POTENSI TINGKAT KERAWANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SEBELUM,

PADA SAAT, DAN SESUDAH PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BADUNG

O l e h :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BADUNG

( DRS. I NYOMAN SUENDI )

DISAMPAIKAN PADA :

BIMBINGAN TEKNIS BAGI SATLINMAS

DALAM MEMBANTU PENYELENGGARAAN PILEG DAN PILPRES 2019

DI PROPINSI BALI TANGGAL 25 S/D 27 JULI 2018

1

PENDAHULUAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan situasi

yang kondusif dan partisipasi masyarakat dengan

prinsip demokrasi, luber, jurdil dan beradab.

2. Membangun kewaspadaan untuk mengantisipasi

setiap kerawanan sosial, konflik dan terganggunya

kamtrantibmas sebelum, pada saat, dan sesudah

Pemilu.

3. Dalam membantu pengamanan sebelum, pada saat,

dan sesudah Pemilu perlu dibangun partisipasi aktif

masyarakat melalui pemberdayaan Satuan Linmas di

Desa/Kelurahan sebagai pengorganisasian masyarakat

dalam bela negara.

2

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 255

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk

menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman, serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat.

LINGKUP KEWENANGAN

33

Pasal 255

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum

yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat;

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

dan

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

LINGKUP KEWENANGAN

4

PP NO. 6 TH. 2010

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MEMBANTU KEPALA DAERAH

1• MENEGAKKAN PERDA

2

• PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM dan KENTERAMAN MASYARAKAT

3• PERLINDUNGAN MASYARAKAT

5

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

PP NO. 6 TH. 2010

Pasal 6

• MENINDAK WARGA MASYARAKAT, APARATUR, atau BADAN HUKUM yang mengganggu Ketertiban Umumdan Ketenteraman Masyarakat .

Pasal 8 huruf c

• Membantu menyelesaikanperselisihan warga masyarakatyang dapat mengganggu ketertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat

6

METODE KEGIATAN

7

1. Preemtif, yaitu tindakan awal sebelum pencegahan melalui

peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga

ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam rangka Pemilu.

2. Preventif, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya

gangguan ketertiban, ketenteraman dan keamanan.

3. Pencegahan Hukum, upaya penindakan hukum baik yustisial

maupun non yustisial terhadap peristiwa pelanggaran dan

kejahatan.

4. Rehabilitasi, yaitu rangkaian kegiatan dan tindakan untuk

memulihkan, mengembalikan situasi dan kondisi wilayah,

kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum

terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman dan keamanan.

POLA KEGIATAN

8

1. Fungsional, yaitu pengamanan yang dilakukan secara

fungsional baik oleh Kepolisian Republik Indonesia, aparat

Pemerintah Daerah dan institusi terkait lainnya serta potensi

masyarakat yang dibina oleh Pemerintah Daerah sesuai

tugas, fungsi dan peran masing-masing.

2. Terpadu, yaitu pengamanan yang dilakukan secara

bersama-sama dan selaras oleh Kepolisian Republik

Indonesia, aparat Pemerintah Daerah dan institusi terkait

lainnya serta potensi masyarakat yang dibina oleh

Pemerintah Daerah, atas pertimbangan pihak terkait yang

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tingkat

kerawanan.

FAKTOR PEMICU KONFLIK DALAM PEMILU

PENYELENGGARA PEMILU DINILAI TIDAK NETRAL

Perlu pengawasan yang lebih kuat dan

ketat oleh masyarakat maupun Bawaslu

SUMBER DAYA MANUSIA KURANG PROFESIONAL

Peningkatan peran penyelenggara PEMILU ,

Parpol, Pemda, kualitas masyarakat Pemilih.

CALON ATAU PASLON TIDAK LEGOWO MENERIMA KEKALAHAN

Setiap Calon atau Paslon untuk siapmenang –kalah dan siap tidak melakukan

kampanye hitam, money politic, dll

DPT TIDAK AKURAT

Peran aktif masyarakat untuk melihatDPT, Menyusun System yg memudahkan

masyarakat untuk mengecek DPT

KEKURANGAN LOGISTIK (SURAT SUARA) DI TPS

Perlu dukungan dari Pemda dan jajaran sampinguntuk logistik di tempat – tempat terpencil yg

sulit dijangkau (gunung /kepulauan)

9

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI

KERAWANAN PIMILU

MELAKUKAN PEMANTAUAN (MONITORING) UNTUK

SEMUA TAHAPAN PEMILU.

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA TERKAIT DAN TOMAS,

TOGA UNTUK MENGANTISIPASI BERBAGAI

PERKEMBANGAN DALAM SEMUA TAHAPAN PEMILU.

KONSOLIDASI ANTAR BERBAGAI INSTANSI TERKAIT

UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN.

REDAM SEGALA BENTUK AKSI/DEMO YG BERPOTENSI

MELUAS KE DAERAH LAIN.

10

LANJUTAN ….

SAMAKAN PERSEPSI ANTARA KPU, BAWASLU, PEMDA

DALAM KOORDINASI PELAKSANAAN PIMILU.

CIPTAKAN STABILITAS POLITIK YANG KONDUSIF DALAM

PELAKSANAAN PEMILU.

BERIKAN DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAN SEMUA

TAHAPAN PEMILU.

CIPTAKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DALAM

PELAKSANAAN PEMILU.

11

UPAYA MENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI MENGHADAPI PEMILU

MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA DAN KOMUNIKASI MELALUI

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH/FORKOMPINDA, TOKOH

AGAMA, TOKOH MASYARAKAT DAN SEGENAP ELEMEN

MASYARAKAT.

MELAKUKAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMILU DI

MASING2 WILAYAH UTK MEMANTAU PERMASALAHAN YG MUNCUL

DAN SEKALIGUS MEMBERI SOLUSI PENYELESAIAN SESUAI TUGAS

DAN KEWENANGAN.

UPAYA DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN LAPOR CEPAT POTENSI

ANCAMAN STABILITAS DAERAH.

TERUS MEMONITOR PERKEMBANGAN DAN SITUASI TERHADAP

INDIKASI POTENSI KERAWANAN.

KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA ANTARA APARAT

TERKAIT DALAM RANGKA ANTISIPASI TERHADAP POTENSI

KERAWANAN.

MEMFALISITASI FORUM MELIBATKAN TOGA, TOMAS DALAM

MENJAGA KONDUSIFITAS WILAYAH.

12

SEMUA PIHAK HENDAKNYA AMBIL BAGIAN

DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SUKSES

PEMILU, DENGAN INDIKATOR :

o Seluruh tahapan Pemilu berjalan lancar, aman, tertib dan damai.

o Partisipasi pemilih masyarakat meningkat dari Pemilusebelumnya.

o Tidak ada konflik antar Calon / Tim Sukses.

o Terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

13

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

SATLINMAS

TUGAS SATLINMAS :

1.Membantu dalam penanggulangan bencana.

2.Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

3.Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

4.Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan

keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

5.Membantu upaya pertahanan Negara.

14

HAK SATLINMAS :

1.Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

2.Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas.

3.Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas

operasional.

4.Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan

tugas.

5.Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.

6.Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi

selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun

dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.

7.Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

SATLINMAS

15

KEWAJIBAN SATLINMAS :

1.Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,

dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

2.Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.

3.Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban

masyarakat.

4.Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga

adanya gangguan perlindungan masyarakat.

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

SATLINMAS

15

OPTIMALISASI PERAN SATUAN LINMAS DESA/KELURAHAN

DALAM PEMILU

1. Mempersiapkan anggota Satuan Linmas yang akan ditugaskan dalam

penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan

PEMILU di setiap TPS.

2. Menugaskan anggota Satuan Linmas dalam penanganan Ketentraman,

Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILU di setiap PPS

Desa/Kelurahan, PPK Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Daerah.

3. Mengaktifkan fungsi Pam Swakarsa/Siskamling untuk mewujudkan

keamanan lingkungan termasuk untuk mencegah permasalahan yang

berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, ancaman terorisme,

konflik yang berdimensi SARA dan gangguan keamanan lainnya.

4. Meningkatkan kemampuan Satuan Linmas Desa/Kelurahan agar dapat

mencegah menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini

dengan melibatkan para tokoh masyarakat.

5. Meningkatkan kerja sama dengan TNI dan POLRI dalam upaya menciptakan

keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

17

PELATIHAN

1. Latihan disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi masing-

masing daerah.

2. Materi pelatihan meliputi :

a. Pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan

pemilu yang demokratis, luber dan jurdil.

b. Pengetahuan tentang tata cara pemungutan suara

c. Pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan sosial

yang potensial menjadi ancaman di wilayahnya.

d. Pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara temu cepat

dan lapor cepat.

e. Pengetahuan tentang tata cara tindakan pengamanan secara

terbatas yang bersifat preemtif, preventif, dan represif.

1718

PENUGASAN DALAM PENGAMANAN PEMILU

1. Distribusi surat suara dan penyelenggaraan Pemilu

2. Pelaksanaan kampanye.

3. Masa tenang.

4. Pemungutan dan penghitungan suara

a. Persiapan pemungutan suara.

b. Pemungutan suara.

c. Penghitungan suara.

5. Penetapan hasil pemilu

6. Penetapan calon terpilih

7. Pengucapan sumpah/Janji dan Pelantikan

19

TAHAP PERSIAPAN PEMILU

1. Melaksanakan konsolidasi dgn menyusundan mengorganisir linmas di semuatingkatan.

2. Menyiagakan satuan linmas.3. Melakukan pengamatan dan deteksi dini

terhadap keresahan dan gejolakmasyarakat.

20

TAHAP KAMPANYE

1. Membantu dalammengamankan danmenertibkan jalannyakampanye.

2. Melakukan deteksi dinikemungkinan timbulnyaancaman faktual yg dptmengganggu pelaksanaanPemilu.

3. Melakukan tindakanpreemtif, preventif danrepresif dalam haltertangkap tangan danberkordinasi dg Kepolisian.

1. Pencabutan/perusakan/pembakaran tanda gambar calon atau pasangan calon.

2. Perkelahian antar peserta kampanye dan atau dgn masyarakat.

3. Teror dan sabotase.4. Kerusuhan massa.

ANCAMAN FAKTUAL

21

TAHAP MASA TENANG

1. Menjaga ketenteraman dan ketertibanmasyarakat.

2. Membantu membersihkan tanda-tandagambar dan alat peraga kampanye.

3. Membantu mengamankan pengumumanKPPS tentang tempat dan waktupemungutan

4. Membantu memelihara dan menjagakeamanan TPS.

5. Membantu menjaga keamanan barangbarang keperluan Pemilu.

6. Membantu aparat penyelenggara Pemiludan aparat keamanan.

22

TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

1. PENGAMANAN DAN PENERTIBAN DI TPS

a. Melaksanakan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya beserta KPPS dan saksi yang hadir.

b. Menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di TPS.c. Mempersilahkan para pemilih yg akan masuk ke TPS dan menerima

titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam dan barang lain yg tidak boleh dibawa ke TPS.

d. Mempersilakan pemilih untuk meninggalkan TPS.

2. PENGAMANAN PENGHITUNGAN SUARA.

a. Mengatur ketertiban masyarakat yg menyaksikan penghitungan suara.b. Mengawal pengiriman kotak suara ke PPS.c. Mengawal pengiriman kotak suara ke PPK.

23

PERAN SATLINMAS

DALAM PEMILU

1. Sebagai petugas keamanan di TPS

2. Sebagai petugas keamanan di Desa

3. Sebagai petugas keamanan di

Kecamatan

4. Sebagai petugas keamanan di

Kabupaten/Kota

24

SATUAN LINMAS DI TPS

Tugasnya :

1. Membantu kelancaran dan pengamanan

pelaksanaan pemungutan suara di TPS

2. Membantu kelancaran dan mengamankan

pada saat penghitungan suara di TPS

3. Pada saat pemungutan suara berada di luar

TPS

4. Membantu kelancaran dan pengamanan

pengiriman hasil penghitungan suara,

kotak suara dan alat kelengkapan lainnya

kepada PPS (Desa/ Kelurahan).

25

SATUAN LINMAS DI DESA/KELURAHAN

Tugas :

1. Membantu pengamanan hasil penghitungan

suara, kotak suara dan alat kelengkapan

lainnya yang ada di PPS (Desa/Kelurahan).

2. Membantu kelancaran dan pengamanan

penyampaian hasil penghitungan suara, kotak

suara dan alat kelengkapan lainnya ke PPK

(Kecamatan)

26

SATUAN LINMAS DI KECAMATAN

Tugas :

1. Membantu kelancaran dan pengamanan

pelaksanaan rekapitulasi penghitungan

suara di PPK (Kecamatan).

2. Membantu kelancaran pengiriman kotak suara

dan alat kelengkapan lainnya ke KPU

Kabupaten/Kota.

27

SATUAN LINMAS DI KABUPATEN/KOTA

Tugas :

Membantu kelancaran dan pengamanan

pelaksanaan rekapitulasi penghitungan

suara di KPU Kabupaten/Kota.

28

TINDAKAN PENGAMANAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU

1. Membantu pengamanan TPS, kotak suara dan alat

kelengkapan Pemilu.

2. Lapor kepada POLRI dan membantu pengamanan.

3. Menenangkan masyarakat dan tingkatkan ronda/

kamling, lapor kepada POLRI.

4. Menenangkan masyarakat, tingkatkan kewaspadaan,

upaya tangkap pelaku, laporkan kepada POLRI.

5. Upayakan penangkapan pelaku/mencatat identitas

pelaku, mengamankan barang bukti dan atau

menginformasikan kepada POLRI.

29

30