PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA

WARGASETRA KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

G

KONS

PROGRAM

FA

PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA

KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG

JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

MUHTAR NASIR APANDI

NIM 1111046100008

NSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

M STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM

AKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M /1437 H

PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA

KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

M)

i

ii

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, Desember 2015

Muhtar Nasir Apandi

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban studinya. Shalawat beserta

salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.

beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya juga para pengikut-pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur

memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat dan terima kasih atas segala kepedulian

mereka yang telah memberikan bantuan, baik berupa sapaan moril, kritik, saran,

dorongan semangat, dukungan financial maupun sumbangan pemikiran dalam

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis secara khusus mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak A.M. Hasan Ali, M.A., selaku ketua Pogram Studi Muamalat (Hukum

Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak H. Abdurrauf, Lc., M.A., selaku sekretaris Program Studi Muamalat

(Hukum Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M selaku dosen

v

pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan moral kepada penulis

dari penulis masih jadi mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan studi.

5. Tim penguji selaku penguji pada sidang skripsi yang telah membantu saya dalam

mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam penelitian saya.

6. Bapak M. Bukhori Muslim, Lc, MA, selaku pembimbing skripsi yang telah

banyak membantu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta kesabarannya

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen serta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendidik dan

memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Segenap pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,

serta Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

9. Seluruh staf kelurahan Desa Wargasetra dan Kelompok Tani Desa Wargasetra

yang telah membantu penulis dalam mencari data dan tak lupa kepada

Narasumber yang telah sudi untuk diwawancarai.

10. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H. Abdurrahman Ilyas dan Ibu Titin

Fatmawati yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan support baik

moril maupun materil. Setiap pesan dan nasihat yang disampaikan selalu

memberikan inspirasi serta motivasi bagi penulis.

11. Saudara-saudara penulis yaitu Ate Muhtar Lutfi, Fitriani Rifah dan Anisa Muhtar

vi

Lutfi yang selalu menanyakan “kapan wisuda?” serta memberikan arahan dan

semangat kepada penulis. Dan tak lupa kepada keponakan yang selalu ceria Zara

Zafirah Muhtar Lutfi.

12. Teman hidup penulis yaitu Reni Anggraeni yang selalu menemani penulis dikala

susah maupun senang, yang selalu memberikan dorongan semangat agar cepat-

cepat menyelesaikan skripsi ini dan yang tak pernah bosen mendoakan penulis

agar dilancarkan segala urusan penulis.

13. Sahabat-sahabat penulis para penghuni pondok anasti kamar no 15 yaitu Imam

Syuhada, M. Iskandar Zulkarnain, Zakaria Arrazy, Ahmad Dwi Mukti, Nuril

Huda, M. Firdaus, Ramadan, Abdul Latief, Akiko Lohandra dan yang paling

utama yaitu sodara Mumin Billah serta sahabat-sahabat lainnya dari PS A 2011

yang selalu membuat penulis tertawa.

14. Teman-teman Lingkar Studi Ekonomi Islam (LISENSI) terutama divisi

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2013-2014 Iskandar,

Devri, Ni’ma, Kartini, Dwi, Desi dan Zia serta teman-teman KKN Bima Sakti

Desa Sukamakmur.

15. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, khususnya mahasiswa/i Perbankan Syariah angkatan 2011

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam skripsi ini. Terima kasih

atas semua kenangan yang tidak terlupakan, semoga silaturahim kita dapat tetap

terjalin sampai kapanpun.

vii

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini,

penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT mencatatnya

sebagai amal dan membalasnya dengan yang lebih baik. Selain itu, penulis akui

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan

penulis munculnya saran untuk menunjang kesempurnaan atas skripsi ini di waktu

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Aamiin.

Jakarta, Desember 2015

Muhtar Nasir Apandi

viii

ABSTRAKSI

Muhtar Nasir Apandi. 1111046100008. Praktek Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Strata 1 Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2015.

Pekerjaan masyarakat Desa Wargasetra mayoritas sebagai petani dan bergerak dibidang pertanian terutama sawah. Disamping mengelola lahan sawah itu sendiri, tidak sedikit masyarakat yang mempercayakan lahan sawahnya untuk dikelola oleh orang lain. Disana praktek kerjasama pengelolaan sawah itu disebut dengan maparo. Praktek kerjasama ini berdasarkan kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang salah satu pihak untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.Tidak ada pembagian tugas untuk kedua belah pihak secara merinci, pembagian porsi bagi hasil ditentukan setelah perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan praktek kerjasama maparo di Desa Wargasetra tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan seperti penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata dari kejadian-kejadian yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber sekunder.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan di Desa Wargasetra cenderung menyerupai konsep akad muzara’ah dan mukhabarah. Akan tetapi banyak poin-poin yang harus diperbaharui atau diubah agar praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Wargasetra ini terhindar dari praktek gharar dan merugikan salah satu pihak supaya praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Kerjasama, Pengelolaan Sawah, Kualitatif Deskriptif

Pembimbing : Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA.

Daftar Pustaka : Tahun 1979 s/d 2013

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv

ABSTRAK ........................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah ..................................... 10

1. Identifikasi Masalah ........................................................................... 10 2. Pembatasan Masalah .......................................................................... 10 3. Rumusan Masalah .............................................................................. 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 11 D. Review Studi Terdahulu ............................................................................ 12 E. Metode Penelitian ..................................................................................... 15 F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 18

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................ 20

A. Pertanian Indonesia .................................................................................. 20 B. Asas Transaksi Syariah ............................................................................ 22 C. Karakteristik Transaksi Syariah ............................................................... 23 D. Akad Kerjasama dalam Hukum Islam ..................................................... 25

1. Muzara’ah dan Mukhabarah ............................................................. 26 a. Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah ..................................... 26

x

b. Dasar Hukum Muzara’ah dan Mukhabarah ................................ 29 c. Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah ............................................ 30 d. Rukun Muzara’ah dan Mukhabarah ............................................ 30 e. Berakhirnya Akad Muzara’ah dan Mukhabarah ......................... 32

2. Musaqoh ............................................................................................. 33 a. Pengertian Musaqoh ..................................................................... 33 b. Dasar Hukum Musaqoh ................................................................ 34 c. Syarat Musaqoh ............................................................................ 34 d. Rukun Musaqoh ........................................................................... 34 e. Berakhirnya Akad Musaqoh ........................................................ 35

E. Kerangka Kerja Penelitian ....................................................................... 38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ................................ 39

A. Gambaran Umum Kabupaten Karawang ................................................. 39 B. Gambaran Umum Kecamatan Tegalwaru ................................................ 41 C. Gambaran Umum Desa Wargasetra ......................................................... 42

1. Batas Wilayah ..................................................................................... 43 2. Kondisi Geografis .............................................................................. 43 3. Jumlah Penduduk ............................................................................... 44 4. Potensi Sumber Daya Manusia .......................................................... 44 5. Kondisi Sosialisasi Desa Wargasetra ................................................. 47

D. Ilustrasi Praktek Kerjasama Maparo Sawah ............................................ 48

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ......................................... 53

A. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Sawah “Maparo” di Desa Wargasetra ....................................................................................... 53

B. Kesesuaian Asas Transaksi Syariah dari Praktek Maparo di Desa Wargasetra ................................................................................................ 55

C. Karakteristik Praktek Maparo di Desa Wargasetra Ditinjau Secara Syariah....................................................................................................... 60

D. Kesesuaian Akad Kerjasama Pengelolaan Sawah “Maparo” di Desa Wargasetra dengan Akad dalam Ekonomi Islam ..................................... 62

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 71

A. Kesimpulan .............................................................................................. 71 B. Saran ......................................................................................................... 71

xi

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 74

LAMPIRAN ........................................................................................................ 77

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Tegalwaru ................................................... 51

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Wargasetra ............................................................. 52

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wargasetra ................................... 54

Tabel 4. Pekerjaan Penduduk Desa Wargasetra ................................................... 55

Tabel 5. Perbandingan Maparo dengan Akad Muzaraah dan Mukhabarah ........ 68

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian ................................................................. 47

Gambar 2. Skema Pelaksanaan Kerjasama .......................................................... 57

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara ...................................................................... 77

Lampiran 2. Surat Permohonan Pembimbing ..................................................... 85

Lampiran 3 Surat Permohonan Data dan Wawancara . ....................................... 86

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian ........................................................... 87

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan,

dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam

banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas,

agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan

pengolahan lahan.1

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk

Indonesia mempunyai mata pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam.

Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia

bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini

memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta hektar yang telah siap tanam, dimana

sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa.2

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam

pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian, selain sebagai

andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian juga mampu

meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan

1 Wikipedia, "Agraria", Artikel diakses pada 8 Maret 2015 dari Id.wikipedia.org/ wiki/

agrarian. 2 Academia, "Indonesia Negara Agraris", Artikel diakses pada 16 maret 2015 dari http://

www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS.

2

kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor

pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekoomian nasional.3

Kita bisa melihat pada lingkungan sekitar kita bahwa luas lahan pertanian

dari hari ke hari semakin berkurang, lahan yang tadinya digunakan untuk

pertanian kini mulai beralih fungsi menjadi perumahan atau pabrik-pabrik.

Penurunan luas lahan untuk pertanian ini bisa disebabkan karena berbagai

keterbatasan.

Pertama, keterbatasan modal atau dana. Masalah permodalan ini karena

akses yang tidak dimiliki petani yang disebabkan ketidakmampuannya

menyediakan agunan, terbatasnya jumlah dan jangkauan bank sementara petani

rata-rata hidup di pedesaan, kondisi pertanian yang bersifat long term (jangka

panjang) sementara perbankan menghadapi kebutuhan short term untuk

memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Saat ini keberpihakan bank nasional terhadap

sektor pertanian sangat rendah. Berdasarkan data BI, penyaluran kredit bank

nasional, hanya 5,4% dari total kredit sebesar Rp. 800, 373 miliar. Selebihnya,

kredit didominasi oleh sektor jasa sebesar 37,21%, sektor perindustrian 22,39%,

perdagangan 20,93%.4

3 Soekartwi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, cet. VI (Jakarta: PT Raja Gafindo

Persada, 2010) h. 10 4 Aam Slamet Rusydiana, dkk, Ekonomi Islam Substantif, (Bogor: Gaung Persada¸2009),

h.75

3

Kedua, sumber daya lahan. Tidak semua petani mempunyai sumber daya

lahan yang luas untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Ketiga, pengetahuan

rata-rata para petani mengenyam pendidikan hanya sampai pada level yang sangat

rendah. Dampaknya pengelolaan petani tidak berjalan optimal, sulit mendapat

akses pembiayaan karena terbatasnya pengetahuan untuk membuat proposal atau

cash flow rendah.

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara

material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar

terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari

banyaknya ayat Al-Qur’an, matan hadits, dan kehidupan Rasulullah SAW dan

para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam

bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat

ukhrawi spiritual. Dengan demikian kegiatan pertanian dalam Islam harus

ditujukan untuk menyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesaran-

Nya. 5

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia

setelah China, India dan Amerika6. 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total

5 Jusuf Sutanto, dkk, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban (Jakarta: Kompas,

2006), h. 693-694 6 Detik Finance, “Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar”

Artikel diakses pada 16 Maret 2015 dari http:// finance.detik.com/ read/ 2014/ 03/ 06 1 34053/ 2517461/4/negara-dengan -penduduk -terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar.

4

234.693.997 jiwa penduduknya adalah beragama Islam.7 Dengan mayoritas

penduduknya beragama Islam sistem perekonomian berbasis Islam sangat

dibutuhkan di Indonesia. Sebab, umat Islam perlu memiliki tata nilai yang

mengatur tingkah laku umat Islam agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang

haram, nista, dengan cara menetapkan nilai haram atau halal.

Ilmu ekonomi yang selama ini dipelajari di Indonesia pada umumnya

tidak dapat menjelaskan beberapa transaksi dilarang, seperti riba, spekulasi,

rekayasa jual-beli yang dilarang. Demikian juga mengapa kepemilikan baik

individu, umum dan negara diatur sedemikian rupa, sehingga membantu

pemerataan pendapatan atau kekayaan dikalangan umat Islam.

Penyusunan, pengembangan dan penerapan ekonomi Islam di Indonesia

dimaksudkan agar umat Islam mendapat kepastian kesertaanya dalam

pembangunan ekonomi yang dipandu oleh pemerintah. Umat Islam itu juga

berkepentingan antara lain, adanya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja

penuh, efisiensi ekonomi, pemantapan tingkat harga, distribusi pendapatan yang

merata. Kecuali itu perlu memperhatikan masalah-masalah antara lain

kemiskinan, polusi, pengangguran dan inflasi, pengawasan harga, serta kesehatan.

Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa

Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat

7 Wikipedia, “Islam di Indonesia” arikel di akses pada tanggal 16 Maret 2015 dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia.

5

ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu,

kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter

sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir semua negara di dunia.

Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap Negara

mencari solusi dalam mengatasi krisis agar mampu bertahan.

Di Indonesia sendiri dampak krisis global menimpa hampir semua sektor

kehidupan, terutama bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan

nilai tukar rupiah, gelombang PHK yang semakin kencang bahkan banyaknya

usaha-usaha ekonomi mikro yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi

seperti ini, sistem Ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam

mengatasi krisis. Islam jelas dalam setiap sektornya, termasuk sektor ekonomi,

sangat memperhatikan moral dan norma-norma syariah, sehingga apapun yang

bertentangan dengan syariat akan ditolak.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.8

Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Kemajuan suatu

bangsa, khususnya bangsa yang penduduknya besar seperti Indonesia, ditentukan

oleh kemajuan pertaniannya. Sejarah mencatat bahwa fungsi pertanian bukan

sekedar menghasilkan komoditas yang nilainya sebatas pada nilai pasar atau nilai

8 Izzudin khatib al-Tamim, Bisnis Islami, cet. I (Jakarta: Fikahara Aneska, 1992) h. 56

6

ekonomi semata. Lebih jauh lagi dari itu pertanian, menghasilkan apa yang Prof.

Amartya Sen namakan fungsi dasar berkelanjutan kehidupan dan kapabilitas suatu

masyarakat (basic functionings) yang beradab. Misalnya, kesehatan masyarakat

akan sangat tergantung bukan hanya dari konsumsi pangan yang jumlahnya

cukup, tetapi juga yang menjamin keseimbangan konsumsi gizi. 9

Tidak cukup sampai disitu, cara mendapatkan pangan tersebut akan sangat

berpengaruh pada kelanjutan kehidupan dan kapabilitas suatu masyarakat. Jika

pangan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik –syubhat, haram,

makruh- tentu darah yang mengalir keseluruh tubuh keluarga kita menjadi haram.

Karena makanan yang kita makan akan berubah menjadi sari-sari makanan dan

sari-sari tersebut dibawa oleh darah keseluruh tubuh, darah yang mengalir

keseluruh anggota tubuh kita tersebut menggerakan seluruh fikiran dan sikap

dalam keseharian. Jelaslah bahwa makanan yang kita makan akan mempengaruhi

perilaku kita. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 51 dijelaskan bahwa:

�� ���ا � ا��� ���ن ���� �� أ��� ا���� ��(�ت وا����ا &��%� إ"!

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib (yang baik), dan

kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun:51)

9 Rudi Wibowo, Pertanian dan Pangan Bunga Rampai Menuju Ketahanan Pangan

Cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 70

7

Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat.

Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan

pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan

pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah

diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya

lahan atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan

menggunakan sistem bagi hasil.

Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka

yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian bertani. Ada

juga yang mempunyai keahlian bertani akan tetapi dia tidak mempunyai lahan.

Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam menganjurkan

kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya. Jika pemilik tidak dapat

mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaan dapat diserahkan

kepada orang lain yang lebih ahli dalam pengeleloaan pertanian, dengan demikian

keduanya bisa bekerjasama dan hidup lebih baik.10

Kesyariahan pengelolaan sawah pun berpengaruh terhadap halal haramnya

hasil panen yang didapat. Termasuk didalamnya kesyariahan praktek kerjasama

pengelolaan sawah tersebut. Maka kesyariahan dari setiap proses yang dilakukan

harus diperhatikan secara detail agar dapat menghasilkan hasil panen yang

melimpah dan halal.

10 Ibid h. 57

8

Di Desa Wargasetra, yang 99% penduduknya beragama Islam dan

sebagian besar bermata pencarian sebagai petani sudah sering terjadi praktek-

praktek pengelolaan sawah, dan penulis tertarik dengan salah satu praktek

kerjasama pengelolaan sawah yang oleh penduduk Desa Wargasetra disebut

Maparo atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut paruhan. Praktek kerjasama

ini cukup unik, jika biasanya kerjasama pengelolaan sawah sudah ditentukan dari

awal bahwa benih berasal dari orang yang mempunyai lahan (Muzara’ah) atau

bisa juga benih itu berasal dari pengelola lahan (Mukhabarah) kali ini berbeda,

tidak ada kesepakatan dari awal bahwa benih itu harus dari orang yang

mempunyai lahan atau pengelola, akan tetapi jika pada saat benih itu dibutuhkan,

pemilik lahan yang mampu mengadakan benih tersebut maka benih dari pemilik

lahan yang dipakai. Sebaliknya, jika pada saat benih itu dibutuhkan pengelola

lahan yang mampu mengadakan benih tersebut maka benih dari pengelola lahan

yang dipakai. Begitu juga dengan pupuk dan hal-hal yang lain seperti penyewaan

traktor untuk membajak sawah dan lain-lain.11

Kemudian untuk bagi hasil tidak ditentukan dari awal pembagian

porsinya, porsi dihitung dari seberapa besar kontribusi dan seberapa besar biaya

yang dikeluarkan pada pengelolaan sawah tersebut. Pada transaksi tersebut

11 Hasil wawancara sementara dengan Petani Desa Wargasetra pada tanggal 4 februari

2015.

9

terdapat celah ketidakpastian pada bagi hasil. Salah satu pihak bisa saja

mengklaim bahwa dirinya telah berkontribusi lebih demi mendapatkan

keuntungan yang lebih besar, dan lebih buruknya lagi salah satu pihak bisa

mengandalkan pihak lain dalam segi pengelolaan dan pada waktu pembagian

hasil panen dia mengaku berkontribusi lebih banyak. Hal ini dapat merugikan

salah satu pihak.

Melihat seperti itu, penulis tertarik untuk lebih mendalami praktek

kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Karena, praktek tersebut terjadi

dilingkungan sekitar tempat tinggal penulis. Penulis ingin mengetahui seperti apa

praktek kerja sama pengelolaan tersebut? Kemudian bagaimana hukum Islam

menanggapi transaksi tersebut? apakah praktek kerjasama pengelolaan sawah di

Desa Wargasetra itu sudah sesuai syariah? Untuk menjawab semua pertanyaan itu

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Praktek Kerjasama

Pegelolaan Sawah di Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru Kabupaten

Karawang”.

10

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dapat

diidentifikasi penyusun adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pemahaman para petani tentang kerjasama pengelolaan

sawah?

b. Apakah para petani memahami hukum Islam mengenai kerjasama

pengelolaan sawah?

c. Jika ditinjau dari segi fiqih muamalah termasuk kedalam akad apakah

praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Wargasetra?

d. Sejauh manakah kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Wargasetra

memenuhi kaidah fiqih muamalah?

e. Bagaimana manajemen pengelolaan praktek kerjasama pengelolaan lahan

sawah di Desa Wargasetra?

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diharapkan

dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka penyusun

membatasi permasalahan hanya pada masalah pelaksanaan kerjasama

pengelolaan sawah di Desa Wargasetra menurut kaidah fiqih muamalat.

11

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, bahwa rumusan masalah dari

penelitian ini adalah bagaimana praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa

Wargasetra dalam perspektif fiqih muamalat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah,

makan penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat diantaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui akad apa yang digunakan dalam praktek kerjasama

pengelolaan sawah di Desa Wargasetra.

b. Mengetahui apakah praktek kerjasama tersebut sudah sesuai dengan

kaidah fiqih muamalah.

c. Mengetahui akad apa saja yang berkaitan dengan kerjasama, terutama

kerjasama dibidang pertanian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti

pribadi.

b. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat

dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada

maupun yang akan dilakukan.

12

c. Dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tentang praktek-praktek pertanian di Indonesia.

d. Dapat memberikan saran dan masukan bagi pelaku kerjasama

pengelolaan sawah di Desa Wargasetra agar berlaku adil dan tidak

merugikan salah satu pihak.

e. Menambah informasi dan pengetahuan masyarakat tentang akad-akad

kerjasama, terutama dalam bidang agraria/pertanian.

D. Review Studi Terdahulu

1. Skripsi Yurike Apringga, mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas

Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2013 dengan

Judul Sistem Bagi Hasil (Paruhan) pada Usaha Pembesaran Kambing dan

Domba di Desa Babakan menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi ini

membahas tentang sistem bagi hasil (paruhan) pada usaha pembesaran

kambing di Desa Babakan, penulis ingin mengetahui akad-akad bagi hasil apa

saja yang terdapat di dalam ekonomi Islam, lalu akad apakah sebenarnya yang

dipakai pada praktek paruhan pembesaran kambing tersebut?

Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu akad yang digunakan pada

praktek pembesaran kambing di Desa Babakan tersebut adalah akad

Mukhabarah. Ada satu kesamaan dengan skripsi yang sedang penulis susun

yaitu sama-sama mencari akad yang digunakan pada sebuah praktek

kerjasama. Akan tetapi, perbedaannya ada pada objek kerjasama itu sendiri,

13

Sdri. Yurike meneliti tentang praktek paruhan pengembangan kambing

sedangkan penulis meneliti praktek pengelolaan sawah, dari segi lokasi

penelitianpun berbeda.

2. Skripsi Muhammad Jamroni, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Semarang Tahun 2010, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik

Gadai Sawah Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara

Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan

hukum Islam terhadap praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Penyalahan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan

oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai.

Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengolahan barang

jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidakjelasan

hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa

diuntungkan dan dirugikan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan ingin

mengetahui pandangan hukum Islam pada suatu praktek. Akan tetapi

perbedaannya terletak pada prakteknya beliau mengambil praktek gadai sawah

sedangkan penulis praktek kerjasama pengelolaan sawah.

3. Skripsi Erwin Erwanto, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Semarang Tahun 2008, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin

14

Kabupaten Semarang. Skripsi ini membahas tentang perilaku kerjasama

pertanian yang berbeda dengan yang lainnya. Apabila biasanya yang

memberikan benih berasal dari salah satu pihak saja, yaitu dari pihak pemilik

lahan atau dari pihak penggarap saja. Akan tetapi yang terjadi di desa tersebut

adalah adanya penyertaan benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagi

hasil yang dilakukan adalah adanya istilah "disisihkan" terlebih dahulu

sebelum di bagi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi tersebut diperbolehkan

dalam Islam karena itu merupakan adat kebiasaan maka kegiatan tersebut

diperbolehkan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui

kesyariahaan dalam praktek kerjasama pertanian akan tetapi yang

membedakan adalah objek penelitian dan titik permasalahannyapun berbeda.

4. Skripsi Muhammad Nurbadruddin, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah

dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2010, Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia tbk.)

Skripsi ini membahas tentang konsep dan indikator keadilan dalam penetapan

nisbah bagi hasil.

Dalam hal ini akad Mudharabah menurut ekonomi Islam, serta

aplikasi dan implementasi nyata di Bank Muamalat Indonesia memenuhi

unsur keadilan tersebut atau tidak. Persamaan dengan penilitian ini adalah

15

sama-sama membahas tentang prinsip keadilan bagi hasil dalam sebuah akad,

akan tetapi yang membedakan adalah objek akad pada penelitiannya.

E. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha

menyusun proposal penelitian ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka

membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat

terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan Metodologi ialah suatu

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan

demikian, Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan baru yang terdapat dalam penelitian.12

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

empiris. Metode penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum

empiris berupa perilaku masyarakat.13 Pokok kajiannya adalah hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

12 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:

Bumi Aksara, 1998) Cet. Ke II h. 42. 13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1 (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2004), h. 40

16

bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum

tertulis, melainkan hasil observasi dilokasi penelitian. 14

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan

penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari

fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten

dibidangnya.15 Data-data dari metode kualitatif biasanya berbentuk narasi atau

gambar-gambar. Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif, yaitu salah

satu jenis peneltian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap

mengenai hukum setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Dalam hal ini penyusun ingin menggambarkan apakah dari praktek

kerjasama pengelolaan sawah tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan?.

Dan apakah praktek kerjasama pengelolaan sawah tersebut sudah sesuai

dengan kaidah fiqih muamalat?

2. Jenis Data/Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari petani Desa

Wargasetra. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kerjsama pengelolaan

sawah tersebut.

14 Ibid., h. 54 15 Lexy. J. Moeloeng. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

2001), h. 3

17

b. Data Sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung, melainkan

telah tertulis atau dibuat oleh pihak lain yang telah tersedia. Dapat

diperoleh dari buku, majalah, koran, jurnal, internet dan lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer diperoleh dengan cara: wawancara, yaitu melakukan Tanya

jawab dengan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi yang

diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara:

1. Proses membaca literatur, jurnal, dan beberapa penelitian terdahulu

yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

2. Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

3. Mencermati makalah, jurnal, maupun bahan-bahan kuliah lain yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu

menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di

lapangan mengenai analisis system kerjasama pengelolaan sawah di Desa

Wargasetra. Analisis perspektif dilakukan dengan menyesuaikan sistem

kerjasama pengelolaan sawah dengan kaidah-kaidah fiqih muamalat.

18

F. Sistematika Penulisan

Metode penulisan penelitian ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Jakarta pada tahun 2012, maka pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan bagian dari bab uraian yang menyajikan kajian

kepustakaan yaitu meliputi kerangka teori atau kerangka konseptual yang relevan

dengan tema penelitian dalam hal ini yaitu teori terkait Pertanian Indonesia, asas-

asas transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah dan akad-akad yang terkait

dengan praktek kerjasama, terutama praktek kerjasama dibidang agraria.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian baik dari gambaran umum

lokasi penelitian, gambaran umum objek penelitian (pertanian) serta ilustrasi

pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah di Desa Wargasetra.

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penyajian data yang telah didapatkan kemudian

mendeskripsikannya secara objektif sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang

19

ambigu dan juga menjelaskan data yang telah didapat untuk diinterpretasikan kedalam

analisi-analisis teori yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini dan mengujinya

dengan menggunakan metode penelitian yang tepat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran peneliti yang

diharapkan berguna bagi peneliti, akademisi, keperpustakaan, para petani dan

masyarakat.

20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertanian Indonesia

Kemajuan suatu bangsa, khususnya bangsa yang penduduknya besar

seperti Indonesia, ditentukan oleh kemajuan pertaniannya. Sejarah mencatat

bahwa fungsi pertanian bukan sekedar menghasilkan komoditas yang nilainya

sebatas pada nilai pasar atau nilai ekonomi semata. Lebih jauh lagi dari itu

pertanian, menghasilkan apa yang Prof.Amartya Sen namakan fungsi dasar

berkelanjutan kehidupan dan kapabilitas suatu masyarakat (basic

functionings) yang beradab. Misalnya, kesehatan masyarakat akan sangat

tergantung bukan hanya dari konsumsi pangan yang jumlahnya cukup, tetapi

juga yang menjamin keseimbangan konsumsi gizi. 1

Fungsi pertanian semacam ini tentu tidak terekam dalam makro

ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Memang benar transformasi

ekonomi akan menurunkan kontribusi relatif pertanian terhadap PDB,

kesempatan kerja dan sumber devisa cenderung sebagaimana yang telah

berlaku di Negara maju, namun perannya dalam menghasilkan fungsi dasar

tadi tidak pernah menurun atau bahkan meningkat.

Fungsi pertanian untuk Negara kita tentunya lebih jauh dari itu, yaitu

fungsi pertanian juga masih sebagai sumber kehidupan terbesar rakyat

1 Rudi Wibowo, Pertanian dan Pangan Bunga Rampai Menuju Ketahanan Pangan

Cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 70

21

Indonesia. Walaupun pertanian sedikit demi sedikit semakin tergerus oleh

industri akan tetapi masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan

nasibnya dibidang pertanian. Sudah semakin banyak lahan pertanian yang

beralih fungsi menjadi lahan-lahan industri, tapi tidak sedikit juga yang

dengan sekuat tenaga mempertahankan lahan pertanian mereka dari godaan

para pembeli lahan pertanian untuk dijadikan lahan industri. Karena hanya

itulah satu-satunya lahan investasi mereka untuk anak-anaknya kelak.

Ada banyak masyarakat yang mempunyai lahan pertanian tapi tidak

bisa menggarap lahan tersebut. Alasannya bermacam-macam bisa karena

sibuk dengan pekerjaan lainnya, atau bisa juga karena memang tidak memiliki

keahlian dibidang pertanian. Solusinya adalah mereka para pemilik lahan

pertanian mempercayakan lahannya tersebut untuk digarap oleh para buruh

tani dengan model kerjasama pengelolaan lahan pertanian agar lahannya tetap

digarap dan pada musim panen mereka tetap mendapatkan hasil panen dari

lahan mereka walaupun mereka tidak menggarapnya sendiri.

Indonesia sebagai urutan pertama Negara dengan populasi muslim

tertinggi didunia2 haruslah mempunyai sistem-sistem yang berbasis Islami.

Termasuk pada praktek pengelolaan lahan pertanian pun jika pelakunya

2Republika Onine, “Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia”

Artikel diakses pada 17 September 2015 dari http://www.republika.co.id/berita/dunia-

islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-

di-dunia

22

seorang muslim maka haruslah berbasis Islami atau Syariah. Setiap transaksi-

transaksi seorang muslim haruslah sesuai dengan asas dan karakteristik

transaksi syariah.

B. Asas Transaksi Syariah3

1. Persaudaraan (ukhuwah)

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam

memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh

mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalan

transaksi syariah berdasarkan prinsip-prinsip saling mengenal (ta’aruf),

saling memahami, (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling

menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf)

2. Keadilan (‘adalah)

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip

muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir, gharar

dan haram.

3. Kemaslahatan (Maslahah)

Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni

kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan

(thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan

kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus

3 Dwi Nur’aini Ihsan Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah Cet.ke-1,

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 11

23

memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan

syariah (maqasid syariah) yaitu berupa:

a. Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien),

b. Akal (‘aql),

c. Keturunan (nasl),

d. Jiwa (nafs) dan

e. Keselamatan harta benda (mal)

4. Keseimbangan (Tawazun)

Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual,

aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial

dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

5. Universalisme

Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak

yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan,

sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)

C. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas

transaksi harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut4:

4 ibid, h. 12

24

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling

ridha.

b. Prinsip kebebasan bertransaksi dakui sepanjang objeknya halal dan baik

(thayib).

c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan

seagai komoditas.

d. Tidak mengandung unsur riba.

e. Tidak mengandung unsur kedzaliman

f. Tidak mengandung unsur maysir

g. Tidak mengandung unsur gharar

h. Tidak mengandung unsur haram

i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)

karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan

risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip

al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)

j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar

serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta

tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’aluluq)

dalam satu akad.

k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najazy), maupun

melalui rekayasa penawaran (ihtikar) dan

25

l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

D. Akad Kerjasama Dalam Hukum Islam

Akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang

mengadakan kontrak) dengan qobul (yang diucapkan pihak lain) yang

menimbulkan pengaruh pada objek kotrak. Pertalian ijab dan qobul ini

mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing

pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-

masing sesuai dengan kesepakatan. Akad memiliki 3 rukun, yaitu adanya dua

orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafazh (shigat) akad.5

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1

mengemukakan bahwa: “perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama

apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang

atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut

“penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah

pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Di dalam

ekonomi berbasiskan Islam atau Ekonomi Islam sistem bagi hasil

diperbolehkan berdasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan

5 Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam,

(Jakarta: Darul Haq, 2004) h. 27

26

juga pernah dipraktekan oleh para sahabat beliau.6 Seperti pernah dilakukan

Nabi SAW bersama dengan khadijah sebelum beliau menikah dengan nya.

Khadijah sebagai pemodal, sementara nabi sebagai pengelola. Berikut adalah

akad-akad kerjasama atau bagi hasil yang terdapat pada ekonomi Islam:

1. Muzara’ah dan Mukhabarah

a. Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah

Menurut etimologi muzara’ah memiliki arti al-inbat yakni

menumbuhkan. Sedangkan menurut terminologi muzara’ah adalah

akad kerjasama dalam usaha pertanian dimana pemilik lahan

pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan

kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh

dibagi sesuai kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga atau

lebih dari itu.7

Ulama Malikiyah menjelaskan muzara’ah adalah perserikatan

atau perkongsian dalam bidang pertanian, sedangkan ulama

Hanabilah menjelaskan bahwa muzara’ah adalah penyerahan lahan

6 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardik Lubis, Hukum Perjanjian

dalamIslam, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2004) h. 61

7 Ah.Azharuddin Latif, Fiqh Muamalat, Cet.ke-1, (Jakarta: UIN Jakarta

Press, 2005), h. 139.

27

pertanian kepada penggarap untuk diolah atau dikelola dan hasilnya

dibagi dua (antara pemilik lahan dan penggarap).8

Syafi’iyah mendefinisikan muzara’ah yaitu pengolahan tanah

oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit dari

penggarap.9 Sedangkan Hanabilah mengartikan muzara’ah adalah

penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan

hasilnya dibagi berdua (paroan). 10

Kerjasama muzara'ah ini biasanya dilakukan dalam bidang

tanaman yang benih dan biayanya relatif murah dan terjangkau,

seperti tanaman padi, jagung, gandum, kacang, dsb. Hukum

muzara'ah pada dasarnya mubah (boleh), bahkan ada sebagian ulama

yang menyebutkan sunnah.

Mukhabarah adalah akad kerjasama di bidang pertanian

dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya untuk

diusahakan kepada pekerja tani sedangkan bibit tanaman dan biaya

8 Wahbah Zuhaily, “Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu”, dalam Maulana

Hasanudin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Prenada

Media Group, 2012), h. 166

9 Syamsudin Muhammad Ibn al-Khatib al-Syarbini, “Mughni Al-Muhtaj

ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-minhaj”, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh

Muamalat dan Aplikasinya pada LKS, cet I., (Lembaga Penelitian UIN Syarif

Hidayatullah: 2011), h. 134

10 Ibnu Qudamah, “Al-Qudamah”, dalam Isnawati Rais dan Hasanuddin,

Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS, cet., I (Lembaga Penelitian UIN Syarif

Hidayatullah: 2011), h. 134

28

garapan ditanggung pekerja tani. Hasilnya menjadi milik kedua

belah pihak dengan pembagian berdasarkan persentase yang telah

disepakati.11

Imam Syafi’i mendefinisikan mukhabarah dengan:

��� ا�رض ���� �����ج ���� وا���ر�� ا�����

“Pengelolaam lahan oleh petani dengan imbalan hasil

pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengolah lahan” 12

Penduduk Irak biasa menyebut muzara’ah dengan sebutan

mukhabarah, jadi menurut mayoritas ulama, keduanya memiliki

pengertian yang sama. Akan tetapi ada yang berpendapat lain yakni

menurut al-Rafi’i dan al-Nawawi, bahwa muazara’ah dan

mukhabarah mempunyai makna yang berbeda. Dari segi arti

memang sama yang menjadi pembeda hanyalah sebatas masalah asal

bibit pertanian, dimana pada muzara’ah bibit berasal dari pemilik

tanah, sedangkan pada mukhabarah bibit berasal dari pengelola lahan

(petani).13

11 Sulaeman Rasyid, fiqh islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)

h. 89 12 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh

Muamalat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 272

13 Isnawati Rais dan Hasanuddin, Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada

LKS, cet.I. (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah: 2011), h. 134

29

b. Dasar Hukum Muzara’ah dan Mukhabarah

Praktek Muzara’ah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan

para sahabat setelahnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk

Khaibar dengan upah sebagian dari buji-bijian dan buah-buahan yang

bisa dihasilkan tanah Khaibar. 14

Dalam kitab al-Mughni disebutkan, “Pekerjaan tersebut

sangat popular, Rasulullah SAW sendiri mengerjakannya hingga tiba

wafatnya, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai

mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka, dan sesudah

mereka.”

Dasar Hukum yang dipergunakan para ulam dalam

menetapkan hukum Mukhabarah dan Muzara’ah adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.:

“sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan

bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian

menyanyangi sebagian yang lain, dengan katanya: Barangsiapa

yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan

14

Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1, (Jakarta:

Kencana Prenadda Media Group, 2010), h. 114-115

30

faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka tahanlah

tanah itu”.

Menurut Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan Muzarah.

Ia beralasan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari

Tsabit Ibn Al Dhahak:

“Bahwa Rasulullah SAW. Telah melarang bermuzarah dan

memerintah untuk sewa menyewa saja dan Rasulullah SAW bersada:

itu tidak mengapa”.

c. Rukun Muzara’ah dan Mukhabarah

Rukun muzara’ah dan Mukhabarah ada menurut jumhur

ulama yang membolehkan akad ini sehingga dianggap sah yaitu: 15

1) Pemilik Tanah

2) Petani Penggarap

3) Objek akad, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani

4) Ijab dan Qobul

d. Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah

Adapun syarat-syarat muzara’ah dan mukhabarah, menurut

jumhur ulama sebagai berikut: 16

1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad yaitu keduanya

harus sudah baligh dan berakal.

15 Ibid, h. 115-116 16 Ibid, h. 116-117

31

2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas,

sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan

menghasilkan.

3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh

digarap dan dihasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering

sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah

pertanian, maka akad muzara’ah atau mukhabarah tidak

sah.

b) Batas-batas tanah jelas.

c) Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk

digarap, apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut

mengolah pertanian itu maka akad menjadi tidak sah.

4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai

berikut:

a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus

jelas.

b) Hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang

berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga

atau seperempat sejak awal akad sehingga tidak timbul

perselisihan dikemudian hari.

32

5) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan

semenjak awal akad. Untuk penentuan jangka waktu ini

biasanya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

e. Berakhirnya akad Muzara’ah dan Mukhabarah

Akad ini akan berakhir apabila maksud dan tujuannya

tercapai, yaitu:

1) Apabila jangka waktu yang disepakati pada waktu awal akad

berakhir. Namun, bila jangka waktu sudah habis, sedangkan

belum layak panen, maka akad tidaklah batal melainkan tetap

dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai

kesepakatan bersama.

2) Meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad,

menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bila salah satu dari

dua pihak tadi wafat maka akad ini dianggap batal, baik

sebelum maupun sesudah dimulainya proses penanaman.

Namun Malikiyah dan Syafi’iyah memandangnya tidak batal.

3) Berakhir sebelum maksud dan tujuannya tercapai dengan

adanya berbagai halangan atau uzur, seperti:17

17 Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada

LKS, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2011), h.

141-142.

33

a) Pemilik tanah terlibat utang, sehingga tanah tersebut

harus dijual.

b) Petani uzur, dikarenakan sakit atau sedang dalam

bepergian jauh yang menyebabkan dia tidak dapat

melakukan tugas dan kewajibannya sebagai petani.

2. Musaqoh

a. Pengertian Akad Musaqoh

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja

pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang

lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian

tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.18

Secara istilah musaqoh dapat diartikan sebuah bentuk

kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan

agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil

yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak

kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan

penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.19

18 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1-3(Jakarta: PT.Raja Grafindo

Persada, 2007), h. 145.

19 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.109

34

b. Dasar Hukum Akad Musaqoh

Menurut jumhur ulama, hukum musaqoh adalah boleh atau

mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : “Dari Ibnu Umar,

sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada

penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian

mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik berupa buahnya

maupun tanamannya” (HR. Muslim). 20

c. Rukun Akad Musaqoh

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun Musaqoh ada lima,

yaitu:

1) Dua orang yang berakad (al-‘aqidani)

2) Objek musaqoh, menurut ulama hanafiah objek musaqoh

adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Ada juga

sebagian ulama hanafiah yang lainnya yang membolehkan

musaqoh atas pohon-pohon yang tidak berbuah sebab sama-

sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiah berpendapat bahwa objek musaqoh adalah

tumbuh-tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki

akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah dan

lain-lainnya dengan syarat:

20 Ibid. h.110

35

a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat

diperjualbelikan.

b. Akad ditentukan dengan waktu tertentu.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqoh dimaksudkan

pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi’i

dalam qaul jadid nya berpendapat bahwa musaqoh hanya dapat

dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada

perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar, sedangkan

anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi

wajib zakatnya.

d. Syarat Akad Musaqoh

Syarat-syarat musaqoh sebenarnya tidak berbeda dengan

persyaratan yang ada dalam muzara’ah. Hanya saja, pada musaqoh

tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih,

kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang ada dalam muzaraah dan dapat

diterapkan dalam musaqoh adalah: 21

1) Ahli dalam akad.

2) Menjelaskan bagian penggarap.

3) Membebaskan pemilik dari pohon.

21 Ibid h. 111

36

4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang

melangsungkan akad.

5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

e. Berakhirnya Akad Musaqoh

Menurut para ulama fiqih, akad musaqoh berakhir apabila:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

2) Salah satu pihak meninggal dunia

3) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh

melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah petani

penggarap itu dikenal sebagai pencuri hasil tanaman atau petani

penggarap itu sakit yang tidak mungkin untuk dia bekerja. Jika petani

wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman

itu belum sampai panen. Adapun jika pemilik perkebunan yang

wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah

pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris

boleh memilik antara meneruskan atau menghentikannya.22

Akan tetapi, Ulama Malikiah menyatakan bahwa akad

musaqoh ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak

meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena uzur dari

pihak petani. Ulama Syafi’iyah juga menyatakan bahwa akad

22 Ibid h. 112

37

musaqoh tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani

penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang

bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut Ulama

Hanabilah, akad musaqoh sama dengan akad muzara’ah yaitu akad

yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu,

masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika

pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu

dibagi antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan

kesepakatan yang telah ada.23

23 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet. Ke-1

(Jakarta:kencana Prenada Media Group, 2010) h. 113

38

E. Kerangka Kerja

Gambar 1

Kerangka Kerja Penelitian

39

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan

Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Bekasi

dan Kabupaten Bogor di Barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di timur,

Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan ini memiliki

luas wilayah 1.737,53 km2, dengan jumlah penduduk 2.125.234 jiwa (sensus 2010)

yang berkepadatan 1.223 jiwa per km2.1

Wilayah Kabupaten Karawang sebagian besar dataran pantai yang luas,

terhampar dibagian pantai utara yang merupakan endapan batuan sedimen bahan-

bahan lepas terutama endapan laut dan avulium vulkanik. Sedangkan dibagian tengah

kawasan perbukitan yang sebagian besar terbentuk oleh batuan sedimen, sedang di

bagian selatan terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian 1.291 m diatas

permukaan laut.2

Sesuai dengan morfologinya Kabupaten Karawang terdiri dari dataran

rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari

66 persen dan kelembaban nisbi 80 persen. Catatan rata-rata curah hujan di

Kabupaten Karawang selama 2005 mencapai 2.534 mm dengan rata-rata curah hujan

1 Wikipedia, "Kabupaten Karawang", Artikel diakses pada 24 Agustus 2015 dari https:

//id. wikipedia. org/ wiki /Kabupaten _Karawang#Potensi 2 Ibid.

40

per bulan sebesar 127mm, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata hujan pada

tahun 2004 yang mencapai 1.677 mm dengan rata-rata curah hujan per bulannya

mencapai 104 mm. Pada tahun 2005 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di

Kecamatan Tegalwaru yaitu mencapai 318 mm perbulan dan yang terendah di

Kecamatan Talagasari yaitu hanya 51mm.3

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut

Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan

Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan

Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat tiga buah saluran irigasi yang besar, yaitu:

Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum

Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan tenaga lsitrik.4 Berkat

saluran irigasi itulah bertani di Kabupaten Karawang menjadi lebih mudah karena

dialiri saluran air yang memadai.

Sejak zaman dahulu masyarakat mengenal Kabupaten Karawang sebagai

lumbung padi Jawa Barat. Kabupaten Karawang selain sebagai lumbung padi Jawa

Barat juga merupakan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi

kebutuhan beras nasional setiap tahunnya mecapai 865.000 ton/tahun. 5

Tingkat produksi padi Karawang tidak lepas dari dukungan sistem

pengairan yang memadai, saluran irigasi yang berasal dari Bendungan Walahar dan

3 Ibid. 4 Pemerintah Kabupaten Karawang “Gambaran Umum”, Artikeldiakses pada 24 Agustus

2015 dari http://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambaran-umum 5 Ibid.

41

Bendungan Curug. Sistem irigasi serta sarana dan prasarana lain mendukung kegiatan

pertanian menjadikan lapangan usaha ini memegang peranan dalam pembentukan

PDRB Karawang.6

Kini industri pengolahan menempati posisi sebagai penyumbang utama,

perdagangan, hotel, dan restoran tetap diurutan kedua sedangkan pertanian

dibawahnya. Kegiatan industri di Karawang berlokasi di beberapa Daerah yakni di

Kecamatan Klari, Telukjambe, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek. Berdasarkan sarana

dan prasarana kegiatan industri, lokasi industri karawang dibedakan dalam tiga

kategori yaitu kawasan industri, zona industri dan kota industri. Industri mesin dan

logam dasar merupakan jenis industri yang menyerap investasi terbesar. Meskipun

industri sudah merajalela tapi Karawang akan tetap mempertahankan predikat

lumbung padi dengan tidak alergi dengan industi.7

B. Gambaran Umum Kecamatan Tegalwaru

Kecamatan Tegalwaru adalah salah satu kecamatan dari 30 Kecamatan di

Kabupaten Karawang yang ada saat ini. Yang letak geografisnya berada di sebelah

selatan Ibu Kota Kabupaten yang jaraknya kurang lebih 37 Km.

Kecamatan Tegalwaru adalah kecamatan pemekaran dari kecamatan

induk yaitu kecamatan pangkalan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

6 Info Karawang “Profil Kabupaten Karawang”, artikel diakses pada 26 Agustus 2015

dari http://aa-karawang.blogspot.com/2009/12/profil-kabupaten-karawang_22.html

7 Ibid.

42

Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembentukan dan pemekaran

Kecamatan, adapun peresmiannya pada tangal 10 Mei 2005 oleh Bupati Karawang

pada saat itu Drs. H. Dadang S. Muchtar. Saat ini Kecamatan Tegalwaru membawahi

Sembilan Desa, meliputi 30 dusun, 40 RW dan 111 RT dengan batas wilayah

Kecamatan sebagai berikut8:

Tabel 3.1

Batas Wilayah Kecamatan Tegalwaru

Sebelah Utara Kecamatan Pangkalan

Sebelah Selatan Kabupaten Cianjur

Sebelah Barat Kecamatan Pangkalan

Sebelah Timur Kecamatan Ciampel Kab. Purwakarta

Luas wilayah Kecamatan Tegalwaru 10.165.592 Ha yang terdiri dari tanah

darat seluas kurang lebih 7.580.363 Ha dan tanah sawah/pertanian kurang lebih

2.214.820 Ha.9

C. Gambaran Umum Desa Wargasetra

Desa wargasetra merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan

Tegalwaru Kabupaten Karawang. Desa Wargasetra ini memiliki luas sebesar 382

ha/m2 yang terdiri atas sawah, pekarangan, pemukiman dan gunung. Dan luas tanah

yang dipakai untuk persawahan sekitar 20% dari luas tanah Desa Wargasetra yaitu

8 Profil Kecamatan Tegalwaru

9 Ibid

43

±76,4 ha/m2. Desa Wargasetra juga di pisahkan oleh sebuah sungai yang bernama

sungai Cigeuntis dan dua aliran irigasi.

1. Batasan Wilayah

Dari luas wilayah daerah tersebut ada bagian perbatasan antara satu Desa

dengan Desa yang lainnya, adapun batas-batas wilayah Desa Wargasetra yaitu:

Tabel 3.2

Batas wilayah Desa Wargasetra

Sebelah Utara Desa Cinta Asih Kecamatan Tegalwaru

Sebelah Selatan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru

Sebelah Barat Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru

Sebelah Timur Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru

2. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Wargasetra merupakan dataran rendah yang berada pada

ketinggian tanah 75 mdpl dari permukaan laut. Dengan banyaknya curah hujan

rata-rata 3454 mm/thn dan suhu udara 28oC. Untuk tanah pertanian

menggunakan tadah hujan dan menggunakan pengairan dengan irigasi secara

teknis. Letak Desa Wargasetra tidak jauh dari pusat pemerintahan kecamatan

hanya berkisar 1 Km. Sedangkan jarak dengan pusat Ibu Kota Kabupaten

berjarak sekitar 98 Km. Sedangkan jarak antara Desa Wargasetra dengan ibu

Kota Negara berjarak 98 Km.10

10 Profil Desa Wargasetra

44

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian dikantor Balai Desa

Wargasetra jumlah penduduk Desa Wargasetra sesuai sensus penduduk pada

bulan September tahun 2011 adalah 5.970 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari

2.878 jiwa laki-laki dan sisanya jumlah penduduk perempuan yang berjumlah

3.092 jiwa dengan 1.838 Kepala Keluarga.11

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Wargasetra adalah sebagai

petani yang berjumlah 978 orang, sedangkan yang berprofesi sebagai buruh tani

kurang lebih 1651 orang sisanya sebagai guru, pengusaha, pegawai negeri sipil,

pedagang, buruh industri dan buruh bangunan. Seiring dengan dijadikannya

Karawang sebagai kota industri, hal ini juga berpengaruh pada peningkatan

profesi sebagai buruh industri yang semakin hari semakin bertambah banyak.

4. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dapat memacu percepatan pembangunan Desa Wargasetra.

Keadaan penduduk Desa Wargasetra berdasarkan tingkat pendidikan pada

tahun 2011 menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

11 Data Sensus Penduduk Desa Wargasetra September 2011

45

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wargasetra12

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Tidak/Belum Sekolah 455 Orang

2 Belum Tamat SD/ 1232 Orang

3 SD/Sederajat 2038 Orang

4 SLTP/Sederajat 1566 Orang

5 SLTA/Sederajat 476 Orang

6 Diploma III/Sederajat 28 Orang

7 Strata I 154 Orang

8 Strata II 23 Orang

9 Strata III 8 Orang

b. Mata Pencaharian Pokok

Setiap manusia haruslah berkembang biak, untuk berkembang biak

manusia tersebut harus makan dan minum, dan untuk memenuhi kebutuhan

sandang pangan manusia tersebut haruslah bekerja. Oleh karena itu manusia

haruslah memiliki mata pencaharian masing-masing agar memenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian merupakan aktivitas

manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah

yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan

12

Data Sensus Penduduk Desa Wargasetra September 2011

46

penduduk dan keadaan demografinya. Tabel dibawah ini berisi data

mengenai berbagai macam mata pencaharian di Desa Wargasetra.

Tabel 3.4

Pekerjaan Penduduk Desa Wargasetra13

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Petani14 978 Orang

2 Buruh tani15 1651 Orang

3 Pegawai Negeri Sipil 57 Orang

4 Guru Swasta 109 Orang

5 Dosen swasta 1 Orang

6 Buruh Pabrik 337 Orang

7 Perawat/ Bidan/Dokter 7 Orang

8 TNI 2 Orang

9 Wiraswasta 489

10 Lain-lain -

13 Data Sensus Penduduk Desa Wargasetra September 2011

14 Orang yang bekerja sebagai tani dan dia memiliki sawah atau lahan untuk digarap,

yang kemudian akan memperoleh keuntungan dari hasil panen sawah tersebut.

15 Orang yang bekerja sebagai tani dan dia bekerja untuk sawah orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah dari sang pemilik sawah.

47

5. Kondisi Sosialisasi Desa Wargasetra

Masyarakat Desa Wargasetra dalam memenuhi kebutuhannya

kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Profesi sebagai petani tidak

semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu

masyarakat Desa Wargasetra banyak yang melakukan praktek kerja sama bagi

hasil. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam

mengolahnya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang

mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan

untuk mengolahnya.

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di desa

ini diadakan secaran lisan atau dengan cara kekeluargaan untuk mufakat diantara

pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga

mempunyai kekuatan hukum yang cukup lemah. Alasannya karena ada rasa

saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di desa tersebut.

Kerjasama pengelolaan sawah ini terjadi karena ada beberapa alasan

diantaranya karena pemilik lahan ada pekerjaan lain seperti merantau ke luar

negeri, ada juga yang memang usia yang sudah tua, ada juga yang karena

ditinggal meninggal dunia oleh suaminya yang dia sendiri tidak memiliki

kemampuan dalam mengelola lahannya sendiri. Dari paparan tentang kondisi

sosial masyarakat Desa Wargasetra tersebut, dapat dikaji lebih lanjut bagaimana

praktek kerjasama pengelolaan sawah yang dipakai di Desa tersebut.

48

D. Ilustrasi Praktek Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Wargasetra

Pada dasarnya praktek maparo ini tidak jauh dengan praktek kerjasama

pengelolaan sawah pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan praktek ini adalah

pembagian tugas-tugas dan pembagian porsi tidak dijelaskan diawal akad seperti pada

umumnya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah ilustrasi praktek maparo di Desa

Wargasetra Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.

Awalnya pemilik lahan mencari buruh tani untuk mengelola lahannya, biasanya

pemilik lahan mencari buruh tani yang mau mengelola lahannya dari saudaranya

terlebih dahulu atau dari tetangga sekitar rumah. Jika tidak ada, pemiik lahan mencari

dari rekomendasi orang lain yang pernah melaksanakan praktek maparo juga. Setelah

pengelola bersedia melakukan pekerjaan, maka dengan secara otomatis praktek

kerjasama dimulai tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Setelah mendapatkan

pengelola yang mau mengelola lahannya, pemilik lahan menunjukan letak dan batas-

batas lahan sawah yang mau digarap.

Kemudian setelah itu, pemilik lahan dan pengelola berunding untuk

menentukan pihak mana yang mengeluarkan bibit, jenis bibit nya apa dan berapa

jumlah bibit yang akan dipakai, jumlah bibit yang dipakai disesuaikan luas lahan

sawah yang akan digarap. Biasanya untuk 1 ha sawah diperlukan benih sebanyak 25-

30 kg/ha. Setelah hal itu disepakati kemudian pengelola mulai bekerja. Mula-mula

bibit yang sudah disepakati tadi di rendam didalam sebuah empang sekitar 7-10 hari

sampai bibit tersebut siap untuk digunakan. Hal itu dilakukan agar mempercepat

perkecambahan benih. Sambil menunggu bibit itu direndam, pengelola mulai

49

penyiapkan pawinian 16. Pawinian biasanya berukuran lebar 1 m dan panjang 4 m

dengan ketinggian 20-30 cm dapat menampung benih sebanyak 7-8 kg. Lokasi untuk

pawinian harus dipilih tanah yang subur dengan intensitas cahaya matahari yang cukup

karena pembuatan persemaian atau pawinian adalah bagian paling penting dalam budidaya

padi sawah karena benih yang dihasilkan akan menentukan pertumbuhan tanaman padi di

sawah.

Setelah pawinian itu siap dan bibit sudah siap, sebelum pawinian di tanami bibit

alangkah baiknya pawinian diberi pupuk NPK terlebih dahulu untuk menghindari serangan

hama tikus. Kemudian setelah itu pengelola menyebarkan bibit yang sudah direndam tadi ke

seluruh pawinian secara merata setelah itu ditunggu hingga bibit tersebut berubah menjadi

benih siap tanam. Untuk perawatanya hanya diberi pengairan yang cukup dan biasanya

perubahan dari bibit menjadi benih memerlukan waktu 18 hari.

Sambil menunggu bibit berubah menjadi benih, pengelola menyiapkan lahan sawah

yang akan ditanami dengan mentraktor sawah. Untuk mentraktor sawah ini sudah ada jasa

yang khusus mentraktor sawah, pemilik atau pengelola tinggal memberi upah kepada tukang

traktor tersebut sebesar yang mereka sepakati, biasanya upah traktor sawah diseusaikan

dengan luas lahan sawah yang ditraktor. Setelah pembajakan sawah dengan traktor itu

selesai berarti sawah sudah siap ditanami benih padi. Pada waktu penanaman, kondisi lahan

tidak perlu tergenang air. Cukup sedikit becek saja. Cara tanam dengan menggunakan metode

jajar legowo 2-1. Dengan jarak 15x25 dan tanaman perlubang cukup 1 rumpun. Cara tanam

padi sawah menggunakan metode ini memang terlihat sedikit jarang, tapi nantinya akan

sangat bagus bagi perkembangan dan pertumbuhannya karena ada ruang cukup untuk

16 Pawinian adalah tempat untuk persemaian benih yang telah direndam dan akan menjadi bibit.

50

pengaturan air, pemupukan dan optimasi cahaya matahari. Lahan sawah siap ditanami,

baiknya sawah itu diberi pupuk urea terlebih dahulu, jumlah pupuk yang siberkan sebelum

tanam 25% dari total kebutuhan pupuk. Jadi misalkan kebutuhan keseluruhan pupuk itu satu

kwintal, maka 25 kg yang disebar sebelum tanam sisanya disebarkan 15 hari setelah proses

tandur selesai. Setelah itu pengelola pun mulai menanami lahan sawah tersebut.

Di Desa Wargasetra proses penanaman padi biasa disebut dengan tandur. Pengelola

biasanya meminta bantuan orang lain atau mempekerjakan orang lain untuk membantu dalam

proses tandur ini, upah untuk pekerja tandur ini sebesar Rp.50.000 per hari. Untuk satu

hektar sawah cukup 4-5 orang yang mengerjakan tandur ini dan memerlukan waktu sekitar 2-

3 hari.

Setelah 15 hari tandur selesai, padi sudah mulai tumbuh dan disekitar padi pun sudah

mulai tumbuh hama rumput liar. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan mengganggu

pertumbuhan padi. Maka pengelola pun mulai membersihkan rumput-rumput liar tersebut.

Proses pembersihan rumput liar tersebut oleh penduduk sekitar biasa disebut dengan

ngarambet. Proses ngarambet ini biasa dikerjakan sendiri oleh pengelola, akan tetapi jika

pengelola merasa tidak sanggup mengerjakan sendiri maka pengelola meminta bantuan

kepada orang yang sudah sering melakukan ngarambet, upah nya sama dengan upah tandur.

Kemudian setelah ngarambet selesai pengelola mulai menyiapkan pupuk urea untuk

disebarkan keseluruh lahan sawah. Jumlah pupuk yang dipakai biasanya ±100 kg pupuk urea

dengan kisaran harga Rp. 300.000/100kg. Karena 25% pupuk sudah dipakai ketika sebelum

tandur, maka sisa 75% lagi pupuk yang harus disebar kesawah. Proses pemupukan biasanya

dikerjakan sendiri oleh pengelola tanpa meminta bantuan orang lain. Karena proses ini tidak

terlalu memakan tenaga akan tetapi memerlukan keahlian. Sebelum pupuk disebar sebaiknya

51

sirkulasi air dikurangi terlebih dahulu supaya ketika pupuk disebar tidak terbawa air dan

pupuk bisa lebih cepat meresap kedalam tanah.

Setelah proses tersebut selesai maka pengelola hanya tinggal menunggu waktu

panen saja. Akan tetapi ketika menunggu masa panen pengelola harus tetap

mengontrol sirkulasi air, perkembangan padi apakah terserang hama atau tidak.

Biasanya ketika padi sedang berkembang sering terjangkit hama. Hama tersebut bisa

dibasmi dengan penyemprotan obat anti hama yang bisa di beli di toko pupuk dengan

kisaran harga Rp. 30.000 – Rp.50.000.

Proses penanaman padi membutuhkan waktu ±120 hari, dimulai dari

penyebaran bibit ke lahan pawinian. Setelah 120 hari itu terlewati maka siaplah untuk

memanen hasil sawah. Proses memanen hasil sawah oleh penduduk sekitar biasa

disebut dengan babut. Babut sendiri mencakup proses pemotongan batang padi dan

pelepasan biji padi dari batang padi. Proses pelepasan ini masih dilakukan secara

manual dengan memukulkan batang padi tersebut pada sebuah kayu yang dibentuk

segitiga denga diberi alas karung atau terpal. Setelah itu selesai dilakukan biji-biji

padi yang sudah terlepas dimasukan kedalam karung. Setelah semuanya selesai

seluruh hasil diukur dengan ditimbang untuk mengetahui berapa total hasil yang

didapat. Setelah itu maka pengelola dan pemilik lahan mulai berunding untuk

menentukan berapa porsi bagi hasil dari masing-masing pihak. Menurut narasumber

porsi itu bisa menjadi tiga kemungkinan. Jika pengelola dan pemilik lahan

mengeluarkan biaya yang sama besar maka porsi pembagiannya 50:50. Yang kedua

jika pemilik lahan mengeluarkan biaya lebih banyak maka porsi bagi hasilnya 70:30

52

untuk pemilik lahan. Yang ketiga jika pengelola mengeluarkan biaya lebih banyak

maka porsi bagi hasilnya 40:60 untuk pengelola lahan. Pembagian porsi bagi hasil

dibagikan setelah pemotongan zakat dari hasil panen. Setelah pembagian selesai

maka berakhir pula praktek kerjasama maparo tersebut.

53

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Sawah “Maparo” di Desa

Wargasetra

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota dari kelompok

tani Desa Wargasetra yaitu Pak Baban, ada beberapa macam praktek kerjasama

pengelolaan sawah yang dipakai di Desa Wargsetra salah satunya adalah sistem

kerjasama pengelolaan sawah yang oleh warga sekitar biasa disebut dengan

Maparo atau paruhan. Berikut adalah skema pelaksanaan kerjasama pengelolaan

maparo tersebut.

Gambar 2.

Skema Pelaksanaan Kerjasama

PERJANJIAN

PEMILIK LAHAN PENGGARAP LAHAN

BIBIT

HASIL GARAPAN

PERHITUNGAN BEBAN

BAGI HASIL

LAHAN KEAHLIAN

54

Dari skema pengelolaan maparo sawah di atas dapat diuraikan menjadi

sebagai berikut: 13

1. Pertama-tama pemilik lahan meminta pengelola untuk menggarap

lahan sawahnya. Biasanya ketika menanyakan hal tersebut pemilik

lahan sekaligus memberitahukan letak lahan dan dimana batas-batas

lahan yang boleh digarap. Jika pengelola sepakat maka perjanjian pun

secara otomatis dimulai.

2. Tahap kedua yaitu penentuan bibit, biasanya pada tahap ini kedua

pihak saling berunding pihak mana yang bisa mengeluarkan bibit.

Pada tahap ini tidak ada penentuan pihak mana yang harus

mengeluarkan bibit. Hal ini dilakukan karena tidak semua pihak

mempunyai bibit. Jadi pihak mana yang mempunyai bibit maka dialah

yang mengeluarkan bibit. Konsep seperti ini berlaku juga untuk

pengeluaran biaya-biaya lainnya seperti pembelian pupuk, sewa

traktor, pembelian obat pemusnah hama dan lain sebagainya.

3. Tahap ketiga yaitu proses pengelolaan sawah, pada tahap inilah

keahlian pengelola sangat dibutuhkan. Pengelola menggarap lahan

sawah tersebut dengan sebaik mungkin agar hasil panennya berlimpah

dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Pengelola menggarap

13 Hasil wawancara bersama Ibu Lala dan Bapak Jajuli

55

lahan tersebut hingga tiba masa panen. Jika sudah tiba pada musim

panen, pengelola akan segera memanen hasil garapannya.

4. Tahap keempat yaitu penghitungan beban-beban selama pengelolaan.

Pada tahap ini kedua belah pihak mengkalkulasikan pengeluaran yang

mereka keluarkan masing-masing. Dari pengkalkulasian tersebut

maka ditentukanlah porsi bagi hasil masing-masing pihak.

5. Tahap terakhir yaitu bagi hasil. Setelah penentuan porsi bagi hasil

pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya adalah pembagian hasil

panen yang diraih. Biasanya bagi hasilnya dalam bentuk gabah basah

yang belum dijemur, dan bukan pula dalam bentuk uang. Dengan

selesainya pembagian bagi hasil tersebut, maka selesai juga tugas

pengelola menggarap sawah dan secara otomatis perjanjian

pengelolaan maparo sawah berakhir.

B. Kesesuaian Asas Transaksi Syariah dari Praktek Maparo di Desa

Wargasetra

Setiap muslim dan muslimat harus melakukan segala kegiatan sesuai

dengan aturan yang telah Allah berikan, supaya mendapatkan keberkahan dari

setiap kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan surga pada akhirnya, begitu juga

dengan muamalah. Setiap kegiatan muamalah harus sesuai dengan asas transaksi

syariah yang meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan

universalisme. Dalam kerja sama maparo sendiri, sudah seharusnya sesuai

56

dengan asas transaksi syariah sehingga muslim yang melaksanakannya pun

mendapat keberkahan. Oleh karena itu, kerja sama maparo dilihat dalam asas

transaksi syariah adalah sebagai berikut:

1. Persaudaraan (ukhuwah).

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam

memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh

mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalan

transaksi syariah berdasarkan prinsip-prinsip saling mengenal (ta’aruf),

saling memahami, (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin

(takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Pada praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Wargasetra sangat

menjunjung tinggi nilai persaudaraan, terlihat dari hasil wawancara pemilik

lahan yang seringkali mempercayakan pengelolaan lahan sawah kepada

saudaranya sendiri yang otomatis sudah sangat kenal, sudah saling faham

karena dalam satu lingkungan keluarga. Akan tetapi tidak jarang juga

pemilik lahan mempercayakan pengelolaan lahan sawahnya kepada orang

lain yang dia perlakukan seperti saudaranya sendiri. Kemudian, antara

pemilik lahan dan pengelola pun memiliki rasa saling tolong menolong,

pemilik lahan menolong pengelola dengan memberikan pekerjaan dan

pengelola menolong pemilik lahan dengan membantu pengelola lahan

sawahnya. Mereka saling bersinergi dalam berusaha menjamin pengelolaan

sawah tersebut berhasil dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Hal

57

itu cukup membuktikan bahwa praktek maparo sudah memenuhi asa

persaudaraan.

2. Keadilan (‘adalah)

Setiap transaksi syariah harus mempunyai implementasi keadilan

dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang

adanya unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan narasumber,

tidak terdeteksi adanya unsur riba maupun maysir. Akan tetapi ada

indikasi kecil yang bisa menimbulkan gharar bahkan kezaliman. Hal itu

dapat muncul karena masih dipakainya sistem pembagian porsi bagi hasil

yang ditentukan setelah kalkulasi biaya-biaya selama pelaksanaan

kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Hal itu terjadi mungkin karena

kurangnya pemahaman para pelaku terhadap konsep traksaksi syariah,

para pelaku kerjasama maparo sawah ini tidak terlalu menghiraukan

masalah ini karena dari kedua belah pihak tidak merasa ada yang

dirugikan dan sama-sama saling ridho.

Menurut pemahaman penulis yang didapatkan dari studi literatur,

alangkah baiknya pembagian porsi bagi hasil ditentukan pada awal akad

agar tidak terdapat unsur yang diharamkan seperti gharar dan maysir.

Alangkah baiknya pula kita menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang

diharamkan walaupun hanya indikasi-indikasi kecil.

58

3. Kemaslahatan (Maslahah)

Kemaslahan harus ada dalam setiap transaksi syariah, karena setiap

usaha hanya mencari kemasalah, untuk apa kita capek-capek usaha tapi

tidak maslahat?. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur

yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan

(thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan

kemudharatan.

Pada praktek kerjasama maparo sawah ini menjungjung tinggi asas

kemaslahatan, hal itu dapat dibuktikan dari dilaksanakannya praktek

kerjasama ini sangat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua

belah pihak. Pengelola sangat membantu pemilik lahan untuk menggarap

lahannya agar tetap dipakai untuk pertanian dan tidak menjadi lahan yang

mubazir, karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan tersebut

sendiri. Pemilik lahan juga sangat membantu pengelola karena sudah

memberikan lahan pekerjaan yang halal dan menambah sedikit

penghasilan bagi pengelola.

Pemilik lahan dan pengelola pun sangat mengedepankan kepatuhan

syariah walaupun pada pelaksanaan praktek kerjasama ini tidak ada

pedoman khusus yang dipakai. Akan tetapi pemilik lahan dan pengelola

sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan agama yang sedikit

banyaknya membahas tentang kehalalan dan menjauhi hal-hal yang

diharamkan.

59

4. Keseimbangan (Tawazun)

Keseimbangan meliputi dua aspek, yaitu keseimbangan aspek

material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan

sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan

pelestarian.

Tidak jauh berbeda dengan asas keadilan yang telah disebutkan

diatas dimana dalam kerjasama maparo ini terdapat unsur gharar yang

menyebabkan ketidak seimbangan pada berbagai aspek yaitu pembagian

porsi dan pembagian tugas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

narasumber dijelaskan bahwa pada praktek kerjasama maparo ini tidak

dijelaskan tugas-tugas untuk masing-masing pihak yang menyebabkan

pembagian porsi bagi hasil dilakukan diakhir masa panen setelah

penghitungan biaya-biaya selama pengelolaan.

Menurut pemahaman penulis yang didapatkan dari studi literatur,

alangkah baiknya pembagian tugas kedua belah pihak itu dijelaskan

secara rinci dan adil supaya tidak ada pihak yang mendapatkan beban

tugas lebih berat. Pembagian tugas yang adil juga dapat mengurangi

keghararan dan transaksi dan bisa juga meniadakan ada pihak yang

terdzalimi.

5. Universalisme

Setiap transaksi syariah harus mempunyai azas universal yang

berarti dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang

60

berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai

dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Akan

kerjasama maparo sawah ini bisa dilakukan dilakukan oleh semua pihak

yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan

dan akad ini pula sudah terbukti bisa membawa manfaat bagi banyak

orang (rahmatan lil alamin).

C. Karakteristik Praktek Maparo di Desa Wargasetra ditinjau Secara Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas

transaksi harus memenuhi karakteristik dan persyaratan transaksi syariah.

Kerjasama maparo ini jika dilihat karakteristik dan persyaratan transaksi syariah

adalah sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling

ridha. Sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa praktek kerjasama

maparo ini sudah memenuhi karakter saling saling faham dan saling ridho.

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik

(thayib). Sudah jelas objek kerjasama maparo ini halal karena objek milik

pribadi tidak berdiri diatas lahan orang lain, dan biasanya pengelola sudah

mengetahui atau diberitahu sebelumnya batasan-batasan lahan untuk

digarap.

61

3. Tidak mengandung unsur riba, haram dan maysir. Pada sub bab sebelumnya

sudah dijelaskan bahwa praktek kerjasama maparo ini tidak mengandung

ketiga unsur tersebut.

4. Tidak mengandung unsur kedzaliman dan gharar. Pada poin ini memang

harus ada sedikit perbaikan konsep agar unsur gharar dan kedzaliman

tersebut hilang dari konsep kerjasama ini.

5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena

keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang

melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil

ghurmi (no gain without accompanying risk). Pada praktek kerjasama ini

tidak ada hubungannya dengan time value of money karena biaya yang

mereka keluarkan sama saja dengan modal yang mereka tanamkan pada

kerjasama ini.

6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta

keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak

menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’aluq) dalam satu

akad. Pada dasarnya praktek kerjasama ini memiliki perjanjian yang sudah

cukup jelas. Tetapi sangat disayangkan tidak ada perjanjian secara tertulis

yang membuat perjanjian kerjasama ini kuat secara hukum Negara.

62

7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najazy), maupun

melalui rekayasa penawaran (ihtikar). Tidak ada distorsi harga maupun

rekayasa permintaan pada praktek kerjasama ini.

8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). Tidak ada

indikasi suap menyuap pada praktek kerjasama ini yang secara otomatis

terbebas dari Risywah.

D. Kesesuaian Akad Kerjasama Pengelolaan Sawah “Maparo” di Desa

Wargasetra dengan Akad dalam Ekonomi Islam

Kegiatan usaha dengan cara kerjasama atau bagi hasil atau disebut juga

sistem maparo yang dilakukan oleh para petani Desa Wargastera adalah salah

satu bagian dari ekonomi Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku

manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk

kegiatannya dalam Islam disebut kerjasama.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Wargasetra

pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan

oleh syara’ selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai

syariat Islam. Pada konsepnya dimana antar individu atau kelompok manusia

yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil pertanian tersebut terjalin

ikatan yang menimbulkan akibat hukum dari bentuk kegiatannya. Yakni pihak

pemilik lahan menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan lahannya kepada

63

orang lain yang bisa dan setuju untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sawah.

Seperti telah di jelaskan dalam Al-Qur’an Surat Shad ayat 24:

¨βÎ) uρ #Z��ÏV x. z ÏiΒ Ï !$sÜ n= èƒ ø: $# ‘ Éóö6u‹ s9 öΝ åκÝÕ ÷èt/ 4’ n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Shad :24)

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari data lapangan

(mengenai kerjasama pengelolaan sawah) maupun data yang penulis dapat dari

studi literatur (mengenai konsep-konsep bagi hasil pada ekonomi Islam) dan

setelah penulis analisis maka dapat disimpulkan bahwasannya sistem kerjasama

pengelolaan sawah di Desa Wargasetra bisa dikatakan dengan bentuk kerjasama

dalam akad Musaqoh, Muzara’ah dan Mukhabarah pada ekonomi Islam.

Mengapa tidak akad Mudharabah atau Musyarakah? Karena untuk akad

Mudharabah dan Musyarakah lebih menitik beratkan pada perjanjian kerjasama

dibidang jual-beli atau perdagangan. Sedangkan perjanjian kerjasama bagi hasil

yang dilakuakan oleh para petani Desa Wargasetra ini adalah dalam bentuk

kerjasama pengelolaan sawah yang akan lebih tepatnya jika disebut bentuk

kerjasama dalam bidang pertanian. Maka dari itu penulis lebih konsen pada akad

muzaraah, mukhabarah dan musaqoh. Kemudian, akad musaqoh pun tidak bisa

64

dimasukan kedalam akad kerjasama maparo ini. Karena akad musaqoh lebih

konsen terhadap perkebunan dan akad musaqoh mempunyai spesifiksi objek

yaitu pohon-pohon yang berbuah. Maka dari itu penulis memutuskan untuk

hanya membandingkan praktek maparo ini dengan akad muzaraah dan

mukhabarah. Berikut pemaparan kesesuaian akad bagi hasil muzaraah,

mukhabarah dan praktek kerjasama pengelolaan sawah maparo di Desa

Wargasetra dengan menggunakan tabel:

65

Tabel 4.1 Perbandingan Akad Muzaraah, Mukhabarah dan Praktek Maparo

No.

Keg

iata

n

Muzaraah Mukhabarah Maparo

1.

Tuj

uan

Untuk mempertemukan

antara pemilik modal

(tanah) dengan pemilik

keahlian (petani

penggarap) agar lebih

mudah dan saling

menguntungkan

diantara keduanya

Untuk mempertemukan

antara pemilik modal

(tanah) dengan pemilik

keahlian (petani

penggarap) agar lebih

mudah dan saling

menguntungkan

diantara keduanya

Memanfaatkan sumber

daya alam yang tersedia,

membuka lapangan

usaha sebagai sumber

penghasilan bagi

masyarakat sekitar, untuk

Untuk mempertemukan

antara pemilik modal

(tanah) dengan pemilik

keahlian (petani

penggarap) agar lebih

mudah dan saling

menguntungkan diantara

keduanya

2.

Obj

ek

Tanaman yang relative

mudah dan terjangkau

seperti padi, jagung

gandum dan kacang

Tanaman yang relative

mudah dan terjangkau,

seperti padi, jagung,

gandum dan kacang

Hanya pada tanaman

padi

3.

pem

ilik

Obj

ek

Dari Pemilik lahan Dari Pemilik lahan Dari Pemilik Lahan

66

4. P

emel

ihar

a

Petani Penggarap Petani Penggarap Petani Penggarap

5.

Por

si B

agi h

asil 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan

seterusnya (sesuai

kesepakatan dan

ditetapkan diawal akad

1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan

seterusnya (sesuai

kesepakatan dan

ditetapkan diawal akad

1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan

seterusnya

berdasarkan nominal

biaya yang

dikeluarkan

kesepakatan dan

ditetapkan diakhir

akad

6.

Beb

an

Bia

ya Biaya ditanggung oleh

pemilik modal

Biaya ditanggung

Petani Penggarap

Biaya ditanggung

bersama

7.

Pem

ilik

Bib

it Pengelola Pemilik Lahan Tidak dijelaskan

67

8.

Ber

akhi

rnya

aka

d

Akad ini berakhir

ketika habis masa

perjanjian, salah

seorang yang berakad

meninggal dunia,

adanya uzur seperti

pemilik tanah yang

terlihat hutang atau

petani yang sedang

dalam perjalanan jauh

atau sakit sehingga

tidak bisa

melaksanakan

kewajibannya

Akad ini berakhir ketika

habis masa perjanjian,

salah seorang yang

berakad meninggal

dunia, adanya uzur

seperti pemilik tanah

yang terlilit utang atau

petani yang sedang

dalam perjalanan jauh

atau sedang sakit

sehingga tidak bisa

melaksanakan

kewajibannya

Akad ini berakhir

ketika habis masa

perjanjian yaitu

ketika padi sudah

dipanen.

68

Tabel diatas bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Dari segi tujuan praktek kerjasama maparo termasuk kedalam dua akad itu

(muzaraah dan mukhabarah) karena pada dasarnya sama-sama ingin

mempertemukan kedua pihak yang saling membutuhkan dan saling

menguntungkan.

2. Dari segi objek praktek kerjasama maparo juga bisa termasuk kedalam dua

akad tersebut yaitu pada gandum dan kacang. Sedangkan objek maparo yaitu

hanya tanaman padi saja yang juga termasuk pada kategori objek dua akad

tersebut.

3. Pada pemilik objek dan pemelihara lahan praktek kerjasama maparo sama

dengan dua akad tersebut yakni muzaraah, mukhabarah yaitu pemilik lahan

sebagai pemilik objek lahan dan petani penggarap sebagai pemelihara.

4. Pada porsi bagi hasil memang pembagian porsi bagi hasil praktek kerjasama

maparo dengan pembagian porsi akad muzarah dan mukhabarah hampir sama

yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya akan tetapi yang membuat berbeda

dengan yang lain adalah penetuan porsi bagi hasil praktek kerjasama maparo

ditentukan diakhir setelah kalkulasi biaya-biaya pengeluaran selama

pelaksanaan. Jadi pada pembagian porsi bagi hasil praktek kerjasama maparo

tidak termasuk kedalam salah satu dari dua akad tersebut.

5. Untuk beban biaya praktek maparo ini tidak termasuk kedalam kedua akad

tersebut. Karena beban biaya akad muzaraah dan mukhabarah sudah ditentukan

69

pada awal akad, muzaraah oleh pemilik lahan sedangkan mukhabarah oleh

pengelola. Sedangkan praktek maparo belum ditentukan pada awal akad, hanya

saja ketika kebutuhan beban sedang diperlukan siapa yang mampu dialah yang

mengeluarkan lebih kepada sistem gotong royong. Jadi pada poin ini praktek

maparo tidak termasuk kedalam dua akad tersebut.

6. Pada praktek kerjasama maparo tidak dijelaskan siapa yang harus

mengeluarkan bibit . Sedangkan akad muzaraah ditanggung oleh pengelola dan

mukhabarah ditanggung oleh pemilik lahan yang wajib mengeluarkan bibit.

Akan tetapi setelah praktek itu dimulai akan diketaui siapa yang mengeluarkan

akad. Dari situ dapat diketahui termasuk kedalam akad manakah praktek

maparo pada poin ini. Yang menjadi pembeda adalah kedua akad itu (muzaraah

dan mukhabarah) penentuannya sudah diawal akad, sedangkan praktek maparo

ditentukan ketika praktek tersebut berjalan.

7. Pada dasarnya berakhirnya akad praktek kerjasama ini sama, yaitu sama-sama

berakhir ketika habis masa perjanjian. Jadi pada poin ini praktek kerjasama

maparo bisa masuk kedalam akad muzaraah dan mukhabarah.

Berdasarkan uraian poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa praktek

kerjasama pengelolaan maparo sawah yang ada di Desa Wargasetra ini belum

bisa ditentukan kedalam akad muzaraah atau mukhabarah. Karena dari 8 poin

yang dicantumkan didalam tabel kedua akad tersebut sama-sama memiliki 5 poin

yang sama dengan praktek maparo. Akan tetapi hal itu akan menjadi berbeda jika

70

penetuan siapa yang mengeluarkan bibit pada praktek maparo sudah ditentukan.

Jika benih itu dikeluarkan oleh pemilik lahan, maka praktek maparo ini termasuk

kedalam akad muzaraah. Sebaliknya, jika yang mengeluarkan benih itu si pemilik

lahan maka praktek maparo ini termasuk kedalam akad mukhabarah.

71

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian, pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya

terhadap permasalahan yang telah diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

Praktek kerjasama pengelolaan maparo sawah yang dilakukan oleh

penduduk Desa Wargasetra sudah memenuhi prinsip-prinsip transaksi secara

syariah. Hal tersebut dijelaskan pada bab anilis dan pembahasan bahwa praktek

kerjasama pengelolaan maparo sawah ini sudah memenuhi azas persaudaraan,

keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme yang menjadi dasar pada

transaksi secara syariah.

Untuk pengklasifikasian praktek kerjasama Maparo terhadap akad

kerjasama dalam fiqih muamalat tergantung pada siapa yang mengeluarkan benih.

Jika benih itu dikeluarkan oleh pemilik lahan, maka praktek maparo ini termasuk

kedalam akad Muzaraah. Sebaliknya, jika yang mengeluarkan benih itu si pemilik

lahan maka praktek Maparo ini termasuk kedalam akad Mukhabarah.

B. Saran

1. Alangkah baiknya dibuat surat perjanjian kerjasama secara tertulis yang

jelas disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Tujuannya

agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari, jika terjadi

72

selisih faham atau kejadian-kejadian tak terduga (musibah) yang tidak

diinginkan selama masa waktu pertjanjian.

2. Alangkah baiknya bila dilaksanakan lafazh ijab dan qobul secara

langsung agar sama-sama saling memberi dan menerima, sama-sama

ikhlas dan tidak ada rasa keterpaksaan dalam menjalankan kerjasama

tersebut.

3. Sebaiknya pembagian porsi bagi hasil ditentukan pada awal akad. Jadi

nantinya setelah panen selesai kedua belah pihak mengkalkulasikan

seberapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak.

Kemudian total hasil hasil panen dikurangi terlebih dahulu oleh total

biaya dan sisanya dibagi sesuai porsi yang telah ditentukan pada awal

akad. Contohnya seperti Bapak A pemilik lahan dan Bapak B pengelola

sepakat melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan porsi bagi hasil

50:50 yang ditentukan pada awal akad. Kemudian panen raya tiba dan

lahan sawah tersebut menghasilkan sebesar 1000 kg atau satu ton gabah.

Setelah pengkalkulasian biaya-biaya, Bapak A mengeluarkan biaya

sebesar Rp. 1.500.000 dan Bapak B mengeluarkan biaya sebesar

Rp.500.000 total biaya yang dikeluarkan kedua pihak yaitu Rp.

2.000.000,- yang jika dikonversikan kedalam gabah yaitu sekitar 200 kg

gabah. Hasil gabah satu ton dikurangi 200kg untuk biaya operasional,

sisanya 800kg dibagi 50:50 sesuai porsi bagi hasi yang telah ditentukan

73

pada awal akad. Pada akhirnya bapak A mendapatkan 400kg gabah dan

Bapak B mendapatkan 400kg gabah.

74

DAFTAR PUSTAKA

Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad. Mughni wa Syarh Kabir, cet.V. Beirut:Darul-Fikr, 1979

Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004

Al-Tamim, Izzudin khatib. Bisnis Islami, cet.I. Jakarta: Fikahara Aneska, 1992

Al-Syarbini, Syamsudin Muhammad Ibn al-Khatib. “Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-minhaj”, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS, cet.I., Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah: 2011

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, cet.1. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Dewan Syariah Nasional (DSN). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN, 2000

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat) Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Ihsan, Dwi Nur’aini. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah cet.1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013

Latif, Ah.Azharuddin. Fiqh Muamalat, cet.1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum., cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

75

Moeloeng, Lexy. J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001

Qudamah, Ibnu. “Al-Qudamah”, dalam Isnawati Rais dan Hasanuddin, Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS, cet.I. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah: 2011: h.134

Qal’ai, Muhammad Rawas Mu’jam Lughat al-fuqaha, Beirut: Darun-Nafs, 1985

Rahmat, Syafe’I. Fiqh Muamalat, Bandung: Pestaka Setia, 2001

Rusydiana, Aam Slamet. dkk, Ekonomi Islam Substantif, Bogor: Gaung Persada¸ 2009

Rasyid, Sulaeman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Rais, Isnawati. dan Hasanuddin, Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS, cet.I. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah: 2011

Soekarwi. Agribisnis Teori dan Aplikasinya, cet.VI. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2010)

Sutanto, Jusuf, dkk, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban . Jakarta: Kompas, 2006

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, cet. 1-3 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. Metodologi Penelitian Sosial. cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 1998

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardik. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2004

Wibowo, Rudi. Pertanian dan Pangan Bunga Rampai Menuju Ketahanan Pangan cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Zuhaily, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu”, dalam Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, ed. Perkembangan Akad Musyarakah Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

76

Academia, "Indonesia Negara Agraris", Artikel diakses pada 16 maret 2015 dari http:// www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS.

Detik Finance, “Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar” Artikel diakses pada 16 Maret 2015 dari http:// finance.detik.com/ read/ 2014/ 03/ 06 1 34053/ 2517461/4/negara-dengan -penduduk -terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar.

Info Karawang “Profil Kabupaten Karawang”, artikel diakses pada 26 Agustus 2015 dari http://aa-karawang.blogspot.com/2009/12/profil-kabupaten-karawang_22.html

Kuliah Nurinfo, "Akad Musyarakah", Artikel diakses pada 10 September 2015 dari http://kuliahnurinfo.wordpress.com/

Pemerintah Kabupaten Karawang “Gambaran Umum”, Artikeldiakses pada 24 Agustus 2015 dari http://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambaran-umum

Republika Onine, “Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia” Artikel diakses pada 17 September 2015 dari http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia

Wikipedia, "Agraria", Artikel diakses pada 8 Maret 2015 dari Id.wikipedia.org/ wiki/ agrarian.

Wikipedia, “Islam di Indonesia” arikel di akses pada tanggal 16 Maret 2015 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia.

Wikipedia, "Kabupaten Karawang", Artikel diakses pada 24 Agustus 2015 dari https: //id. wikipedia. org/ wiki /Kabupaten _Karawang#Potensi

77

Transkrip wawancara Ibu Hj. Lala (Pemilik Lahan)

1. Apa alasan ibu mempercayakan lahan sawah ibu untuk digarap oleh

orang lain?

Ibu punya lahan sedikit, tapi ibu gak bisa garap sendiri sawahnya, maklum

kan ibu mah sudah gak punya suami, jadi lumayan sedikit oge dari pada gak

dipake lahannya.

2. Apa tujuan ibu melakukan kerjasama maparo ini?

Yaaa kalo ibu mah supaya lahannya kepake aja, sayang kan kalo ada lahan

tapi gak digarap, ya walaupun lahannya kecil tapi lumayan lah cukup buat

makan hasilnya.

3. Sejak kapan ibu mulai mempercayakan lahan sawah ibu untuk digarap

orang lain?

Yaaa semenjak si bapak gak ada aja, biasanya suka digarap sama si bapak.

Tapi dulu juga pernah sih cuman kadang-kadang aja. Kalo sekarang kan

hampir tiap nyawah di maparokeun ku ibu.

4. Apakah ibu ada ikatan kekeluargaan dengan pengelola?

Oh pak jajuli mah adek ipar ibu.

5. Selain kepada saudara apakah ibu pernah mempercayakan kepada

orang lain?

Pernah, tapi ya gak kesembarang orang, yaa minimal kenal baiklah walaupun

bukan saudara, tetangga aja banyak yang mau.

78

6. Apakah pada saat ibu meminta pak jajuli untuk menggarap sawah ibu

ada perjanjian secara tertulis?

Gak ada.

7. Selama pelaksanaan apakah ada pedoman pelaksanaan yang digunakan?

Gak ada, yaaa dilaksanakan seperti biasanya aja

8. Sebelum akad dimulai, apakah ada penunjukan batasan-batasan lahan

yang boleh dipakai?

Paling cuman nunjukin sawah ibu yang mana yang bakal digarap, gitu doing

palingan.

9. Apakah ada penentuan kapan berakhirnya akad?

Yaaa kita mah ngikutin masa panen aja, kalo panennya udah selesai hasilnya

udah dibagi udahan deh.

10. Selama pelaksanaan, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu juga ikut terjun

langsung mengelola?

Paling lihat-lihat aja, gak sampai turun langsung, palingan kalo perlu biaya

aja sih

11. Apa kendala selama ibu melakukan praktek kerjasama pengelolaan

sawah ini?

Kendalanya mah paling gak ada air aja, susah pengairannya sekarang mah

apalagi pas musim kemarau kaya gini, airnya kecil jadi harus nyedot pake

mesin air, dan harus nambah biaya lagi.

79

12. Biasanya sekali panen dapet berapa? Apakah pembagian hasil itu sudah

adil menurut ibu?

Gak tentu sih, yaaaah lumayan lah buat makan sehari-hari, kalo ibu mah kan

nyawah bukan buat dijual buat dimakan sehari-hari palingan kalo lagi butuh

uang aja baru dijual, itu juga cuman sebagian.

13. Apakah selama praktek kerjasama pengelolaan sawah ini ibu merasa

rugi atau malah untung?

Sebenrnya sih kalo ibu mah merasa kebantu, cuman kalo dari hasil suka

kebanyakan modal, maklumlah sekarang jadi petani susah, apa-apa mahal

sekarang.

14. Apakah selama ibu melakukan kerjasama tersebut ibu pernah dicurangi

oleh pengelola?

Alhamdulillah sih ibu belum pernah dicurangi, jangan sampe deh, yang

penting mah saling percaya aja, khusnudzon aja.

15. Apakah ibu akan terus melakukan praktek kerjasama ini?

Kayanya sih bakal terus kaya gini, yaaa mau gimana kondisi ibu juga kan

sudah tua, dari pada lahannya didiemin kan.

80

Transkrip wawancara dengan Bapak Jajuli (Pengelola)

1. Apa alasan bapak mau mengelola lahan sawah milik orang lain?

Buat nambah-nambah aja, saya juga ada sedikit lahan, yaa sekalian aja

mumpung tenaga saya masih kuat itung-itung bantu-bantu juga.

2. Apa tujuan bapak melakukan kerjasama maparo ini?

Ya seperti yang saya bilang tadi, buat nambah penghasilan, hasil dari sawah

saya kurang cukup ditambah gaji saya sebagai guru madrasah kecil banget,

buat menyambung hiduplah

3. Sejak kapan bapak mulai mengelola lahan sawah milik orang lain?

Waduh sejak kapan yah, udah lama banget juga, saya lupa tepatnya kapan

yaaa anggap aja setelah saya menikahlah

4. Apakah bapak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan pemilik lahan?

Kalo ibu lala itu kaka ipar saya, jadi bisa dihitung saudara saya.

5. Selain kepada saudara apakah bapak pernah mengelola lahan milik

orang lain?

Pernah, malahan saya lebih banyak ngelola lahan bukan milik saudara saya,

6. Apakah pada saat diminta untuk menggarap sawah ibu lala ada

perjanjian secara tertulis?

Tidak ada, ya sama-sama saling percaya aja.

7. Selama pelaksanaan apakah ada pedoman pelaksanaan yang digunakan?

Tidakk ada, saya ngikutin apa yang sudah-sudah aja

81

8. Sebelum akad dimulai, apakah ada penunjukan batasan-batasan lahan

yang boleh dipakai?

Ada dong pastinya, yaaa biaar gak salah

9. Apakah ada penentuan kapan berakhirnya akad?

Tidak ada, yaaa selama belum panen akadnya belum selesai

10. Selama pelaksanaan, apa yang bapak lakukan? Apakah pemilik lahan

ikut turun langsung mengelola?

Yang saya lakukan yaaa ngelola sawah seperti biasanya, kalo pemilik lahan

sih biasanya ngontrol-ngontrol aja jarang turun langsung.

11. Apa kendala selama bapak melakukan praktek kerjasama pengelolaan

sawah ini?

Kendalanya sih sekarang itu sulit banget air, harus nunggu hujan dulu, itu

kalo musim hujan, kadang kalo musim kemarau saya harus nyewa mesin air

buat ngairin sawah.

12. Biasanya sekali panen dapet berapa? Apakah pembagian hasil itu sudah

adil menurut bapak?

Tergantung luas lahannya, kadang sekarang mah susah diprediksi kalo

kurang air hasilnya dikit, adil-adil aja sih kalo kata saya mah

13. Apakah selama praktek kerjasama pengelolaan sawah ini bapak merasa

rugi atau malah untung?

Rugi? Tidak ah yang mentingmah iklas, niatnya baik kalo kita baik insya

Allah orang lain juga baik sama kita

82

14. Apakah selama bapak melakukan kerjasama tersebut bapak pernah

dicurangi oleh pengelola?

Alhamdulillah belum pernah, jangan sampe deh dicurangin

15. Apakah bapak akan terus melakukan praktek kerjasama ini?

Yaaa selama masih ada yang mau mempercayakan lahannya untuk digarap

sama saya insya Allah saya siap selama saya masih sehat, yaaa say amah

bisanya cuman nanem sawah doang atuh dapet duit dari mana lagi

83

Transkrip Wawancara Bersama Bapak Baban (Salah Satu Anggota Kelompok

Tani Desa Wargasetra)

1. Bagaimanakah skema pelaksanaan Kerjasama Maparo sawah ini?

Yaaaa seperti biasa, awalnya kedua belah pihak sepakat buat kerjasama, terus

nentuin tuh siapa yang bisa ngeluarin bibit, sisanya jalanin seperti ngelola

sawah kaya biasa dah, nanti kalo biaya-biaya selama pengelolaan dikeluarin

sama yang siapa aja yang mampu pas waktu itu, nanti kalo udah panen tinggal

tentuin dah berapa pengeluaran-pengeluarannya, abis itu ngitung porsi, agi

hasil deh.

2. Sudah berapa lama praktek kerjasama ini berlangsung?

Sudah lama banget, mungkin dari sebelum saya lahir, yaaa bisa dibilang

sejak jaman nenek moyang dluu, soalnya ini udah berlangsung secara turun

temurun.

3. Apa saja alasan para petani mau melakukan kerjasama in?

Banyak sih alesannya, kalo buat pemilik lahan biasanya yang punya kerja

diluar kota gak bisa ngegarap sendiri, kalo enggak suaminya kerja jadi TKI

sawahnya banyak tapi gak bisa ngegarap sendiri, ada juga yang suaminya

sudah meninggal sauminya ninggalin warisan sawah istrinya gak bisa

ngegarap sendiri makanya kaya gitu, masih masih banyak sih.

Kalo buat pengelola sih biasanya factor ekonomi yah, buat tambah-tambah

penghasilan aja gitu.

84

4. Selama ini pernah ada laporan gak perihal ada yang merasa dirugikan

gitu misalnya?

Selama ini belum ada laporan sih Alhamdulillah, biasanya para petani itu

lapor palingan yaaa tentang sulit air atau pupuk mahal yang palingsering sih

biasanya modal kurang hehe

5. Untuk menjawab keluhan-keluhan para petani apakah ada tanggapan

dari pemerintah desa?

Sekarang sih lagi ada program buat pembuatan irigasi, Alhamdulillah nih

bendungannya sudah jadi kan tinggal irigasinya aja.

85

86

87