A.     Latar Belakang

Latar belakang pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui sistem politik yang ada di

Indonesia.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah pengertian sistem politik ?

2.      Bagaimanakah sistem politik di Indonesia ?

3.      Bagaimanakah perbedaan sistem politik Indonesia dengan Negara lain ?

4.      Bagaimana perkembangan sistem politik di Indonesia ?

5.      Apa saja jenis-jenis sistem politik yang ada di berbagai Negara ?

C.     Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian sistem politik

2.      Mengetahui sistem politik di Indonesia

3.      Mengetahui perbedaan sistem politik Indonesia dengan sistem politik Negara lain

4.      Mengetahui perkembangan sistem politik di Indonesia

5.      Mengetahui jenis-jenis sistem politik

6.      Mengetahui sistem politik yang di terapkan di berbagai Negara.

D.    Kegunaan

1.      Sebagai materi tambahan bahan ajar

2.      Sebagai buku panduan praktis

3.      Sebagai penambah nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem, Politik, dan Sistem Politik

a. Sistem

Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek

atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk

suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai

kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu

maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama maka akan

tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem,

anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem

pemerintahan desa dan kelurahan.

b. Politik

Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat,

atau dalam bahasa inggrisnya “politics” . asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata

“polis” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia

yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya

kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan

pemerintah.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar

pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-

tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik,

tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dapat dikatakan sebagai

seni, disebut sebagai seni karena banyak beberapa para politikus yang tanpa pendidikan ilmu

politik tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya,

sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam

rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama

masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

c. Sistem Politik

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja

dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem

politik, diantaranya :

ž    Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang

merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

ž     Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan

antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan,

ataupun wewenang.

ž     Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk

satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta

melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok

individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

ž     Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat

fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan

suatu proses yang langggeng.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan

dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang

langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam

Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,

upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala

prioritasnya.

Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan

nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarkan  politik

negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan

segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan

nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian,

sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam

eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan

fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara

( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan

kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik

antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan

tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah

Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945

yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan

yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan

(Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh

Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik,

melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan

sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat

diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem

politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang

demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:

1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Pemerintah berdasarkan konstitusi

4. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

5. pemerintahan mayoritas

6. pemilu yang bebas

7. parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik

demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu

negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat

tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat,

berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu

prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

Perkembangan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen

UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab

penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.

UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR.

Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang

wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang

dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain

yang berada dibawahnya.

2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI

terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

2. kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung

oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat

membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan

setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

3. tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga

negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.

4. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada

langsung dibawah presiden.

5. kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran

belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh

presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden

kepada MPR.

Macam-macam sistem politik

1. Sistem Politik Komunisme

Diidentifikasikan dengan model pemerintahan satu partai yang memerintah dengan cara-

cara dictator. Contoh : RRC, dimana partai komunis memegang dan mendominasi pemerintahan

dan DPR. Dalam hal ekonomi komunisme diibaratkan sebagai suatu masyarakat yang

diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip hak milik umum atas semua alat produksi,

penghapusan total/pembatasan hak-hak perseorangan/pribadi, serta persamaan dalam distribusi

barang dan jasa untuk keperluan hidup.

2. Sistem Politik Fasisme

Sebagai gerakan politik, muncul di Italia setelah Perang Dunia I dan menguasai negara

itu tahun 1922 hingga 1943. Fasisme dikembangkan oleh Mussolini dan Nazisme Hitler.

Gerakan ini merupakan perkembangan radikal dari teori negara yang telah dikembangkan dan

mengatakan bahwa pengorbanan yang diberikan individu kepadanya merupakan ikatan substansi

antara negara dan seluruh anggotanya. Pengorbanan tersebut dipandang sebagai wujud dari tugas

dan kewajiban seseorang dalam negara. Fasisme menolak kembalinya liberalisme dengan segala

macam institusi pendukungnya. Sebaliknya, fasisme mendekati nasionalisme. Negara menurut

pandangan fasisme terlepas dan ada di atas semua perintah moral. Kebebasan individu dibatasi

untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada negara.

3. Sistem Politik Liberal

Liberal; Liberal berasal dari kata liberty yang artinya kebebasan. Kebebasan yang

dimaksud adalah kebebasan bertempat tinggal, kebebasan pribadi, kebebasan untuk menentang

penindasan, dan sebagainya. Jadi, liberal adalah suatu sifat yang suka perubahan cepat,

substansial, dan progresif berdasarkan kekuatan legal untuk mencapai tujuan. Dalam banyak hal

liberalisme mendasarkan dari pada prinsip, bahwa setiap orang mempunyai hak-hak tertentu

yang tidak dapat .dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan mana pun. Hak-hak

yang dimiliki oleh setiap individu telah dibawanya sejak lahir, sedangkan fungsi negara tidak

lebih dari melindungi setiap individu dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Negara sama sekali

tidak. dibenarkan untuk ikut campur dalam pelaksanaan hak tiap-tiap individu. Contoh negara

yang menganut politik liberal ini adalah Amerika Serikat.

4 . Sistem politik negara demokrasi

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

Ide kedaulatan rakyat

Negara berdasarkan atas hukum

Bentuk Republik

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemerintahan yang bertanggung jawab

Sistem Perwakilan

Sistem pemerintahan presidensil

BAB III

PEMBAHASAN

1.      Apakah pengertian sistem politik ?

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang

bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai

sistem politik, diantaranya :

Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang

merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan –

hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh,

kekuasaan, ataupun wewenan g.

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang

membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta

melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok

individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja

seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan

menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau

peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses

yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

2.      Bagaimanakah sistem politik di Indonesia ?

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem

politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang

demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:

1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Pemerintah berdasarkan konstitusi

4. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

5. pemerintahan mayoritas

6. pemilu yang bebas

7. parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik

demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu

negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat

tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat,

berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu

prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang

seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik

sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal

ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga

tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil

Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini

yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan

(Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh

Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik,

melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan

sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat

diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

3.      Bagaimanakah perbedaan sistem politik Indonesia dengan Negara lain ?

PERBEDAAN DARI MASING-MASING SISTEM POLITIK

Demokrasi

(Indonesia )

Komunisme

(RRC)

Fasisme

(Italia)

Sistem politik yang didasarkan pada nilai,

prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang

demokratis.

Bercirikan pemerintahan yang

sentralistik,peniadaan hak milk pribadi,

peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak

adanya mekanisme pemilu yang terbuka,

tidak adanya oposisi, serta terdapat

pembatasan terhadap arus informasi dan

kebebasan berpendapat

Fasisme menolak kembalinya

liberalisme dengan segala macam institusi

pendukungnya. Sebaliknya, fasisme

mendekati nasionalisme. Negara menurut

pandangan fasisme terlepas dan ada di

atas semua perintah moral. Kebebasan

individu dibatasi untuk memberikan

perhatian sepenuhnya kepada negara.

4.      Bagaimana perkembangan sistem politik di Indonesia ?

Perkembangan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD

1945 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem

pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab

penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.

UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR.

Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang

wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang

dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain

yang berada dibawahnya.

2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI

terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

2. kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung

oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat

membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan

setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

3. tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga

negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.

4. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada

langsung dibawah presiden.

5. kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran

belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh

presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden

kepada MPR.

5.      Apa saja jenis-jenis sistem politik ?

1. Sistem Politik Komunisme

Diidentifikasikan dengan model pemerintahan satu partai yang memerintah dengan cara-

cara dictator. Contoh : RRC, dimana partai komunis memegang dan mendominasi pemerintahan

dan DPR. Dalam hal ekonomi komunisme diibaratkan sebagai suatu masyarakat yang

diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip hak milik umum atas semua alat produksi,

penghapusan total/pembatasan hak-hak perseorangan/pribadi, serta persamaan dalam distribusi

barang dan jasa untuk keperluan hidup.

2. Sistem Politik Fasisme

Sebagai gerakan politik, muncul di Italia setelah Perang Dunia I dan menguasai negara

itu tahun 1922 hingga 1943. Fasisme dikembangkan oleh Mussolini dan Nazisme Hitler.

Gerakan ini merupakan perkembangan radikal dari teori negara yang telah dikembangkan dan

mengatakan bahwa pengorbanan yang diberikan individu kepadanya merupakan ikatan substansi

antara negara dan seluruh anggotanya. Pengorbanan tersebut dipandang sebagai wujud dari tugas

dan kewajiban seseorang dalam negara. Fasisme menolak kembalinya liberalisme dengan segala

macam institusi pendukungnya. Sebaliknya, fasisme mendekati nasionalisme. Negara menurut

pandangan fasisme terlepas dan ada di atas semua perintah moral. Kebebasan individu dibatasi

untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada negara.

3. Sistem Politik Liberal

Liberal; Liberal berasal dari kata liberty yang artinya kebebasan. Kebebasan yang

dimaksud adalah kebebasan bertempat tinggal, kebebasan pribadi, kebebasan untuk menentang

penindasan, dan sebagainya. Jadi, liberal adalah suatu sifat yang suka perubahan cepat,

substansial, dan progresif berdasarkan kekuatan legal untuk mencapai tujuan. Dalam banyak hal

liberalisme mendasarkan dari pada prinsip, bahwa setiap orang mempunyai hak-hak tertentu

yang tidak dapat .dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan mana pun. Hak-hak

yang dimiliki oleh setiap individu telah dibawanya sejak lahir, sedangkan fungsi negara tidak

lebih dari melindungi setiap individu dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Negara sama sekali

tidak. dibenarkan untuk ikut campur dalam pelaksanaan hak tiap-tiap individu. Contoh negara

yang menganut politik liberal ini adalah Amerika Serikat.

4 . Sistem politik negara demokrasi

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

Ide kedaulatan rakyat

Negara berdasarkan atas hukum

Bentuk Republik

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemerintahan yang bertanggung jawab

Sistem Perwakilan

Sistem pemerintahan presidensil

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia

adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik

masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak

menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme ? itu semua dikarenakan Indonesia

sebagai Negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut.

Maka dari itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus bangga Negara kita menganut

sistem politik demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu mari

kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan cara apapun,

bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan bentuk anarkis.