KAMAR DAGANG DAN INDUSTRIINDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, JI. H.R. Rasuna Said X-S Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331,5274332

www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI TAHUN 2010 Nomor: Skep/008/Munassus/IV/2010

Tentang

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DENGAN RAKHMATTUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI TAHUN 2010

Memimbang a.

b.

c.

bahwa Tim. Perumus Munassus Kadin 2010 telah merangkum masukan mengenai perubahan/penyempurnaan AD/ART Kadin berdasarkan pemaparan serta pandangan-pandangan yang muncul dalam Pemandangan Umum dari Peserta yang hadir dalam Rapat Pleno Munassus Kadin 2010; bahwa rangkuman mengenai perubahan/penyempurnaan AD/ART Kadin sebagaimana dimaksud huruf a telah dilaporkan oleh Tim Perumus Munassus Kadin 2010 dalam Rapat Pleno Munassus Kadin 2010 dan telah disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari Peserta yang hadir dalam Munassus Kadin 2010 sehingga oleh karena itu perubahan/penyernpurnaan AD/ART Kadin tersebut perlu segera disahkan; bahwa untuk itu, perlu ditetapkan. dengan Keputusan Munassus Kadin 2010;

Mengingat 1. Undang-undang Industri.

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan

2. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno IlIJunassus Kadin 2010 perubahan/penyempurnaan AD/ART Kadin.

yang membahas mengenai

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Pertama Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2010 (disingkat Munassus Kadin 2010) tanggal 23 - 25 April 2010 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

ra1 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRIINDONESIA t .~ Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Kedua Merekomendasikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menyampaikan perubahan/penyempurnaan AD dan ART Kadin sebagaimana dimaksud diktum Pertama kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan dengan Keputusan Presiden R.I. dan mendistribusikannya kepada seluruh jajaran Kadin serta instansi terkait.

Ketiga Musyawarah Nasional (Munas) Kadin untuk pertama kalinya sesuai AD dan ART hasil Munassus 2010 dilaksanakan selambat-Iambatnya 4 (empat) bulan sejak ditetapkan.

Keempat Berkenaan dengan halangan Ketua Umum Kadin Indonesia saat ini, maka pergantian antar waktu Ketua Umum Kadin Indonesia sesuai AD dan ART sebelum perubahan agar dilakukan selambat-Iambatnya l(satu) bulan sejak keputusan ini dengan tugas melaksanakan Munas Kadin 2010.

Kelima Keputusan in; berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 April 2010

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI TAHUN 2010

Pimpinan Sidang Terpilih

Ketua

~

.-SflYluUJtL ~ I

Anggota

~ Adi Putra Tahir

Anggota

Nur Achmad Affandi

Anggota

Irfan Mutiara

Anggota

) (,7 L,-----1);.,0 . .'. -- -----------~-,

Merry Gosal

Anggota

Anggota

A. Rachman Usman

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MUNASSUS KADII\J 2010

NOMOR : Skepj008jMunassusjIVj201 TANGGAL : 25 APRIL 2010

PERUBAHAN AD-ART HAslL slDANG TIM PERU MUS

MUNAsSUS KADIN 2010 Pokok - Pokok Perl.lbahan Pasal.pa~aIJan~ berubahJAO.ART Barul ~_~ ---_._---------_._----­ --~- ._-~---~--~ ----. ­ - ­ - "-~~. . .-----.­ ~.-

1. Pasal baru mengenai Dewan Penasehat Anggaran Dasar

Hasil Keputusan Formatur Munas V Kadi n - AD Pasal16 ayat 1, 4, 6, 8, 9, 11 telah menetapkan Struktur Dewan - AD Pasal19 ayat 5 Penasehat. Sedangkan dalam AD/ART Kadin - AD Pasal 20 ayat 1 sd 5 sesuai Keppres 16/2006 tidak terdapat - AD Pasal 22 ayat 8 adanya Dewan Penasehat. Disetujui - AD Pasal 23 ayat 4 perangkat organisasi ditambah pasal - AD Pasal 24 ayat 2 mengenai Dewan Penasehat. - AD Pasal 25 ayat 2, 8, 9, lOb, 12 b-c, 15

- AD Pasal 27 ayat 8, 9 - AD Pasal 28 ayat 12 - AD Pasal 30 ayat 4 - AD Pasal 31 ayat 2 - AD Pasal 33 ayat 1. d.l. - ART Pasal 22 ayat 4 - ART Pasal 29 - ART Pasal 30 - ART Pasal 35

2. Penyempurnaan mengenai jumlah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan a. Sa at ini Wakil Ketua Dewan AD Pasal2l ayat 3

Pertimbangan dibatasi hanya empat AD Pasal 28 ayat 3 orang

b. Ada beberapa Kadin Provinsi , Wakil Ketua Dewan Pertimbangannya lebih dari 4 orang untuk mengakomodir potensi pengusaha dan tokoh masyarakat. Disetujui jumlah Wakil ketua Dewan Pertimbangan tidak lagi dibatasi empat orang, sehingga kalimatnya ditambah : II

dan/atau disesuaikan dengan kebutuhanll

3. Sanksi kepengurusan yang melampaui masa bakti kepengurusan Banyak ditemukan kepengurusan di Kadin ART Pasal 8 Kabupaten/Kota lebih dari batas waktu masa bakti ART Pasal 19, 20, 21 yang ditentukan, mekanisme yang diatur saat ini 2 bulan dari masa bakti berakhir diterbitkan surat peringatan 1dilanjutkan peringatan 2 dan 3 Disetujui : apabila jangka waktu kepengurusan sudah habis dan melewati 2 bulan semenjak selesai periode kepengurusan namun Muprov/Mukab/Mukota belum dilaksanakan, maka Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi yang bersangkutan berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) untuk

mempersiapkan dan melaksanakan Muprov dengan masa tugas paling lama 1tahun.

4. Penyempurnaan Kepesertaan di dalam Munas/Muprov/Mukab/Mukota a. Peserta yang memiliki hak suara

dinamakan Peserta Penuh.

b. Dewan Penasehat dimasukkan sebagai peserta.

c. Peserta harus memiliki KTA-B yang berlaku.

5. Persyaratan calon Ketua Umum Kadin IndonesialKadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota Persyaratan menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin harus mempunyai KTA-B 4 tahun berturut-turut. Persyaratan tersebut sering menjadi hambatan bagi anggota Kadin yang berminat menjadi Ketua Umum/Ketua Kadin. Disetujui supaya dilakukan persyaratan KTA-B yaitu: untuk Kadin Indonesia 4 tahun berturut-turut, Kadin Provinsi 3 tahun berturut-turut dan Kadin Kabupaten/Kota 2 tahun berturut-turut dengan pengalaman menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan.

6. Ketentuan mengenai perhitungan suara dalam pemilihan Ketua Umum IKetua Formatur a. Penghitungan suara pada 50%+1 pada

saat pemilihan formatur disetujui dihitung dari suara yang masuk dan sah (yang menggunakan hak suara)

b. Jika pemilihan Ketua Umum Kadin provinsi setelah dua kali pengulangan hasilnya selalu sama (draw), maka Kadin setingkat diatasnya dapat langsung memiliki hak untuk menentukan tata cara penentuan untuk memutuskan ketua umum terpilih

c. Kartu suara pemilihan ketua umum/ketua dan anggota formatur supaya ditetapkan dibuat dua kartu suara terpisah sehingga tidak menimbulkan permasalahan apabila diantara kartu dinyatakan tidak sah

7. Penyebutan Anggota luar Biasa (ALB) untuk sementara tetap

8. Perusahaan/pengusaha harus mendaftar menjadi Anggota Kadin

AD/ART Kadin yang berlaku saat ini menyebutkan anggota Kadin adalah pengusaha indonesia serta organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha

- AD Pasal!7 ayat 4, 6

- AD Pasal 25 ayat 2, 4

- ART Pasal 22 ayat 4

- ART Pasal34

- ART Pasal 32 ayat 4

- ART Pasal 32 Ayat 4 butir c

- ART Pasal 33 Ayat 3 butir a

- ART Pasal4

I

dengan keharusan mendaftar pada Kadin

Disetujui perubahan Setiap pengusaha indonesia, organisasi perusahaan dan

organisasi pengusaha, harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar

pada Kadin f-----'------------------:----t-----... - ....---------...--.-.-. 9. Penetapan Pembagian Keuangan luran dan

Uang Pangkal Keanggotaan a. Pembagian perolehan uang iuran dan uang

pangkal dan anggota diusulkan ditetapkan secara tetap, yaitu : a. Untuk Kadin Provinsi sebesar 30% b. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 60% c. Untuk Kadin Indonesia 10% Khusus untuk Kadin Kota yang berada di Ibukota Provinsi : a. Untuk Kadin Provinsi sebesar 40% b. Untuk Kadin Kabupaten/Kota 50% c. Untuk Kadin Indonesia 10%

b. Ketentuan untuk saat ini dibenkan koridor besaranya yang sering kali menimbulkan permasalahan antara Kadin Provinsi dengan Kabupaten Kota

c. Besarnya uang iuran dan uang pangkal disesuaikan dengan situasi ekonomi masing­masing daerah dan ditetapkan patokan dan koridornya.

10. Tempat Pendaftaran Keanggotaan

Dalam ART Pasal 6 ayat (2) ditetapkan Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pendaftaran dan penetapan penerimaan anggota di Kadin Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan ini dirubah, karena dengan adanya pendaftaran anggota menggunakan pelayanan elektronik (online system) berbasis web, pendaftaran dapat dilakukan di mana saja.

11. Peningkatan Pemberian Hak Suara kepada ALB Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran, fungsi dan tugas pengembangan dunia usaha nasional serta peningkatan peran aktif dan keterlibatan Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional pada Kadin Indonesia perlu dilakukan perubahan ketentuan AD/ART yang menyangkut penambahan kepesertaan dan hak suara ALB dalam Munas/Munassus/Munaslub.

Disetujui Penentuan ALB tingkat nasional melalui konvensi tingkat nasional, utusan masing-masing kelompok jumlahnya

ART Pasal12

ART Pasal 6 ayat 2

ART Pasal 28

ditetapkan secara tetap sehingga jumlah keseluruhan suara ALB adalah 30 orang utusan dan besarnya suara masing-masing kelompok diserahkan kepada konvensi oleh dewan pertimbangan dengan rincian kelompok sbb, : 1) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan 2) Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan

dan Pengolahan Makanan 3) Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan

dan Energi, 4) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan

Kimia, 5) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan

Logam dan Mesin, 6) Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan

Lainnya, 7) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan

Jasa Ekspor-Impor, 8) Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan

Properti, 9) Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan

Jasa Profesi, 10) Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan,

Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi,

11) Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa lainnya, 12) Himpunan dan Dewan Bisnis, Anggota Luar Biasa (ALB) yang dapat mengikuti konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin

12. Usulan Tambahan Pasal AD!ART

a. Ketetapan jenjang kedudukan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap. (Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin Indonesia.) 1) Ketua Umum dan para Wakil Ketua

Umum adalah Pengurus Hanan 2) Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum

dan para Ketua Komite Tetap adalah Pengurus Hanan Lengkap

3) Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, para Ketua Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan/Lembaga Internal adalah Pengurus Lengkap.

b. Tugas Dewan Pengurus (Pasal 21 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (8)

AD Pasal21 ayat 3, 7 AD Pasal 23 ayat 2 AD Pasal 27 ayat 3, 8 AD Pasal 29 ayat 2 ART Pasal21

Anggaran Dasar - Dewan Pengurus Kadin IndonesialKadin Provinsi) . 1) Wakil Ketua Umum Kadin

Indonesia/Kadin Provinsi memimpin, mengkoordinasikan serta bertanggungjawab atas kegiatan­kegiatan Komite Tetap masing-masing.

2) Ketua Komite Tetap wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Wakil Ketua Umum bidangnya masing-masing.

c. Jenjang pemberian tugas kepada Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi (Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar - Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) 1) Ketua Umum dan/atau Rapat Para Wakil

Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi selaku Dewan Pengurus Harian Kadin IndonesialKadin Provinsi menetapkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Kadin IndonesialKadin Provinsi melalui Direktuf Eksekutit.

2) Direktur Eksekutit memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas­tugas yang diberikan Ketua Umum dan/atau para Wakil Ketua Umum dengan dibantu oleh Direktur dan stat Sekretariat Kadin sesuai jenjang organisasi Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi.

3) Direktur memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas­tugas staff untuk mendukung peran dan fungsi Komite Tetap dan para Wakil Ketua Komite Tetap.

d. Jenjang Layanan Sekretariat (Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga ­Kesekretariatan Organisasi)

13. Perubahan AD Pasal 36

1). a. Jika Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin

Indonesia atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan /atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka untuk mengisi jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi

dilaksanakan selambat-Iambatnya 4 bulan

sejak ditetapkan.

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI TAHUN 2010

Sidang Tim Perumus

Nur Achmad Affandi

Anggota Anggota

(~~ ~ ; ­

erry Gosal A. Rachman Usman

Anggota Anggota Anggota

Robianto Koestomo Sarwono Adi W. Berry B. Purba

Anggota Anggota Anggota

-------_.----"" Jemmy Hosan A. Hamid Rahayana Muis Tonthawi

Anggota

H.A. Ferry Usman

Anggota

Anggota Anggota

R. Adiseputra Muhammad Alyas Firmandez

Anggota

Ahmad Rizal Johnie Sugiarto