POLICY PAPER (NASKAH KEBIJAKAN) MODERNISASI …

POLICY PAPER (NASK AH KEBIJAK AN)

MODERNISASI GOVERNMENT TO PERSON (G2P)

MELALUI SOLUSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

DI INDONESIA

Modernisasi Government to Person (G2P) Melalui Solusi

Financial Technology (Fintech) di Indonesia

DISUSUN OLEH:T im Nas iona l Percepatan Penanggu langan Kemisk inan (TNP2K)

Asos ias i F INTECH INDONESIA (AFTECH)Lembaga Demogra f i Faku l tas Ekonomi dan B isn is Un ivers i tas Indones ia

MODERNISASI GOVERNMENT TO PERSON (G2P) MELALUI SOLUSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA

Edisi Pertama, November 2020

ISBN: 978-602-275-213-4

Penyusun:• Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)• Asosiasi FINTECH INDONESIA (AFTECH)• Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2020 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial

Untuk meminta salinan publikasi ini atau keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan hubungi TNP2K

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANSekretaria Wakil Presiden Republik IndonesiaJl. Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat 10110Telepon : (021) 3912812Faksimili : (021) 3912511E-mail : [email protected] : www.tnp2k.go.id

5

Mekanisme Perbaikan Penyaluran Bantuan dan Subsidi Pemerintah Memanfaatkan Teknologi Keuangan (FINTECH)

KONTRIBUTOR• Sofwan Hakim (AFTECH)

• Aida Rezalina (AFTECH)

• Gusti Raganata (AFTECH)

• Dinda Srikandi Radjiman (LDFEBUI)

• Khalida (LDFEBUI)

• Calvin Aryaputra (LDFEBUI)

PENULIS• Ruddy Gobel (TNP2K)

• Diahhadi Setyonaluri (LDFEBUI)

• Hilman Palaon (TNP2K)

• Mercy Simorangkir (AFTECH)

• Rissalwan Habdy Lubis (TNP2K)

• Rajeshanagara Sutedja (TNP2K)

• Priambudhi (TNP2K)

• Alie Sadikin (TNP2K)

• Bambang Darsono (TNP2K)

• Fajar Agung Wahono (TNP2K)

• Luh Rahayu Paramitha (TNP2K)

• Praswistiadi Syamsuri (AFTECH)

• Adi Chandra (TNP2K)

• Agi Panjaitan (TNP2K)

PENULIS DAN KONTRIBUTOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

1. PENDAHULUAN 2. EVOLUSI METODE PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA

a. Pola Penyaluran Bantuan Program G2P NonPerbankan

b. Pola Penyaluran Bantuan Program G2P melalui Perbankan

c. Pola Transaksi Elektronik Kerjasama Perbankan dan Fintech

3. ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI PROGRAM G2P

4. PENGALAMAN UJI COBA PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PENYALURAN BANTUAN DAN SUBSIDI

5. KEUNGGULAN PENGGUNAAN BIOMETRIK WAJAH OLEH FINTECH DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM G2P

a. Perbandingan Keunggulan Teknologi Otentifikasi

b. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Program

• Keamanan transaksi yang tinggi

• Kemudahan proses transaksi

• Kecepatan proses transaksi

c. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Pemerintah

• Biaya infrastruktur transaksi yang murah

• Memperluas cakupan dan memperbaiki penyaluran bantuan sosial/

pemerintah

• Meningkatkan inklusi keuangan serta ekosistem persaingan sehat

bagi Fintech

d. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Penerima Manfaat

• Tidak memerlukan perubahan perilaku

• Mengurangi burden-of-proof

e. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Penyelenggara Fintech

• Low cost - low investment

• Meningkatkan market coverage

• Sebagai bentuk Corporate Social Responsibility

f. Studi Kasus Penyaluran Bantuan dengan Menggunakan Biometrik

1

3

5

6

7

9

11

25

26

26

28

28

29

30

DAFTAR ISI

7


31

33

34

34

37

38

39

• India

• Nigeria

g. Keuntungan Teknologi Biometrik dalam G2P di India dan Nigeria

• Penyaluran bantuan pemerintah yang efisien (tepat sasaran dan biaya

minim)

• Peningkatan inklusi keuangan

6. LANGKAH PERSIAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOMETRIK WAJAH OLEH FINTECH UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH a. Periode Transisi dalam Adopsi Teknologi

b. Otentifikasi Data Penerima Manfaat

• Penyediaan Peladen/Server G2P

• Komunikasi server antar basis data (DTKS dan data Adminduk

Dukcapil)

• Panduan Teknis (Juknis) yang mengatur Standar Layanan

Penyaluran program G2P kepada penerima manfaat oleh

Perbankan dan Penyelenggara Fintech.

c. Persiapan Standar Industri Penyelenggara Fintech

d. Kebutuhan Regulasi yang Mendukung

BIBLIOGRAFI

RINGKASAN EKSEKUTIFejak tahun 2012, berbagai kajian yang mengevaluasi pengalaman panyaluran bantuan

dan subsidi pemerintah kepada rumah tangga, serta uji coba pemanfaatan berbagai

teknologi penyaluran telah dilakukan. Teknologi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah

kepada rumah tangga yang telah diujicobakan termasuk penggunaan kartu debit dan berbagai

teknologi keuangan (fintech) seperti biometrik wajah, biometrik sidik jari, rekening ponsel, NFC,

SMS/E-Voucher, dan QR Code. Dari berbagai hasil kajian dan uji coba teknologi tersebut dapat

disimpulkan bahwa penggunaan teknologi fintech dengan biometrik wajah sebagai otentifikasi

merupakan pilihan yang yang paling optimal.

Pemanfaatan teknologi biometrik wajah selain mudah, aman, dan murah dari sisi pengadaan

infrastruktur transaksi juga tidak memerlukan perubahan perilaku dari sisi penerima manfaat.

Perubahan perilaku seperti menyimpan kartu, membawa kartu atau alat otentifikasi lain pada saat

transaksi, serta mengingat PIN menjadi salah satu kendala terbesar dalam penyaluran bantuan dan

subsidi pemerintah dengan menggunakan teknologi. Saat ini, teknologi biometrik ini sudah tersedia

dan mampu dikembangkan oleh penyedia layanan fintech tanah air dengan kualitas yang baik.

Selain itu, penggunaan teknologi biometrik wajah juga tidak memerlukan persyaratan kepemilikan

alat transaksi seperti kartu debit, kode QR, smartphone atau handphone sederhana di keluarga atau

rumah tangga penerima manfaat. Kepemilikan smartphone untuk menjalankan aplikasi otentifikasi

cukup berada di tingkat merchant/toko. Dengan kondisi ini, digitalisasi transaksi dan perluasan

jangkauan pelayanan masyarakat untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah akan menjadi

lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan inklusivitas program bantuan pemerintah untuk mendukung

strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

Policy paper ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengadopsi pengunaan fintech dengan

teknologi otentifikasi biometrik wajah secara bertahap, sebagai standar teknologi penyaluran bantuan

dan subsidi pemerintah kepada keluarga atau rumah tangga. Pemanfaatan teknologi biometrik

wajah untuk otentifikasi memberikan keuntungan bagi pemerintah, penerima manfaat, serta industri

penyelenggara fintech. Selain itu, kualitas penyaluran program bantuan sosial dan subsidi juga akan

mengalami perbaikan.

Namun demikian, diperlukan berbagai persiapan teknis serta dukungan regulasi agar teknologi ini

dapat diimplementasikan secara luas. Beberapa persiapan yang diperlukan tersebut adalah:

• Penyiapan infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan data biometrik untuk kepentingan

otentifikasi termasuk server data serta panduan teknis mengenai standar pengelolaannya.

• Standar industri penyedian layanan fintech untuk berpartisipasi dalam penyaluran bantuan

dan subsidi pemerintah dengan menggunakan teknologi biometrik wajah.

• Penguatan regulasi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah secara nontunai, dukungan

regulasi untuk penyimpanan dan pengelolaan data biometrik, serta dukungan regulasi teknis

lainnya terkait standar teknologi dan pelayanan fintech.

KATA PENGANTARemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada

individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu. Selain bantuan sosial,

pemerintah juga memberikan berbagai subsidi, termasuk subsidi listrik dan LPG, kepada

masyarakat. Berbagai program bantuan sosial dan subsidi tersebut diberikan oleh pemerintah dalam

upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup

masyarakat kurang mampu. Namun berbeda dengan Bantua Sosial, subsidi diberikan sebagian

besar masih dalam bentuk subsidi barang sehingga terdapat potensi salah sasaran.

Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki penyaluran program bantuan

sosial dan subsidi atau yang biasa disebut dengan Govenrment-to-Person (G2P). Pemerintah secara

konsisten melakukan evaluasi strategi dan metode penyaluran dari berbagai program agar dapat

memberikan kontribusi maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Saat ini, metode penyaluran

dan transaksi dari sebagian besar bantuan sosial pemerintah menggunakan metode kartu debit.

Namun demikian, saat ini masin terdapat beberapa keterbatasan dalam metode tersebut termasuk

di antaranya: a) Banyak kartu tidak terdistribusi karena nama dan/atau alamat Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) yang tidak ditemukan; b) Lokasi ATM dan access point yang tidak terjangkau oleh

masyarakat menyebabkan biaya transportasi tinggi; c) Ketergantungan terhadap pendamping dalam

melakukan pencairan dana bantuan; dan d) Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan berbagai rangkaian uji coba penyaluran

bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan fintech. Hasil uji coba membuktikan bahwa

fintech dengan menggunakan mekanisme e-KYC pada tahap pendaftaran penerima manfaat dan

autentikasi biometrik wajah dalam proses pencairan manfaat merupakan metode penyaluran yang

terbaik. Selanjutnya, metode dengan memanfaatkan fintech diharapkan dapat membantu perluasan

penyaluran G2P, terutama pada masa dan paska pandemi COVID-19. Hasil uji coba tersebut

menunjukkan bahwa fintech tidak saja murah dan cepat, tetapi juga mudah diadopsi oleh penerima

manfaat, perbankan, dan penyedia teknologi.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan referensi tentang perkembangan teknologi

digital, khususnya teknologi finansial (fintech), serta rekomendasi perbaikan metode penyaluran G2P

agar lebih efektif dan efisien, baik dari segi kemudahan penggunaan, biaya, dan waktu dalam rangka

menyukseskan agenda penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi yang terdapat dalam buku ini

juga diharapkan bisa menjadi sebuah inisiasi dalam persiapan menuju bantuan sosial terintegrasi,

yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasinya ke depan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam

menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan

dan penyempurnaan buku ini.

Tim Penulis

1

Mekanisme Perbaikan Penyaluran Bantuan dan Subsidi Pemerintah Memanfaatkan Teknologi Keuangan (FINTECH)Pendahuluan


2

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki penyaluran program bantuan sosial dan

subsidi atau yang biasa disebut dengan Government-to-Person (G2P). Pemerintah secara konsisten

melakukan evaluasi strategi dan metode penyaluran dari berbagai program agar dapat memberikan

kontribusi maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejaheraan

Sosial (DTKS), pada tahun 2020 penyaluran bantuan sosial yang menggunakan teknologi terdiri

Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 30,8 juta jiwa; Program Indonesia Pintar (PIP) sejumlah

20,1 juta jiwa; dan Program Sembako sejumlah 50,9 juta jiwa.

Akan tetapi, penyaluran bantuan sosial tersebut saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan.

Beberapa keterbatasan tersebut di antaranya:

a. Banyak kartu tidak terdistribusi karena nama dan/atau alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

yang tidak ditemukan;

b. Lokasi ATM atau access point yang tidak terjangkau oleh masyarakat menyebabkan biaya

transportasi tinggi;

c. Ketergantungan terhadap pendamping dalam melakukan pencairan dana bantuan;

d. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi finansial (fintech), menawarkan perbaikan

metode penyaluran G2P agar lebih efektif dan efisien, baik dari segi kemudahan penggunaan, biaya,

dan waktu. Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan berbagai rangkaian uji coba penyaluran

bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan fintech. Hasil uji coba membuktikan bahwa metode

fintech dengan menggunakan mekanisme e-KYC pada tahap pendaftaran penerima manfaat dan

otentifikasi biometrik wajah dalam proses pencairan manfaat merupakan metode penyaluran yang

terbaik. Selanjutnya, metode dengan memanfaatkan fintech diharapkan dapat membantu perluasan

penyaluran G2P, terutama pada masa dan paska pandemi COVID-19. Hasil uji coba tersebut

menunjukkan bahwa fintech tidak saja murah dan cepat, tetapi juga mudah diadopsi oleh penerima

manfaat, perbankan, dan penyedia teknologi.

3


Evolusi Metode Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia


4

2. EVOLUSI METODE PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bentuk program G2P dengan beragam evolusi

metode penyaluran sejak era Orde Baru. Timeline evolusi bentuk dan metode penyaluran program

G2P dapat dibagi menjadi dua bagian1, yaitu era sebelum krisis 1997/1998 dimana pemerintah

menggunakan pola manual, dan era setelah reformasi dimana pemerintah menyalurkan bantuan

menggunakan jasa perbankan serta diikuti dengan teknologi digital (Tabel 1).

Policy paper ini akan mengelaborasi model penyaluran dari program G2P era reformasi yang menjadi

cikal bakal dari metode G2P saat ini. Pola penyaluran G2P sejak era reformasi sampai dengan saat

ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model bantuan berupa uang tunai dan subsidi barang melalui

lembaga penyalur nonkeuangan/nonbank, dan bantuan nontunai melalui perbankan.

Tabel 1. Program Bantuan Sosial dan Metode Penyaluran Berbagai Era

1 Bappenas (2014) Perlindungan Sosial di Indonesia. Tantangan dan Arah ke Depan.

5


a. Pola Penyaluran Bantuan Program G2P NonPerbankan

Hingga tahun 2016, beberapa program G2P, yaitu PKH, ASPDB, dan ASLUT, menggunakan metode

penyaluran tunai melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah (Lihat Tabel 1). Secara umum,

penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur teknis program-program bantuan sosial yang dikelola

Kementerian Sosial yakni sejumlah dana bantuan yang ditransferkan oleh kuasa bendahara umum

negara (KPPN) ke rekening lembaga penyalur, yaitu PT Pos Indonesia, dan kemudian ditransfer ke


6

rekening giro penerima bantuan yang dibuatkan lembaga penyalur atas nama Direktorat penanggung

jawab program di Kementerian Sosial. Khusus untuk penyaluran PKH, pemerintah pusat dan

daerah bersama dengan PT Pos Indonesia melalukan verifikasi data yang cukup panjang. Selain itu,

prosedur verifikasi melalui beberapa instansi meningkatkan potensi penyalahgunaan dana dan/atau

wewenang (korupsi) serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH.

Untuk program G2P berupa bantuan subsidi harga barang, yaitu subsidi LPG 3 kg dan subsidi listrik,

metode penyaluran bantuan yang digunakan berbeda dengan bantuan tunai. Hingga tahun 2016,

penetapan penerima manfaat subsidi LPG 3 kg tidak menggunakan Basis Data Terpadu (saat ini

disebut DTKS) dan tidak ada proses seleksi penerima manfaat. Subsidi harga tersebut disalurkan

pemerintah pusat melalui PT Pertamina yang kemudian melakukan distribusi gas LPG 3 kg tersebut

dan menjualnya dengan harga subsidi. Akan tetapi, tidak ada mekanisme yang memonitor apakah

gas LPG 3 kg tersebut diakses hanya oleh keluarga miskin dan usaha mikro dan kecil sesuai

tujuan program. Sementara itu, subsidi listrik bagi keluarga miskin untuk pelanggan rumah tangga

kategori daya 900 VA sudah menggunakan DTKS. Meskipun pencocokkan data pelangan PT PLN

dengan DTKS sudah dilakukan untuk kategori daya 450 VA dan 900 VA, sampai saat ini DTKS

belum seluruhnya digunakan sebagai data pelanggan 450 VA. Dengan memanfaatkan DTKS,

PT PLN kemudian menetapkan daftar pelanggan penerima subsidi listrik dan melakukan setting

subsidi tarif listrik pada penerima manfaat melalui aplikasi pelayanan pelanggan. Proses verifikasi

dalam program subsidi listrik tersebut lebih singkat dibandingkan program G2P lainnya karena

PT PLN telah memiliki data pelanggan yang dengan mudah dapat diverifikasi dengan data DTKS.

b. Pola Penyaluran Bantuan Program G2P melalui Perbankan

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah menetapkan strategi

penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta

4. Menciptakan pembangunan yang inklusif2.

Sebagai bagian dari target pembangunan inklusif, Pemerintah Indonesia mengembangkan Strategi

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016. Dalam strategi

ini, pemerintah mendorong perluasan akses layanan keuangan formal, termasuk untuk kelompok

masyarakat dan individu kurang mampu. Strategi tersebut kemudian mendorong transformasi bentuk

penyaluran program G2P dari tunai menjadi nontunai melalui rekening tabungan di perbankan.

Dalam strategi ini, pemerintah memberdayakan usaha kecil yang bekerjasama dengan bank penyalur

program G2P untuk menjadi tempat pencairan bantuan sosial melalui program e-Warong. Pemerintah

dan Bank Himbara memberikan layanan Basic Savings Account (BSA) untuk menyalurkan bantuan

sosial dalam kerangka SNKI tersebut.

7


Metode penyaluran program G2P melalui perbankan tersebut dinilai berhasil meningkatkan indeks

inklusi keuangan Indonesia. Bila dibandingkan dengan penyaluran tunai, metode penyaluran

nontunai melalui perbankan dapat menyederhanakan proses penyaluran bantuan, terutama

verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat pencairan manfaat. Akan tetapi, hasil

evaluasi lapangan menemukan beberapa kelemahan dalam metode penyaluran melalui perbankan,

antara lain: tingginya biaya yang ditanggung bank dalam pencetakan dan distribusi kartu debit untuk

KPM sebagai alat transaksi di ATM dan agen bank, kartu debit hilang, penerima manfaat lupa PIN,

hingga kendala pada saat transfer karena terbatasnya sinyal dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil kajian, bagi perempuan penerima PKH, kartu debit serta rekening tidak banyak

dimanfaatkan karena beberapa hal3. Mereka khawatir pada saat menggunakan kartu debit sehingga

meminta bantuan orang lain seperti satpam ATM, agen bank, dan anggota keluarga untuk membantu

menarik uang dari ATM dan bertransaksi di e-Warong. Kasus lupa PIN juga banyak ditemukan di

antara perempuan penerima PKH. Untuk memudahkan, mereka mengganti nomor PIN agar sama

dengan penerima PKH lain.

c. Pola Transaksi Elektronik Kerjasama Perbankan dan Fintech

Sebagai “dapur kebijakan” pemerintah, TNP2K telah lebih dari 10 tahun berupaya mengembangkan

dan menguji beberapa model pemanfaatan teknologi digital penyaluran bantuan sosial dan subsidi

2Murdiyana dan Mulyana, 2017, ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA, JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN, Agustus 2017, Hlm. 73 – 96, Volume 10, No. 1, Agustus 2017.3Women’s World Banking (2020) Mewujudkan Potensi Digitalisasi G2P: Mendorong Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan Perempuan melalui PKH Indonesia.

Sumber: AFTECH


8

dari pemerintah, terutama metode yang merupakan bagian dari digitalisasi G2P bagi kelompok

masyarakat dan individu kurang mampu di Indonesia. TNP2K bersama kementerian dan lembaga

terkait melakukan berbagai rangkaian kajian dan uji coba metode digitalisasi penyaluran program

G2P sejak tahun 2012. Hasil kajian terakhir yang dilakukan TNP2K menyimpulkan bahwa beberapa

kelemahan seperti yang diuraikan di atas dapat di atasi dengan menerapkan pola transaksi keuangan

dengan menggunakan biometrik sebagai mekanisme otentifikasinya.

Biometrik wajah dinilai sebagai teknologi otentifikasi yang paling efektif dalam penyaluran bantuan

sosial dibandingkan metode otentifikasi lainnya. Dipadukan dengan layanan fintech, teknologi

biometrik wajah dapat menjadi pilihan pemerintah untuk memperbaiki penyaluran program G2P

kepada penerima manfaat secara efektif dan efisien, dengan kemudahan bertransaksi serta tingkat

keamanan yang tinggi.

9


Arah Kebijakan Transformasi Program G2P


10

3. ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI PROGRAM G2P

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pemerintah terkait digitalisasi dan

integrasi program G2P yang tepat sasaran dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan prinsip 5T yaitu: tepat sasaran,

tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Transformasi G2P dalam kerangka

kebijakan tersebut memiliki dampak positif, antara lain:

1. Dengan digitalisasi program G2P, penerima manfaat mendapatkan titik akses yang lebih dekat,

biaya lebih murah, layanan yang lebih baik, dan interaksi layanan keuangan lebih dalam.

2. Pemerintah dapat mengurangi biaya distribusi kartu, mengurangi ketergantungan terhadap

vendor, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan cakupan penerima manfaat.

3. Penyedia layanan mendapatkan manfaat dalam bentuk skala bisnis lebih efisien menyesuaikan

penerima manfaat yang dilayani, mengurangi biaya onboarding karena berkurangnya penggunaan

kertas/dokumen dan interaksi manusia, dan interoperabilitas antar penyedia layanan yang

meningkatkan efisiensi proses transfer bantuan program G2P.

Sumber: AFTECH

11


Pengalaman Uji Coba Pemanfaatan Teknologi untuk Penyaluran Bantuan


12

4. PENGALAMAN UJI COBA PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PENYALURAN BANTUAN

Bersama dengan Kementerian dan Lembaga, Set TNP2K telah melakukan beberapa uji coba dari

tahun ke tahun menggunakan berbagai macam solusi metode pembayaran dan teknologi otentifikasi,

mulai dari mobile money, NFC, QR Code, Kartu Debit dan PIN, Biometrik Sidik Jari, dan Biometrik

Wajah. Tujuan dari uji coba tersebut adalah untuk mencari metode penyaluran yang paling aman,

efektif dan efisien bagi pemerintah, penerima bantuan, maupun bagi pihak ketiga yang bekerja sama

dengan pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut.

Pada tahun 2012-2014, TNP2K menelaah sistem pembayaran Bantuan Sosial, antara lain pada

program PKH. Dalam kajian yang dilakukan tahun 2012, TNP2K bersama Oxford Policy Management

Ltd., mengidentifikasi efektivitas uji coba sistem pembayaran elektronik PKH melalui Giro Pos

dan rekening TabunganKu dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta mempelajari berbagai sistem

pembayaran elektronik bantuan sosial tunai dari sisi biaya, manfaat dan proses bisnis sebagai

alternatif metode penyaluran. Hasil kajian ini menjadi salah satu awalan dari proses penyempurnaan

penyaluran bantuan program G2P di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian dari penyaluran PKH melalui TabunganKu pada tahun 2012, teridentifikasi

beberapa masalah, sebagai berikut:

• Titik penyaluran masih dilakukan di bank cabang sehingga meningkatkan biaya dan waktu

perjalanan bagi penerima manfaat yang tinggal jauh dari pusat kota.

2012 s/d 2014 2015 s/d 2016 2018 s/d 2019 2019 s/d 20202014 2019

Rangkaian studi dan kajian mengenai G2P

Uji coba penyaluran BPNT menggunakan teknologi NFC, Kartu

Debit, QR Code, SMS

Penyiapan aplikasi biometrik wajah

khusus untuk G2P bersama LinkAja

Uji coba penyaluran bantuan langsung

tunai menggunakan rekening ponsel

untuk 1 juta rumah tangga

Uji coba aplikasi biometrik wajah

khusus untuk G2P bersama Bank

Mandiri dan LinkAja di 3 lokasi

Uji coba penyaluran subsisi LPG

menggunakan teknologi biometrik wajah, sidik jari dan

SMS di 7 lokasi melibatkan >14.000

RTS

Gambar 1. Timeline Uji Coba Metode Penyaluran Bantuan Program G2P Oleh Set TNP2K

bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait

13


• Masih rendahnya literasi penerima manfaat terhadap jasa layanan keuangan formal meskipun

cukup banyak yang telah memiliki rekening bank.

• Waktu tunggu yang masih relatif lama dibandingkan dengan metode wesel pos.

• Penggunaan rekening ponsel untuk transaksi masih rendah meskipun tingkat penetrasi ponsel

tinggi.

Selain itu, kajian tersebut menemukan masalah dari sisi penyedia layanan, yaitu: terbatasnya jumlah

penyedia jasa pembayaran yang sesuai dengan kelompok target, peraturan tentang agen perbankan

yang saat itu belum mendapatkan ijin dari Bank Indonesia sehingga pencairan harus dilakukan di

bank cabang, kurangnya kerjasama antarpelaku pasar yang membatasi interoperabilitas terutama

di daerah terpencil.

Mekanisme pembayaran melalui ATM/rekening tabungan serta rekening berbasis ponsel atau

e-wallet juga mengalami tantangan pada saat itu. Penggunaan ATM/rekening bank masih rendah

karena terbatasnya jaringan bank cabang terutama di perdesaan. Selain itu fitur rekening terbatas

dari sisi fleksibilitas melakukan transaksi (harus di kantor cabang) serta saldo awal yang saat itu

masih cukup besar bagi nasabah kelompok sangat miskin. Sementara itu, kajian ini melihat e-wallet

melalui ponsel sangat potensial dalam mempermudah penyaluran bantuan karena proses yang relatif

sederhana dalam membuka rekening dan pencairan dana yang lebih cepat. Akan tetapi, jumlah titik

pencairan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan metode ini. Saat itu, agen

perbankan yang menjadi titik pencairan harus mendapatkan ijin sebagai penyedia jasa pengiriman

uang dari Bank Indonesia.

Kajian ini merupakan awal dari identifikasi peran lembaga keuangan nonperbankan yang berpotensi

membantu penyaluran bantuan sosial pemerintah. Bila rekening berbasis ponsel dikeluarkan oleh

lembaga nonbank di perdesaan, penerima manfaat dapat mencairkan e-money mereka secara

berkelompok dalam jumlah besar. Selain itu, operator individual informal dapat muncul membantu

proses pencairan dana bantuan karena mereka memiliki e-wallet. Akan tetapi, rekening berbasis

ponsel dari lembaga nonbank, khususnya perusahaan telekomunikasi, hanya terbatas digunakan

untuk transaksi pembayaran saja dan tidak bisa digunakan untuk menabung.

Pada tahun 2014, Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan berbagai program bantuan

sosial. Presiden meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia

Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat (PIS). Program-program tersebut diluncurkan dengan

tujuan pengaman sosial bagi keluarga miskin serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang

mampu. Secara bertahap program tersebut ditargetkan diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang

mampu di seluruh Indonesia menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu identitas,

yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Pemerintah juga memberikan Kartu Indonesia

Pintar (KIP) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia

Sehat (KIS) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.


14

Kepada penerima KKS, Pemerintah memberikan Simpanan Keluarga Sejahtera melalui rekening

simpanan uang elektronik dalam kartu SIM ponsel kepada lebih dari 1 juta keluarga. Simpanan

Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam

bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemerintah

mendistribusikan PSKS melalui PT Pos Indonesia. Simpanan dalam bentuk e-money atau e-cash

dalam kartu sim-card diberikan kepada 1 juta rumah tangga sasaran, sedangkan simpanan dalam

bentuk Giro Pos disalurkan kepada 14,5 juta rumah tangga sasaran.

Untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan perbankan, terutama di perdesaan dan wilayah

pedalaman, Pemerintah mendorong penggunaan simpanan melalui Layanan Keuangan Digital

(LKD) dalam bentuk uang elektronik. LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi nontunai

menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat penyimpanan dana. Penggunaan LKD untuk

penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik pada 1.600 rumah tangga

penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 Provinsi. Sementara itu, KIP ditargetkan untuk

membantu anak usia sekolah yaitu 7 tahun hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu untuk tetap

bersekolah. Untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), program tersebut berbentuk subsidi iuran premi

BPJS Kesehatan bagi individu yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sumber: TNP2K

15


Pada tahun 2014, TNP2K juga melakukan uji coba bekerja sama dengan Bank Mandiri menggunakan

metode Mandiri E-Cash untuk penyaluran uang elektronik (e-money). Bantuan ini diberikan kepada

1.300 rumah tangga penerima manfaat di Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon dan Kota Kupang

menggunakan rekening ponsel (HP). Dari ujicoba penyaluran ini, TNP2K menyimpulkan bahwa

penyaluran bantuan menggunakan rekening HP memiliki keuntungan berupa proses registrasi

dan penyaluran yang cepat, dan keamanan transaksi yang tinggi. Akan tetapi, masih terdapat

permasalahan terkait penyaluran seperti gagal transfer atau gangguan jaringan. Selain itu, keluarga

penerima manfaat juga belum terbiasa menggunakan metode ini.

Pada tahun 2015, TNP2K bekerja sama dengan Telkomsel menyalurkan bantuan berupa voucher

elektronik di tiga kota/kabupaten, yaitu Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Cirebon, dan Kota Semarang,

meliputi delapan kecamatan. Dalam memilih daerah uji coba, TNP2K mempertimbangkan berbagai

aspek, seperti kekuatan sinyal, lokasi yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan jumlah penerima

manfaat di daerah yang tidak terlalu banyak.

Terdapat tiga macam jenis bantuan yang diujicobakan dalam Kerjasama penyaluran bantuan ini,

yaitu: voucher sebesar Rp100.000 yang dapat digunakan untuk membeli beras, listrik dan gas, uang

tunai sebesar Rp100.000 ataupun gabungan keduanya. Bantuan ini disalurkan sebanyak dua kali,

pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016. Pada percobaan ini, TNP2K mendistribusikan bantuan

kepada 2.029 rumah tangga tidak mampu menggunakan metode otentifikasi dengan T-Cash. T-Cash

sendiri merupakan teknologi Near Field Communication (NFC) yang dikembangkan oleh Telkomsel.

Teknologi T-Cash dipilih karena bebas biaya dan aman serta mudah dalam penggunaannya. Proses

registrasi sendiri membutuhkan waktu 20-30 menit, dimana warga mendaftarkan data diri dan

menerima stiker NFC T-Cash saat registrasi yang digunakan saat pencairan bantuan. Dalam uji

coba ini, setiap rumah tangga mendapatkan pesan melalui SMS mengenai pemberitahuan waktu

penerimaan bantuan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, penerima bantuan dapat mendatangi

warung atau agen yang telah bekerja sama dengan Telkomsel, dimana mereka hanya perlu membawa

KTP dan telepon selular yang telah ditempeli stiker NFC T-Cash pada saat proses registrasi.

Dari hasil uji coba ini, penyaluran bantuan terbilang cukup lancar, namun masih terdapat beberapa

kendala, seperti: sinyal yang lemah, sistem yang belum sempurna sehingga terdapat kegagalan saat

registrasi, penerima bantuan yang tidak memiliki telepon selular, kesulitan memahami arahan dari

petugas dalam cara bertransaksi, dan adanya kegagalan transfer dana pada saat pencairan bantuan.

Dari uji coba ini, hasil studi menyimpulkan bahwa rumah tangga penerima bantuan lebih menyukai

penyaluran manfaat secara elektronik (nontunai) daripada cara tradisional (tunai dan barang).

Pada tahun 2016, TNP2K bersama dengan Bappenas dan Kemensos kembali melakukan uji coba

penyaluran G2P bekerja sama dengan beberapa mitra bank dan menggunakan berbagai jenis alat


16

transaksi nontunai, dengan rincian sebagai berikut: Bank BRI menggunakan kartu debit, Bank

Mandiri menggunakan kartu SIM, Bank BNI menggunakan kartu debit, BPD Jateng menggunakan

QR code berbasis situs web, dan BTPN bekerja sama dengan Telkomsel menggunakan Kartu SIM

dan NFC. Bantuan yang diberikan berupa voucher sebesar Rp110.000 yang dapat digunakan untuk

membeli beras, telur dan susu, atau bantuan uang tunai sebesar Rp110.000. Bantuan tersebut

disalurkan sebanyak dua kali di delapan kabupaten/kota pilihan, yaitu Kota Medan, Kota Jakarta

Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kota Surakarta, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan

Kota Makassar, meliputi 11 kecamatan dan 2.937 penerima bantuan.

Meskipun uji coba berjalan lancar, namun ditemukan beberapa kendala, yaitu: sinyal yang lemah

di daerah tertentu, sistem yang belum sempurna sehingga terjadi banyak kendala teknis seperti

SMS OTP (one-time password) yang tidak diterima maupun kegagalan pencairan bantuan, serta

penerima bantuan yang kurang paham mengenai teknis pencairan bantuan. Selain itu, penerima

bantuan yang tidak paham cenderung memberikan data rahasia seperti nomor PIN kepada orang

lain sehingga dinilai riskan penyalahgunaan dalam proses penyaluran.

Berdasarkan hasil uji coba ini, disimpulkan bahwa penggunaan kartu debit dan QR code dinilai

paling sederhana dibandingkan moda lainnya, dimana penerima bantuan hanya perlu datang

membawa kartu dan lembar berisi QR code dengan membuktikan identitas diri berupa KTP atau KK.

Kelemahan metode penyaluran dengan kartu debit adalah penyediaan mesin EDC dan pengadaan

kartu debit yang membutuhkan banyak biaya. Sementara itu, kendala dari metode penyaluran

bantuan menggunakan QR code yang dicetak pada kertas dan diberikan kepada penerima manfaat

adalah rentan hilang atau terjatuh saat dibawa. Sementara itu, solusi kartu SIM dan NFC dinilai

kurang sesuai untuk penerima bantuan, terlepas dari kemudahan dari kedua moda tersebut. Hal ini

dikarenakan penerima bantuan harus memiliki telepon selular, sementara di lapangan ditemukan

banyak warga yang ternyata tidak memiliki telepon selular mengingat sasaran program bantuan

sosial pemerintah adalah individu dan/atau masyarakat yang kurang mampu.

Pada percobaan berikutnya di tahun 2019, TNP2K bersama dengan Tim Pengendali Penyelenggaraan

Bantuan Sosial Nontunai kembali membandingkan tiga solusi pembayaran dan metode teknologi

otentifikasi untuk penyaluran program subsidi LPG 3 kg. Pertama, menggunakan teknologi biometrik

wajah dan sidik jari yang bekerja sama dengan Bank BRI dan Everest. Kedua, menggunakan

e-voucher dan SMS dengan mitra kerja Bank BNI dan PT VOX. Ketiga, menggunakan e-KTP dan

biometrik sidik jari dengan Bank Mandiri sebagai mitra. Uji coba ini dilakukan di tujuh kota/kabupaten,

yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Tangerang, Kota Tomohon, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor,

Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Kediri, meliputi 13 kecamatan dan 14.193 rumah tangga

penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa kupon elektronik sebesar Rp20.000 – Rp25.000

yang hanya dapat digunakan untuk membeli tabung LPG 3 kg. Penyaluran bantuan selama uji coba

ini dilakukan sebanyak dua kali.

17


Secara keseluruhan, proses registrasi dengan data biometrik wajah dan sidik jari membutuhkan

waktu 10-15 menit, sementara proses registrasi e-voucher dan SMS hanya membutuhkan waktu 5-10

menit, dan metode e-KTP dan biometrik sidik jari membutuhkan waktu 9-10 menit. Sementara itu,

waktu ideal untuk penyaluran bantuan menggunakan metode biometrik wajah dan sidik jari adalah

3 menit, namun dengan adanya berbagai kendala dan masalah teknis, waktu transaksi menjadi

7-8 menit. Metode e-voucher dan SMS idealnya hanya membutuhkan waktu 2 menit, namun pada

prakteknya membutuhkan rata-rata waktu 8 menit. Metode e-KTP dan sidik jari membutuhkan waktu

kurang lebih 5 menit dan dapat lebih cepat menjadi 2 menit saja apabila sinyal di daerah tersebut

baik.

Dalam uji coba ini, tingkat keberhasilan penyelesaian registrasi secara rata-rata dengan menggunakan

biometrik wajah tercatat mencapai 82% dan tingkat penyelesaian transaksi hingga batas waktu

yang ditentukan mencapai 84%. Akan tetapi, uji coba penyaluran bantuan menggunakan biometrik

wajah juga mengalami beberapa kendala yaitu: akurasi aplikasi rekam biometrik yang belum optimal

sehingga pada saat pengambilan bantuan terjadi masalah pada proses otentifikasi wajah dan sidik

jari. Selain itu, penyaluran lewat moda SMS juga mengalami masalah karena kualitas sinyal seluler

yang kurang baik. Penerima bantuan juga masih sering mengalami masalah administrasi, seperti

persyaratan yang kurang lengkap maupun kesalahan input data identitas.

Meskipun terdapat berbagai kendala, dari hasil uji coba tersebut dapat disimpulkan bahwa

penggunaan biometrik wajah memiliki potensi yang besar. Karena selain mudah, murah dan aman,

Sumber: TNP2K


18

teknologi ini juga tidak memerlukan perubahan perilaku seperti mengingat kode PIN. Dari uji coba

tersebut disimpulkan bahwa jika teknologi biometrik wajah dapat diperbaiki maka beberapa kendala

seperti akurasi otentifikasi dapat diperbaiki.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didukung oleh TNP2K kemudian

menggandeng LinkAja untuk mengembangkan aplikasi biometrik khusus yang lebih baik untuk tujuan

penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Hasil pengembangan aplikasi biometrik ini kemudian

diujicobakan pada tahun 2019 Uji coba kali ini dilakukan di tiga kota/kabupaten dengan 50 rumah

tangga penerima di setiap kota/kabupaten, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Sleman dan Kabupaten

Penajam Paser Utara. Terdapat 3 jenis bantuan yang disalurkan, yaitu voucher elektronik sebesar

Rp20.000 untuk membeli LPG 3 kg, voucher elektronik sebesar Rp50.000 untuk membeli bahan

pangan, dan token PLN sebesar Rp20.000.

Proses perekaman biometrik wajah pada saat registrasi terbilang cukup lancar pada uji coba ini.

Penerapan SOP yang melarang penggunaan aksesoris wajah terbukti mampu mempercepat proses

perekaman data biometrik wajah dan mengurangi kemungkinan perekaman ulang. Penerima manfaat

juga merasa lebih mudah dalam proses pengambilan bantuan karena tidak diminta untuk membawa

bukti otentifikasi lain. Selain itu, pihak merchant juga hanya membutuhkan smartphone untuk proses

otentifikasi penerima manfaat pada saat pencairan bantuan.

Sumber: TNP2K

19


Tingkat keberhasilan pada uji coba kali ini terbilang tinggi, yaitu 88,3% untuk transaksi bantuan subsidi

LPG 3 kg, 97,3% untuk transaksi Bantuan Sosial Pangan, dan 70% untuk transaksi bantuan subsidi

listrik. Secara teknologi keberhasilan penyaluran untuk subsidi LPG 3 Kg dan bantuan subsidi listrik

berada di atas 97% tetapi terdapat beberapa peserta uji coba tidak melakukan transaksi pembelian

karena gas dalam tabung LPG belum habis. Sementara untuk subsidi listrik karena bantuannya

diberikan dalam bentuk token listrik, sebagian peserta uji coba tidak melakukan transaksi karena

merupakan pelanggan PLN pascabayar.

Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi biometrik wajah adalah layak digunakan untuk metode

otentifikasi dalam menyalurkan program G2P. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala,

seperti permasalahan pada aplikasi smartphone yang sering tertutup paksa ataupun gagal membaca

biometrik wajah penerima manfaat. Selain itu, terdapat beberapa kejadian dimana aplikasi salah

mencocokkan antara biometrik wajah dengan identitas penerima, sehingga wajah orang tersebut

terbaca dengan nama orang lain. Data kependudukan juga masih menjadi tantangan tersendiri, data

Dukcapil Daerah dan Dukcapil Pusat juga belum tersinkronisasi sehingga menghambat verifikasi

data.


20

-

-

-

-

- -

- - - -

- - - - -

- - -

- -

-

Tab

el 2

. P

erba

ndin

gan

Uji

Cob

a P

enya

lura

n B

antu

an 2

012-

2020

21


-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

-


22

- - - -

- - -

- - -

- - - -

- - -

- - - - - - - -

- - - - -

- -

- - - - - - - - -

- -

- - -

- - - - - - -

- - -

- - - - - -

- - - - - - -

23


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

25


Keunggulan Penggunaan Biometrik Wajah oleh fintech dalam Penyaluran Bantuan Program G2P


26

a. Perbandingan Keunggulan Teknologi Otentifikasi

Berdasarkan hasil berbagai uji coba tersebut, TNP2K membandingkan efektifitas dan biaya dari

beragam teknologi otentifikasi yang dapat digunakan. Survei singkat juga dilakukan untuk beberapa

anggota rumah tangga terpilih untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing

teknologi, serta untuk mengetahui kesulitan dan preferensi penerima manfaat. Dari hasil perbandingan

dan survei tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing

teknologi otentifikasi seperti yang dirangkum di dalam tabel berikut.

b. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Program

Keamanan transaksi yang tinggiTNP2K ingin memastikan teknologi yang paling aman digunakan untuk penyaluran bantuan program

G2P kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil uji coba, penggunaan kartu debit

ternyata memiliki risiko berupa kartu yang hilang/jatuh atau penerima manfaat yang lupa PIN kartu

tersebut. Penerima manfaat juga terkadang memberitahukan PIN mereka kepada pihak lain seperti

pendamping/fasilitator dan pemilik e-Warong. Hal ini tentu saja menimbulkan risiko keamanan dan

memperbesar potensi pencurian. Metode SMS/E-Voucher juga memiliki resiko ketika penerima

manfaat rupanya kehilangan HP mereka, atau pun SIMCard yang ternyata hangus sebelum tenggat

Kartu Debit Bio Wajah Bio Sidik Jari SMS/E-Voucher QR Code

Infrastruktur Transaksi

Mahal- Cetak Kartu- Distribusi Kartu- Mesin EDC

MurahSmartphone*

Murah/sedangMesin pembaca sidik jari/ smartphone

Murah/sedang- Integrasi dengan telco provider- Smartphone

Murah/SedangQR reader/ smartphone

Resiko/ KendalaTransaksi

Sedang- Kartu dapat hilang atau dicuri- KPM lupa membawa kartu- KPM lupa PIN

RendahSistem gagal mengenali wajah

RendahSistem gagal membaca sidik jari

Sedang-HP dapat hilang atau dicuri- KPM menghapus SMS- KPM lupa PIN

Sedang- QR code dapat hilang atau dicuri- KPM lupa membawa lembar QR code

Perubahan Perilaku

Cukup banyak- KPM membawa kartu debit- KPM harus menghapal PIN

Tidak adaKPM hanya perlu datang*

Tidak adaKPM hanya perlu datang*

SedikitKPM memiliki HP sederhana

SedikitKPM harus membawa QR code

Registrasi dan Pencairan

Cepat Cepat Sedang Cepat Cepat

*) Catatan: Untuk teknologi otentifikasi Biometrik Wajah, tidak memerlukan kepemilikan Smartphone di tingkat rumah tangga. Kepemilikan smartphone cukup berada di tingkat merchant/toko.

Tabel 3. Perbandingan Keunggulan Teknologi Otentifikasi

27


waktu penyaluran bantuan. Penerima manfaat juga terkadang menghapus SMS pemberitahuan

karena dikira penipuan.

Metode QR Code memiliki risiko yang cukup rendah, dimana QR Code diberikan di dalam undangan

pengambilan bantuan yang dibagikan untuk para penerima manfaat. Akan tetapi, risiko dari metode

ini adalah penerima manfaat terkadang lupa membawa QR Code tersebut atau QR Code yang

dicetak rusak sehingga tidak bisa dibaca. Dari berbagai macam metode yang diterapkan, solusi

otentifikasi menggunakan biometrik wajah dinilai paling aman. Penerima manfaat hanya perlu datang

ke merchant dan melakukan otentifikasi dengan wajah mereka, sehingga tidak ada resiko kehilangan

dan dapat memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat pada saat pencairan.

Kemudahan proses transaksiMetode otentifikasi biometrik wajah merupakan metode yang sederhana sehingga mempermudah

proses transaksi bagi pihak merchant dan pihak penerima manfaat pada saat pencairan bantuan.

Pada metode biometrik wajah, penerima manfaat hanya perlu mendatangi pihak merchant untuk

melakukan pemindaian wajah. Segera setelah wajah mereka dikenali, bantuan dapat dicairkan dan

diberikan kepada penerima. Proses ini tentunya lebih sederhana dibandingkan dengan kartu debit

dimana perlu dilakukan proses otentifikasi menggunakan mesin EDC, yang dilanjutkan dengan

memasukkan PIN kartu tersebut.

Metode biometrik wajah juga lebih sederhana dibandingkan dengan metode e-Voucher atau SMS

maupun NFC, dimana pihak merchant dan penerima manfaat perlu melakukan pemindaian nomor

telepon untuk kemudian diautorisasi menggunakan SMS OTP. Kesederhanaan proses pencairan

pada metode biometrik wajah memberikan kemudahan bagi pihak merchant dan penerima bantuan,

sehingga menjadi metode yang mudah dipahami bagi semua pihak.

Kecepatan proses transaksiSelain dari berbagai keunggulan di atas, biometrik wajah juga merupakan metode yang cepat dalam

proses otentifikasi, karena hanya membutuhkan rata-rata waktu 10 menit untuk registrasi, dan 3

menit untuk transaksi. Proses pembacaan biometrik wajah juga lebih unggul dibandingkan dengan

biometrik sidik jari yang sering mengalami gagal pindai karena tangan basah, kotor, ataupun kulit

yang terlalu halus. Kecepatan dari metode biometrik wajah menjadikan metode ini sebagai metode

yang ideal pada saat pencairan bantuan, dimana selama ini sering terjadi antrian panjang karena

sistem yang lambat maupun proses yang rumit. Oleh karena itu, metode otentifikasi yang cepat dapat

mengurangi durasi transaksi pencairan bantuan sehingga menjadikan proses pencairan bantuan

semakin efisien.


28

c. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Pemerintah

Biaya infrastruktur transaksi yang murahTeknologi biometrik ini merupakan teknologi yang efisien dari sisi biaya. Tidak seperti kartu debit yang

membutuhkan biaya pengadaan yang besar serta biaya pengelolaan mesin EDC, biometrik wajah

hanya membutuhkan smartphone di pihak merchant yang tidak perlu disponsori oleh bank penyalur

dalam jumlah besar karena sebagian besar merchant telah memiliki smartphone. Sementara untuk

keluarga penerima manfaat sama sekali tidak memerlukan kepemilikan smartphone atau bahkan

handphone sederhana sekalipun. Pemerintah juga tidak perlu bekerja sama dengan provider SIM

untuk pengadaan kartu SIMCard atau stiker NFC, atau pun menyediakan HP sederhana untuk

diberikan kepada penerima bantuan seperti dalam metode e-Voucher/SMS. Dari pihak pemerintah,

biaya yang dikeluarkan dengan metode biometrik wajah hanyalah pada saat peninjauan untuk

memilih pihak merchant dan pada saat registrasi dimana diperlukan penyewaan tempat maupun

pendamping pendaftaran.

Memperluas cakupan dan memperbaiki penyaluran bantuan sosial/pemerintahDari sisi penyaluran manfaat, metode biometrik wajah juga sangat efektif karena dapat langsung

disalurkan dari pihak pemerintah ke penerima bantuan melalui lembaga penyalur dengan bekerjasama

dengan fintech. Tidak diperlukan adanya intervensi dari pemerintah daerah berupa penampungan

dana sementara yang dapat berpotensi menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan dana bantuan.

Dengan bantuan fintech, maka proses penyaluran bantuan dapat lebih singkat dan tepat sasaran.

Meningkatkan inklusi keuangan serta ekosistem persaingan sehat bagi FintechKeterlibatan fintech ini juga diharapkan akan meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui solusi fintech, penyediaan dan penggunaan layanan keuangan formal dapat diperluas melalui

penyaluran program G2P. Selanjutnya penerima manfaat dapat menggunakan solusi fintech untuk

kebutuhan transaksi keuangan. Pemerintah berencana memperbolehkan fintech yang berminat

bergabung untuk membantu menyalurkan dana bantuan ini. Hal ini akan mendorong terciptanya

ekosistem kompetisi yang sehat antar fintech di Indonesia.

d. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Penerima Manfaat

Tidak memerlukan perubahan perilakuSalah satu hambatan dalam penyaluran program G2P adalah beberapa metode penyaluran bantuan

pada dasarnya membutuhkan beberapa perubahan perilaku dari penerima manfaat yang umumnya

merupakan masyarakat kurang mampu. Faktor ini rupanya menghambat proses penyaluran bantuan

dikarenakan cukup banyak penerima manfaat yang kesulitan dalam menerapkan perubahan perilaku

untuk pencairan bantuan.

29


Kartu debit merupakan teknologi dengan perubahan perilaku paling banyak, dimana penerima

manfaat harus terbiasa membawa kartu dan mengingat PIN kartu mereka. Teknologi e-Voucher/

SMS juga memerlukan perubahan perilaku berupa pembiasaan membawa handphone dan

keharusan untuk mengisi ulang pulsa jika tidak ingin nomor HP tersebut hangus. Teknologi QR Code

membutuhkan perubahan yang cukup sederhana, dimana penerima manfaat hanya perlu membawa

lembaran dengan QR code pada saat pengambilan, namun seperti yang telah disebutkan di atas,

masih terdapat penerima bantuan yang menghilangkan lembaran QR code tersebut. Teknologi

biometrik wajah merupakan metode yang tidak membutuhkan perubahan perilaku, penerima bantuan

hanya perlu datang dan memindai wajah mereka untuk mencairkan program bantuan pemerintah.

Kepemilikan device berupa smartphone hanya diperlukan di tingkat merchant, sehingga penerima

manfaat tidak perlu membawa alat lain atau mengubah perilaku mereka.

Mengurangi burden-of-proofPenerima bantuan seringkali gagal mencairkan bantuan yang mereka terima karena lupa membawa

kartu identitas, telepon seluler berisi SMS OTP, maupun lembaran QR Code yang harus mereka

tunjukkan sebagai bukti bahwa mereka merupakan penerima bantuan.

Dengan menggunakan metode biometrik wajah, penerima bantuan tidak perlu membawa dokumen

tambahan untuk membuktikan kepada pihak penyelenggara bahwa nama mereka ada dalam daftar

penerima bantuan. Hal ini mengurangi kesulitan penerima bantuan dalam hal pembuktian identitas,

karena hanya dengan melakukan pemindaian wajah, identitas mereka akan tampil secara otomatis

saat pencairan bantuan.

e. Keunggulan Biometrik Wajah bagi Penyelenggara Fintech

Low cost - low investment Pihak fintech juga tidak membutuhkan banyak perubahan infrastruktur jika ingin berpartisipasi

dengan skema pemerintah ini. Mereka hanya dianjurkan untuk memiliki aplikasi pembaca biometrik

wajah yang handal, sehingga dapat mengenali identitas penerima bantuan dengan efektif.

Meningkatkan market coverageDengan berpartisipasi pada program penyaluran G2P, pihak fintech dapat melakukan ekspansi

pasar dan memperbanyak pengguna jasa fintech. Pengguna aktif aplikasi fintech akan meningkat

sejalan dengan bertambahnya merchant yang berpartisipasi pada program pemerintah sehingga

perlu mengunduh dan menggunakan aplikasi fintech untuk menyalurkan bantuan program G2P.

Selain itu, rumah tangga penerima bantuan juga secara tidak langsung menjadi pengguna aplikasi

fintech tersebut. Jika layanan fintech yang digunakan oleh pihak merchant menyediakan layanan

tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, air dan sebagainya, maka para penerima bantuan


30

dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi fintech tersebut dengan perantara merchant, sehingga

menjadi indirect users.

Partisipasi Penyedia Fintech Dalam Upaya Penanggulangan KemiskinanDengan berpartisipasi pada program penyaluran program G2P, mitra fintech dapat berkontribusi

terhadap penanggulangan kemiskinan secara langsung sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial

perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi industri penyelenggara fintech tersebut secara

sosial.

f. Praktik Internasional Penyaluran Bantuan dengan Menggunakan Biometrik

IndiaPada tahun 2009, Unique Identification Authority of India (UIDAI) meluncurkan skema ID Aadhaar.

Skema ID menangkap informasi biometrik dari individu, termasuk scan iris dan cap jempol, dan

menerbitkan nomor ID unik 12 digit untuk setiap individu. UIDAI juga telah mengembangkan platform

e-KYC (Know Your Customer) berdasarkan database ID Aadhaar. Teknologi ini menggunakan

informasi demografis, yakni: nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat

email bersama dengan data biometrik yang dikumpulkan melalui penggunaan pemindai sidik jari,

pemindai iris, dan kamera untuk pengenalan wajah.

Sejauh ini, hampir 1,2 miliar angka ID Aadhaar telah dihasilkan, 339 juta Aadhaar telah dikaitkan

dengan rekening bank, dan lebih dari 1,7 miliar otentifikasi telah dilakukan melalui Aadhaar dalam 3

tahun terakhir. Total transaksi digital telah mencapai 17,57 miliar pada FY 2017-18, yang hampir 70

persen lebih banyak dari transaksi digital pada FY 2016-17 (10,76 miliar).

NigeriaSetiap warga negara atau penduduk resmi yang berusia di atas 16 tahun berhak untuk mendaftar

Nomor Identifikasi Nasional (NIN). Pendaftaran terdiri dari pencatatan data demografis individu dan

pengambilan sepuluh (10) sidik jari, gambar wajah head-to-shoulder dan tanda tangan digital, yang

semuanya digunakan untuk memeriksa silang data yang ada di National Identity Database untuk

memastikan tidak ada entri dari data yang sama. Penggunaan nomor NIN termasuk mendapatkan

kartu KTP Elektronik Nasional, memperoleh paspor, membuka rekening bank pribadi, memperoleh

Surat Ijin Mengemudi, memperoleh Kartu Pemilih Tetap, berpartisipasi dalam Skema Asuransi

Kesehatan Nasional dan membayar pajak.

31


g. Keunggulan Teknologi Biometrik dalam G2P di India dan Nigeria

Penyaluran bantuan pemerintah yang efisien (tepat sasaran dan biaya minim)Studi Banerjee (2016) menunjukkan pemanfaatan teknologi biometrik dapat mengurangi kebocoran

dana karena membantu mengurangi ketidaktepatan target penerima (non-intended recipients),

termasuk mencegah duplikasi dan penerima yang tidak dapat diverifikasi (ghost recipients).

• Di Nigeria, hasil audit implementasi otentifikasi biometrik untuk bantuan sosial menemukan bahwa j

umlah penerima yang tidak tepat sasaran menurun sebesar sekitar 40% yaitu dari 97 ribu menjadi

60 ribu penerima manfaat (NetNewsPublishers, 2011).

• Di India, teknologi biometrik Aadhaar mengurangi kemungkinan korupsi karena dana langsung

diberikan kepada penerima manfaat melalui sistem penyaluran G2P. Selain itu, Aadhaar

juga meningkatkan kenyamanan proses penyaluran program G2P dengan cara mengurangi

waktu menunggu dan waktu pengambilan bantuan bagi penerima. Selain itu, Banerjee (2016)

mengungkapkan bahwa Aadhaar mempercepat proses KYC (Know Your Customer) di India

sehingga mengurangi biaya waktu dan proses hingga 50 persen.

Sumber: TNP2K


32

Peningkatan inklusi keuanganPemerintah India melakukan sinkronisasi autentifikasi biometrik Aadhaar dengan rekening bank

PMJDY (Prime Minister’s People’s Wealth Scheme) atau rekening tanpa saldo minimum bagi

penduduk kurang mampu dan telepon seluler atau JAM (Jan-Dhan Aadhar Mobile) Trinity. Sinkronisasi

tersebut memiliki peran besar dalam percepatan proses KYC sehingga mendorong peningkatan

kepemilikan rekening bank terutama penduduk kurang mampu dan di daerah pedalaman India.

Menurut Bank Dunia (2018), jumlah kepemilikan rekening penduduk dewasa di India meningkat dari

53 persen pada 2014 menjadi 80 persen pada 2017 (bertambah sekitar 300 miliar dalam tiga tahun)

setelah sinkronisasi Adhaar-PMJDY dan JAM dilakukan. Selain itu, kepemilikan rekening oleh rumah

tangga miskin dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 40 persen dan 30 persen pada

periode tersebut, yang menunjukkan bahwa teknologi biometrik membantu pembangunan yang pro-

poor. Sebagai tambahan, data biometrik yang terintegrasi dengan data kependudukan juga dapat

memudahkan pemerintah dalam penyediaan layanan keuangan Banerjee (2016).

33


Langkah Persiapan Penerapan Teknologi Biometrik Wajah oleh fintech untuk Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah


34

5. LANGKAH PERSIAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOMETRIK WAJAH OLEH FINTECH UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH

Untuk memulai transformasi penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah menggunakan teknologi

biometrik wajah dan memanfaatkan teknologi keuangan (Fintech) diperlukan beberapa langkah-

langkah persiapan sebagai berikut:

a. Periode Transisi dalam Adopsi TeknologiProses transisi dalam adopsi teknologi biometrik wajah bagi penyaluran bantuan sosial pemerintah

diperlukan sebagai upaya menjembatani keberlanjutan layanan penyaluran agar tidak terputus saat

perubahan pola dari sistem perbankan ke pola sistem elektronik terjadi. Durasi periode transisi

disertai langkah teknis yang perlu dilakukan masing-masing pemangku kepentingan perlu dirancang

dan diselaraskan dengan karakteristik masing-masing bantuan sosial pemerintah.

b. Infrastruktur Penyimpanan dan Pengelolaan Data Penerima Manfaat Untuk Kepentingan OtentifikasiData penerima manfaat merupakan kunci dari keberhasilan penyaluran bantuan sosial pemerintah

dengan mekanisme apa pun. Basis data yang digunakan sebagai dasar penentuan kepesertaan

program bantuan sosial pemerintah harus mutakhir dan sesuai dengan data Administrasi

Kependudukan di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian dalam Negeri (Adminduk

Dukcapil). Berdasarkan hasil kajian G2P dan uji coba yang telah dilakukan sampai dengan 2020

ini, otentifikasi dengan menggunakan teknologi biometrik wajah merupakan pilihan yang termurah,

teraman dan tidak membutuhkan perubahan perilaku dari sisi penerima manfaat.

Untuk memastikan mekanisme otentifikasi biometrik wajah dapat berjalan dengan baik, pemerintah

perlu menyiapkan mekanisme penggunaan data Adminduk Dukcapil bagi lintas program dan

lembaga penyalur bantuan sosial pemerintah. Dalam proses registrasi penerima bantuan,

otentifikasi biometrik wajah dilakukan dengan mengombinasikan data NIK (calon) penerima bantuan

dengan komponen data lain yang ada pada data Adminduk Dukcapil. Apabila proses registrasi telah

dilakukan, pengenalan via biometrik wajah dapat dilakukan sehingga penerima manfaat dapat

melakukan transaksi, yakni menerima manfaat program G2P.

Adapun faktor penting dalam mendukung kesuksesan otentifikasi biometrik wajah untuk penyaluran

program G2P, antara lain:

Penyediaan Peladen/Server G2PServer G2P diperlukan untuk menjadi tempat penyimpanan basis data biometrik wajah penerima

manfaat program sehingga mekanisme penyaluran menggunakan otentifikasi transaksi biometrik

dapat dijalankan. Karena frekuensi transaksi penyaluran program G2P yang sangat tinggi dan akan

35


menjangkau penerima manfaat dalam jumlah besar, server G2P ini diharapkan terpisah dari server

Adminduk Dukcapil. Dengan pemisahan tempat penyimpanan basis data ini, setiap otentifikasi

transaksi penyaluran bantuan dilakukan pada server G2P dan bukan ke server Adminduk Dukcapil.

Hal ini juga ditujukan agar tidak memberatkan server Adminduk Dukcapil dan menghindari adanya

kebocoran data kependudukan. Setelah data biometrik hasil registrasi untuk kepentingan otentifikasi

transaksi disimpan dalam server G2P, data pada server Adminduk Dukcapil dapat digunakan untuk

memverifikasi data biometrik penerima manfaat. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan,

data balikan dari server G2P juga dapat memperkaya data Adminduk Dukcapil karena akan memuat

data biometrik wajah terbaru, nomor ponsel, akun rekening bank, dan data lainnya yang melekat

pada penerima manfaat.

Komunikasi server antar basis data (DTKS dan data Adminduk Dukcapil)Selain menyiapkan server sebagai tempat penyimpanan basis data penerima manfaat G2P,

Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi basis data penerima bantuan sosial

pemerintah yang sudah ada saat ini seperti DTKS untuk program-program perlindungan sosial

penanggulangan fakir miskin dan update data penerima bantuan sosial pemerintah baru yang

terdampak COVID-19.

Panduan Teknis (Juknis) yang mengatur Standar Layanan Penyaluran program G2P kepada penerima manfaat oleh Perbankan dan Penyelenggara Fintech.Untuk memastikan mekanisme penyaluran program G2P kepada penerima manfaat berjalan

dengan baik sehingga tujuan program bantuan dapat tercapai, diperlukan sebuah panduan teknis

yang mengatur dan memberi informasi detil terkait integrasi penyaluran program G2P dengan

MERCHANT

Otentifikasi Transaksi

Direktorat JenderalCatatan Kependudukan & Pencatatan SipilKementerian Dalam Negeri

G2P Server

Server ADMINDUK

Gambar 2. Konsep Penyiapan Server G2P


36

menggunakan teknologi biometrik wajah, pelaksanaan registrasi dan transaksi, bentuk atau model

kerjasama perbankan dan fintech di lapangan sehingga dapat mendukung implementasi aplikasi

biometrik wajah, tata kelola data penerima manfaat dalam mekanisme penyaluran ini, dan informasi

teknis lainnya yang terkait dengan standar pelayanan penyaluran bantuan ke penerima manfaat.

Panduan teknis ini juga perlu mengatur aspek teknis G2P server dan aspek konektivitasnya dengan

seluruh pelaku industri fintech.

Menurut Bank Dunia (2020), implementasi aplikasi biometrik atau digital ID memiliki beberapa risiko

antara lain exclusion risk, yaitu kemungkinan adanya kelompok penduduk yang sulit dijangkau

pendataan biometrik, serta isu keamanan data dan privacy termasuk masalah etika untuk

mengumpulkan informasi biometrik individu. Selain itu, pada tahap awal diperlukan penyiapan

infrastruktur pendukung berupa server penyimpanan data biometrik, serta pengembangan aplikasi

dari industri penyedia jasa fintech. Oleh karena itu memerlukan dukungan dari pemerintah dan

pihak industri.

BANK

REKENING PENERIMA

SUBSIDI

Wallet Listrik

WalletPKH/PIP**

Wallet LPG/Bansos*

Menjadi Token listrik/

Virtual Account di PLN

Menjadi nilai tunai

Aplikasi biometrik di

merchant untuk penarikan tunai


merchant untuk redeem token

Menjadi Nilai nontunai

LPG/sembako


merchant untuk pembelian LPG/

sembako

Gambar 3. Tahap Lanjutan Integrasi Penyaluran Program G2P menggunakan Aplikasi Biometrik Wajah

37


Risiko tersebut telah banyak dimitigasi melalui hasil ujicoba yang dilakukan oleh TNP2K. Pemerintah

juga dapat mempermudah proses integrasi teknologi biometrik tersebut dengan menetapkan

panduan tata kelola data dan memberikan dukungan untuk ekosistem pengembangan penggunaan

digital ID menggunakan biometrik.

c. Persiapan Standar Industri Penyelenggara Fintech Persiapan standar antarpelaku industri penyelenggara fintech terkait otentifikasi dan aplikasi yang

digunakan menyalurkan program G2P perlu dilakukan agar semua pelaku industri dapat langsung

terlibat dalam penyaluran bantuan/subsidi saat pemerintah memutuskan penggunaan fintech untuk

penyaluran bantuan.

Untuk menjaga keamanan, ketepatan sasaran, kemudahan dan kecepatan transaksi penyaluran

bantuan, pemerintah perlu menentukan kriteria umum dan kriteria khusus yang harus dipenuhi para

penyelenggara fintech yang layak dan tidak layak berpartisipasi menyalurkan program G2P. Selain

itu, standar ini perlu mengatur mengenai hak dan kewajiban/tugas penyelenggara fintech dalam

menyalurkan bantuan.

Berikut ini kriteria umum/khusus yang perlu dipenuhi penyelenggara fintech untuk dapat berpartisipasi

menyalurkan program G2P, yakni:

• Memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional

• Memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai, mengaplikasikan standar internasional

bagi keamanan informasi dan teknologi, salah satunya ISO 270001.

• Memiliki portal, situs, atau aplikasi daring melalui internet.

• Memiliki kerja sama dengan bank yang bermitra dalam penyaluran program G2P.

• Memiliki kapasitas penggunaan teknologi registrasi dan transaksi menggunakan biometrik wajah,

secara khusus memiliki izin dan perjanjian dengan K/L terkait penggunaaan data NIK, sertifikat

elektronik, dan sebagainya.

• Memiliki kapasitas interoperabilitas antara berbagai penyelenggara (Perbankan dan Fintech).

• Menerapkan standar perlindungan data pribadi yang dapat memberikan kapasitas perlindungan

data pribadi penerima manfaat, dan memiliki kapasitas untuk melakukan jejak audit.

Penyelenggara fintech yang akan menyalurkan program G2P memiliki kewajiban untuk:

• Memfasilitasi penyaluran program G2P kepada penerima manfaat.

• Menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan program G2P.

• Menyampaikan informasi yang lengkap terkait daftar penerima manfaat, alur penyaluran program

G2P, dan laporan transaksi pencairan bantuan

• Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial

pemerintah

• Melaporkan hasil penyelenggaraan penyaluran program G2P kepada pemangku kepentingan

terkait.


38

• Menjaga keamanan dan kerahasiaan data penerima manfaat program G2P.

• Memastikan data penerima manfaat hanya digunakan untuk keperluan penyaluran program G2P.

Untuk menjalankan kewajiban tersebut, hal yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya memberikan

keleluasaan bagi penyelenggara fintech yang menyalurkan program G2P untuk menerapkan fee

jasa yang sesuai dari penyaluran bantuan sosial pemerintah. Besaran fee jasa tersebut dapat diatur

melalui peraturan teknis terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial pemerintah melalui fintech.

d. Kebutuhan Regulasi yang MendukungSebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, diperlukan sejumlah peraturan untuk

memastikan penyaluran bantuan dengan menggunakan teknologi biometrik wajah oleh para

penyelenggara fintech berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil kajian terkait G2P yang telah

dilakukan TNP2K sejak tahun 2012 dan berbagai uji coba penyaluran bantuan, penyaluran bantuan

dengan menggunakan teknologi biometrik wajah dapat diterapkan dengan kerangka peraturan/

regulasi yang mencakup tiga hal sebagai berikut:

• Revisi atau amandemen terhadap Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017, yang memandatkan

penyaluran bantuan sosial nontunai hanya melalui Bank Himbara dan harus menggunakan kartu

kombo, sehingga penyaluran program G2P dapat memanfaatkan teknologi keuangan (Fintech).

Dalam amandemen tersebut dapat disebutkan terbukanya kesempatan bagi fintech untuk

mendukung penyaluran bantuan sosial dalam rangka mencapai prinsip 5T yaitu:

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

• Regulasi teknis mengenai integrasi penyaluran bantuan sosial pemerintah dengan menggunakan

aplikasi biometrik, yang mengatur beberapa aspek berikut:

1. Opsi bentuk atau model kerjasama antara perbankan dan fintech di lapangan untuk mendukung

implementasi aplikasi biometrik wajah.

2. Tata kelola data penerima manfaat, termasuk transfer data, sistem interoperabilitas antara

bank dan penyelenggara fintech, dan penyempurnaan aspek teknis G2P server serta

konektivitasnya dengan seluruh pelaku industri fintech.

3. Standar minimal pelayanan oleh industri penyelenggara fintech dalam melakukan penyaluran

bantuan ke penerima manfaat.

• Mekanisme registrasi penerima manfaat hingga detil alur transaksi penyaluran bantuan sosial

pemerintah dengan otentifikasi teknologi biometrik wajah. Hal yang perlu ditekankan dalam

kerangka regulasi ini adalah bagaimana menciptakan prosedur registrasi yang mudah bagi

penerima manfaat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, komunitas

adat terpencil.

39


BIBLIOGRAFI

POLICY PAPER (NASK AH KEBIJAK AN)

MODERNISASI GOVERNMENT TO PERSON (G2P) MELALUI SOLUSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA

Documents

POLICY PAPER (NASKAH KEBIJAKAN) MODERNISASI …