. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal

sudah jelas dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah jika

perdagangan pakaian impor bekas dilarang. Tetapi pada

kenyataanya hal ini masih terjadi dan mendapatkan izin dari

Pemerintah, jika hal seperti ini terjadi mengapa harus ada regulasi

mengenai larangan penjualan pakaian impor bekas.

Kemudian menyusul Ibu Menik salah satu penjual pakaian

impor bekas yang berasal dari Kota Jakarta. Lapak milik beliau

52

beralamat di Jalan Muwardi Salatiga, tidak banyak informasi yang

diperoleh peneliti di lapak ini. Karena peneliti hanya menemui 2

karyawan dan Pemiliknya sendiri sedang berada di Jakarta.

Karyawan Ibu Menik tidak berani memberikan informasi lebih

lengkap mengenai usaha penjualan pakaian impor bekasnya.

Mungkin mereka sebenarnya sudah paham bahwa usaha yang

dibuka Ibu Menik merupakan usaha yang sebenarnya dilarang

Pemerintah.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis

(7/7) dengan Bapak Sugiyanto (57) penjual asli dari Kota Salatiga.

Lapakyang diberi nama BERKAH FASHION beralamatkan di

Jalan Bangau No. 16 Salatiga, sudah buka selama kurang lebih 15

tahun, dan menurut beliau selama membuka usaha ini

Alhamdulillah tidak memiliki kendala yang berarti, karena Bapak

Sugiyanto membuka usahanya dengan modal sendiri. Beliau sering

membeli pakaian impor bekas dari kota Bandung dengan harga

perbal (100kg) 6 juta sampai 7 juta rupiah, dan dengan harga sekian

beliau sudah memperoleh pakaian dengan jenis kaos, hem, celana

panjang, celana pendek, dan jaket. Beliau sebenarnya sudah tahu

jika usaha yang dijalaninya sebenarnya dilarang oleh Pemerintah,

namun beliau menanggapi hal ini dengan tenang saja. Karena

sampai saat ini tindakan yang dilakukan Pemerintah masih sebatas

memberikan penyuluhan saja. Pemerintah belum mengambil

53

tindakan tegas seperti apa yang mestinya tertulis di PERMENDAG

No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/ 2015 tentang Larangan Impor Pakaian

Bekas yakni memusnahkan pakaian impor bekas yang masih

beredar dipasaran.

Selanjutnyadari wawancara yang dilakukan peneliti pada

hari kamis (7/7) dengan salah satu penjual yang merupakan asli

orang Salatiga, bernama Bapak Azhari (40). Beliau sudah

berdagang pakaian impor bekas sejak 3 tahun terakhir ini,

menurutnya pendapatan penjualan pakaian bekas tidak menentu

terkadang banyak yang membeli terkadang juga tidak ada sama

sekali dalam sehari itu. Lapak Bapak Azhari terletak di Pasar Raya

II lantai dasar, lapak dengan ukuran sekitar 2 X 2 meter yang

dipenuhi dengan tumpukan- tumpukan pakain bekas yang sudah

tertata rapi dengan warna yang sedikit sudah memudar. Jika dilihat

dari lapak yang lain, lapak Bapak Azhari lebih luas dan lebih

lengkap saat ditanya alasannya menjual pakaian bekas, alasan

beliau menjual pakaian impor bekas karena harga yang lebih

murah, jika dibanding beliau harus membuka usaha menjual

pakaian baru yang modalnya bisa 10 kali lipat. Pakaian bekas yang

di jual di Pasar Raya II juga diperoleh dari makelar yang biasanya

menjual secara karungan, dengan harga perkarung kisaran 2 juta

hingga 4 juta rupiah.

54

Pasar Raya II memang pasar yang disediakan Pemerintah

khusus untuk menjual pakaian dan sepatu dengan harga yang

terjangkau. Di sini pembeli bisa melakukan transaksi dengan cara

tawar menawar dengan penjualnya, yang terpenting antara penjual

dan pembeli sama- sama sepakat dengan harga yang disetujui. Tak

beda dengan pembeli pakaian baru, para pembeli pakaian bekas

biasanya juga menawar saat membeli pakaian bekas. Tetapi tidak

hanya pakaian impor bekas ada juga pakaian bekas yang memang

sengaja dijual oleh para pemiliknya karena mereka ingin membeli

kebutuhan lain atau para pengepul yang biasanya membeli baju-

baju bekas itu dari daerah- daerah desa dan kemudian mereka

menjualnya kembali di kota. Di Pasar Raya II sendiri ada sekitar 10

lapak yang menjual pakain impor bekas atau pakaian bukan impor.

Pakaian bukan impor sendiri biasanya batik atau baju- baju dinas

yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan

Bapak Martin (59) pada hari sabtu (27/8), penjual pakaian impor

bekas yang berasal dari Ambon ini sudah membuka usaha jual beli

pakaian impor bekas sejak lima tahun yang lalu, tepatnya di awal

tahun 2011. Beliau membuka usahanya ini dengan modal awal 70

juta rupiah, dan itu sudah termasuk biaya sewa tempat. Lapak

Bapak Martin buka dari jam 13.00 WIB hingga malam hari, dan

pembeli paling ramai di jam- jam sore hari. Kebanyakan dari

55

mereka ibu- ibu, bapak- bapak, dan mahasiswa. Terkadang para

mahasiswa membeli pakaian sebanyak 20 potong untuk dijual

kembali kepada teman- temannya di kampus. Harga pakaian impor

bekas mulai dari 25 ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari

jenis pakaian dan kualitasnya. Barang dagangan milik beliau

diperoleh dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Jepang,

Taiwan, dan Korea. Pakaian impor bekas masuk ke Indonesia

melalui Pelabuhan Tanjung Balai Kepulauan Riau, yang

selanjutnya dikirim melalui Pulau Sumatera dengan jalur darat dan

pakaian impor bekas didrop di Kota Kediri yang kemudian

didistributorkan ke daerah- daerah seperti Salatiga, Solo, Boyolali

dan kota- kota besar di Pulau Jawa lainya. Pakaian impor bekas

didrop di Kota Kediri agar tidak ketahuan oleh Pemerintah. Dari

pemaparan beliau, usaha penjualan pakaian impor bekas juga ada

organisasinya, namun beliau tidak mau memberikan penjelasan

lebih mengenai siapa- siapa saja yang menjadi ketua, dan anggota-

anggota penjualan pakaian impor bekas. Beliau juga memaparkan

jika pakaian- pakain impor bekas yang dijual kualitasnya lebih baik

dibandingkan dengan pakaian- pakaian dari Indonesia, seperti

jahitanya, dan jenis kainnya. Beliau membeli pakaian impor bekas

dengan harga perbal dari 4 juta hingga 7 juta rupiah, pakain impor

bekas dikirim ke Kota Salatiga dengan menggunakan jasa paket

seperti Dakota dan JNE.

56

Keuntungan yang diperoleh dalam usaha jual beli pakaian

impor bekas juga tidak menentu setiap bulannya. Biasanya

pedagang memperoleh laba bersih 1 juta hingga 10 juta perbulan.

Para penjual pakaian impor bekas juga menjual pakaian- pakaian

sisa ekspor yang mereka peroleh dari pemasok yang berada di

Dermaga Ekspor Barang di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau

di Pelabuhan Merak di daerah Banten.

3. Mekanisme Masuknya Pakaian Impor Bekas di Kota Salatiga

Pakaian impor bekas yang diproleh dari Negara Malaysia,

Taiwan, Singapura, Jepang dan Korea masuk ke Indonesia melalui

daerah Tanjung Balai Kepulauan Riau, Sumatera dan Provinsi

Kalimantan Barat tepatnya di daerah Entikong, mengingat ketiga

daerah tersebut secara geografis berbatasan langsung dengan

Negara Malaysia. Pakaian impor bekas masuk melalui jalur laut.

Pakaian dibawa ke dermaga menggunakan kapal- kapal kecil untuk

mengelabuhi petugas Bea Cukai, karena para petugas sering

melakukan operasi di daerah perbatasan. Setelah itu pakaian impor

bekas di didrop di Tanah Abang, Bandung, dan Kediri, untuk

selanjunya didistributorkan ke Kota- kota besar seperti Semarang,

Solo, Boyolali, Yogyakarta, Salatiga, dan Kota Besar lainya di

Pulau Jawa. Tidak tanggung- tanggung jumlah pakaian yang masuk

di Indonesia untuk sekali jalan mencapai 1000 karung. Peredaran

57

pakaian impor bekas telah memberikan kerugian hingga triliunan

Rupiah pada pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) berbasis tekstil dan garment. Karenanya,

pengusaha pun menolak tegas peredaran pakaian impor bekas

tersebut.

Hal ini juga menyangkut harga diri Masyarakat Indonesia,

karena untuk memenuhi kebutuhan sandangnya apakah harus

dengan membeli pakaian impor bekas dari Negara lain, dan juga

kondisi ini membuat industri tekstil dan garment dalam negeri

berpotensi kehilangan pangsa pasarnya. Padahal, jika dilihat

produk lokal sangat mampu dalam menggantikan pasar

tersebut.Seharusnya pasar-pasar dalam negeri diisi oleh pedagang-

pedagang lokal dan domestik, bukanpakaian impor bekas.Impor

pakaian resmi melalui izin impor Kementerian Perdagangan

nilainya mencapai Rp 48,02 triliun. Sedangkan pakaian impor,

yang dipasok industri dalam negeri sebesar Rp93,35 triliun.

Sedangkan selisih Rp10,9 triliun, diduga adalah pakaian impor

ilegal yang belum termasuk pakaian impor yang bekas

(Sriningrum, 2015).

Jika hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin jika

usaha tekstil di Indonesia akan mengalami penurunan. Namun

setelah adanya peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas,

Bea Cukai menjadi lebih giat dalam melakukan Patroli di daerah

58

perbatasan. Terkadang mereka juga harus melakukan tindakan

kekerasan karena adanya perlawanan dari para penyelundup. Pak

Parman yang merupakan asisten dari Bapak Amshar Chaniago

menyatakan bahwa pakaian impor bekas bisa masuk di Pulau Jawa

melalui Dermaga yang bisa di ajak bekerja sama, namun Beliau

tidak mau menyebutkan secara jelas mengenai hal ini. Bisa dibilang

tindakan yang dilakukan Pak Parman ini termasuk dalam kategori

suap, selanjutnya pakaian akan dikirim menggunakan mobil box ke

kota tujuan selanjutnya.Mungkin sudah banyak yang tahu jika

sebenarnya menjual pakaian impor bekas dilarang oleh Pemerintah,

namun masih saja dilakukan dengan dalih untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Untuk harga pakaian impor bekas ternyata bergantungpada

naik turunya harga dolar. Dulunya sebelum tahun 2014 harga

pakaian perbal