4 POLKAM SELASA, 8 MARET 2011 | MEDIA INDONESIA

KETIDAKBERESAN dalam pengadaan gedung baru DPR kian tampak setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tidak satu kata soal pele-langan proyek pengadaannya.

Jika sebelumnya Wakil Ke-tua BURT Pius Lustrilanang menyebutkan pihaknya akan menggelar tender pengadaan pada Senin (6/3), anggota BURT Refrizal membantahnya dengan alasan persiapan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR belum memungkinkan ke tahap tender.

“Pelelangan proyek itu masih jauh. Setjen DPR belum meram-pungkan persiapan tim teknis

dan konsultan perencanaan rencana lelang tender. Sekjen sudah menjanjikan Senin men-datang. Kamis akan ada ra-pat lagi,” ujar Refrizal saat dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin.

Pelelangan proyek, sam-bungnya, baru akan dilakukan setelah konsultan manajemen ditetapkan. Tugas konsultan itu adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan per-usahaan peserta lelang.

“Setelah pemeriksaan, hasil-nya diserahkan ke Sekjen DPR. Setelah itu, pelelangan baru dilakukan,” tandasnya.

Dijelaskannya, setidaknya

butuh waktu seminggu untuk mengerjakan proses pralelang tersebut. Jika pekan ini proses-nya selesai, minggu depan sudah bisa tender.

“Prakualifikasi satu bulan, lalu tender penentuan peme-nang. Ini baru persiapan saja. Setjen siapkan dulu keleng-kapan, baru kami rapat lagi dengan setjen. Pengumuman lelang kemungkinan pekan depan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan keinginan BURT untuk lebih mendorong keterlibatan perusahaan BUMN selaku peserta lelang. Menurut-nya, banyak perusahaan BUMN

yang memiliki track record yang bagus dan mumpuni.

“Itu yang saya inginkan su-paya anggaran tetap bisa akun-tabel dan transparan dilihat publik,” ujarnya.

Saat ditemui di kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Pri yo Budi Santoso mengaku belum mengetahui secara pasti kapan proyek gedung senilai lebih dari Rp1,3 triliun tersebut akan dimulai. Namun, ditegas-kannya, pimpinan DPR sudah sepakat agar Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) dan Ba-dan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan sejak awal pemba-ngunan gedung. (*/P-2)

KASUS HAM: Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin (tengah) bersama Wakil Direktur Eksekutif M Choirul Anam (kiri) dan Direktur ILRC Uli Parulian menyampaikan keterangan tentang kasus HAM, di Jakarta, kemarin. HRWG berencana akan melaporkan kasus-kasus kekerasan di Indonesia dalam sidang ke-16 Dewan HAM PBB bulan ini.

DPR belum Siap Lelang Tender Gedung

SKB 3 Menteri untuk Lindungi

AhmadiyahZUBAIDAH HANUM

SURAT Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No 3/2008 ten-

tang Jemaat Ahmadiyah Indo-nesia yang menjadi landasan keluarnya aturan melarang Ahmadiyah di sejumlah daerah telah menyimpang dari tujuan awal.

“Adanya keputusan para kepala daerah melarang aktivi-tas Ahmadiyah tidak dilepas-kan dari kesalahan pemerintah yang kurang memahami esensi dari SKB 3 Menteri No 3/2008 tanggal 9 Juni 2008,” jelas Ad-nan Buyung Nasution selaku Direktur Eksekutif Constitu-tion Centre Adnan Buyung Nasution dalam suratnya ke-pada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Sebagai salah satu perumus SKB tiga menteri itu, Buyung berpendapat banyak pelanggar-an konstitusi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pelarangan ibadah dan sosial jemaah Ahmadiyah.

Analisis Concern ABN yang disampaikan ke Mendagri pada Jumat (4/3) itu menerangkan bahwa sesungguhnya esensi dari SKB tiga menteri adalah di satu pihak mengakui dan melindungi jemaat Ahmadiyah, di lain pihak mengatur anggota Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan di luar lingkungan mereka Sesuai butir 2 SKB

tiga menteri, menurut advokat senior itu, tidak ada larangan bagi jemaat Ahmadiyah untuk beribadah dan beraktivitas sosial lainnya selama tidak ada penyebaran paham kena-bian setelah Nabi Muhammad SAW.

Usulan pembubaran Ah-madiyah pernah diusulkan ke-pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2008, tetapi Buyung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengingatkan hal itu melang-gar Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak ber agama adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (nonderogable rights).

Surat kepada Mendagri itu juga menegaskan Surat Men-dagri No 450/3457/Sj tertang-gal 24 Agustus 2010 kepada seluruh gubernur se-Indonesia melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf f UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal-nya, urusan agama merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan ke pemerin-tah daerah.

Sejauh ini, ada lima peme-rintah provinsi (Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Jawa Timur) dan tujuh pemerintah kabupaten (Garut, Tasikma-laya, Bogor, Samarinda, Lom-bok Barat, Lombok Timur, dan Pandeglang) yang menerbitkan peraturan melarang aktivitas jemaat Ahmadiyah.

DKI Jakarta menolakSetelah mempelajari dan

mengkaji surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur dan Per-aturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat terkait pelarangan aktivi-tas Ahmadiyah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memutus-kan tidak akan mengeluarkan SK atau pergub pelarangan Ahmadiyah di Jakarta. Kepu-tusan ini mengikuti isi SKB tiga Menteri 3/2008.

Pemprov DKI Jakarta meng-ikuti imbauan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhu-kam) Djoko Suyanto yang me-nyatakan wacana pembubaran Ahmadiyah harus dikaji secara mendalam dan pembahasan-nya harus komprehensif, holis-tis, dan substansi.

Pada kesempatan terpisah, Human Rights Working Group (HRWG) akan membawa kasus penyerangan jemaat Ahmadi-yah di Cikeusik, Pandeglang, ke sidang Dewan HAM PBB, 10 Maret mendatang.

“Pascakasus Cikeusik, kami lihat kebijakan-kebijakan itu muncul di mana-mana. Kebi-jakan itu yang SK (surat kepu-tusan) dan pergub (peraturan gubernur) ternyata di lapangan malah direspons dengan keke-rasan semakin meningkat,” papar Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam di Jakarta, ke-marin. (Ssr/*/P-3)

hanum@mediaindonesia.com

Urusan agama bukan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, peraturan daerah soal Ahmadiyah melanggar konstitusi.

DUKUNGAN HMI: Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih (kiri) berbicara dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) M Chozin Amirullah (kanan) di Gedung Media Group, Kedoya, Jakarta Barat,

HMI-MPO Tolak Tekanan kepada PersDUKUNGAN kepada Media Group terus mengalir, kemarin, giliran Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Or-ganisasi (HMI-MPO) menya-takan sikap Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang ingin memboikot iklan dan melarang wawancara staf khusus kepre-sidenan terhadap Metro TV dan Media Indonesia tidak sejalan dengan kebebasan pers.

“Kami prihatin terkait tekan-an terhadap media massa. Me-dia adalah urat nadi demokrasi. Kalau media tidak diberikan kebebasan, demokrasi akan mati pelan-pelan,” ungkap Ke-tua Pengurus Pusat HMI-MPO

Muhammad Chozin Amirullah ketika mengunjungi Redaksi Metro TV, Jakarta, kemarin.

Karena itu, pihak HMI-MPO mendukung perjuangan Media Group dalam membawa kasus dengan Dipo Alam ke ranah hukum. Selain itu, Chozin menyatakan bahwa pihaknya meminta Dipo Alam sebagai pejabat negara meminta maaf kepada kedua media tersebut.

Chozin menduga sikap Ses-kab Dipo Alam didorong dari suara atasannya. Menurutnya, sebagai pejabat negara, Dipo Alam tidak mungkin memiliki keinginan sendiri untuk mem-boikot.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi telah me-minta Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) menangani laporan Media Group terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam kebebasan pers. Penyidik Tipi-ter biasanya menangani aduan delik pers.

“Penyidiknya diminta Pak Kabareskrim di Tipiter. Saat ini berproses di sana, tetapi substansinya seperti apa belum bisa disampaikan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafl i Amar di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Boy menyam-paikan, Polri sedang memilah apakah pernyataan Seskab Dipo Alam yang diadukan Me-dia Group tergolong tindak pidana umum atau delik pers. Jika masuk tindak pidana umum, laporan akan dilanjut-kan Direktorat I Tindak Pidana Umum Bareskrim, sedang-kan delik pers biasa ditangani Direktorat V Tindak Pidana Tertentu.

Namun demikian, Boy belum dapat menyatakan kasus itu merupakan pelanggaran UU 40/1999 tentang Pers karena masih menunggu hasil analisis penyidik. (*/P-3)

ANTARA/UJANG ZAELANI

MI/PANCA SYURKANI

ZU

tannekeAhtelaw

ketaskayadatannaDitioNapaGaMe

SKbeanputerso

AdisJumbadadi medi Ahkeme

d

nD

Persyaratan dan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Papan Pengumuman resmi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok - Jakarta dan website perusahaan dengan alamat http//procurement.inaport2.co.id.

Demikian diumumkan untuk dapat diketahui oleh para Penyedia Barang/Jasa yang berkepentingan.

Jakarta, 8 Maret 2010PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

KEPALA BIRO PENGADAAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam waktu dekat akan melaksanakan Seleksi umum pekerjaan sebagai berikut :

PENGUMUMAN SELEKSI UMUMNo. HM.608/2/2/PI.II-11

Seleksi UmumKajian Pengembangan Terminal Petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak, Palembang dan Bengkulu

Pelelangan UlangPengembangan Gedung Shop & Crane Simulator termasuk furniture dan penyambungan listrik

Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai reputasi baik dan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang Jasa Konsultansi, Sub Bidang Manajemen Pengembangan Pelabuhan denga kualifikasi Menengah (M) atau Besar (B), serta Berpengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengembangan Pelabuhan dengan nilai kontrak minimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai reputasi baik dan memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bidang Arsitektur, Sub Bidang Bangunan Non Perumahan/Bangunan Komersial, dengan kualifikasi Menengah (M) atau Grade 5, serta Berpengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung minimal 3 (tiga) kontrak sebesar masing-masing kontrak Rp 8 Milyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Tanggal :8 s.d 10 Maret 2011

Pendaftaran dilaksanakan melalui http//procurement.inaport2.co.id

Rp. 985.710.000,-(sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku).

Rp. 9.932.322.000,-(sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku).

NO. NAMA PEKERJAAN PAGU DANA PERSYARATAN PESERTA WAKTU PELELANGAN PENDAFTARAN

1.

2.