Jurnat Hokum fntemasional

Polemik Sengketa Online Gambling AnfaraAtnerika Serikat dengan Anfigna dan Barbnda

to/?://www.*^OT<^.c0'^S£7/#^

Sengketa kasus onlinegambling (nama resini kasus iniadalah United States-MeaswesiAffecting the Cross Border Supplyof Gambling and Betting Services),antara Antigua dan Barbudasebagai complainant, dan AmerikaSerikat sebagai respondent, sarnpaiperteogahan 200? belurn sarnpaipada penyelesaian akhir. Sengketaini sangat menarik karena dapatditinjau dan beberapa aspek, Aspekyang menarik adalah para pihakyang terlibat yang mana salah satuadalah negara kecil di kepulauanKaribia, Antigua dan Barbudamelawan negara bcsar AmerikaSenkat (AS). Kasus ini jugamerupakan sengketa pada WorldTrade Organization (WTO) yangberkaitan dengan pelanggaran atasketentuan dalani perjanjian GeneralAgreement on Trade in Services(GATS). Tidak hanya itu, kasus inimerupakan kasus pertama dalanibisnis jasa online sehingga dapatmenjsdi presedcn bagi kasus-kasusyang sejenis, misalcya yangmenyangkut pcrdagangan diinternet (e-commerce). Hal yangpaling menarik dalani kasus iniadalah keengganan AS dalam

mematuhi putusan Panel WTOyang menyatakan bahwa negara

^tersebut terbufcti melaoggar'ketentuan-ketentuan dalam GATS.Hal tersebut men^ndikasikanbahwa telah terjadi suatu bentukpcianggaran hukum internasionaloleh pihak Amerika Serikat

Pada saat sengketa ini diajukan,beberapa pihak menganggaplangkah yang dilakukan Antiguadan Barbuda adalah absurd karenaterkait dengan kebijakanPemerintah AS dalani lingkupyurisdiksinya. Meskipun demikian,Panel Report pada 10 November2004 yang diikuti dengan putusanAppellate Body pada 7 April 2005,menyatakan secara tegas bahwaketentuan AS bertentangan denganperjanjian WTO.

Kasus ini bermula pada 2003ketika Antigua dan Barbudamengajukan pennohonankonsultasi kepada WTO mengenaidugaan perjanjian GATS yangdilakukan oleh AS, yaitu kebijakanpelarangan bagi warga negaranyauntuk melakukan perjudian secaraonline {online gambling) melaluiperusahaan luar negeri {offshore) diinternet Kebijakan ini dianggap

172 Indonesian Journal of international Law

International Law in News

nielanggar hak Antigua danBarbuda faerdasarkan perjanjianWTO. Pelarangan jasa iniditindaktanjuti nielalui dengankebijakan lain, misalnyakriminalisasi bank dan jasa kartukredit yang menangani transaksiperjudian online. Antigua danBarbuda adalah negara kecii diKepulauan Karibia yangmengandaikan sektor pariwisatasebagai somber ekonominya,termasuk bisnis perjudian onlineyang nienyerap tena^ keijaterbesar kedua di negara tersebut

Kebijakan AS untuk melarangwarga negaranya berjudi secaraonline diasumsikan sania denganhak negara Islam yang melarangperdagangan alkohoi di negaranya.AS mencoba menekankan argumenmoral dalain memperkuatalasannya melarang perjudianonline. Argumen ini ditolak olehPanel WTO dengan ala^an bahwakebijakan umum perjudian di ASsebenarnya tidak melarangperjudian online sehinggaargumentasi moral tidak konsisten.Perjudian secara umum telahdianggap lega! di lebih dan 30Negara Bagian di AS. Sementaraitu, Pemerintaha Negara Bagianbahkan turut mendukung jasaperjudian dengan rnendorongmosyarakat untuk rnembcli tiketlotere.

Kebijakan pelarangan warganegara AS untuk melakukanperjudian dengan kasino yangberbasis di luar negeri dianggap

sebagai tindakan diskriniinatif.Salah sam prinsip dasar non-diskriminasi dalani perjanjianWTO adalah national treatment,yang mana negara harusmemperlakukan barang dan jasadari negara lain sebagaimanapcrlakuan yang diterima olehbarang dan jasa doniestik. ASdiangggap nielanggar prinsip ini,yang bahkan beberapa perusahaandi AS memperbolehkan warganegara asing untuk melakukanperjudian online di AS. Dengandemikian, rnenurut Mark E.Mendel, kuasa hukum dari Antiguadan Barbuda, permasalahan dalamkasus ini bukan pada moralitasperjudian, narnun sikap hiprokiitAS sebagai konsumen daneksporter terbesar jasa perjudian didunia mencoba untuk melarangnegara keeil yang memberikan jasayangsama.

Menurut John H. Jackson, ahlihukum perdagangan intemasional,putusan ini akan memakst! Kongresdan Pemerintah AS melakukan satudari dua alternati£ yaitumengizinkan warga negara ASmelakukan perjudian secara onlinedengan kasino di luar negeri; ataumelarang sepenuhnya bentukperjudian nielalui internet,termasuk pernbelian tiket lotere danfaruhan pacuan kuda.

Hal Iain yang juga menarik darikasus ini adalah ketika Antigua danBarbuda rnengajukart pennohonanbahwa sebagai kompensasi ataskemgian yang ditimbulkan AS,

Volume 5 Nomor I Ofaober 2007 173

Jurnal Hokum fatemasional

negara tersebut dapat diberikankonsesi (izin) untuk melanggarhukutn kekayaan inteJektualinternasional sebagatrnana diaturdalam perjanjian Trade RelatedAspects on Intellectual PropertyRights (TREPs), kliususnya yangberkaican dengan distribusi produkdari AS, seperti rnusik, film, danperangkat lunak koniputer.Pennintaan ini dapat dikaitkandengan posisi ^ekonomi dariAntigua dan Barbuda yang sangatkecil sehingga bita diberlakukansanksi ekonomi terhadap AS rnakatidak akan meinberikan nnplikasiyang berarti. Sebaliknya,pcmberian. konsesi hak kekayaanintelektual akan memberikandarnpak yang positif dalammemajukan perekononiian Antiguadan Barbuda. Bentuk pennintaankonsesi demikian tergolong banidan jarang dipraktekan dalamputusan WTO.

Pada April 2005, setelahlaporan Appellate BodydikeJuarkan, WTO memberikantenggat waktu satu tahun bagi ASuntuk meiaksanakan putusantezscbut Naniuti ketika tenggatwaktu itu berakhir, AS tidakberbuat apapun kecuali menyatakanbahwa mereka telah niengkajikebijakan perjudian online dantidak nuenemukan ketidakpatuhanterhadap peijanjian WTO. Atasdasar sikap AS tereebut, sengketaini dikcmbalikan kembali padaPanel WTO untuk meniutus sikapketidakpatuhan AS. Meskipun

Panel kembali mengeluarkankeputusannya yang berpihak padaAntigua dan Barbuda, AS masihmencmpuh segala jalur yang adatennasuk membawa sengketa kebadan arbitrase untuk niembahastingkat kerugian yang ditimbuikanatas pennintaan Antigua danBarbuda akan konsesi ieiliadapperjanjian TRIPs.

Langkah lain juga ditempuholeh Pemcrintah AS yangmenyatakan akan mengeluarkansektor jasa petjudian dari setiapperjanjian pcrdagangan AS.Pernyataan ini dilengkapi oleh JohnK. Veroneau, deputi pcrwakilanperdagangan AS yang rnengatakanbahwa Penierintah akanmenegaskan sikap bahwa AS tidakpernah bermaksud untukmcmasukan perjudian online dalamperjanjian perdagangan. Dalamperjanjian GATS yangditandatangani pada 1994 bersamadengan pembentukan WTO, ASmemang telah berkornitnien untukmelakukan Hberalisasi sektor jasarekreasi {recreational services).Upaya AS untuk rnenghinda? dariketentuan yang telah disepakatisebenarnya telah ditanggapj olehputusan WTO yang menyatakanakan melakukan interpretasi atasperjanjian GATS sesuai denganbahasa aslhiya {plain language),sehin^a perjudian online tennasukjuga schedule of specificcommitments menyangkutliberalisasi sektor yang disepakatioleh AS.

174 Indonesian Journal of International Law

International t/aw in News

Berbagai pihak, salah satunyapengacara perdaganganinternasional, Lode Van DenHende, sangat kecewa tcrhadapsikap AS yang tidak menghormatihukunt internasional sebagaimanayang telah disepakatinya. Di safusis; AS inenyerang negara seperiiRepubiik Rakyat Cina (RRC)karena tidak menghorma'ti putusanWTO, namun di sisi Iain ketika

putusan tersebut tidakmenguntungkan negaranya, ASsegera berkilah denganmenggunakan berbagai alasan,termasuk menganggap hakim yangnienangani perkara tidak kompcten.Sampai saat ini, AS beluni jugamcngubah hukuni federal yangmelaiang perjudian online.(Mohammad Ajisatria Suleiman)

Pengadilan KJmsus Sierra Leone•wvnv.humanrightslirst.org/internationalJustice^w_context/w_cont_Q4.htm

www. vhrrnedia.comwww. kompas.com

Sebuab pengad i Ian kbususbentukan PBB dap PemerintahSierra Leone {Special Chamber forSierra Leone) resmi berdiri pada2002. Pengadilan ini bertugasuntuk mcngadili kasus kejahatanluar biasa yang dilakukanpcmberontak bersenjata kepadapcnduduk sipil. Melalui pcngadilanini pula, Charles Taylor, mantanPresiden Liberia mcnjadi tertuduhatas pcnghasutan pembunuhan,pemerkosaan dan inutilasi demimendapatkan bcrlian di SierraLeone. Sebanyak 75.000 penduduksipil telah dibunub oleh parapeniberontak sepanjang 1991hingga 2002. Peniberontakbersenjata ini tergabung dalamRevolutionary United Front (RUF)dan Armed Forces RevolutionaryCozmcil (AFRC) yang disokongoleh Liberia. Keiompokpeniberontak ini memiliki tujuan

utama untuk mengendalikanperedaran berlian Sierra Leone.

Demi mendapatkan berlian,para pcmberontak secaraberkelanjutan melakukanpembunuhan masal, kejahatanseksual dan kejahstan tcrhadapHAM lainnya. Pada Juli 1999,sebuah usaha damai telah ditempuhmelalui Lome Peace Accords untukmeredam konflik. Namun usahatersebut sia-sia karena pada Mei2000 tentara RUF menyandera 500tentara penjara perdamaian PBBdan kembali menentangpemerintaban. Situasi yang makinmemburuk membuat Ahmad TejanKabbah, Presiden Sierra Leone,akhirr.ya meminta PBB untukmembentuk sebuah pengadilanuntuk mengadili kasus-kasuslampau seJama konflik. Setelahmempeitimbangkan substansiperkara yang ada, Dewan

Volume 5 Nomor I Qktober 2007 175

Jumal Hukum fnternasional

Kearnanan PBB menyatakan bahwasituasi yang ada di Siena Leoneteiah niengancam Perdaniaian danKeaoianan Dunia dan dapatditindak sesuai dengan Bab 7Piagam PBB dengan Rcsolusinoinor 1315 pada 14 Agustus 2000.Resolusi ini digunakan olchSekretaris Jenderal PBB untukberaegosiasi kerja sarna denganPemerintah Siena Leone untukmembentuk - sebuah pengadilan..independen rnelalui PiagamPen gad i Ian Khusus Siera Leone.Kerjasarna mi ditandatangani pada16 Januari 2002 dan pada Maret2002 dan telah diratififcasi oiehParlernen Sierra Leone.

Sebagaimana yang terrnaktubdalam piagam ini, pengadilan dapatnienghukum "orang yang meraikultanggung jawab terbesar daiamkejahatan serins hukum humaniterinternasional dan hukum SierraLeone. Kejahatan-kejahatan inidiantaranya, kcjahatan terhadapkemanusiaan (Pasal 2), sebagianhukum pefang yang ditcrapkandalam konftik bersenjata non-intemasional yang inelanggar Pasal3 Konvensi Jenewa dan ProtokolTambahan U (Pasal 3), dankejahatan serius hukum humaniterinternasional lainnya yang terkaitdengan penduduk sipil, obyek sipildan pengikuteenaan tentara anak(Pasal 4).

Guna ntenengahi permasalahanyang terjadi, pengadiJan khusus inimemiliki karakter campuran antarahukum nasional Sierra Leone dan

ketentuan hukum internasional.Pasal 5 dari Piagam ini jugamernberikan hukurnan bagipenyerangan terhadap anakperempuan dan penghancuranbangunan, yang merupakan adopsidari hukum nasional Sierra Leone.Tidak scpcrti hukum internasionalkebanyakan, Pengadilan ini jugamemiliki batas usia suatupermasalahan hukum untuk dapatdiperkarakan, yakni diatas 15tahun. Dalam Pengadilan Khususini, terdapat sebelas hakim, tigahakim rnastng-masing ada di duaTrial Chamber dan lima dalamAppeals Chamber (Pasal 12).Sebagai sebuah Pengadilan yangindependen, Pengadilan KhususSiena Leone juga hams rnencaridana bagi keberlangsunganPengadilan ini. Amerika Serikat,Belanda, Canada, dan Inggris telahmenjadi penyumbang sebesar 80%pada Pengadilan Khusus ini.

Narnun dalarn prosesniengadiii, Pengadilan khusus inisama sekali ridakmer.gesampingkan hukum nasional.Pengadilan lokal dapat didengarsesuai dengan kasus yang terkaitdan haras tunduk dengankornpentensi Pengadilan jika haltersebut dibutuhkan (Pasal 8).Selanjutnya, jika Pengadilankhusus ini rnengadiit kasus diluarwilayah nasional Siena Leone,tetap hanya negara-negara yangterlibat kejahatan di wilayah SierraLeone saja yang dapatdiperkarakan. Sesuai denga Pasal 1,

176Indonesian Journal oflnteniatiemat Law

Internationa t law in News

Pengadilan khusus ini juga hanyadapat mengadili pelaku kejahatanyang telah secara tegas melakukankejahatan sejak 30 November 1996.Penentuan tanggal ini diarnbilberdasarkar* kesepakatanperdamaian antara RUF denganpernerintah Sierra Leone. Namun,banyak kalangan yang mener.tangpenentuan tanggal tersebut karenarneniadakan kejahatan yang terjadisebHum tangga! tersebut

Permasalahan lain yang timbuldalam Pengadilan ini adalah tidakdiberlakukannya pengampunanbagi pihak yang bersengkcta pada1999 melalui Lome Agreements.Pengadilan khusus ini menentukanbahwa Lome Agreements hanyaberlaku dalam tataran hukumnasional. Jsu selanjutnya yangberkaitan dengan pembentukanPengadilan khusus ini adalahkeberadaan Sierra Leone Truth andReconciliation Commision (TRC)yang rnampu bekerja sama denganPengadilan khusus. Terinspirasidengan kornisi post-apartheid diAfirika Selatan, TRC dibentukuntuk rnencari fakta danmengurangi trauma konflik. TRCtelah dipertimbangkan pada 1996,dalam Lome Agreements, dansecara resrni di proklamirkan olehParlernen Sierra Leone pada 22

Februari 2000. Agar kedua institusiini dapat bekerja sama dengan baik,niaka pada 2001 PBB mcnsponsoriserangakaian kerja sama antaraRTC dan Pengadilan Khusus SierraLeone ini. Banyak pihak yangmerasa bahwa kedua lernbaga iniakao marnpu saling rnelengkapidaiam rnencapai kcadilan bagi parapihak.

Pada Juli 2007, PengadilanKhusus Sierra - Leone - inimenghukurn penjahat Sierra Leoneyakni Alex Tamba Brima, 35tahun, Samigie Borbor Kanu, 42tahun, dan Bazzy Kamara, 39tahun. Pengadilan yang dibentukoleh Perscrikatan Bangsa-Bangsaitu menghukum Alex dan Santigic50 tahun penjara. Sedangkan Bazzydihukum 45 tahun penjara. Parapinipinan pernberontak tersebutterbukti melakukan 31 KejahatanPerang sepcrti pembarUaian massalpcrbudakan, pemerkosaan,merekrut anak-anak menjadi milisiserta mengamputasi organ tubuhpenduduk sipil secara hidup-hidup.Pada Agustus 2007, dua pernimpinAFRC Sierra Leone, Sam HingaNorman dan Allieu Kondewa jugadiputus bersalah. SedangkanCharles Taylor, masih terus dalarnproses Pengadilan. (QnrrataAynni, S.H.)

Volume 5 Nomor I Qktober 2007 177

Jitmal Hithait fnternasional

Pelanggaran Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi(contoh Kasus Argentina dengan Amerika Serikat)

^y/eeottwor/^anfcer&'f^fZ^^PROGRAMS/EXTrRADERESEARCH/Q,,contentMDK:2Q986942~memtPK:2157

62~pag>PK:2W083~piPK:I52538~theSitePK:544849,00,faM!-^

&ltemid=38&lang=8

Argentina, sebagai negara dibelahan Selatan Benua Anierika,telah mengalami krisis di dalamperekonorniannya untuk waktuyang cukup lama. Dalam usahanyauntuk bangkii dan keterpurukanperekonotnian tersebut, Argentinamenandatangaai beberapapeijanjian bilateral di bidanginvestasi dengan beberapa pihakdari negara lain yang berkeinginanuntuk naenanatnkan investasimereka di dalam lingkungan bisnisArgentina. Khusus dalam ha!perbaikan kondisiperekonomiannya, Argentina telahcukup berhasil rnenghirnpun danaasing dalani bentuk investesi yangrnayoritas dilakukan olehsekelompok penie^mg saham yangberasal dari Jennan, Italia, sertaAmerika Serikat.

Bentuk usaha yang dilakukanoleh Pemerintah Argentina tersebutsalah satunya adalah menibuatpeijanjian bilateral di bidanginvestasi dengan beberapa investor,salah satunya adalah peijanjianbilateral di bidang investasi denganperusahaan Amerika SerikatLG&E. Perusahaan ini rnerupakansalah satu perusahaan Amerika di

Argentina yang bergerak di bidanggas alarn. Namun, kerja sarnatersebut tidak berjalan baik. Hal inidisebabkan terjadinya pelanggaranterhadap peijanjian bilateral dibidang investasi di tengah-tengahperiode waktu kerja sarna.

Fada kenyataannyapermasalahan antara kedua pihaktersebut telah terjadi sejak awal1990-an, yakni dirnanaperekonornian Argentina sedangmengalami krisis. Permasalahaninipun tetap didiarnkan selarnabeberapa waktu. Namun pada akhir2001, LG&E rnengajukanpermasalahan tersebm ke hadapanForum Arbitrase ICSID.Permasalahan tersebut diajukandengan dasar bahwa telah terjadipelanggaran terhadap perjanjianbilateral di bidang investasi antaraPemerintah Argentina denganperusahaan Amerika SerikatLG&E, yang dilakukan olehPemerintah Argentina.

Dalam peinbahasanpermasalahan di Forum ArbitraseICS1D, Pemerintah Argentinadinyatakan telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan didaiarn perjanjian. Pelanggaran

178 Indonesian Journal of International Law

international Law at News

tersebut adalah peianggaranterhadap salah satu pasai, yangrnerupakan pasal "payung" dalarnperjanjian tersebut Pasal inimengatur hal tentang on fair &equitable treatment, yang didalamnya berisi ketcntean yangdisesuaikan dengan hukummternasional. Selain itu, ketentuanini juga mengatur adanyakehanisan untuk rnencegahtindakan diskriininasi yang dapatmenyebabkain terjadinya pelernahankegiatan investast. Setelah prosespembahasan selesai, putusan ForumArbitrase ICSID.pun dikeluarkanpada 25 Juli 2007. Dalam putusantersebut dinyatakan bahwaPenterintah Argentina bamsmcmbayar ganti kerogian kepada

pemsabaan Amerika Serikat LG&Esebesar$57,4juta.

Hal ini sangat disayangkanterjadi pada saat PemerintahArgentina sedang berusaharnernperbaiki kondisiperekonomiannya dikarenakanbahwa kerja sama di bidanginvestasi menipakaii suatu facntukkeqa sama yang sangat pentingbag) Argentina untuk dapat bangkitkembaii dari keterpurukkanperekonoTnian. Permasalahan yangscmpa pun tidak hanya terjadiantara Pemerintah Aigentinadengan penisahaan AmerikaSerikat LG&E, tetapi juga dengansekclompok peniegang sahamlainnya, yang berasal dari Jermandan Italia. (Anita Koinala)

Kasus Aksi Protes Myanmarhttp://vffvnv.reuters.com/article/topNsws/idUSL2873l8352QQ7Q928

http://wvffW.chron.com/fHsp/story. mpt/ap/world/5i 7Q39Lhtml

http://mnv.reuters.com/artlcte/topNews/idUSL28S6669520070928Kompas, Jumat, 5 Ofoober 2007 "Junta AJukan Syarat Jumpa Suu Kyi

Kompas, Ratnt, 10 Ofctober 2007 "DtmiaSttRt Tindak Junta"

Pada akhir Agustus hinggaawal September 2007, selamasepekan, terjadi sebuah aksi pratesyang besar di Myanmar. Puiuhanribu orang terdiri atas Biksu danmasyarakat sipil Myanmar,berkumpul melakukan demonstrasidi Yangon dan kota-kota lainnyo.Pemicu terjadinya demostiasitersebut adalah naiknya harga BBMsebanyak 500% yang

mengakibatkan naiknya biayatransportasi rakyat Myanmar secarasignifikan. Protes tersebut dijawabPemerintah Myanmar dengantindakan represif militer terhadappara biksu dan warga sipil yartgmelakukan prates. Bahkan,penangkapan terhadap biksu scrtaorang-oiang yang melakukan aksiprotes sering diwarnai dengantindak kckerasan. Penangkapan dan

Volume 5 Nomor 1 Okfober 2007 179

Jttrnat Huhan Interaasional

pemukulan • biksu menimbulkanteror bahkan amarah rakyatMyanmar yang saagatmenghormati para Biksu sebagaitokoh religius inereka. Sebuahtayangan CNN menunjukkan padamasyarakat internaslonalbagaiinana polisi dan tentara JuntamermikuU demonstran sebctummenaikkaanya ke atas truk. Seiainrnenggerebck rumah-mmalv tentaraJunta juga menggerebek sejucolahwinara serta mengosongkannya.

Deklarasi HAM menyatakaobahwa secara ideal manusia adalabmakhluk yang bebas, berhak ataskebebasan politik dan kebebasansipil, bebas dan rasa takuLKebebasan ini mepjpakan hak-hakmanusia yang fundamental dandiakui oleh hukucn internasionalMyanmar mempakan Negara yangsarat dengan pcrgolakan aidbattidak teqammnya kebebasan poUtikdan kebebasaa sipii rafcyatnya.Daiam kasus Myanmar, berbagaisanksi seperti hinibauan untukmelakukan isolasi ekonomi olehUni Eropa dan AS telah dijatuhkantertiadap Pemerintah Junta. Natnunhal ini belum menunjukkan basilyang bcrarti bagi proses demokrasidi Myanmar.

Tindakan Pemerintah Juntaterhadap aksi prates September lalumenimbulkan berbagai kecamandan dunia iaternasional. UtusanKausus PBB, Ibrahim Gambari,kemudian ditugaskan ke Myanmaruntuk meneinui pemimpin JuntaJenderal Than Shwe, Pada Kamis,

4 Oktober 2007, melalui stasiun TVMyanmar, Than Shwe inenyatakanbahwa ia bersedta untuk berbicaradengan Aung San Suu Kyi, tokohdemokrasi Myanmar yang ditahanJunta, selama Suu Kyi tidak lagimelakukan "langkah-langkah yangmen^ganggu" ataupun mendukungsanksi atas Myanmar. Persyaratanini telah disampaikan kepadaGambari pada saat mereka bertemiidi Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar.

"Dalaro peitemuan iersebut,Gambari mendesak pemimpin juntauntuk menglientikan kekerasanterhadap para biksu dan orang-orang yang melakukan aksi prates,nieniinta junta membebaskan paratahanan demonstran; mclangkahnienuju refonnasi demokrasi yangnyata; mengbargai HAM; danmengadakan rekonsiliasi nasionaldengan oposisi.

Dan segi kepentingangcopolitik, suiit bag! duniainternasional untuk mencapai suatukescpakatan inengenai Myanmar.Berdasarkan UN Charter, Leinbagainternasional yang punya otoritaskuat menindak junta miiiterMyanmar adaiah Dewan KeamananPBB. Akan tetapi Inggris, Peraneis,dan AS da!am langkahnyamenjatuhkan sanksi keras terhadapMyanmar, dihadang oleh Cina danRusia yang memih'ki kepentiaganekonomi dan geopoiitik denganpemerintah Junta. Lebih lanjut,Presiden Rusia Vladimir Putininenyatakan " bahwa Rusiameiiyesali kematian para penirotes

180 fndonesian Journal afltttenrational Law

/nternationat Law in News

namun sanksi terhadap Myanrnardinilai masih terialu dini.

Saat ini, masyarakatinicrnasional mempercayai bahwasolusi ada di tangan Cina sebagaisekutu terdekat pemerintah Junta.Negara-negara Uni Eropa danArnerika Serikat tneminta agarNegara-negara yang memiiikihubungan dekat dengan Myanniar,khususnya Cina, menekan Juntauntuk menyelesaikan masalahsecara damaj dan memenuhituntutan demokrasi. Cina masihbelutn rnemberikan sanksi terhadapMyanmar. Sebagai Negaia yangkaya akan sumber daya minyak dangas alam, Myanniar inerupakanwilayah yang penting bagi Cina.sarna sepeiti Timur Tengah bagiAS.

Daiam Sesi Khusus KomisiHAM PBB niengenai pennasalahanHAM di Myanniar pada 2 Oktober2007, Louise Arbour, selaku The

High Commissioner for ff&manRights menyatakan bahwa aksiprates damai yang telahberlangsung selama berminggu-minggu, dan timbulnya responmengejnikan dari PemerintahMyanniar hanyalab salati satumanifestasi paling akhir,sehubungan dengan represi hak-haknindamental dan kebebasan yangsudah berlangsung di Myanniarselama. kurang lebih duapuluhtahun. Lebih1* lanjut, Arbourmemberikan penghonnatan padapara biksu dan nialiasiswa sertaribuan rakyat Myanniar yang secaradamai menuntut perwujudan hak-hak fundamental mereka. Arbourmenyatakan bahwa duniainternasional berhutang kepadaMyanmar sebuah solidaritas yangperlu diwujudkan melalui tindakanyang efektif dan disepakatibersania. (Feitty Encharisti, S.H.)

Center for International Crime Prevention(Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional)

http://www. wncjin. org/ClCP/cicp.htmlhtlp://www. unodc.orgfunodc/crifne_cicp. html

http://\*tww.unodc.or^unodc/eR/crime_preventiort.ktmlhttp://vrww.ispac-itafy.org/ngoprof.php7OrgJD—373

CICP merupakan Pusat dariPencegahan KejahatanInternasional yang dibentuk pada1997 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangikejahatan internasional. Pendirian

CICP di later be lakangi olehsemakin rncningkatiiya cakupnn,intensitas dan kceanggihankejahatan, yang pada akhirnyarncngarah kepada internasionalisasikegiatan dan tindakan krirninal.

Volume 5 Nomor t Gktober 2QQ7 181

Jaraal Huhan Internasionat

Bentuk-bentuk kejahatan tersebut memfonnuiasikan peraturanantara lain penyelundupan perundang-undangan yang efektifnarkotika, pencucian uang, konipsi, serta tindakan-tindakan preventifdan sebagahrya. Sebagai bagian yang dapat dilakukan. Selain itu,dari United Nations Office for Drug terdapat pedoinan bagi polisiControl and Crime Prevention penyidik terkait dengan subyek-(UNODCCP), CICP berkolaborasi subyck yang sensitif sepertidengan Neganx-negara anggota negpsiasi, pengawasan, dan pilihanPBB dalam meinperkuat aturan- intervensi.aturan hukum, memproniosikan Selain hat yang disebutkan disistem peradilan tindak kriniina] atas, CICP bekerja sania denganyang stabil dan aktif dalam Wf Interregional Crane andmasyarakat pasca konflik, serta Justice Research Instituteniemerangj ancaman kejahatan (UNICRI) untuk meiakukantransnasional yang terorganisir. penelitian dan mernpejajari bentuk-Fungsi CICP secara khusus adalah bentuk kejahatan yang barn danmendampingi Ncgara-negara semaktn berkembang. Salah satuanggota PBB dalam elaborasi, bentuk keija sama kedua agenst iniratifikasi, dan implementasi adalab proposal untuk tiga programinstrunien hukuni internasional global yakni program globalseperti UN Convention against melawan korupsi, program globalTransnational Organized Crime. melawan perdagangan nianusia,

Berpusat di Vienna, Austria, dan penilaian terhadap kelonipok-kerja sama teknis CICP tcrfokus kelompok kejahatan transnasiona!pada tiga bidang yakni kerja sama yang terorganisir. Selain itu, CICPdalam bidang anti-korupsi, mendampiagi Negara dalamperdagangan manusia, dan kontrol mcngembangkan kemampuankejahatan terorganisir. Dalam nasional dalam metigumpuikao,bidang kejahatan terorganisir menganalisa dan menggunakansebagai contoh, CICP, dengan data peradilan kriminal melaluibantuan para ahli dan Pemerintah penggunaan teknologi mfonnasiKolombia pada 2006, membuat moderen. Salah satu bentuknyasebuah Counter-Kidnap Manual adalah UN Crime and Justiceyang bertujuan rnembantu polisi Information Network (UNCJIN).serta pcmbuat kebijakan bagamiana UNCJIN merupakan sebuahmerespon pcnculikan secara efektif. database penting yang meniuatManual tersebut rnengidentiflkasi statistik krimina!, publikasi, danberbagai bentuk penculikan terkait dengan badan-badan PBBtermasuk yang bermotif pemerasan serta organisasi dan univershasdan politik, dan mcmberi saran yang meiakukan penetitiankepada Pemerintah bagaimana bersangkutan.

182 Indonesian Journal aflnternatiana! Law

international Law in News

CICP dalam melakukankegiatannya dipandu oleb theCommission on Crime Preventionand Criminal Justice, yang terdhiatas 40 Negara Anggola PBB.Komisi tersebut inenawarkankcpada Pcmerintah sebuah forumuntuk bertukar infonnasi danmembuat mekanisrne untukmemerangi kejahatan dalan tingkatglobal. Komisi tersebut kemudiannieinbuat formulas? kebijakan-inferhasiorial : - danniengkoordinasikan kegiatan dalamrangka pencegaban kejahatan sertaperadilan tindak kriminal.

Impleinentasi kebijakan yangdibuat oleb Komisi kemudianmenjadi tanggung jawab dari CICP.CICP sangat berpcran dalamberbagai kampanye internasionalPBB nielawan tindak kejahatanantarnegara. Salah saiu kampanyePBB dikahkan dengan CICP baru-baru ini adalah kampanyemenentang perdagangan manusia.Kampanye yang dirilis PBB pada12 November 2007 di New Delhiini dikenal dengan nania UNGlobal Initiative to Fight HimanTrafficking (GIFT). (FeiftyEucharisti, S.H.)

Resolusi Dewan Keamanan 1747Mengenai Nuklir Iran

www. an. orgfnews/presswww.sinarfiarapan.co.idwww. fempointeraktif.comwww. bbcindonesia.com

Pada 24 Maret 2007, 15anggota Dewan Keamanan (DK)Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), termasuk Indonesia scbagaianggota tidak tetap, ielah secarabulat mengcluarkan sanksitambahan dalam Resolusi DewanKeamanan PBB No 1747. Resolusiini merupakan perluasan sanksi dariResolusi 1737 pada 23 Desember2006 karena Iran tidak jugamenghentikan program pengayapnnuklirnya. Resolusi ini pun bukanyang peitama kali diberikan olebDK PBB. Resolusi peitama yakniResolusi 1696 dikeluarkan pada 31

Juli 2006 yang memberikan waktuhingga 31 Agustus 2006 kepadaIran untuk nienghentikan programpengayaan nuklirnya untuksementara waktu. Namun, Irantidak mematuhi resolusi tersebuthingga akhirnya DK PBBrnengeiuarkan Resolusi 1737 yangmulai rnemberikan sanksi padaIran. Resolusi J737 memberikanjangka waktu 60 hari bagi Iranuiituk menghentikan pengayaannuklirnya.

Hingga 60 hari berlalu, Irantetap tidak menghentikan programnuklimya. Presiden Iran

Volume 5 Nomor I October 2097183

Jitmal Hukitm fatemasional

menyatakan bahwa adalab hak Iranuntuk dapat inengeinbangkanprogram nuklir untuk kepentingandarnai sebagainiana ncgara-negaralain. Sanks? baru pun keniudianuiberikan bagi Iran rnelaiuiResolusi DK PBB 1747 yang akanmelarang ekspor senjata dan Irandan pembekuan aset individual ataupcrusahaan yang iedibat dalaniprogram nutdir Iran.Dcwan Keamanan FBB merasabaliwa program protiferssi niMirIran dapat mengancam keamanandunia. Oleh karena itu,sebagainiana tugas DK FBB untukmenjaga perdamaian dunia, DKFBB mengeluarkan resolusi gunanielarang Iran rnengcmbangkankegiatan nuklirnya dan bersediauntuk diperiksa oleh InternationalAtomic Energy Agency (IAEA).Scbagai negara penandatanganNuclear Non-Proliferation Treaty(NPTX Iran merasa berhak untukmengembangan nuklir sepanjanguntuk kepentingan damai.

IAEA meniang telahmelakukan scrangkaianpemeriksaan terhadap programnuldir Iran. Board of GovernorIAEA menyatakan bahwa solusiuntuk masalah program nuklir Iranadalah dengan membebaskanwilayah Timur Tengah darikeberadaan senjata pemusnahmasal. Dengan demikian, Iran pundiharapkan untuk tidakmengembangkan programnuklirnya yang akan niemancing

ketidakstabilan keamanan di TimurTengah dan dunia. Sedangkan pada22 Februari 2007, Direktur JenderalIAEA mengeluarkan laporan yangantara lain menyatakan bahwaIAEA belum dapat menarikkesunpulan tentang sjfat damai darinuklir Iran karena !ran belummenghenukan kegiatan yangberkaitan dengan pengayaanuranium dan pembangunan reaktorairberat

Sejak 2005, IAEA memangtelah berupaya agar kasuspengayaan nuklir Iran ini dibawadalam lingkup Dcwan KeamananPBB. Pada 4 Februari 2006,sebanyak 27 negara niemberikansuara terhadap resolusi untukmenyerahkan masalah nuklir Irankepada Dewan Keamanan PBB.Tiga negara diantaranya yakniKuba, Syiria, dan Venezuelamenolak resolusi tersebut.Sedangkai) Indonesia, Algeria,Belarus, Libya dan Afrika Selafanmembenkan suara abstain. Hinggaakhirnya secara resmi kasus nuklirIran kemudian di tangani olehDcwan Keamanan PBB melaiuivoting tersebuL

Aksi penyerahan masalahnuklir Iran kepada DK FBBmerupakan sehuah keganjilan.Fasalnya pada April 2006,pengawas IAEA untuk Iran telahmengeluarkan laporan resmi bahwapengayaan yang dilakukan olehIran hanyalah dalam tingkatanrendah , yang digunakan untuk

184Indonesian Journal offnterrtattona! Low

International Law in News

bahan bakar reaktor tenaga nuklir.Laporan ini justru sangat sesuaidengan pernyataan FresidenAhrnadinejad bahwa Iran hanyamenggunakan pengayaan nuklirnyauntuk menghasilkan listrik,

Meskipun berisi berbagaisanksi, Resolusi 1747 mi masihdapat dikstegorikan sebagairesolusi darnai. Resolusi ini masihmemberikan peluang bagiraasyarakat Internasional dan Jranuntuk dapat bernegosiasi untukmemecahkan rnasalah programpengayaan r.uklir Iran. Lebih lanjut,ditegaskan bahwa Resolusi 1747niemang lebih bersifat mencariso lust daniai mclaiui negosiasi danbukan ditujukan untuk meiegalkanopsi mi liter.Melalui perwakilan Indonesiadalatn sidang rancangan Resolusi1747 DK PBB, Rezian Isfaar Jenie,roenekankan pentingnya untuk"keep that door open" yang berartitetap nienibuka peluang negosiasiyang komprehensif bagj semuapihak atas penggunaan daniainuklir. Namun, penandatangananpcrsetujuan Resolusi 1747 inimalah banyak menuai kritik diIndonesia. Dewan PerwakilanRakyat (DPR) Republik Indonesiabahkan meminta penjelasanPfesiden RI secara langsung terfcaitresolusi ini mclalui hak mterpelasi.

Mengenai negosiasi yangkonstruktif mi pun disambutPresiden Ahinadinejad dengan

proaktif. Daiam pidato MajclisUmum PBB 25 September 2007,Abinadtnejad rnenguiigkapkaninenyatakan bahwa Iran akan selalusiap untuk meJakukan dialogdengan semua kalangan. Pidato inijuga memberikan pernyataan sikapdan solusi dari pihak Iran yaknidengan ruengembalikanpermasalahan pengayaan nuklirIran pada IAEA sebagai Icmbaga

^resmi yang' ineihilikl *peran le l̂sebagai pendukung hak-hak negaraanggotanya dan memberikanpengawasan atas aktivitas-aktivitaspengembangan nuklir.

Ahmadinejad rnenyatakan,"Had ini, karena resistensi BangsaIran, masalah nuklir dikcmbaiikanpada IAEA dan saya secara resrnimengummnkan bahwa menurutpendapat saya, isu nuklir Iransekarang sudah ditutup dan menjadimasalah IAEA biasa. "Bagi Iranadalaii hak setiap negara untukrnengembangkan ilmu pengetahuandan tcknologinya termasukmengembangkan nuklir, sehinggatidak perlu ada monopoli teknologinuklir yang sebatas pada negara-negara inaju saja. Belurn ada tanda-tanda bagi Iran untukrnenghentifcan program nuklimya.Sekalipun Iran sudah rnembukajalur negosiasi secara terbuka,namun tuntutan uu^kmenghentikan program nuklir Iranmasih tidak dapat dielakkan.(Qnrrafa Aynni, S.H.)

Volume 5 Nomor I Otoober 2007 185