Aspek Hukum Perbankan Di IndonesiaAspek Hukum Perbankan Di Indonesia

Sumber Hukum PerbankanSumber Hukum Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Kelembagaan PerbankanKelembagaan Perbankan

A.A. Pendirian BankPendirian Bank

Perizinan ( Bank Indonesia akan Perizinan ( Bank Indonesia akan memperhatikan) :memperhatikan) :

1.1. Pemenuhan Persyaratan.Pemenuhan Persyaratan.2.2. Tingkat persaingan yang sehat antar Tingkat persaingan yang sehat antar

Bank.Bank.

Tempat Uang

Bentuk Hukum BankBentuk Hukum Bank Bank Umum ( PT, Koperasi, Prsh Daerah).Bank Umum ( PT, Koperasi, Prsh Daerah). Bank Perkreditan Rakyat ( PT, Koperasi, Prsh Bank Perkreditan Rakyat ( PT, Koperasi, Prsh

Daerah dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP ) Daerah dan Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP )

Kepemilikan BankKepemilikan Bank Bank Umum Bank Umum a.a. WNI dan/atau Badan Hukum Ind.WNI dan/atau Badan Hukum Ind.b.b. WNI dan/atau Badan Hukum Ind dengan warga WNI dan/atau Badan Hukum Ind dengan warga

negara dan/atau badan hukum asing. ( PT, Koperasi, negara dan/atau badan hukum asing. ( PT, Koperasi, Prsh Daerah).Prsh Daerah).

Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat a.a. WNI dan/atau Badan Hukum Ind.WNI dan/atau Badan Hukum Ind.

- Merger, Konsilidasi dan Akuisisi- Merger, Konsilidasi dan Akuisisi

Bank UmumBank Umuma.a. Inisiatif bank umum yang bersangkutanInisiatif bank umum yang bersangkutanb.b. Permintaan BIPermintaan BIc.c. Inisiatif badan khususInisiatif badan khusus

BPRBPRa.a. Inisiatif BPR dan ada izin dari BIInisiatif BPR dan ada izin dari BIb.b. permintaan BI permintaan BI

Perhitungan

Prosedur Merger Atau Konsilidasi Bank UmumProsedur Merger Atau Konsilidasi Bank Umum

Tahap pertama, persiapan merger atau konsilidasiTahap pertama, persiapan merger atau konsilidasi

1.1. Direksi menyusun usulan rencana merger yang wajib Direksi menyusun usulan rencana merger yang wajib disetujui oleh komisarisdisetujui oleh komisaris

2.2. Pengumuman ringkasan rancangan merger selambat-Pengumuman ringkasan rancangan merger selambat-lambatanya 30 hari sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar lambatanya 30 hari sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar dan 14 hari sebelum RUPS diberikan secara tertulis dan 14 hari sebelum RUPS diberikan secara tertulis kepada karyawankepada karyawan

3.3. Keberatan dari kreditor dan pemegang saham minoritas Keberatan dari kreditor dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat-lambatanya dalam waktu 7 hari dapat diajukan selambat-lambatanya dalam waktu 7 hari sebelum pemanggilan RUPS sebelum pemanggilan RUPS

Tahap kedua, pelaksanaan merger atau konsilidasiTahap kedua, pelaksanaan merger atau konsilidasi1.1. Penyelenggaraan RUPSPenyelenggaraan RUPS2.2. Akta merger dan akta pendirian dibuat dihadapan notaris Akta merger dan akta pendirian dibuat dihadapan notaris

dalam bahasa Indonesiadalam bahasa Indonesia

Tahap ketiga, permohonan izin merger atu konsilidasiTahap ketiga, permohonan izin merger atu konsilidasi1.1. Direksi BI tembusan Menteri Kehakiman ( 14 hari )Direksi BI tembusan Menteri Kehakiman ( 14 hari )2.2. Jawaban dari BI 30 hari sejak diterima secara lengkapJawaban dari BI 30 hari sejak diterima secara lengkap3.3. Penolakan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman 14 Penolakan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman 14

hari setelah diperolehnya izin merger dari BI.hari setelah diperolehnya izin merger dari BI.4.4. Mendaftarkan akta ( 30 hari ) daam daftar perusahaan Mendaftarkan akta ( 30 hari ) daam daftar perusahaan

dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RIdan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI

Tahap keempat, berlakunya izin merger atau konsilidasiTahap keempat, berlakunya izin merger atau konsilidasi Tergantung pada bentuk badan hukumnya. Tergantung pada bentuk badan hukumnya.

Tahap kelima, pelaporan pelaksanaan mergerTahap kelima, pelaporan pelaksanaan merger1.1. Menyusun neraca penutupanMenyusun neraca penutupan2.2. Menyusun neraca pembukuanMenyusun neraca pembukuan3.3. Mengumumkan hasil merger dalam 2 surat kabar harian, Mengumumkan hasil merger dalam 2 surat kabar harian,

30 hari sejak berlakunya izin merger.30 hari sejak berlakunya izin merger.4.4. Menyampaikan laporan pelaksanaan merger kepada BI, Menyampaikan laporan pelaksanaan merger kepada BI,

10 hari setelah tanggal pengumuman.10 hari setelah tanggal pengumuman.

Prosedur Akuisisi Bank UmumProsedur Akuisisi Bank UmumTahap pertama, persiapan AkuisisiTahap pertama, persiapan Akuisisi Mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi selambat-Mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi selambat-

lambatanya 30 hari sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar lambatanya 30 hari sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar dan 14 hari sebelum RUPS diberikan secara tertulis dan 14 hari sebelum RUPS diberikan secara tertulis kepada karyawan.kepada karyawan.

Tahap kedua, pelaksanaan akuisisi bankTahap kedua, pelaksanaan akuisisi bank Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib

mendapat persetujuan dari RUPS dan memperoleh izin mendapat persetujuan dari RUPS dan memperoleh izin dari BI, kemudian dituangkan dalam akta.dari BI, kemudian dituangkan dalam akta.

Tahap ketiga, pengajuan permohonan izin akuisisiTahap ketiga, pengajuan permohonan izin akuisisi Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin

akuisisi, 30 hari sejak permohonan doterima secara akuisisi, 30 hari sejak permohonan doterima secara lengkaplengkap

Tahap keempat, pelaporan pelaksanaan akuisisiTahap keempat, pelaporan pelaksanaan akuisisi1.1. Akuisisi berlaku sejak tanggal penandatanganan akta.Akuisisi berlaku sejak tanggal penandatanganan akta.2.2. Menyampaikan laporan ke BI, 10 hari sejak tanggal Menyampaikan laporan ke BI, 10 hari sejak tanggal

penandatanganan akta. penandatanganan akta.

- Kepengurusan bank- Kepengurusan bank- Penggunaan Tenaga AsingPenggunaan Tenaga Asing

1.1. BPR dan Bank Umum :BPR dan Bank Umum :- Bersifat sementaraBersifat sementara- Terbatas pada tenaga ahli, penasihat, dan Terbatas pada tenaga ahli, penasihat, dan

konsultankonsultan- Sesuai dengan kebutuhan bank.Sesuai dengan kebutuhan bank.

2.2. Bank Campuran & Bank Berkedudukan Di Bank Campuran & Bank Berkedudukan Di Luar negeri.Luar negeri.

- Sifat kepemilikan oleh asingSifat kepemilikan oleh asing- Program IndonesianisasiProgram Indonesianisasi

- Permodalam BankPermodalam Bank

1.1. Modal intiModal intiTerdiri atas modal disetor, modal sumbangan, Terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.diperhitungkan pajak.

2.2. Modal pelengkapModal pelengkapTerdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk Terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal darai laba, modal pinjaman, serta tidak berasal darai laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. pinjaman subordinasi.

Pembinaan Dan Pengawasan Pembinaan Dan Pengawasan BankBank

Funsi Pembinaan :Funsi Pembinaan : RegulationRegulation

Fungsi Pengawasan :Fungsi Pengawasan : Supervision atau PenyeliaSupervision atau Penyelia

Kedua Fungsi Diatas Kedua Fungsi Diatas Dilakukan Oleh BI.Dilakukan Oleh BI.

Kerahasiaan BankKerahasiaan Bank

Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan :Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan :

““Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Dikecualikan dalam hal :Dikecualikan dalam hal :

- Kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana dan perdata, bank, kepentingan peradilan pidana dan perdata, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah, kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah, kpentingan kewarisan.kpentingan kewarisan.

Likuidasi BankLikuidasi Bank

Akibat Hukum :Akibat Hukum :- Menutup Seluruh KantornyaMenutup Seluruh Kantornya- Dilarang melakukan perbuatan hukum, kecuali Dilarang melakukan perbuatan hukum, kecuali

atas penugasan BI. Misal :atas penugasan BI. Misal :1.1. Pembayaran Gaji PegawaiPembayaran Gaji Pegawai2.2. Biaya kantorBiaya kantor3.3. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah

dengan menggunakan dana lembaga penjamin dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.simpanan.

- Bank yang bersangkutan diwajibakan Bank yang bersangkutan diwajibakan meyelenggarakan RUPS 60 hari sejak tanggal meyelenggarakan RUPS 60 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha guna memutuskan pencabutan izin usaha guna memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi. dan pembentukan tim likuidasi.

Pelaksanaan Likuidasi Bank wajib diselesaikan paling Pelaksanaan Likuidasi Bank wajib diselesaikan paling lama 5 tahun terhitung sejak dibentuknya tim likuidasilama 5 tahun terhitung sejak dibentuknya tim likuidasi

Setelah tugasnya berakhir, Tim likuidasi wajib Setelah tugasnya berakhir, Tim likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir guna dilaporkan ke BI.menyusun Neraca Akhir guna dilaporkan ke BI.

BI meminta Tim Likuidasi untuk :BI meminta Tim Likuidasi untuk : Mengummumkan berakhirnya likudasi dalam berita negara Mengummumkan berakhirnya likudasi dalam berita negara

dan surat kabardan surat kabar Memberitahukan kepada instansi yang berwenangMemberitahukan kepada instansi yang berwenang Menberitahukan kepada DEPRINDAG agar nama badan Menberitahukan kepada DEPRINDAG agar nama badan

hukum tersebut dicoret dari Daftara Perusahaanhukum tersebut dicoret dari Daftara Perusahaan

Penghimpunan DanaPenghimpunan Dana

Jasa Utama Yang Jasa Utama Yang Ditawarkan Dunia PerbankanDitawarkan Dunia Perbankan

Simpanan Giro/Rekening Simpanan Giro/Rekening KoranKoran

Sarana memperlancar transaksi Sarana memperlancar transaksi bisnisbisnis

Simpanan DepositoSimpanan Deposito Simpanan yang penarikannya Simpanan yang penarikannya

hanya dapat dialakukan pada hanya dapat dialakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjianwaktu tertentu sesuai perjanjian

Penghimpunan DanaPenghimpunan Dana

Simpanan Sertifikat DepositoSimpanan Sertifikat Deposito Simapanan dalam bentuk deposito yang Simapanan dalam bentuk deposito yang

sertifikat bukti penyimpanannya dapat sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankandipindahtangankan

Simpanan TabunganSimpanan Tabungan Simpanan yang penarikannya hanya dapat Simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.dipersamakan dengan itu.

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Prinsip-prinsip pemberian kreditPrinsip-prinsip pemberian kredit““the five C of credit anlysis” atau the five C of credit anlysis” atau prinsip 5 C’s.prinsip 5 C’s.

Legal Landing LimitLegal Landing Limit Pasal 11 Undang-undang PerbankanPasal 11 Undang-undang Perbankan1.1. Jenis batas maksimum 30%Jenis batas maksimum 30%2.2. Jenis batas maksimum 10 %Jenis batas maksimum 10 %

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Larangan pemberian kreditLarangan pemberian kredit Untuk membiayai pembelian Untuk membiayai pembelian

saham atau modal kerja dalam saham atau modal kerja dalam rangka jual beli saham.rangka jual beli saham.

Memiliki saham yang tidak Memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaandimaksudkan sebagai penyertaan

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Kredit BermasalahKredit Bermasalah Kredit Kurang LancarKredit Kurang Lancar Kredit DiragukanKredit Diragukan Kredit macetKredit macet Kredit yang diselamatkan.Kredit yang diselamatkan.

Perjanjian Kredit Bank Adalah Perjanjian Kredit Bank Adalah Perjanjian Tidak BernamaPerjanjian Tidak Bernama

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian BakuPerjanjian Baku

Hapusnya Perjanjian Kredit.Hapusnya Perjanjian Kredit.1.1. PembayaranPembayaran2.2. SubrogatieSubrogatie3.3. NovasiNovasi4.4. Kompensasi.Kompensasi.

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Jaminan Kredit BankJaminan Kredit Bank““keyakinan bank atas kesanggupan keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”dengan yang diperjanjikan”

Jaminan kredit bank berfungsi untuk Jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor menjamin pelunasan utang debitor cidera janji atau pailit cidera janji atau pailit

Perkreditan Dan JaminanPerkreditan Dan Jaminan

Penyelamatan Kredit BankPenyelamatan Kredit Bank ReschedulingRescheduling ReconditioningReconditioning RestructuringRestructuring

Penyelesaian Kredit Oleh BankPenyelesaian Kredit Oleh Bank PUPNPUPN Gugatan PerdataGugatan Perdata ArbitraseArbitrase Debt CollectorDebt Collector