Upload doduong
View 224
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA fileKeputusan Men.PAN Nomor 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
PERATURAN MENTERI NEGARA JABATAN FUNGSIONAL … · 2017. 2. 28. · peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per/ 08 /m.pan/ 4 /2008 tentang jabatan fungsional
bilalupa.files.wordpress.com · Web viewDalam rangka pengisian formasi CPNSD Tahun 2009, sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 88.P/M.PAN/9/2009
Juknis SKB 5 Mentri
PEMANFAATAN RARE EARTH ELEMENT - psg.bgl.esdm.go.id · 2013 Ditandatangani MoU Oleh: Mentri Perindustrian, Mentri Riset dan Teknologi, Mentri ESDM, Mentri BUMN, BATAN dan BPPT 2015
bkd.pemkomedan.go.idbkd.pemkomedan.go.id/download/peraturan/Pengembangan... · 2016-11-07 · KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 141 /KEP/M.PAN/11/2003 TENTANG
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn933-2016.pdf · Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1924/M.PAN-RB/06/2016, tanggal
LAPORAN BULANAN EVALUASI KINERJA BADAN …bkd.riau.go.id/upload/media/152568879921ee354831d62be4727cd490a7fd... · Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004
PENGADILAN NEGERI WATESpn-wates.go.id/baru/media/files/2016011309290811520817175695b67423... · Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
tp2i.litbang.depkes.go.idtp2i.litbang.depkes.go.id/fileadmin/templates/portal_template/... · Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3264/M.PAN-RB
ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPKAR “MELATI” …directory.umm.ac.id/Data Elmu/doc/SKRIPSI_INTAN.doc · Web viewUji hipotesis dengan menggunakan Keputusan Mentri Negara Koperasi
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN … · 2020. 2. 6. · Pustakawan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tent
Lampiran Il Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : /M.PAN-RB/9/2011 Tanggal : September 201 1 REKAPITULASI DAN ESELON LOKA PENELITIAN
· r rfplrl]k indonesia keputusan menteri negara pendayagijnaan aparatur negara nomor: 16 /kep/m.pan/3/2001 tentang jabatan fungsional perencana
anugerah kualitiperdana mentri
KATA PENGANTAR - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN BUFLO 2016 GABUNG.pdf · Negara No PER/20/M.PAN/11/2008) tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Komplekperkantoran …...b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator
PEI.{DAYAGI.]NAAN APARATT]R NEGARA … M.PAN No. 5TAHUN2012.pdf · Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/O1/2005 tentang LHKPN; 2. ... Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai
Segala Puji Kita Panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata ...satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/83A7F9C0CC8A1141B562.pdf · peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur
PROPOSAL MENTRI AGAMA
Peraturan Mentri Keuangan No.163
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/17962/4/4_bab1.pdf · oleh Mesir. Pada siding Mentri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara - Per 08 m.pan 4 2008 Ttg Jabatan Fungsional Apoteker & Angka Kreditnya
Peraturan no. 15 mentri 2012
Keputusan Mentri
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF JAMINAN KESEHATAN … · Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPan) Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
Daftar Isi - Djoko Luknantoluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/rbi/PNFI.pdf · Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman
Nama Mentri Kabinet Kerja Jokowi
1Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PTKS - Mentri BUMN Kunjungi