Upload
nandojaikha
View
86
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2005TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tujuan UtamaPengelolaan Keuangan DaerahMempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.MoneyFollowsFuctionUU 32/2004PemerintahanDaerahKELOLA
&
IMPLEMENTASIMasyarakatKesejahteraan RakyatDemokratisasiOtonomiEfisiensi & Efektivitas Sumber dayaPemberdayaan masyarakatRKPDPendapatanBelanjaPembiayaanREVISIPP 105Pasal 23 (1) (2)Pengelolaan KeudaPerhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dllPasal 167 ayat (2):Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosialPasal 167 ayat (3):SABSPMStandar HargaTolok Ukur KinerjaUrusanWajibPilihanConcurrent
UU No. 18 / 1965PP. 36 / 1972PP. 48 / 1973Kep. MDN 22 / 1974UU No. 5 / 1974PP. 5 / 1975PP. 6 / 1975Per. MDN 11 / 1975UU No. 22 / 1999PP. 105 / 2000Kep. Mendagri 29 / 2002UU No. 32 / 2004PP 58 / 2005Per.Mendagri/2006
Sumber pendanaanUU No.33/2004Pemerintah PusatPemerintah DaerahAPBNAPBNBHP dan BPDAUDAKKewenanganUU No.32/2004APBDPelaksanaan KewenanganKEBIJAKAN FISKAL NASIONALPenjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkanDana CadanganSILPA Tahun LaluPinjaman Daerah
PADUU No.34/2000Dana PerimbanganLain-lain PendapatanBelanjaSurplus/DefisitPenerimaanPembiayaan
DesentralisasiDekonsentrasiTugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa
Sumber pendanaanUU No.33/2004Pemerintah PusatPemerintah DaerahTugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/DesaDekonsentrasiDesentralisasiAPBNKewenanganUU No.32/2004APBDPP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONALPP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuanPP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah RPP RKA-SKPD PP 65/2001 PP 66/2001 PP 55/2005 Dana Perimbangan PP 57/2005Hibah Kepada Daerah PP 54/2005 Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP 56/05 SIKD
PADUU No.34/2000Dana PerimbanganLain-lain PendapatanBelanjaSurplus/DefisitPenerimaanPembiayaan
LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.UU 32 /2004 tentang Pemerintahan DaerahPasal 182Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Pasal 194
LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintahPengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negaraPasal 69 ayat (4)Pasal 82UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah :Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintahPasal 86
MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN?Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnyaRedaksional yang kurang tepat
BAGAIMANA CARA MENYESUAIKANMenyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04 UU 32/04 dan UU 33/04Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi PemerintahanMeneliti dan memperbaiki redaksional
OMNIBUS REGULATIONSPENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANAMEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.
1. Hak Negara untuk
2. Kewajiban Negara untuk
3. Pemerimaan
4. Pengeluaran
5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas PemerintahKEUNEGmemungut pajakmengeluarkan dan mengedarkan uangmelakukan pinjamantugas layanan umummembayar tagihan pihak ketigaNegaraDaerahNegaraDaerah
3Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Pajak Hak Retrebusi Pinjaman
Menyelenggarakan urusan Kewajiban pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketigaPenerimaan Pengeluaran tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkanKekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda Keuangan Daerah
11KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota
Sekda Koordinator KPKD
PPKDKabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah)
P.PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsbKuasa Kasubdin/ Kabid/ dsbPA / PB
PPTKUnit kerja SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Penerimaan Bendahara Pengeluaran Hierarkis Pejabat
13Menambah ekuitas dana lancar
Hak daerah
Tidak perlu dibayar kembali
Mengurangi ekuitas danalancar
Kewajiban daerah
Tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali
Penerimaan yang perlu dibayar kembali
Pengeluaran yang akan Diterima kembaliPendapatan daerahBelanja DaerahPembiayaan daerahStruktur APBD
14PADDana PenimbanganLain-lain pendapatan daerah yang sah Klasifikasi menurut fungsi Klasifikasi menurut program dan kegiatansesuai Urusan Pemerintahan
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan Pendapatan DaerahBelanja DaerahPembiayaan DaerahStruktur APBD
15Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang syah
Dana Bagi Hasil
DAU
DAK
Hibah
Dana Darurat
Lain-lain pendapatan yangditetapkan Pemerintah PADDana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
16Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan MasyarakatBelanja Daerah Urusan wajibPeningkatan Pelayanan dasarPedidikan Kesehatan Fasilitas sosialFasilitas umumMengembangkan sistem jaminan sosialPotensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisataUrusan pemerintahanUrusan Pilihan
17Subsidi
18Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negaraTerdiri dari : .Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan EkonomiLingkungan hidupPerumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan kebudayaan Agama Pendidikan Perlindungan sosial
KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI
19Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari :
Belanja pegawai Belanja barang dan jasaBelanja modal BungaSubsidiHibahBantuan sosialBelanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta Belanja tak terduga KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
RPJPD = 20 tahunRENSTRADA = RPJMD = 5 tahunRENSTRA SKPD = 5 tahunRKPD = 1 tahunRK-SKPD = 1 tahunLINGKUP PERENCANAAN DAERAH
RPJMNASIONALRKPRAPBNAPBNRPJPDAERAHRPJMDAERAHRKPDRAPBDAPBDRENSTRASKPDRENJASKPDRKA SKPDPENJABARANAPBDRENSTRAKLRENJAKLRKA - KLRINCIANAPBNdijabarkanPedomanPedomanPedomandijabarkandiacuPedomanPedomanPedomanPedomanPemerintah PusatPemerintah DaerahPERENCANAAN PROGRAMPENGANGGARANdiacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDAPedomanPedomanKUA PedomanRPJPNASIONALPedomanPPAS
KEBIJAKANBANGNAS & KEUDA
KEBIJAKAN UMUMAPBD &Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
RPJMD PANITIA ANGGARAN DPRD Sosialisasi kpd Masy
RKA SKPD
RAPBDPerda APBDKlarifikasi RAPBDPengajuan Raperda APBDPENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD
PEMDA
DPRD
RKPD
KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNANNASIONAL (RKP)
EVALUASI KINERJAMASA LALUPersetujuan Raperda APBDPERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD SATKERRKSKPDRENSTRA SKPDJaring asmaraMUSRENBANGDA
TIM ANGGARAN PEMDASATKERSATKEREvaluasi Raperda APBD
APBDKUAFKPDPrioritas &Plafon Ang SemRKAPOKOK2PIKIRANPenjabaranAPBDRAPBDDPA SKPD RPJMDRKPDRKA SKPDRKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahDPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBDSTRATEGI & PRIORITAS APBD
RASKRAPBDPERDA APBDKPTS KDH PENJABARAN APBD
DASK
RPJPDRPJMD / RENSTRADARKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPDKU APBD (KUA)PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)RKA- SKPDRAPBDPERDA APBD SESDH DIEVALUASI PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASIDPA-SKPD
KEPMENDAGRI No. 29/2002PP 58/2005 & PER MDN BARUDOKUMEN
BAGAN KODEkode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaankode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaankode bidang pemerintahankode unit organisasikode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaankode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaankode rekening bagian belanja XXXXXXXXXXXXXXkode kegiatankode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaankode fungsikode organisasikode programkode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaankode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaankode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaanXXXXXXXXXXXXXXXXXKEPMENDAGRI 29/2002PENYEMPURNAAN kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)RPJMDRenstraSKPDRenjaSKPDRKPDKUAPPASPEDOMANPENYUSUNANRKA-SKPDRAPERDAAPBDTimAnggaran PemdaRKA-SKPDDibahas bersama DPRD5 tahun5 tahun1 tahun1 tahunRKPRPJMNOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
STRUKTUR APBDPendapatan Daerah : pendapatan asli daerah;dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;danbelanja tidak terduga. Pembiayaan Daerah.Penerimaan Pengeluaran
DOKUMEN PENGANGGARAN(RKA-SKPD)RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran.pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
DPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERGUBAPBD(3 hari) Tidak Setuju Membuat RAPERGUBSebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)
Pengesahan MDN(30 Hari) MDN(15 hari) Hasil Evaluasi Sesuaidgn UU Tdk DisempurnakanMDN membatalkanBerlaku Pagu APBDSebelumnyaGUBERNURmenetapkan PER-GUBPROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD SetujuRAPERDA APBD RAPERGUBPENJABARAN APBDGUBERNURmenetapkan PERDA & PER-GUBTdk SesuaiDgn UUPenyempurnaan(7 Hari)MelewatiBatas waktu Evaluasi
DPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WALAPBD(3 hari) Tidak Setuju Membuat RAPERBUP/WALSebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)
Pengesahan Gubernur(30 Hari) Hasil Evaluasi Sesuaidgn UU Tdk DisempurnakanGUB membatalkanBerlaku Pagu APBDSebelumnyaBupati/Walikotamenetapkan PER-BUP/WALPROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD SetujuRAPERDA APBD RAPERBUP/WALPENJABARAN APBDBupati/Walikotamenetapkan PERDA & PER-BUP/WALTdk SesuaiDgn UUPenyempurnaan(7 Hari)MelewatiBatas waktu EvaluasiLaporan kpdMDN GUBERNUR(15 hari)
PANITIA ANGGARAN DPRD Sosialisasi kpd Masy
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
RKA SKPD
RancanganPerubahanAPBDPerda PerubahanAPBDKlarifikasi Perubahan RAPBDPengajuan Raperda Perubahan APBDPROSES PERUBAHAN APBD
PEMDA
DPRD
KONDISI MENYEBABKAN PERGESERANANGGARANKebijakanUmum APBDPersetujuan Raperda Perubahan APBDPERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER
TIM ANGGARAN PEMDA
SATKERSATKEREvaluasi Raperda Perubahan APBDPENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU
PERKEMBANGAN TIDAKSESUAI KUA
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH
NOJENIS KEGIATAN WAKTU1Penyusunan RKPDAkhir BULAN MEI2Penyusunan Kebijakan Umum APBDAwal Juni3Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni 4Pembahasan PPAS dgn DPRDMinggu Kedua JULI5Penyusunan RKA SKPDAkhir Juli s/d Mg IV Agustus6Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah DaerahMg I September 7Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBDMg II - III September8Pembahasan Pra RAPBD Tim Anggaran Pemda dg Panggar DPRD (Tentative)Mg IV September9Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRDMinggu I Oktober 10Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD & KDHMinggu III OktI M IV November 11Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi(3 hari) Desember12Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD(15 hari) Desember13Penyempurnaan hasil evaluasi(7 hari) Desember14Pengesahan/Penetapan APBD,Penetapan Per KDH,PengundanganLD/BD dan Penyusunan/Pengesahan DPA-SKPDMinggu IV Desember
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD PEMDA PROVINSIKEPALA SKPDPj. Pengguna AnggaranKasubbag TUKPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKabag TUKa UPTKuasa Pengguna Angg.KabidKuasa Pengguna Angg.KasubbidPj. Pelaksana TKKasubbidPj. Pelaksana TK
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD PEMDA KABUPATEN/KOTAKEPALA SKPDPj. Pengguna AnggaranKasubbag TUKPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKabag TUKa UPTKuasa Pengguna Angg.Kabid SKPDPj. Pelaksana TK
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSISEKDAPROVPj. Pengguna AnggaranKasubbag TUPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKAROKuasa Pengguna Angg.KabagPj. Pelaksana TK
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTASEKDA KAB/KOTPj. Pengguna AnggaranKasubbag TUPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKABAGKuasa Pengguna Angg.KasubbagPj. Pelaksana TK
KEPALA BIRO KEUANGANSPP-BSP K DSPMB P DF KEIIIPROSES PENCAIRAN DANA BS/BT CARA MKDPIMPRO/KASATKERBEND-P/BEND-RSPP-BTBTBS
PimpKegiatanSATUAN PEMEGANG KASKARO/KABAGKEUANGAN SETDASPP-BTB U DSPM BT/PKBANKPROSES PENCAIRAN DANA BS/BTPROSES PENCAIRAN DANA PK/BT CARA KMDN 29SPP-PKF KEIIIBTPKKA SKPD SBGPENGGUNA ANGGARAN
P P T KPEJABAT PENATAUSAHAANKEUANGAN SKPDPEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASASPP-LSB U DSPM-LSBANKF KEIIIPROSES PENCAIRAN DANA LS CARA BARUSP2D
BENDAHARAPENGELUARANPEJABAT PENATAUSAHAANKEUANGAN SKPDPEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASASPP-UPB U DSPM-UPBANKSP2DUANGPROSES PENCAIRAN DANA UP CARA BARU
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJASURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABIKHTISARKINERJAIKHTISARLAINIKHTISARLAINIKHTISAR LKBUMN/BUMDLRANERACALAKCALK
Standar & Sistem AkuntansiStandar AkuntansiSISTEM AKUNTANSITransaksi- Keuangan- Kekayaan- KewajibanProses Akuntansi- Analisa Transaksi- Jurnal / Entries- PostingLap. Keuangan- LRA- Neraca- LAK- CALK
RelevanReliableCompleteComparableInputProcessOutputFormulasiProsedurTransaksiBaganPerkiraanStandarPengaturanKelembagaanHardware& SoftwarePersonilTerampil
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARANSKPDMELAKSANAKAN APBDMEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGANTA BERJALAN28 FEBT A B E R I K U T N Y AMENYUSUN LAPORAN KEUANGANLRANERACACALK30 MARETBUDMENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGANLRANERACACALKMENYUSUN LAK30 MEIBPKAUDITLKDPEMBAHASAN30 JUNIDPR(D)30 JUNIBUDPERSIAPAN
RUU/
RAPERDAUU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN KEUANGANPEMERIKSAAN KINERJAPEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
KHUSUSEKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITASLAPORAN KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KEUANGANMEMUAT OPINIMEMUAT :TEMUANKESIMPULANREKOMENDASIMEMUAT KESIMPULANTUJUAN TERTENTU
KINERJAMEMUAT :TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA
JENIS OPINIWAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION )WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION )TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION )PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION )
55PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan PEMBINAAN PENGAWASAN DPRDPengendalian internPemeriksanaanEkstern BPKPerda APBDPengelolaan Keuangan daerah Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan Lihat juga : PP 79/2005
57KETENTUAN PERALIHAN
1.
2.Jabatan fungsional bendaharawan Penyusunan Angberdasarkan prestasi kerja Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006Laporan Keuangan atas dasar SAPDilaksanakan mulai tahun anggaran 2006
58KETENTUAN PERALIHAN
3.
PPASEvaluasi Penetapan APBDDilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2007
59KETENTUAN PERALIHAN
4.
5.
Sistem Akuntansi Pemda yang mengacu kepada SAPPenyusunan RKA SKPDdengan pendekatan KPJMdengan prakiraan majuDilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007Dilaksanakan mulai tahun 2009
**