IR. T.REINHART.P.SIMANDJUNTAK Dipl HE,MT

• :

• Tempat/tgl Lahir : Pangururan, 02 Oktober 1951

• Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/E)

• Jabatan : Widyaiswara Utama

• Instansi/Departemen : Pusdiklat PU/Departemen Pekerjaan Umum

• Alamat Rumah : Kompl.P4S/PU No B-19 Pondok Bambu –Duren

• Sawit

Jakarta Timur (13430). Telp/Fax :021-8617405

HP 0852 1144 4572

• EMAIL : t.reinhart@yahoo.com

• tobok_reinhart@ gmail.com

5

A.LATAR BELAKANG

6

TUJUAN Negara Republik Indonesia

"... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial"

Alinea 4 Pembukaan UUD45

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial

Putar Film Kondisi Indonesia

7

TUGAS Pemerintah ?

Fakta…………..

lalu .....apa penyebabnya ?

lalu .....apa penyebabnya ?

Film kemiskinan

19 Maret 2018 Diagnostic Reading - Awang ANWARUDDIN 15

Tantangan Birokrasi Indonesia

2015 • ASEAN

Economic Community

2020 • ASEAN

Community

2025 • WORLD Class

Bureaucracy

2030 • VISI Indonesia Maju (McKinsey)

Kondisi Birokrasi Indonesia Saat Ini

Manajemen

Kepegawaian

Mindset dan

Culture Set

Organisasi

Pemerintahan Peraturan

Perundangan

Fungsi dan

Kewenangan

Jumlah dan

Komposisi

Pegawai Kualitas

Pelayanan

Publik

Sistem

Pengawasan

Internal

Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme

Jika Anda mencintai negara kita, mari kita melakukan perubahan.

JIKA KITA INGIN BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK KITA BISA MULAI DARI YANG KECIL, MULAI SAAT INI JUGA,

dan ……. ………………

Jadi ..... berubahlah!

3/19/2018

Era Reformasi

Proses demokratisasi semakin tumbuh .

B.PEROBAHAN MINDSET

1.

2.

3.

MEMPENGARUHI

SIKAP DAN PERILAKU

PENGERTIAN PERILAKU SIKAP DAN MENTAL

Mental adalah tingkah laku yang menunjukan cara berpikir positif dalam arti

independensi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif (Ananda Santoso

AR Al Hanafi (1998 / 252)

Sikap Mental bagi yang ingin menjadi SDM unggulan meliputi : SDM Mandiri,

SDM bertanggung Jawab, SDM aspirasi (cita-cita) dan SDM siap dikritik (Fitri

Tanjung 2003 / 1)

Sikap dan Mental

Mempunyai sikap jujur (perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip2 moral/lurus hati), mempunyai tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas) serta berperasaan halus mengenai etika, keadilan dan kebenaran) dan integritas (kepribadian yg dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat

Model Antropologis

BUDAYA

KEBUTUHAN

INDIVIDU UPAYA MEMENUHI

KEBUTUHAN

EKOSISTEM

FISIK DAN NON FISIK (SOSIAL – BUDAYA)

SIKAP & PERILAKU

MEMPENGARUHI DIPENGARUHI

.

MC GREGOR

TEORI X

- Pekerja itu malas

Kepemimpinan hrs keras

TEORI Y

-Setiap org itu baik dan rajin

lebih mempercayai

ABRAHAM MASLOV

Urutan kebutuhanhidup

-Kelangsungan hidup

-Rasa aman

-Rasa memiliki

-Harga diri

-Aktualisasi

WILLIAM G.OUCHI

TEORI Z

-Perpaduan kerja

kelompok

( Jepang ) dg budaya

Amerika (rasional

/individual)

-Dorongan / kesadaran pembinaan strategi - Sikap perilaku SDM MOTIVASI

KEBUTUHAN

INDIVIDU

HAKEKAT KERJA

1. Hukuman - dari sorga turun kebumi

2. Beban - orang malas

3. Kewajiban - birokrasi,sistim kontarkstual 4. Sumber Penghasilan –untuk nafkah

5. Kesenangan - hoby,workhaholic

6. Gengsi - struktural >< fungsional 7. Aktualisasi - ambisi,cita-cita

8. Panggilan Jiwa - bakat 9. Hidup - mengisi kehidupan

10. Pengabdian - tanpa pamrih 11. Ibadah - bersyukur atas kehidupan

12. Suci - jangan dicemarkan

Arti pentingnya pola pikir dalam dinamika organisasi

• Kekuatan organisasi terletak pada proses interaksi tiga kekuatan utama, yaitu : kekuatan hubungan pribadi, mutu pola pikir yang ada, serta kekuatan tata nilai yang diterima dan berlaku dalam organisasi bersangkutan;

• Dinamika organisasi sangat ditentukan oleh pola

pikir yang dimiliki oleh pimpinan organisasi;

• Keberhasilan atau kemajuan dalam persaingan tetap ditentukan oleh pola pikir dan sikap mental pimpinan.

3/19/2018

MUTUKERJA

43 KEHIDUPAN MANUSIA

KEBIASAAN

NILAI NILAI +

KEBIASAAN = BUDAYA

PELAYANAN MINIMAL

+

KEPEMERINTAHAN YG BAIK

MASYARAKAT SEJAHTERA

PELAYANAN PRIMA

= BUDAYA KERJA Pola Pikir

1. ada nilai yang mendukung pencapaian visi.

2. ada motivasi yang mampu memacu kerja seorang

pegawai.

3. ada ide dan strategi yang tepat.

4. ada tujuan bersama yang jelas.

5. etika kerja yang ditumbuhkan melalui sistem

(meritokrasi, remunerasi, dan lain sebagainya).

BUDAYA KERJA

Peningkatan budaya kerja PNS :

(Kep. Menpan No. 25/KEP/M.PAN/4/2002)

Komitmen & konsistensi.

Wewenang & tanggung jawab.

Keikhlasan & kejujuran.

Integritas & profesionalisme.

Kreativitas & kepekaan (sensitivitas) thd lingkungan tugas.

Kepemimpinan & keteladanan.

Kebersamaan & dinamika kelompok/organisasi.

Ketepatan (keakurasian) & kecepatan.

Rasionalitas & emosi.

Keteguhan & ketegasan.

Disiplin & keteraturan bekerja.

Keberanian & kearifan dalam mengambil keputusan / menangani konflik.

Dedikasi & loyalitas.

Semangat & motivasi.

Ketekunan & kesabaran.

Keadilan & keterbukaan.

Penguasaan IPTEK.

17 Pasang Nilai Budaya Kerja

46

•Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4.

TUGAS Pemerintah ?

MEMBERIKAN

PELAYANAN DALAM RANGKA MEMENUHI

KEBUTUHAN YANG DIINGINKAN OLEH RAKYATNYA

Menurut UU No. 25 / 2009 :

• Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

maka : pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa : BARANG, JASA, dan ADMINISTRATIF.

PELAYANAN PUBLIK

49

●Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

■ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ( UU

ASN No 5/2014)

•●Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

51

FUNGSI Pegawai ASN berfungsi sebagai:

a. pelaksana kebijakan publik;

b. pelayan publik; dan

c. perekat dan pemersatu bangsa.

52

Tugas

Pegawai ASN bertugas:

a. melaksanakan kebijakan publik

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

53

54

NILAI DASAR a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

NILAI-NILAI KEMENTERIAN PUPR

• RASIONAL

• KERJASAMA TIM

• INOVASI

• EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

• RESPONSIF

• KEMITRAAN

• RASA AMAN DAN NYAMAN

• EMPATI

60

Hak PNS

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi.

61

Kewajiban Pegawai ASN

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

6 2

■ Dapat Melaksanakan tugas secara profesional

■ Dapat/ Mempunyai Tanggung Jawab ■ Tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku

Kompetensi dan Jabatan

KOMPETEN/KOMPETENSI

JABATAN

KEWENANGAN HAK

Wewenang dan Tanggungjawab

Wewenang (bevogdheid) dalam Hukum Tata Negara dideskripsikan adalah kekuasaan hukum (rechtmacht)

Terdiri atas 3 komponen - pengaruh

- dasar hukum

- konformitas hukum

63

Cara memperoleh wewenang:

Atribusi – diberikan oleh peraturan perundangan

Delegasi – penyera han wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada

pihak lain,dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab

pihak lain tersebut

Mandat – Merupakan penugasan pada bawahan,tanggungjawab jabatan

tetap pada pemberi mandat

1. Jabatan Administrasi (Pasal 14)

a. Jabatan pelaksana;

b. Jabatan pengawas; dan

c. Jabatan administrator.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 18)

•Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

JENIS JABATAN ASN

2. Jabatan Fungsional (Pasal 17)

Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Terbagi menjadi:

a. Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.

b. Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.

65

(1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

(3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

1.Jabatan Administrasi (Pasal 14)

66

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama

(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

2.Jabatan Fungsional (Pasal 18)

67

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 19)

Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

a. kepeloporan dalam bidang:

1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen.

b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan

c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan

kode etik dan kode perilaku ASN

Konsepsi Tingkatan Jabatan (Kombinasi FES & Hay System)

Jabatan Pimpinan Tinggi

(JPT)

Peringkat (Grade)

Utama

JPT 24

JPT 23

JPT 22

Madya

JPT 21

JPT 20

JPT 19

Pratama

JPT 18

JPT 17

JPT 16

Jabatan Fungsional

(JF)

Peringkat (Grade) JF

JF 15 JF 15

JF 14 JF 14

JF 13 JF 13

JF 12 JF 12

JF 11 JF 11

JF 10 JF 10

JF 9 JF 9

JF 8 JF 8

JF 7 JF 7

JF 6 JF 6

JF 5 JF 5

JF 4 JF 4

JF 3 JF 3

JF 2 JF 2

JF 1 JF 1

Jabatan Administrasi (JA)

Peringkat (Grade)

Administrator

JA 15

JA 14

JA 13

JA 12

JA 11

Pengawas

JA 10

JA 9

JA 8

Pelaksana

JA 7

JA 6

JA 5

JA 4

JA 3

JA 2

JA 1

Yulina Setiawati NN, SH MM

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen

Kepegawaian

Surabaya, 02 Maret 2016

Nilai

Budaya

Kerja

PU

BERGERAK CEPAT

BK

Re

spo

nsif

Efe

ktiv

itas

Efisie

nsi

Banjarmasin, 19 Maret 2018

WIDYAISWARA

S E M O G A B E R M A N F A A T

SEKIAN