1

Kehati-hatian Pengenaan Pajak dalam Transaksi E-Commercep. 03

Potensi Dampak

Penetapan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Beras

p. 09

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RIwww.puskajianggaran.dpr.go.id ISSN 2502-8685

Edisi 18 Vol. II. September 2017

2

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,M.Si.

Pemimpin RedaksiRastri Paramita, S.E., M.M.

RedakturJesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M. Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.Marihot Nasution, S.E., M.SiAdhi Prasetyo S. W., S.M.

EditorDwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.Ade Nurul Aida, S.E.

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Kehati-Hatian Pengenaan Pajak dalam Transaksi E-Commerce p.3

INDONESIA diprediksi akan menjadi salah satu negara yang menguasai bisnis digital di dunia. Model bisnis e-commerce sangat cepat berkembang dan variasinya pun cukup tinggi, sehingga akan sulit menerapkan pajak untuk transaksi ini. Dalam merumuskan aturan perpajakan pada transaksi e-commerce, perlu kajian mendalam soal bagaimana bentuk aturan yang akan dikenakan dan model transaksi e-commerce.

Potensi Dampak Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras p.9

PENETAPAN HET beras memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dalam menjangkau harga beras maupun menjaga stabilnya harga beras . Diluar dari itu, penetapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertekannya harga gabah di tingkat petani, keengganan berinovasi dalam menghasilkan varietas yang lebih baik, tersisihnya perusahaan penggilingan skala kecil, serta kerugian bagi pedagang.

Update APBN

puskajianggaran@dpr.go.id

p.2

Perkembangan Cadangan Devisa dan BI 7-Day Repo

Dewan Redaksi

Kritik/Saran

1

Update APBNPerkembangan Cadangan Devisa dan

BI 7-Day RepoPosisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2017 mengalami peningkatan 0,78 persen dari posisi akhir bulan Juli 2017. Peningkatan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa dari penerimaan pajak, devisa hasil ekspor migas bagian pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas. Cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Cadangan Devisa (dalam USD Miliar)

Sumber : Bank Indonesia

BI 7-Day (Persen)

Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) pada 20 dan 22 Septem-ber 2017 kembali menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point dari 4,50 persen menjadi 4,25 persen. Penurunan ini sejalan dengan masih konsistennya inflasi Indonesia yang rendah.

Sumber : Bank Indonesia

2

Kehati-hatian dalam Pengenaan Pajak Transaksi E-Commerce

oleh Eka Budiyanti*)

*)Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, e-mail: eka.budiyanti@gmail.com.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet yang sangat

pesat seperti saat ini, muncul model usaha bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet tersebut. Model usaha bisnis tersebut dikenal dengan nama e-commerce (electronic commerce). E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu model usaha yang melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain Tokopedia, Blibli, Lazada, Bhinneka, dan lain-lain.Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang menguasai bisnis digital di dunia bersama dengan negara lainnya yaitu Cina dan India. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17 persen dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Sementara itu Bloomberg menyatakan pada tahun 2020, lebih dari separuh penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan e-commerce, dan McKinsey memperkirakan peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga USD150 miliar pada tahun 2025.Semakin pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia membuat pemerintah berusaha menggali

potensi penerimaan dari transaksi online yaitu melalui pajak. Tujuan utama pengenaan pajak adalah untuk menciptakan kesempatan dan keadilan (level playing of field) yang sama bagi para pelaku usaha, baik yang melakukan perdagangan langsung maupun melalui e-commerce. Uniknya model bisnis e-commerce menyebabkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyusun aturan pajak e-commerce.Perkembangan E-Commerce di IndonesiaPada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132,7 juta. Angka ini meningkat drastis sebesar 50,74 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 88,1 juta dan 42,08 persen pada tahun 2015 yang mencapai 93,4 juta. Perangkat mobile masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam mengakses internet (67,8 persen) dan sisanya melalui desktop/tablet.Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menunjukkan 62 persen pengguna internet mengunjungi online shop. Artinya, pengguna internet di Indonesia sudah banyak yang mengetahui atau bahkan melakukan transaksi online. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar

3

ini, tentunya Indonesia menjadi pangsa pasar yang sangat potensial bagi perkembangan e-commerce.E-commerce adalah suatu model usaha atau bisnis yang dilakukan secara online/menggunakan media elektronik. E-commerce sendiri pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1996. Situs e-commerce pertama adalah toko buku online sanur.com. Sejak saat itu mulai bermunculan situs-situs e-commerce lainnya seperti bhinneka.com, kaskus.com, dll.Perkembangan positif e-commerce ditunjukkan dengan data Sensus Ekonomi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPS. Data BPS menunjukkan industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17 persen dengan total sekitar 26,2 juta usaha.Per Desember 2016, terdapat 8,7 juta konsumen yang bertransaksi di toko online, jumlah ini meningkat sangat pesat dibandingkan dengan jumlah konsumen pada tahun 2015 yang hanya sebesar 7,4 juta konsumen. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memprediksikan angka ini akan mencapai 9,3 juta konsumen pada tahun 2017.Tidak hanya jumlah pembeli online, jumlah transaksinya pun ikut meningkat. Data dari social research & monitoring soclab.com menunjukkan pada tahun 2016, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai USD4,89 miliar atau setara dengan Rp68 triliun. Angka ini meningkat 37,36 persen dibandingkan dengan tahun 2015

yang hanya mencapai USD3,56 miliar. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India memang masih sangat kecil, namun Indonesia memiliki potensi pangsa pasar yang sangat besar karena peningkatan jumlah pengguna internet yang kian pesat setiap tahunnya (tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Transaksi E-Commerce Beberapa Negara Tahun

2013-2016 (USD Miliar)Negara Tahun

2013 2014 2015 2016

Cina 181,62 274,57 358,59 439,72

Jepang 118,59 127,06 135,54 143,13

Korea Selatan

18,52 20,24 21,92 23,71

India 16,32 20,74 25,65 30,31

Indonesia 1,79 2,60 3,56 4,89Sumber: Social Research & Monitoring soclab.com, 2017

Potensi E-Commerce di IndonesiaPerkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat dapat dilihat salah satunya dari penjualan online ritel. Pada tahun 2016, penjualan online retail Indonesia mencapai USD5,65 miliar, meningkat 22,56 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai USD4,61 miliar. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai USD14,47 miliar (gambar 1).Beberapa penelitian telah melakukan riset mengenai potensi dan prospek e-commerce di Indonesia. Seperti dalam laporan Total Retail 20171 yang dirilis oleh konsultan bisnis global Price Waterhouse Coopers (PWC), ditunjukkan bahwa dari 500 konsumen

1Total Retail Survey 2017 dilakukan di 29 negara dengan 24.471 responden. Di Indonesia, ada 500 konsumen online yang dipilih secara acak sebagai responden. Survei ini telah dilakukan selama 10 tahun sejak tahun 2007

4

online di Indonesia, 36 persen di antaranya telah berbelanja bulanan melalui internet. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya mencapai 34 persen. Indonesia menduduki posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan Singapura dan Vietnam dengan masing-masing sebesar 34 persen dan Thailand 33 persen.Penelitian lainnya dilakukan oleh Temasek dan Google yang menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce Indonesia meningkat seiring dengan tumbuhnya penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 18 juta orang pembeli online dan 92 juta pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2020 diprediksi pembeli online akan mencapai 119 juta orang dan pengguna internet meningkat menjadi 215 juta pengguna. Temasek dan Google juga memprediksi nilai pasar e-commerce Indonesia akan mencapai USD81 miliar pada tahun 2025.Riset Google juga memprediksi potensi e-commerce Indonesia mencapai 52 persen di Asia Tenggara. Hal itu didorong oleh populasi kelas menengah yang besar dan peningkatan akses ke internet,

sehingga pasar e-commerce Indonesia diperkirakan akan tumbuh 39 persen per tahun dari USD1,7 miliar pada tahun 2015 menjadi USD46 miliar pada tahun 2025.Dalam Roadmap E-Commerce Indonesia, pemerintah menargetkan nilai bisnis e-commerce di Indonesia mencapai angka USD130 miliar di tahun 2020. Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), potensi pendapatan pajak dari industri e-commerce tahun 2020 dapat mencapai 10 persen dari nilai bisnis e-commerce yakni sekitar USD13 miliar.Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengenaan Pajak Transaksi E-CommerceSampai saat ini, tarif pajak untuk industri e-commerce masih berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. Perusahaan e-commerce tetap dibebankan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak untuk usaha rintisan (start-up). E-commerce yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak final sebesar 1 persen. Kemudian hal ini diatur secara khusus dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce, yang dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi e-commerce sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.Sejak adanya surat edaran tersebut, banyak e-commerce terutama

Gambar 1. Perkembangan Penjualan Online Retail Indonesia Tahun 2015-2021

(USD Miliar)

Keterangan: *) Angka estimasiSumber: Statista, 2017.

5

e-commerce perusahaan besar yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, surat edaran tersebut dirasa belum cukup efektif dan perlu diperkuat dengan aturan hukum yang lebih mengikat, mengingat perkembangan nilai transaksi e-commerce yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019, sebagai upaya untuk mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dalam Road Map E-Commerce Tahun 2017-2019 disebutkan bahwa dalam bidang perpajakan, pemerintah akan melakukan penyederhanaan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyederhanaan tata cara perpajakan dilakukan bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik yang omsetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Aturan mengenai penyederhanaan kewajiban perpajakan tersebut diharapkan dapat diberlakukan pada Desember 2017. Menteri Keuangan akan menjadi penanggung jawab penyusunan peraturan tersebut dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.Kementerian Keuangan rencananya akan menentukan skema pajak

khusus untuk transaksi e-commerce dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah masih dalam proses tahapan mengkaji bagaimana dan transaksi e-commerce seperti apa yang akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah sebelum memberlakukan aturan pajak e-commerce ini, antara lain:• Jika transaksi online yang dilakukan

masih dalam satu negara tentunya masih mudah untuk dilacak, apalagi jika e-commerce nya perusahaan besar. Akan tetapi jika transaksi online dilakukan antarnegara maka akan sulit dilacak karena penjual atau barang yang dijual belum tentu ada di negara tersebut atau bisa di mana saja. Tentunya hal ini akan menyulitkan pemerintah untuk melacak transaksi online yang dilakukan antarnegara.

• Pungutan tarif pajak e-commerce juga perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan internasional. Sebab, saat ini sudah banyak e-commerce asing yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai e-commerce asing lebih diuntungkan dibandingkan e-commerce lokal. Harus ada keadilan dan perlakuan hukum yang sama antara e-commerce lokal dan asing.

• Tarif pajak yang dikenakan juga hendaknya tidak terlalu besar agar usaha e-commerce lokal masih dapat berkompetisi dengan negara lain (kompetitif).

• E-commerce menjadi salah satu model usaha yang perlu diterapkan oleh UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Oleh

6

karena itu, pemerintah perlu juga memerhatikan e-commerce skala kecil (UMKM). Jangan sampai pengenaan pajak e-commerce membuat UMKM menjadi enggan untuk menjual secara online.

• Selama ini banyak pengusaha-pengusaha kecil yang menjual dengan cara menitipkan barang dagangannya tidak hanya di satu e-commerce melainkan di beberapa e-commerce sekaligus, maka jika setiap transaksi online dikenakan pajak maka pengusaha kecil tersebut dikenai pajak ganda. Tentunya hal ini akan merugikan pengusaha kecil.

• Jika pemerintah menerapkan skema pajak seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa (pajak dipungut di negara yang menjual, lalu sharing dengan negara tujuan), maka pemerintah perlu melakukan kerja sama regional dengan negara lain.

• Pemerintah juga masih perlu meningkatkan infrastruktur yang dapat mendukung sistem perpajakan sehingga proses pengenaan pajak online dapat berjalan dengan lancar. Misalnya saja jika pemerintah menerapkan pajak pada setiap transaksi dengan memanfaatkan data pembayaran transaksi melalui gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG), maka pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

• Kebijakan pajak e-commerce yang diberlakukan juga harus tepat agar investasi tidak keluar dari Indonesia karena bisnis ekonomi digital termasuk usaha padat

modal. Selain itu, masih banyak usaha yang baru dirintis sehingga masih membutuhkan insentif agar dapat tumbuh dan bersaing dengan negara lain.

• Pemerintah juga perlu mendorong edukasi kepada pelaku usaha untuk rutin melaporkan pajak dan memberikan penjelasan tentang keuntungan membayar pajak.

Langkah pemerintah mengenakan pajak pada transaksi e-commerce merupakan salah satu cara pemerintah memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha online. Diharapkan dengan adanya pengenaan pajak pada transaksi e-commerce tidak akan merugikan pelaku usaha online sehingga membatasi perkembangan e-commerce. Karena jika pelaku usaha online merasa dirugikan dengan aturan tersebut maka pelaku usaha dapat saja mengalihkan usahanya melalui media sosial atau transaksi cash on delivery (COD) yang tidak akan terdeteksi nilai transaksinya untuk menghindari pajak transaksi e-commerce.Daftar PustakaBaderi, F. 2017. Skema Pajak E-Commerce Dipersiapkan - Kebijakan Digitalisasi Ekonomi. Diakses dari http://www.neraca.co.id/article/89379/kebijakan-digitalisasi-ekonomi-skema-pajak-e-commerce-dipersiapkan. Tanggal akses 22 September 2017.Firman, M. 2017. Konsumen Indonesia Paling Gemar Belanja Bulanan di Toko Online. Diakses dari http://katadata.co.id/berita/2017/04/05/konsumen-indonesia-paling-gemar-belanja-bulanan-di-toko-online. Tanggal akses

7

SimpulanModel bisnis e-commerce sangat cepat berkembang dan variasinya pun cukup tinggi, sehingga akan sulit menerapkan pajak untuk transaksi ini. Dalam merumuskan aturan perpajakan pada transaksi e-commerce, perlu kajian mendalam soal bagaimana bentuk aturan yang akan dikenakan dan model transaksi e-commerce seperti apa yang akan dikenakan pajak. Mengingat sulitnya melacak transaksi e-commerce usaha-usaha kecil, maka pemerintah juga perlu mengkaji mengenai bagaimana bentuk pengawasan dalam pelaksanaan aturan ini. Dalam merumuskan aturan perpajakan pemerintah perlu mengedepankan prinsip dari transaksi e-commerce yaitu mudah, murah, dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antar instansi lembaga pemerintah dan nonpemerintah terkait, baik dalam merumuskan aturan maupun dalam pengawasan pelaksanaan aturan.

akses 15 September 2017Julianto, P. A. 2016. Google: Indonesia Akan Kuasai Asia Tenggara dengan Ekonomi Digital. Diakses dari http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/26/053134926/google.indonesia.akan.kuasai.asia.tenggara.dengan.ekonomi.digital. Tangal akses 16 September 2017.Kabarbisnis. 2017. Bakal Dipajaki, Ini yang Perlu Diperhatikan Pebisnis E-Commerce. Diakses dari http://kabarbisnis.com/read/2878698/bakal-dipajaki--ini-yang-perlu-diperhatikan-pebisnis-e-commerce. Tanggal akses 20 September 2017.Kominfo.2017. Inilah Road Map E-Commerce Indonesia 2017-2019. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/10309/inilah-road-map-e-commerce-indonesia-2017-2019/0/berita. Tanggal akses 22 September 2017.Kusuma, H. 2017. Pajaki Toko Online, Ini Saran Pengamat ke Pemerintah. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3610885/pajaki-toko-online-ini-saran-pengamat-ke-pemerintah, Tanggal akses 21 September 2017.

Oetomo, T. H. 2015. Bisnis Online dalam Perspektif Pajak Indonesia. Diakses dari http://www.kompasiana.com/tbrights/bisnis-online-dalam-perspektif-pajak-indonesia_55b3995926b0bdd414f01678. Tanggal akses 18 September 2017.Prasetyo, A. 2017. Kebijakan Pajak Jangan Jegal Bisnis E-Commerce. Diakses dari http://mediaindonesia.com/news/read/119015/kebijakan-pajak-jangan-jegal-bisnis-e-commerce/2017-08-23. Tanggal akses 18 September 2017.Statista. 2017. Retail e-commerce sales in Indonesia from 2015 to 202. Diakses dari https://www.statista.com/. Tanggal akses 17 September 2017.Syukra, R. dan Kurniawan, H. 2016. Google: Pasar Digital Indonesia Terbesar di Asean. Diakses dari http://id.beritasatu.com/tradeandservices/google-pasar-digital-indonesia-terbesar-di-asean/149568. Tanggal akses 15 September 2017.Zaenudin, A. 2017. Profil Konsumen Belanja Online di Indonesia. Diakses dari (https://tirto.id/profil-konsumen-belanja-online-di-indonesia-cuEG. Tanggal akses 17 September 2017.

8

Potensi Dampak Penetapan Harga Ecerean Tertinggi (HET) Beras

oleh Ade Nurul Aida*)

AbstrakPenetapan HET beras memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dalam

menjangkau harga beras maupun menjaga stabilnya harga beras sebagaimana tujuan utama ditetapkannya kebijakan ini. Diluar dari itu, penetapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tertekannya harga gabah di tingkat petani, keengganan berinovasi dalam menghasilkan varietas yang lebih baik, tersisihnya perusahaan penggilingan skala kecil, serta kerugian bagi pedagang/penjual beras. Guna mengantisipasi dampak tersebut, kiranya pemerintah dapat mengevaluasi dan mengkaji kebijakan tersebut, serta setiap pemangku kepentingan perberasan perlu duduk bersama guna mencari solusi agar setiap pihak, baik petani, insdustri penggilingan, penjual/ pedagang tidak saling dirugikan.

*)Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

Pada akhir Agustus lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan

telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium dan premium sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 yang berlaku efektif pada 18 September 2017. Penetapan HET ini secara otomatis menggantikan ketentuan harga acuan pembelian dan penjualan komoditas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 / M-DAG/ PER/ 5/ 2017. Penetapan HET tersebut ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, keterjangkauan harga beras di konsumen serta mencegah terjadinya spekulasi harga. Diluar dari tujuan tersebut, penetapan HET beras sampai saat ini masih menuai kontroversi. Salah satunya dampak negatif yang ditimbulkan dari

penetapan HET berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya Petani. Tulisan ini akan memaparkan sejauh mana penerapan HET Beras dan potensi dampak dari ditetapkannya HET beras tersebut.Kebijakan Penetapan HET BerasIntervensi Pemerintah dalam Industri beras tidak hanya dalam bentuk subsidi input (pupuk, benih), dan bantuan sarana prasarana, namun juga berperan dalam pembentukan harga yang dapat dilakukan dengan intervensi secara langsung, salah satunya dengan penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga

9

tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi (HET) atau ceiling price. Tujuan dari ditetapkannya HET menjelaskan bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Penentuan harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan saat ini, tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 yang berlaku efektif pada 18 September 2017. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, secara otomatis menggantikan ketentuan mengenai harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen untuk beras sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 / M-DAG/ PER/ 5/ 2017 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Ketentuan ini digolongkan berdasarkan kelompok

beras jenis medium dan premium1 serta dibagi menjadi 8 (delapan) zonasi wilayah di tiap provinsi (Tabel 1). Potensi yang Ditimbulkan dari Penetapan HETTertekannya Harga Gabah di Tingkat PetaniKebijakan HET sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dinilai akan menguntungkan konsumen karena terdapat jaminan stabilitas harga. Disisi lain, kebijakan tersebut akan menekan nasib petani karena dengan adanya harga acuan tersebut maka harga pembelian di tingkat petani pun akan turut disesuaikan, bahkan hal terburuknya petani harus menjual produknya pada harga rendah. Tercatat harga rata-rata beras medium I tertinggi per 15 September 2017 berada pada wilayah Papua Barat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras medium I di Papua Barat mencapai Rp14.150 per kg. Angka ini merupakan yang tertinggi

No Wilayah HET Medium HET Premium1 Jawa, Lampung, dan Sumatera

Selatan9.450 12.800

2 Sumatera, kecuali Lapung dan Sumatera Selatan

9.950 13.300

3 Bali dan Nusa Tenggara Barat 9.450 12.8004 Nusa Tenggara Timur 9.950 13.3005 Sulawesi 9.450 12.8006 Kalimantan 9.950 13.3007 Maluku 10.250 13.6008 Papua 10.250 13.600

Tabel 1. Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras (Rp/Kg)

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/8/20171 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras. Kelompok beras jenis medium yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala minimal 75 persen dan butir patah maksimal 25 persen, serta dapat berbentuk curah atau kemasan. Sedangkan jenis beras premium adalah beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala 85 persen dan butir patah maksimal 15 persen.

10

dibandingkan harga rata-rata beras sejenis di provinsi lainnya serta diatas dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah untuk Papua, yakni sebesar Rp10.250 per kg (gambar1).Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) harga rata-rata gabah kering panen(GKP) di tingkat Petani per Agustus 2017 mencapai Rp4.509 per kg, dan harga gabah kering giling (GKG) ditingkat petani selama Agustus 2017 mencapai Rp5.471.Jika penetapan HET dijalankan, dimana harga beras medium lebih besar dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan, maka kemungkinan besar akan menekan harga gabah di tingkat petani. Akibat penyesuaian harga tersebut, maka harga pembelian gabah di tingkat petani bisa saja kembali dibawah Rp.4000 meskipun pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Sehingga berdampak pula pada semakin kecilnya keuntungan yang nantinya diterima petani.

Keengganan Berinovasi dalam Menghasilkan Varietas yang Lebih BaikSaat ini varietas padi di Indonesia cukup banyak, seperti varietas padi hibrida, varietas padi unggulan, serta varietas padi lokal yang masing-masing varietas tersebut memiliki beragam jenisnya. Dengan banyaknya varietas padi, maka banyak pula beragam jenis varian beras baik dari segi mutu fisik, kepulenan, aroma maupun rasanya. Hal ini berbeda dengan beras yang dihasilkan negara Thailand dan Vietnam. Varietas di negara tersebut relatif sedikit sehingga beras yang dihasilkan relatif seragam bentuk fisiknya. Keragaman varietas padi di Indonesia disesuaikan dengan keadaan geografis dan iklim yang saat ini senantiasa berubah-ubah. Varietas- varietas tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, sehingga dari harga pun berbeda-beda pula. Semakin banyak kelebihan yang dimiliki dari varietas tersebut, maka akan semakin mahal pula harganya. Oleh karena itulah, pada titik ini kebijakan pemberlakuan HET untuk beras pasti akan menuai

Gambar 1. Harga Rata-rata Beras Medium I Per Provinsi (Rp/Kg)

Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, 2017

11

polemik atau kontroversi. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran pemberlakukan kebijakan pemerintah tersebut akan dapat menyamaratakan atau menggeneralisasikan beras dengan komoditas lain, maka petani jadi enggan untuk berinovasi dalam menghasilkan varietas-varietas yang lebih baik jika harga beras disamaratakan. Selain itu, dapat berdampak pula pada pengerdilan kualitas dan jenis dari 80 jenis beras yang ada saat ini. Tersisihnya Perusahaan Penggilingan Skala Kecil Selain petani, salah satu pihak yang merasakan dampak langsung dari ditetapkannya kebijakan ini yaitu industri penggilingan beras, baik sekala besar maupun skala kecil. Dalam ketetapan ini tentunya industri penggilingan skala kecil tidak mampu bersaing memperebutkan gabah dari petani. Dalam persaingan ini pastinya industri skala besar dengan modal yang besar pula mampu menyerap gabah dan memproduksi secara efisien. Industri penggilingan padi harus mampu mengolah gabah menjadi beras dengan biaya produksi di bawah HET hingga dijual di tingkat pedagang. Bila tidak, maka pabrik penggilingan beras akan kehilangan pendapatan bahkan bias saja dapat berhenti beroperasi. Dengan adanya HET ini, mau tidak mau industri penggilingan beras akan berkonsentrasi memproduksi beras kualitas rendah atau medium dibandingkan premium. Untuk itu, pabrik penggilingan padi harus mendapatkan Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp3.700 per kilogram (kg). Namun pada saat musim gadu seperti sekarang ini, saat produksi

GKP berkurang drastis, harga GKP di tingkat petani sudah mendekati Rp5.000 per kg. Agar bisa menjual beras di bawah HET ke pedagang, pabrik penggilingan beras harus mendapatkan harga GKP yang murah. (Sawit Husein, 2017)Upaya ini tentu saja penuh risiko, karena harus bersaing dengan industri penggilingan skala besar yang modalnya kuat dan mesinnya efisien. Untuk itu industri penggilingan kecil akan mengurangi penyerapan GKP supaya ia tidak menanggung risiko bila harga GKP masih tinggi. Bila hal itu terjadi, maka produktivitas mereka akan semakin anjlok. Sebab selama ini saja, rata-rata kapasitas terlantar mencapai 48 persen. Dan untuk pabrik penggilingan yang hanya menjual jasa giling beras saja kapasitas terlantarnya mencapai 68 persen.Kerugian bagi Pedagang/Penjual BerasHET yang ditetapkan untuk semua jenis beras medium dan premium seragam ditiap wiayah yang terbagi dalam 8 (delapan) zonasi. Namun di beberapa daerah seperti Maluku Utara, perbedaan harga sesuai jenis beras medium dan premium sudah ditetapkan dari daerah asal beras yang dipasarkan di Maluku Utara (Malut), yakni Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Sehingga distributor dan agen beras di daerah Maluku Utara ketika menjual beras kepada pedagang pengecer, didasarkan pada harga pembeliannya di daerah asal. Terlebih sekitar 60 persen dari total kebutuhan beras di Malut harus didatangkan dari luar daerah yang harganya ditetapkan dari daerah asal dan biaya angkutnya sering mengalami kenaikan. Sehingga jika mengacu pada HET yang ditetapkan pemerintah, dan HET tersebut lebih

12

rendah dari harga yang seharusnya (harga pasar), maka pedagang/penjual beras tentunya akan mengalami kerugian. Berdasarkan gambar 1 juga terlihat bahwa rata-rata harga beras medium I di Maluku Utara sebesar Rp12.650 per kg, jauh diatas dari harga HET yang ditetapkan. Selain

Daftar PustakaAriyanti, Fiki. 2017. Ada Harga Eceran Tertinggi Beras, Petani Makin Sengsara?. Diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/3088524/ada-harga-eceran-tertinggi-beras-petani-makin-sengsara. Tanggal akses 20 September 2017.Harini, Fin. 2017. Kebijakan HET Tak Sanggup Tekan Laju Harga Beras. Diakses dari http://validnews.co/Kebijakan-HET-Tak-Sanggup-Tekan-

RekomendasiGuna menjaga stabilnya harga beras serta keterjangkauan harga beras di konsumen, sebenarnya pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam menerapkan HET beras yang justru berpotensi memberi dampak negatif ke beberapa pihak, khususnya petani. Untuk itu atas kebijakan penetapan ini, kiranya pemerintah dapat mengevaluasi dan mengkaji kebijakan tersebut, serta setiap pemangku kepentingan perberasan perlu duduk bersama guna mencari solusi agar setiap pihak, baik petani, industri penggilingan, penjual/ pedagang, maupun konsumen sama-sama diuntungkan. Dalam hal stabilisasi harga sebagaimana tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini, sebenarnya pemerintah bisa saja menggunakan sistem referensi harga. Jika harga beras terlalu tinggi, kita dapat menggelontorkan dari (stok) Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog sendiri memiliki kemampan intervensi dimana dapat menyerap beras petani lebih banyak sehingga harga beras dapat lebih stabil. Selain itu, peningkatan produktivitas merupakan faktor utama dan terpenting dalam menjaga disparitas harga beras. Berdasarkan data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian, produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektar (Ha), masih di bawah Vietnam yang mencapai 6,67 ton/Ha. Padahal lahan pertanian padi di Vietnam tidak sebesar Indonesia, namun produktivitasnya lebih tinggi. Dengan produktivitas yang tinggi ditambah lagi peran Bulog dalam industri ini, maka tidak menutup kemungkinan harga beras menjadi relatif stabil dan harga beras dapat dijangkau oleh konsumen, tanpa merugikan pihak manapun.

itu dari sisi stok yang dimiliki, jika para pelaku usaha perberasan saat ini memang masih banyak yang memiliki stok lama dengan harga beli yang tinggi, tentu penjual akan mengalami kerugian dikarenakan harga jual yang ditetapkan saat ini jauh lebih rendah.

Laju-Harga-Beras-V0000902. Tanggal akses 15 September 2017.Katadata. 2017. Produktivitas Padi Indonesia di Bawah Vietnam. Diakses dari http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/31/produktivitas-padi-indonesia-di-bawah-vietnam. Tanggal akses 20 September 2017.Laoli, Noverius. 2017. HET Beras Berpotensi Timbulkan Masalah Baru. Diakses dari http://m.kontan.

13

co.id/news/het-beras-berpotensi-timbulkan-masalah-baru. Tanggal akses 15 September 2017.____________. 2017. HET beras, penggilingan beras kecil bisa terhenti. Diakses dari http://nasional.kontan.co.id/news/het-beras-penggilingan-beras-kecil-bisa-terhenti. Tanggal akses 19 September 2017.Medianti, Uji Sukma. 2017. CSIS: Ada Bulog, Kenapa Tetapkan HET BEras. Diakses dari http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2403094/csis-ada-bulog-kenapa-tetapkan-het-beras. Tanggal akses 15 September 2017.____________. 2017. Inilah Dampak Negatif HET Beras Versi CSIS. Diakses

dari http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2403092/inilah-dampak-negatif-het-beras-versi-csis. TAnggal akses 15 September 2017.Romadhon, Julkhaidar. 2017. Mengapa HArga Beras Susah Diatur. Diakses dari http://www.kompasiana.com/julkhaidar/59b4c31d2d622c0b79605662/mengapa-harga-beras-susah-diatur-pemerintah. Tanggal akses 20 September 2017.Tempo.co. 2017. Pemerintah Tetapkan Harga Beras Eceran Tertinggi. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/902816/pemerintah-tetapkan-harga-beras-eceran-tertinggi. Tanggal akses 14 September 2017.

14

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

e-mail puskajianggaran@dpr.go.id

“Siap Memberikan

Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”