POLITIK Page | 1 PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA · PDF filemakalah yang ditawarkan dengan judul “Politik Pembangunan Pangan Dalam ... Hiruk pikuk kenaikan harga beras baru-baru ini

Tema: Menuju Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani

Page | 1POLITIK PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIADALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA

Oleh:Udhoro Kasih Anggoro

(Direktur Jenderal Tanaman Pangan)1

Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dunia menciptakan kompetisi bagisetiap negara untuk memperoleh sumber penghidupan atau kebutuhan bagirakyatnya, dimana sumber kebutuhan itu sendiri terus mengalami keterbatasan.Kondisi ini mendorong setiap negara melakukan berbagai upaya untuk menguasaisumber-sumber kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, ada tiga isu penting yang perludisikapi yaitu pangan, energi, dan air. Ketiga hal ini merupakan komponen pentingbagi kehidupan manusia dimasa mendatang.

Secara tematik, ketiga isu dimaksud sangat erat kaitannya dengan sektorpertanian dalam arti luas2. Pangan menjadi salah isu fundamental, walaupun duaisu lain secara paralel juga sangat penting dalam menggambarkan kualitas hidupmanusia. Ancaman krisis pangan dapat kita alami jika kita tidak hati-hati danbijaksana dalam melihat konstruksi atau tatanan yang utuh dari pangan itu sendiri.Memang, dewasa ini pandangan kita terhadap pembangunan pangan harus utuhyaitu 1) perhitungan kebutuhan pangan dikaitkan dengan pertumbuhan jumlahpenduduk dan kebutuhan stok yang stabil, 2) perhitungan kebutuhan pangan harusdititikberatkan pada potensi seluruh komoditas pangan, serta 3) perhitungan panganharus dilakukan dalam kerangka gizi yang cukup dan sehat.

Berangkat dari kedua alinea diatas, dapat disimpulkan bahwa 1) pemenuhanpangan menjadi suatu keharusan bagi setiap negara, 2) penyediaan pangan akansemakin berat karena ketersediaan pangan dunia pun mengalami keterbatasanpemenuhan energi akan bergeser dari totalitas dari sumber fosil menjadi sebagianenergi bersumber dari sektor pertanian3, 3) laju pertumbuhan penduduk dan transisidemografi menjadi faktor dalam membangun bisnis pangan, serta 4) pembangunan

1 Makalah ini disampaikan pada series of lecture dalam rangka LUSTRUM XIII Fakultas Pertanian UGM, 14Mei 2011.

2 Pertanian dalam arti luas adalah semua subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, baik dilihat dari hulu sampai hilir.

3 Penurunan penggunaan energi bersumber dari fosil disebabkan oleh semakin menipisnya cadangansumber energi dari fosil.


Page | 2pangan yang utuh menjadi penting untuk digerakkan secara sistematis danberkelanjutan.

Indonesia 4 sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia(Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-4) setelah China, India, dan AmerikaSerikat, dengan tingkat kontribusi pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi(nomor ke-5), setelah China, India, Brasil, dan Nigeria. Butir ini memberikangambaran bahwa Indonesia akan memiliki tantangan pemenuhan pangan yangrelatif berat. Walaupun disisi lain, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam,baik lahan maupun keragaman komoditas. Keunggulan ini tidak akan memilikimakna ketika pemenuhan kebutuhan pangan bagi Indonesia sebagian besarbersumber dari impor dan akan sangat tidak logis jika impor terus mengalamipeningkatan setiap tahun. Artinya, jika penyediaan pangan bagi manusia Indonesiasemakin tergantung pada sumber impor maka secara ekspilsit dapat dikatakanbahwa kita sebagai bangsa yang mengaku “agraris dan bahari” dikategorikan gagaldalam mengupayakan kebutuhan yang paling mendasar bagi rakyat Indonesia.

Untuk memberikan nuansa pemikiran yang utuh dan strategis bagi kita semua,makalah yang ditawarkan dengan judul “Politik Pembangunan Pangan DalamMenghadapi Era Globalisasi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”. Dalamkonteks ini, makalah ini akan mencoba untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:1) pemahaman pangan yang utuh dan sasaran pemenuhan pangan nasional; 2)kondisi, tantangan dan strategi pembangunan pangan nasional; 3) politikpembangunan pangan nasional; serta 4) rekomendasi pemikiran pembangunanpangan dikaitkan dengan peranan perguruan tinggi.

Pemahaman Pangan Yang Utuh dan Sasaran Pemenuhan Pangan

Pemahaman Pangan Yang Utuh

Hiruk pikuk kenaikan harga beras baru-baru ini disikapi secara berbeda-bedaoleh pemangku kepentingan bangsa ini. Namun demikian, sikap berbeda-beda initidak hanya terjadi pada saat kenaikan harga saja, tetapi sikap tersebut akan terjadipada saat harga beras Indonesia mengalami penurunan. Memang kenaikan hargapangan (terutama beras) telah menjadi pemicu meningkatnya inflasi. Akibat darikenaikan harga tersebut maka daya beli masyarakat akan mengalami menurun,sementara akibat dari peningkatan inflasi maka menimbulkan kemiskinan baru

4 Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 241,1 juta orang dengan tingkat pertambahan jumlahpenduduk 1,49% setiap tahun atau setara dengan peningkatan jumlah sekitar 3,5 juta orang setiap tahun.


Page | 3dengan asumsi pendapatan masyarakat terjadi stagnan. Kondisi ini menjadi sangatdilematis dalam menyusun kebijakan pangan dimasa mendatang.

Dahulu, pangan Indonesia sangat kental dianalogikan dengan slogan“EMPAT SEHAT LIMA SEMPURNA”. Kesan yang dibangun saat itu adalah sumberkarbohidrat disinonimkan dengan beras sehingga optimalisasi ketersediaankarbohidrat dilakukan dengan melakukan terobosan dengan menitikberatkan padakomoditas padi atau beras. Hal ini menimbulkan pandangan yang sangat sempitdan sangat tendensius pada komoditas tertentu. Jargon inilah yang menyebabkanpengembangan “beras seperti makanan wajib” bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentangPangan, pengertian pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayatidan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanandan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahanbaku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan atau pembuatan makanan atau minuman”. Pemahaman pangan itu sendiritelah mengalami pergeseran dari orientasi komoditas menjadi orientasi kecukupangizi. Dalam konteks kecukupan gizi tersebut, pemenuhan kebutuhan sesuai denganstandar angka kecukupan gizi (AKG) maka akan melahirkan pola pangan harapan(PPH) yang lebih baik.5

Struktur pemenuhan pangan yang utuh merupakan kombinasi dari berbagaijenis gizi dan komoditas dengan standar angka kecukupan gizi yang seimbang. Biladilihat dari fungsi gizi, pangan dapat dikelompokkan menjadi sumber karbohidrat,sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, dan mineral. Struktur kebutuhangizi berdasarkan kelompok pangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;1) kelompok pangan padi-padian (275 gram/kapita/hari),2) kelompok pangan umbi-umbian (100 gram/kapita/hari);3) kelompok pangan hewani (150 gram/kapita/hari);4) kelompok pangan minyak dan lemak (20 gram/kapita/hari);5) kelompok pangan buah/biji berminyak (10 gram/kapita/hari);6) kelompok pangan kacang-kacangan (35 gram/kapita/hari);7) kelompok pangan gula (30 gram/kapita/hari); serta8) kelompok pangan sayur dan buah (250 gram/kapita/hari).

5 Secara umum, fungsi zat-zat pada pangan adalah 1) sebagai sumber energi atau tenaga; 2) sebagaisumber untuk menyokong pertumbuhan; 3) sebagai sumber untuk memelihara jaringan tubuh,mengganti yang rusak, atau aus terpakai; 4) sebagai sumber untuk mengatur metabolisme dan mengaturberbagai keseimbangan misalnya kesembangan air, keseimbangan asam-basa, dan keseimbangan mineraldi dalam cairan tubuh; serta 5) berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagaipenyakit, misalnya antitoksin dan antibodies lainnya (A. Djaeni Sediaoetama, 2008).


Page | 4Bila kita lihat struktur komoditas pada setiap kelompok pangan tersebut masihterindikasi ada penekanan pada komoditas tertentu, seperti kelompok pangan padi-padian ditekankan pada komoditas beras, jagung, dan gandum. Untuk itu, sebagainegara yang memiliki keragaman komoditas yang sangat besar sudah saatnya kitamencoba untuk memasukkan jenis komoditas lain menjadi pangan strategis. Inilahtantangan bagi semua pemangku kepentingan pertanian, baik perguruan tinggi danpelaku industri nasional. Artinya, masa depan pangan kita sangat tergantung padakemampuan kita melakukan “perubahan radikal atas rincian komoditas dari strukturpangan saat ini”. Sebagai ilustrasi, bahwa kelompok pangan padi-padian dirincimenjadi 3 komoditas yaitu padi (beras), jagung, dan tepung (gandum).

Gambar 1. Kelompok Pangan Yang Utuh

Sasaran Pemenuhan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang KebijakanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal,maka sasaran pemenuhan pangan nasional dikelompokkan menjadi 2 tahap yaitu:

1. Tahap I (Tahun 2009-2011): Pola Pangan Harapan harus mencapai 88,1

2. Tahap II (Tahun 2012-2015): Pola Pangan Harapan harus mencapai 95.

Untuk memperkuat pencapaian dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintahmenerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang GerakanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.Hal ini seharusnya menjadi patokan atau acuan bagi pemerintah daerah dalam


Page | 5membangun sistem pemenuhan pangan di masing-masing daerah. GerakanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokalseharusnya mampu mendorong partisipasi aktif dari pimpinan daerah.

Kondisi, Tantangan, dan Strategi Pembangunan Pangan Nasional

Kondisi Pembangunan Pangan Nasional

Dalam lima tahun terakhir ini, isu pangan terus menjadi “topik hangat” diberbagai belahan dunia, walaupun di Indonesia isu tersebut mengalami tendensiuspada komoditas tertentu seperti padi (beras), daging, dan gula. Dalam hal ini, topikyang menjadi fokus yaitu kenaikan harga dan kerawanan pangan. Dalam konteksketersediaan pangan (energi dan protein), pada periode tahun 2005-2009,ketersediaan pangan sudah melebihi dari kebutuhan (2000 kalori/hari) dan begitujuga dengan protein (52 gram/hari).

Data diatas menggambarkan bahwa ketersediaan pangan (karbohidrat danprotein) seharusnya dapat dipenuhi bagi setiap orang. Sering kali kita seringterjebak pada justifikasi yang tidak fair jika terjadi kekurangan pangan di suatutempat yaitu dengan “mempersalahkan” sisi produksi tanpa melihat sisi lain. Apabiladirunut secara baik dan akurat maka isu pangan tersebut mungkin saja terjadikarena permasalahan non produksi seperti distribusi yang terhambat,ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh pangan karena daya beli yangrendah, atau lebih ekstrim karena ada upaya-upaya spekulasi dari sebagian pelakuusaha.


Page | 6Berdasarkan data Susenas BPS, dalam enam tahun terakhir (2005-2010)konsumsi pangan nasional mengalami fluktuasi dimana Pola Pangan Harapan terusmengalami naik atau turun dari tahun ke tahun.

Bila dilihat dari data tahun 2005-2010, konsumsi masyarakat perkotaan untukmengkonsumsi beras terus mengalami penurunan, sementara masyarakatpedesaan cenderung stagnan. Ini merupakan fenomena perubahan akibatglobalisasi dimana masyarakat perkotaan dapat memilih berbagai konsumsi secaravariatif.

(gram/kapita/hari)


Page | 7 (gram/kapita/hari)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010I. Padi-padian 294,40 295,99 297,25 306,15 297,76 292,52 130,01 123,63 342,44 331,61 334,80 344,55 329,97 326,37

a. Beras 265,84 266,98 258,04 269,38 263,65 258,78 119,45 112,10 308,07 299,27 288,99 303,98 295,40 292,22b. Jagung 1,48 1,75 3,92 2,38 2,09 1,99 4,43 5,07 14,87 13,53 18,67 13,29 9,78 9,03c. Terigu 27,08 27,26 35,29 34,39 32,02 31,75 6,13 6,46 19,50 18,81 27,14 27,28 24,79 25,12

II. Umbi-umbian 38,32 14,59 39,39 36,78 30,15 28,88 23,01 30,55 79,03 62,36 65,67 65,58 49,50 48,05a. Sinkong 26,54 2,88 26,87 24,80 19,39 18,73 16,28 19,81 54,27 42,93 46,54 45,15 32,59 31,15b. Ubi Jalar 4,90 4,57 4,14 4,46 4,06 3,30 4,12 7,72 15,97 12,00 9,37 10,54 8,90 9,69c. Kentang 6,00 6,43 7,36 6,63 5,99 6,26 1,25 1,25 3,74 3,14 4,26 4,63 3,57 3,88d. Sagu 0,54 0,14 0,39 0,28 0,21 0,21 0,37 0,63 2,17 2,00 3,63 2,51 1,95 1,68e. Umbian lainnya 0,34 0,57 0,63 0,61 0,50 0,38 0,99 1,15 2,88 2,29 1,87 2,75 2,49 1,65

III. Pangan Hewani 99,47 93,47 105,38 100,81 95,33 102,85 27,08 26,55 77,76 70,58 77,18 79,83 74,88 82,26a. Daging ruminansia 7,04 5,28 7,27 6,76 6,41 6,86 1,27 1,15 3,15 2,06 2,96 2,75 2,47 2,71b. Daging unggas 15,04 12,19 16,49 15,38 14,75 16,46 2,65 2,78 7,84 6,03 7,99 7,93 6,98 8,58c. Telur 20,79 19,13 22,62 20,76 20,23 22,56 4,31 4,54 13,34 13,21 14,81 14,38 14,86 17,32d. Susu 6,22 6,78 9,16 8,54 7,92 8,06 0,57 0,64 1,84 1,96 3,24 3,31 2,98 3,31e. Ikan 50,38 50,09 49,84 49,37 46,02 48,91 18,28 17,44 51,59 47,32 48,18 51,46 47,59 50,34

IV. Minyak Lemak 23,54 22,79 24,21 23,43 22,34 23,16 7,53 7,50 21,62 21,52 21,83 22,21 21,25 21,98a. Minyak kelapa 8,23 8,11 5,84 4,02 2,53 3,47 3,88 3,46 9,62 8,91 6,90 5,80 4,28 5,33b. Minyak sawit 14,62 14,17 17,75 18,85 19,24 18,98 3,55 3,96 11,81 12,34 14,72 16,23 16,77 16,36c. Minyak lainnya 0,69 0,51 0,62 0,56 0,57 0,71 0,10 0,08 0,19 0,27 0,21 0,18 0,20 0,29

V. Buah/biji berminyak 7,07 6,42 6,41 5,43 4,93 4,69 4,00 3,68 10,89 9,51 11,01 9,64 8,58 8,38a. Kelapa 5,97 5,39 5,28 4,42 4,04 3,76 3,74 3,39 9,83 8,50 9,99 8,61 7,72 7,47b. Kemiri 1,10 1,03 1,13 1,01 0,89 0,93 0,26 0,29 1,06 1,01 1,02 1,03 0,86 0,91

VI. Kacang-kacangan 27,76 29,25 31,33 27,30 25,65 24,50 7,29 7,51 23,58 22,88 24,33 21,63 19,44 19,77a. Kedelai 23,53 25,95 27,37 24,13 22,78 21,68 6,11 6,31 19,39 20,17 20,14 18,09 16,74 16,85b. Kacang tanah 1,74 1,09 1,66 1,20 1,18 1,21 0,50 0,57 2,12 1,46 2,35 1,77 1,36 1,61c. Kacang hijau 2,11 1,91 1,79 1,53 1,22 1,18 0,52 0,47 1,50 0,95 1,40 1,30 0,89 0,87d. Kacang lain 0,38 0,30 0,51 0,44 0,47 0,43 0,16 0,16 0,57 0,30 0,44 0,47 0,45 0,44

VII. Gula 27,37 24,93 26,11 24,10 22,75 21,77 10,50 10,27 26,81 23,86 27,08 27,35 24,84 24,35a. Gula pasir 25,00 22,80 23,57 21,89 20,82 20,02 9,27 9,07 23,80 21,39 23,68 24,22 22,45 22,05b. Gula merah 2,37 2,13 2,54 2,21 1,93 1,75 1,23 1,20 3,01 2,47 3,40 3,13 2,39 2,30

VIII.Sayur dan Buah 226,09 211,00 250,55 235,35 198,58 208,29 77,98 73,62 226,73 200,13 252,79 247,62 200,35 214,35a. Sayur 137,14 140,71 153,89 145,08 130,26 128,21 50,18 48,75 142,10 139,70 162,40 162,91 141,93 141,34b. Buah 88,95 70,29 96,66 90,27 68,32 80,08 27,79 24,87 84,63 60,43 90,39 84,71 58,42 73,01

X. Lain-lain 59,95 49,29 57,92 59,20 61,29 63,77 13,23 13,47 33,34 33,34 43,97 45,10 46,50 48,08a. Minum-minuman 48,81 37,61 46,59 48,62 50,69 53,56 8,65 8,99 20,37 20,37 32,08 33,05 35,29 36,61b. Bumbu-bumbuan 11,14 11,68 11,33 10,58 10,60 10,21 4,58 4,48 12,97 12,97 11,89 12,05 11,21 11,47

PerkotaanKelompok Bahan Pangan Pedesaan

Namun, demikian ada beberapa hal yang perlu dicermati dari pola konsumsimasyarakat pedesaan yaitu konsumsi terigu mengalami peningkatan secaraegnifikan sedangkan konsumsi ubi kayu (singkong) mengalami penurunan dari tahunke tahun. Selain itu, pola konsumsi masyarakat perkotaan maupun pedesaanterhadap sayur dan buah cenderung menurun. Kondisi ini harus menjadikeprihatinan sekaligus harus menjadi perhatian kita dimasa mendatang. Ada duahal yang perlu dikaji yaitu apakah konsumsi sayur dan buah tersebut hanya dinikmatisecara berlebihan oleh kelompok masyarakat tertentu atau memang masyarakatIndonesia secara umum tidak memiliki kemampuan daya beli dalam mengkonsumsihal tersebut. Berbagai perubahan pola konsumsi yang terjadi harus menjadiperhatian dari semua stakeholder sehingga kita dapat mendorong kecukupanpangan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bila dilihat dari sisi produksi, peningkatan produksi tanaman pangancenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan ARAM ITahun 2011, pencapaian produksi tanaman pangan diperkirakan akan meningkat,kecuali kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Memang pada kondisi perubahan iklimyang cenderung ekstrim dan merata seperti beberapa tahun terakhir ini, strategipencapaian produksi tanaman pangan akan cenderung lebih berat. Dalam konteks


Page | 8itu, berbagai upaya akan terus digerakkan untuk mewujudkan sasaran yang sudahditetapkan.

Memang kebijakan yang telah ditempuh saat ini, diprioritaskan untukmengamankan stabilitas pangan. Terus terang, penyediaan pangan pokok nasionalbelum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri kecuali untukkomoditas tertentu seperti padi (beras) dan jagung. Importasi beras dilakukanmerupakan kebijakan dalam melakukan stabilisasi harga. Persoalan teknispemasaran di lapangan menjadi faktor penghambat dari proses stabilitas harga.Oleh karena itu, pembangunan pangan nasional harus dikelola secara terukur danterdata secara sistematis di setiap simpul strategis penyediaan pangan. Hal ini yangsering kali menjadi kelemahan bagi kita semua, sehingga simplikasi permasalahankenaikan harga didorong pada aspek produksi saja.

Tantangan Pembangunan Pangan Nasional

Dalam konteks ini, sistem pembangunan pangan nasional harus didorongsecara runut dan sistematis sehingga strategi dan kebijakan yang ditetapkanmenjadi lebih tepat sasaran. Hal ini membutuhkan deregulasi terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pangan. Sering kali kita melakukanpembahasan pemikiran tentang konsep ketahanan pangan, kemandirian pangan,dan kedaulatan pangan. Pandangan kita terkait dengan konsep dimaksudseharusnya diterjemahkan pada sisi rasionalitas dan fokus orientasi. Karena harusdisadari bahwa penyediaan pangan secara mutlak dari produksi dalam negeri


Page | 9mungkin akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, bobot penyediaan pangan bersumberdari produksi dalam negeri tidak serta merta harus sama di setiap daerah.

Pada tahun 2025, dunia diprediksi akan mengalami defisit ± 70 juta ton,dengan prediksi penduduk sebanyak 8 milyar orang. Negara-negara yang diprediksiakan mengalami surplus berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Apabila dilihat dari perbandingan cadangan pangan yang dimiliki setiapnegara terhadap jumlah penduduknya, maka diindikasikan negara-negara yangmemiliki kekuatan pangan adalah Amerika Serikat, China, India, dan Indonesia (FAO,2009). Cadangan Pangan Indonesia harusnya mendekati Amerika Serikat.

Strategi Pembangunan Pangan Nasional


Page | 10Pada dasarnya, kita membutuhkan transformasi yang sangat fundamental,baik berkaitan dengan arah dan kebijakan pembangunan pangan nasional sertatahapan dan fokus komoditas secara teratur. pengembangan “sistem” menjadisangat mendesak. Hal ini sebagai tuntutan bagi penyelenggaraan pangan yang lebihbaik. Memang, untuk menghasilkan sistem pembangunan pangan yang lebih baikdiperlukan koordinasi dan fokus pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Olehkarena itu, pemetaan komoditas dan kewenangan serta formulasi anggaranpembiayaan yang diperlukan harus dirumuskan secara baik.

Secara eksplisit, harus disadari bahwa untuk mewujudkan pembangunanpangan tertentu menjadi lebih mandiri dan berswasembada produksi maka perludilakukan peningkatan jumlah lahan baru sebagai kawasan pertumbuhan yang barudan nyata. Artinya dengan dilematika yang terjadi di lapangan saat ini yaituterjadinya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan proses alih fungsilahan yang cukup besar setiap tahunnya maka penambahan jumlah lahan yangberkelanjutan sangat diperlukan sejak dini. Untuk mengoperasionalkan kebijakan inisehingga mutualis bagi masyarakat Indonesia maka BUMN Pangan menjadi sangatpenting dengan fondasi lahan hak guna usaha (HGU). Melalui penguatan perananBUMN Pangan di sisi produksi maka akan mendorong tingkat stabilitas yang lebihbaik.

Dimasa depan, basis pembangunan pangan harus didesain dengan kawasan(food estate) yang terintegrasi dengan penumbuhan industri, dimana pengembangankawasan diharapkan mendorong berkembangnya “corporate farming” yang tetapmemperhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Hak-hak masyarakat petaniakan terus menjadi perhatian bagi pemerintah. Beberapa permasalahan pertanianyang dirasakan selama ini menjadi kelemahan pembangunan pertanian dalammendukung pembangunan pangan adalah 1) adopsi dan inovasi teknologi tidakmengalami peningkatan secara signifikan, 2) skala usaha petani yang sangat tidakekonomis, 3) daya tawar petani sangat rendah terhadap pelaku usaha distribusi, dan4) pengawasan peredaran barang (hasil produksi) yang tidak fair. Dalamkenyataannya, agenda penguatan kapasitas penyediaan benih/bibit dan pelakuusaha dalam skala yang layak harus menjadi prioritas. Untuk itu, perluditumbuhkembangkan dengan baik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.

Dalam pemenuhan pangan, sektor pertanian dalam arti luas merupakansumbernya baik dilihat dari persepsi komoditas maupun jenis subsistem (hulusampai hilir). Sumber itu sendiri terdiri dari produksi dalam negeri dan impor. Yangjelas, bahwa setiap negara sangat penting mempertahankan stabilitas pangan.“Mempertahankan stabilitas pangan” jangan dipersepsikan tidak boleh terjadipenurunan atau peningkatan namun pergerakkan yang terjadi tidak menimbulkan


Page | 11krisis atau risiko bagi bangsa itu sendiri. Kita harus sadari bahwa kegagalanproduksi di suatu saat tertentu dapat saja terjadi baik karena faktor internal(infrastruktur yang rusak) maupun faktor perubahan iklim. Sementara itu, sumberpangan dari impor yang terlalu besar akan melahirkan “ketidakpercayaan bagimasyarakat atau menimbulkan ketergantungan yang membahayakan”.

Bila kita lihat secara visioner, bahwa kekuatan stabilitas yang paling efektifdalam mengurangi resistensi dampak kegagalan produksi adalah cadangan pangan.Kekuatan cadangan pangan dapat digerakkan setiap saat. Dalam kerangka itu,pengembangan cadangan pangan menjadi sangat penting untuk dibangun denganbaik. Arinya, cadangan pangan menjadi instrumen dalam menghadapi kemungkinanrisiko yang terjadi setiap tahunnya. Cadangan pangan Indonesia harusmencerminkan kekuatan minimal untuk kebutuhan 6 bulan, terutama pangan pokokdan strategis. Hal ini juga yang memberikan penegasan bahwa BUMN Panganharus diciptakan untuk mengemban tugas ini dan konteks ini diamanahkan dalamUndang-Undang Dasar 1945.

Secara ekstrim harus kita sadari bahwa dengan perubahan faktor lingkunganstrategis dan kelemahan yang dimiliki dalam proses produksi selama ini makaterjadinya kerawanan pangan menjadi mungkin (risiko ekonomi, sosial dan politikmenjadi pertaruhannya). Artinya, hal ini harus dipahami sebagai permasalahanbersama (bukan oleh kelompok atau hanya pemerintah saja). Beberapa faktor yangperlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembangunan adalah;

1) jumlah penduduk (karakteristik dan kelompok usia),


Page | 122) lahan yang tersedia secara berkelanjutan (kawasan),

3) efektivitas dan efisiensi pengembangan komoditas (kelayakan usaha),

4) perubahan selera dan perilaku konsumen (desain industri),

5) situasi perdagangan nasional dan internasinal, serta

6) perubahan iklim.

Butir yang perlu direnungkan adalah kita harus berani keluar dari “kebiasaan yangmungkin suatu saat menjebak”. Sebagai contoh, China berani membangun “visiindustri baru” dengan mendorong biaya murah sehingga hasil produksi merekamenjadi murah (walaupun beberapa hasil produk mereka tetap berorientasi kualitas).Secara perlahan, mereka terus menciptakan “pangsa pasar diberbagai belahandunia”.

Politik Pembangunan Pangan Nasional

Seringkali kita berada diranah perdebatan antara platform ekonomi kapitalisdengan ekonomi kerakyatan. Hal ini perlu kita garisbawahi, bahwa Undang-UndangDasar 1945 sangat melindungi pemberian hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.Salah satunya adalah pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, ditegaskan bahwa


Page | 13pemerintah dapat berperan dan menugaskan BUMN untuk memberikankemanfaatan umum bagi rakyat Indonesia. Artinya secara eksplisit, atas perintahpemerintah maka BUMN dapat diminta untuk eksis dalam memberikan perlindunganbagi masyarakat Indonesia.

Bila dibedah secara mendalam, kewenangan untuk mengelola (mengatur,membina, dan mengawasi) pangan itu sudah secara tegas diatur dalam peraturanperundang-undangan dengan tujuan sebagai berikut a) tersedianya pangan yangmemenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatanmanusia; b) terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab; serta c)terwujudnya kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuaidengan kebutuhan masyarakat.

Gambar 2. Pembangunan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Dalam melaksanakan pembangunan pangan tersebut (mendorongketersediaan dan konsumsi pangan yang sehat), pemerintah memiliki peranan yangsangat penting khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan (PeraturanPemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan) yaitu 1)menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya ataukegaiatn untuk mewujudkan cadangan pangan nasional; 2) menyelenggarakan,mengatur dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangkapenyediaan, pengadaan dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;3) menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional danpenganekaragaaman pangan; serta 4) mengambil tindakan yang diperlukan untukmencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan daruratdan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.


Page | 14

Namun demikian, beberapa topik yang harus dibangun kembali adalahmemastikan kebijakan pangan yang diambil sebagai landasan operasional bagisemua pemangku kepentingan. Satu hal yang harus diputuskan secara politikdalam kondisi saat ini adalah pandangan pembangunan pangan nasional beradadalam koridor mana “apakah konsep ketahanan pangan, kemandirian panganataukah kedaulatan pangan”. Untuk itu, dalam memperjelas kedudukan dari konsepdimaksud maka orientasi yang diemban setiap konsep harus jelas. Konseppembangunan pangan ini akan menentukan “arah dan kebijakan” yang mauditetapkan. Yang jelas, ketika pilihan itu sudah ditetapkan maka semua pemangkukepentingan harus bekerja untuk mengisi pencapaian-pencapaian yang sudahditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.


Page | 15 Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dengan karakteristik Indonesia yangsangat unik maka diperlukan peranan dari BUMN Pangan untuk eksis dalampengelolaan pangan nasional. Sebetulnya, BUMN hadir dalam memberikankontribusi pada pangan nasional bukan hal baru, namun sudah ada sejakpenjajahan Belanda. Hal ini sangat terlihat jelas di subsektor perkebunan(perkebunan sawit, perkebunan teh, perkebunan gula, dan lain-lain). Adapunkelemahan yang terjadi saat ini adalah “optimalisasi BUMN tersebut”. Beberapafaktor yang mempengaruhi kelemahan optimalisasi BUMN antara lain 1) karenakonsisten lahan-lahan yang menyuplai sering mengalami perubahan seperti lahan-lahan tebu serta 2) orientasi dna budaya bersaing belum dimiliki secara menyeluruh.Resistensi persoalan lahan tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam memberikanpenilaian bahwa peranan BUMN tidak diperlukan. Hal ini harus kita hindari dalammencari solusi pembangunan pangan nasional.

Satu catatan lain yang sedang dan akan terus berkembangan adalah “infiltrasiperusahaan-perusahaan internasional di bidang pangan akan terus berlangsung”.Perusahaan-perusahaan internasional sangat berkepentingan menguasai“perdagangan mulai dari hulu sampai hilir” dengan mengandalkan kekuatanresearch dan develpoment (R and D) serta kolaborasi negosiasi bisnis yang sangatkuat. Oleh karena itu, BUMN Pangan harus dijadikan sebagai “benchmark” barudalam memberikan solusi bagi permasalahan pangan selama ini.

Rekomendasi Pemikiran Untuk UGM

Pada masa lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) sering menjadi pelopordalam melahirkan konsep pembangunan seperti Gerakan KUD. Rasa pelopor iniharus dibangun kembali di semua civitas akademika. Salah satu yang harusdidorong adalah betapa pentingnya BUMN Pangan diperkuat, terutama di subsektortanaman pangan. Dilematika bahwa ada sebagian orang memandang bahwaperanan BUMN Pangan tidak diperlukan harus dilakukan kajian secara adil danrasional. Kehadiran BUMN Perkebunan saat ini dirasakan sangat bermanfaatdalam mengamankan kebutuhan masyarakat. UGM harus berani melakukan kajiankomprehensif terhadap implementasi sistem pembangunan pangan (arah dankebijakan, struktur pangan, prioritas komoditas secara gradual , serta efektivitaspengawasan). Artinya, bila diperlukan, perubahan atau revisi terhadap undang-undang tentang pangan serta turunannya maka harus dilakukan, terutama terkaitdengan penguatan kehadiran BUMN Pangan.

Ada dua konsentrasi yang perlu dioptimalisasi oleh UGM yaitu UGM harusmenjadi 1) “leader dalam bidang inovasi teknologi perbenihan/perbibitan serta 2)


Page | 16leader dalam menciptakan pelaku usaha baru”. Bila diperlukan maka mahasiswadifasilitasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalammeningkatkan kapasitas mahasiswa UGM dimasa mendatang maka diperlukanpemberian mata kuliah “perdagangan internasional dan negosiasi internasional”sebagai mata kuliah wajib. UGM harus mampu menjadi katalisator dalammendorong terbentuknya BUMN Pangan dalam meningkatkan “stabilitas dankekuatan pangan nasional”, terutama di subsektor tanaman pangan.

Pembangunan yang baik adalah jika strategi dan kebijakan dapatmenyelesaikan permasalahan secara bertahap (bukan menjadi jawaban ataspermasalahan itu secara terus menerus). Karena kita perlu diingat, bahwa jenispermasalahan yang boleh mengalami perubahan akibat menyelesaikan masalahtertentu. Inilah makna politik pangan yang harus kita bangun yaitu “mari kitabersuara bersama jika memang hal itu sudah menjadi solusi bagi bangsa ini dimasamendatang”.

Documents

POLITIK Page | 1 PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA · PDF filemakalah yang ditawarkan dengan judul “Politik Pembangunan Pangan Dalam ... Hiruk pikuk kenaikan harga beras baru-baru ini